P PU U TT U US SA AN N Nomor : 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :
Nama lengkap
: POPON alias APONG binti OTONG;
Tempat lahir
: Bandung;
Umur / tanggal lahir
: 39 tahun;
Jenis kelamin
: Perempuan;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Kampung Citiis RT.02/10 Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
Agama Pekerjaan
: Islam; : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan ;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 242/PEN/PID.SUS/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 PDM-48/CIMAH/022/10/2015 atas nama Terdakwa tersebut
No. Reg. Perk. : diatas sebagai
berikut : Bahwa terdakwa Popon als Apong Binti Otong
dari tahun 1999 hingga
tanggal 08 Oktober 2014 di Kampung Citiis Rt 02/19 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan
halaman 1 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara: Bahwa terdakwa selaku pemilik pertambangan pasir di Kampung Citiis Rt 02/19 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mempekerjakan sejumlah penambang pasir dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti balincong, pacul dan singkup dengan cara tanah tersebut dikikis (diambil dari permukaannya) kemudian digali dan diambil kandungan pasirnya yang setiap harinya beroperasi sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib, meskipun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdakwa pernah diberitahukan oleh pihak desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat hingga diberikan peringatan oleh pihak desa tersebut, sehingga sehari-harinya terdakwa memperoleh keuntungan bersih atas usaha tambang pasir yang diperkirakan sebulan diperkirakan telah memperoleh hasil Rp. 3.000.000, bahkan menurut saksi Reni Parama selaku Kasi Penambangan Umum Kab Bandung Barat selain kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin penambangan tekhnis pertambangan juga tidak sesuai dengan standar pengaturan dengan tinggi maksimal 9 meter dan ketinggian tebing lebih dari 20 meter sampai 30 meter bahkan trap/bentuk penambangan digali hanya sesuai kemauan penambang yang dilokasi yang nantinya akan berdampak terjadinya kecelakaan dan longsor dilokasi tersebut, hal tersebut juga bertentangan dengan Perda No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kab Bandung Barat wilayah Kawasan Bandung Utara tidak termasuk dalam wilayah pertambangan karena merupakan daerah resapan air atau Hidrologi sebagai mana dijelaskan oleh saksi Iwan Kuswayadi ST selaku PPNS Bidang Lingkungan Hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3.
Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM.48/CIMAH/02/ 2015 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya
menuntut
agar
Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bale
Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
1 Menyatakan terdakwa Popon als. Apong Binti Otong bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Popon als. Apong Binti Otong
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi
selama terdakwa dalam masa penahanan; 3 Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 4
Menetapkan barang bukti berupa : Singkup, balincong, pemukul pasir dan cangkul dirampas untuk dimusnahkan;
5 Menetapkan terdakwa dibebani
membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bale Bandung Nomor : 159/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 13 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa POPON als APONG Binti OTONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa izin; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3.
Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan lagi tindak pidana dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa : singkup, balincong, pemukul pasir dan cangkul dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah); 5. Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Bale Bandung, yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, Penuntut Umum
telah
mengajukan
permintaan
banding
terhadap
putusan
halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
Pengadilan Negeri Bale Bandung No.159/Pid.Sus/2015/PN.Blb Mei 2015, dimana
permintaan
banding
tersebut
telah
tanggal 13 diberitahukan
secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2015;
6. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Mei 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2015;
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Juni 2015 No.W.11.U6-2123.HN.01.10/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;
Menimbang, bahwa
karena
pembacaan
putusan
Pengadilan Negeri
Bale Bandung Nomor : 159/Pid.Sus/2015/PN.Blb, atas nama Terdakwa dilakukan pada persidangan tanggal 13 Mei 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2015, maka Majelis permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya
pengajuan permintaan banding dari
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama
tersebut terlalu ringan sehingga tidak
halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 159/Pid.Sus/2015/PN.Blb, tanggal 13 Mei 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga untuk kedua hal itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini;
Menimbang, bahwa
mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,
Majelis Hakim Tingkat Banding selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menganggap perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta lain yang terbukti dipersidangan yaitu bahwa akibat lamanya usaha penambangan tanpa ijin yang dijalankan oleh Terdakwa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, keadaan atau kondisi tanah dilokasi penambangan menjadi sangat terjal/curam dengan ketinggian tebing berkisar 20 sampai dengan 30 meter (vide photo lokasi TKP terlampir dalamberkas penyidikan) yang berpotensi besar mengakibatkan longsor dan sangat membahayakan keselamatan kerja penambang serta mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar;
halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa sekalipun menurut hukum (vide pasal 14
KUHP) dalam
keadaan atau alasan tertentu Hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan (bersyarat), akan tetapi terhadap tindak pidana tertentu yang penegakan hukumnya menjadi prioritas dan perhatian Pemerintah maupun masyarakat seharusnya tidak diberikan toleransi yang berlebihan dalam hal penindakan sampai dengan pemidanaannya;
Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap kurang tepat dan terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal
dengan
perbuatan yang
dilakukan oleh para Terdakwa, dan disisi laindapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;
Menimbang,
bahwa
selain
mengenai
pidana yang dijatuhkan
terhadap
Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menganggap perlu untuk memperbaiki kwalifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan agar sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Menimbang, bahwa maka putusan
berdasarkan seluruh uraian
pertimbangan
diatas,
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 159/Pid.Sus/2015/ PN.BLB,
halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
tanggal 13 Mei 2015 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maupun kwalifikasinya;
Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka
kepadanya
pula
haruslah dibebani untuk membayarbiaya
perkara dalam tingkat banding;
Mengingat, selain pada pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasalpasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI: - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung ; - Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Bale
Bandung
Nomor
:
159/Pid.Sus/2015/PN.Blb, tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana dan kwalifikasinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa POPON alias APONG binti OTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak
pidana “
Tanpa hak melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan ” ;
halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama
1 (satu) tahun
dan denda sebesar
Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa singkup, balincong, pemukul pasir dan cangkul dirampas untuk dimusnahkan; 4.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.1.000,-- (seribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Jum’at, tanggal 11 September 2015 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan EDI WIDODO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, WILLEM DJARI, S.H. dan SYAMSUL ALI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan
mana pada hari Kamis,
tanggal 17 September 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
SOETJIPTO, selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa; Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
WILLEM DJARI, S.H.
EDI WIDODO,S.H.,M.Hum.
Ttd SYAMSUL ALI, S.H.,M.H. Panitera-pengganti, Ttd SOETJIPTO halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 242/PID.SUS/2015/PT.BDG.
