Jadwal
: : : : : :
Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Perdana Saham Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia
8 September 2016 9 – 14 September 2016 16 September 2016 19 September 2016 19 September 2016 20 September 2016
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAANf YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT WASKITA BETON PRECAST Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Gedung Teraskita, Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon : (021) 22892999 Faksimili : (021) 29838020 Email:
[email protected] Website: www.waskitaprecast.co.id
Plant Cibitung Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat Bekasi 17530 Telepon : (021) 89100585 / 586
Lokasi Fasilitas Produksi Precast Plant Sadang Plant Karawang Jl. Raya Sadang, Subang, Jl. Raya Kosambi Krajan II, Purwakarta, Jawa Barat Desa Curug, Klari, Karawang Telepon : (0264) 3462570 Jawa Barat Telepon : 0818568533
Plant Sidoarjo Plant Palembang Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Jl. Soekarno Hatta No. 98 Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Telepon : (031) 8970118 Kota Palembang 30153 Telepon : (0711) 5611580 Fax : (0711) 5611581
Plant Bojonegara Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten Telepon : 081219121226
Plant Kalijati Jl. Raya Subang KM. 127 Subang, Jawa Barat Telepon : (0260) 463170 Plant Subang Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang Jawa Barat Telepon : (0260) 7495050
PENAWARAN UMUM Sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp5.166.786.870.000 (lima triliun seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Bahana Securities (Terafiliasi)
PT BNI Securities (Terafiliasi)
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
PENJAMIN EMISI EFEK PT Amantara Securities • PT BCA Sekuritas • PT Bina Artha Parama • PT Bosowa Sekuritas • PT Buana Capital • PT Bumiputera Sekuritas • PT Danpac Sekuritas • PT DBS Vickers Securities Indonesia • PT Dhanawibawa Securities • PT Equity Securities Indonesia • PT Erdhika Elit Sekuritas • PT KGI Sekuritas Indonesia (d/h PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia) • PT Henan Putihrai Sekuritas • PT Indomitra Securities • PT Inti Fikasa Securindo • PT Jasa Utama Capital • PT Kresna Securities • PT Lautandhana Securindo • PT Magenta Kapital Indonesia • PT Makindo Securities • PT Shinhan Sekuritas Indonesia (d/h PT Makinta Securities) • PT Mega Capital Indonesia • PT MNC Securities • PT NISP Sekuritas • PT OCBC Sekuritas Indonesia • PT Onix Sekuritas • PT OSO Securities • Pacific Capital • PT Panca Global Securities Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk • PT Philip Securities Indonesia • PT Profindo International Securities • PT Recapital Securities • PT Reliance Securities Tbk • PT Samuel Sekuritas Indonesia • PT Semesta Indovest • PT Trimegah Securities Tbk • PT Universal Broker Indonesia • PT Valbury Asia Securities • PT Victoria Securities Indonesia • PT Wanteg Securindo • PT Waterfront Securities • PT Yuanta Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO terkait RISIKO PENURUNAN PEROLEHAN PROYEK YANG DAPAT TERJADI AKIBAT ADANYA PENURUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI YANG SECARA LANGSUNG AKAN MEMPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BETON PRECAST DAN READY MIX SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. Risiko Usaha PERSEROAN selengkapnya dicantumkan pada bab Vi di dalam prospektus ini. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”). RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016
PT Waskita Beton Precast Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 350/WBP/DIR/2016 tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Juni 2016 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang saham memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. Seluruh Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/ atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Adapun para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI
i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN
iii
RINGKASAN
xi
I.
PENAWARAN UMUM
1
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
4
III.
PERNYATAAN UTANG
6
IV.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
17
V.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
21
VI.
RISIKO USAHA
42
VII.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.
49
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN SUMBER DAYA MANUSIA STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA STRUKTUR KEPEMILIKAN HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING ASURANSI ASET TETAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
i
49 51 53 55 56 66 71 72 72 72 74 126 129 144 144
IX.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
146
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
146 148 155 160 165 166 166 167 168 168 171 173 174
UMUM PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN KEGIATAN PRODUKSI PEMASARAN DAN PENJUALAN KEUNGGULAN KOMPETITIF STRATEGI PERSEROAN PERSAINGAN USAHA POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN PENGENDALIAN KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”) TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”) TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
X.
EKUITAS
178
XI.
KEBIJAKAN DIVIDEN
180
XII.
PERPAJAKAN
181
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
183
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
186
XV.
191
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
213
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
301
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
331
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
337
ii
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut: Afiliasi
:
Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AMDAL
:
Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”).
Akuntan Publik
:
Berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak
:
Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Anggota Bursa
:
Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian
:
Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bantalan rel
:
Berarti produk beton berbentuk balok pendek yang digunakan untuk bantalan rel kereta api.
Bapepam dan LK
:
Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI
:
Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Box Culvert
:
Berarti produk beton berbentuk kotak berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
Box Girder
:
Berarti produk beton berbentuk balok box yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan.
iii
BUMN
:
Berarti Badan Usaha Milik Negara
Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)
:
Berarti produk beton berbentuk gelombang yang digunakan untuk dinding penahan tanah.
Deck Slab
:
Berarti produk beton berbentuk plat datar yang dipasang di antara balok girder pada bangunan jembatan dan jetty.
Diaphragm Wall
:
Berarti produk beton berbentuk dinding persegi yang digunakan untuk penahan tanah pada basement gedung atau underpass jalan
DPPS
:
Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
FKPS
:
Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)
:
Berarti produk beton berbentuk datar yang digunakan untuk dinding penahan tanah.
FPPS
:
Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Full Slab
:
Berarti produk beton berbentuk plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.
Girder
:
Berarti suatu bentuk produk beton yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.
Half Slab
:
Berarti produk beton berbentuk setengah plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan jetty.
Harga Penawaran
:
Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Bursa
:
Hari Kalender
:
Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja
:
Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
iv
IAPI
:
Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO
:
Berarti International Organization standardisasi manajemen mutu.
Jetty
:
Berarti suatu bangunan maritim yang menjorok ke arah perairan yang lebih dalam untuk bersandar kapal.
KAP
:
Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis
:
Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI
:
Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
L Gutter
:
Berarti produk beton berbentuk ”L” yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
Manajer Penjatahan
:
Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran
:
Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat
:
Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham
:
Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Moveable Concrete Barrier (MCB)
:
Berarti produk beton yang digunakan sebagai pembatas di jalan raya dengan keunggulan dapat dipindah-pindah
OJK
:
Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening
:
Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
v
for
Standardization,
yaitu
sistem
Pemegang Saham
:
Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah
:
Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal
:
Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum
:
Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif
:
Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek
:
Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
:
Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau ”PPEE”
:
Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 53 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif
:
Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
vi
Pernyataan Pendaftaran
:
Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan
:
Berarti PT Waskita Beton Precast Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
Perusahaan Efek
:
Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
Pile Cap Dermaga
:
Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup sisi atas tiang pancang pada bangunan dermaga atau jetty
PPh
:
Berarti Pajak Penghasilan.
Precast Concrete I Girder (PC-I Girder)
:
Berarti produk beton berbentuk balok “I” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.
Precast Concrete T Girder (PC-T Girder)
:
Berarti produk beton berbentuk balok “T” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.
Precast Concrete U Girder (PC-U Girder)
:
Berarti produk beton berbentuk balok “U” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan jetty.
Prospektus
:
Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Prospektus Awal
:
Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas
:
Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir Peraturan No. IX.A.2 Lampiran 9.
Quarry
:
Berarti lahan penambangan material alam yang digunakan untuk bahan konstruksi.
Reinforced concrete pipe (RC pipe)
:
Berarti produk beton bertulang berbentuk pipa berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi
vii
Rekening Efek
:
Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp
:
Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS
:
Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB
:
Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH
:
Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Baru
:
Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham.
Saham Yang Ditawarkan
:
Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Spun Pile
:
Berarti produk beton tiang pancang bulat pre-tension yang digunakan sebagai pondasi bangunan
Square pile
:
Berarti produk beton tiang pancang kotak pre-tension yang digunakan sebagai pondasi bangunan
Tanggal Distribusi
:
Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran
:
Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan
:
Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pengembalian/ Refund
:
Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan
:
Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
viii
UKL
:
Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL
:
Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
UUPM
:
Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT
:
Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
U ditch
:
Berarti produk beton yang digunakan untuk saluran air.
U ditch cover
:
Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup saluran air
U Gutter
:
Berarti produk beton berbentuk ”U” yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
UU Ketenagakerjaan
:
Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Voided Slab
:
Berarti produk beton berbentuk balok berongga yang digunakan untuk jembatan bentang pendek.
ix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN WASKITA WTR
: :
PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Toll Road
x
RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut. 1.
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”) dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016”). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016”). Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur yang wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2019. Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia, yang bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix. Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi dan revitalisasi sungai. Saat ini Perseroan mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (plant) precast, 20 (dua puluh) pabrik ready mix/ batching plant dan 2 (dua) stone crusher (quarry) yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyekproyek yang dikerjakannya. Perseroan berkomitmen untuk terus berekspansi dengan membuka plant-plant baru untuk memenuhi potensi pasar beton precast dan ready mix di Indonesia. Dengan rencana jangka panjang yang terarah dan didukung oleh portofolio proyek di lokasi-lokasi yang strategis, Perseroan memiliki potensi yang besar untuk menjadi perusahaan beton terkemuka di Indonesia.
xi
2.
STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM
Berdasarkan Akta No. 23/2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
3.
15.816.680.599 13.935 15.816.694.534 47.450.083.602
1.581.668.059.900 1.393.500 1.581.669.453.400 4.745.008.360.200
(%)
99,99 0,01 100,00
PENAWARAN UMUM
Jumlah Saham Yang Ditawarkan
:
Nilai Nominal Harga Penawaran
: :
Jumlah Penawaran Umum
:
Tanggal Penawaran Umum Tanggal Pencatatan di BEI
: :
Sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama atau sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Rp490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Sebesar Rp5.166.786.870.000 (lima triliun seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah). 9 – 14 September 2016. 20 September 2016.
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UUPT, hak-hak Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: a. b. c.
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.
Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum Jumlah Nilai Jumlah Saham Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
(%)
15.816.680.599 13.935 -
1.581.668.059.900 1.393.500 -
99,99 0,01 -
15.816.680.599 13.935 10.544.463.000
1.581.668.059.900 1.393.500 1.054.446.300.000
59,99 0,01 40,00
15.816.694.534 47.450.083.602
1.581.669.453.400 4.745.008.360.200
100,00
26.361.157.534 36.905.620.602
2.636.115.753.400 3.690.562.060.200
100,00
xii
Sesudah Penawaran Umum Jumlah Nilai Jumlah Saham Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
(%)
4.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut: • Sekitar 56% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. • Sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini. 5.
KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Kegiatan usaha Perseroan terfokus pada 2 (dua) aktivitas utama yaitu produksi beton precast dan ready mix. Beton precast merupakan beton precast yang dibuat dan dicetak dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisiensi waktu. Sementara itu ready mix concrete adalah cor beton curah siap pakai atau instan yang diproduksi di pabrik olahan/ batching plant. Ready mix banyak digunakan dalam proyek – proyek berskala menengah ke atas karena ketepatan campuran dan waktu pengaplikasian yang lebih hemat dibandingkan dengan pengecoran secara manual. Pada tahun 2015, lini bisnis precast mengkontribusi sebesar Rp2,17 triliun atau setara dengan 82,13% terhadap total pendapatan Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi dan revitalisasi sungai. Reputasi terhadap kualitas Perseroan telah mendapatkan apresiasi yang baik dari klien eksternal. Hal ini semakin dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2014. Saat ini Perseroan mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (plant) precast, 20 (dua puluh) pabrik ready mix/ batching plant dan 2 (dua) stone crusher (quarry) yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyekproyek yang dikerjakannya. 6.
KEUNGGULAN KOMPETITIF
Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini: Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah Pasar captive yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti grup Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari proyek jalan tol Jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia Reputasi yang baik dan track record yang terbukti Tawaran produk yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki pengalaman komprehensif di industri terkait Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini. 7.
STRATEGI USAHA
Dalam upaya untuk mengoptimalisasi posisi bisnis dan kinerja perusahaan, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut: a. b.
Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung; Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi;
xiii
c.
Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun; Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan marjin yang lebih tinggi; Penurunan harga pokok penjualan melalui akuisisi quarry sebagai tempat menghasilkan bahan baku aggregate dan akuisisi truck mixer; Mendayagunakan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasi agar dapat menekan harga pokok pendapatan; Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan; Menjaga konsistensi kualitas produk dan penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem quality control yang komprehensif; Menyempurnakan strategi pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran; Melakukan penyempurnaan supply chain perusahaan agar pasokan bahan baku selalu terjamin dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan; Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui investasi dalam program-program pelatihan dan sistem rekrutmen yang kompetitif.
d. e. f. g. h. i. j. k. 8.
RISIKO USAHA
Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: A. Risiko usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan Terdapat beberapa faktor penting yang perlu di pertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, yang telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Risiko Penurunan Perolehan Proyek; Risiko Persaingan Usaha; Risiko Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan; Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik Baru; Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten; Risiko Pengadaan Bahan Baku Material Alam; Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Produk; Risiko Pengangkutan; Risiko Perizinan Risiko Pemogokan Tenaga Kerja;
B. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Saham 1) 2)
C.
Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; dan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia
1) 2)
Risiko Ketentuan Negara Lain; dan Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah.
Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.
xiv
9.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan tahun buku 2016, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurangkurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham. Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini. 10. PERKARA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun, kecuali atas perkara berikut: No.
Perkara
1.
Perkara Perdata Nomor : 23 /Pdt.GT/2015/PN.Kwg,Gugata n Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang. Perkara antara Yanto Soejadi (“Penggugat”) melawan Bengky Plaolo (“Tergugat I”), Gino Aryalada (“Tergugat II”), Yulius Lisjadi (“tergugat III”)
Kedudukan Perseroan Turut Tergugat III
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain) Kerugian Material sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
xv
Keterangan Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana penggugat merupakan salah satu pemegang saham minoritas PT Kabisat Sanemga yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan di dalam PT Kabisat Sanemga, yang mana menurut penggugat atas tanahtanah yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Turut
No.
Perkara
Kedudukan Perseroan
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)
Keterangan Tergugat III yaitu perseroan adalah tanah milik PT Kabisat Sanemga, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut kepada Turut Tergugat III merupakan tanah PT Kabisat Sanemga. Oleh karenanya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya berdasarkan putusan No. 23/PDT.G/2015/PN.Kwg tanggal 8 Januari 2015 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2016.
11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersamasama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, ditandatangani oleh Leknor Joni, dengan pendapat wajar dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, ditandatangani oleh Dadang Mulyana dengan pendapat Wajar. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah penuh) KETERANGAN Jumlah Aset Lancar
30 APRIL 2016 2.217.275.033.695
31 DESEMBER 2015 1.003.665.018.451
31 DESEMBER 2014 980.931.841.369
Jumlah Aset Tidak Lancar
3.950.690.431.968
3.328.743.991.796
221.675.623.063
Jumlah Aset
6.167.965.465.663
4.332.409.010.247
1.202.607.464.432
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
3.300.776.807.846
2.432.181.231.103
500.441.293.775
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
1.085.647.418.087
569.401.605.792
-
Jumlah Liabilitas
4.386.424.225.933
3.001.582.836.895
500.441.293.775
Jumlah Ekuitas
1.781.541.239.730
1.330.826.173.352
702.166.170.657
xvi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
2015
Pendapatan Usaha
1.045.443.449.700
504.917.387.721
Beban Pokok Pendapatan
(758.450.923.603)
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 TAHUN YANG OKTOBER 2014 BERAKHIR PADA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 2015 2014 2.644.319.999.853
641.930.752.926
(431.338.159.245) (2.224.889.972.556)
(495.225.685.805)
Laba Bruto Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak
286.992.526.097
73.579.228.476
419.430.027.297
146.705.067.121
273.398.890.171
60.914.993.533
365.132.026.972
142.697.195.530
Beban Keuangan
(10.614.947.853)
-
(19.581.814.877)
-
Laba Sebelum Pajak
262.783.942.318
60.914.993.533
345.550.212.095
142.697.195.530
(112.090.220.437)
(797.453.333)
(11.180.627.089)
(2.392.360.034)
Beban Pajak Penghasilan Kini Manfaat Pajak Tangguhan Laba Periode/Tahun Berjalan Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Selisih Revaluasi Aset Tetap Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan
282.428.312
-
-
-
150.976.150.194
60.117.540.200
334.369.585.006
140.304.835.496
-
-
94.649.958.802
-
(261.083.816)
-
-
-
150.715.066.378
60.117.540.200
429.019.543.808
140.304.835.496
RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN KETERANGAN
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
RASIO PERTUMBUHAN (%) Pendapatan usaha
(60,46)
311,93
62,85
Laba sebelum beban keuangan dan pajak
(25,12)
155,88
388,22
Laba bersih tahun berjalan
(54,85)
138,32
522,77
Jumlah aset
42,37
260,25
168,29
Jumlah liabilitas
46,14
499,79
17,92
Jumlah ekuitas
33,87
89,53
2.842,51
RASIO KEUANGAN (%) Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity)
246,22
225,54
71,27
Rasio liabilitas terhadap aset (debt to asset)
71,12
69,28
41,61
Rasio interest bearing debt/jumlah ekuitas
75,71
57,19
-
RASIO PROFITABILITAS (%) Rasio imbal hasil aset (ROA)
2,45
7,72
11,67
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)
8,47
25,12
20,32
Rasio laba bruto/pendapatan usaha
27,45
15,86
22,85
Rasio laba usaha/pendapatan usaha
25,99
13,74
22,11
Rasio laba sebelum pajak/pendapatan usaha
25,14
13,07
22,23
Rasio laba bersih/pendapatan usaha
14,44
12,64
21,86
RASIO LIKUIDITAS (%) Rasio kas (cash ratio)
7,78
4,04
54,40
67,17
41,27
196,01
Inventory turnover (x)
627,75
4.847,40
3.030,99
Receivable turnover (x)
31,58
152,30
143,41
Rasio lancar (current ratio)
xvii
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Inventory days (hari)
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
79,05
8,83
15,40
Receivable days (hari)
1.304,79
385,56
359,18
Rasio kas hasil aktivitas operasi terhadap laba bersih
(306,10)
(205,20)
(60,59)
RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity) Rasio lancar (current ratio)*
PERSYARATAN KEUANGAN
POSISI PER 30 APRIL 2016 2,5x
2,4622x
1x
0,6717x
*) Berdasarkan surat Perseroan No. 253/WBP/DIR/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Waiver Persyaratan Financial Covenant Current Ratio, Perseroan telah menyampaikan kepada kreditur yaitu BNI bahwa posisi Current Ratio Perseroan belum memenuhi persyaratan minimal sebesar 1x. Hal tersebut dikarenakan posisi piutang usaha pada paket pekerjaan Proyek Ruas Tol Becakayu nilainya cukup signifikan dan diklasifikasikan pada katego ri Aset Tidak Lancar, dimana pembayaran piutang usaha proyek Becakayu bersifat Turnkey yang akan dilakukan saat pekerjaan telah selesai 100%. Persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (waiver) Financial Covenant Current Ratio (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.
Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.
xviii
I.
PENAWARAN UMUM
Perseroan akan melakukan Penawaran Umum sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp5.166.786.870.000 (lima triliun seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat Gedung Teraskita, Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon : (021) 22892999 Faksimili : (021) 29838020 Email:
[email protected] Website: www.waskitaprecast.co.id
Lokasi Fasilitas Produksi Precast Plant Cibitung Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat Bekasi 17530 Telepon : (021) 89100585 / 586
Plant Sadang Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat Telepon : (0264) 3462570
Plant Karawang Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang Jawa Barat Telepon : 0818568533
Plant Kalijati Jl. Raya Subang KM. 127 Subang, Jawa Barat Telepon : (0260) 463170
Plant Sidoarjo Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Telepon : (031) 8970118
Plant Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98 Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang 30153 Telepon : (0711) 5611580 Fax : (0711) 5611581
Plant Bojonegara Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten Telepon : 081219121226
Plant Subang Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang Jawa Barat Telepon : (0260) 7495050
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT RISIKO PENURUNAN PEROLEHAN PROYEK YANG DAPAT TERJADI AKIBAT ADANYA PENURUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI YANG SECARA LANGSUNG AKAN MEMPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BETON PRECAST DAN READY MIX SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
1
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 23/2016 dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117/2016. Berdasarkan Akta No. 23/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
15.816.680.599 13.935 15.816.694.534 47.450.083.602
1.581.668.059.900 1.393.500 1.581.669.453.400 4.745.008.360.200
(%) 99,99 0,01 100,00
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut: Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
Sebelum Penawaran Umum Jumlah Nilai Jumlah Saham Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
(%)
Sesudah Penawaran Umum Jumlah Nilai Jumlah Saham Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
(%)
15.816.680.599 13.935 -
1.581.668.059.900 1.393.500 -
99,99 0,01 -
15.816.680.599 13.935 10.544.463.000
1.581.668.059.900 1.393.500 1.054.446.300.000
59,99 0,01 40,00
15.816.694.534 47.450.083.602
1.581.669.453.400 4.745.008.360.200
100,00
26.361.157.534 36.905.620.602
2.636.115.753.400 3.690.562.060.200
100,00
Bersamaan dengan pencatatan sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 15.816.694.534 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham sehingga seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI adalah sebesar 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.
2
PERNYATAAN EFEKTIF DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI Perseroan akan mencatatkan sebesar 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atas nama di BEI. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah dan akan dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Juni 2016 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.
3
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut: • Sekitar 56% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang utamanya adalah untuk mendanai pengerjaan proyek-proyek yang kontraknya bersifat turnkey, yang akan digunakan untuk kegiatan operasional proyek yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, gaji karyawan, dan juga biaya overhead Perseroan. • Sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha untuk memenuhi pertumbuhan permintaan beton nasional dan peningkatan efisiensi operasional Perseroan, yang meliputi pengembangan kapasitas produksi beton precast, pengembangan kapasitas produksi beton ready mix, pembelian quarry, dan juga pembelian truck mixer. Adapun kebutuhan total belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut: a) Sekitar Rp2.150.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan Plant Precast dengan rincian pembelian tanah sekitar Rp450.000.000.000,- sedangkan untuk keperluan pembangunan pabrik dan peralatan sekitar Rp1.700.000.000.000,-. b) Sekitar Rp400.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan Batching Plant. c) Sekitar Rp715.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pembelian peralatan utama seperti stone crusher, excavator, bulldozer, dan wheel loader, dan sisanya akan digunakan untuk keperluan pembelian dan pematangan lahan. d) Sekitar Rp300.000.000.000,- akan digunakan untuk pembelian truck mixer. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari internal Perseroan. Sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya ke OJK. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan mengikuti dengan Peraturan No. IX.E.I dan/atau Peraturan No. IX.E.2. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,907% (satu koma sembilan nol tujuh persen) dari nilai emisi Saham yang meliputi: o
Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk PPn sekitar 1,6% (satu koma enam persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 1,1% (satu koma satu persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen).
o
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk PPn sekitar 0,029% (nol koma nol dua sembilan persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,011% (nol koma nol satu satu persen), Konsultan Hukum sekitar 0,014% (nol koma nol satu empat persen), Penilai sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dan Notaris sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen).
4
o
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal termasuk PPn sekitar 0,021% (nol koma nol dua satu persen) yang terdiri dari: biaya pernyataan pendaftaran di OJK sekitar 0,015% (nol koma nol satu lima persen), biaya jasa BEI sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen), KSEI sekitar 0,00039% (nol koma nol nol nol tiga sembilan persen), Biro Administrasi Efek sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
o
Biaya lain lain (percetakan, iklan, public expose, road show, event organizer dan lain lain) sekitar 0,257% (nol koma dua lima tujuh persen).
Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
III.
PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 April 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.386.424.225.933,-. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang – Bagian dalam 1 tahun Pinjaman kepada Pemegang Saham Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual Uang Muka Jangka Pendek Liabilitas Jangka Pendek Lainnya JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Bank Jangka Panjang Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi Liabilitas Imbalan Paskakerja JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH LIABILITAS 1.
349.999.999.999 21.342.825.099 300.000.000.000 33.063.008.166 935.503.458.599 1.034.300.719.653 351.186.418.809 73.370.000.497 90.687.605.921 111.322.771.103 3.300.776.807.846 977.405.488.887 106.764.104.198 1.477.825.002 1.085.647.418.087 4.386.424.225.933
Utang Jangka Pendek
Saldo utang jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp349.999.999.999,-. Rincian dari utang jangka pendek pihak berelasi adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jumlah Suku Bunga per Tahun (%)
349.999.999.999 349.999.999.999 10,25%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut: a.
Kredit Modal Kerja Revolving Rp50.000.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2016. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp49.999.999.999,-.
6
b. c.
Kredit Modal Transaksional Rp300.000.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2016. Saldo pinjaman sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp300.000.000.000,-. Kredit Modal Kerja Supply Chain Financing (SCF), Bank Garansi dan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No.152 tanggal 23 Juni 2016.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan : a.
b. c. d. e. f.
2
Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m , terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, a.n. PT Waskita Beton Precast senilai Rp66.038.444.437,sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 akan diikat Hak Tanah (HT). Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.38 tanggal 22 Januari 2015 s/d 16 Januari 2045, seluas 70.099 2 m , terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Beton Precast (dahulu a.n PT Waskita Karya (Persero) Tbk) senilai Rp88.340.004.000,- akan diikat Hak Tanah. Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.02/Kalijaya tanggal 16 Pebruari 1988 s/d 16 Pebruari 2018, 2 seluas 16.620 m , terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp58.218.498.201,- akan diikat Hak Tanah. Peralatan/mesin/alat berat di Plant Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp299.866.478.836,- sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara Fidusia. Peralatan/mesin/alat berat di Plant Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp175.490.704.294,- sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara Fidusia. Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp240.461.410.753,- yang akan diikat secara fidusia.
Pembatasan terhadap tindakan: a.
Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit. b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/asset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali: Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material. Persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (waiver) Financial Covenant Current Ratio (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.
7
f. g. 2.
Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain Pinjaman kepada Pemegang Saham
Berdasarkan surat perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham No. L.08/P/WK/2016 dan No. 10/SPN/WBP/2016 tanggal 29 Januari 2016. Perseroan mendapatkan pinjaman dari WASKITA, selaku pemegang saham dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut: a. b. c. d. e.
3.
Fasilitas pinjaman sebesar Rp300.000.000.000,- dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan suku bunga 10,5% pertahun dari fasilitas pinjaman terhutang. Fasilitas pinjaman digunakan semata-mata untuk peningkatan kapasitas produksi dan berjanji tidak akan menggunakan fasilitas untuk tujuan dan kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis. Perhitungan bunga untuk fasilitas yang ditarik akan diterapkan bunga-berbunga (Compound Interest) sehingga penarikan kedua, ketiga dan seterusnya setiap penarikan akan dijumlahkan dengan beban bunga berjalan. Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal ini akan dikenakan denda sebesar 12,5% pertahun. Utang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib bayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau selambat-lambatnya pada bulan ke-6 (enam) perjanjian ini. Utang Usaha
Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp968.566.466.765,-. Rincian dari utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak berelasi Pemasok Sewa alat Jumlah pihak-pihak berelasi Pihak-pihak ketiga Pemasok Sewa alat Subkontraktor Mandor Jumlah pihak-pihak ketiga Jumlah
32.671.988.166 391.020.000 33.063.008.166 878.965.578.128 28.990.561.374 9.072.037.610 18.475.281.487 935.503.458.599 968.566.466.765
Rincian saldo utang pemasok sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak berelasi WASKITA Koperasi Waskita Jumlah pihak-pihak berelasi Pihak ketiga PT Citra Baru Steel PT Janti Sarana Material Beton PT Sinar Indah Jaya Kencana PT Kingdom Indah
32.609.015.146 62.973.020 32.671.988.166 59.194.483.450 57.233.824.606 43.063.476.752 36.469.725.482 8
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
PT Intiniaga Sukses Abadi PT Sekasa Mitra Utama PT Sumiden Serasi Wire Products PT Multi Welindo CV Serasan Sekundang Mandiri PT Tiga Sekawan Serasi PT Kiswire Indonesia Lainnya (di bawah Rp20 miliar) Jumlah pihak-pihak ketiga Jumlah
27.141.811.866 24.882.588.398 23.134.013.915 22.609.060.135 22.250.863.887 21.837.223.399 21.560.198.790 519.588.307.448 878.965.578.128 911.637.566.294
Rincian saldo utang sewa alat sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak berelasi Koperasi Waskita Jumlah pihak-pihak berelasi Pihak-pihak ketiga PT Padu Karya Jaya Nusa PT Swarna Cinde Raya CV Armada Mix PT Tugu Beton Semesta Abadi Lainnya (di bawah Rp4 miliar) Jumlah pihak-pihak ketiga Jumlah
391.020.000 391.020.000 4.777.107.739 4.399.796.869 4.376.462.370 4.020.953.053 11.416.241.343 28.990.561.374 29.381.581.374
Rincian saldo utang subkontraktor sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak ketiga PT Tiga Sekawan Serasi Lainnya (di bawah Rp4 miliar) Jumlah pihak-pihak ketiga
4.429.311.713 4.642.725.897 9.072.037.610
Rincian saldo utang mandor sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak ketiga Aming Sudarsono Lainnya (di bawah Rp4 miliar) Jumlah pihak-pihak ketiga
9.757.363.662 4.967.909.498 3.750.008.327 18.475.281.487
Utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut: KETERANGAN
(dalam Rupiah penuh)
30 APRIL 2016
Utang Pemasok >30 – 90 hari Belum jatuh tempo
325.613.852.610
9
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Sudah jatuh tempo >90 – 180 hari – sudah jatuh tempo >180 – 360 hari – sudah jatuh tempo >360 hari – sudah jatuh tempo Jumlah
192.433.058.520 203.523.040.116 116.744.365.370 73.323.429.678 911.637.566.294
Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah. Tidak terdapat jaminan yang diberikan dan suku bunga dengan utang usaha. 4.
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga
Utang bruto merupakan utang atas pembelian persediaan bahan baku yang belum diterima invoice dari supplier karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai dengan surat pemesanan material. Saldo utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp1.034.300.719.653,-. Rincian dari utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Utang Bruto Pihak-pihak Ketiga PT Citra Baru Steel PT Tiga Sekawan Serasi PT Kingdom Indah PT Kay Pi Transmalindo PT Subur Buana Raya PT Tensindo Kreasi Nusantara PT Wirya Krenindo Perkasa TanpaMitra PT Permata Raya Transport CV Serasan Sekundang Mandiri PT Bintang Jaya Pratama Indonesia PT Surya Indo Niaga Lainnya (di bawah Rp20 miliar) Jumlah 5.
246.816.105.866 128.352.453.377 101.884.457.375 52.168.222.241 28.920.773.283 28.800.383.370 26.626.818.289 26.378.155.936 26.112.044.434 25.252.431.741 21.853.470.093 20.078.859.750 301.056.543.898 1.034.300.719.653
Utang Pajak
Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp351.186.418.809,- Rincian dari utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4(2) – Final Pasal 23 Pasal 21 Jasa Konstruksi Pasal 22 Pasal 29 30 April 2016 31 Desember 2015 Jumlah
230.558.710.950 5.635.177.420 1.058.311.524 163.722.247 1.250.000 86.364 112.090.220.436 1.678.939.867 351.186.418.809
10
6.
Beban Akrual
Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp73.370.000.497,-. Rincian dari beban akrual Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Beban kantor Beban umum Beban bunga Beban pegawai Beban operasional Jumlah
58.493.278.155 8.968.519.991 5.302.138.413 567.477.564 38.586.374 73.370.000.497
Beban akrual terdiri dari operasional Perseroan adalah utang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum. Beban bunga merupakan beban bunga atas pinjaman Perseroan yang belum dibayar per 30 April 2016. 7.
Uang Muka Jangka Pendek
Saldo uang muka jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp90.687.605.921,-. Rincian dari liabilitas jangka pendek lain Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-Pihak Berelasi Pihak Ketiga JO Sacna-Basuki KG NRC PT Dharma Perdana Muda PT Sinar Krenceng Utama PT Girder Indonesia PT Kreasi Maju Bersama PT Daya Mulia Turangga PT Kreasindo Putra Bangsa PT Karya Bangun Semesta Lainnya (dibawah 1 Milyar) Sub Jumlah Pihak Ketiga Jumlah 8.
57.698.005.127 6.502.140.000 3.673.052.000 3.416.018.600 1.064.351.400 1.512.218.862 1.669.265.680 1.119.431.300 1.066.392.000 1.005.900.000 11.960.830.952 32.989.600.794 90.687.605.921
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Saldo liabilitas jangka pendek lain Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp111.322.771.103,Rincian dari liabilitas jangka pendek lain Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
WASKITA Jasa Produksi Tantiem Jamsostek DPLK Jumlah
106.652.445.775 2.364.000.000 2.000.000.000 258.460.340 47.864.988 111.322.771.103
11
Liabilitas kepada WASKITA merupakan tagihan-tagihan operasional Perseroan yang dibayar terlebih dahulu oleh WASKITA dan beberapa transaksi reimbursement lainnya. Berdasarkan Risalah Rapat Direksi Perseroan tanggal 15 Desember 2015 tentang pemberian jasa produksi tahun 2016 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem Direksi tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.364.000.000,-. 9.
Utang Bank Jangka Panjang
Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp977.405.488.887,-. Rincian dari utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak Berelasi Fasilitas Kredit Sindikasi Fasilitas Kredit Investasi Jumlah Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo Bagian Jangka Panjang Suku bunga per tahun A.
977.405.488.887 21.342.825.099 998.748.313.986 (21.342.825.099) 977.405.488.887 10,25%
Utang Bank Sindikasi
Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Credit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Aryani L. Rachim, S.H., di Jakarta. Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000,-. Jangka waktu pinjaman sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 10 Agustus 2018. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari : a. b.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000,PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000,-
Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan: a. b. c.
d.
Tagihan/Piutang Proyek yang dibiayai diikat Fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga oleh Waskita Toll Road. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk Pihak Ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie). Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara Fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.
Pembatasan terhadap tindakan: a. b. c. d.
Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur melunasi fasilitas kredit. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan asset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi.
12
e. f. g. B.
Melakukan perubahan atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas sahamsaham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta. Menyewakan asset yang dijaminkan di Kreditur Sindikasi kepada pihak lain. Melakukan penjualan Aktiva Tetap per Tahun melebihi nilai Rp500.000.000.000,-. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut : a. b.
10.
Kredit Investasi Rp481.101.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan grace period selama 12 bulan. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp21.342.825.099,-. Kredit Investasi Interest During Constuction (IDC) Rp9.666.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan grace period selama 12 bulan. Sampai dengan tanggal 30 April 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut. Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi
Saldo uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp106.764.104.198,-. Rincian dari uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan adalah sebagai berikut : (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Pihak-pihak Berelasi WASKITA (Entitas Induk) Divisi I Jumlah pihak-pihak berelasi
106.764.104.198 106.764.104.198
Merupakan uang muka pesanan dari pemberi kerja atas kontrak pekerjaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 11.
Liabilitas Imbalan Paskakerja
Perseroan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan paskakerja tanggal 30 April 2016 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Praptasentosa Gunajasa. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan paskakerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method). Asumsi aktuarial pada tanggal 30 April 2016 sebagai berikut: KETERANGAN Mortalitas (Mortality Rate) Umur Pensiun Normal Tingkat Cacat Kenaikan Gaji – per tahun Tingkat Diskonto Tingkat Pengunduran Diri
(dalam Rupiah penuh)
30 APRIL 2016 TMI 2011 56 tahun 0% per tahun 8% per tahun 8% 2% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 50 tahun
13
Mutasi liabilitas imbalan paskakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Liabilitas Bersih Awal Tahun Beban Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Liabilitas Bersih Akhir Tahun
816.122.609 313.590.638 348.111.755 1.477.825.002
Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Biaya yang Diakui di Laba Rugi
289.106.960 24.483.678 313.590.638
Mutasi Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Penghasilan Komprehensif Lain - Awal Periode Penghasilan Komprehensif Lain - Periode Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Periode Pajak Penghasilan Terkait Pengukuran Kembali Penghasilan Koprehensif Lain 12.
348.111.755 348.111.755 (87.027.939) 261.083.816
Perikatan & Kontinjensi
Berikut adalah perikatan Perseroan per tanggal 30 April 2016: No
Nama Proyek
1
Tol Becakayu
2
Tol Pejagan - Pemalang Seksi I
3
Tol Pejagan - Pemalang Seksi II
4
Tol Solo - Kertosono SNJ-1 A
5
Tol Solo - Kertosono SNJ-1 B
6
Tol Solo - Kertosono SNJ-2 A
7
Tol Solo - Kertosono SNJ-2 B
8
Tol Solo - Kertosono NKJ-1
9 10
Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 1 A Tol Kuala Tanjung
11 12
Nilai Kontrak (Rp)
Pemberi Kerja PT Kresna Kusuma Dyandra Marga PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Cimanggis Cibitung Tollways
3.045.930.766.990
182.355.351.623
Tol Depok Antasari
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur KSO Waskita - PP - HK
Golf Island (Spun Pile)
PT Kapuk Naga Indah
142.962.465.000
14
250.774.606.826 250.774.606.826 170.959.806.111 213.578.345.324 220.116.061.470 100.267.886.854 220.496.680.602 368.537.696.864
148.049.120.405
Periode Perjanjian 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2017 1 November 2014 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir 1 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 7 Januari 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir 12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 7 Januari 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir 12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 29 September 2015 sampai dengan 28 September 2016 18 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2017 3 November 2014 sampai dengan 9 Juli 2016 25 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016
No
Nama Proyek
Nilai Kontrak (Rp)
Pemberi Kerja
13
Tol MKTT Tahap 1
14
Golf Island (CCSP)
15
Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B JUFMP / JEDI-7
KG - NRC Consortium
36.812.000.000
Waskita - BRP JO
25.682.160.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Regional Barat
38.207.353.710
18
Jalan Layang Kapt. Tendean Blok M - Ciledug Paket Adam Malik Tol Bogor Sukabumi Ciawi
Waskita - Wika KSO
37.028.170.000
19
Apartment PCC
PCC Group
27.478.100.000
20
24
Normalisasi Kali Baru (Precast)
25
Tol Cikampek Palimanan Paket 1D, 2A dan 2B Tol Kanci Pejagan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Regional Barat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur KG - NRC Consortium
27.292.092.750
23
Terminal 3 Bandara Soetta (Readymix) Apartment Brooklyn Alam Sutera PT. PAL Submarine Facilities Surabaya Apartment Rajawali Palembang
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur Wika-Waskita KS
17.381.665.812
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT. Hutama Karya (Persero) Tbk
13.648.000.000
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta
14.203.482.292
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Regional Timur
12.022.000.000
16 17
21 22
26 27 28 29 30 31 32
Aksesbilitas & Ducting Utility Bandara Cengkareng Flyover Pegangsaan Kelapa Gading Apartemen Atlanta Residence Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Separator Busway) Royal Dental Hospital Serpong Jembatan Banyu Mulek Lombok
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur PT Kapuk Naga Ind
112.053.368.581 40.000.066.392
28.639.508.400 17.789.735.535 18.443.982.500 18.102.216.000 17.574.000.000
17.151.017.000
14.973.600.000
11.477.964.87
Periode Perjanjian 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Juni 2016 21 Oktober 2014 sampai dengan 29 Februari 2016 17 Maret 2014 sampai dengan 5 November 2014 6 Oktober 2015 sampai dengan 31 Mei 2016 7 April 2015 sampai dengan 30 Agustus 2016 5 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 30 Desember 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 1 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 23 Januari 2015 sampai dengan 30 September 2016 10 April 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir 30 Februari 2015 sampai dengan 13 Oktober 2016 21 Mei 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 10 Desember 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 5 Mei 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir 10 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 3 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 22 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 16 Maret 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 15 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 6 Juli 2015 sampai dengan 30 November 2015
Pada tanggal 27 April 2015 Yanto Soejadi sebagai penggugat telah mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan nomor perkara No.23/Pdt.G/2015/PN.Kwg dimana masing-masing para tergugat I, II, dan III terdiri dari Bengky Plaolo,Gino Aryalada, dan Yulius Lisjadi, juga masing-masing turut tergugat I, dan II yang terdiri dari Notaris Khadijah Syahbudi Sales S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional Karawang, dan Perusahaan yang tercatat sebagai turut tergugat III atas perkara jual beli lahan yang berlokasi di Jalan Raya 2 Kosambi Curug, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 137.659m . Perusahaan sebagai turut tergugat III adalah pihak yang membeli lahan dari tergugat I,II, dan III yang menjadi obyek perkara tersebut, dimana berdasarkan tuntutan yang diajukan turut tergugat III agar tunduk dan mematuhi isi putusan perkara tersebut. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 30 APRIL 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.
15
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
16
IV.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Leknor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah penuh) KETERANGAN
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas
256.779.584.326
98.185.902.017
272.221.266.941
1.113.416.028.989
307.141.127.058
160.516.463.207
231.909.211.365
204.805.153.409
479.956.001.518
Pihak-pihak Berelasi
4.952.500.000
4.952.500.000
4.950.000.000
Pihak-pihak Ketiga
1.126.298.135
1.326.430
-
Persediaan
166.537.209.483
54.551.293.293
21.178.898.885
Pajak Dibayar di Muka
275.943.909.162
181.372.530.604
31.473.105.673
Uang Muka
112.166.637.109
87.929.687.335
1.488.592.674
54.443.655.126
64.725.498.305
9.147.512.471
2.217.275.033.695
1.003.665.018.451
980.931.841.369
2.443.795.564.260
2.320.143.697.504
-
1.479.749.380.339
987.351.348.015
221.675.623.063
Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Piutang Lain-lain
Biaya Dibayar di Muka JUMLAH ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Aset Tetap Aset Pajak Tangguhan
369.456.251
-
-
26.776.031.118
21.248.946.277
-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
3.950.690.431.968
3.328.743.991.796
221.675.623.063
JUMLAH ASET
6.167.965.465.663
4.332.409.010.247
1.202.607.464.432
349.999.999.999
301.784.934.720
-
Aset Lain-lain
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek
17
(dalam Rupiah penuh) KETERANGAN Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam 1 tahun Pinjaman kepada Pemegang Saham
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
21.342.825.099
-
-
300.000.000.000
-
-
Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Utang Bruto kepada Pihak Ketiga
33.063.008.166
1.737.110.920
279.300.000
935.503.458.599
728.432.018.771
130.890.345.502
1.034.300.719.653
1.062.218.048.794
284.915.294.547
Utang Pajak
351.186.418.809
208.283.828.600
34.075.383.881
Beban Akrual
73.370.000.497
77.188.251.949
48.015.466.144
Uang Muka Jangka Pendek
90.687.605.921
48.148.421.043
2.171.280.900
111.322.771.103
4.388.616.306
94.222.801
3.300.776.807.846
2.432.181.231.103
500.441.293.775
Utang Bank Jangka Panjang
977.405.488.887
459.255.313.244
-
Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi
106.764.104.198
109.330.169.939
-
1.477.825.002
816.122.609
-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
1.085.647.418.087
569.401.605.792
-
JUMLAH LIABILITAS
4.386.424.225.933
3.001.582.836.895
500.441.293.775
1.135.056.000.000
835.056.000.000
617.572.000.000
(73.554.205.952)
(73.554.205.952)
(55.710.664.839)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Imbalan Paskakerja
EKUITAS Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya
94.934.884.100
28.060.967.099
-
Belum Ditentukan Penggunaannya
530.454.602.780
446.613.453.403
140.304.835.496
94.649.958.802
94.649.958.802
-
JUMLAH EKUITAS
1.781.541.239.730
1.330.826.173.352
702.166.170.657
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
6.167.965.465.663
4.332.409.010.247
1.202.607.464.432
Komponen Ekuitas Lainnya
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
Pendapatan Usaha
1.045.443.449.700
Beban Pokok Pendapatan
(758.450.923.603)
Laba Bruto Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih Pendapatan Bunga Pendapatan Lainnya
286.992.526.097
2015 504.917.387.721
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 TAHUN YANG OKTOBER 2014 BERAKHIR PADA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 2015 2014 2.644.319.999.853
641.930.752.926
(431.338.159.245) (2.224.889.972.556)
(495.225.685.805)
73.579.228.476
419.430.027.297
146.705.067.121
(419.668.210)
(395.148.906)
(2.321.834.794)
(101.765.649)
(14.848.026.484)
(13.401.396.053)
(53.753.570.188)
(4.700.465.254)
(207.575.215)
(190.506.483)
(557.470.218)
(140.128.163)
352.761.279
635.355.552
965.639.055
646.107.133
1.812.864.248
851.620.154
1.634.814.849
377.736.621
(265.579.029)
(89.356.279)
Beban Lain-lain Bersih Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak
(283.991.544)
(164.159.207)
273.398.890.171
60.914.993.533
365.132.026.972
142.697.195.530
Beban Keuangan
(10.614.947.853)
-
(19.581.814.877)
-
Laba Sebelum Pajak
262.783.942.318
60.914.993.533
345.550.212.095
142.697.195.530
18
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL
Beban Pajak Penghasilan Kini
2016
2015
(112.090.220.437)
(797.453.333)
Manfaat Pajak Tangguhan Laba Periode/Tahun Berjalan Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Keuntungan Revaluasi Aset Tetap Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti - Bersih Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 TAHUN YANG OKTOBER 2014 BERAKHIR PADA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 2015 2014 (11.180.627.089)
(2.392.360.034)
282.428.312
-
-
-
150.976.150.194
60.117.540.200
334.369.585.006
140.304.835.496
-
-
94.649.958.802
-
(261.083.816)
-
150.715.066.378
60.117.540.200
429.019.543.808
140.304.835.496
RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN KETERANGAN
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
RASIO PERTUMBUHAN (%) Pendapatan usaha
(60,46)
311,93
62,85
Laba sebelum beban keuangan dan pajak
(25,12)
155,88
388,22
Laba bersih tahun berjalan
(54,85)
138,32
522,77
Jumlah aset
42,37
260,25
168,29
Jumlah liabilitas
46,14
499,79
17,92
Jumlah ekuitas
33,87
89,53
2.842,51
RASIO KEUANGAN (%) Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity)
246,22
225,54
71,27
Rasio liabilitas terhadap aset (debt to asset)
71,12
69,28
41,61
Rasio interest bearing debt/jumlah ekuitas
75,71
57,19
-
RASIO PROFITABILITAS (%) Rasio imbal hasil aset (ROA)
2,45
7,72
11,67
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)
8,47
25,12
20,32
Rasio laba bruto/pendapatan usaha
27,45
15,86
22,85
Rasio laba usaha/pendapatan usaha
25,99
13,74
22,11
Rasio laba sebelum pajak/pendapatan usaha
25,14
13,07
22,23
Rasio laba bersih/pendapatan usaha
14,44
12,64
21,86
7,78
4,04
54,40
RASIO LIKUIDITAS (%) Rasio kas (cash ratio) Rasio lancar (current ratio)
67,17
41,27
196,01
Inventory turnover (x)
627,75
4.847,40
3.030,99
Receivable turnover (x)
31,58
152,30
143,41
Inventory days (hari)
79,05
8,83
15,40
Receivable days (hari)
1.304,79
385,56
359,18
Rasio kas hasil aktivitas operasi terhadap laba bersih
(306,10)
(205,20)
(60,59)
19
RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA Rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity) Rasio lancar (current ratio)*
PERSYARATAN KEUANGAN
POSISI PER 30 APRIL 2016 2,5x
2,4622x
1x
0,6717x
Berdasarkan surat Perseroan No. 253/WBP/DIR/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Waiver Persyaratan Financial Covenant Current Ratio, Perseroan telah menyampaikan kepada kreditur yaitu BNI bahwa posisi Current Ratio Perseroan belum memenuhi persyaratan minimal sebesar 1x. Hal tersebut dikarenakan posisi piutang usaha pada paket pekerjaan Proyek Ruas Tol Becakayu nilainya cukup signifikan dan diklasifikasikan pada kategori Aset Tidak Lancar, dimana pembayaran piutang usaha proyek Becakayu bersifat Turnkey yang akan dilakukan saat pekerjaan telah selesai 100%. Persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (waiver) Financial Covenant Current Ratio (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.
20
V.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dan laporan keuangan Perseroan, beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Leknor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014. 1)
Umum
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”) dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016”). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016”). Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23/2016 adalah sebagai berikut : 1)
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikasi, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;
21
2)
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi; I. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan); (i) Penghasil beton atau precast; (ii) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; (iii) Jalan dan jembatan kereta api; (iv) Drainase dan jaringan pengairan; (v) Gedung, plant dan bangunan industri; (vi) Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; (vii) Reklamasi dan pengerukan; (viii) Dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud); (ix) Perumahan dan pemukiman; (x) Percetakan sawah dan pembukaan lahan; (xi) Pembukaan areal/transmigrasi; (xii) Bendung, bendungan dan terowongan; (xiii) Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; (xiv) Interior; (xv) Pengeboran; (xvi) Pengupasan termasuk land clearing; (xvii) Penggalian/penambangan; (xviii) Pekerjaan pancang; (xix) Tambang dan pembangkit; (xx) Pertamanan; (xxi) Pekerjaan sipil dan gedung lainnya. II. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan instalasi: (i) Kelistrikan dan pembangkit; (ii) Tata udara/AC dan pelindung kebakaran; (iii) Transmisi dan distribusi kelistrikan; (iv) Pemasangan alat angkut; (v) Pemasangan fasilitas produksi; (vi) Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai; (vii) Lift dan escalator; (viii) Industri dan pembangkit; (ix) Termal/bertekanan; (x) Minyak/gas/geotermal/energi/air; (xi) Kontrol dan instrumentasi; (xii) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal lainnya.
b. c. d.
e. f.
III. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi: (i) Sinyal dan telekomunikasi kereta api; (ii) Sentral telekomunikasi; (iii) Telekomunikasi; (iv) Pemasangan telekomunikasi; (v) Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut. IV. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast; Jasa Pertambangan; Pekerjaan terintegrasi (engineering, procurement and conctruction : EPC) dalam bidang: I. Perminyakan; II. Agro Industri; III. Kelistrikan; IV. Telekomunikasi; V. Petrokimia. Rancang Bangun (design and build); Building manajemen;
22
g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
Pabrikasi bahan dan komponen bangunan; Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik; Penyewaan peralatan konstruksi; Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi; Investasi dan atau pengelolaan usaha di bidang: I. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); II. Industri. Ekspor Impor; System development; Pengelolaan kawasan; Pengembangan: I. Properti; II. Realty. Jasa Transportasi/Angkutan
3)
Selain kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu : a. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; b. Melakukan usaha dibidang agro industri; c. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.
2.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN
Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi :
Proyek yang diterima dari WASKITA Group Sebagai salah satu anak perusahaan dari WASKITA, Perseroan memiliki keunggulan untuk berpartisipasi sebagai pemasok beton precast dalam berbagai proyek berskala besar yang diperoleh Waskita Group. Apabila perolehan proyek dari Waskita Group mengalami penurunan, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek internal maupun proyek yang didapatkan secara langsung, dan meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan Perseroan.
Kenaikan Harga Bahan Baku Kegiatan produksi yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh 2 jenis bahan utama, yaitu bahan baku industri dan bahan baku material alam. Bahan baku indutri yang biasa dipakai terdiri dari semen, besi beton, PC Strand, dan lain-lain, sedangkan bahan baku material alam seperti pasir dan split. Ketersediaan dan harga material bahan baku tersebut dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya adanya jumlah permintaan yang sangat tinggi dari pemberi kerja, pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Untuk mengantisipasi kenaikan harga material alam, Perseroan mendirikan beberapa stone crusher sendiri yang dapat menyediakan sebagian dari kebutuhan split Perseroan. Oleh karena setiap tahunnya terjadi kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengasumsikan kenaikan harga jual setiap tahunnya pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sebesar 10% - 20%.
Harga Jual Produk Dengan menghadapi persaingan global yang sangat ketat seperti saat ini, membawa Perseroan untuk bisa menetapkan harga jual produk yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor sejenis. Harga jual produk yang ditawarkan oleh Perseroan disetiap aktivitas tender juga diikuti dengan kualitas produk yang sangat bagus sehingga bisa diterima pasar dengan sangat baik.
23
Pembangunan Infrastruktur Mayoritas pembangunan infrastruktur di Indonesia didanai dari APBN, bilamana alokasi dana Pemerintah untuk infrastruktur dibatasi atau ditangguhkan maka penyediaan prasarana atau infrastruktur juga akan mengalami penurunan. Mengingat aktivitas Perseroan adalah industri yang bergerak sebagai penyedia kebutuhan beton untuk kebutuhan infrastruktur maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan Perseroan. Profil pembangunan infrastruktur 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia, kebutuhan beton dibandingkan dengan tersedianya industri beton masih sangat kurang. Apalagi didukung dengan data-data di MP3EI maka untuk lima sampai sepuluh tahun mendatang peluang industri beton masih sangat besar. Bagi Perseroan hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman apabila Perseroan tidak melakukan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Teknologi Beton Secara umum perkembangan teknologi produksi beton tidak secepat pertumbuhan industri elektronik atau yang lainnya, namun apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi mutu beton maupun proses produksi beton, akan menjadi beban berat untuk strategi bisnis ke depan terutama terkait dengan jenis maupun metode pemasangan untuk beton-beton precast yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi terkini. Sebagai contoh, saat ini Perseroan sedang mengembangkan produk beton tiang pancang yang dapat dipancang di lokasi yang padat dengan gedung-gedung maupun komplek perumahan tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya.
3.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. 4.
ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Tabel berikut ini menyajikan rincian mengenai komposisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut: KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
2015
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
Pendapatan Usaha
1.045.443.449.700
504.917.387.721
2.644.319.999.853
641.930.752.926
Beban Pokok Pendapatan
(758.450.923.603)
(431.338.159.245)
(2.224.889.972.556)
(495.225.685.805)
286.992.526.097
73.579.228.476
419.430.027.297
146.705.067.121
Laba Bruto
24
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs-Bersih Pendapatan Bunga
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
2015
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
(419.668.210)
(395.148.906)
(2.321.834.794)
(101.765.649)
(14.848.026.484)
(13.401.396.053)
(53.753.570.188)
(4.700.465.254)
(207.575.215)
(190.506.483)
(557.470.218)
(140.128.163)
352.761.279
635.355.552
965.639.055
646.107.133
Pendapatan Lainnya
1.812.864.248
851.620.154
1.634.814.849
377.736.621
Beban Lain-lain Bersih
(283.991.544)
(164.159.207)
(265.579.029)
(89.356.279)
Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak
273.398.890.171
60.914.993.533
365.132.026.972
142.697.195.530
Beban Keuangan
(10.614.947.853)
-
(19.581.814.877)
-
Laba Sebelum Pajak
262.783.942.318
60.914.993.533
345.550.212.095
142.697.195.530
(112.090.220.437)
(797.453.333)
(11.180.627.089)
(2.392.360.034)
Beban Pajak Penghasilan Kini Manfaat Pajak Tangguhan Laba Bersih Tahun Berjalan Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Keuntungan Revaluasi Aset Tetap Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti - Bersih Laba Komprehensif Tahun Berjalan
a.
282.428.312
-
-
-
150.976.150.194
60.117.540.200
334.369.585.006
140.304.835.496
-
-
94.649.958.802
-
(261.083.816)
-
-
-
150.715.066.378
60.117.540.200
429.019.543.808
140.304.835.496
Pendapatan Usaha
Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
KETERANGAN Penjualan precast Penjualan readymix Jumlah
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016 787.035.667.061
2015 403.994.484.697
258.407.782.639
100.922.903.024
1.045.443.449.700
504.917.387.721
25
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 2.171.904.216.672
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 523.651.763.449
472.415.783.181
118.278.989.477
2.644.319.999.853
641.930.752.926
Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.045.443.449.700,-, meningkat sebesar Rp540.526.061.979,- atau 107,05% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp504.917.387.721,-. Hal ini karena adanya Program Pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (“MP3EI”) dimana alokasi untuk infrastruktur cukup besar yang merupakan pasar Perseroan, faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain kenaikan demand yang menyebabkan kenaikan volume pesanan, kenaikan penjualan juga disebabkan kenaikan harga jual periode 30 April 2016 dibandingkan 30 April 2015. Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual, yang disesuaikan dengan sisa kapasitas normal masing-masing plant yang ada. Disamping itu, pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan Harga Pokok Produksi, seperti halnya bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Beban Pemasaran yang dikeluarkan oleh Perseroan pada 30 April 2016 dan 30 April 2015 secara berturut-turut adalah sebesar Rp419.668.209,- dan Rp395.148.906,-, peningkatan Beban Pemasaran pada 31 Desember 2015 hanya berkontribusi relatif kecil (tidak signifikan) terhadap peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan, dimana besarnya persentase Beban Pemasaran terhadap Pendapatan Usaha yaitu kurang lebih sebesar 0,04%. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah DKI Jakarta masih mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan sebesar 27,9% dari total Pendapatan, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sumatera Utara untuk di luar pulau Jawa yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Produk Tiang Pancang memberikan kontribusi yang terbesar senilai 51,3% dari total pendapatan Perseroan, disusul Bantalan Jalan Rel, Balok Jembatan, Tiang Beton, Dinding Penahan Tanah, dan produk Beton Bangunan lain serta Jasa. Beberapa kontrak besar yang didapat antara lain pada proyek: PLTU Tarjun-Kalimantan Selatan, Mixed Use Development-Pantai Indah Kapuk Jakarta, Tol Gempol - Porong Jawa Timur, Bogor Outer Ring Road (“BORR”) dan Double Track Railway SleeperCilegon. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.644.319.999.853,-, meningkat sebesar Rp2.002.389.246.927,- atau 311,93% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp641.930.752.926,-. Peningkatan pendapatan usaha yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui pendapatan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui pendapatan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan terutama disebabkan oleh karena adanya Program Pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (“MP3EI”) dimana alokasi untuk infrastruktur cukup besar yang merupakan pasar Perseroan, faktor demand yang lebih besar dibanding supply yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain kenaikan demand yang menyebabkan kenaikan volume pesanan, kenaikan penjualan juga disebabkan kenaikan harga jual tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014. Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual, yang disesuaikan dengan sisa kapasitas normal masing-masing plant yang ada. Disamping itu, pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan Harga Pokok Produksi, seperti halnya bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Beban Pemasaran yang dikeluarkan oleh Perseroan pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.321.834.794,- dan Rp101.765.649,-, peningkatan Beban Pemasaran pada 31 Desember 2015 berkontribusi relatif kecil terhadap peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan, dimana besarnya persentase Beban Pemasaran terhadap Pendapatan Usaha yaitu kurang lebih sebesar 0,07%. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah DKI Jakarta masih mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan sebesar 27,9% dari total Pendapatan, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sumatera Utara untuk di luar pulau Jawa yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Produk Tiang Pancang memberikan kontribusi yang terbesar senilai 51,3% dari total pendapatan Perseroan, disusul Bantalan Jalan Rel, Balok Jembatan, Tiang Beton, Dinding Penahan Tanah, dan produk Beton Bangunan lain serta Jasa. Beberapa kontrak besar yang didapat antara lain pada proyek: PLTU Tarjun-Kalimantan Selatan, Mixed Use Development-Pantai Indah Kapuk
26
Jakarta, Tol Gempol- Porong Jawa Timur, Bogor Outer Ring Road (“BORR”) dan Double Track Railway Sleeper Cilegon. b. Beban Pokok Pendapatan Rincian beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:
KETERANGAN Beban bahan baku Beban upah Beban overhead Jumlah
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016 566.312.196.339
2015 325.839.508.899
36.174.374.492
9.831.892.993
155.964.352.772
95.666.757.353
758.450.923.603
431.338.159.245
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
(dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
2.048.351.017.440
408.745.043.635
16.889.970.951
14.741.127.917
159.648.984.165
71.739.514.253
2.224.889.972.556
495.225.685.805
Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp758.450.923.603,-, meningkat sebesar Rp327.112.764.358,- atau sebesar 75,84% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp431.338.159.245,-. Kenaikan beban pokok pendapatan disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp2.224.889.972.556,-, meningkat sebesar Rp1.729.664.286.751,- atau 349,27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp495.225.685.805,-. Peningkatan beban pokok pendapatan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui beban pokok pendapatan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui beban pokok pendapatan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years. c.
Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak
Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba sebelum beban keuangan dan pajak Perseroan sebesar Rp273.398.890.171,-, meningkat sebesar Rp212.483.896.638,- atau sebesar 348,82% dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan dan pajak pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.914.993.533,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years.
27
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba sebelum beban keuangan dan pajak Perseroan sebesar Rp365.132.026.972,-, meningkat sebesar Rp222.434.831.442,- atau 155,88% dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan dan pajak pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp142.697.195.530,-. Peningkatan laba sebelum beban keuangan dan pajak yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba sebelum beban keuangan dan pajak untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui laba sebelum beban keuangan dan pajak untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba sebelum beban keuangan dan pajak terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur yaitu ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT yang merupakan proyek multi years. d.
Laba Periode/Tahun Berjalan
Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba periode/tahun berjalan Perseroan sebesar Rp150.976.150.194,-, meningkat sebesar Rp90.858.609.994,- atau 151,13% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.117.540.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp334.469.585.006,-, meningkat sebesar Rp194.164.749.510,- atau 138,39% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp140.304.835.496,-. Peningkatan laba bersih tahun berjalan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba bersih tahun berjalan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui laba bersih tahun berjalan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur yaitu ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT yang merupakan proyek multi years.
Rp Miliar
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 500
429,02
450 400
350 300 250 200
150
150,72
100
140,30 60,12
50 0 2016
2015
2015
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan
28
2014
e.
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp150.715.066.378,-, meningkat sebesar Rp90.597.526.178,- atau 150,70% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.117.540.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp429.019.543.808,-, meningkat sebesar Rp288.714.708.312,- atau 205,78% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp140.304.835.496,-. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui laba komprehensif tahun berjalan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek multi years. 5.
ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN
Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014:
5.1 ASET KETERANGAN ASET LANCAR Kas dan Setara Kas
(dalam Rupiah penuh) 30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
256.779.584.326
98.185.902.017
272.221.266.941
1.113.416.028.989
307.141.127.058
160.516.463.207
231.909.211.365
204.805.153.409
479.956.001.518
Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Piutang Lain-lain
29
(dalam Rupiah penuh) KETERANGAN
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
Pihak-pihak Berelasi
4.952.500.000
4.952.500.000
Pihak-pihak Ketiga
1.126.298.135
1.326.430
-
Persediaan
166.537.209.483
54.551.293.293
21.178.898.885
Pajak Dibayar di Muka
275.943.909.162
181.372.530.604
31.473.105.673
Uang Muka
112.166.637.109
87.929.687.335
1.488.592.674
Biaya Dibayar di Muka JUMLAH ASET LANCAR
4.950.000.000
54.443.655.126
64.725.498.305
9.147.512.471
2.217.275.033.695
1.003.665.018.451
980.931.841.369
2.443.795.564.260 1.479.749.380.339
2.320.143.697.504 987.351.348.015
221.675.623.063 -
ASET TIDAK LANCAR Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Aset Tetap Aset Pajak Tangguhan
369.456.251
-
26.776.031.118
21.248.946.277
-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
3.950.690.431.968
3.328.743.991.796
221.675.623.063
JUMLAH ASET
6.167.965.465.663
4.332.409.010.247
1.202.607.464.432
Aset Lain-lain
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp6.167.965.465.663,-, meningkat sebesar Rp1.835.556.455.416,- atau 42,37% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.332.409.010.247,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha sebesar Rp833.378.959.887,- atau 162,79%, peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp158.593.682.309,- atau 161,52%, dan peningkatan persediaan sebesar Rp111.985.916.190,- atau 205,29%. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.332.409.010.247,-, meningkat sebesar Rp3.129.801.545.815,- atau 260,25% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.202.607.464.432,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan Perseroan sebesar Rp33.372.394.408,- atau 157,57%, peningkatan pajak dibayar di muka sebesar Rp149.899.424.931,atau 476,28%, peningkatan uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp142.019.080.495,- atau 1.335,25%, diikuti dengan kenaikan aset tetap sebesar Rp765.675.724.952,- atau 345,40%. a.
Kas dan Setara Kas
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp256.779.584.326,-, meningkat sebesar Rp158.593.682.309,- atau 161,52% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp98.185.902.017,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp 739.493.000.742,-, penerimaan setoran modal sebesar Rp300.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman pemegang saham sebesar Rp300.000.000.000,-. Dilain pihak Perseroan membiayai aktivitas operasi yang sebagian besar adalah metode turnkey sebesar Rp462.140.721.591,- dan perolehan aset tetap sebesar Rp537.758.596.842,-. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp98.185.902.017,-, menurun sebesar Rp174.035.364.924,- atau 63,93% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp272.221.266.941,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp 500.655.313.244,- dan penerimaan setoran modal sebesar Rp135.000.000.000,-. Dilain pihak Perseroan membiayai aktivitas operasi yang sebagian besar adalah metode turnkey sebesar Rp686.135.441.847,- dan perolehan aset tetap sebesar Rp123.555.236.321,-. 30
b.
Piutang Usaha – Jangka Pendek
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah piutang usaha jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.345.325.240.354,-, meningkat sebesar Rp833.378.959.887,- atau 162,79% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp511.946.280.467,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah piutang usaha jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp511.946.280.467,-, menurun sebesar Rp128.526.184.258,- atau 20,07% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp640.472.464.725,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengalihan piutang usaha menjadi kategori jangka panjang, yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. c.
Pajak Dibayar di Muka
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp275.943.909.162,-, meningkat sebesar Rp94.571.378.558,- atau 52,14% dibandingkan dengan jumlah pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp181.372.530.604,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyerahan barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp181.372.530.604,-, meningkat sebesar Rp149.899.424.931,- atau 476,28% dibandingkan dengan jumlah pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp31.473.105.673,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyerahan barang yang terkena PPN. d.
Uang Muka
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp112.166.637.109,-, meningkat sebesar Rp24.236.949.774,- atau 27,56% dibandingkan dengan jumlah uang muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp87.929.687.335,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya PPN keluaran yang belum diterima. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp87.929.687.335,-, meningkat sebesar Rp86.441.094.661,- atau 5.806,90% dibandingkan dengan jumlah uang muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.488.592.674,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya PPN Keluaran yang belum diterima dan peningkatan uang muka pihak ketiga.
31
e.
Biaya Dibayar di Muka
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp54.443.655.126,-, menurun sebesar Rp10.281.843.179,- atau 15,89% dibandingkan dengan jumlah biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp64.725.498.305,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya dibayar di muka Perseroan. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 64.725.498.305,-, meningkat sebesar Rp 55.577.985.834,- atau 607,57% dibandingkan dengan jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp9.147.512.471,-. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dibayar di muka, asuransi dibayar di muka dan sewa jangka pendek Perseroan. f.
Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp3.557.211.593.249,-, meningkat sebesar Rp929.926.768.687,- atau 35,39% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.627.284.824.562,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey terutama kepada WASKITA, WTR, KSO WASKITA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan KSO WASKITA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Hutama Karya (Persero). Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.627.284.824.562,-, meningkat sebesar 1.536,77% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, dimana jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi adalah sebesar Rp160.516.463.207,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey terutama kepada WASKITA. g.
Aset Tetap
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset tetap Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.479.749.380.339,-, meningkat sebesar Rp492.398.032.324,- atau 49,87% dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp987.351.348.015,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian plant Subang eks PT Nindya Beton dan pembelian plant eks Arka beserta dengan pembelian peralatan produksi. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp987.351.348.015,-, meningkat sebesar Rp765.675.724.952,- atau 345,40% dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp221.675.623.063,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian plant Kalijati – PCI, Plant Karawang, pembangunan Plant Sidoarjo dan pembangunan Plant Sadang, beserta dengan pembelian peralatan produksi, serta adanya revaluasi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan dengan peningkatan nilai sebesar Rp Rp94.649.958.802,-.
32
5.2 LIABILITAS (dalam Rupiah penuh) KETERANGAN
30 APRIL 2016
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang - Bagian dalam 1 tahun Pinjaman kepada Pemegang Saham
349.999.999.999
301.784.934.720
-
21.342.825.099
-
-
300.000.000.000
-
-
Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Utang Bruto kepada Pihak Ketiga
33.063.008.166
1.737.110.920
279.300.000
935.503.458.599
728.432.018.771
130.890.345.502
1.034.300.719.653
1.062.218.048.794
284.915.294.547
Utang Pajak
351.186.418.809
208.283.828.600
34.075.383.881
Beban Akrual
73.370.000.497
77.188.251.949
48.015.466.144 2.171.280.900
Uang Muka Jangka Pendek
90.687.605.921
48.148.421.043
111.322.771.103
4.388.616.306
94.222.801
3.300.776.807.846
2.432.181.231.103
500.441.293.775
Utang Bank Jangka Panjang
977.405.488.887
459.255.313.244
-
Uang Muka Jangka Panjang Berelasi
106.764.104.198
109.330.169.939
-
1.477.825.002
816.122.609
-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
1.085.647.418.087
569.401.605.792
-
JUMLAH LIABILITAS
4.386.424.225.933
3.001.582.836.895
500.441.293.775
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Imbalan Paskakerja
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp4.386.424.225.933,-, meningkat sebesar Rp1.384.841.389.038,- atau 46,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.001.582.836.895,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp238.397.337.074,- atau 32,65%, peningkatan utang pajak sebesar Rp142.902.590.209,- atau 68,61%, dan peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp518.150.175.643,- atau 112,82%. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.001.582.836.895,-, meningkat sebesar Rp2.501.141.543.120,- atau 499,79% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp500.441.293.775,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bruto kepada pihak ketiga sebesar Rp777.302.754.247,- atau 272,82%, peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp459.255.313.244,- atau 100%, serta peningkatan utang usaha sebesar Rp598.999.484.189,- atau 456,66%. a.
Utang Bank Jangka Pendek
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp349.999.999.999,-, meningkat sebesar Rp48.215.065.279,- atau 15,98% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp301.784.934.720,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey seperti proyek ruas tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.
33
Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp301.784.934.720,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 dimana Perseroan tidak memiliki utang bank jangka pendek. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey seperti proyek ruas tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung. b.
Utang Usaha
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp968.566.466.765,-, meningkat sebesar Rp238.397.337.074,- atau 32,65% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp730.169.129.691,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp730.169.129.691,-, meningkat sebesar Rp598.999.484.189,- atau 456,66% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp131.169.645.502,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan pasar. c.
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.034.300.719.653,-, menurun sebesar Rp27.917.329.141,- atau 2,63% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.062.218.048.794,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sebagian utang tersebut telah ditagihkan oleh supplier menjadi utang usaha dan sebagian telah dibayar Perseroan. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.062.218.048.794,-, meningkat sebesar Rp777.302.754.247,- atau 272,82% dibandingkan dengan jumlah utang bruto kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp284.915.294.547,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa Perseroan kepada supplier dalam rangka memenuhi pesanan untk proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek Pejagan Pemalang, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung. d.
Utang Pajak
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp351.186.418.809,-, meningkat sebesar Rp142.902.590.209,- atau 68,61% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp208.283.828.600,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak pertambahan nilai (PPN), utang pajak penghasilan pasal 4 (2) dan utang pajak penghasilan pasal 29.
34
Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp208.283.828.600,-, meningkat sebesar Rp174.208.444.719,- atau 511,24% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp34.075.383.881,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang PPN, utang pajak penghasilan pasal 4 (2) dan utang pajak penghasilan pasal 29. e.
Beban Akrual
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp73.370.000.497,-, menurun sebesar Rp3.818.251.452,- atau 4,95% dibandingkan dengan jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp77.188.251.949,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual kantor dan beban umum dan beban pegawai. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp77.188.251.949,-, meningkat sebesar Rp29.172.785.805,- atau 60,76% dibandingkan dengan jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp48.015.466.144,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual kantor dan beban pegawai dan beban umum dan administrasi. f.
Uang Muka Jangka Pendek Pihak Ketiga
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp90.687.605.921,-, meningkat sebesar Rp42.539.184.878,- atau 88,35% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp48.148.421.043,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pesanan Perseroan, terutama untuk proyek-proyek pesanan dengan metode non turnkey. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp48.148.421.043,-, meningkat sebesar Rp45.977.140.143,- atau 2.117,51% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.171.280.900,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pesanan Perseroan, terutama untuk proyek-proyek pesanan dengan metode non turnkey. g.
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp111.322.771.103,-, meningkat sebesar Rp106.934.154.797,- atau 2.436,63% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.388.616.306,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas kepada WASKITA. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.388.616.306,-, meningkat sebesar Rp4.294.393.505,- atau 4.557,70% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp94.222.801,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembagian bonus dan tantiem Perseroan.
35
h.
Utang Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp977.405.488.887,-, meningkat sebesar Rp518.150.175.643,- atau 112,82% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp459.255.313.244,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis Cibitung. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp459.255.313.244,-, meningkat sebesar 100,00% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014, dimana tidak terdapat utang bank jangka panjang pihak berelasi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran turnkey seperti proyek ruas tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung. i.
Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp106.764.104.198,-, menurun sebesar Rp2.566.065.741,- atau 2,35% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp109.330.169.939,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dilakukannya kompensasi atas uang muka tersebut dengan pesanan yang telah selesai. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp109.330.169.939,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan tanggal 30 April 2014 dimana Perseroan tidak memiliki uang muka jangka panjang pihak berelasi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan uang muka pesanan yang diterima dari WASKITA. j.
Liabilitas Imbalan Paskakerja
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liabilitas imbalan paskakerja Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.477.825.002,-, meningkat sebesar Rp661.702.393,- atau 81,08% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan paskakerja pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp816.122.609,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh asumsiasumsi yang digunakan dalam penghitungan imbalan paskakerja yang dilakukan oleh aktuaris independen. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas imbalan paskakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp816.122.609,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 dimana Perseroan tidak memiliki liabilitas imbalan paskakerja. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ditahun 2014 belum ada pegawai Perseroan yang merupakan pegawai tetap, sedangkan ditahun 2015 sudah ada.
36
5.3 EKUITAS
(dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
30 APRIL 2016
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
1.135.056.000.000
835.056.000.000
617.572.000.000
(73.554.205.952)
(73.554.205.952)
(55.710.664.839)
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya
94.934.884.100
28.060.967.099
-
Belum Ditentukan Penggunaannya
530.454.602.780
446.613.453.403
140.304.835.496
Komponen Ekuitas Lainnya JUMLAH EKUITAS
94.649.958.802
94.649.958.802
-
1.781.541.239.730
1.330.826.173.352
702.166.170.657
Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.781.541.239.730,-, meningkat sebesar Rp450.715.066.378,- atau 33,87% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.330.826.173.352,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,- atau 35,93% untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/retained earning/dividen saham/dividen interim Perseroan sebesar Rp66.873.917.001,- atau 238,32%, dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/retained earning/dividen saham/dividen interim sebesar Rp83.841.149.377,atau 18,77%. Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.330.826.173.352,-, meningkat sebesar Rp628.660.002.695,- atau 89,53% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp702.166.170.657,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sebesar Rp217.484.000.000,- atau 35,22% untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/retained earning/dividen saham/dividen interim Perseroan sebesar Rp28.060.967.099,- atau 100%, dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/retained earning/dividen saham/dividen interim sebesar Rp306.308.617.907,- atau 218,32%. 6.
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS
Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015 dan 2014: (dalam Rupiah penuh)
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
2015*
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 214 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2015
2014
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Penerimaan dari Pelanggan
250.598.904.334
63.705.063.065
573.118.833.278
3.629.569.101
(690.477.240.324)
(266.058.026.787)
(1.238.658.566.622)
(87.304.408.797)
Pembayaran kepada Karyawan Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka
(12.100.523.061)
(3.693.672.810)
(13.381.507.370)
(2.356.382.469)
1.810.497.529
1.470.379.216
2.359.292.545
1.023.843.754
Pembayaran Pajak
(11.972.360.069)
(3.659.153.892)
(9.573.493.678)
-
(462.140.721.591)
(208.235.411.208)
(686.135.441.847)
(85.007.378.411)
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi
37
KETERANGAN
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2016
2015*
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER
PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 214 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2015
2014
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Perolehan Aset Tetap
(537.758.596.842)
(31.338.363.784)
(123.555.236.321)
(21.615.354.648)
(537.758.596.842)
(31.338.363.784)
(123.555.236.321)
(21.615.354.648)
Penerimaan Pinjaman Bank
739.493.000.742
-
500.655.313.244
-
Pembayaran Pinjaman Bank
(181.000.000.000)
-
-
-
Penerimaan Setoran Modal
300.000.000.000
-
135.000.000.000
378.844.000.000
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Penerimaan Pinjaman dari Pemegang Saham
300.000.000.000
-
-
-
1.158.493.000.742
-
635.655.313.244
378.844.000.000
158.593.682.309
(239.573.774.992)
(174.035.364.924)
272.221.266.941
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode
98.185.902.017
272.221.266.941
272.221.266.941
-
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode *) tidak diaudit
256.779.584.326
32.647.491.949
98.185.902.017
272.221.266.941
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2014 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp462.140.721.591,-, meningkat sebesar Rp253.905.310.383,- atau 121,93% jika dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp208.235.411.208,-. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar 157,61% atau meningkat sebesar Rp424.419.213.537,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi juga berasal dari meningkatnya pembayaran kepada karyawan sebesar 227,60% atau meningkat sebesar Rp8.406.850.251,- dan meningkatnya pembayaran pajak Perseroan sebesar 227,19% arau meningkat sebesar Rp8.313.206.177,-. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp250.598.904.334,-, yang meningkat sebesar 293,37% atau sebesar Rp 186.893.841.269,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dari Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka sebesar Rp1.810.497.529,- yang meningkat sebesar 23,13% atau sebesar Rp340.118.313,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di tahun 2015 adalah sebesar Rp123.555.236.321,-, meningkat sebesar Rp101.939.881.673,- atau 471,61% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp21.615.354.648,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan peroleh asset tetap Perseroan. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di tahun 2015 adalah sebesar Rp635.655.313.244,-, meningkat sebesar Rp256.811.313.244,- atau 67,79% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp378.844.000.000,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp500.655.313.244,-.
38
Periode 4 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2016 Dibandingkan Dengan Periode 4 bulan Yang Berakhir Tanggal Pada 30 April 2015 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp462.140.721.591,-, meningkat sebesar Rp253.905.310.383,- atau 121,93% jika dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp208.235.411.208,-. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar 157,61% atau meningkat sebesar Rp419.323.877.231,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi juga berasal dari meningkatnya pembayaran kepada karyawan sebesar 227,60% atau meningkat sebesar Rp8.406.850.251,- dan meningkatnya pembayaran pajak Perseroan sebesar 227,19% atau meningkat sebesar Rp8.313.206.177,-. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp245.503.568.028,-, yang meningkat sebesar 285,38% atau sebesar Rp 181.798.504.963,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dari Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka sebesar Rp1.810.497.529,- yang meningkat sebesar 23,13% atau sebesar Rp340.118.313,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp537.758.596.842,-, meningkat sebesar Rp506.420.233.058,- atau 1615,98% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp31.338.363.784,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan peroleh asset tetap Perseroan. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp1.158.493.000.742,-, yang berasal dari adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp739.493.000.742,-, penerimaan setoran modal sebesar Rp300.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman non bank jangka pendek berelasi sebesar Rp300.000.000.000,-. Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut juga diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp181.000.000.000,-. 7.
RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
Rasio Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (Debt to Equity Ratio). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (Debt to Asset Ratio). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas berbunga dengan jumlah ekuitas (Gearing Ratio) Berikut ini adalah nilai dari solvabilitas Perseroan: KETERANGAN
30 April 2016
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Debt to Equity Ratio (x)
2,5
2,3
1,4
Debt to Asset Ratio (x)
0,7
0,7
0,4
Gearing Ratio (x)
0,9
0,6
-
Rasio Profitabilitas Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 2,45%; 7,72%; dan 11,67%. Penurunan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan terutama disebabkan oleh laba usaha di tahun 2016 hanya untuk periode 4 bulan, sedangkan tahun 2015 untuk periode 12 bulan. Selain itu, terdapat kenaikan yang signifikan dari total aset Perseroan.
39
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 8,46%; 32,24%; dan 19,98%. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh laba usaha di tahun 2016 hanya untuk periode 4 bulan, sedangkan tahun 2015 untuk periode 12 bulan. Rasio laba bersih terhadap pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 14,44%; 12,64%; dan 21,86%. Peningkatan rasio laba bersih terhadap pendapatan usaha Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan modal ditahun 2016 dan 2015. Rasio Likuiditas Rasio kas Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 7,78%; 4,04%; dan 54,40%. Peningkatan rasio kas Perseroan dari tahun 2015 ke tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank Perseroan, sedangkan penurunan rasio kas Perseroan dari tahun 2014 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank Perseroan yang digunakan untuk investasi aset tetap dan kenaikan signifikan atas aset tetap. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 67,17%; 41,27%; dan 196,01%. Peningkatan rasio lancar Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dan liabilitas lancar Perseroan yang signifikan, sedangkan penurunan rasio lancar Perseroan dari tahun 2015 ke tahun 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan atas liabilitas lancar. Rasio inventory turnover Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 15,93%; 2,06%; dan 3,30%. Peningkatan rasio inventory turnover Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh pendapatan ditahun 2016 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Begitu juga pendapatan ditahun 2014 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Rasio receivable turnover Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 114,45%; 163,11%; dan 143,08%. Penurunan rasio receivable turnover Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh piutang usaha ditahun 2016 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Begitu juga piutang usaha ditahun 2014 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya dipengaruhi oleh jenis proyek yang ditangani oleh Perseroan, yang mayoritas menggunakan metode pembayaran turnkey, dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. Apabila proyek yang ditangani Perseroan belum selesai, maka likuiditas Perseroan akan mengalami penurunan karena belum diperolehnya pembayaran atas proyek. Sebaliknya, jika proyek yang ditangani Perseroan telah selesai, maka kas yang diperoleh dari kegiatan operasional akan meningkat. 8.
BELANJA MODAL
Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk pembelian tanah, pembangunan plant, pembelian peralatan produksi dan inventaris lainnya. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp537.758.596.842,dan Rp31.338.363.784,-, masing-masing untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015, sebesar Rp123.555.236.321,- untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp21.615.354.648,-. (dalam Rupiah penuh) PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 (85.007.378.411)
2016
2015
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
(462.140.721.591)
(208.235.411.208)
(686.135.441.847)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
(537.758.596.842)
(31.338.363.784)
(123.555.236.321)
(21.615.354.648)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan
(1.158.493.000.742)
--
(635.655.313.244)
(378.844.000.000)
158.593.682.309
(239.573.774.992)
(174.035.364.924)
272.221.266.941
Saldo kas dan setara kas pada awal periode
98.185.902.017
272.221.266.941
272.221.266.941
-
Saldo kas dan setara kas pada akhir periode
256.779.584.326
32.647.491.949
98.185.902.017
272.221.266.941
KETERANGAN Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL
40
9.
MANAJEMEN RISIKO
Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Komitmen untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perseroan dalam melaksanakan aktivitas Perseroan. Dilakukan sosialisasi serta pelatihan manajemen risiko terkait yang dibutuhkan sesuai porsinya. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas manajemen risiko berjalan dengan baik, maka manajemen memandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk audit internal yang terintegrasi dalam program Perseroan yaitu Audit Mutu Internal (“AMI”), serta audit dari SPI yang berbasis risiko. Manajemen risiko Perseroan di bidang keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Risiko Pembayaran dari Pelanggan
Berbagai upaya yang dilakukan oleh tim manajemen Perseroan untuk meminimalkan risiko dalam hal pengamanan pembayaran dari pelanggan antara lain sebagai berikut : -
Pengiriman barang yang dikaitkan dengan progres pembayaran; Mensyaratkan metode pembayaran dengan menggunakan instrumen perbankan berupa SKBDN maupun fasilitas kredit vendor; Pembatasan atas nilai piutang pelanggan; Menerapkan kebijakan uang muka terhadap seluruh perolehan pekerjaan; Melakukan pembatasan piutang outstanding terhadap pelanggan; Monitor secara berkala Piutang Usaha, umur piutang serta perkembangan pencairan piutang.
2.
Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan. 3.
Risiko Likuiditas
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 4.
Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
Risiko nilai tukar valuta asing ini terdapat pada pembelian bahan baku produksi dan aset tetap. Terdapat bahan baku dan aset tetap yang dibeli Perseroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku dan aset tetap Perseroan dibeli dengan menggunakan mata uang Rupiah, adapun bahan baku dimaksud adalah berupa PC Wire, PC Bar, dan PC Strand, sedangkan aset tetap dimaksud seperti Wheel Loader, Truck Mixer, dan lain-lain yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perseroan. Namun transaksi dalam mata uang asing tidak material. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.
41
VI.
RISIKO USAHA
Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi investasi saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak diketahui oleh Perseroan atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mempengaruhi bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan, atau prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan.
A. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN. 1. Risiko Penurunan Perolehan Proyek. Risiko ini timbul disebabkan adanya penurunan anggaran belanja pemerintah dan swasta dalam sektor konstruksi yang secara langsung akan mempengaruhi penurunan permintaan akan beton precast dan ready mix sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Pengeluaran belanja pemerintah dan swasta di bidang konstruksi secara historis rentan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mempertahankan permintaan akan produk Perseroan, Perseroan telah melakukan pengembangan produk yang bervariasi secara berkesinambungan serta telah mengembangkan dan memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu Perseroan juga secara aktif memposisikan diri sebagai kontraktor pada kontrak-kontrak barunya, dan bukan hanya sebagai supplier kepada kontraktor. Perseroan juga terusmenerus melakukan Joint-Operation dengan kontraktor-kontraktor lain serta secara aktif masuk kedalam kontrak-kontrak turnkey dalam rangka meningkatkan nilai kontrak yang dikelola. 2. Risiko Persaingan Usaha. Pertumbuhan dan prospek pembangunan infrastruktur di Indonesia, mendorong munculnya perusahaanperusahaan baru yang sejenis dengan Perseroan. Persaingan yang tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya perolehan proyek dan penurunan marjin Perseroan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat menurunkan perolehan pendapatan dan berakibat pada kinerja keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kebijakan untuk mempertahankan reputasi dan kualitas produk yang tinggi, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, melakukan strategi pemasaran untuk memperoleh proyek-proyek baru, sehingga Perseroan sampai dengan saat ini dapat memperoleh proyek dengan harga yang lebih baik. Di sisi lain terdapat risiko menurunnya pangsa pasar Perseroan sebagai akibat dari adanya beberapa pelanggan yang hanya mempertimbangkan harga yang murah tanpa memperdulikan kualitas produk. Upaya lain yang dilakukan oleh Perseroan untuk meminimalkan risiko usaha antara lain sebagai berikut: Efisiensi proses produksi dan handling (pengiriman) Membuat beragam jenis produk Perluasan jangkauan pasar
42
3. Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan. Penundaan dan kegagalan pembayaran hasil kerja dari pelanggan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Perseroan. Hal ini menyebabkan sisa arus kas operasional untuk kebutuhan pembelanjaan modal dalam jangka waktu pendek menjadi terbatas. Kontrak Perseroan dengan para supplier dan mitra kerja dilakukan secara langsung, oleh karena itu Perseroan memiliki kewajiban membayar imbalan dan biaya sesuai kontrak yang sudah disepakati. Pada umumnya, Perseroan melakukan pembayaran secara berkala yang tepat waktu kepada supplier dan mitra kerja tidak tergantung apakah pembayaran dari pelanggannya telah diterima oleh Perseroan. Keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran dari pelanggan akan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional Perseroan. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh pelanggan adalah sebagai berikut: Meminta uang muka Mengirim produk senilai uang muka/deposit 4.
Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik Baru. Pada tahun 2016 Perseroan berencana membangun pabrik (plant) baru di Palembang diatas tanah seluas +/- 20 (dua puluh) hektar yang dilengkapi dengan prasarana jetty untuk bongkar muat material produksi dan produk jadi, serta dilengkapi dengan tersedianya material alam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan material alam. Pada tahap awal, kapasitas plant baru tersebut direncanakan sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton per tahun. Disamping itu pada tahun 2016, Perseroan juga berencana membangun plant baru di daerah Jawa Tengah dengan kapasitas 100.000 (seratus ribu) ton per tahun diatas lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Proyek-proyek ini memiliki sejumlah risiko, seperti adanya keterlambatan dalam pembangunan atau besarnya biaya yang timbul melebihi perencanaan. Perseroan juga memerlukan izin-izin yang diperlukan dalam rangka operasional proyek-proyek tersebut yang dimungkinkan menghadapi risiko penundaan dan penolakan. Beberapa faktor tersebut di atas kemungkinan dapat mempengaruhi kesuksesan pembangunan plant dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pembangunan plant baru, adalah sebagai berikut: Membuat schedule pembangunan plant lebih awal dari waktu yang direncanakan dan mengerahkan semua sumber daya agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan plant. Monitoring dan evaluasi schedule pembangunan secara periodik Updating schedule dengan tetap memegang schedule akhir penyelesaian pembangunan plant. Pengurusan ijin-ijin terkait pendirian dan pembangunan plant.
5.
Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Dalam industri beton precast dan ready mix diperlukan ketersediaan tenaga terampil yang mampu merencanakan, memproduksi, dan menjaga kualitas produk. Dengan pertumbuhan industri beton yang meningkat sangat tajam, berakibat kurangnya pasokan sumber daya manusia terampil dan siap pakai dari institusi pendidikan terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan untuk kelompok Supervisi dan Pendidikan Tinggi untuk Desain dan Perencanaan.
43
Perseroan mengelola risiko keterbatasan SDM dengan cara: Menyiapkan SDM seawal mungkin melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga saat diperlukan, SDM tersebut sudah siap. Melakukan recruitment SDM yang siap pakai dan kompeten sesuai kebutuhan. 6.
Risiko Pengadaan Bahan Baku Material Alam. Dalam memproduksi beton precast, Perseroan membutuhkan material alam berupa pasir dan batu pecah (split). Agar Perseroan beroperasi dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, Perseroan membutuhkan pasir dan split dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi. Perseroan mengadakan kontrak pembelian pasir dan split dengan mitra kerja. Namun tidak dapat dipastikan bahwa mitra kerja tersebut dapat selalu memenuhi kebutuhan Perseroan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Ketidakmampuan Perseroan dalam jangka panjang untuk mendapatkan pasir dan split yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Usaha Perseroan untuk menjaga risiko pengadaan bahan baku material alam antara lain: Melakukan kontrak payung dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu lama dengan beberapa supplier dan distributor Mengelola sendiri quarry
7.
Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Produk. Perseroan dimungkinkan untuk menerima pekerjaan sampai dengan terpasang sesuai kontrak dengan pelanggan. Dalam menjalankan pekerjaan sampai dengan terpasang, Perseroan menghadapi risiko keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pemasangan yang dapat disebabkan oleh faktor cuaca, kelangkaan material pendukung, kelangkaan peralatan, kemampuan mitra kerja maupun SDM di lapangan. Akibat keterlambatan waktu pelaksanaan ini, Perseroan dimungkinkan menghadapi klaim denda keterlambatan dari pelanggan. Apabila klaim tersebut cukup signifikan, maka akan mengganggu citra Perseroan dan dapat mempengaruhi tidak tercapainya target keuangan Perseroan. Dengan mengerahkan sumber daya (manusia, alat, keuangan) dan menciptakan metode kerja yang bisa mempercepat proses pemasangan produk, Perseroan berupaya untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan pemasangan produk Perseroan.
8.
Risiko Pengangkutan Selama ini Perseroan melakukan pengangkutan produk Perseroan menuju lokasi proyek sesuai kontrak dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut. Untuk angkutan darat sebagian besar menggunakan trailler dan untuk angkutan laut menggunakan ponton. Sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan oleh Perseroan, produk yang dikirim merupakan barang berat, mudah pecah dan mudah cacat apabila dalam pengangkatan, perletakan dan pengamanan produk di alat angkut tidak ditangani sesuai dengan instruksi kerja yang disyaratkan. Faktor cuaca seperti halnya banjir dan gelombang laut yang tinggi merupakan hal yang dapat menghambat pengiriman produk sesuai jadwal yang telah disepakati didalam kontrak. Perseroan akan menghadapi kerugian apabila didalam pengiriman produk diperlukan biaya tambahan untuk pengamanan produk, biaya tambahan waktu tunggu bongkar ponton dan biaya percepatan pengiriman yang tertunda akibat pengiriman terkendala atau terhambat oleh faktor cuaca.
44
Untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko pengangkutan produk Perseroan, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut: Mencetak produk didekat lokasi pemakaian produk tersebut untuk mengurangi jarak pengangkutan sehingga risiko keterlambatan pengangkutan, kecelakaan, kerusakan produk dan biaya angkutan bisa diminimalisisir. Asuransi pengangkutan 9.
Risiko Perizinan Perseroan sedang dalam proses peralihan perolehan perizinan untuk beberapa fasilitas produksi yang tengah berjalan. Apabila terjadi permasalahan dalam proses tersebut, maka akan berpotensi mengganggu proses produksi dan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan bekerja sama dengan biro perijinan untuk membantu mempercepat proses perijinan, dan mengevaluasi proses perijinan sehingga bisa terbit sesuai target schedule yang direncanakan.
10. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja. Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Apabila terjadi pemogokan tenaga kerja secara masal, maka hal tersebut dapat mengganggu proses produksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target produksi. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi risiko ini adalah dengan memberikan gaji, insentif, fasilitas yang wajar sehingga tenaga kerja akan merasa puas dan tidak akan melakukan pemogokan.
B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM 1.
Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.
2.
Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dimana mungkin tidak dapat mengindikasikan harga yang akan berlaku di pasar perdagangan saham. Para Pemegang Saham mungkin tidak dapat menjual saham di harga yang diharapkan oleh Pemegang Saham. Harga Saham Yang Ditawarkan setelah penawaran mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, termasuk :
Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan terkait dengan penambahan kapasitas produksi atau cakupan wilayah penjualan; Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi Pasar secara umum di Indonesia;
45
Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa; Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang; dan Fluktuasi indeks pasar saham.
C. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA 1. Risiko Ketentuan Negara Lain. Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum Perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, fiduciary duty yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan fiduciary duty dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas. 2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah, terutama peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Daerah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan proses produksinya, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturanperaturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peratururan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.
46
Selain itu peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.
47
VII.
KEJADIAN PENTING INDEPENDEN
SETELAH
TANGGAL
LAPORAN
AUDITOR
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Juli 2016 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”) dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 ("Akta No. 23/2016") dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No.23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.030062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 ("Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016"). Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sejak tanggal 7 Oktober 2014. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut: 1.
Akta No. 60 Tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-12316.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT WASKITA BETON PRECAST tanggal 05 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127430.40.80.2014 Tanggal 05 Desember 2014 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015 (“Akta No. 60/2014”).
2.
Akta No. 08 Tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0948754 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT WASKITA BETON PRECAST tanggal 06 Juli 2015 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3529578.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 06 Juli 2015 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 08/2015”).
3.
Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0023026 tanggal 14 Februari 2016 dan telah didafftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-0019411.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 7/2016”).
4.
Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 73 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0050152 tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 20 Mei 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU—0062217.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 73/2016”).
49
5.
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016. (“Akta No. 23/2016”)
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23/2016 adalah sebagai berikut : 1)
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikasi, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;
2)
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi; I. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan); (i) Penghasil beton atau precast; (ii) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; (iii) Jalan dan jembatan kereta api; (iv) Drainase dan jaringan pengairan; (v) Gedung, pabrik dan bangunan industri; (vi) Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; (vii) Reklamasi dan pengerukan; (viii) Dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud); (ix) Perumahan dan pemukiman; (x) Percetakan sawah dan pembukaan lahan; (xi) Pembukaan areal/transmigrasi; (xii) Bendung, bendungan dan terowongan; (xiii) Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; (xiv) Interior; (xv) Pengeboran; (xvi) Pengupasan termasuk land clearing; (xvii) Penggalian/penambangan; (xviii) Pekerjaan pancang; (xix) Tambang dan pembangkit; (xx) Pertamanan; (xxi) Pekerjaan sipil dan gedung lainnya. II. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan instalasi: (i) Kelistrikan dan pembangkit; (ii) Tata udara/AC dan pelindung kebakaran; (iii) Transmisi dan distribusi kelistrikan; (iv) Pemasangan alat angkut; (v) Pemasangan fasilitas produksi; (vi) Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai; (vii) Lift dan escalator; (viii) Industri dan pembangkit; (ix) Termal/bertekanan; (x) Minyak/gas/geotermal/energi/air;
50
(xi) (xii)
b. c. d.
e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. 3)
Kontrol dan instrumentasi; Pekerjaan mekanikal dan elektrikal lainnya.
III. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi: (i) Sinyal dan telekomunikasi kereta api; (ii) Sentral telekomunikasi; (iii) Telekomunikasi; (iv) Pemasangan telekomunikasi; (v) Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut. IV. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast; Jasa Pertambangan; Pekerjaan terintegrasi (engineering, procurement and conctruction : EPC) dalam bidang: I. Perminyakan; II. Agro Industri; III. Kelistrikan; IV. Telekomunikasi; V. Petrokimia. Rancang Bangun (design and build); Building manajemen; Pabrikasi bahan dan komponen bangunan; Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik; Penyewaan peralatan konstruksi; Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi; Investasi dan atau pengelolaan usaha di bidang: I. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); II. Industri. Ekspor Impor; System development; Pengelolaan kawasan; Pengembangan: I. Properti; II. Realty. Jasa Transportasi/Angkutan
Selain kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu: a. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; b. Melakukan usaha dibidang agro industri; c. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.
Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 atas nama Perseroan dimana Perseroan wajib untuk menyampaikan Laporan Kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2016. B. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI Bahwa Perseroan telah memiliki 8 (delapan) pabrik (plant) beton precast yang bersifat tetap/permanen, 20 (dua puluh) pabrik ready mix/batching plant dan 2 (dua) stone crusher (quarry) yang bersifat sementara dan hanya didirikan mengikuti lokasi suatu proyek, sehingga batching plant dan stone crusher merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek yang dikerjakan, adapun perizinan atas 8 (delapan) plant beton precast yang bersifat tetap sebagai berikut :
51
No. 1.
Lokasi Plant Cibitung Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530
Izin Usaha Industri Surat Izin Usaha Industri No. 53/32/IU/PMDN/2016 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus 2016 dan berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
2.
Plant Sadang Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat
Keputusan No. 73/32/IU/PMDN/2015 tentang izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negri Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 2015 yang memutuskan untuk memberikan izin usaha industri atas nama Perseroan, yang berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
3.
Plant Karawang Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat
Bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam pengurusan administrasi ke BPMPT Karawang dan BKPM berdasarkan bukti pengurusan dari Perseroan kepada CV Penta Buana Mandiri tanggal 2 Mei 2016, yang mana dokumen kepengurusan tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima dokumen dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada tanggal 4 Mei 2016
4.
Plant Kalijati Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat
Berdasarkan Surat Keterangan No. 503/151/Bid.Perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang, Kasubid Pelayanan dan Pengolahan Non Perizinan pada tanggal 10 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri (IUI) atas nama Perseroan sedang dalam proses di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.
Plant Sidoarjo Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo
Bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam pengurusan di Kantor Badan Perizinan Terpadu Wilayah Jawa Timur berdasarkan Cover Note No. 02/VI/CN/NOT/2016 tentang Pengurusan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri atas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan
6.
Plant Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98 Kel. Palang Kelapa, Kec. Alangalang Lebar, Kota Palembang 30153
Surat Izin Usaha Industri Menengah No. 5803/IUI/530/0004/KPPT/IUI.M/2015 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 27 Januari 2018
7.
Plant Bojonegara Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten
Bahwa berdasarkan Cover Note Notaris Stevanus Yolandi Aruan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon No. 17/SYA/VI/2016 pada tanggal 10 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam proses pengurusan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Cilegon.
8.
Plant Subang Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Barat
Berdasarkan Surat Keterangan No. 807/151/Bid. Perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang pada tanggal 28 Juli 2016, yang mana sampai dengan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan sedang melakukan pengurusan atas Izin Usaha Industri.
Jawa
52
C.
PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Perkembangan permodalan Perseroan terhitung sejak pendirian pada tahun 2014 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut: Tahun 2014 Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-29347.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 14 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105652.40.80.2014 tanggal 14 Oktober 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000 100.000.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
24.999 1 25.000 75.000
24.999.000.000 1.000.000 25.000.000.000 75.000.000.000
(%) 99,99 0,01 100,00
Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Waskita Beton Precast No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU12316.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan tanggal 5 Desember 2014 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor secara tunai dan inbreng Perseroan, berikut ini merupakan struktur pemegang saham pada Perseroan: Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.470.288 2.470.288.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
617.571 1 617.572 1.852.716
617.571.000.000 1.000.000 617.572.000.000 1.852.716.000.000
(%) 99,99 0,01 100,00
Tahun 2015 Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948754 tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU3529578.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham setuju untuk peningkatan modal melalui inbreng, berikut ini merupakan struktur pemegang saham pada Perseroan : Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.470.288 2.470.288.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
700.055 1 700.056 1.770.232
53
700.055.000.000 1.000.000 700.056.000.000 1.770.232.000.000
(%) 99,99 0,01 100,00
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0952603 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU3535215.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham setuju untuk peningkatan modal ditempatkan serta disetor Perseroan secara tunai, berikut ini merupakan struktur pemegang saham Perseroan : Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.470.288 2.470.288.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
835.055 1 835.056 1.635.232
835.055.000.000 1.000.000 835.056.000.000 1.635.232.000.000
(%) 99,99 0,01 100,00
Tahun 2016 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0023026 tanggal 14 Februari 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-0019411.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal ditempatkan/ modal disetor secara tunai, berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham pada Perseroan: Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.470.288 2.470.288.000.000
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
1.135.055 1 1.135.056 1.335.232
1.135.055.000.000 1.000.000 1.135.056.000.000 1.335.232.000.000
(%)
99,99 0,01 100,00
Sesuai dengan Akta No. 23/2016, dimana penyetoran modal disetor seluruhnya secara tunai, berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham pada Perseroan : Nilai Nominal Rp100,- Per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 63.266.778.136 6.326.677.813.600
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - WASKITA - Koperasi WASKITA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
15.816.680.599 13.935 15.816.694.534 47.450.083.602
54
1.581.668.059.900 1.393.500 1.581.669.453.400 4.745.008.360.200
(%) 99,99 0,01 100,00
55
K E R J A
U N I T
D I R E K S I
K O M I S A R I S
BAG. PRECAST
BAG. PROMOSI & ADM.PEMASARAN
BAG. PENJUALAN, ADM. PENJUALAN & TENAGA PENJUALAN
BAG. ANGGARAN
AUDITOR TEKNIK
AUDITOR KEUANGAN
AUDITOR SISTEM
BAG. JAMINAN MUTU & K3
BAG. SARANA PENUNJANG
BAG. PENGADAAN
BAG. KUALITAS PRODUK
BAG. TEKNIK
BAG. PRODUK & LITBANG
DEP. DESAIN PRODUK & MUTU
BAG. PENGENDALI & EVALUASI DISTRIBUSI
BAG. READYMIX
DEP. PRODUKSI & PENGADAAN
DEP. PEMASARAN & PENJUALAN
DIREKTUR UTAMA
BAG. RISIKO
BAG. AKUNTANSI & PAJAK
BAG. KEUANGAN & PERBANKAN
DEP. KEUANGAN & RISIKO
DIREKTUR KEUANGAN
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR TEKNIK & OPERASI
SPI
DIREKTUR PEMASARAN
KOMITE
Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:
D. STRUKTUR ORGANISASI
BAG. UMUM & PERLENGKAPAN
BAG. PEMBANGUNAN SARANA PRODUKSI
BAG. PENGEMBANGAN USAHA
BAG. PERENCANAAN, ADMINISTRASI & PENGEMBANGAN SDM
BAG. SISTEM & TI
DEP. PENGEMBANGAN USAHA
DEP. SDM, SISTEM & TI
DIREKTUR PENGEMBANGAN & SDM
SEKDEKOM
BAG. HUKUM
BAG. SEKRETARIAT & HUMAS
BAG. HUBUNGAN INVESTOR
SEKPER
STAF AHLI DIREKSI
E.
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055642 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.40288 tanggal 5 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: : : :
Tunggul Rajagukguk Agus Sugiono Deddy Jevri Hanteru Sitorus Suhendro Bakri
: : : :
Jarot Subana Agus Wantoro A. Yulianto Tyas Nugroho MC. Budi Setyono IR MM
Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen Dewan Komisaris Tunggul Rajagukguk, Komisaris Utama. Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan WASKITA sejak tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008-2009) dan Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2007). Meraih gelar Sarjana Teknik (1988) dan Magister Manajemen (2001) dari Universitas Indonesia. Agus Sugiono, Komisaris. Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia WASKITA sejak tahun 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III WASKITA (2013 – 2014), Kepala Departemen Operasi WASKITA (2010-2013) dan Kepala Departemen Pemasaran WASKITA (2004-2009). Meraih gelar Sarjana Teknik (1986) dari Universitas Gajah Mada dan Magister Manajemen (2009) dari Universitas Prasetya Mulya.
56
Deddy Jevri Hanteru Sitorus, Komisaris Independen. Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini juga menjabat sebagai Exclusive Analysis di South East Asia Researcher sejak tahun 2013 dan Komisaris di Optima Consulting Network (OCN) sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Exclusive Analysis di Indonesia Country Representative (2011 - 2013), Direktur Eksekutif di Optima Consulting Network (OCN) (2010 – 2012), Project Coordinator di UNDP Indonesia Office - Multi Donor Support on Indonesia Election (2008 – 2009), Project Manager di UNDP Indonesia Office - CIVED Project (2006 – 2008) dan Expert Staff Assistant di Kantor Parlemen Yvette Cooper, MP, UK Minister of Housing, London (2005 – 2006). Meraih gelar Sarjana Pertanian (1995) dari Universitas Simalungun dan Master of Arts (2005) dari Kingston University, UK. Suhendro Bakri, Komisaris Independen. Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2011 2016), Staf Ahli bidang Investasi dan Sinergi BUMN di Kementerian BUMN (2010 2012), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa di Kementerian BUMN (2006 - 2010), Komisaris PT Petrokimia Gresik (2001 - 2010) dan Komisaris PT Askrindo (2001 - 2010). Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1978) dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan Master of Economic Policy (1988) dari Boston University, USA. Direksi Jarot Subana, Direktur Utama. Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Precast WASKITA (2013 - 2014) dan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II / Divisi Sipil WASKITA (2008 - 2013). Meraih gelar Sarjana Teknik (2000) dari Universitas Yos Sudarso, Surabaya.
57
Agus Wantoro, Direktur Teknik & Operasi. Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Teknik & Operasi Perseroan sejak tahun 2016. Selama berkarier di WASKITA, pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Regional Timur (2015 – 2016), Kepala Divisi Regional II (2014 – 2015), Kepala Bagian Pengendalian (2013 – 2014), Kepala Bagian Anggaran (2010 – 2013) dan Kepala Proyek ME Pembangunan RSUD Tarakan (2009 – 2010). Meniti karier di WASKITA sejak tahun 1994 sebagai staf Pemasaran, dan telah menjabat berbagai posisi di WASKITA hingga tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (1993) dari Universitas Diponegoro dan Magister Manajemen (2013) dari Universitas Mulawarman.
A Yulianto Tyas Nugroho, Direktur Pengembangan & SDM. Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan & SDM Perseroan sejak Juni 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM Perseroan (2015 – Juni 2016) dan Komisaris PT Cinere Serpong Jaya (2015 – Juni 2016). Mendedikasikan dirinya di WASKITA sejak tahun 1994. Memulai kariernya di WASKITA sebagai Management Trainee. Selama berkarier di WASKITA, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (2014 - 2015), Kepala Bagian Keuangan (2013 - 2014), Kepala Bagian Pendanaan & Administrasi Keuangan (2012 - 2013), Kepala Bagian SDM, Sistem, & Teknologi Informasi (TI) di Divisi Regional Timur (2011 - 2012), dan Kepala Bagian Keuangan & SDM di Wilayah Tengah (2008 - 2011). Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1992) dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta. MC. Budi Setyono IR MM, Direktur Independen. Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan / Independen Perseroan sejak Juni 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Pefindo Biro Kredit (2016 – Juni 2016), Direktur PT Karabha Digdaya (2009 – 2016), dan Staf Ahli Direktur Keuangan Bidang Keuangan & Administrasi PT Merpati Nusantara Airlines (2008 –2009). Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (1991) dan Magister Manajemen (1995) dari Universitas Indonesia. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (“RUPS”) setiap tahunnya. Untuk tahun 2015 hasil RUPS telah memutuskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai hasil kinerja tahun 2014 serta mengacu pada Pedoman Remunerasi PT Waskita Karya (Persero), Tbk, dan Kementerian BUMN. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perusahaan dan hasil kinerja Perusahaan yang berorientasi kepada pay for performance yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perusahaan. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
58
07/SK/WBP/PEN/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris juncto Surat Keputusan Nomor 04/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 10 April 2015 Tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015. Per 31 Desember 2015 remunerasi Direksi sebesar Rp2.743.360.000,- dan Dewan Komisaris sebesar Rp 1.233.388.800,-. SEKRETARIS PERUSAHAAN Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2016, Perseroan telah menunjuk Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini: Kantor Pusat Corporate Secretary PT WASKITA BETON PRECAST TBK Gedung Teraskita, Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon : (021) 22892999 Faksimili : (021) 29838020 Email:
[email protected] Website: www.waskitaprecast.co.id Sebagaimana bentuk komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk :
Membantu Direksi dalam menjaga kepatuhan kegiatan Perseroan dalam mewujudkan Good Corporate Governance (“GCG”); Membina hubungan dengan stakeholders dan instansi terkait; Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen Perseroan dan instansi terkait; Menyampaikan laporan-laporan Perseroan kepada pihak-pihak terkait; Mengatur penyelenggaraan agenda-agenda korporasi, meliputi RUPS, rapat kerja, rapat koordinasi, rapat gabungan direksi dan komisaris, rapat tinjauan manajemen, upacara dan serah terima jabatan; Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan/materi untuk keperluan publikasi/pameran yang diikuti Perseroan; Mengorganisir kegiatan publikasi Perseroan kepada pihak internal dan eksternal; Melakukan updating website dan company profile Perseroan; Mengelola gedung kantor pusat; Mengendalikan rencana investasi dan penghapusan aktiva tetap dan administrasinya. Menjalankan fungsi Corporate Legal Affair atau Legal Compliance; dan Menjalankan kewajiban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
KOMITE AUDIT Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 09/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penugasan Komite Audit Perseroan, yang mana Rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan suara bulat menyetujui pergantian dan pengangkatan Organ Komite Audit Perusahaan untuk masa bakti 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 01/SK/WBP/DK/2016 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Risiko & Asuransi dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2016 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktuwaktu, yaitu : Ketua Anggota Anggota
: Suhendro Bakri : Paulus Alexander Widjaja, SE : F. Heru Wibowo 59
Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut: Ketua
: Suhendro Bakri
Warga Negara Indonesia Usia 64 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memiliki berbagai pengalaman baik dalam bidang korporasi dan pemerintahan. Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2011 – 2016), Komisaris PT Askrindo (2001 – 2010), dan Komisaris PT Petrokimia Gresik (2001 – 2010). Dalam bidang pemerintahan, pernah menjabat berbagai posisi strategis sebagai Staf Ahli di bidang Investasi dan Sinergi BUMN di Kementerian BUMN (2010 – 2012) dan Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa di Kementerian BUMN (2006 – 2010). Anggota
: Paulus Alexander Widjaya, SE
Warga Negara Indonesia Usia 56 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Divisi Treasury dan Anggota Tim Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Group Verifikasi Data dan Hubungan Bank di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002 – 2004), Kepala Cabang Induk (KCI) Tanah Abang Bukit di Bank Umum Nasional, Tbk (1997-1998), Staf Direktur Keuangan dan Accounting di PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (19881989), Manager Keuangan dan Accounting di PT Saka Mas Permai (1982-1988). Mengawali karirnya sebagai Asisten Auditor di Kantor Akuntan Publik Andi & Co (1981-1982). Anggota
: F. Heru Wibowo
Warga Negara Indonesia Usia 51 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kabag Humas dan Sekretariat di WASKITA sejak November 2015. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1991 sebagai staf di Biro Akuntansi & Keuangan, dan pernah menjabat sebagai Kabag Humas dan Umum WASKITA (2015), Kabag SDM & Sistem di Kantor Divisi Regional Timur WASKITA berkedudukan di Denpasar (2015), Kabag KSDM & Sistem di Kantor Divisi Regional IV WASKITA berkedudukan di Makassar (2013 - 2015), Kabag Keu & Risk di Kantor Divisi VI WASKITA berkedudukan di Jakarta (2012 – 2013), Kabag Keu & Risk di Kantor Divisi VI WASKITA berkedudukan di Surabaya (2011 – 2012), Kabag KSDM di Kantor Wilayah Timur 3, Divisi III WASKITA berkedudukan di Surabaya (2010 – 2011). Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 40.3/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No. IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
Melakukan review atas laporan efektifitas pengendalian internal Perseroan Melakukan review atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (SPI) berkaitan dengan pengendalian internal. Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analis. 60
Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan sebelumnya. Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawaan Internal (SPI). Untuk memenuhi tugas tersebut, Komite Audit melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut : o Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan mendorong tindak lanjutnya. o Mengevaluasi kebijakan pengawasan SPI dan Penyusutan PKPT o Mengevaluasi hasil temuan-temuan SPI dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan o Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPI dalam rangka pemberdayaan SPI. o Mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal o Berkoordinasi dengan SPI dalam rangka menyamakan persepsi dan operasi intern SPI o Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal o Atas persetujuan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan konsultasi dengan Direksi utuk menyarankan bidang-bidang yang perlu diaudit sebelum Direksi melakukan finalisasi rencana audit internal tahunan. o Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal o Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. o Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Komisaris o Memberikan masukan kepada Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.
Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris Laporan yang disampaikan berupa :
Laporan atas aktivitasnya yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris kepada WASKITA. Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan., antara lain berkait dengan hal-hal : o Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) o Kesalah/kekeliruan penyajian laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Independensi Auditor Eksternal (jika ada). o Kajian atas pelaksanaan paket remunerasi Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS.
KOMITE RISIKO & ASURANSI Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/WBP/DK/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Risiko & Asuransi dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan suara bulat menyetujui pergantian dan pengangkatan Organ Komite Risiko & Asuransi Perusahaan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu : Ketua Anggota Anggota
: Deddy Jevri Sitorus : Dwi Rusmanto : M. Noor Utomo
61
Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Risiko & Asuransi adalah sebagai berikut: Ketua
: Deddy Jevri Sitorus
Warga Negara Indonesia Usia 46 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Exclusive Analysis di South East Asia Researcher sejak tahun 2013 dan Komisaris di Optima Consulting Network (OCN) sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Exclusive Analysis di Indonesia Country Representative (2011 - 2013), Direktur Eksekutif di Optima Consulting Network (OCN) (2010 – 2012), Project Coordinator di UNDP Indonesia Office - Multi Donor Support on Indonesia Election (2008 – 2009), Project Manager di UNDP Indonesia Office CIVED Project (2006 – 2008), Expert Staff Assistant di Kantor Parlemen Yvette Cooper, MP, UK Minister of Housing, London (2005 – 2006). Anggota
: Dwi Rusmanto
Warga Negara Indonesia Usia 50 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komite Risiko & Asuransi di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kabag Risiko di Departemen Keuangan & Risiko WASKITA sejak tahun 2013. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1994, dan pernah menjabat sebagai Auditor Teknik di Satuan Pengawasan Intern (2012 – 2013), Staf Bagian Risiko di Departemen Keuangan & Risiko (2011 – 2012), Kepala Proyek di Wilayah Barat (Sumatera Selatan) WASKITA (2008 – 2011), Kepala Proyek di Divisi III (Riau, NTT, dan Sumatera Selatan) WASKITA (2004 – 2010). Anggota
: M. Noor Utomo
Warga Negara Indonesia Usia 47 tahun Pengalaman Kerja :
Saat ini menjabat sebagai Komite Risiko & Asuransi di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern WTR, dan sebagai Assessor di Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) sejak tahun 2003. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1990 sebagai Kepala Proyek, dan pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern WASKITA (2012 – 2015), Auditor di Satuan Pengawasan Intern WASKITA (2008 - 2012), Kepala Bagian Pengawasan Sistem WASKITA (2006 - 2008), Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005 – 2006), Staf Anggaran di Kantor Divisi II WASKITA (2005). Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Risiko dan Asuransi sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 40.3/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 01 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Risiko & Asuransi. Tugas dan tanggung jawab Komite Risiko dan Asuransi adalah membantu Komisaris dalam hal :
Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Risiko dan Asuransi yang disetujui oleh Komisaris. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi : o o
Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perseroan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai. Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan dalam rangka mitigasi risiko Perseroan. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai.
62
o
Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan. o Memonitor tindak lanjut rekomendasi terhadap daftar risiko. o Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap peraturan perusahaan dibidang manajemen risiko. o Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Menilai peranan dan pelaksanaan tugas unit/bagian manajemen risiko dengan cara sebagai berikut : o o o o o o o o o
Mengevaluasi pelaksanaan proses awal manajemen risiko berupa membangun lingkungan intern dan menyusun konteks. Mengevaluasi pelaksanaan proses inti manajemen risiko berupa identifikasi, assessment dan tanggapan serta perlakuan risiko. Mengevaluasi proses penunjang manajemen risiko berupa kajian ulang risiko, pemantauan dan evaluasi, komunikasi, konsultasi dan dokumen. Mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan dalam rangka penerapan manajemen risiko. Mengevaluasi daftar risiko, jumlah dan jenis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia unit/bagian risiko. Mengkaji kecukupan peraturan perusahaan dibidang manajemen risiko. Berkoordinasi dengan unit/bagian manajemen risiko dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan manajemen risiko. Mengadakan koordinasi dan bekerja sama antara Komite Risiko dan Asuransi, unit/bagian Manajemen Risiko, SPI dan Auditor Eksternal.
Komite Risiko dan Asuransi wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris. Laporan yang disampaikan:
Laporan atas aktivitas yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Komisaris selambat- lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan diketahu, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris kepada WASKITA. Komite Risiko dan Asuransi membuat laporan tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Risiko dan Asuransi.
UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 01/SK/WBP/PEN/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast juncto Surat Keputusan No. 01/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Internal sebagai organ pengawasan yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 November 2014. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 02/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 29 Januari 2016, Direksi Perseroan mengangkat Slamet sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 dan sebagaimana termaktub dalam Surat Tugas No. 10/IM/WBP/DIR/2016 tanggal 29 Maret 2016, Direksi Perseroan menugaskan Mohamad Fadli sebagai Auditor Keuangan Satuan Pengawasan Internal & Yudhi Prasetyo sebagai Auditor Teknik Satuan Pengawasan Internal, dan sebagaimana termaktub Surat Tugas No. 19/IM/WBP/DIR/2016 Tanggal 27 April 2016, Direksi Perseroan menugaskan M. Abdul Aziz Adi S sebagai Auditor Sistem Satuan Pengawasan Internal. Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 03/SK/WBP/PEN/2016 Tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) pertanggal 22 Februari 2016 yang disusun sinergi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
63
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Waskita Beton Precast Tbk, telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana disebut dalam Peraturan No. IX.I.7 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan metodologi pengawasan dan audit berbasis risiko serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan; Melakukan pemeriksaan keuangan, operasional, ketaatan dan kinerja di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, umum, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; Memastikan keakurasian data keuangan dan akuntansi serta tercapainya efektifitas dan efisiensi dari operasi; Mengevaluasi kecukupan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman-pedoman dan petunjuk teknis sebagai manual pelaksanaan kegiatan, aplikasi yang mendukung dan pengendalian terhadap aplikasi; Melakukan pemeriksaan bila terdapat indikasi penyimpangan (fraud) serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan harta kekayaan Perseroan. Menyampaikan hasil pemeriksaan atas penyimpangan kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 2 x 24 jam; Melakukan supervisi pada semua bagian dan unit kegiatan Perseroan di Unit Kerja dan Unit Produksi sebagai upaya atau tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan (fraud); Menyampaikan rekomendasi kepada bagian dan unit berdasarkan hasil pengawasan dan audit serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi; Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor eksternal berkaitan dengan audit yang dilaksanakan serta menindaklanjuti saran yang disampaikan kepada bidang dan unit yang terkait; Membina dan mengembangkan kompetensi dan kinerja SDM pada bidangnya; dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:
Menyusun dan mengembangkan sistem,pedoman,program kerja pengawasan dan audit sesuai dengan Standar dan Kode Etik yang berlaku; Menyusun dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit; Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya; Meminta penjelasan kepada manajemen bagian atau unit kerja untuk menindaklanjuti suatu termuan atau permasalahan; SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview / diaudit, tetapi tanggung jawab SPI adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut; dan Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
Dasar Hukum Pembentukan Unit Audit Internal Unit Audit Internal selanjutnya disebut dalam Perseroan sebagai Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan dibentuk dengan memperhatikan serta mengacu pada Bab VI Undang Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,Bab III Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (“GCG”) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Surat Keputusan No. 40.3/SK/WBP/PEN/2015, tanggal 1 Desember 2015 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan PT Waskita Beton Precast.
64
Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pengawasan Internal Perseroan VISI Menjadi mitra strategis bagi manajemen, berintegritas, independen dan obyektif dalam melakukan tugasnya. MISI Misi dari SPI meliputi antara lain : Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik sehingga meningkatkan kemampuan daya saing, efisiensi, efektivitas dan produktivitas Perseroan; Melaksanakan kegiatan pengawasan internal di bidang keuangan, operasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan kegiatan lainnya dengan menerapkan pengawasan dan audit berbasis resiko; Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan. Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi Audit Internal yang profesional dan berkompetensi tinggi di bidangnya. Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya dan peluang terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan (fraud). TUJUAN Sebagai strategic business partner, SPI harus mampu memberi nilai tambah dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang :
Berfokus pada proses bisnis Bersikap proaktif, antusias dan terpercaya Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun secara tertulis. Mengukur sukses berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas semata. Mampu menemukan dan mengenali akar masalah bukan hanya gejala saja.
Aktivitas Satuan Pengawasan Internal Dalam SPI Charter Perseroan dijabarkan kebijakan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SPI. Adapun tujuan penyusunannya adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan (Direksi, Komisaris, Komite Audit, pemegang saham dan Kepala Satuan Kerja serta pihak-pihak lainnya) mengetahui fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SPI Perseroan dan dapat mengukur serta menilai keberhasilan pelaksanaan tugas Pengawasan yang dijalankan. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut di atas, SPI Perseroan mempunyai tugas utama untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern, aktivitas manajemen risiko serta implementasi Good Corporate Governance. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan tentang kinerja sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi GCG serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Lingkup penugasan SPI yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan sebagai wujud dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut : -
-
Mereview dan menilai untuk memastikan bahwa sistem dan struktur pengendalian internal Perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan operasional dalam menjaga dan melindungi aset Perseroan; Melaksanakan audit operasional dan audit ketaatan terhadap kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
65
F.
Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; dan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan; SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM)merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal. Per tanggal 30 April 2016, Perseroan memiliki 801 (delapan ratus satu) karyawan. Berdasarkan komposisi jenjang pendidikan, Perseroan memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) karyawan Strata 1 / Strata 2, 76 (tujuh puluh enam) karyawan Diploma 4 / Diploma 3, dan 490 (empat ratus sembilan puluh) karyawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan status kompetensi, Perseroan memiliki 557 (lima ratus lima puluh tujuh) karyawan kelompok Teknik dan 244 (dua ratus empat puluh empat) karyawan kelompok Non Teknik. Karyawan tetap Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang sudah matang di industri beton. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) yang berlaku. Komposisi Karyawan Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja: Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Keterangan
2014* 76 28 102 206
Strata 1 & 2 Diploma (D3) SMU dan Sederajat Jumlah
31 Desember 2015 166 52 254 472
30 April 2016 235 76 490 801
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen Keterangan
2014* 19 4 183 206
General Manager/Manajer Kepala Seksi Staff Jumlah
31 Desember 2015 31 4 407 472
30 April 2016 30 14 757 801
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia Keterangan
2014* 8 20 30 12 136 206
> 55 tahun 46 – 55 tahun 36 – 45 tahun 26 – 35 tahun 18 – 25 tahun Jumlah
66
31 Desember 2015 8 46 56 134 228 472
30 April 2016 15 74 113 24 575 801
Komposisi Karyawan Menurut Status Kompetensi Keterangan
2014* 152 54 206
Teknik Non Teknik Jumlah
31 Desember 2015 375 97 472
30 April 2016 557 244 801
Catatan: i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, teknik industri, teknik elektro dan teknik mesin. ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM. Komposisi Karyawan Menurut Status Kontrak Keterangan
2014* 33 173 206
Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Outsource (OS) Jumlah
31 Desember 2015 2015 103 304 472
30 April 2016 79 102 620 801
Catatan: i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat. ii. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh General Manager yang membidangi Sumber Daya Manusia, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Manajer Unit Produksi. *) Merupakan data pada saat Perseroan masih sebagai Divisi pada WASKITA Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai. Komponen fasilitas terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Tunjangan keahlian; Tunjangan keterampilan; Tunjangan Hari Raya Keagamaan; Jasa produksi Tunjangan jabatan; Perawatan kesehatan; Tunjangan cuti tahunan/besar; Pembayaran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan; Pembayaran kerja lembur; Medical Check Up; Keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan; Pakaian seragam kerja; Kegiatan sosial dan olahraga; Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur/pengajar; Bantuan makan siang;
67
p. q. r. s.
Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran; Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia; Perjalanan dinas; Tunjangan lokasi.
Tunjangan keahlian adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa uang atas keahlian profesi yang dimiliki yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perseroan atas keahlian khusus yang dimiliki pegawai. Tunjangan keterampilan adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa uang secara bulanan atas keterampilan profesi yang dimiliki yang ditunjukkan dengan kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditas, atau adanya pengakuan oleh Perseroan atas keterampilan khusus yang dimiliki pegawai. Bidang keahlian dan keterampilan yang memperoleh tunjangan serta besarnya tunjangan keahlian/keterampilan dan tunjangan lokasi diatur dalam keputusan Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Pengembangan Sumber Daya Manusia Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia (“SDM”), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan “technical and behavioral competencies”. Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan competitive advantage yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan. Pelatihan dan pengembangan SDM dibagi menjadi enam kategori yang dilaksanakan di dalam dan di luar Perseroan;
Pelatihan Pra-Kerja Sebelum memulai pekerjaannya, para pegawai baru akan dibekali dengan pengetahuan umum mengenai Perseroan, proses bisnis, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai dan norma kerja yang berlaku, serta isi dari PKB. Pelatihan Umum Dasar Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan/atau teknik dasar pegawai, sekaligus untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya Perseroan. Pelatihan Fungsional Manajerial Pelatihan ini merupakan pelatihan fungsional/ manajerial untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam suatu bidang pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Pelatihan Kerja Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai baru maupun pegawai yang dirotasi dan/atau dipromosikan ke pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik langsung yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem mentor. Pendidikan Lanjutan Pelatihan ini merupakan fasilitas pendidikan untuk menunjang bidang pekerjaan pegawai. Pelatihan Pra Purna Bakti Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
68
1.
Pendidikan Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam maupun di luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan, sponsorship, maupun biaya sendiri. Hingga tahun 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pegawai Perseroan yang saat ini menyelesaikan pendidikan S2 di dalam dan luar negeri. 1) Tugas Belajar a. Pendidikan bergelar S2 di dalam negeri, beasiswa dari Perseroan dan dilakukan diluar waktu kerja. b. Pendidikan bergelar S2 di luar negeri, beasiswa dari Perseroan ataupun dari pemberi beasiswa lainnya, pegawai dibebaskan dari pekerjaan. 2) Ijin Belajar a. Pendidikan Bergelar (S1 atau S2) di dalam negeri, diluar waktu kerja dengan menggunakan biaya sendiri. b. Pendidikan Bergelar S2 di luar negeri, harus mengajukan cuti diluar tanggungan perusahaan dan sudah berkerja di Perseroan minimal 2 tahun.
2.
Sertifikasi Standarisasi secara professional untuk pegawai yang kompeten dibidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (Sertifikasi Internal) dan Organisasi Profesi non Pemerintah (Sertifikasi Eksternal) untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan. 1) Sertifikasi Eksternal SKA (Sertifikasi Keahlian) dan SK (Sertifikasi Keterampilan) merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli dan terampil bidang beton pracetak (precast) dan beton segar (ready mix), yang berlaku secara nasional dengan kualifikasi : Muda, Madya dan Utama yang dikeluarkan oleh LPJK bekerjasama dengan HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain. 2) Sertifikasi Internal Dilakukan untuk memastikan para pegawai memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatannya masing-masing dengan kualifikasi : Muda, Madya dan Utama. Saat ini jabatan-jabatan yang disertifikasi adalah : - Manajer Plant/Batching Plant, Kepala Workshop dan Kepala Seksie; - Pelaksana; - Keuangan; - SDM
3.
Pelatihan Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: Teknisi Laboratorium Beton, Manajemen Risiko, Manajemen Produksi/Operasi, Teknisi Laboratorium Beton, Manajemen Risiko Beton Precast, Manajemen Produksi Precast, Training E-Filing, Pelaksanaan Workshop New Strategic Marketing, Teknisi Laboratorium Beton, Transfer Pengetahuan Mesin, Training Software Akuntansi, Pelatihan General Affairs Professional Certification (CGAP), Pelatihan QMS ISO 9001:2008 Interpretation & Internal Audit, Pelatihan Basic Financial Modelling, Good Governance – Excellent Performance, Pelatihan Sipil Geoteknik dan Software Plaxis, Gathering Finance & Leadership Development, Pelatihan Surat Izin Operasional (SIO) Batching Plant & Concrete Pump, Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Konstruksi Beton Pracetak Bangunan Gedung, Preparing ISO 9001:2015 Worskhop, Strategi Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elektronik (EProcurement), Geo Talk I, Seminar Merancang Program Pelatihan & Pengembangan Collection, Training Understanding & Designing SOP dan Penugasan Seminar Pembebasan Lahan. Total Peserta yang telah mengikuti pelatihan selama tahun 2015 sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) peserta.
69
4.
Pengembangan Rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. a. Leadership Development Program for Director & Commisioner Memberikan wawasan baru bagi Direksi dan Komisaris untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Juga memberikan kesempatan untuk menjalin network dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi. b. Leadership Development Program for General Manager Memberikan wawasan untuk menjadi Innovative Leaders yang penuh dengan terobosan-terobosan baru dalam usaha pengembangan Perseroan. Juga mempersiapkan para GM/Manajer Kantor Pusat/Manajer Plant/Manajer Batching Plant untuk menjadi Direktur yang dapat berkontribusi optimal dalam meningkatkan kinerja Perseroan melalui konsep-konsep praktis kedirekturan (Directorship) dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Materi meliputi: The Practices of Directorship; Director Skills Introduction; Director Skills Brief; Strategic Bussiness Direction; Finance for Directors; HC for Director; Marketing for Director; Trade Practices, Legal Risk, Law Awareness, Modern Firm & Corporate Governance Problem; Enterprise Risk Management Board of Performance Evaluation. c. Leadership Development Program for Middle Manager Memberikan wawasan untuk menjadi Supportive Leaders yang kreatif untuk dapat mengoptimalkan kontribusi terhadap Perseroan. Materi meliputi: Transformation and Breakthrough, Visualization and Believability, Personal and Team Motivation, Building The Powers Team, The Excellent Leader, The Interpersonal and Interactive Skills, The Art and Powers of Communications in the Corporate World. d. Leadership Development Program for Project Manager and Superintendant Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di plant/batching plant menyangkut bidang Teknik Beton, SDM, Keuangan dan Pemasaran serta bagaimana menerapkannya di plant/batching plant untuk dapat mencapai tujuan Perseroan. e. Leadership Development Program for Junior Manager Memberikan wawasan mengenai bagaimana membangun tim kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis dan mencapai kinerja yang ditargetkan. Materi diberikan secara in class and outward bound yang meliputi: Keterampilan Komunikasi, Organisasi, Basic Leadership Ethics, Business Environment Analysis, Etika Bisnis, Report/ Writing Skill. f. Leadership Development Program for Finance and Human Capital Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di plant/bathcing plant menyangkut bidang SDM dan Keuangan serta bagaimana menerapkannya di plant/batching plant untuk dapat mencapai tujuan Perseroan. Materi meliputi: Prinsip-prinsip Dasar Manajemen, Pengambilan Keputusan, Manajemen SDM, Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan,Pengembangan Diri dan Etika Bisnis.
5.
Program Management Trainee (“MT”) Perseroan akan melakukan proses program Management Trainee (MT) untuk memenuhi kebutuhan karyawan jangka panjang dengan menyeleksi lulusan baru dari universitas/institusi pendidikan lainnya yang memiliki reputasi dan track record baik di dalam negeri dan di luar negeri, yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen SDM, Sistem & TI. Dalam pelaksanaannya, peserta MT akan menempuh tahapan-tahapan orientasi dan pembelajaran materi yang ada di semua lingkup bisnis proses Perseroan dan selanjutnya dilakukan penilaian atas kemampuan adaptasi dan implementasi. Total waktu yang diperlukan dalam masa MT ini adalah 6 (enam) bulan. Sampai dengan saat ini, Perseroan sudah bekerjasama dengan WASKITA dalam melakukan seleksi MT.
70
6.
Pengelolaan Aspek Perburuhan Perseroan turut bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota (“UMR/UMK”) dan Perseroan juga memberikan Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja. Di samping itu, Perseroan juga memberikan Tunjangan Hari Raya (“THR”) dan Insentif Produksi.
7.
Pengembangan dan Penerapan Sistem Perseroan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan manajemen SDM yang semakin baik dengan penerapan standar-standar yang bersifat internasional maupun regulasi baru, dengan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan berbagi pengalaman dalam praktek implementasi standar ini telah memperkaya wawasan dan meningkatkan semangat “inovasi” yaitu untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Melalui kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang terencana dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan dan memenuhi persyaratan jabatan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas Perseroan. Perseroan senantiasa menempatkan SDM sebagai faktor utama dalam menggerakkan organisasi, oleh karena itu berbagai macam kegiatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan telah dilaksanakan dalam upaya menjaga dan meningkatkan semangat serta motivasi yang tinggi. Disamping meningkatkan kemampuan pegawai, Perseroan juga melengkapi peralatan kerja yang semakin baik agar dalam melaksanakan tugas-tugas penting organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sesuai tuntutan dalam sistem yang di adopsi, yaitu mempergunakan seluruh sumber daya sesuai dengan peruntukannya dan menjaganya agar dapat berproduksi secara optimal.
G. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Pada tahun 2016, Perseroan pertama kali menerapkan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Sistem K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang telah memperoleh Piagam P2K3 oleh Disnaker, kemudian diterapkan juga pada pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Perseroan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), yang merupakan peningkatan dari Sistem SMK3 yang ada sebelumnya, Perseroan telah juga menerapkan PP tersebut melalui audit oleh badan sertifikasi PT Sucofindo, selain memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 seperti yang tersebut diatas Perseroan juga menerapkan OHSAS 18001 : 2007. Untuk memenuhi Standar Pelaksanaan K3 Perseroan mewajibkan kepada seluruh petugas yang bertanggung jawab atas K3 Perseroan, memiliki sertifikat ahli K3 Umum. Proses sertifikasi bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Ahli K3 yang terdaftar di Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dengan adanya program Sertifikasi ini untuk menciptakan budaya “zero accident” di Perseroan.
71
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:
Sumber: Perseroan
I.
HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM Nama Tunggul Rajagukguk Agus Sugiono Deddy Jevri Hanteru Sitorus Suhendro Bakri Jarot Subana Agus Wantoro A Yulianto Tyas Nugroho MC. Budi Setyono IR MM
Perseroan KU K KI KI DU D D DI
WASKITA DI D -
Keterangan: KU : Komisaris Utama K : Komisaris KI : Komisaris Independen DU : Direktur Utama D : Direktur DI : Direktur Independen
J.
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Karya (Persero), Tbk (“WASKITA”) adalah pemilik/pemegang 15.816.680.599 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam Perseroan atau mewakili 99,99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan. Riwayat Singkat WASKITA didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aaneming Maatschappij N.V.” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta. Setelah dinasionalisasi WASKITA kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat
72
keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No.3062 dan 3063 tanggal 27 agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822. Anggaran dasar WASKITA telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten No.06 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016611 tanggal 5 Februari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui pelaksanaan Opsi Beli Seri B sehubungan dengan MESOP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Emiten, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp896.369.788.700,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.608.795.423 (empat miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.879.542.300,- (empat ratus enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Rupiah). Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Kegiatan usaha WASKITA adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan realti, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelola kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi. WASKITA melakukan perluasan kegiatan usaha dengan pengembangan pada bidang energi melalui pendirian PT Waskita Sangir Energi, pada bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol melalui pendirian PT Waskita Toll Road, pada bidang precast melalui pendirian PT Waskita Beton Precast, pada bidang realti melalui pendirian PT Waskita Karya Realty dan pada bidang energi melalui pendirian PT Waskita Karya Energi. Struktur Permodalan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WASKITA adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Seri Preferen (Seri A Dwiwarna) Seri Biasa (Seri B) Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) - Pemerintah Republik Indonesia Saham Biasa (Seri B) - Pemerintah Republik Indonesia - Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel Seri A Dwiwarna Seri B Jumlah Saham Dalam Portepel
Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Persentase (%)
1 25.999.999.999 26.000.000.000
100 2.599.999.999.900 2.600.000.000.000
0,000000003846 99,999999996154 100,000000000000
1
100
0,000000001
8.963.697.886 4.608.795.423 13.572.493.310
896.369.788.600 460.879.542.300 1.357.249.331.000
66,04311884 33,95688115 100,00000000
12.427.506.689 12.427.506.689
1.242.750.668.900 1.242.750.668.900
-
Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WASKITA Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WASKITA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS NO. 35 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
73
surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036466 tanggal 1 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041005.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris
: Mohamad Hasan : Mohammad Aqil Irham : Viktor S. Sirait : Arif Baharudin : Danis Hidayat Sumadilaga : Raden Agus Sartono
Direksi: Direktur Utama Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur
: M. Choliq : Tunggul Rajagukguk : Agus Sugiono : Desi Arryani : Adi Wibowo : Nyoman Wirya Adnyana
Iktisar Data Keuangan Penting (dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Laba Komprehensif Tahun Berjalan
K. I.
2015 30.309.111 20.604.904 9.704.207
31 Desember 2014 12.542.041 9.777.063 2.764.979
2013 8.788.303 6.463.547 2.324.756
2015 14.152.753 (12.231.515) 1.921.238 1.567.117
31 Desember 2014 10.286.813 (9.177.917) 1.108.896 471.887
2013 9.686.610 (8.775.914) 910.696 307.949
PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING Perjanjian Afiliasi 1. Perjanjian terkait kegiatan usaha dengan Pihak Afiliasi a) Kontrak Jasa No. 02/SPP-KKDM/XII/2014 tentang pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-CawangKampung Melayu (BECAKAYU) seksi 1: STA 01+011-STA 11+501 tanggal 10 Desember 2014 oleh dan antara PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua , dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Jasa Pemborongan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol BekasiCawang-Kampung Melayu (BECAKAYU) seksi 1: STA 01+011-STA 11+501. Rp3.350.532.000.000,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah). sudah termasuk pajak untuk PPN. jangka waktu pelaksanaan pekerjaaan adalah 1095 (seribu Sembilan puluh lima) hari kalender sampai dengan 10 Desember 2017. Pihak pertama akan membayar pekerjaan sebesar 100%
74
Hak dan Kewajiban
:
(seratus persen) pada waktu Pihak Kedua akan menerbitkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan fisik sebagai counter terhadap masa pemeliharaan pekerjaan. Pihak pertama menjamin seluruh proses pembayaran selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat tagihan dari Pihak Kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Membayar pekerjaan sesuai dengan cara pembayaran yang disepakati. 2) Berhak menunda pembayaran jika syarat pembayaran belum dilengkapi. 3) Menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil Pihak Pertama. 4) Menunjuk Konsultan Supervisi untuk pengawasan pelaksanaan. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik pekerjaan 2) Mengasuransikan tenaga kerja. 3) Menerapkan dan memenuhi standar keselamatan kerja. 4) Wajib mengambil tindakan pencegahan terhapad kerusakan lingkungan kerja.
Penyelesaian Perselisihan
:
Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut ke melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta.
b) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK/D.EPC/Kuala Tanjung/VI/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum kedua No. ADD01/003/SPPM/WK/D.EPC/Kuala Tanjung/VII/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
pengadaan material beton Ready Mix dan Precast untuk proyek Kuala Tanjung; Rp200.590.917.522,- (dua ratus miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen); sejak 15 Juni 2015 perjanjian sampai dengan tanggal 15 Juni 2017; Pembayaran 5% (lima persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran selanjutnya dilaksanakan berdasarkan proses material diterima di lapangan dengan sistem progress payment 1 (satu) bulanan. Setiap tahapan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tagihan diterima benar dan lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
75
Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 2) Bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; 3) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim. apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak tercapai kesepakatan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
c) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 171/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Precast dan Ready Mix untuk proyek Tol Medan Kualanamu-Tebing Tinggi. Rp118.617.226.530,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sesuai dengan schedule proyek, yang mana pelaksanaannya sampai dengan menjadi 31 Desember 2016. 1) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima di lapangan dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Material (BAPM), Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP), dan Berita Acara Pembayaran (BAP); 2) Pembayaran berikutnya dilaksanakan berdasarkan progress pengadaan material dengan menggunakan fasilitas Supply Chain Finance (SCF), yang akan diproses pencairannya ke rekening Bank Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas tagihan dan kuitansi diterima Pihak Pertama dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
76
d) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 94/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 7 April 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Beton Ready Mix untuk proyek pembangunan jalan layang Kapten Tendean- Blok M – Cileduk Paket Adem Malik. Rp13.783.717.442,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima di lapangan dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Material (BAPM), dan Berita Acara Pembayaran (BAP); 2) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress pengadaan material dengan menggunakan fasilitas Supply Chain Finance (SCF); 3) Pelunasan pembayaran dilaksanakan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. 1)
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
e) Kontrak jasa Pengadaan Material Precast & Ready mix Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis– Cibitung No. 01/KJPB/CCT/2015 tanggal 29 September 2015 antara PT Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Jasa Pengadaan Material Pembangunan pekerjaan tol Cimanggis-Cibitung Seksi I STA. 23+900-STA.27+070. Rp405.391.466.000,- (empat ratus lima miliar tiga ratus sembialn puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 28 September 2016. Saat progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) maka Pihak Kedua akan membuat financial calculation, kemudian Pihak Pertama akan membayar seluruh biaya tersebut.
77
Hak dan Kewajiban
Penyelesaian Perselisihan
:
:
Pembayaran hasil pekerjaan dapat dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan yang lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai; 2) Berhak menunda pembayaran jika dokumen syarat pembayaran belum diserahkan secara lengkap; 3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil Pihak Pertama. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Mengasuransikan tenaga kerja pada perusahaan asuransi; 2) Menerapkan peraturan keselamatan kerja; 3) Berhak menunjuk General Superintedent sebagai kepala pelaksana di lapangan. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
f) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 217/SPPM/WK/D.I/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Precast & Ready Mix untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket NKJ -1 STA=90+250 s/d STA=110+250. Rp242.546.348.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran 10 % (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
78
musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. g) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 215/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Precast & Ready Mix untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket SNJ -1 STA=20+900 s/d STA=56+050. Rp422.991.961.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen) sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/SPO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
h) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 216/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
pengadaan material Precast & Ready Mix untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket SNJ -2 STA=56+050 s/d STA=90+250. Rp352.422.331.000,- (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/SPO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan;
79
Hak dan Kewajiban
Penyelesaian Perselisihan
:
:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
i) Kontrak Perjanjian Pemesanan Material No. 01/KPPM/WK/DS/2015 tanggal 5 Juni 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk-Wika KSO sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
pengadaan material Beton Ready mix untuk proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Paket 1. Rp40.730.987.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2016. Progress tagihan berdasarkan realisasi pengiriman per 2 (dua) minggu dan dibayarkan dengan menggunakan fasilitas SCF atau dibayar langsung oleh Pihak Pertama tanpa menggunakan fasilitas Supply Chain Finance (SCF). Pembayaran tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak invoice diterima dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menyediakan lahan untuk lokasi batching plant seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) dalam keadaan rapat dan padat; 2) Membantu Pihak Kedua yang berkaitan dengan ijin operasional Batching Plant di lokasi proyek; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 4) Melakukan inspeksi material bersama konsultan pengawas dan pengguna jasa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib mendirikan batching plant tipe wet di lokasi proyek; 2) Membayar biaya sewa lahan yang dipergunakan untuk batching plant selama 2 (dua) tahun; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.
80
Penyelesaian Perselisihan
:
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
j) Kontrak Perjanjian Pemesanan Material No. 25/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 23 Januari 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Beton Ready mix untuk proyek Brooklyn & Apartment. Rp31.503.459.240,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh sembilan rupiah dua ratus empat puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 September 2016. Progress dilakukan sesuai progress pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF atau dibayar langsung oleh Pihak Pertama tanpa menggunakan SCF. Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
k) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK/DG/GVC/2015 tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 003/ADD.II/SPPM/WK/D.G/GVC/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu Cara Pembayaran
: :
pengadaan material Beton Ready mix untuk proyek Grande Valore Condominium Bekasi. Rp4.988.027.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sejak 20 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran dilakukan sesuai progress pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF. Pihak pertama akan membayar
81
Hak dan Kewajiban
:
jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.
Penyelesaian Perselisihan
:
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
l) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 19/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 3 Februari 2015 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Beton Ready mix untuk proyek Rajawali Royal Apartment Palembang. Rp20.288.380.750,- (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 13 Oktober 2016. Pembayaran dilakukan sesuai progress pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF. Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat
82
menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. m) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 93/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 15 Oktober 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material Beton Ready mix untuk proyek Royal Dental Hospital Tangerang. Rp13.224.200.000,- (tiga belas miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2016. Pembayaran dilakukan setelah material dikirim secara bertahap berdasarkan progress material terkirim/diterima di lapangan serta disetujui oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran dilakukan dengan sistem SCF atau Open Account Finance (OAF). Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesfikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material; 2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material; 3) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
n) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK-PP-HK/KSO/2014 tanggal 3 November 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum kedua No. 003/ADD-2/SPPM/WK-PPHK/KSO/2014 tanggal 11 Juli 2016 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
pengadaan material Beton Ready Mix untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Paket 1 dan Paket 2. Rp162.854.032.000,- (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus liima puluh empat juta tiga puluh dua ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2016.
83
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
Pengajuan pembayaran (invoice) dapat dilakukan Pihak Kedua minimal setiap 2 (dua) minggu berdasarkan rekapitulasi pengiriman material yang diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material yang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan kelengkapan administrasi sudah lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesfikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material; 2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material; 3) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
o) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 189/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Pengadaan material Spun Pile untuk proyek Jalan Tol Solo – Kertosono Paket NKJ – 1 STA = 90+250 s/d STA= 110+250. Rp2.399.969.505,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2016. Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material; 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.
84
Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesfikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material; 2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material; 3) Wajib memberikan Mix Design yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama; 4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan; 5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
p) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 29/SPPM/WK/DS/2014 tanggal 01 November 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan material beton Ready Mix dan Precast untuk proyek Tol Pejagan–Pemalang Seksi II; Rp162.517.877.103,- (seratus enam puluh dua lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen); Pengiriman Material ditetapakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau Mengikuti jadwal induk, terhitung sejak tanggal di tanda-tanganinya perjanjian ini sesuai dengan schedule proyek dan berlangsung selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari Kalender; Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima dengan menggunakan fasilitas SCF, yang proses pencairannya ke rekening bank Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas tagihan diterima dengan lengkap dan benar; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 2) Bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; 3) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 14 (empat belas) hari tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
85
q) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 108/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 10 April 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk divisi sipil sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian Nilai Perjanjian
: :
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
pengadaan Spun Pile untuk proyek PT Pal Submarine Facilities. Rp24.297.649.528,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delam Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau mengikuti jadwal Induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya perjanjian ini dan sesuai dengan schedule proyek oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa selam 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima di lapangan yang mana pelunasan pembayaran dilaksanakan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
r) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 04/SPPM/WK-BRP JO/JUFMP-7/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum kedua No. 04.Add-2/SPPM/WK-BRP JO/JUFMP-7/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara Waskita–Basuki JO sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Pengadaan CCSP dan Square Pile untuk Proyek Dredging and Enbankment of Grogol Sekretaris Drain, Krukut Cideng, Krukut Lama dan pakin, Kali Besar, Jelakeng Sub Project Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP-7). Rp41.147.508.600,- (empat puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu enam ratus Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sejak 6 Oktober 2015 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran dilaksanakan dengan sistem SCF dengan tahapan sebagai berikut : Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian akan dibayarkan setelah
86
Hak dan Kewajiban
Penyelesaian Perselisihan
:
:
ditandatanganinya Perjanjian ini dan setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan uang muka. Pembayaran selanjutnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dilaksanakan berdasarkan progress material diterima. Berkas tagihan harus diserahkan secara benar dan lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
s) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 81/SPPM/WK /DS/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II No. 265.Add-2/SPPM/WK/DRB/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu Cara Pembayaran
: :
Hak dan Kewajiban
:
Pengadaan Material beton ready mix untuk Proyek Flyover dan Ground Road Terminal 3 Soekarno Hatta. Rp30.021.302.025,- (tiga puluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua ribu dua puluh lima Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sampai dengan 30 Desember 2016. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress material diterima di lapangan. Setiap tahapan pembayaran dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
87
Penyelesaian Perselisihan
:
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
t) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 171/SPPM/WK /DI/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
Pengadaan Material Precast dan Ready mix untuk Proyek Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi. Rp118.617.226.530,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen). mengikuti schedule proyek yang berlangsung selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender pembayaran dilaksanakan berdasarkan Progress Material diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan menggunakan fasilitas SCF yang proses pencairannya ke rekening bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap; Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas; 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan; 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material; 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal; 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu; 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
2. Perjanjian Lainnya dengan Pihak Afiliasi a) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.08/P/WK/2016 No. 10/SPN/PERSEROAN/2016 tanggal 29 Januari 2016 oleh dan antar PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah Pinjaman Tujuan Pinjaman Jangka Waktu Bunga Penyelesaian Perselisihan
: : : : :
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Untuk peningkatan kapasitas produksi 6 (enam) bulan. 10,5% (sepuluh koma lima persen). Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan dalam 14 (empat
88
belas) hari maka akan diselesaikan melalui Peraturan dan Prosedur Penyelesaian BANI di Jakarta. Atas perjanjian tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan bapepam No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sesuai dengan surat No. 072/WK/SP/2016 tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan keterangan Perseroan atas perjanjian tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat para pihak dan apabila berakhir akan dilakukan perpanjangan. Berdasarkan Surat Keterangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 30 Agustus 2016 dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 1 September 2016, sampai dengan saat ini para pihak sedang melakukan proses pembicaraan untuk melakukan amandemen perpanjangan perjanjian di atas dan para pihak menyatakan bahwa perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Hubungan afiliasi secara langsung 1. WASKITA yang merupakan pemegang saham utama Perseroan Hubungan afiliasi secara tidak langsung 1. KKDM yang merupakan anak perusahaan WTR yang mana WTR merupakan anak perusahaan WASKITA 2. PPTR yang merupakan anak perusahaan WTR yang mana WTR merupakan anak perusahaan WASKITA 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) yang merupakan perusahaan BUMN. BNI merupakan salah satu pihak yang mempunyai hubungan afiliasi secara tidak langsung dikarenakan BNI merupakan perusahaan BUMN. Karena WASKITA yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan juga merupakan perusahaan BUMN. 4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) yang merupakan perusahaan BUMN. BRI merupakan salah satu pihak yang mempunyai hubungan afiliasi secara tidak langsung dikarenakan BNI merupakan perusahaan BUMN. Karena WASKITA yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan juga merupakan perusahaan BUMN. I.
Perjanjian dengan Pihak Ketiga lainnya 1. Perjanjian terkait kegiatan usaha dengan pihak ketiga a.
Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi No. 1208/-1792.12 tanggal 16 Maret 2016 antara Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Cara Pembayaran
:
Perbaikan dan pemeliharaan jalan lajur Busway (Pekerjaan Concrete Barrier) Rp14.999.379.000,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama/PHO. Pihak pertama akan melaksanakan pembayaran harga harga pekerjaan konstruksi kegiatan kepada Pihak Kedua dengan cara angsuran sesuai kemajuan fisik yang tertuang di dalam berita acara progress/kemajuan pekerjaan di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua setiap satu minggu 89
atau lebih dan Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak(PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Hak dan Kewajiban
:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak meminta dan memerintahkan pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini beserta seluruh dokumen perjanjian; dan 2) Berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 2 perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan pasal 2 perjanjian; 2) Wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dan lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sesuai ketentuan-ketentuan perjanjian beserta seluruh dokumen perjanjian, sampai diterima baik oleh Pihak Pertama; 3) Wajib menyediakan asuransi terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal selesainya masa pemeliharaan 4) Wajib menerapkan ketentuan-ketentuan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini
Penyelesaian Perselisihan
b.
:
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Surat Perjanjian Jual Beli No. HK.DG/Ba.0490/SPJB/026 tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I No. HK.DG/Ba.490/SPJB-ADD I/026 tanggal 22 Desember 2015 antara PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu Cara pembayaran
: :
Material beton ready mix untuk proyek Atlanta Residence dan Proyek-proyek di sekitar plant Jl. M. Kahfi-Jakarta Selatan. Rp16.470.960.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). 3 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Pembayaran material akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua dengan SKBDN USANCE 90 (sembilan puluh) hari setelah setiap berita acara penerimaan barang dan berita acara pembayaran ditanda tangani kedua belah
90
Hak dan Kewajiban
pihak dan dokumen penagih diterima oleh Bank Penerbit. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Memberikan jadwal pengiriman beton siap pakai 1 (satu) minggu dimuka; 2) Melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati; 3) Berhak menolak bahan/ material yang kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.
:
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) 2)
Penyelesaian Perselisihan
2.
Memenuhi kebutuhan pasokan beton siap pakai; Beton harus memenuhi syarat-syarat ACI Code kecuali ditentukan lain pada gambar kerja; 3) Bila terdapat penyimpangan kualitas, Pihak Kedua wajib mengganti material tersebut dengan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
:
Perjanjian-Perjanjian Penting Lainnya Dengan Pihak Ketiga i. Perjanjian Sewa-menyewa
a) Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Nyi Raden Kania
Nursanti, S.H., Notaris di Bekasi oleh dan antara Heru Jodana sebagai Pihak Pertama atau Yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua atau Yang Menyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian Penggunaan tanah Jangka Waktu
: : :
Hak dan Kewajiban
:
Sebidang tanah seluas 9.299 m² (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3785/Cikarang Kota,yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2013 No. 119/Cikarang Kota/2013, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota, Jalan Gatot Subroto. Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Tanah dipergunakan untuk stockyard atau batching plant 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin bahwa Pihak kedua tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari Pihak lain dalam memanfaatkan tanah; 2) Wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah; 3) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
91
2)
Penyelesaian Perselisihan
:
Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua; 3) Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai; 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional.
b) Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Edy Suparyono,
S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Timur oleh dan antara Sutjipto Arifin, Sukmaawati Arifin, Sulastri Arifin, Sri Herwati Arifin, Daisy Sy Chua sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan tanah Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : :
Tanah dengan luas keseluruhan 13.117 m² (tiga belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12.yang terdiri atas: 1) AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur, atas seluas 10.540 m² (sepuluh ribu lima ratus empat puluh meter persegi); 2) SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 m² (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sukmawati Arifin; 3) SHM No. 07569/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin; 4) SHM No. 07570/Pondok Kepala seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sulastri Arifin; 5) SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m² (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutjipto Arifin; Total sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk tiga tahun. Tanah dipergunakan untuk batching plant 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah; 3) Berhak atas uang sewa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua; 3) Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai; 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.
92
Penyelesaian Perselisihan
:
Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
c) Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 6 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Sunastitiningsih, S.H., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antara Hendro Prasetyo, sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan tanah Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : :
Penyelesaian Perselisihan
:
Sewa atas tanah-tanah berikut: 1) SHM No. 2.693 seluas 3.650 m² (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 5.777/1996 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prasetyo; 2) SHM No. 2.694 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 5.778/1996 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo; 3) SHM No. 546 seluas 3.330 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 1.619/1988 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo; 4) SHM No. 549 seluas 3.350 m² sesuai dengan Gambar Situasi No. 1.620/1988 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo. Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPh 10%. Tanah dipergunakan untuk operasional proyek jalan tol 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 6 Juli 2018. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Wajib mengembalikan obyek sewa dalam keadaan rapi; 3) Berhak mengadakan perubahan sesuai dengan kebutuhan; 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.
d) Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antara Sukidiyanto selaku Kepala Desa Kebonromo, sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Sewa atas tanah kas desa seluas 9.445 m² (sembilan ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) di Desa Kebonmoro, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang disewakan 93
Nilai Perjanjian Penggunaan tanah
: :
Jangka Waktu
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
berdasarkan berdasarkan Berita Acara Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Kebonromo dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonromo No. 593.11/116/12/2015 tanggal 7 Desember 2015. Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 23 Desember 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.
e) Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Siti Nur Aini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Yustinus Soeroso sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian Penggunaan tanah
: :
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa atas tanah – tanah berikut: 1) Sebidang tanah seluas 6.879 m² (enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan SHM No. 686/Karangmalang yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Ukur No. 2191/1998 tanggal 22 Juni 1988 atas nama Yustinus Soeroso; 2) Sebidang tanah seluas 7.565 m² (tujuh ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) dengan SHM No. 717/Karangmalang yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Ukur No. 3193/1998 tanggal 10 September 1988 atas nama Yustinus Soeroso. Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah). Tanah dipergunakan untuk base camp dan pembuatan Pendirian bangunan batching plant untuk Supply Ready Mix Concrete, kebutuhan operasional jalan tol Solo-Kertosono 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa.
94
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya; 4) Memperbaiki jalan jika terjadi kerusakan akibat aktifitas Pihak kedua; 5) Seluruh dampak sosial dengan lingkungan sekitar yang timbul dikarenakan pemanfaatan tanah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.
f) Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Tri Lestari sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa atas tanah – tanah di Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen milik Tri Lestari sebagai berikut: 1) Sebidang tanah atas SHM No. 2985 sesuai dengan surat ukur No. 01356/2013 tanggal 12 November 2013 seluas 3.005 m² (tiga ribu lima meter persegi); 2) Sebidang tanah atas SHM No. 2995 sesuai dengan Surat ukur No. 01350/2013 tanggal 12 November 2013 seluas 2.279 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi). Rp129.164.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen). tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (Pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.
95
g) Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Hajah Tri Nani, Hayu Arrofika, Hayu Adhim Ghafur, dan Rahayu Aletif Delima sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa atas tanah – tanah di Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen berikut: 1) Sebidang tanah atas SHM No. 1743 sesuai dengan Gambar Situasi No. 5523/2013 tanggal 19 April 1995 seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi); 2) Sebidang tanah atas SHM No. 1461 sesuai dengan seluas 3.550m² (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi). Rp170.377.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen). tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (Pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya; Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.
h) Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 18 November 2015 yang dibuat di hadapan Ildiastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi oleh dan antara Wuryaningsih sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa atas tanah menurut SHM No. 296/Desa Jenggrik sesuai Gambar Situasi no. 215/1984 tanggal 23 Januari 1984 seluas 8.050 m² (delapan ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Rp333.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 17 November 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut; 2) Berhak atas uang sewa.
96
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa; 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan; 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Ngawi.
i) Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama/Penyewa dengan Jamaludin sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : :
Sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut: 1) SHM No. 709/Cakung Barat seluas 7.840 m² (tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. 00011/Cakung Barat/2014 tanggal 19 maret 2014 terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan 2) SHM. No. 710/Cakung Barat/ 2014 seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) sesuai dengan surat Ukur No. 00010/cakung Barat/ 2014 tanggal 19 Maret 2014 yang terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan Total keseluruhan hingga tahun kelima adalah Rp13.144.425.280,(tiga belas miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh Rupiah). Tanah dipergunakan untuk mendirikan batching plant Hingga 15 April 2020. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; 2) Berhak membangun untuk kepentingan operasional; 3) Wajib mengembalikan tanah dalam keadaan baik. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib menjamin bahwa selama jangka waktu sewa, Pihak Pertama tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari pihak lain memanfaatkan tanah; 2) Dalam hal terjadi sengketa tanah akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan yang timbul. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
j) Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Mokhamad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara oleh dan antara Syahman Harahap sebagai yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut: 97
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian Penggunaan Tanah Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : : :
Tanah yang dikuasai negara (belum mempunyai sertifikat) seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) di Sumatra Utara, kabupaten batu Bara, Kec. Sei Suka, Desa Kwala Tanjung yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 10 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Mokhamad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara dan tanah yang dikuasai negara (belum mempunyai sertifikat) seluas kurang lebih 14.475 m² (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Sumatra Utara, kabupaten batu Bara, Kec. Sei Suka, Desa Kwala Tanjung yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 11 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Mokhamad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara. Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah). Tanah dipergunakan untuk mendirikan batching plant ready mix 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga; 2) Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi; 2) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; 3) Berhak membangun untuk kepentingan operasional. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kisaran.
k) Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan indah Witmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi oleh dan antar Sunardi sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 10.433 m² (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagai berikut: 1) SHGB No. 00013/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 383/1972 tanggal 3 Agustus 1993 seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 2) SHGB No. 00579/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 285/1998 tanggal 4 November 1998 seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, kelurahan Jatikarya; 3) SHGB No. 00580/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 286/1998 tanggal 4 November 1998 seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, kelurahan Jatikarya; 4) SHGB No. 00017/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 4982/1993 tanggal 10 Mei 1993 seluas 470 m² (empat ratus 98
tujuh puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 5)
Nilai Perjanjian Penggunaan Tanah
: :
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
SHGB No. 00012/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 388/1972 tanggal 21 September 1993 seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 6) SHGB No. 1976/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 4131/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas 1.804 m² (seribu delapan ratus empat meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya; 7) SHGB No. 00014/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 382/1972 tanggal 3 Agustus 1993 seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 8) SHGB No. 00022/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 372/1993 tanggal 14 Oktober 1993 seluas 506 m² (lima ratus enam meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 9) SHGB No. 5/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 2533/1980 tanggal 4 November 1980 seluas 3.130 m² (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Jatikarya; 10) SHGB No. 00010/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 380/1972 tanggal 7 September 1992 seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 11) SHGB No. 01157/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 433/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya; 12) SHGB No. 00018/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 375/1972 tanggal 28 Januari 1993 seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Jatikarya; 13) Bahwa tanah seluas 718 m² (tujuh ratus delapan belas meter persegi) yang mana surat atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama di Kantor Notaris dan/atau PPAT Rawat Erawady, S.H. Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Tanah dipergunakan untuk batching plant support Proyek Jalan Tol 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapapun juga; 2) Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak
99
Kedua dari segala tuntutan yang timbul; Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi; 2) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; 3) Berhak membangun untuk kepentingan operasional. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Bekasi.
l) Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun oleh dan antar Wahyu Diastuti sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : :
Sewa atas 5 (lima) bidang tanah seluas 5.335 m² (lima ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagai berikut : 1) Sebidang tanah seluas 1.343 m² (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) SHM No. 1255/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00001/Kedungrejo/2012 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Wahyu Diastuti; 2) Sebidang tanah seluas 1.019 m² (seribu sembilan belas meter persegi) SHM No. 1152/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00006/Kedungrejo/2011 tanggal 16 September 2011 atas nama Wahyu Diastuti; 3) Sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) SHM No. 1147/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00004/Kedungrejo/2000 tanggal 1 Maret 2000 atas nama Wahyu Diastuti; 4) Sebidang tanah seluas 978 m² (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No. 778/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, seluas 978 m² (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 79/Kedungrejo/2000 tanggal 30 Mei 2001 atas nama Wahyu Diastuti; 5) Sebidang tanah seluas 995 m² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM No. 1146/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 8/Kedungrejo/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Wahyu Diastuti. Rp184.964.450,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana proyek jalan tol 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua; 2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga. 100
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) 2)
Penyelesaian Perselisihan
:
Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama; Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa; 3) Berhak untuk melakukan perubahan dan penambahan; 4) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum; 5) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di Madiun
m) Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun oleh dan antar Abdul Jalal sebagai Pihak Pertama/yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 6.260 m² (enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) sebagai berikut: 1) Sebidang tanah seluas 2.075 m² (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) SHM No. 493/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 7635/ 1997 tanggal 30 Desember 1997 atas nama Abdul Jalal; 2) Sebidang tanah seluas 2.075 m² (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) SHM No. 482/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 7636/1997 tanggal 30 Desember 1997 atas nama Abdul Jalal; 3) Bahwa sebidang tanah seluas 2.110 m² (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Pihak Pertama berdasarkan dengan bukti petok leter C No. 545 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo. Rp217.034.200,- (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah); Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana proyek jalan Tol 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua; 2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga; 3) Menyerahkan tanah. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) 2) 3) 4)
Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama; Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa; Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum; Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain. 101
Penyelesaian Perselisihan
:
Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di Madiun.
n) Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S.H., M.Kn., Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak Pertama/ Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/ Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Lahan Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: : :
Sewa menyewa Lahan Akses Jalan seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi): 1) Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah; 2) Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi. Rp140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah). Dipergunakan untuk pembangunan jalan Non-Permanent 4 (empat) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Wajib melakukan pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan; 2) Tidak mengajukan tuntutan apapun berkaitan dengan Lahan Akses Jalan; 3) Melakukan pembayaran sewa menyewa; 4) Menanggung penanganan pengurusan izin operasional maupun gangguan; 5) Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan daerah tingkat I dan II; 6) Menentukan sendiri bentuk dan luasan dengan biaya yang ditanggung sendiri dan sesuai dengan keputusan dan peraturan perundangan yang berlaku; 7) Wajib mereklamasi dan mengembalikan kepada pemilik lahan; 8) Menanggung perbaikan dan perawatan jalan yang digunakan; 9) Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan yang telah disepakati; 10) Membangun dan menggunakan jalan. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) 2) 3)
Penyelesaian Perselisihan
:
Membantu pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan; Menyerahkan Lahan Akses Jalan kepada pihak kesatu; Menjamin pihak kedua mempunyai hak atas Lahan Akses Jalan; 4) Menjamin penggunaan lahan tidak memperoleh tuntutan dan atau gangguan dari pihak lain termasuk pihak kedua sendiri; 5) Membantu pengurusan perijinan di daerah tingkat I dan II dengan biaya ditanggung pihak kesatu; 6) Menerima pembayaran; 7) Meratakan kembali Lahan Akses Sejalan setelah penggunaannya selsai atau jatuh tempo. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk.
102
o) Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Slamet, S.H., M.Kn., Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak pertama/Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian Penggunaan Lahan
: :
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Sewa menyewa atas lahan untuk penampungan dan pemecahan batu seluas 39.920 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) sebagai berikut: 1) Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Indayah; 2) Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 49.723 m² (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama Sulami. Yang seluruhnya terletak di Dusun Bodag, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). Lahan dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan atau jalan non permanen untuk penampungan dan pemecahan batu 4 (empat) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Melakukan pembayaran; 2) Menanggung penanganan, pengurusan ijin operasional maupun gangguan-gangguan; 3) Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan di Daerah Tingkat I dan II; 4) Menentukan sendiri dan melakukan pembangunan dan bentuk dan luasan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu; 5) Wajib melakukan reklamasi; 6) Menanggung perbaikan dan perawatan jalan; 7) Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan; 8) Berhak melakukan pengecekan fisik dan legalitas; 9) Berhak membangun dan menggunakan bangunan di atas lahan penampungan dan pemecahan batu. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1)
Penyelesaian Perselisihan
:
Wajib menyerahkan lahan penampungan dan pemecahan batu; 2) Memantau Pihak Pertama untuk proses pengecekan legalitas; 3) Menjamin Pihak Kedua mempunyai hak untuk menyewakan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu; 4) Penggunaan lahan tidak akan memperoleh tuntutan dan atau gangguan; 5) Lahan yang disewakan tidak dalam sengketa; 6) Membantu melakukan pengurusan perijinan di tingkat Daerah Tingkat I dan II; 7) Berhak menerima pembayaran; 8) Dilarang menyewakan atau mengalihkan hak kepada pihak lain. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk.
103
p) Perjanjian Sewa Menyewa No. 223 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Winarsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antar Sukarno, Suwarni, Saman Siswiyono, dkk sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Sewa atas 20 (dua puluh) bidang tanah untuk lahan seluas 50.666 m² (lima puluh ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) sebagai berikut: SHM No. 20 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 7.150 m² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Martowijono Al Mardi; SHM No. 549 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.575 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Sukidi; SHM No. 1253 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.395 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Saman Siswiyono; SHM No. 550 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama Marjuki; SHM No. 1624 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.140 m² (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama Setyoningsih; SHM No. 1623 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) atas nama Parni; SHM No. 1622 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 435 m² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Ngadijem dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Ngadiyem; SHM No. 1621 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 642 m² (enam ratus empat puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Parno dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Suparno; SHM No. 1222 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.960 m² (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) tertulis atas nama Kariyowiyono dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Karyosimin; SHM No. 1193 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto; SHM No. 1192 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.315 m² (seribu tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama Sadiman; SHM No. 1191 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.191 m² (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sudaryanto; SHM No. 1190 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.340 m² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Karsi; 104
-
Letter C Desa No. 80 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.970 m² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi); Letter C Desa No. 102 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.505 m² (empat ribu lima ratus lima meter persegi); Letter C Desa No. 64 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 3.635 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi); Letter C Desa No. 609 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.535 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi); Letter C Desa No. 211 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.190 m² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi); Letter C Desa No. 279 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.190 m² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi); Tanah OO Blok Segetas terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi). Atas 20 (dua puluh) bidang tanah diatas, 7 (tujuh) bidang tanah diantaranya untuk lahan alat dan stockpile seluas 21.101 m² (dua puluh satu ribu seratus satu meter persegi) sebagai berikut: SHM No. 1193 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Sunarto; SHM No. 1192 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.315 m² (seribu tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama Sadiman; SHM No. 1191 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.191 m² (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sudaryanto; SHM No. 1190 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.340 m² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Karsi; SHM No. 20 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 7.150 m² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Martowijono Al Mardi; Letter C Desa No. 279 Persil 238 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 3.690 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama Mantowiyono dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Marjo Wiyono; Letter C No. 609 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.535 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama B. Sumarto.
105
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
Selain atas 20 (dua puluh) bidang tanah diatas tersebut, 2 (dua) bidang tanah untuk akses jalan sebagai berikut : Letter C No. 280 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tertulis atas nama Narto Suwarjono; Letter C No. 45 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tertulis atas nama Sukirno, Wahyono, Suparmin. Sewa menyewa tanah untuk lahan sebesar Rp1.286.944.280,- (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Rupiah); Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan stockpile sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah); Sewa menyewa tanah untuk akses jalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ; Tanah dipergunakan untuk: Tanah untuk lahan Tanah untuk lahan alat dan stockpile Tanah untuk akses jalan Sewa menyewa tanah untuk lahan selama 1 (satu) tahun. Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan stockpile selama 2 (dua) tahun. Sewa menyewa tanah untuk akses jalan selama 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Menanggung beban resiko; 2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga; 3) Membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan; 4) Berhak memeriksa, menyaksikan, dan menyelidiki penggunaan lahan oleh pihak kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Melaksanakan reklamasi lahan yang sudah disewa; 2) Memelihara lahan yang disewa dengan baik; 3) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum; 4) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen di Sragen.
q) Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti,
S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Anang Suparno sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian Penggunaan Tanah
: :
Sewa atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sebagai berikut: 1) Hak Milik No. 2888, Surat Ukur No. 01200/2013, tanggal 18 Februari 2013, seluas 1728 m² (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi). Rp38.016.000,- (tiga puluh delapan juta enam belas ribu Rupiah). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan ready mix) 106
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
Penyelesaian Perselisihan
: :
:
2 (dua) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak menyewakan tanah kepada Pihak Kedua; 2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib; 3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa; 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembetulan karena kelalaian penyewa; 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.
r) Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Nurul Qomaryati sebagai Pihak Pertama/yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Penyelesaian Perselisihan
:
Sewa menyewa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kapubaten Sragen seluas ± 1.732 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai dengan SHM No. 2887, Surat Ukur No. 01199/2013, tanggal 18 Februari 2013. Rp38.104.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat ribu Rupiah). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan produksi ready mix) 2 (dua) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak menyewakan tanah kepada pihak kedua; 2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib; 3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa; 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembetulan karena kelalaian penyewa; 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih domisili di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.
107
s) Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Bernadus Dewi Permadi sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Penggunaan Tanah
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Penyelesaian Perselisihan
:
Sewa atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Keluarahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen seluas ± 3.670 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan SHM No. 805, gambar situasi No. 1405/1980. Rp80.704.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak menyewakan tanah kepada pihak kedua; 2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib; 3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa; 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembetulan karena kelalaian penyewa; 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.
t) Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 18 November 2015 yang dibuat di hadapan Sri Mulyono
Hermawan, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi oleh dan antar Budi Setyanto Harsono sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
Objek Perjanjian
:
Sewa atas 4 (empat) bidang tanah seluas 15.144 m² (lima belas ribu seratus empat puluh empat meter persegi) sebagai berikut : 1) SHM No. 1690 sesuai Surat Ukur tanggal 11 November 2014, No. 00111/Grudo/2014, seluas 5.149 m² (lima ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Budi Setyanto Harsono; 2) SHM No. 1099 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Juni 1998, No. 2190/1998, seluas 3.845m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Budi Setyanto Harsono; 3) Bahwa sebidang tanah Letter C Desa No. 2064 Persil No. 112 S I seluas ± 4.270 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Sumari Kromo dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono yang mana tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 108
Ngawi; Bahwa sebidang tanah Letter C Desa No. 3996 Persil No. 26 S I seluas ± 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Kaimin dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono yang mana tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian batching plant dan ready mix) 2 (dua) tahun. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua; 2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga; 3) Wajib kerjasama dalam pengurusan pendirian sampai keluar persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. 4)
Nilai Perjanjian Penggunaan Tanah
: :
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: 1) 2)
Penyelesaian Perselisihan
:
Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama; Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa; 3) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum; 4) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain; 5) Wajib kerjasama dalam pengurusan pendirian sampai keluar persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi.
u) Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H.,
Notaris di Jakarta antara Mohammad Sidik Rahman sebagai Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian : Sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut: - SHM No. 156 seluas 4.476m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 335/718/1974 tanggal 6 maret 1974 terletak di Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur; - SHM No. 158 seluas 2.829 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 334/717/1974 tanggal 6 Maret 1974 yang terletak di Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur. Nilai Perjanjian : Tahap I sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dan Tahap II sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) sudah termasuk PPh 10%. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun. Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga; b. Apabila terdapat gugatan yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menempati tanah,maka uang sewa wajib dikembalikan.
109
Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi; b. Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri. Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
v) Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat diahadapan Ami Hartika,
S.H., M.Kn., Notaris di Bogor oleh dan antara Willy Sugianto sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian : Sewa bangunan serta tanah berdasarkan SHM 00327 atas nama Pihak Pertama di Jl. Maloko, RT 001, RW 002, Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tanggerang, Provinsi Banten dengan luas 10.980 m² (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Nilai Perjanjian : Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah). Jangka Waktu : 5 (lima) tahun. Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapapun yang juga; b. Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama hendak menjual tanah; c. Apabila terdapat gugatan yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menempati tanah,maka uang sewa wajib dikembalikan. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi; b. wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; c. Wajib mengembalikan tanah dalam keadaan baik. Penyelesaian Perselisihan : Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.
w) Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence,
S.H., Notaris di Palembang oleh dan antar Djauhari Janto sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian : Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.98, Kelurahan talang kelapa,Kecamatan Sukarami, Palembang sebagai berikut: - SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m² (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi); - SHM No. 1692/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 468/Tl.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 2.369 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi); - SHM No. 1345/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 76/Tl.Kelapa/1998 tanggal 3 Agustus 1998 seluas 9.090 m² (sembilan ribu tiga sembilan puluh meter persegi); Nilai Perjanjian : Rp1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh Rupiah). Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun. Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Menyediakan 1 (satu) unit container 2 (dua) pintu sebagai kantor dan gudang oleh penyewa; b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga;
110
Penyelesaian Perselisihan
ii.
:
c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi; b. wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri; c. Berhak membangun untuk kepentingan operasional. perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang
Perjanjian Pengadaan Bahan Baku a) Perjanjian Jual Beli dan Pengelolaan Batuan Minteral No. 02 tanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan Widhyasih Premonowati, S.H., M. Kn., Notaris di Brebes oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Mas’Ud HR, Saniah, Watno, dkk yang berjumlah 26 orang sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Penyelesaian Perselisihan
:
Penjualan kandungan batuan mineral (Andesit) dalam Persil yang terletak di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah seluas kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) seharga Rp22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) meter persegi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun. 5 (lima) tahun. Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Membayar sesuai cara pembayaran dan jumlah yang disepakati; 2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah; 3) Menanggung pajak yang timbul dari jual beli kandungan batuan mineral dan pengelolaan batuan mineral. Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Mengurus ijin pengelolaan batuan mineral; 2) Pihak Kedua wajib mendahulukan atau memprioritaskan Pihak pertama dalam hal bermaksud menjual atau menyewakan tanah. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
b) Perjanjian Jual Beli dan Pengelolaan Batuan Minteral (Andesit) No. 05 tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Widhyasih Premonowati, S.H., M. Kn., Notaris di Brebes oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Mas’Ud HR, Kodim, Sairoh, Fatonah, dkk yang berjumlah 24 orang sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
Penjualan kandungan batuan mineral (Andesit) di Jl. Raya Tegal – Purwokerto, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dalam persil seluas kurang lebih 212.752 m² (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) seharga Rp22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) per meter persegi dan seluas 24.120 m² (dua puluh empat ribu seratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) per meter 111
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu Hak dan Kewajiban
: :
Penyelesaian Perselisihan
iii.
persegi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun. 5 (lima) tahun. Pihak Pertama sebagai berikut: 1) Membayar sesuai cara pembayaran dan jumlah yang disepakati; 2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah; 3) Menanggung pajak yang timbul dari jual beli kandungan batuan mineral dan pengelolaan batuan mineral. Pihak Kedua sebagai berikut: 1) Mengurus ijin pengelolaan batuan mineral; 2) Pihak Kedua wajib mendahulukan atau memprioritaskan Pihak pertama dalam hal bermaksud menjual atau menyewakan tanah. Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
:
Perjanjian Penting lainnya 1. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/PERSEROAN-DMS/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Daya Mitra Sarana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Hak dan Kewajiban
:
penyediaan tenaga kerja yang mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyedia jasa tenaga kerja fungsi tertentu di lokasi kerja Pihak Pertama. Fee/Upah atas penyediaan jasa tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen pembayaran gaji, lembur dan pembayaran lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Pertama. 1 (satu) tahun, yang terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 3 Januari 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi akhir calon pegawai yang ditempatkan di lokasi kerja Pihak Pertama; c. Wajib membayar hak pegawai Pihak Kedua jika diberhentikan bukan karena kesalahan pegawai; d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Berhak atas fee/upah atas penydiaan tenaga kerja; b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lokasi kerja; c. Wajib membayar gaji pegawai; d. Wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; e. Wajib memastikan bahwa tenaga kerja yang ditugaskan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional.
112
Penyelesaian Perselisihan
:
Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indoensia (BANI), sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI serta keputusannya bersifat final dan mengikat.
2. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/PERSEROAN-AGS/PER/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat dibawahtangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT. Artha Gutawa Sejahtera sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
penyediaan tenaga kerja yang mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyedia jasa tenaga kerja fungsi tertentu di lokasi kerja Pihak Pertama. Fee/Upah atas penyediaan jasa tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen pembayaran gaji, lembur dan pembayaran lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Pertama. 1 (satu) tahun, yang terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 8 februari 2017. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : a. Wajib membayar fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Berhak ikut serta melakukan seleksi calon pegawai yang ditempatkan di lokasi kerja Pihak Pertama; c. Wajib membayar hak pegawai Pihak Kedua jika diberhentikan bukan karena kesalahan pegawai; d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua setiap 6 bulan sekali dan hasilnya akan diberitahukan kepada pihak kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Berhak atas fee/upah atas penyediaan tenaga kerja; b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lokasi kerja; c. Wajib membayar gaji pegawai beserta Tunjangan Hari Raya (THR); d. Wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program Jamsostek; Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
:
3. Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 26 November 2014 yang dibuat di hadapan Kartini Sembiring, S.H., Notaris pengganti dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., sebagaimana telah diaddendum terakhir berdasarkan Akta Adddendum No. 13 tanggal 26 Februari 2015 Notaris dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H. notaris di Karawang, oleh dan antar Yulius Lisjadi,Gino Arya Lada, dan Bengky Plaolo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut: Objek Perjanjian
:
33 (tiga puluh) tanah dengan luas 129.151 m² (seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu meter persegi) yang seluruhnya terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari : 2 1. SHM No. 01179/Curug, seluas 700 m (tujuh ratus meter 113
persegi); 2 2. SHM No. 01183/Curug, seluas 893 m (delapan ratus sembilan puluh tiga); 2 3. SHM No. 01093/curug seluas 8.614 m (delapan ribu enam ratus empat belas ribu); 4. SHM No. 01091/curug seluas 5.930 m² (lima ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi); 5. SHM No. 01069/Curug seluas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi); 6. SHM No. 01065/Curug seluas 3.085 m² (tiga ribu delapan puluh lima meter persegi); 7. SHM No. 01071/Curug seluas 4.250 m² (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi); 8. SHM No. 010274/Curug seluas 3.179 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi); 9. SHM No. 01273/Curug seluas 2.947 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi); 10. SHM No. 01289/Curug seluas 2.045m² (dua ribu empat puluh lima meter persegi); 11. SHM No. 01092/Curug seluas 3.702m² (tiga ribu tujuh ratus dua meter persegi); 12. SHM No. 01089/Curug seluas 5.480 m² (lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi); 13. SHM No. 01237/Curug seluas 7.940m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi); 14. SHM No. 01182/Curug seluas 2.381 m² (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi); 15. SHM No. 01186/Curug seluas 1.655 m² (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi); 16. SHM No. 01106/Curug seluas 6.570 m² (enam ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi); 17. SHM No. 01175/Curug seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi); 18. SHM No. 01177/Curug seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi); 19. SHM No. 01090/Curug seluas 5.500 m² (lima ribu delapan ratus meter persegi); 20. SHM No. 01283/Curug seluas 6.137 m² (enam ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi); 21. SHM No. 01287/Curug seluas 2.998 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi); 22. SHM No. 01185/Curug seluas 1.832 m² (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi); 23. SHM No. 01181/Curug seluas 1.104 m² (seribu seratus empat meter persegi); 24. SHM No. 01184/Curug seluas 1.429 m² (seribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi); 25. SHM No. 01180/Curug seluas 905 m² (sembilan ratus lima meter persegi); 26. SHM No. 01178/Curug seluas 2.750 m² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi); 27. SHM No. 01176/Curug seluas 3.266 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi); 28. SHM No. 01075/Curug seluas 7.212 m² (tujuh ribu dua ratus dua belas meter persegi); 29. SHM No. 01073/Curug seluas 5.769 m² (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi);
114
Nilai Perjanjian
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
4.
:
30. SHM No. 01072/Curug seluas 6.109 m² (enam ribu seratus sembilan meter persegi); 31. SHM No. 01070/Curug seluas 6.466 m² (enam ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi); 32. SHM No. 01063/Curug seluas 5.740 m² (lima ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi); 33. SHM No. 01288/Curug seluas 3.763 m² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi); total sebesar Rp.77.840.500.000,- (tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah). Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Membayar pajak sesuai tanggungan masing-masing sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku; b. Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga; Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Membayar pajak sesuai tanggungan masing-masing sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku; b. Membayar sesuai dengan cara pembayaran yang telah disepakati; c. Berhak mulai mengerjakan tanah-tanah tersebut. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri di Karawang.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Saripudin Burhan S.H., M. Kn., Notaris di Banyuasin oleh dan antara Haji Djemain selaku kuasa dan bertindak mewakili untuk dan atas nama Azhar Rumawie, Hajjah Poniati, Junaedy, A Makawi, M. Thamrin, Ilyas, Magdalena, Abdullah Beni, Berta Maysundari sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut: Obyek Perjanjian
:
tanah dengan luas keseluruhan 196.000 m² (Seratus sembilan puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa,Banyu Asin, Sumatera Selatan yang terdiri atas: a. SHM No. 2796/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Djemain; b. SHM No. 2802/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Azhar Rumawie; c. SHM No. 2803/ Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hajja Poniati; d. SHM No. 2799/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Junaedy; e. SHM No. 2800/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama A Makawi; f. SHM No. 2801/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Thamrin; g. SHM No. 2805/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ilyas; h. SHM No. 2804/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Magdalena; i. SHM No. 2798/Gasing seluas 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) atas nama Abdullah Beni; j. SHM No. 2797/Gasing seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Berta Mai Sundari;
115
Nilai Perjanjian
:
Jangka Waktu
:
Hak dan Kewajiban
:
Penyelesaian Perselisihan
:
Total sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta Rupiah). Berlaku sejak ditanda tangani oleh para Pihak sampai dengan Pihak Kedua melunasi kepada Pihak Pertama setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Tidak akan mengadakan dengan secara apapun mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak lain b. Pihak Pertama menjamin bahwa tanah yang akan dijual kepada Pihak Kedua adalah benar-benar milik Pihak Pertama dan apabila dikemudian hari terdapat gugatan atau sengketa tanah tersebut diketahui merupakan objek jaminan atau gangguan Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan beserta denda sebesar 5 %; c. Pihak Pertama mendapat pelunasan setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Melakukan Pelunasan jual beli tanah terhadap Pihak Pertama; b. Biaya akta serta biaya balik nama dan ongkos-ongkos lainnya yang harus dikeluarkan untuk tertulisnya sertifikat atas nama Pihak Kedua harus dibayar dan menjadi tanggungan Pihak kedua; c. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli harus diserahkan kepada Pihak Kedua bebas dari bebanbeban apapun juga serta beban dari sita-sitaan. segala perselisihan akan diselesaikan dalam Pengadilan Negeri Kelas I (satu) Kabupaten Banyuwangi.
3. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank: A.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) 1) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari BNI berdasarkan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit NO. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana diperpanjang dengan Surat BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit
:
Jenis Fasilitas Keperluan
: :
Jangka waktu
:
Suku bunga Jaminan
: :
Rp481.101.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar seratus satu juta Rupiah). Kredit Investasi. Pembangunan pabrik precast terletak di klari, karawang, jawa barat dan sidoarjo jawa timur. 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. a. Tanah dan bangunan plant di Klari Karawang seluas 130.296 m² (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah);
116
b. Tanah dan bangunan plant di Sidoarjo seluas 40.196 m² (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah); c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m² (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,(delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggunan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; d. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; e. Peralatan/ Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah); f. Peralatan/Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah); g. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah). Pembatasan (Negative Covenant) : Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, saudara tidak diperkenankan untuk: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar saudara yang dapat mengurangi kemampuan saudara melunasi fasilitas kredit. 2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik saudara dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
117
iii.
3. 4.
5. 6. 7.
Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh saudara yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku; Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat: i. saudara akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi. ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
2) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Investasi IDC dari BNI berdasarkan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit NO. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana diperpanjang dengan Surat BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit
:
Jenis Fasilitas Keperluan
: :
Jangka waktu
:
Suku bunga
:
Jaminan
:
Rp9.666.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah). Kredit Investasi IDC. untuk menampung 70% (tujuh puluh persen) kewajiban pembayaran bunga KI selama periode kontruksi namun tidak melebihi masa penarikan kredit. 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun a. Tanah dan bangunan plant di Klari Karawang seluas 130.296 m² (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah); b. Tanah dan bangunan plant di Sidoarjo seluas 40.196 m² (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah); c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m² (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No.
118
d.
e.
f.
g.
11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,(delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggunan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; Tanah dan bangunan seluas 16.620 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; Peralatan/Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah); Peralatan/ Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah); Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).
Pembatasan (Negative Covenant) : Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, saudara tidak diperkenankan untuk: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar saudara yang dapat mengurangi kemampuan saudara melunasi fasilitas kredit. 2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik saudara dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. 3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh saudara yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku; 4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
119
ii.
Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat: a. saudara akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi. b. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi. iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. 5. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. 7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. 3) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No.BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit Jenis Fasilitas Keperluan Jangka waktu Suku bunga Jaminan
: : : : : :
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Kredit Modal Kerja. untuk operasional perusahaan. 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2017. 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun a. Tanah dan bangunan plant di Klari Karawang seluas 130.296 m² (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah); b. Tanah dan bangunan plant di Sidoarjo seluas 40.196 m² (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah); c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m² (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,(delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggunan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; d. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m² (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu
120
dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta; e. Peralatan/ Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah); f. Peralatan/Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah); g. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah). Pembatasan (Negative Covenant) : Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit; 2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. 3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku; 4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat: i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi. ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi. - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. 5. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. 7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
121
4) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit Jenis Fasilitas Keperluan
: : :
Jangka waktu Suku bunga Jaminan
: : :
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Kredit Modal Kerja Revolving. untuk tambahan modal kerja atas penjualan produk precast dan ready mix untuk proyek milik pemerintah dan swasta. 23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2017. 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun Cross collateral dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan (Negative Covenant): Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit; b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku; d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat: i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi. ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. g. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. 5) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
122
Maksimum Kredit Jenis Fasilitas Keperluan
: : :
Jangka waktu Suku bunga
: :
Jaminan
:
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). plafond/ revolving. tujuan kredit adalah sebagai berikut: a. Garansi Bank (“GB”) / Standby Letter if Credit (“SBLC”) untuk keperluan tender/ uangmuka/ pelaksanaan/ pemelihaaraan/ pembayaran proyek-proyek swasta/ pemerintah; b. Supply Chain Financing (“SCF”) untuk pembiayaan invoice/tagihan supplier/subkontraktor yang telah diakseptasi oleh Penerima Kredit. 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2017. sebesar tingkat bunga fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang berlaku untuk penerima Kredit ditambah 5% (lima persen). Cross collateral dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan (Negative Covenant) : Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: 1) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit; 2) Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali: i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material. iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length. 3) Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku; 4) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut: - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat: i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (surviving legal entity) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi. ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi. - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas. 5) Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; 6) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang. 7) Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
123
B. Sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Sindikasi BNI-BRI”) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Sindikasi BNI–BRI berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 66 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit
:
Jenis Fasilitas Tujuan Penggunaan
: :
Jangka waktu
:
Rp1.705.720.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari BNI sebesar Rp852.860.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dan BRI sebesar Rp852.860.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah). transaksional/clean up system pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari biaya pengadaan amterial untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang– Kampung Melayu Seksi 1 di luar Pajak pertambahan Nilai (PPn). jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018
Agunan : 1) Kepemilikan 60 % (enam puluh persen) saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (“KKDM”) oleh PT Waskita Toll Road (“WTR”) diikat secara gadai; 2) Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol diikat secara notaril berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie) atas nama KKDM, termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk Pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie); 3) Tagihan/piutang Debi tur dari Proyek yang dibiayai diikat secara fidusia minimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 68 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; 4) Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan yang dituangkan kedalam Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Asuransi No. 67 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Pembatasan (Negative Covenant): Selama hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain; b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada melunasi Kredit; c. Mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan kepada instansi yang berwenang; Melakukan perubahan akta perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham- saham PT KKDM tertanggal 17 Oktober 2014 No. 24 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta; d. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan asset tertentu yang dijaminkan kepada Para Kreditur; e. Menyewakan asset yang dijaminkan di Agen Jaminan kepada pihak lain; Melakukan penjualan Aktiva tetap per tahun melebihi nilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
124
C. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut: Maksimum Kredit Jenis Fasilitas Keperluan
: : :
Jangka waktu Suku bunga Jaminan
: : :
Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah). Kredit Modal Kerja Konstruksi. tambahan modal kerja untuk membiayai proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sehubungan dengan adanya proyek – proyek pemerintah (APBN) 30 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2017. 10 % (sepuluh persen) per tahun. 1. Piutang-Piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/ atau akan dimiliki oleh Perseroan dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000.000,- (Satu triliun dua ratus miliar Rupiah) akan diikat dengan cessie. 2. 10(sepuluh) bidang tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, daerah Tingkat II Banyuasin, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang terdiri dari: a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2796/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Haji Demain. b) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2802/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Azhar Rumawie. c) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2803/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Hajjah Ponlati. d) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2799/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Tuan Junaedy. e) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2800/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama A Makawi. f) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2801/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama M. Thamrin. g) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2805/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Ilyas h) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2804/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Magadalena i) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2798/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Abdullah Beni j) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 2797/Gasing, Seluas 20.000 M (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Berta Mai Sundari Ke-10 (sepuluh) bidang tanah tersebut dialihkan atas nama Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian jual beli tanggal 10 Desember 2015 Nomor 36 di hadapan Sarifudin Burhan, S.H,M.Kn, Notaris di Kabupaten Banyuasin, yang pada saat ini masih dalam proses pengurusan di instansi yang berwenang, dikuatkan dengan surat keterangan
125
tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 198/SB-Not/2016, yang dikeluarkan oleh Sarifudin Burhan S.H,M.Kn. Apabila telah selesai pensertifikatan akan diikatkan dengan Hak tanggungan Peringkat I sebesar Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: 1. Mengikatkan diri sebagai penjamim terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah saat ini. 2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri. 3. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari BANK atau lembaga keuangan lainnya. 4. Menyewakan aset yang dijaminkan di BANK kepada pihak lain, diluar aktivitas operasional Perseroan. 5. Melunasi/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang persero sebelum hutang di BANK dilunasi terlebih dahulu. 6. Melakukan tindakan Merger,akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan. Bahwa atas seluruh Pembatasan Perjanjian Kredit, BRI telah setuju untuk mengenyampingkan pembatasan “Melakukan tindakan Merger,akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan” yang harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu berdasarkan surat B.1033MNS/NSD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016. L.
ASURANSI
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasainya, kecuali atas: 1) PT Asuransi Ramayana Tbk a. Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : Tertanggung : Jangka Waktu : Nilai Pertanggungan :
b.
19022116000014 PT Waskita Beton Precast 25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016 Rp1.992.688.063,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah) Objek : Kendaraan Bermotor : Truck Mixer Flatbed Crane Trailer Truck Trailer Mobile Crane Concrete Pump Dump Truck Contractor’s Plant and Equipment Insurance No. Polis : 19022316000001 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast Jangka waktu : 25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016 Nilai Pertanggungan : Rp31.576.706.500,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratu enam ribu lima ratus rupiah) Objek : Contractor’s Plant and Equipment: Wheel Loader Excavator Rough Terrain Crane Wheel Loader 1,7 M3
126
c.
Property All Risk Insurance No. Polis Tertanggung Jangka Waktu Nilai Pertanggungan
: : : :
Objek
:
19010916000034 PT Waskita Beton Precast 25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016 Rp458.118.797.332,- (empat ratus lima puluh delapan Miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua) alat produksi, gedung,workshop pada: Plant Sadang (Alat Produksi) Plant Cibitung (Gedung, Workshop, Alat Produksi) Plant Karawang (Workshop, Alat Produksi Plant Palembang (Alat Produksi) Plant Sidoarjo (Gedung, Workshop, Alat Produksi) Plant Becakayu (Alat Produksi) Plant Pejagan (Alat Produksi) Plant Desari (Alat Produksi) Plant Cengkareng (Alat Produksi) Plant Karawaci (Alat Produksi) Plant Bocimi (Alat Produksi) Plant Kualatanjung (alat Produksi) Plant MKTT (Alat Produksi) Plant Lampung (Alat Produksi) Plant Banaran (Alat Produksi) Plant Masarang (Alat Produksi) Plant Cakung (Alat Produksi) Stone Crusher Rumpin (Alat Produksi) Plant Kalijati (Workshop, Alat Produksi)
PT Asuransi Tri Pakarta a. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. Polis : 10701021600004 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast Jangka Waktu : 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017 Nilai Pertanggungan : Rp48.813.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Objek : Bangunan, sarana pelengkap, dan mesin peralatan PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. b.
Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. Polis : 10701021800005 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast Jangka Waktu : 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017 Nilai Pertanggungan : Rp9.962.150.200,- (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus Rupiah) Objek : Bangunan PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi : 2 Workshop (LB: 2070 M ) 2 Kantor (LB: 612 M ) 2 Bengkel Alat dan Gudang Besi (LB: 162 M ) 2 Alat Produksi Pembesian (LB: 162 M ) 2 Ruang Laboratorium (LB: 54 M ) 2 Mushollah (LB: 74 M ) 2 Gardu PLN (LB: 19.25 M ) 127
c.
d.
e.
Polis Contractor All Risks No. Polis Tertanggung Jangka Waktu Nilai Pertanggungan
: : : :
Objek
:
Polis Contractor All Risks No. Polis Tertanggung Jangka Waktu Nilai Pertanggungan
: : : :
Objek
:
Polis Property All Risk Insurance No. Polis : Tertanggung : Jangka Waktu : Nilai Pertanggungan : Objek
:
2
Gardu Konsumen (LB: 29 M ) 2 Ruang Ganti (LB: 54 M ) 2 Pos Jaga 1 (LB: 11.40 M ) 2 Pos Jaga 2 (LB: 4 M ) 2 Ruang Genset (LB: 20 M ) 2 Batching Plant (LB: 66.40 M ) 2 Oprit dan Cuci Mixer (LB: 125 M ) 2 Area Matrial Beton tebal 20 cm (LB: 308 M ) 2 Landasan Stock Produk Precast Tebal 20 cm (LB: 3.664 M ) 2 Jalan dan Parkir Beton tebal 20 cm (LB: 7.404.98 M ) 2 Pagar tembok (LB: 495 M ) 2 Pagar Tralis (LB: 71.60 M ) 2 Saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 256 M ) 2 Rool saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 54 M )
20708011600001 PT Waskita Beton Precast 23 November 2015 s/d 23 November 2016 Rp441.773.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) Material Damage,third party liability-Bodly Injury, and Third Party Liability-Property Damage PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta 20708011600002 PT Waskita Beton Precast 23 November 2015 s/d 23 November 2016 Rp245.514.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima Miliar lima ratus empat belas juta Rupiah) Material Damage dan Third Party Liability PT Waskita Beton Precast di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan PrambonSidoarjo-Surabaya. 10701041600007 PT Waskita Beton Precast 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2018 Rp9.062.150.200,- (sembilan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus Rupiah) Material/Property Damage dan Business Interruption PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi: 2 Workshop (LB: 2070 M ) 2 Kantor (LB: 612 M ) 2 Bengkel Alat dan Gudang Besi (LB: 360 M ) 2 Area Produksi Pembesian (LB: 162 M ) 2 Ruang Laboratorium (LB: 54 M ) 2 Mushollah (LB: 74 M ) 2 Gardu PLN (LB: 19.25 M ) 2 Gardu Konsumen (LB: 29 M ) 2 Ruang Ganti (LB: 54 M ) 2 Pos Jaga 1 (LB: 11.40 M ) 2 Pos Jaga 2 (LB: 4 M ) 2 Ruang Genset (LB: 0 M ) 128
f.
Polis Property All Risk Insurance No. Polis : Tertanggung : Jangka Waktu : Nilai Pertanggungan : Objek
:
2
Area Matrial Beton tebal 20 cm (LB: 308 M ) 2 Landasan Stock Produk Precast Tebal 20 cm (LB: 3.664 M ) 2 Jalan dan Parkir Beton tebal 20 cm (LB: 7.404.98 M ) 2 Pagar tembok (LB: 495 M ) 2 Pagar Tralis (LB: 71.60 M ) 2 Saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 256 M ) 2 Rool saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 54 M ) 2 Batching Plant (LB: 66.40 M ) 2 Oprit dan Cuci Mixer (LB: 125 M )
10701041600006 PT Waskita Beton Precast 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017 Rp48.813.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Material/Property Damage dan Business Interruption PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta: Bangunan Sarana Pelengkap Mesin Peralatan
PT Asuransi Jasa Indonesia a. Contractor/Erection All Risk Insurance No. Polis : 203.401.200.15.00024/000/000 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast Jangka Waktu : 10 Desember 2015 s/d 10 Desember 2017 Objek : Construction Nilai Pertanggungan : Rp3.045.930.766.990,44 (tiga triliun empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh empat Rupiah) Objek : Construction (Material Damage, Third Party Liability) di Proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu M. ASET TETAP Tabel di bawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan: 1.
Tanah dan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan kecuali atas: i.
Tanah dan Bangunan yang Dimiliki No. 1. 2.
Bukti Kepemilikan SHGB No. 02/Kali Jaya tanggal 15 Februari 1988 SHGB No. 00032 tanggal 22 Januari 2015
Luas (m²)
Tanggal Berakhirnya Hak
Pemegang Hak
16.620
15 Februari 2018
Perseroan
70.099
16 Januari 2045
Perseroan
129
Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Kali Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Gambar Situasi tanggal 20 November 1987 Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan gambar situasi No 11/Cibatu/2015 tanggal 19 Januari 2015
No.
Bukti Kepemilikan
Luas (m²)
Tanggal Berakhirnya Hak
Pemegang Hak
3.
SHGB No. 11 tanggal 27 Januari 2010
546
2 Desember 2034
Perseroan
4.
SHGB No. 13 tanggal 27 Januari 1979
42.000
2 Desember 2034
Perseroan
5.
SHGB No. 12 tanggal 27 Januari 2010
2.026
2 Desember 2034
Perseroan
6.
SHGB No. 14 tanggal 12 Oktober 2009
6.312
2 Desember 2034
Perseroan
7.
SHGB No. 15 tanggal 12 Mei 2010
2.713
2 Desember 2034
Perseroan
8.
SHGB No. 16 tanggal 27 Januari 2010
281
2 Desember 2034
Perseroan
9.
SHGB No 0043 tanggal 19 Februari 2016
742
19 Februari 2046
Perseroan
10.
SHGB No 0044 tanggal 19 Februari 2016
335
19 Februari 2046
Perseroan
11.
SHGB No 0045 tanggal 19 Februari 2016
574
19 Februari 2046
Perseroan
12.
SHGB No 0046 tanggal 19 Februari 2016
1.773
19 Februari 2046
Perseroan
13.
SHGB No 0047 tanggal 19 Februari 2016
2.575
19 Februari 2046
Perseroan
14.
SHGB No 0049 tanggal 19 Februari 2016
262
19 Februari 2046
Perseroan
15.
SHGB No 0050 tanggal 19 Februari 2016
771
19 Februari 2046
Perseroan
16.
SHGB No 0051 tanggal 19 Februari 2016
1.319
19 Februari 2046
Perseroan
130
Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 85/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010 Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan gambar situasi No 38/ 1980 tanggal 15 Januari 1980 Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 87/ Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010 Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No. 63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009 Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No. 90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010 Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 86/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010 Desa Margagiri, Kelurahan Margagiri, Kabupaten Serang, Kec Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00007/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00011/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00023/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00022/ Margagiri/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00021/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00008/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00017/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00014/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli
No.
Bukti Kepemilikan
Luas (m²)
Tanggal Berakhirnya Hak
17.
SHGB No 0052 tanggal 19 Februari 2016
662
19 Februari 2046
Perseroan
18.
SHGB No 0054 tanggal 19 Februari 2016
916
19 Februari 2046
Perseroan
19.
SHGB No 0055 tanggal 19 Februari 2016
278
19 Februari 2046
Perseroan
20.
SHGB No 0056 tanggal 19 Februari 2016
4.847
19 Februari 2046
Perseroan
21.
SHGB No 0057 tanggal 19 Februari 2016
341
19 Februari 2046
Perseroan
22.
SHGB No 0058 tanggal 19 Februari 2016
312
19 Februari 2046
Perseroan
23.
SHGB No 0059 tanggal 19 Februari 2016
239
19 Februari 2046
Perseroan
24.
SHGB No 0060 tanggal 19 Februari 2016
312
19 Februari 2046
Perseroan
25.
SHGB No 0063 tanggal 19 Februari 2016
8.624
19 Februari 2046
Perseroan
26.
SHGB No 0064 tanggal 19 Februari 2016
31.100
19 Februari 2046
Perseroan
27.
SHGB No 0066 tanggal 19 Februari 2016
5.028
19 Februari 2046
Perseroan
28.
SHGB No 0065 tanggal 19 Februari 2016
657
19 Februari 2043
Perseroan
29.
SHGB No 0067 tanggal 19 Februari 2016
1.293
19 Februari 2046
Perseroan
30.
SHGB No. 0064 tanggal 19 Februari 2016
31.100
19 Februari 2046
Perseroan
131
Pemegang Hak
Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00012/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00009/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00005/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00013/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00010/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00024/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00016/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00015/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00028/Margagiri/2014 tanggal 14 Juli 2014 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 24 /Margagiri/ 2012 tanggal 17 September 2012 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00020/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten berdasarkan surat ukur No. 00019/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00018/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00024/Margagiri/2012
No.
Bukti Kepemilikan
31.
SHGB No 0062 tanggal 19 Februari 2016
1504
19 Februari 2046
Perseroan
32.
Akta Pelepasan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 91 Tahun 2015 tentang IMB tanggal 14 September 2015 Akta Perjanjian Jual Beli berdasarkan IMB No. 503/12599/1157/I MB/XII/BPMPT/201 5 tanggal 17 desember 2015 Perjanjian Jual beli No. 12 tanggal 28 Desember 2015 Yang sudah dituangkan kedalam Akta Jual Beli No 26 tanggal 27 Juli 2016, Akta Jual Beli No, 27 tanggal 27 Juli 2016, dan Akta Jual Beli No. 28 tanggal 27 Juli 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Feby Delaniasari Sofyan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Subang
61.587
-
Perseroan
130.296
-
perseroan
Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang
80.790
-
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat
atas SHGB No. 26/Kaliangsana tanggal 4 September 2013, SHGB No. 27/Kaliangsana tanggal 24 Januari 2013, dan SHGB No. 28/ Kaliangsana, yang mana ketiganya atas nama PT Nindya Beton.
33.
34.
Luas (m²)
Tanggal Berakhirnya Hak
Pemegang Hak
Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 17 september 2012 Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00006/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013 Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerta, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan/Covernote No. 01/III/CN/NOT/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, untuk tanah di Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerta, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan dan sesuai dengan Surat Keterangan/Covernote No. 71/KH/PPAT/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, untuk tanah di Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan, dan surat Keterangan/covernote No.04/SK-Not/PPAT/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk tanah Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan
132
ii. No 1.
Tanah dan Bangunan yang Dikuasai Bukti Penguasaan
Luas (m²)
Jangka Waktu
Lokasi
5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020 3 (tiga) tahun
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota, Jalan Gatot Subroto
Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Janurari 2015 yang dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nurasanti, S.H., Notaris di Bekasi Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Edy Suparyono, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Timur
9.299
3.
Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sunastitiningsih, S.H., Notaris di Kabuopaten Sragen
10.630
3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 6 Juli 2018
Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
4.
Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen
9.445
2 (dua) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 23 Desember 2017
Desa Kebonmoro, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen
5.
Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Siti Nur Aini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar
14.444
3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen
2.
13.117
133
DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12.
Status Kepemilikan Tanah SHM No. 3785/Cikarang Kota atas nama Heru Jodana Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur (b) SHM No. 07568/Pondok Kelapa atas nama Sukmawati Arifin (c) SHM No. 07569/Pondok Kelapa atas nama Sutidjan Arifin (d) SHM No. 07570/Pondok Kepala atas nama Sulastri Arifin (e) SHM No. 07567/Pondok Kelapa atas nama Sutjipto Arifin Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) SHM No. 2.693 atas nama Hendra Prasetyo (b) SHM No. 2.694 atas nama Hendra Prasetyo (c) SHM No. 546 atas nama Hendra Prasetyo (d) SHM No. 549 atas nama Hendra Prasetyo Tanah Kas Desa, yang mana disewakan Sukidiyanto selaku Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Kebonromo dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonromo No. 593.11/116/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 . Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) SHM No. 686/Karangmalang atas nama Yustinus Soeroso (b) SHM No. 717/Karangmalang atas nama Yustinus
No
6.
Bukti Penguasaan
Luas (m²)
Jangka Waktu
Lokasi
Status Kepemilikan Tanah Soeroso Tanah-tanah milik Tri Lestari yang terdiri atas SHM No. 2985 dan SHM NO. 2995
Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Ildiastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta Perjanjian Sewa Menyewa No 12 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Mokhamad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara
5.284
2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
Kelurahan kecamatan Kabupaten Sragen
Sidoharjo, Sidoharjo,
6.970
2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017
Kelurahan kecamatan Kabupaten Sragen
Sidoharjo, Sidoharjo,
8.050
2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 17 November 2017
Desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
SHM No. Jenggrik
9.440
hingga 15 April 2020
Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat
34.475
3 ( tiga ) tahun
Sumatera Utaram Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Siduka, Desa Kwala
11.
Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Indah Witmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi
10.433
3 ( tiga ) tahun
Bekasi (berdasarkan wilayah Notaris)
12.
Perjanjian Sewa Menyewa No 31 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun
5.335
3 (tiga) tahun
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo
Tanah-tanah milik Haji Misan yang terdiri atas SHM No. 709/Cakung Barat dan SHM. No. 710/Cakung Barat Tanah yang diperoleh oleh Syahman Harahap berdasarkan: a) Akta Pelepasan Hak dengan ganti Rugi No 10 tanggal 16 Oktober 2013(belum mempunya sertifikat) b) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No 11 tanggal 16 Oktober 2013 ( belum mempunyai sertifikat) Tanah yang dimiliki oleh Antar Sunardi berdasarkan: a) SHGB No 00013 b) SHGB No. 00579 c) SHGB No 00580 d) SHGB No 00017 e) SHGB No 00012 f) SHGB No 1976 g) SHGB No 00014 h) SHGB No 00022 i) SHGB no 5 j) SHGB No 00010 k) SHGB No 01157 l) SHGB No 00018 m) SHGB No 00579 n) Tanah seluas 718 m2, surat atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama di kantor Notaris dan/ atau PPAT Rawat Erawady,S.H.,. Tanah-tanah yang dimiliki oleh Wahyu Diastuti berdasarkan: a) SHM No 1255 b) SHM No 1152 c) SHM No 1147 d) SHM No 778 e) SHM No 1146
7.
8.
9.
10.
134
Tanah-tanah yang terdiri atas SHM No. 1743 dan SHM NO. 1461
296/Desa
No
Bukti Penguasaan
13.
Perjanjian Sewa Menyewa No 32 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun Perjanjian Sewa Menyewa No 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet S.H., M.Kn.,Notaris di Nganjuk
6.260
3 (tiga) tahun
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo
1.600
4 (empat) tahun
Nganjuk ( berdasarkan wilayah Notaris)
15.
Perjanjian Sewa Menyewa No 10 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S>H., M.Kn., Notaris di Nganjuk
39.920
4 (empat) tahun
Nganjuk ( berdasarkan wilayah Notaris)
16.
Perjanjiaan Sewa Menyewa No 223 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Winarsih,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen
50.666 21.101
14.
Luas (m²)
Jangka Waktu
dan a) Sewa menyewa tanah untuk lahan selama 1 (satu) tahun b) Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan stockpile selama 2( dua ) tahun c) Sewa menyewa tanah untuk akses jalan selam 3 ( tiga) tahun
135
Lokasi
Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen
Status Kepemilikan Tanah Tanah-tanah yang dimiliki oleh Abdul Jalal berdasarkan: a) SHM No 493 b) SHM No 482 c) Bukti petok Letter C No 545 Tanah-tanah yang dimiliki oleh Totok Kohar LK berdasarkan: a) Letter C Desa Kohir No 2354 persil No. 8b blok S II atas nama Indayah b) Letter C Desa Kohir No 3378 Persil No. 8b Blok S II atas nama Sulaimi Tanah-tanah yang dimiliki oleh Totok Kohar LK berdasarkan: a) Letter C Desa Kohir No 2354 Persil no. 8b Blok S II atas nama Indayah b) Letter C Desa Kohir No 3378 Persil No 8b Blok S II atas nama Sulami Tanah-tanah yang terdiri atas: a) SHM No. 20 atas nama Martowijono Al Mardi b) SHM No. 549 atas nama Sukidi c) SHM No. 1253 atas nama Saman Siswiyono d) SHM No. 550 atas nama Marjuki e) SHM No. 1624 atas nama Setyoningsih f) SHM No. 1623 atas nama Parni g) SHM No. 1622 atas nama Ngadijem h) SHM No. 1621 atas nama Suparno i) SHM No. 1222 atas nama Kariyowiyono j) SHM No. 1193 atas nama Sunarto k) SHM No. 1192 atas nama Sadiman l) SHM No. 1191 atas nama Sudaryanto m) SHM No. 1190 atas nama Karsi n) Letter C Desa No. 80 Persil 237 Klas S XI o) Letter C Desa No. 102 Persil 237 Klas S XI p) Letter C Desa No. 64 Persil 237 Klas S XI q) Letter C Desa No. 609 Persil 237 Klas S XI r) Letter C Desa No. 211 Persil 237 Klas S XI
No
Bukti Penguasaan
17.
Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen Perjanjian Sewa Menyewa No 69 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Sri Mulyono Hermawan ,S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi
1.728
2 (dua) tahun
Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sragen
Sidoharjo, Sidoharjo,
Status Kepemilikan Tanah s) Letter C Desa No. 279 Persil 238 Klas S XI Hak Milik No. 2888 atas nama Anang Suparno
1.732
2 (dua) tahun
Kelurahan Kecamatan Kapubaten Sragen
Sidoharjo, Sidoharjo,
SHM No. 2887 atas nama Nurul Qomaryati
3.670
2 (dua) tahun
Keluarahan Kecamatan Kabupaten Sragen
Sidoharjo, Sidoharjo,
SHM No. 805 atas nama Bernadus Dewi Permadi
15.144
2(dua) tahun
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan No. 6 tanggal 26 November 2014 yang dibuat di hadapan Kartini Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum No., 13 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang.
129.151
-
Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang
Tanah-tanah yang terdiri atas: a) SHM No 1690 atas nama Budi Setya Harsono b) SHM No.1099 atas nama Budi Setyanto Harsono c) Sebidang tanah letter C Desa No 2064 Persil No.112 S atas nama Sumari Kromo dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono, tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi d) Sebidang tanah letter C Desa No. 3996 Persil No.26 S atas nama Kaimin dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono, tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Tanah-tanah yang terdiri atas: 1. SHM No 01179 2. SHM No 01183 3. SHM No 01093 4. SHM No 01091 5. SHM No 01069 6. SHM No 01065 7. SHM No 01071 8. SHM No 01274 9. SHM No 01273 10. SHM No 01289 11. SHM No 01092 12. SHM No 01089 13. SHM No 01237 14. SHM No 01182 15. SHM No 01186 16. SHM No 01106 17. SHM No 01175 18. SHM No 01177 19. SHM No 0190 20. SHM No 01283
18.
19.
20.
21.
Luas (m²)
Jangka Waktu
136
Lokasi
No
Bukti Penguasaan
22.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Saripudin Burhan S.H., M. Kn., Notaris di Banyuasin
23.
Perjanjian Sewa Menyewa No 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo,S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian Sewa Menyewa No 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat di hadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang
24.
25.
2.
Luas (m²)
Jangka Waktu
Lokasi
Status Kepemilikan Tanah 21. SHM No 01287 22. SHM No 01185 23. SHM No 01181 24. SHM No 01184 25. SHM No 01180 26. SHM No 01178 27. SHM No 01176 28. SHM No 01075 29. SHM No 01073 30. SHM No 01072 31. SHM No 01070 32. SHM No 01063 33. SHM No 01288 Tanah yang terdiri dari: a. SHM No.2796/Gasing atas nama Djemain b. SHM No.2802/Gasing atas nama Azhar Rumawie; c. SHM No. 2803/ Gasing atas nama Hajja Poniati; d. SHM No.2799/Gasing atas nama Junaedy e. SHM No.2800/Gasing atas nama A Makawi; f. SHM No.2801/Gasing atas nama M. Thamrin; g. SHM No.2805/Gasing atas nama Ilyas h. SHM No.2804/Gasing atas nama Magdalena; i. SHM No.2798/Gasing atas nama Abdullah Beni; j. SHM No.2797/Gasing atas nama Berta Mai Sundari; Tanah-tanah yang terdiri dari: a) SHM No 156 SHM No 158
196.000
Berlaku sejak ditanda tangani oleh para Pihak sampai dengan Pihak Kedua melunasi kepada Pihak Pertama setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai.
Sumatera Selatan, Banyuasin, Talang Kelapa, Gasing
7.305
5 (lima) tahun
Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur;
10.980
5 (lima) tahun
Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tanggerang, Provinsi Banten
Tanah milik Willy Sugianto berdasarkan SHM No 00327
20.153
3 (tiga) tahun
Palembang (berdasarkan wilayah Notaris)
Tanah-tanah yang dimilik Djauhari Janto berdasarkan: a) SHM No 1690 b) SHM No 1692 SHM No 1345
Kendaraan Bermotor
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor, kecuali atas kendaraan berikut: No. 1. 2. 3. 4.
Nama Aktiva Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer
Merk HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM
No. Polisi B 9303 TIA B 9304 TIA B 9305 TIA B 9306 TIA
137
BPKB L-09369656 L-09369657 L-09369658 L-09369668
Pemilik Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan
No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Nama Aktiva Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Mixer Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Truck Head/ Trailer 60 Ton Dump Truck 15m3 Dump Truck 15m3 Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Truck Crane Truck Crane Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Truck Crane Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Pump Concrete Mixer Concrete Mixer Tractor Head Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer
Merk HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO 260 JM HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FM 320 PN HINO FG 235 JJ HINO FG 235 JJ SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY SANY XIMS HINO SANY SANY SANY SANY SANY MITSUBISHI HINO SANY HINO HINO SANY HINO HINO HINO HINO HINO HINO VOLVO SANY HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO
No. Polisi B 9310 TIA B 9308 TIA B 9307 TIA B 9309 TIA B 9311 TIA B 9312 TIA B 9331 TIA B 9332 TIA B 9334 TIA B 9335 TIA B 9336 TIA B 9051 TEA B 9050 TEA B 9048 TEA B 9047 TEA B 9054 TEA B 9052 TEA B 9053 TEA B 9049 TEA B 9471 TDD B 9472 TDD B 9158 TIA B 9175 TIA B 9240 TIA B 9239 TIA B 9238 TIA B 9237 TIA B 9236 TIA B 9235 TIA B 9161 TIA B 9157 TIA B 9211 TIA B 9210 TIA B 9209 TIA B 9196 TIA B 9201 TIA B 9159 TIA B 9160 TIA B 9154 TIA B 9134 TIA B 9241 TIA B 9174 TIA B 9214 TIA B 9213 TIA B 9212 TIA B 9197 TIA B 9219 TIA B 9198 TIA B 9188 TIA B 9152 TIA B 9199 TIA B 9217 TIA B 9208 TIA B 9187 TIA B 9189 TIA B 9220 TIA B 9153 TIA B 9185 TIA B 9200 TIA B 9205 TIA B 9029 TEA B 9216 TIA B 9190 TIA B 9192 TIA B 9218 TIA B 9207 TIA
138
BPKB L-09369669 L-09369670 L-09369700 L-09369701 L-09369702 L-09371309 L-11967059 L-11967060 L-11967061 L-11967062 L-11967063 L-13875458 L-13875457 L-13875455 L-13875454 L-13875453 L-13875411 L-13874326 L-13875456 L-11967065 L-11967064 J-06197289 J-06704765 K-10696707 K-10696752 K-10696751 K-10696729 K-10696728 K-10696727 J-06199965 J-06197288 K-02813575 K-02813488 K-02813487 K-02677995 K-02633602 J-06197290 J-06199964 J-04510846 I-10482221 K-10696708 J-06704728 K-02813543 K-02813557 K-02813556 K-02681991 K-06194647 K-02633726 K-02625856 J-04481745 K-02633664 K-06194645 K-02809807 K-02625855 K-02625857 K-06194648 J-04481770 K-00152208 K-02633601 K-02809805 J-06862852 K-06194644 K-02625858 K-02625898 K-06194646 K-02809803
Pemilik Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA WASKITA
No. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
Nama Aktiva Concrete Mixer Concrete Mixer Tractor Head Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer Concrete Mixer
Merk HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO HINO
No. Polisi B 9204 TIA B 9206 TIA B 9034 TEA B 9391 TIA B 9389 TIA B 9388 TIA B 9387 TIA B 9386 TIA B 9385 TIA B 9384 TIA B 9383 TIA B 9382 TIA B 9381 TIA B 9380 TIA B 9392 TIA B 9402 TIA B 9401 TIA B 9400 TIA B 9398 TIA B 9399 TIA B 9397 TIA B 9394 TIA B 9393 TIA B 9424 TIA B 9425 TIA B 9426 TIA B 9427 TIA B 9428 TIA B 9429 TIA B 9430 TIA B 9431 TIA B 9395 TIA B 9396 TIA B 9407 TIA B 9410 TIA B 9409 TIA B 9408 TIA B 9412 TIA B 9413 TIA B 9411 TIA B 9414 TIA B 9415 TIA B 9416 TIA B 9422 TIA B 9423 TIA
BPKB K-02809806 K-02809804 L-00669528 M-00809804 M-00809802 L-14036829 L-14036828 L-14036827 L-14036826 L-14036825 L-14036824 L-14036823 L-14036822 L-14036821 L-14036820 M-00809803 M-00809813 M-00809812 M-00809811 M-00809809 M-00809810 M-00809808 M-00809805 M-02096018 M-02096019 M-02096020 M-02096021 M-02096022 M-02096023 M-02096024 M-02096025 M-00809806 M-00809807 M-02086077 M-02086080 M-02086079 M-02086078 M-02086101 M-02086102 M-02086081 M-02086103 M-02086104 M-02086105 M-02096016 M-02096017
Pemilik WASKITA WASKITA WASKITA Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan
Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Juni 2016 untuk kendaraan bermotor sebanyak 48 (empat delapan) kendaraan yang masih atas nama WASKITA yang akan dilakukan proses pengurusan balik nama menjadi atas nama Perseroan. 3.
Mesin Dan Alat Berat
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa mesin dan alat berat kecuali atas mesin dan alat berat sebagai berikut: No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
A
CIBITUNG
1.
BP 01
Batching Plant
Detede
BHS 1.25
2.
GS 01
Genset Silent
Cummins
NTA835GA
3.
GC 02
Over Head Crane
Misia
139
No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
4.
RTC 01
Rought Terrain Crane
Tadano
GR 500 EX
5.
RTC 02
Rought Terrain Crane
Kato
SYR 700
6.
MC 01
Mobil Crane 01
XCMG QY 50
QY 50
7.
GC 03
Gantry Crane
Misia
8.
GC 04
Gantry Crane
Stahl
9.
WL 01
Wheel Loader
Liugong CLG 835
CLG 835
10.
Wl 06
Wheel Loader
Liugong CLG 835
CLG 835
11.
RTC 03
Rought Terrain Crane
Tadano
GR 500 EX
12.
GC 05
Gantry Crane
Stahl
13.
GC 06
Gantry Crane
Stahl
14.
GC 07
Gantry Crane
Stahl
15.
GC 08
Gantry Crane
Stahl
16.
GC 09
Gantry Crane
Demag
B
PALEMBANG SOETA
1.
BP 04
Batching Plant
Detede BHS 1,25
BHS 1,25
2.
WL 04
Wheel Loader
XCMG
3.
GS 04
Genset Silent
Perkins-Stamford
LW 300 F 2206C-EL 3TAG2
4.
GC 01
Gantry Crane
5.
GC 02
Gantry Crane
C
PALEMBANG PUSRI
1.
BP 05
Batching Plant
Sicoma
Sicoma 1,5
2.
GS 05
Genset Silent
Perkins-Stamford
2206C-EL 3TAG2
3.
WL 05
Wheel Loader
XCMG
LW 300 F
D
PASURUAN (SIDOARJO)
1.
WL 02
Wheel Loader 02
Liugong CLG 835
CLG 835
2.
WL 03
Wheel Loader 03
Liugong CLG 835
CLG 835
3.
WL
Wheel Loader
SDLG
CLG 835
4.
BP 02
Batching Plant 02
Detede
BHS 1.25
5.
BP 03
Batching Plant 03
Detede
BHS 1.25
6.
BP
Batching Plant
Detede
BHS 2,25
7.
GS 03
Genset 03
Perkins
Silent
8.
GS
Genset
Cummins
Silent
9.
GS 02
Genset 02
Perkins
Open
E
CENGKARENG
1.
BP 09
Batching Plant
Detede
BHS 2,25
2.
WL 09
Wheel Loader
Liugong CLG 835
CLG 835 C
140
No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
Genset (Besar)
Perkins-Stamford
2206C-EL 3TAG2
1.
Air Compressor
Ingersoll Rand
Screw MH45 A/50
2.
Alat Stressing
Power Team
600 mm
3.
Stressing Bed Simultan
4.
Bar Bender
BNC
5.
Bar Cutter
BNC
6.
Air Compressor
August
Screw
Batching Plant
Detede
BHS 2,25 M3
3.
GS 07
F
SADDANG
7.
BP 08
8.
Boiler Set
9.
Concrete Vibrator Int
Mikasa
FC4-01
10.
Truck Mounted Crane
Hino FM 260
Hino FM 260
11.
GC 04
Gantry Crane Double Girder
Stahl /Lin A
T=7, L=22, P=138
12.
GC 05
Gantry Crane Double Girder
Stahl /Lin A
T=7, L=22, P=138
13.
GC 06
Gantry Crane Double Girder
Hyundai/Line B
T=7, L=22, P=137
14.
GC 07
Gantry Crane Double Girder
Hyundai/Line B
T=7, L=22, P=137
15.
GC 08
Gantry Crane Double Girder
Hyundai/Line H
T=7, L=22, P=176
16.
GC 09
Gantry Crane Double Girder
Hyundai/Line H
T=7, L=22, P=176
17.
GC 10
Gantry Crane Double Girder
Hyundai/Line J
18.
GS 06
Genset Silent
Perkins-Stamford
Jembatan Timbang
CAS
T=7, L=11, P=21 2206C-EL 3TAG2 CI - 5200 A
19. 20.
OHC 02
Overhead Crane
KG Crane/ Line SP
T=7, L=30, P=82
21.
OHC 03
Overhead Crane
KG Crane/ Line SP
T=7, L=30, P=82
22.
OHC 04
Overhead Crane
KG Crane/ Line SP
T=7, L=30, P=82
23.
OHC 05
Overhead Crane
KG Crane/ Line SP
T=7, L=30, P=82
24.
OHC 06
Overhead Crane
Sthl /Line non SP
T=7, L=22, P=138
25.
OHC 07
Overhead Crane
Sthl /Line non SP
T=7, L=30, P=138
26.
Spreder Beam
Dia Max 600, P=15
27.
Spreder Beam
Dia Max 600, P=15
Wheel Loader
Liu Gong
32.
Cetakan Girder PCU 2 meja
Tiga Sekawan
33.
Cetakan Girder PCU 1 meja
Tiga Sekawan
34.
Cetakan Girder PCU 1 meja
Tiga Sekawan
CLG 835 W 1/1.2m, H 1.2m, L=24 m W 1/1.2m, H 1.2m, L=27 m H 1.7 m, L = 33 m
35.
Concrete Sheet Pile (CCSP)
Tiga Sekawan
W325, 120m x 2 meja
36.
Concrete Sheet Pile (CCSP)
Sendico
W350, 129 m x 1 meja
37.
Concrete Sheet Pile (CCSP)
Bumentara
W350, 122 m x 1 meja
38.
Concrete Sheet Pile (CCSP)
Bumentara
W400, 122 m
39.
Concrete Sheet Pile (CCSP)
Tiga Sekawan
W400, 122 m
40.
Square Pile variable 30-50
Tiga Sekawan
30 s/d 50 (120 m x 2 Line)
31.
WL 07
141
No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
SPUN PILE Spun Pile Dan Perlengkapannya
41.
Multi Welindo
ENGINE 42.
- Cutting machine
Heiheng
China
43.
- Heading machine
Heiheng
China
44.
- Cage Forming 300 - 600 mm
Heiheng
China
45.
- Cage Forming 600-1200 mm
Heiheng
China
46.
- Concrete Hopper 2,5 m3
Heiheng
China
47
- Concrete Placing 2.5 m3, H 1,5 m
Heiheng
China
48.
- Concrete Placing 2.5 m3, H 1,5 m
Heiheng
China
49.
- Tension jack 300 - 600 mm
Heiheng
China
50.
- Tension Jack 800 Ton
Heiheng
China
51.
- Spining Single 300 -600 mm
Heiheng
China
52.
- Spinning Single Dia 600-1200 mm,
Heiheng
China
53.
- Spinning Double Dia 300-600 mm,
Heiheng
China
MOULDING 54.
- Moulding Dia 300 L = 13.35 m
Heiheng
300 mm
55.
- Moulding Dia 350 L = 15,35 m
Heiheng
350 mm
56.
- Moulding Dia 400 L = 16,35 m
Heiheng
400 mm
57.
- Mouliding Dia 450 L=16,35 m
Heiheng
450 mm
58.
- Moulding Dia 500 x 16.35 m
Heiheng
500 mm
59.
- Moulding Dia 600 x 16,35 m
Heiheng
600 mm
60.
- Moulding Dia 800 x 24,6 m
Heiheng
800 mm
61.
- Moulding Dia 1000 x 243,6 m
Heiheng
1000 mm
TENSION 62.
- Tension Divice Dia 300
Heiheng
300 mm
63.
- Tension Divice Dia 350
Heiheng
350 mm
64.
- Tension Divice Dia 400
Heiheng
400 mm
65.
- Tension dia 450
Heiheng
450 mm
66.
- Tension dia 500
Heiheng
500 mm
67.
- Tension dia 600
Heiheng
600 mm
68.
- Tension dia 800
Heiheng
800 mm
69.
- Tension dia 1000
Heiheng
900 mm
G
CIAWI
1.
BP 07
Batching Plant
Detede
DKXS 2.25
2.
GS 09
Genset Silent
Cummins
2206C-EL 3TAG2
3.
WL 11
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
H
DEPOK ANTASARI
1.
WL 08
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
2.
BP 12
Batching Plant
Detede
BHS 1,25 M3
142
No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
Genset Silent
Perkins-Stamford
1306CE87TAG6
BP 11
Batching Plant
Detede
BHS 2,25 M3
2.
GS 11
Genset Silent
Cumins- Stamford
NT855G2A
3.
WL 10
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
4.
MC 03
Half Crane ( Flatbed Crane)
Mitshubishi
J
PEJAGAN
1.
BP 10
Batching Plant
Sicoma
MAO 4500/3000 SDY HO
2.
GS 12
Genset Silent
Cumins- Stamford
NT855G2A
3.
WL 12
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
4.
BP 06
Batching Plant
Sicoam
MAO 4500/3000 SDY HO
5.
GS 08
Genset Silent
Perkins-Stamford
2206C-EL 3TAG2
6.
WL 13
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
K
STONE CRUSHER PEJAGAN
1.
GS 14
Genset Silent 1
Cumins- Stamford
KTA 19 G4
2.
GS 15
Genset Silent 2
Cumins- Stamford
KTA 19 G4
3.
GS
Genset Silent 3
Cumins- Stamford
KTA 19 G4
4.
SC 01
Stone Crusher
Nakayama
PVN-2M-3
5.
SC 02
Stone Crusher
Golden star
6.
SC
Stone Crusher
Gathor
7.
WL 14
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
8.
WL 16
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
9.
WL 17
Wheel Loader
Liugong
L
STONE CRUSHER RUMPIN
1.
EX 01
Excavator 1
Komatsu
PC 200-8 MO
2.
EX 02
Excavator 2
Komatsu
PC 200-8 MO
3.
ST 03
Stone Crusher
Golden Star
Jaw - Cone
4.
WL 16
Wheel Loader
Liugong
CLG 835 C
5.
Wheel Loader
Liugog
CLG 835
6.
Genset
BHS 2,25 M3 CLG 835 C CLG 835 C
3.
GS 10
I
KARAWACI
1.
M
KARAWANG
1.
BP 14
Batching Plant
Detede
2.
WL 19
Wheel Loader
Liugong
3.
WL 20
Wheel Loader
Liugong
4.
GS 13
Genset Silent
Cumins- Stamford
143
NT855G2A
No.
NKP Baru
Spesifikasi
Nama Alat
Merk
Type
Genset Silent
Cumins- Stamford
NT855G4A
BP 13
Batching Plant
Detede
BHS 2,25 M3
2.
WL 18
Wheel Loader
Hyunday
3.
GS 16
Genset Silent
Cumins- Stamford
4.
CP 01
Truck Concreate Pump
Sany (Volvo)
5.
CP 02
Truck Concreate Pump
Mercy (Scwingh)
5.
GS18
N
BECAKAYU
1.
NT855G4
N. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Perseroan tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun oleh instansi yang berwenang di negara lain. O.
PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun kecuali atas perkara sebagai berikut :
No.
Perkara
1.
Perkara Perdata Nomor : 23 /Pdt.GT/2015/PN.Kwg, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang. Perkara antara Yanto Soejadi (“Penggugat”) melawan Bengky Plaolo (“Tergugat I”), Gino Aryalada (“Tergugat II”), Yulius Lisjadi (“tergugat III”)
Kedudukan Perseroan Turut Tergugat III
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain) Kerugian Material sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
144
Keterangan Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana penggugat merupakan salah satu pemegang saham minoritas PT Kabisat Sanemga yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan di dalam PT Kabisat Sanemga, yang mana menurut penggugat atas tanahtanah yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III yaitu perseroan adalah tanah milik PT Kabisat Sanemga, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut kepada Turut Tergugat III merupakan tanah PT Kabisat Sanemga. Oleh karenanya
No.
Perkara
Kedudukan Perseroan
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)
Keterangan Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya berdasarkan putusan No. 23/PDT.G/2015/PN.Kwg tanggal 8 Januari 2015 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016, ,kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2016.
145
IX.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A. UMUM Perseroan merupakan badan usaha yang telah mendukung pengerjaan pada proyek yang dimiliki oleh WASKITA antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan Kapuk Naga Indah-Jakarta, jembatan Gempol-Pasuruan, jalan tol Porong-Gempol-Pasuruan, normalisasi Kali Pesanggrahan-Jakarta dan drainase Banyu Urip-Surabaya. Melihat besarnya kebutuhan WASKITA akan beton precast dan meningkatnya kebutuhan pasar sehingga WASKITA harus meningkatkan serta kemampuan teknologi yang memadai untuk meningkatkan produksi dan kualitas beton precast, maka WASKITA dalam memenuhi kebutuhan internal dan eksternal mendirikan Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2014. Sejak tanggal 7 Oktober 2014, Perseroan resmi berdiri dan beroperasi sebagai entitas independen untuk dapat mengembangkan bisnis yang khusus menangani beton precast dan ready mix. WASKITA sendiri sebagai induk Perseroan memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani konstruksi mega proyek baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan inovasi yang terus dilakukan, saat ini Perseroan telah melakukan pengembangan lebih dari 15 plant & batching plant di seluruh Indonesia. Reputasi terhadap kualitas Perseroan pun telah mendapatkan apresiasi yang baik dari klien eksternal. Hal ini semakin dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2014. Perseroan terus berekspansi untuk membuka plant beton precast baru dan melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi baik di Indonesia maupun internasional. Perseroan bertekad untuk terus maju dengan memberikan produk bermutu serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Kapasitas produksi plant Perseroan adalah sebagai berikut: URAIAN Kapasitas Normal (ton/tahun) Plant Jabodetabek (Cibitung) Plant Jawa Barat (Sadang) Plant Karawang Plant Kalijati Plant Jawa Timur (Sidoarjo) Plant Sumatera Selatan (Palembang) Plant Bojonegara Plant Subang Plant Bali (Benoa) Total Kapasitas Normal Kapasitas Terpakai Plant Jabodetabek (Cibitung) Plant Jawa Barat (Sadang) Plant Karawang Plant Kalijati Plant Jawa Timur (Sidoarjo) Plant Sumatera Selatan (Palembang) Plant Bojonegara Plant Subang Plant Bali (Benoa) Total Kapasitas Terpakai Utilisasi (%)
2013*
31 Desember 2014*
2015
125.000 200.000 125.000 100.000 66.000 616.000
275.000 300.000 125.000 100.000 800.000
350.000 375.000 400.000 250.000 325.000 100.000 1.800.000
96.841 12.305
309.178 130.017
405.950 288.144 396.431 39.188
16.621
24.005
32.787
47.533 173.300 28,13
463.200 57,90
1.162.500 64,58
30 April 2016 350.000 375.000 400.000 250.000 325.000 100.000 200.000 300.000 2.300.000 61.671 34.941 149.361 46.776 46.325 35.620 40.072 414.767 54,1
*) Merupakan data pada saat Perseroan masih sebagai Divisi pada WASKITA Catatan: -
Kapasitas Normal adalah kemampuan normal plant untuk memproduksi beton precast. Kapasitas Terpakai adalah kapasitas riil yang dilakukan plant pada periode tertentu untuk memenuhi pesanan pelanggan yang sudah berkontrak.
146
Tabel berikut menjelaskan lokasi kantor Perseroan: No 1.
Kantor Kantor Pusat Perseroan
2.
Kantor Area Penjualan 1
3.
Kantor Area Penjualan 2
4.
Kantor Area Penjualan 3
5.
Kantor Area Penjualan 4
Lokasi Gedung Teraskita, Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340 Kantor Plant Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel Gedung Graha Dirgantara Lt.2 Jl. Protokol Halim Perdanakusuma No.8, Jakarta Timur, DKI Jakarta Jl. Ringroad Utara, Mancasan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta Plant Prambon, Sidoarjo Jl. Sunandar Priyosudarmo, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Telp +62 21 2289 2999, 29838020
Fax +62 21 2983 8025
+62 711 376 385
+62 711 311 226
+62 21 2983 8020, 2983 8023
+62 21 2983 8025
+62 852 1536 1538
-
+62 318 970 118
+62 318 970 118
Plant Perseroan Perseroan saat ini mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (plant) precast, 20 (dua puluh) pabrik ready mix/ batching plant (“BP”) dan 2 (dua) stone crusher (quarry) yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan, yaitu: No
Pabrik (Plant) Precast
1.
Plant Cibitung
2. 3.
Plant Sadang Plant Karawang
4. 5.
Plant Kalijati Plant Sidoarjo
6.
Plant Palembang
7.
Plant Bojonegara
8.
Plant Subang
Lokasi
Luasan
Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530 Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Jl. Soekarno Hatta No. 98, Kel. Palang Kelapa, Kec. Alangalang Lebar, Kota Palembang 30153 Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara, Serang, Banten Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat
± 11,0 Ha
Kapasitas Normal (Ton/ Tahun) 350.000
± 8,7 Ha ± 13,5 Ha
375.000 400.000
± 5,3 Ha ± 6,0 Ha
250.000 325.000
± 4,0 Ha
100.000
± 7,0 Ha
200.000
± 8,0 Ha
300.000
No
Batching Plant
Lokasi
Luas Tanah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
T3 Cengkareng Desari Karawaci Becakayu 1 Becakayu 2/ Cakung Pejagan 1 (PPTR) Pejagan 2 (PPTR) Balamoa (PPTR 4) Bocimi Masaran (Soker) Banaran (Soker) Lampung Medan Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) Darmo Balerejo Soekarno Hatta Jatikarya Grudo Ngawi Jakabaring Kuala Tanjung
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Lampung Sumatera Utara
0,8 Ha 0,7 Ha 1,0 Ha 1,0 Ha 1,0 Ha 2,3 Ha 0,8 Ha 1,2 Ha 0,7 Ha 1,1 Ha 1,3 Ha 1,0 Ha 0,6 Ha
Kapasitas Normal (m3/jam) 60 35 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Jawa Timur Jawa Timur Palembang Palembang Jawa Timur Palembang Sumatera Utara
0,6 Ha 1,1 Ha 1,1 Ha 1,0 Ha 1,5 Ha 2,4 Ha 3,4 Ha
35 35 60 60 35 60 60
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
147
No 1. 2.
Stone Crusher (Quarry) Kebonkromo Rumpin
Lokasi
Unit
Jawa Tengah Jawa Barat
2 2
Kapasitas (Ton/ Jam/ Unit) 90 100
B. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN Pada tanggal 30 April 2016, Perseroan mengoperasikan 27 (dua puluh tujuh) plant yang terdiri dari 8 (delapan) pabrik (plant) precast dan 19 (sembilan belas) pabrik ready mix / batching plant, dan 2 (dua) stone crusher (quarry) yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membangun 1 (satu) batching plant baru sehingga jumlah batching plant yang dioperasikan adalah sebanyak 20 (dua puluh) batching plant. Plant adalah suatu lokasi dimana terdapat alat-alat untuk memproduksi beton untuk kemudian dicetak menjadi produk precast (beton pracetak) seperti tiang pancang, balok jembatan, yang kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Plant bersifat permanen/tidak bisa dipindah-pindah, dikarenakan kebutuhan area yang luas (minimal 3 hektar) dan penginstalasian peralatan-peralatan dan mesin-mesin produksi beton precast. Batching Plant adalah suatu lokasi dimana terdapat alat-alat untuk memproduksi dan mendistribusikan kepada pelanggan produk beton segar saja (ready mix). Batching plant bersifat temporer karena mengikuti lokasi proyek-proyek yang ditangani oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk terus berekspansi dengan membuka plant-plant baru untuk memenuhi potensi pasar beton precast dan ready mix di Indonesia. Dengan rencana jangka panjang yang terarah dan didukung oleh portfolio proyek di lokasi-lokasi yang strategis, Perseroan memiliki potensi yang besar untuk menjadi perusahaan beton terkemuka di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan terfokus pada 2 (dua) aktivitas utama yaitu produksi beton precast dan ready mix. Beton precast merupakan beton precast yang dibuat dan dicetak dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisiensi waktu. Sementara itu ready mix concrete adalah cor beton curah siap pakai atau instan yang diproduksi di pabrik olahan / batching plant. Ready mix banyak digunakan dalam proyek – proyek berskala menengah ke atas karena ketepatan campuran dan waktu pengaplikasian yang lebih hemat dibandingkan dengan pengecoran secara manual. Pada tahun 2015, lini bisnis precast berkontribusi sebesar Rp2,17 triliun atau setara dengan 82,13% terhadap total pendapatan Perseroan. Gambar 1. Fasilitas Produksi Precast
Gambar 2. Fasilitas Ready mix
Sumber : Perseroan
148
Produk Perseroan Beberapa produk Perseroan diantaranya: PC Girder
PC-U Girder
PC-T Girder
PC-I Girder
Box Girder PC Piles
Spun Pile
Square Pile Retaining Wall
Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)
Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)
Diaphragm Wall
Slab Product
Full Slab
Half Slab
149
Voided Slab
Deck Slab Drainage Product
U-Ditch
Box Culvert
L-Gutter
U-Ditch Cover
U-Gutter
Produk Lain
Pile Cap Dermaga
Balok Dermaga
Moveable Concrete Barrier (MCB)
Pengembangan Produk Baru (Sedang Berjalan)
Bantalan Jalan Rel
Tiang Listrik
150
Konstruksi Sarang Laba-laba
Panel Gedung Precast
Reinforced Concrete Pipe (RCP)
Sumber : Perseroan Beberapa Proyek Besar dan Memiliki Nilai Strategis Bagi Perseroan tahun 2016
Proyek Pengaman Pantai Jakarta (Giant Sea Wall) Proyek JUFMP (JEDI 7)
DKI Jakarta
Produk Yang Dikerjakan Spun Pile
Jawa Barat
Square Pile
Banten
Ready mix
Jawa Barat
Ready mix
Jawa Barat
9.
Proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Soetta Proyek aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soekarno Hatta 1 Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Paket 1 dan Paket 2 Proyek Jalan Tol ManadoBitung Proyek Jalur Kereta Api Bandara Soetta Proyek Rusun Kemayoran Proyek Jalan Tol PejaganPemalang
10.
Proyek Light Rail Transit (LRT)
Sumatera Selatan
Proyek Jalan Tol Semarang Batang Proyek Jalan Tol Kayu Agung Proyek Saluran Penghubung DKI Jakarta Proyek NCICD Aliran Barat Timur
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11. 12. 13. 14.
Nama Proyek
Lokasi
Customer
Jangka Waktu Proyek
WASKITA - ADHI KSO Waskita - Basuki Joint Operation KAWAHAPEJAYAINDONESIA KSO WIKA-WASKITA KSO
11/03/2016 – 11/09/2016
CCSP dan Ready mix
Waskita - PP - HK KSO
03/11/2014 – 30/12/2016
Manado
PCI Girder
Internal
28/03/2016 – 15/12/2016
Banten
Spun Pile
Internal
18/12/2015 – 30/12/2016
DKI Jakarta Jawa Tengah
Internal Internal
01/03/2016 – 01/10/2017 01/11/2014 – 31/12/2017
Internal
18/12/2015 – 16/03/2017
Jawa Tengah Sumatera Selatan DKI Jakarta
Ready mix PCI Girder, Spun Pile, Ready mix PCI Girder, Spun Pile, Ready mix Precast dan Ready mix Precast dan Ready mix CCSP
WASKITA
2016 - 2017
WASKITA
2016 - 2017
PU DKI
24/06/2016 – 15/12/2016
DKI Jakarta
Spun Pile
PU DKI
2016 - 2017
06/10/2015 – 31/05/2016 01/11/2014 – 30/04/2016 10/04/2015 – 31/12/2016
Beberapa Proyek Besar dan Memiliki Nilai Strategis Bagi Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Proyek Proyek Jalan Tol Benoa Proyek Underpass Simpang Patal Pusri Proyek Jalan Tol Becakayu Proyek Golf Island Proyek Jalan Tol Solo Kertosono Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan
Lokasi Bali Sumatera Selatan DKI Jakarta DKI Jakarta Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Barat
151
Tahun 2013 2013 2014 2014 2014,2015 2014, 2015 2014,2015
No. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Nama Proyek Proyek Jalan Tol MKTT Proyek Superblok K2 Park Tangerang Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Proyek Dermaga Kuala Tanjung Proyek Jalan Tol Depok-Antasari Proyek Light Rail Transit (LRT) Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Proyek Jalur Kereta Api Bandara Soetta Proyek Jalan Tol Bocimi Proyek Pengaman Pantai Jakarta (Giant Sea Wall) Proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Soetta Proyek Jalan Tol Manado-Bitung Proyek Aksesibilitas & Ducting Bandara Soetta Proyek JUFMP (JEDI 7) Proyek Jalan Tol Semarang Batang Proyek Jalan Tol Kayu Agung Proyek Saluran Penghubung DKI Jakarta Proyek NCICD Aliran Barat Timur
Lokasi Sumatera Utara Jakarta DKI Jakarta Sumatera Utara Jawa Barat Sumatera Selatan Jawa Tengah Banten Jawa Barat DKI Jakarta Banten Manado Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan DKI Jakarta DKI Jakarta
Manajemen Proses Perseroan
152
Tahun 2015 2015 2015 2015 2014,2016 2015,2016 2015,2016 2015,2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Marketing & Penjualan
Informasi Pasar Internal / External
Permintaan Kebutuhan Precast / Readymix
Y
Proses Profiling Prospek - Detail Kebutuhan
Design Produk & Mutu
Pengembangan Usaha
Review Profiling Prospek
Review Gambar Design / Spesifikasi Khusus
Survei Lokasi 1. Kondisi Lingkungan 2. Potensi Resource 3. Jarak
New Product / Spesifikasi Khusus
Proses Validasi - Bonafiditas - Uraian Singkat Kebutuhan
Tindak Lanjut
Produksi & Procurement
Y
Dokumen Survei Profiling Prospek
Perhitungan Harga Penawaran
T
T
1. Metode Kerja / Teknis 2. Standard Mutu 3. Design Moulding
Proses Perhitungan Kapasitas 1. Produksi & Material 2. Man Power & Penyiapan Moulding
Dashboard
Dokumen 1. Kapasitas 2. Harga Pokok Prod. 3. Schedule 4. Lokasi Produksi
Dokumen Profiling Prospek Lengkap
Dokumen Penawaran
Bisnis proses Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) proses utama, yaitu proses pemasaran dan proses produksi. 1.
Proses Pemasaran Menerima informasi adanya kebutuhan permintaan dari pelanggan melalui surat permintaan barang seperti quotation, telp dan email dari calon pelanggan atau mendapatkan potensi prospek order secara pro aktif dengan menghubungi calon pelanggan baik melalui surat dan kunjungan ke calon pelanggan. Melakukan tinjauan terhadap kebutuhan permintaan dari pelanggan seperti jenis barang, jenis pelanggan, schedule, produk, volume, lokasi pengiriman, delivery date dan sistem pembayaran. Memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis produk yang diminta. Proses pemastian permintaan dilihat dari : Gambar (Precast) Schedule Spesifikasi Gambar Volume Lokasi Pengiriman Delivery Date Sistem Pembayaran Surat permintaan barang dari calon pelanggan Dokumen Tender (apabila menggunakan proses lelang) Jika kelengkapan permintaan tidak lengkap maka dilakukan konfirmasi ulang ke pelanggan baik eksternal maupun internal.
153
Melakukan peninjauan & evaluasi pesanan dengan yang ditinjau dari kriteria : Kapasitas Produksi Kapasitas Man Power Kondisi Material saat ini Kemampuan Teknis (Metode Kerja) / Evaluasi Teknis Bonafiditas Pelanggan Kesiapan Moulding (Cetakan) – Design ( D&P ) / Fisik Apabila hasil tinjauan order tidak memenuhi, selanjutnya diinformasikan ke pelanggan. (yang memutuskan berdasarkan kriteria diatas adalah Manajer Pemasaran, Direktur Teknik & Operasi dan Direktur Utama) Apabila hasil tinjauan order memenuhi, maka selanjutnya memutuskan sifat order apakah kontrak atau retail kemudian dilakukan proses perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) oleh Bagian Anggaran sebagai dasar untuk pengajuan harga ke pelanggan. Perhitungan HPP Perhitungan HPP Produk akan disesuaikan dengan karakteristik dari order, dengan kategori : Spesifikasi sudah jelas Desain belum ditetapkan oleh pelanggan Mempertimbangkan value engineering Pembuatan Job Mix berdasarkan mutu beton yang disyaratkan Penetapan margin Berdasarkan penawaran harga kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan pelanggan. Proses klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap HPP, merevisi HPP dan melakukan negosiasi ulang. Purchase Order & Perjanjian Kontrak Hasil kesepakatan negosiasi diproses dan dituangkan dalam purchase order (untuk kriteria pembelian bersifat retail) dan kontrak (untuk kriteria pembelian bersifat kontrak) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kriteria kontrak terdiri dari : Perencanaan pembuatan Mock-Up khusus untuk produksi non standar Mengakomodasi bentuk produk yang customize maupun yang standar Serah terima dokumen kontrak ke pelanggan dan Bagian Produksi. 2.
Bagian Produksi Serah terima dokumen kontrak a. Purchase Order dan perjanjian kontrak selanjutnya diserahkan ke Bagian Produksi Precast/Ready mix dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD) dari bagian Pemasaran sebagai dasar penerbitan Perintah Mengerjakan Order (PMO) ke Plant / Batching Plant yang akan memproduksi order tersebut. BASTD tersebut terdiri dari : Purchase Order (PO) / Surat Pesanan Material (SPM) / Kontrak Gambar Metode Kerja (jika ada) Spesifikasi Schedule HPP Jika dokumen atau kriteria diatas tidak lengkap, Bagian Produksi akan menunda proses penerbitan PMO atau mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Pemasaran untuk dilengkapi.
154
Perencanaan Produksi
Bagian Produksi membuat perencanaan produksi berdasarkan masukan dari data harian dan mingguan dari Plant / Batching Plant.
Melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah material
yang tersedia, jumlah waktu kerja yang tersedia, jumlah hasil (quantity) produksi yang sedang berjalan, kesiapan alat, tipe produk dan jumlah ketidaksesuaian produk yang diinformasikan dari Plant/Batching Plant. Apabila dari hasil verifikasi kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan permintaan order baru dan progress produksi yang berjalan maka harus dilakukan peninjauan perencanaan produksi kembali.
Menetapkan perencanaan produksi dan Plant / Batching Plant yang akan memproduksi oleh Manager Produksi dengan membuat PMO
Mendistribusikan perencanaan produksi yang telah disahkan dan PMO ke Plant / Batching Plant yang akan memproduksi.
C.
KEGIATAN PRODUKSI
Dalam melaksanakan proses produksi precast dan ready mix,Perseroan membagi proses produksi ke tahaptahap berikut: Perancangan & Pengendalian Produksi Plant
Perencanaan & Evaluasi Produksi 1 Vendor / Subcont
Maintenance
Produksi Ready Mix 2 Stone Crusher 4
Jumlah Produksi
Produksi Precast 3
Pembelian (KP / UB/ US)
Incoming & Finished Goods Warehouse 5
Pengiriman 6
Kalibrasi 8
Perawatan Moulding 9
Supplier
Quality Control Material 7
Pembelian (Kantor Pusat)
155
Keuangan (invoice)
Alur Proses Produksi Beton Precast Putar (PC Spun Pile Concrete) Proses dan Urutan Kerja
3
2
1
Persiapan Cetakan
Perakitan/ Pemasangan Tulang dan Assesoris
6
5
4
Penarikan Besi Prategang
Pemadatan Beton Dengan Mesin Spinning
8
7
Pengeluaran Produk Beton
Pengecoran Beton dan Penutupan Cetakan
Penumpukan Produk
156
Perawatan Beton Dengan Uap
'=J9*,9E656*,9EWJL6<*V5DEG*!('+#)%&)EG^,JDC9*3!1&B&;.(8'(K* !(6-"-)*%#)7('&%#)8"(9%
=
<
;
!"#$%&'(%#)*%#)!"+,"(-./%#)0"&%1%#
!"(%1.&%#)2'3%#$%#4)5"36#$-6#$%#
4
3
!"#$"%&'(#)*(#)!"+(*(,(#)-",&#
>
!"+%-%#$%#)2'3%#$%#)*%#)%&%')5"36#$-6#$%#
5
6
!"'(.(,(#)!'&*/0)-",&#
!"+1/0((#)2",(0(#
1
!"#$#%$#$#&!'()*+&,$)-&
./'"00-#%
'=J9*,9E656*,9EWJL6<*7'#85&C.:&& & 5+;6"6)3&#)<+8*&#):"+=&
A
!"#$%&'(&#)!&*"+%&, )-."/"#)0)1%+2)133%*%4"2)5&6%+2).',%*7
B
C
!",&(8(&#)9"6):&3&+) 1%+)!&*"+%&,)-5&6%+)0).',%*7
!"/&68(&#)!&*"+%&,)(")>&,&/)?;,@%#
157
!"+%-%#$%#):.#*.#$)0"&%1%#
!"#(#*((#)!'&*/0
7
6
!"#$%&%$'()"'0$+1&/$'(!$."/*$#( 2*(3$#$+()$'+*4"/
!"#$%&%$'()"'*+,$'-$'(!$."/*$#
9
8
!"#$%&%$'()"'&$'-$'(!$."/*$#( %"(3$#$+(5/&0%(!*4"/
:
!"#$"%"&'#()*+,-(.'#( !",/+'%'#(0"#.'(123
4"*'5+5'#(!"#$363,'#(5"(!678"5
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
8#
'<9* "#$%0'$'2'(! '5$! %#-'1'5! -'/'(! -'(1*('(@! %#%*'5! .#(1'(! +#(11*(''((0'! /'$*%! )#)#(*/5! %0'$'2! )#(*$*2!"#$%0'$'2'(!C)*)!?'/'(!?'(1*('(!.5!:(.&(#%5'!U"C?:>JQSHW@!'(2'$'!3'5(R! • 75$!/'$*%!-#$%5/! • ;5.',!)#(1'(.*(1!3*)+*$@!)5(0',@!.'(!-#(.'!2#$'+*(1!3'5((0'!0'(1!.'+'2!.535/'2!%#\'$'!L5%*'3! • ;5.',!-&3#/!)#(1'(.*(1!-#(.'>-#(.'!2#$%*%+#(%5!3#-5/!.'$5!H!1$')!_!352#$! • ;5.',!)#(1'(.*(1!1'$')>1'$')!0'(1!.'+'2!3'$*2!.'(!.'+'2!)#$*%',!-#2&(!U'%')>'%')@!i'2!8"3%/,$! .'(!%#-'1'5(0'W!3#-5/!.'$5!JM!1$')!_!352#$D!9'(.*(1'(!,3&$5.'!25.',!3#-5/!.'$5!MII!+D+D)D!.'(!%#(0'T'! %*3P'2!25.',!3#-5/!.'$5!JIII!+D+D)D!%#-'1'5!8GX! • 8#)*'!'5$!0'(1!)*2*(0'!)#$'1*,'(!/'$*%!.5'('35%'!%#\'$'!,5)5'!.'(!.5#L'3*'%5! ! ! 158
c.
Pasir (Agregat Halus) Material pasir untuk kebutuhan produksi ready mix dan precast Perseroan diambil dari beberapa wilayah, yaitu di daerah Galunggung (Jawa Barat), Cimalaka (Jawa Barat), dan Pulau Bangka (Belitung). Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butir lebih kecil dari 4,75mm (ASTM C 125 – 06). Persyaratan mengenai proporsi agregat dengan gradasi ideal yang direkomendasikan terdapat dalam standar ASTM C 33/ 03 “Standard Specification for Concrete Aggregates”. Diameter Saringan 9,5 mm 4,75 mm 2,36 mm 1,18 mm 600 µm 300 µm 150 µm
d.
Persen Lolos (%) 100 95-100 80-100 50-85 25-60 5-30 0-10
Gradasi Ideal (%) 100,0 97,5 90,0 67,5 42,5 17,5 5,0
Split (Agregat Kasar) Agregat kasar (kerikil, batu pecah, atau pecahan dari blast furnance) menurut ASTM C 33 – 03 dan ASTM C 125 – 06, agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butir lebih besar dari 4,75 mm. Ketentuan mengenai agregat kasar antara lain: Harus terdiri dari butir – butir yang keras dan tidak berpori Butir – butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruhpengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan Tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, seperti zat-zat yang relatit alkali Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%, jika melebih harus dicuci Material split untuk kebutuhan ready mix dan precast Perseroan diambil dari beberapa daerah yaitu Rumpin di Bogor, Purwakarta dan Bandung di Jawa Barat.
e.
Bahan Aditif (Admixture) Admixture atau bahan tambah yang didefinisikan dalam Standard Definitions of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates (ASTM C.125-1995:61) dan dalam Cement and Concrete Terminology (ACI SP-19) adalah sebagai material selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah yang digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton bertujuan untuk mempermudah pengerjaan, mempercepat pengerasan, menambah kuat tekan, atau penghematan energi. Beberapa jenis bahan aditif yang digunakan adalah: Air-entraining admixture: digunakan untuk meningkatkan tahanan beton terhadap efek beku dan cair serta memperbaiki ketahanan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh garam Accelerating admixture: digunakan untuk mempercepat kekuatan beton Retarding admixture: digunakan untuk memperlambat pengerasan beton dan menghambat kenaikan temperature Superplasticizer: digunakan untuk mengurangi kandungan air didalam beton dan meningkatkan nilai slump dari beton Waterproofing material: digunakan untuk memperlambat penetrasi air ke dalam beton yang berpori
Perseroan tidak bergantung pada satu supplier tertentu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Perseroan berupaya untuk menghindari ketergantungan dengan bahan baku utama yaitu besi, semen dan material alam, melalui pengadaan rekanan lebih dari satu pihak. Perseroan menganut kebijakan penyediaan stok bahan baku minimum yang harus tersedia disetiap plant yang dimiliki. Penyimpanan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas produksi dan kapasitas supplier yang mengacu pada permintaan produk yang akan diproduksi. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi risiko yang berpotensi terjadi atas peningkatan biaya penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan.
159
Bahan baku berupa material alam (pasir dan batu pecah) mempunyai sifat musiman. Saat musim panas/kering, bahan baku tersebut akan banyak/melimpah dan mudah dipasok, begitu juga sebaliknya. D. PEMASARAN DAN PENJUALAN Proses Bisnis Dalam melakukan pemasaran dan penjualan barang, Perseroan menerapkan proses bisnis sebagai berikut: Pelanggan
Penanganan Keluhan & Kepuasan Pelanggan 5 Penanganan Order 1
Strategi Pemasaran 4
Pemasaran & Penjualan 3
Tinjauan Order 2
Desain & Pengembangan
Perencanaan & Pengendalian Produksi (Plant / Batching Plant)
Produksi
160
Perencanaan Bisnis (RKAP, RJPP)
Prosedur Pemasaran dan Penjualan
Identifikasi potensial pasar atau Pelanggan 1
Identifikasi potensial produk-produk yang akan dibuat dan dipasarkan 2
Membuat Sales & Marketing Program 3
Implementasi Sales & Marketing produk 4
Merencanakan jenis-jenis promosi yang akan digunakan
Menyiapkan materi
Menetapkan jenis-jenis alat promosi yang digunakan
Melakukan promosi dengan menggunakan media promosi yang ditetapkan
Melakukan evaluasi & efektivitas terhadap media promosi yang digunakan dengan mempertimbangkan segmen pasar yang dituju & biaya yang digunakan
161
Prosedur Strategi Pemasaran
Menerima target yang diberikan oleh korporasi yang dituangkan dalam RKAP 1
Menganalisa target pasar & nilai kontraknya yang mengacu terhadap RKAP 2
Menetapkan target tersebut sesuai dengan Potensi Pasar Internal & Eksternal 3
Mendistribusikan ke pihak terkait yang berhubungan dengan Target Penjualan (nilai kontrak) 4
Monitoring target Sales dan dianalisa 5 Wilayah Penjualan Dan Kantor Representatif Berikut merupakan wilayah penjualan Perseroan: No 1. 2. 3.
Wilayah Penjualan Area I Area II Area III
Kedudukan Kantor Palembang Jakarta DI Yogyakarta
4.
Area IV
Jawa Timur
162
Daerah Operasi Seluruh Sumatera DKI, Jawa Barat, dan Banten Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan seluruh Kalimantan Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT
Rincian penjualan Perseroan per jenis produk selama periode 2014 – 2015 adalah sebagai berikut : (dalam juta Rupiah) 2.500.000
Rincian Penjualan per Produk 1.992.582
2.000.000
1.500.000
Precast 1.000.000
Readymix
759.797
500.000
651.738
264.805
0
2014
2015
Dalam mendistribusikan produknya (precast) ke pelanggan, Perseroan menggunakan armada trailer untuk jalur darat, dan kapal tongkang untuk jalur laut. Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga (transporter) untuk keperluan distribusi produk ke konsumen dalam suatu periode sesuai dengan kontrak Perseroan dan perusahaan transporter. Kontrak ekspedisi tersebut berdasarkan pada volume pengiriman yang telah disetujui. Adapun kontrak pengiriman produk Perseroan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut bersifat kontrak putus. Pelanggan utama Perseroan adalah grup WASKITA. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi grup Perseroan untuk menciptakan vertical integration dan sinergi antar lini bisnis sehingga dapat menciptakan efisiensi operasi. Tingkat ketergantungan Perseroan pada grup WASKITA saat ini masih relatif tinggi. Namun kedepannya, Perseroan akan meningkatkan diversifikasi portfolio pelanggan eksternal. Walaupun demikian, WASKITA selalu memastikan bahwa produk-produk yang dipasok sesuai dengan standar kualitas yang tinggi, memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki harga yang kompetitif. Hal tersebut menjadi acuan bagi Perseroan untuk selalu mempertahankan pelanggan-pelanggannya baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kualitas produk beton precast dan ready mix dan menyelesaikan produksi dan memenuhi pengiriman dengan tepat waktu. Kontrak penjualan No.
Masa Kontrak
1.
10-Des-14
-
10-Des-17
2
12-Sep-15
-
31-Des-16
3
12-Sep-15
-
31-Des-16
4
12-Sep-15
-
31-Des-16
5
12-Sep-15
-
31-Des-16
Nama Pekerjaan Tol Bekasi - Cawang Kampung Melayu (Becakayu) Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250 Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA
163
Produk
Nilai Kontrak (exc. Ppn)
Precast & Readymix
3.045.930.766.990
Precast & Readymix
170.959.806.111
Precast & Readymix
213.578.345.324
PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
Precast & Readymix
220.116.061.470
PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
Precast & Readymix
100.267.886.854
PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
Pemberi Kerja PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
No.
Masa Kontrak
Nama Pekerjaan
Produk
Nilai Kontrak (exc. Ppn)
Pemberi Kerja
Precast & Readymix
220.496.680.602
PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
Precast & Readymix
207.527.794.936
Precast & Readymix
200.491.724.859
Precast & Readymix
368.054.096.042
90+250 Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050 Tol Pejagan Pemalang (PPTR) Seksi III Tol Pejagan Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD I) Tol Pejagan Pemalang (PPTR) Seksi IV
6
12-Sep-15
-
31-Des-16
7
21-Des-15
-
31-Des-17
8
19-Feb-16
-
31-Des-17
9
25-Feb-16
-
31-Des-17
10
29-Sep-15
-
28-Sep-16
Tol Cimanggis Cibitung Sek. IA
Precast & Readymix
368.537.696.869
11
30-Mar-15
-
16-Mar-17
Light Rail Transit (LRT) Palembang
Readymix
326.133.557.000
12
29-Jun-16
-
29-Jun-18
Tol Cimanggis Cibitung Sek. II
Precast & Readymix
2.230.241.128.634
PT. Waskita Karya (Infrastruktur) PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra) PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra) PT. Cimanggis Cibitung Tollways PT. Waskita Karya (Div II. Gedung) PT. Cimanggis Cibitung Tollways
Dengan hal ini, Perseroan bukan hanya menjadi salah satu produsen beton terbesar (dengan kapasitas produksi mencapai 2.3 juta ton untuk precast per April 2016), tetapi juga menjadi pemain yang kompetitif di pasar beton Indonesia. Ditambahkan dengan pengalaman/ keterlibatan Perseroan dalam mega proyek, Perseroan dapat menciptakan economies of scale dalam produksi beton. Hal tersebut diperkirakan dapat membantu Perseroan dalam meningkatkan tingkat persaingan dan menambahkan portfolio pelanggan di pasar beton Indonesia. Pertumbuhan pelanggan sejak berdirinya Perseroan
Pertumbuhan pelanggan Perseroan tumbuh pesat sejak berdirinya pada Oktober 2014. Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh pelanggan sebanyak 107 pihak, sedangkan sampai dengan bulan Juni 2016, Perseroan telah memperoleh pelanggan baru sebanyak 41 pihak.
164
E.
KEUNGGULAN KOMPETITIF
Perseroan sebagai anak perusahaan WASKITA memiliki berbagai keunggulan untuk keberlangsungan usaha baik secara stand alone maupun group melalui sinergi dengan WASKITA Group dan Pemerintah Republik Indonesia. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseoran di antaranya adalah:
Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah Industri konstruksi dan infrastruktur diprediksi akan meningkat pesat setiap tahunnya dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada sektor transportasi dan infrastruktur dan ini akan berimbas baik terhadap industri beton precast dan ready mix. Perseroan berada di posisi yang sangat baik karena memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang diprioritaskan oleh berbagai pihak sebagai pemasok beton precast untuk proyek-proyek bernilai tinggi.
Pasar captive yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti Grup Pasar captive tercipta dari sejumlah proyek berskala besar yang telah diperoleh oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, disertai dengan beberapa potensi proyek di masa depan. Pertumbuhan bisnis Perseroan saat ini didukung oleh beberapa proyek berskala besar yang disalurkan oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, terutama proyek jalan tol WTR. Saat ini, Perseroan mempunyai 15 kontrak proyek jalan tol dan telah mengidentifikasi 10 potensi proyek jalan tol dalam jangka menengah melalui induk perusahaan, dimana 5 proyek dari total keseluruhan proyek-proyek jalan tol tersebut merupakan ruas jalan tol prioritas pemerintah. Dengan lebih mengoptimalisasi lagi sinergi antar grup dan memanfaatkan adanya potensi absolute mandate dari proyek-proyek yang bernilai tinggi, Perseroan akan mampu meningkatkan lagi pendapatan yang akan diterima kedepannya.
Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari proyek jalan tol Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Perseroan dapat membukukan pendapatan sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2015, naik pesat sebesar 158,1% dari tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp334,4 miliar di tahun 2015, meningkat sebesar 138,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh berkembangnya usaha Perseroan baik dalam bidang penjualan beton precast dan ready mix. Kedepannya, pertumbuhan pendapatan dan laba akan didukung oleh proyekproyek jalan tol yang akan dikerjakan oleh Perseroan.
Jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia Per 31 Mei 2016, Perseroan memiliki 8 pabrik precast dan 20 batching plant ready mix yang terletak secara strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan. Perseroan memiliki wilayah pemasaran dan jaringan informasi yang tersebar luas dan mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, memberikan kemampuan untuk menangkap peluang bisnis di berbagai daerah.
Reputasi yang baik dan track record yang terbukti Reputasi yang baik tercipta dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan menjalin kepercayaan pelanggan. Perseroan memiliki kemampuan untuk memasok precast dan ready mix untuk berbagai kebutuhan dan jenis proyek, mulai dari jalan tol, apartemen, jembatan, irigasi dan normalisasi kali. Beberapa proyek-proyek landmark yang telah dikerjakan oleh Perseroan adalah Jalan Tol Bekasi-CawangKampung Melayu, Giant Sea Wall Teluk Jakarta dan Light Rail Transit (LRT) Palembang.
Tawaran produk yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah Perseroan menjunjung tinggi kualitas produk, terbukti oleh peraihan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang berstandar internasional. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar, serta produk-produk customised yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
165
F.
Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki pengalaman komprehensif di industri terkait Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, didukung oleh karyawan yang kompeten dan berdedikasi, menghasilkan tim yang handal, profesional dan dapat selalu diandalkan dalam penyelesaian setiap proyek dengan tepat waktu. Seluruh karyawan Perseroan telah melewati proses rekrutmen yang ketat dan mendapatkan program pengembangan dan pelatihan yang komprehensif dan kompetitif. STRATEGI PERSEROAN
Dalam upaya untuk mengoptimalisasi posisi bisnis dan kinerja Perseroan, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut: 1.
Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung;
2.
Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi;
3.
Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun;
4.
Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan marjin yang lebih tinggi;
5.
Penurunan harga pokok penjualan melalui akuisisi quarry sebagai tempat menghasilkan bahan baku aggregate dan akuisisi truck mixer;
6.
Mendayagunakan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasi agar dapat menekan harga pokok pendapatan;
7.
Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan;
8.
Menjaga konsistensi kualitas produk dan penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem quality control yang komprehensif;
9.
Menyempurnakan strategi pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran;
10. Melakukan penyempurnaan supply chain perusahaan agar pasokan bahan baku selalu terjamin dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan; 11. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui investasi dalam program-program pelatihan dan sistem rekrutmen yang kompetitif. G. PERSAINGAN USAHA Perubahan yang terjadi memberikan dampak kepada tingkat persaingan sehingga membuat pesaing menjadi lebih kuat (winner), lebih lemah atau bahkan keluar dari persaingan (loser), dan berpotensi menghasilkan pemain-pemain baru (emerging). Seluruh kompetitor akan menjadi value supplier dalam industri. Analisis kompetitor Perseroan hanya akan berfokus pada produk precast gedung dan jembatan yang nilainya mencapai 70% dari pendapatan tahunan dibandingkan dengan jenis produk lainnya.
166
Kompetisi yang terjadi dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggan produk beton precast dalam menentukan pembelian, antara lain adalah mutu beton, harga, ketepatan waktu produksi dan pengiriman, pelayanan prima dari pemasar dan penjual, variasi produk, lokasi pabrik / plant, jumlah dan kemampuan SDM, tingkat profesionalisme manajemen dan jumlah sumber material / quarry (sumber : Survei Markplus, 2015). Saat ini perseroan merupakan salah satu produsen yang memiliki reputasi terbaik dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan 5 (lima) produsen beton precast pesaing terdekat antara lain; PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Adhimix Precast Indonesia, PT Jaya Beton, PT JHS Saeti Indonesia, PT Pacific Prestress Indonesia (PPI). Berdasarkan strategy canvas industri beton precast (Markplus, 2015), keunggulan kompetitif perseroan terletak pada mutu, lokasi plant, inovasi dan kapasitas finansial. Sementara itu berdasarkan kelompok diskusi terbatas / Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan kepada pelanggan internal dan eksternal perseroan, Perseroan memiliki keunggulan pada faktor harga dan pelayanan eksternal. Dari perspektif pelanggan, Perseroan dinilai mampu menawarkan harga dan produk yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Selain itu Perseroan dinilai dapat dipercaya dimana dipersepsikan memiliki kualitas yang sama baik dengan induknya, WASKITA. Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan didukung oleh kantor pemasaan yang tersebar di 4 (empat) area wilayah penjualan untuk memperoleh informasi dini pasar, memperlancar komunikasi dengan pasar dan menguasai sumber daya pendukung pemasaran. Perseroan juga memanfaatkan posisi Waskita sebagai kontraktor terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Perusahaan Induk Perseroan untuk bersinergi dalam pengelolaan pasar. Selain itu juga, Perseroan akan menerapkan strategi diantaranya sebagai berikut: Melakukan sinergi strategis dengan BUMN dalam pengadaan produk beton untuk mendukung program pengembangan infrastruktur Indonesia; Melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan terutama pemilik proyek (Owner) dan kontraktor utama; Melakukan sinergi pengelolaan pasar dengan Waskita Group; Mempertajam penetrasi pasar terutama pada proyek dengan tuntutan kapasitas tinggi, mutu tinggi, serta proyek yang memiliki nilai referensi tinggi; Melaksanakan sistem pemasaran yang efektif dan efisien; Memasuki pasar potensial di kawasan Asia Tenggara. H. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Markplus pada tahun 2015, berikut ini adalah positioning Perseroan diantaranya: 1. Mempunyai brand image yang kuat yaitu Waskita Precast sebagai produsen beton precast yang inovatif; 2. Menghasilkan produk-produk beton precast dan ready mix yang berkualitas; 3. Dapat menjadi partner kerja yang terpercaya dan bersahabat; 4. Memiliki target pasar yang berfokus pada pemilik proyek dan kontraktor utama; 5. Didukung oleh layanan yang dapat diandalkan dan tim yang profesional. Sebagai salah satu bagian dari positioning Perseroan, diferensiasi memiliki peranan yang penting untuk terciptanya integritas yang kuat bagi Perseroan. Diferensiasi yang dimiliki Perseroan tampak pada tabel di bawah ini : 1.
2. 3.
Variasi Produk (Content), perseroan memiliki produk precast untuk bangunan gedung, jalan dan jembatan dan produk ready mix atau beton siap cetak. Pesaing kami seperti Wika Beton tidak memiliki produk ready mix dan tidak ada satupun pesaing yang memiliki kemampuan variasi produk dan mutu yang terjamin melebihi Perseroan. Pelayanan (Context), dari ke 5 (lima) pesaing perusahaan sejenis dengan Perseroan, kami terbukti memiliki pelayanan yang handal dan ramah, sesuai dengan tagline dari positioning statement Perseroan adalah Trusted & Friendly. Infrastruktur, didukung dengan kapasitas finansial yang besar dibandingkan para pesaing perusahaan sejenis, Perseroan memiliki fasilitas lokasi Pabrik (Plant & Batching Plant) yang menyebar di seluruh negeri, mendukung seluruh proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah.
167
Perseroan memiliki produk yang lebih variatif, pelayanan pemasaran yang handal dan bersahabat dan kapasitas finansial yang lebih besar didukung oleh induk perusahaan. Berdasarkan positioning dan diferensiasi Perseroan di atas, maka Perseroan dinilai memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan. Perseroan tetap menjaga positioning sebagai produsen beton precast yang berkualitas, market leader dan market trendsetter yang inovatif. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan penambahan kapasitas produksi dengan teknologi produk terbaru di lokasi yang strategis dengan menjamin ketersediaan pasokan material. I.
PENGENDALIAN KUALITAS
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan Sistem manajemen ISO 9000 series, Sistem Manajemen K3, Sistem Manajemen Risiko. Untuk menjaga agar sistem manajemen tersebut berjalan dengan baik, maka Perseroan menerapkan Audit secara periodic, yaitu Audit Internal dan Audit External. Supaya mutu dari semua Sistem Manajemen, Perseroan selalu mereview dan meningkatkan Standard Operasional Prosedur serta Instruksi Kerja secara berkesinambungan berdasarkan hasil penelitian Perseroan, masukan semua karyawan maupun informasi mengenai kemajuan teknologi dari Internet. J.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Inovasi adalah nilai yang mendorong terwujudnya visi. Dengan adanya inovasi Perseroan akan di depan dalam memimpin pengembangan produk di Industri beton precast yang sesuai dengan visi Perseroan sebagai Perusahaan Manufaktur Precast dan Ready mix terdepan di Indonesia. Jenis penelitian yang dikembangkan oleh perseroan adalah : a.
Penelitian Material Beton Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) dan bahan tambahan bila diperlukan seperti aditif dan admixture. Additive berfungsi untuk mengatur sifat mekanis dari beton, misalnya kekuatan, kepadatan, berat beton, dll. Admixture berfungsi untuk mempermudah pengerjaan beton (workability), mengatur setting time dan kehilangan slump (retarder atau accelerator). Beberapa penelitian material yang sudah dilakukan adalah: Membuat trial mix di masing masing plant/ batching plant dengan menggunakan bermacam macam jenis semen, material alam dan jenis additive dan admixture untuk mendapatkan komposisi yang optimum. Pemakaian admixture type polimer untuk semua beton precast untuk mempercepat proses produksi dan bisa mengurangi/ menghilangkan pemakaian steam curing (boiler). Mengadakan pengujian untuk semua material beton di laboratorium independen maupun interaln (semen, split, pasir, admixture/ additive dan air secara periodik yaitu internal setiap bulan dan eksternalsetiap 6 bulan). Penelitian yang akan segera dilakukan antara lain:
b.
Mengembangkan admixture dalam bentuk bubuk untuk meningkatkan efisiensi biaya Mengembangkan beton ringan dengan menggunakan busa (foam) Pembuatan pasir alam dari penggilingan batu di quarry material alam
Pengembangan Produk Baru Produk/sistem baru yang dikembangkan dengan tujuan menambah daya saing Perseroan. Pengembangan dilakukan berdasarkan permintaan pasar atau rencana kerja Perseroan dengan kajian kelayakan suatu produk, kemudian dilakukan pengujian di lembaga independen.
168
Produk-produk yang sedang dikembangkan adalah : No 1.
2.
Jenis Produk Bantalan Jalan Kereta Api
Rel
Tiang Pancang Diameter 1200 mm dengan pengujian sambungan CT Connector
Deskripsi Bantalan Rel Beton Type 1067 dengan Sistem Penambat PT Pindad dan akan segera dimulai trial untuk type 1435
Tiang pancang berdiameter besar (1200 mm) dengan connector CT dibuat untuk kebutuhan Proyek Giant Sea Wall yang menggunakan pondasi dalam dengan kekakuan yang lebih besar. Pengujian tarik CT Connector dilakukan di lembaga B2TKS Serpong
3.
SprigWP
4.
Precast untuk gedung
5.
Box Girder
SpRigWP adalah produk jalan precast yang dikembangkan Perseroan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia pada aspek pembangunan jalan yang berkualitas, dapat diproduksi massal dan cepat dengan harga yang ekonomis selama masa layan (Life cycle) Komponen Dinding sebagai pengganti pasangan batu bata, komponen lantai, komponen kolom dan balok dalam sebuah bangunan
Typical Segmental Box Girder untuk Project Pertama Adam Malik (Blok M – Tandean)
169
Gambar
No 6.
Jenis Produk Tiang Listrik Bulat Berongga
Deskripsi Produk Tiang Listrik Sesuai dengan SPLN 20013
7.
Jaring Laba-Laba
Pondasi jaring laba-laba yang memiliki kemampuan memperkecil resiko terjadinya irregular differential dan mampu membuat tanah menjadi bagian struktur pondasi
8.
RC - Pipe
Pipa bertekanan dengan diameter produk 300mm s/d 1500mm
Gambar
Perseroan telah mengalokasikan anggaran biaya penelitian dan pengembangan sekitar Rp6 miliar yang telah dimulai dari tahun 2013 hingga 2017. Realisasi biaya penelitian dan pengembangan sampai dengan periode Juli 2016 telah mencapai 54,57% dari total anggaran hingga tahun 2017. Alokasi anggaran dari inovasi produk yang diprioritaskan perseroan terhadap total anggaran biaya penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut : 1. Inovasi pada produk Bantalan Kereta Api dialokasikan sebesar 34,73% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode April 2013 dan ditargetkan berakhir pada periode November 2017. 2. Inovasi pada produk SprigWP dialokasikan sebesar 32,49% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Maret 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Februari 2017. 3. Inovasi pada produk Tiang Listrik dialokasikan sebesar 9,44% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Februari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode April 2017. 4. Inovasi pada produk Tiang Pancang Diameter 1200 mm dengan pengujian sambungan CT Connector dialokasikan sebesar 9,42% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Januari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Agustus 2016. 5. Inovasi pada produk Jaring Laba - Laba dialokasikan sebesar 6,46% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Juni 2015 dan ditargetkan berakhir pada periode November 2016. 6. Inovasi pada produk RC Pipe dialokasikan sebesar 3,96% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Januari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode April 2017. 7. Inovasi pada produk Precast Untuk Gedung (Façade, Slab, Kolom, & Balok) dialokasikan sebesar 3,50% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Maret 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Februari 2017.
170
K. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”) Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning spun piles, proses pencucian batching plant, dan truck mixer. Standar yang digunakan sebagai pengukuran Ambang Batas Tingkat Pencemaran atas limbah yang adalah PH. Realisasi pengukuran PH dari proses produksi Perseroan rata-rata sebesar 8,62 dimana masih dalam batasan standar yang diatur yaitu sebesar 6 – 9. No 1.
Sumber Dampak Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan gangguan arus lalu lintas pada Jl. Raya Sadang – Subang
Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Menempatkan petugas dalam pengaturan lalu lintas kendaraan keluar – masuk lokasi tapak plant dengan prinsip dasar pengaturan tetap mengutamakan kelancaran di ruas jalan Pemasangan fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Mengatur jadwal pengangkutan bahan baku dan bahan penolong serta hasil produksi (produk) di luar jam sibuk Memperbesar radius tikungan pada tikungan yang berdekatan dengan akses masuk plant Menghubungi petugas/polisi lalu lintas untuk mengatur keadaan lalu lintas jalan sebagai tindakan darurat
2.
Kegiatan proses produksi yang menyebabkan penurunan proses kualitas udara ambien (Gas dan Debu) di ruang produksi
Menggunakan masker bagi karyawan Membuat sistem sirkulasi udara dengan menggunakan exhaust fan dan ventilasi, dengan jumlah yang memadai Memasang dust collector Menghentikan mesin produksi yang menghasilkan gas dan debu untuk sementara waktu hingga mencapai kondisi yang sudah membaik sebagai tindakan darurat
3.
Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien (gas dan debu) di lingkungan plant
Menanam tanaman perdu atau tanaman yang permukaannya berbulu yang ditempatkan di area yang mengalami perkerasan untuk mengurangi kadar debu dan mereduksi gas Melakukan pemeliharaan tanaman penghijauan yang berfungsi sebagai pereduksi gas/debu Pengaturan lalu lintas yang baik pada area plant dengan cara dan menyediakan area parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi, dan rambu batasan kecepatan kendaraan pada lokasi plant
4.
Kegiatan proses produksi yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di ruang produksi
Melakukan pemeliharaan mesin-mesin produksi secara berkala Penggunaan ear plug untuk karyawan yang bekerja sebagai operator alat di ruang produksi
171
No
Sumber Dampak
Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Menghentikan sementara waktu untuk peralatan/ mesin produksi dan genset yang menghasilkan kebisingan
5.
Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di luar ruang produksi (lingkungan plant)
Membatasi pergerakan kendaraan karyawan dan tamu yang masuk ke lokasi plant dengan menyediakan lahan parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi Menanam dan memelihara jenis tumbuhan yang mempunyai tajuk tebal dan berdaun rindang dengan berbagai strata kerapatan dan cukup tinggi yang berfungsi sebagai peredam kebisingan di area penghijauan Menghentikan sementara waktu untuk mobilisasi kendaraan yang keluar masuk plant sebagai tindakan darurat
6.
Kegiatan proses produksi yang menyebabkan gangguan estetika dan kebersihan lingkungan
Sisa potongan beton disimpan di tempat penampungan sementara
7.
Kegiatan proses produksi yang menyebabkan pencemaran limbah B3 berupa oli/ pelumas bekas, sludge IPAL, dan fly ash – bottom ash
Mengumpulkan limbah B3 sesuai jenisnya di dalam TPS Limbah B3 berizin Mencatat jenis, karakteristik, waktu timbulnya limbah B3, dan pihak ketiga pengelola limbah B3 yang berijin dalam neraca limbah B3 (Log Book) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berijin untuk pengangkutan/ pemanfaatan/ pengolahan / pemusnahan yang dilengkapi dengan manifest limbah B3
8.
9.
Kegiatan proses pemotongan beton dan pencucian yang menyebabkan penurunan kualitas air permukaan Kegiatan proses produksi yang menggunakan listrik yang menyebabkan bahaya kebakaran kategori sedang III
Menyalurkan air limbah dari sumbernya ke bak pengendapan dengan saluran pembuangan air limbah yang kedap air untuk mencegah terjadinya rembesan ke tanah dan menyalurkan ke BAP yaitu Sungai Cilandak Melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan listrik secara teratur Melakukan pergantian sarana kelistrikan ijka telah menunjukkan kerusakan Penyediaan APAR pada ruang produksi dan penempatannya mudah dijangkau Membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (Assembly Point)
Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut: No. 1.
Lokasi Plant Cibitung
2.
Plant Sadang
3.
Plant Karawang
4. 5.
Plant Kalijati Plant Sidoarjo
Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL Surat No. 660.2.1/239/TL&ADL/BPLH tanggal 9 Juli 2015 Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai oleh Perseroan di Kabupaten Bekasi. Surat No. 666/29/VI/BLH/2015 tentang Rekomendasi Pengesahan Dokumen UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tanggal 11 Juni 2015. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) No. 660.1/808/BPLH pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Dalam proses pengurusan Surat No. 660/1175/404.6.3/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
172
No. 6. 7. 8.
L.
Lokasi Plant Palembang Plant Bojonegara Plant Subang
Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL Dalam proses pengurusan Dalam proses pengurusan Dalam proses pengurusan
TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)
Dalam menerapkan prinsip-prisip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Komitmen GCG Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsp GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi. Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan di Perseroan mengacu pada UUPT tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance serta pedoman dan praktik yang hidup di lingkungan Perseroan yakni WASKITA Beton Good Corporate Governance Code of Conduct. Prinsip-Prinsip GCG Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prisip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. 1.
Transparansi
Perseroan selalu menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perseroan secara akurat dan tepat waktu. Dalam menjalankan prinsip ini, Perseroan selalu menjaga kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam: -
Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan; Laporan Tahunan; Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan;
2.
Akuntabilitas
Perseroan menjalankan prinsip akuntabilitas dengan memastikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kinerja pimpinan perseroan secara transparan dan wajar. Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi : -
Akuntabilitas Korporasi Akuntabilitas Korporasi adalah pertanggung jawaban aas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masingmasing organ perseroan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Akuntabilitas Tim Akuntabilitas Tima adalah pertanggung jawaban suatu uni kerja/bisnis/supporting atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
173
-
3.
Akuntabilitas Individual Akuntabilitas Individual adalah pertanggung jawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam perseroan.
Tanggung Jawab
Manajemen memahami pertanggung jawaban sebagai kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan bertanggung jawab mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Responsibilitas juga diikuti komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Perusahaan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan: -
Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”); Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.
4.
Independensi
Direksi dan organ-organ Perseroan adalah independen dan bekerja tanpa intervensi dari pemegang saham dan Komisaris. Manajemen bekerja secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Bagi Perseroan, independensi mendorong profesionalisme dan kreativitas dalam mengelola manajemen Perseroan menerapkan prinsip kemandirian ini antara lain dengan: 5.
Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan; Pemegang saham dan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan; Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan; Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan; Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan. Kewajaran
Perseroan memahami keadilan/kewajaran sebagai kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder. Perseroan dan organ didalamnya memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen berkomitmen memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Prinsip keadilan diterapkan antara lain dengan: -
Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
M. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Perseroan peduli dan tanggap dengan lingkungan disekitar kantor dan sarana produksi Perseroan, kegiatan peduli lingkungan sudah dilaksanakan oleh Perseroan dalam bentuk, antara lain : Pemeriksaan kesehatan massal untuk masyarakat sekitar sarana produksi Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah Perbaikan akses jalan lingkungan 174
Sosialisasi kesehatan di sarana pendidikan disekitar sarana produksi Menyediakan sarana olahraga untuk karang taruna No.
Jenis Kegiatan
Penerima
Tanggal Penyerahan
Nilai Nominal CSR
Keterangan
1.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Jakarta, 18 Juni 2016
Rp35.000.000,(tiga puluh lima juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti asuhan : 46 Anak Kontak : Ibu Selvi & Bpk. Julius
2.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Jakarta, 18 Juni 2016
Rp45.000.000,(empat puluh lima juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 61 Anak Kontak : Bpk. Freddy Toisuta, Ibu Bernadet
3.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Jakarta, 19 Juni 2016
Rp45.000.000,(empat puluh lima juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 57 Anak Kontak : Bpk. Sarsito, Ibu Lala, Bpk. Amir
4.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Jakarta, 19 Juni 2016
Rp55.000.000,(lima puluh lima juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 27 Anak Kontak : Ibu Sumiyati
5.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Sidoarjo, 29 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 87 Anak Kontak : Bpk. Juwari
6.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Mojosari, 29 Juni 2016
Rp7.000.000,(tujuh juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 16 Anak Kontak : Imam Maksum
7.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Mojosari, 29 Juni 2016
Rp5.000.000,(lima juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 13 Anak Kontak : M. Zainudin
8.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Panti Asuhan Parapattan Alamat : Jl. Panti Asuhan No. 23 Otista III Jakarta Timur 13340 Telp: (021) 8192165 Panti Asuhan Pa Van Der Steur Alamat : Jl. Pasar Kecapi No. 26 Jatirahayu – Pondok melati Bekasi 17414 Telp: (021) 8482375 Panti Asuhan Rumah Panti Muslimin Alamat : Jalan Kramat Raya No. 11 – Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3106848 Panti Penyantunan Anak Cacat Ganda (PPACG) Wisma Tuna Ganda Alamat : Jl. Raya Bogor KM. 28,5 Jakarta – Cimanggis Telp : (021) 8710063 Yayasan Anak Yatim Bendotretek Alamat : Desa. Bendotretek Rt.04/01 Kec. Prambon Sidoarjo Jawa Timur Telp: 081553647200 Yayasan Tarbiatul Aitam Alamat : Ds. Sawahan Rt. 18/01, Mojosari, Jawa Timur Telp: (0321) 591290 Panti Asuhan Yatim Piatu Dahlan As. Syafii Alamat : Jl. Gempol Mojokerto, Pekukuhan, Mojosari Telp : (0321) 594430 Yayasan Daarul Aitam Halimatus Sa’diyah Alamat : Wonosari, Ngoro, Jawa Timur Telp : (0321) 593390
Wonosari, 29 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 35 Anak Kontak : Mualimin
175
No.
Jenis Kegiatan
Penerima
Tanggal Penyerahan
Nilai Nominal CSR
Keterangan
9.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Sidoarjo, 29 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 80 Anak Kontak : Christina
10.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Krian 29 Juni 2016
Rp7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 45 Anak Kontak : M. Shobur
11.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Krian, 29 Juni 2016
Rp7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 25 Anak Kontak : Ach. Zamil
12.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Sidoarjo, 29 Juni 2016
Rp7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 30 Anak Kontak : Sumiyati
13.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Palembang, 28 Juni 2016
Rp12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Kontak : Rusmala
14.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Palembang, 28 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Kontak : Arila
15.
Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu
Subang, 29 Juni 2016
Rp13.000.000,(tiga belas juta Rupiah)
Jumlah Anak Yatim Piatu 30 Anak Kontak : KH. Luthfi
16.
Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu
Subang, 29 Juni 2016
Rp20.000.000,(dua puluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Yatim Piatu 14 Anak Kontak : H. Musytiq Amrullah
17.
Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu
Panti Asuhan & Panti Jompo Bhakti Luhur Alamat : Perumahan Wisma Tropodo, Jl. Kapuas Blok Fi/No. 22 Jawa Timur Telp : (031) 8661474 Panti Asuhan As. Salam Alamat : Jl. Raya Surabaya – Krian (Garasi Sumber Kencono) Jawa Timur Telp : 081336806868 Panti Asuhan Yatim Puatu Al-Ikhlas Purboyo Alamat : Jl. Suwaluh, 61263 Balong Bendo krian Telp : (031) 8985382 Panti Asuhan Yatim Aisyah Alamat : Jl. Raya Balong Bendo no. 22 Suwaluh Balong Bendo, Kab. Sidoarjo Jawa Timur Telp : (031) 8975430 Panti Asuhan Ananda Alamat : Jl. Kancil Putih Gg. Bersama RT. 37 Rw. 10 Palembang 30137 Telp : 085266577701 Panti Asuhan ArRohiim Alamat : Jl. Irigasi Lr. Sehat Rt. 52 RW 15 Kel. Srijaya Pakjo Ujung Palembang Telp : 081367546236 Pondok Pesantren Al Fatah I Kampung Bina Warga Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 087726384171 Pondok Pesantren Al Fatah II Alamat : Kampung Bina Warga Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 081320304185 Pondok Pesantren At Tawazun Alamat : Kampung
Subang, 29 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Yatim Piatu 44 Anak Kontak : H. Abdullah
176
No.
Jenis Kegiatan
18.
Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu
19.
Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan
Penerima Mekarsari Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 081383836100 Pondok Pesantren Minshorul Huda Alamat : Kampung Babakan Situ RT. 13/04 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Subang Telp : 085287530767 Panti Asuhan Pengayoman Alamat : Jl. SMP 160 RT. 05/Rw.05 No. 86 Ke. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur Telp : (021) 97603824
Tanggal Penyerahan
Nilai Nominal CSR
Subang, 29 Juni 2016
Rp10.000.000,(sepuluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Yatim Piatu 50 Anak Kontak : Ust. Isa Anshori
Jakarta, 18 Juni 2016
Rp50.000.000,(lima puluh juta Rupiah)
Jumlah Anak Yatim Piatu : 70 Anak Yatim Piatu Kontak : Ust. Juwari SR
177
Keterangan
X.
EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Leknor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah penuh) KETERANGAN
30 APRIL 2016
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
1.135.056.000.000
835.056.000.000
617.572.000.000
(73.554.205.952)
(73.554.205.952)
(55.710.664.839)
Telah Ditentukan Penggunaannya
94.934.884.100
28.060.967.099
-
Belum Ditentukan Penggunaannya
530.454.602.780
446.613.453.403
140.304.835.496
94.649.958.802
94.649.958.802
-
JUMLAH EKUITAS
1.781.541.239.730
1.330.826.173.352
702.166.170.657
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
6.167.965.465.663
4.332.409.010.247
1.202.607.464.432
Tambahan Modal Disetor Saldo Laba
Komponen Ekuitas Lainnya
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru atau 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham. Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2016 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini: (dalam Rupiah)
Uraian Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2016 Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 April 2016 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:
Modal Saham
1.135.056.000.000
Tambahan modal disetor
(73.554.205.952)
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya
94.934.884.100
178
Belum Ditentukan Penggunaannya
530.454.602.780
Selisih Revaluasi Aset Tetap
94.649.958.802
Jumlah Ekuitas
1.781.541.239.730
(dalam Rupiah)
Uraian Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.544.463.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,per saham dengan Harga Penawaran Rp490,- per saham sebelum dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Perdana Saham Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 April 2016 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan
Modal Saham
Tambahan modal disetor
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Jumlah Ekuitas
1.054.446.300.000
4.112.340.570.000
-
-
-
5.166.786.870.000
2.189.502.300.000
4.038.786.364.048
94.934.884.100
530.454.602.780
94.649.958.802
6.948.328.109.370
179
XI.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan tahun buku 2016, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurangkurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
180
XII.
PERPAJAKAN
A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut: 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham; 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah ataspenghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia. Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010). Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.
181
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.
B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh, Pajaka, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pereroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
182
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK I.
KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 53 tanggal 31 Agustus 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut : No.
Keterangan
Porsi Penjaminan Nilai (Rp)
Saham
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 1. PT Bahana Securites (Terafiliasi) 2. PT BNI Securities (Terafiliasi) 3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 3. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Sub Total PENJAMIN EMISI EFEK 1. PT Amantara Securities 2. PT BCA Sekuritas 3. PT Bina Artha Parama 4. PT Bosowa Sekuritas 5. PT Buana Capital 6. PT Bumiputera Sekuritas 7. PT Danpac Sekuritas 8. PT DBS Vickers Securities Indonesia 9. PT Dhanawibawa Securities 10. PT Equity Securities Indonesia 11. PT Erdhika Elit Sekuritas 12. PT KGI Sekuritas Indonesia (d/h PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia) 13. PT Henan Putihrai Sekuritas 14. PT Indomitra Securities 15. PT Inti Fikasa Securindo 16. PT Jasa Utama Capital 17. PT Kresna Securities 18. PT Lautandhana Securindo 19. PT Magenta Kapital Indonesia
183
Persentase (%)
2.893.677.300 1.841.431.100 2.893.677.300 2.893.677.300 10.522.463.000
1.417.901.877.000 902.301.239.000 1.417.901.877.000 1.417.901.877.000 5.156.006.870.000
27,4426 17,4635 27,4426 27,4426 99,7914
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000
0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047
No.
Keterangan
Saham
20. PT Makindo Securities 21. PT Shinhan Sekuritas Indonesia (d/h PT Makinta Securities) 22. PT Mega Capital Indonesia 23. PT MNC Securities 24. PT NISP Sekuritas 25. PT OCBC Sekuritas Indonesia 26. PT Onix Sekuritas 27. PT OSO Securities 28. Pacific Capital 29. PT Panca Global Securities Tbk 30. PT Panin Sekuritas Tbk 31. PT Philip Securities Indonesia 32. PT Profindo International Securities 33. PT Recapital Securities 34. PT Reliance Securities Tbk 35. PT Samuel Sekuritas Indonesia 36. PT Semesta Indovest 37. PT Trimegah Securities Tbk 38. PT Universal Broker Indonesia 39. PT Valbury Asia Securities 40. PT Victoria Securities Indonesia 41. PT Wanteg Securindo 42. PT Waterfront Securities 43. PT Yuanta Securities Indonesia 44. PT Yulie Sekurindo Sub Total TOTAL
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 22.000.000 10.544.463.000
Porsi Penjaminan Nilai (Rp) 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 10.780.000.000 5.166.786.870.000
Persentase (%) 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,2086 100,0000
PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia sementara Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
II.
PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 10 – 26 Agustus 2016. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; Permintaan investor global (domestik dan internasional); Permintaan dari calon investor yang berkualitas; Kinerja keuangan Perseroan; Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait beton, infrastruktur dan properti di Indonesia; Status dari perkembangan terakhir Perseroan; Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
184
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.
185
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. AKUNTAN PUBLIK KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ) Plaza Asia Lantai 10 Jl. Jend Sudirman No.59, Jakarta Selatan 12190 Telp : (021) 51401340 Fax : (021) 51401350 No. STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja Surat penunjukan
: : : :
No. 204/BL/STTD-AP/2012 tanggal 3 Agustus 2012 atas nama Leknor Joni No. Reg IAPI 1259 Standar Profesional Auntan Publik No. 0590416/LJI/101/EL Tanggal 20 April 2016
Tugas dan kewajiban pokok: Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No 1.
3.
Perusahaan Surya Semesta Internusa Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Adhi Karya (Persero) Tbk
4. 5.
Adhi Persada Properti Reliance Securities Tbk
6.
Surya Semesta Internusa Tbk Surya Semesta Internusa Tbk
2.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Link Net Tbk Jasa Marga (Persero) Tbk Karisma Aksara Mediatama
Jenis Pekerjaan Special Assignment in Conjuction with the Plan to do Bond Issuance March 31, 2016 Special Assignment Right Issue Sukuk Issues as of December 31, 2015 Jasa Pendampingan dalam rangka Right Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang dilaksanakan pada tahun 2015 Jasa pendampingan dalam rangka penerbitan obligasi Special Assignment in Conjunction with the PT Reliance Securities Tbk’s Plan to do Right Issues Miscellaneous Services in Conjunction with Proposed Offering by PT Surya Semesta Internusa Tbk Special Assignment in Conjunction with Proposed Offering by PT Surya Semesta Internusa Tbk or its Subsidiary of Notes using its Consolidated Financial Statements as of March 31, 2015 Issuing Comfort Letter for Global Bonds Offering (under Reg-S) as of December 31, 2014 Special Audit Special Assignment in Conjunction with Global Bonds Offering (under Reg-S) as of December 31, 2014 Issuing Comfort Lettter on private placement transaction in accordance with Rule 144A and Regulation S under the United States Securities Act of 1933 Jasa Pendampingan Dalam Rangka Emisi Obligasi March 31, 2013 Jasa Pendampingan Dalam Rangka Penerbitan Saham Perdana (Initial Public Offering-IPO)
186
Tahun 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2013 2013
No 13.
Perusahaan Pegadaian (Persero)
14.
Pupuk Indonesia (Persero) d/h Pupuk Sriwidjaja (Persero)
Jenis Pekerjaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II atas Penerbitan Obligasi Tahun 2013 Jasa pendampingan dalam rangka penerbitan obligasi
Tahun 2013 2013
2. KONSULTAN HUKUM Konsultan Hukum Weco Law Office Jl. Blora No.31, Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp : (021) 391 7228 Fax : (021) 391 7440 No. STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja Surat penunjukan
: No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar atas nama Teddy A. Wardhana, S.H, LL.M.dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M. : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200125 dan 200126 : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas : No. 228/WBP/DIR/2016 tanggal 4 Mei 2016
Tugas dan kewajiban pokok: Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.
Nama Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat PT Bank Harda Internasional PT Asuransi Harta Tbk PT Panorama Sentra Wisata Tbk PT Waskita Karya (Persero), Tbk PT Soechi Lines Tbk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk PT Waskita Karya (Persero), Tbk
10.
PT Bima Multi Finance
11.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Jenis Pekerjaan Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi II tahap I Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi II Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi III Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I dengan Tingkat bunga tetap dan
187
Tahun 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013
No.
Nama Perusahaan
12.
PT Island Concepts Indonesia Tbk
13.
PT Nipress Tbk
Jenis Pekerjaan Sukuk Ijarah TPS Food I Melakuan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD Melakuan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD
Tahun
2013 2013
3. NOTARIS Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama Lantai 6 Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp: (021) 5290 7304/6 Faxi : (021) 526 1136 No. STTD Tanggal STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman Kerja
Surat penunjukan
: 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, SH : 12 Februari 1996 : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958 : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undangundang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. : 03/SPK/WBP/TK-IPO/2016 tanggal 11 Mei 2016
Tugas dan kewajiban pokok: Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris. Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Perusahaan PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Federal International Finance Tbk PT Mandiri Tunas Finance PT Medco Energi International Tbk PT BII Finance Center PT BFI Finance Indonesia PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Panorama Citrawisata Tbk PT MNC Kapital Indonesia PT Summarecon Agung Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Duta Anggada Realty Tbk PT Verena Multi Finance PT BFI Finance Indonesia PT Adira Dinamika Multi Finance PT Centrin Online Tbk PT Trimegah Securities Tbk PT Dyviacom Intrabumi Tbk PT Astra otoparts Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Jenis Pekerjaan Obligasi Subordinasi Obligasi Subordinasi Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Obligasi Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Obligasi Obligasi Sukuk Obligasi Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PUT PUT PUT PUT IPO
188
Tahun 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014
No 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
Perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk PT Mitra Bara Adiperdana Tbk PT Intan Baruprana Finance Tbk PT Pan Brothers Tbk PT Bank QNB Kesawan Tbk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Of India Indonesia Tbk PT Bank Mayapada PT Express Transindo Utama Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Ciputra Residence PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT Bank OCBC NISP Tbk PT BCA Finance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Adira Dinamika Multi Finance PT Bank UOB Indonesia PT Panorama Sentrawisata PT Mandiri Tunas Finance PT Mandala Multifinance PT Federal International Finance PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk PT PP Properti Tbk PT Mitra Karya Sehat Tbk PT Ciputra Property Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT Mandiri Tunas Finance PT BANK DKI PT Waskita Karya Tbk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II PT Intiland Development Tbk PT Pelabuan Indonesia I (Persero)
Jenis Pekerjaan IPO IPO IPO PUT PUT PUT PUT Obligasi Subordinasi Obligasi Obligasi Berkelanjutan Sukuk Obligasi Obligasi Obligasi Subordinasi Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Sukuk Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IPO IPO IPO IPO Obligasi Subordinasi Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Obligasi Obligasi
Tahun 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016
4. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Datindo Entrycom Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 Telp: (021) 570 9009 Fax : (021) 570 9026 No. STTD Keanggotaan Asosiasi Pedoman Kerja Surat penunjukan
: Kep. 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 : Anggota Assosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) : Peraturan Pasar Modal dari OJK : Nomor: 258/WBP/DIR/2016, tanggal 23 Mei 2016
Tugas dan kewajiban pokok: Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang
189
tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Perusahaan PT Duta Intidaya Tbk PT Bentoel Internasional Tbk PT Catur Sentosa Adiprana Tbk PT Sillo Maritime Perdana Tbk PT Cikarang Listrindo Tbk PT XL Axiata Tbk PT Bank Ganesha Tbk PT Equity Development Investment Tbk PT Mitra Pemuda Tbk PT KINO Indonesia Tbk PT ANTAM (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Bank Harda Internasional Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk PT Anabatic Technologies Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Merdeka Copper Gold Tbk PT Mega Manunggal Property Tbk PT Intan Baruprana Finance Tbk PT Blue Bird Tbk PT Mitrabara Adiperdana Tbk PT Graha Layar Prima Tbk PT Wijaya Karya Beton Tbk PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT Arita Prima Indonesia Tbk PT Cipaganti Citra Graha Tbk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PT Saratoga Investama Sedaya Tbk PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
Kegiatan IPO Right Issue Right Issue IPO IPO Right Issue IPO Right Issue IPO IPO Right Issue Right Issue IPO Right Issue Right Issue IPO Right Issue IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO IPO
190
Tahun 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
XV.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
191
Halaman ini sengaja dikosongkan
192
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016 Jakarta, 1 September 2016
Kepada Yth, PT Waskita Beton Precast Gedung Teraskita Lantai 3-A Jl. MT. Haryono Kav 10 Jatinegara – Jakarta Timur U.p.:
Direktur Utama
Perihal :
PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT WASKITA BETON PRECAST TAHUN 2016
Dengan hormat, Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., partner dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum WECOLAW Office, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) dengan No. 200126 dan telah ditunjuk oleh PT Waskita Beton Precast, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) sesuai dengan surat penunjukan No. 228/WBP/DIR/2016 tanggal 4 Mei 2016 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence report) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan saham atas nama, yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 490 (empat ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum (selanjutnya disebut ”Penawaran Umum Perdana”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT BNI Securities yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa 193
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Sekuritas, dan PT Bahana Securities, yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum No. 53 tanggal 31 Agustus 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT BNI Securities (selanjutnya disebut “Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek”) yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan masa penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya dan Perseroan telah membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan Para Penjamin Emisi Efek dengan jumlah porsi penjaminan atas masing-masing Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut: Porsi Penjaminan No.
Keterangan
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 1. PT Bahana Securites (Terafiliasi) 2. PT BNI Securities (Terafiliasi) 3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 4. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Sub Total PENJAMIN EMISI EFEK 1. PT Amantara Securities 2. PT BCA Sekuritas 3. PT Bina Artha Parama 4. PT Bosowa Sekuritas 5. PT Buana Capital 6. PT Bumiputera Sekuritas 7. PT Danasakti Securities 8. PT Danpac Sekuritas 9. PT DBS Vickers Securities Indonesia 10. PT Dhanawibawa Securities 11. PT Equity Securities Indonesia 12. PT Erdhika Elit Sekuritas 13. PT HD Sekuritas Indonesia 14. PT Henan Putihrai Sekuritas 15. PT Indomitra Securities 16. PT Inti Fikasa Securindo 17. PT Jasa Utama Capital 18. PT Kresna Securities 19. PT Lautandhana Securindo 20. PT Magenta Kapital Indonesia 21. PT Makindo Securities 22. PT Makinta Securities 23. PT Mega Capital Indonesia 24. PT MNC Securities 25. PT NISP Sekuritas
Saham
Nilai (Rp)
Persentase (%)
2.893.677.300 1.841.431.100 2.893.677.300 2.893.677.300 10.521.963.000
1.417.901.877.000 902.301.239.000 1.417.901.877.000 1.417.901.877.000 5.155.761.870.000
27,4426 17,4635 27,4426 27,4426 99,7914
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000
0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047
194
2
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Porsi Penjaminan No.
Keterangan
26. PT OCBC Sekuritas Indonesia 27. PT Onix Sekuritas 28. PT OSO Securities 29. Pacific Capital 30. PT Panca Global Securities Tbk 31. PT Panin Sekuritas Tbk 32. PT Philip Securities Indonesia 33. PT Profindo International Securities 34. PT Recapital Securities 35. PT Reliance Securities Tbk 36. PT Samuel Sekuritas Indonesia 37. PT Semesta Indovest 38. PT Trimegah Securities Tbk 39. PT Universal Broker Indonesia 40. PT Valbury Asia Securities 41. PT Victoria Securities Indonesia 42. PT Wanteg Securindo 43. PT Waterfront Securities 44. PT Yuanta Securities Indonesia 45. PT Yulie Sekurindo Sub Total TOTAL
Saham 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 22.000.000 10.544.463.000
Nilai (Rp) 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 10.780.000.000 5.166.786.870
Persentase (%) 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,2086 100,0000
Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta No. 23 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 9 Juni 2016. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Perseroan sudah harus menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK) mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai “Pernyataan Pendaftaran”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2, sebagai berikut: a.
Telah lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 195
3
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
b.
Telah lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
c.
Atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Juli 2016. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM 1.
Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2.
Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa: a.
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penawaran umum yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta pasar modal;
b.
dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotocopy atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3.
Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
4.
Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas usaha Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
196
4
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
5.
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP. 04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan, dan kualifikasi sebagai berikut: 1.
Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotocopy adalah sesuai dengan aslinya.
2.
Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum ini dan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3.
Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan/fotocopy dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa Anggaran Dasar, perizinan dan pendaftaran, dokumen harta kekayaan, dokumen Asuransi serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga milik Perseroan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan/fotocopy atau menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumendokumen tersebut adalah sesuai dengan aslinya.
4.
Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5.
Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
6.
Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.
197
5
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
PENDAPAT HUKUM Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut: 1.
Perseroan adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.
2.
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-29347.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 14 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0105652.40.80.2014 tanggal 14 Oktober 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015. Akta pendirian/anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016. Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
3.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri beton, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: A.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikasi, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan 198
6
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas; B.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi: I. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan): (i) Penghasil beton atau precast; (ii) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; (iii) Jalan dan jembatan kereta api; (iv) Drainase dan jaringan pengairan; (v) Gedung, pabrik dan bangunan industri; (vi) Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah; (vii) Reklamasi dan pengerukan; (viii) Dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud); (ix) Perumahan dan pemukiman; (x) Percetakan sawah dan pembukaan lahan; (xi) Pembukaan areal/transmigrasi; (xii) Bendung, bendungan dan terowongan; (xiii) Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; (xiv) Interior; (xv) Pengeboran; (xvi) Pengupasan termasuk land clearing; (xvii) Penggalian/penambangan; (xviii) Pekerjaan pancang; (xix) Tambang dan pembangkit; (xx) Pertamanan; (xxi) Pekerjaan sipil dan gedung lainnya. II. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan instalasi: (i) Kelistrikan dan pembangkit; (ii) Tata udara/AC dan pelindung kebakaran; (iii) Transmisi dan distribusi kelistrikan; (iv) Pemasangan alat angkut; (v) Pemasangan fasilitas produksi; (vi) Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai; (vii) Lift dan escalator; (viii) Industri dan pembangkit; (ix) Termal/bertekanan; (x) Minyak/gas/geotermal/energi/air; (xi) Kontrol dan instrumentasi; (xii) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal lainnya. III. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi: (i) Sinyal dan telekomunikasi kereta api; (ii) Sentral telekomunikasi; 199
7
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
b. c. d.
e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. C.
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
(iii) Telekomunikasi; (iv) Pemasangan telekomunikasi; (v) Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut. IV. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast; Jasa Pertambangan; Pekerjaan terintegrasi (engineering, procurement and conctruction : EPC) dalam bidang: I. Perminyakan; II. Agro Industri; III. Kelistrikan; IV. Telekomunikasi; V. Petrokimia. Rancang Bangun (design and build); Building manajemen; Pabrikasi bahan dan komponen bangunan; Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik; Penyewaan peralatan konstruksi; Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi; Investasi dan atau pengelolaan usaha di bidang: I. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); II. Industri. Ekspor Impor; System development; Pengelolaan kawasan; Pengembangan: I. Properti; II. Realty. Jasa Transportasi/Angkutan.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf B diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu: a. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; b. Melakukan usaha dibidang agro industri; c. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. 4.
Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar 200
8
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Perseroan dan izin-izin operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan mana masih berlaku, terkecuali atas perizinan dan/atau pendaftaran yang masih dalam proses pembuatan baru dan/atau balik nama dan/atau perpanjangan sebagai berikut: -
Izin Usaha Industri untuk Plant Perseroan di Karawang, Subang, Sidoarjo, Kalijati dan Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Dengan belum dimilikinya Izin Usaha Industri oleh Perseroan pada plant Karawang, Subang, Sidoarjo, Kalijati dan Bojonegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan penutupan sementara.
-
Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan untuk Plant Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa atas belum dipenuhinya perizinan Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan, pada Plant Bojonegara yang terletak di Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten, maka berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi izin gangguan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
-
Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Palembang, Subang, dan Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum diperolehnya perizinan-perizinan lingkungan hidup pada plant Palembang, Subang, dan Bojonegara maka berdasarkan Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika Perseroan melakukan usaha yang dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan, maka Pengurus Perseroan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
-
Laporan berkala terhadap Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Karawang, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum dilakukannya pelaporan berkala pada Plant Karawang, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan pihak wajib lapor tersebut dapat dikenakan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.
201
9
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
-
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Tanda Daftar Perusahaan untuk Plant Sidoarjo yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan pada Plant Sidoarjo, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus Perseroan dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
-
Surat Keterangan Domisili untuk Plant Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum diperolehnya Surat Keterangan Domisili pada Plant Bojonegara, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undangundang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
5.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
:
Modal Ditempatkan/ Disetor Penuh
Rp.6.326.677.813.600,- (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 63.266.778.136 (enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
:
Rp.1.581.699.453.400,- (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 15.816.694.534 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham.
202
10
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
6.
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikannya adalah sebagai berikut: Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero), Tbk Koperasi Waskita Jumlah
Jumlah Saham 15.816.680.599 13.935 15.816.694.534
Nilai Nominal (Rp.) 1.581.668.059.900 1.393.500 1.581.699.453.400
(%) 99,99 0,01 100,00
Bahwa struktur permodalan Perseroan sejak saat pendirian sampai dengan perubahan terakhir diatas adalah sah, sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berlaku efektif. 7.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0055642 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
203
11
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
DIREKSI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen
: : : :
Jarot Subana Agus Wantoro A Yulianto Tyas Nugroho MC Budi Setyono
DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: : : :
Tunggul Rajagukguk Agus Sugiono Deddy Jevri Sitorus Suhendro Bakri
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Bahwa pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. SEKRETARIS PERUSAHAAN Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menunjuk Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor No. 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan atas pengangkatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik dan Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. KOMITE AUDIT Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan No. 09/SK/WBP/PEN/2016 tentang Piagam Komite Audit tanggal 7 Juni 2016. Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit No. 01/SK/WBP/DK/2016 tanggal 6 Juni 2016, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang 204
12
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP— 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan susunan sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota
: : :
Suhendro Bakri Paulus Alexdander Widjaya F. Heru Wibowo
UNIT AUDIT INTERNAL Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa sesuai SK WBP No 02/SK/WBP/PEN/2016 tentang Penetapan Pejabat Struktural, Direksi Perseroan telah mengangkat Slamet sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal. Bahwa pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. 10.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
11.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, harta kekayaan yang dikuasai Perseroan sedang dilakukan proses balik nama dalam bukti kepemilikan sebagai berikut: a.
2 (dua) bidang tanah yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses balik nama sertifikat di instansi pertanahan setempat sesuai dengan Surat Keterangan/Covernote No. 01/III/CN/NOT/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, Surat Keterangan/Covernote No. 71/KH/PPAT/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang dan surat Keterangan/Covernote No.04/SK205
13
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
b.
c.
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Not/PPAT/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Feby Delianarsari Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang. 2 (dua) bidang tanah yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan No. 6 tanggal 26 November 2014 yang dibuat di hadapan Kartini Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum No. 13 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana sedang dalam pengurusan akta jual beli dan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan Surat Keterangan/Covernote No. 71/KH/PPAT/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, dan yang dikuasai Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Saripudin Burhan S.H., M. Kn., Notaris di Banyuasin. 48 (empat puluh delapan) unit kendaraan bermotor yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses balik nama Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di instansi Kepolisian Lalu Lintas setempat, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 1 September 2016.
12.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa bangunan dan mesin-mesin serta beberapa kendaraan bermotor yang dimilikinya atas resiko-resiko utama yang mungkin timbul dikemudian hari dengan nilai pertanggungan yang cukup.
13.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan harta kekayaan oleh Perseroan atas harta kekayaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor tidak sedang berada dalam status penyitaan dan/atau penjaminan dalam bentuk apapun, kecuali atas beberapa harta kekayaan Perseroan berupa Tanah dan Bangunan, Mesin-mesin dan alat berat serta piutang usaha yang sedang dijaminkan kepada lembaga perbankan yang merupakan kreditur-kreditur Perseroan, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari lembaga perbankan tersebut. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal bayar oleh para krediturnya, akan tetapi apabila diasumsikan atas seluruh jaminan-jaminan tersebut di eksekusi pada saat ini oleh para kreditur maka hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan.
14.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.
15.
Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum dan sepanjang pengetahuan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. 206
14
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
16.
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, namun untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari beberapa krediturnya atas pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur-krediturnya tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut: a.
Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yaitu atas pembatasan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur tidak diperkenankan mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material. Atas pembatasan-pembatasan tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk dikesampingkan sesuai dengan Surat dari BNI No. BIN/2.2/391/R Tanggal 7 Juni 2016.
b.
Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yaitu atas pembatasan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan go publik. Atas pembatasan-pembatasan tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk dikesampingkan sesuai dengan Surat dari BRI No. B.1033MNS/NSD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016.
Bahwa dengan telah diperolehnya surat persetujuan pengenyampingan pembatasanpembatasan terhadap Perseroan yang timbul dari perjanjian kredit antara Perseroan dengan beberapa krediturnya tersebut diatas, maka tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dalam perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga. 17.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut: a.
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 119 tanggal 29 Juni 2016 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 21 tanggal 28 Juli 2016, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”);
b.
Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT BNI Securities yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities, yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum No. 53 tanggal 31 Agustus 2016 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT BNI Securities;
207
15
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
c.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0008/PE/KSEI/0616 tertanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
d.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Perdana Saham serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjianperjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal kecuali dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 18.
Bahwa Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:
Sekitar 56% (lima puluh enam persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang utamanya adalah untuk mendanai pengerjaan proyek-proyek yang kontraknya bersifat turnkey, yang akan digunakan untuk kegiatan operasional proyek yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, gaji karyawan, dan juga biaya overhead Perseroan.
Sekitar 44% (empat puluh emapt persen) akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha untuk memenuhi pertumbuhan permintaan beton nasional dan peningkatan efisiensi operasional Perseroan, yang meliputi pengembangan kapasitas produksi beton precast, pengembangan kapasitas produksi beton ready mix, pembelian quarry, dan juga pembelian truck mixer. Adapun kebutuhan total belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut: (a) Plant Precast: Rp.2.150.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh miliar Rupiah), adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan Plant Precast dengan rincian pemebelian tanah sekitar Rp.450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) sedangkan untuk keperluan pembangunan pabrik dan peralatan sekitar Rp.1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah). (b) Sekitar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan Batching Plant. (c) Sekitar Rp.715.000.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta Rupiah) adalah kebutuhan belanja modal untuk pembelian peralatan utama seperti stone crusher, excavator, 208
16
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
bulldozer, dan wheel loadaer, dan sisanya akan digunakan untuk keperluan pembelian dan pematangan lahan. (d) Sekitar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) adalah kebutuhan belanja modal untuk pembelian truck mixer. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari internal Perseroan. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan apabila pelaksanaan penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan Wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 19.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keteranganketerangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain diluar pengadilan, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali atas perkara berikut ini:
No.
1.
Perkara
Kedudukan Perseroan
Perkara Perdata Turut Nomor: 23 Tergugat III /Pdt.GT/2015/PN.Kwg, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang .Perkara antara Yanto Soejadi (“Penggugat”) melawan Bengky Plaolo (“Tergugat I”), Gino Aryalada (“Tergugat II”), Yulius 209
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain) Kerugian Material sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,(lima miliar Rupiah)
Keterangan
Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana penggugat merupakan salah satu pemegang saham dan komisaris PT Kabisat Sanemga yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat
17
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
No.
Perkara
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Kedudukan Perseroan
Lisjadi (“tergugat III”)
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)
Keterangan
merupakan pihak yang memiliki kepentingan di dalam PT Kabisat Sanemga (“KS”), yang mana menurut penggugat, atas tanah-tanah yang telah dijual oleh Tergugat I (pemegang saham dan Direktur KS), Tergugat II (Pemegang Saham dan Komisaris KS), dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III yaitu perseroan adalah tanah milik PT Kabisat Sanemga. akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut kepada Turut Tergugat III merupakan tanah PT Kabisat Sanemga. Oleh karenanya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya berdasarkan putusan 210
18
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
No.
Perkara
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Kedudukan Perseroan
Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)
Keterangan
No. 23/PDT.G/2015/PN.K wg tanggal 8 Januari 2015 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016, ,kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2016. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini atas perkara tersebut diatas belum memiliki dampak apapun terhadap Perseroan karena pada peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Karawang, telah menolak gugatan dari Penggugat, akan tetapi dikarenakan Penggugat telah melakukan upaya banding maka terdapat kemungkinan bahwa Perseroan sebagai turut tergugat dihukum untuk menyerahkan kepemilikan tanah yang dibeli dari tergugat sesuai dengan salah satu petitum dari Penggugat dalam gugatannya dan apabila gugatan penggugat tersebut dikabulkan maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, namun tidak memiliki dampak yang material bagi Perseroan. Perlu kami garis bawahi bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini atas perkara tersebut diatas masih sedang dalam proses untuk persidangan di tingkat banding, oleh dan karenanya menurut kami belum terdapat fakta-fakta yang relevan yang dapat mendukung apakah gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dalam perkara tersebut. 20.
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keteranganketerangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
21.
Bahwa pengungkapan aspek-aspek hukum di dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah sesuai dengan Uji Tuntas yang kami lakukan terhadap Perseroan.
211
19
Pendapat Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk
Ref. No.: 259/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/IX/2016
Dengan diterbikannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. 230/WECO/TAW-FF-AI-APS-RBP/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya. Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini. Hormat kami, WECOLAW Office
Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M. No. 361/PM/STTD-KH/2001
Tembusan: 1. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. 2. Yang Terhormat Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan.
212
20
XVI. LAPORAN AUDITOR PERSEROAN
INDEPENDEN
213
DAN
LAPORAN
KEUANGAN
Halaman ini sengaja dikosongkan
214
215 215
Halaman ini sengaja dikosongkan
216
217 217
218
219
220
221
222
223
PT WASKITA BETON PRECAST LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 30 April 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Rupiah Penuh) Catatan/ Notes ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Piutang Lain-lain Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Persediaan Pajak Dibayar di Muka Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka
2.d, 2.e, 3 2.e, 2.f, 4 2.m, 2.p, 33
2.p, 5, 33 5 2.g, 6 2.q, 7.a 8 2.h, 9
JUMLAH ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi Aset Tetap Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-lain
2.e, 2.f, 2.p, 4, 33 2.i, 10 2.q, 7.e 2.j, 2.s, 11
PT WASKITA BETON PRECAST STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of April 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014 (In Full Rupiah)
30 April 2016/ April 30, 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
256,779,584,326
98,185,902,017
272,221,266,941
1,113,416,028,989 231,909,211,365
307,141,127,058 204,805,153,409
160,516,463,207 479,956,001,518
4,952,500,000 1,126,298,135 166,537,209,483 275,943,909,162 112,166,637,109 54,443,655,126
4,952,500,000 1,326,430 54,551,293,293 181,372,530,604 87,929,687,335 64,725,498,305
4,950,000,000 -21,178,898,885 31,473,105,673 1,488,592,674 9,147,512,471
ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Account Receivables Related Parties Third Parties Other Receivables Related Parties Third Parties Inventories Prepaid Taxes Advances Prepaid Expenses
2,217,275,033,695
1,003,665,018,451
980,931,841,369
TOTAL CURRENT ASSETS
-221,675,623,063 ---
NON CURRENT ASSETS Account Receivables Related Parties Property, Plant and Equipments Deferred Tax Asset Other Assets
2,443,795,564,260 1,479,749,380,339 369,456,251 26,776,031,118
2,320,143,697,504 987,351,348,015 -21,248,946,277
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
3,950,690,431,968
3,328,743,991,796
221,675,623,063
TOTAL NON CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET
6,167,965,465,663
4,332,409,010,247
1,202,607,464,432
TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam 1 Tahun Pinjaman Kepada Pemegang Saham Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual Uang Muka dari Pelanggan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
LIABILITIES AND EQUITY
2.p, 12, 33
349,999,999,999
301,784,934,720
--
2.p, 18, 33 2.p, 13, 33
21,342,825,099 300,000,000,000
---
---
33,063,008,166 935,503,458,599 1,034,300,719,653 351,186,418,809 73,370,000,497 90,687,605,921 111,322,771,103
1,737,110,920 728,432,018,771 1,062,218,048,794 208,283,828,600 77,188,251,949 48,148,421,043 4,388,616,306
279,300,000 130,890,345,502 284,915,294,547 34,075,383,881 48,015,466,144 2,171,280,900 94,222,801
LIABILITIES CURRENT LIABILITIES Short Term Bank Loans Long Term Bank LoansCurrent Portion Shareholder's Loan Account Payables Related Parties Third Parties Gross Amount Due to Third Parties Tax Payables Accrued Expenses Advances from Customers Other Short Term Liabilities
3,300,776,807,846
2,432,181,231,103
500,441,293,775
TOTAL CURRENT LIABILITIES
977,405,488,887 106,764,104,198 1,477,825,002
459,255,313,244 109,330,169,939 816,122,609
----
NON CURRENT LIABILITIES Long Term Bank Loans Long Term - Advances Related Party Employee Benefit Liabilities
2.l, 2.p, 14, 33 2.l, 14 15 2.q, 7.b 2.m, 16 2.m, 17 18
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Bank Jangka Panjang Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi Liabilitas Imbalan Paskakerja
2.p, 19, 33 2.p, 20, 33 2.r, 2.x, 21
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
1,085,647,418,087
569,401,605,792
--
TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS
4,386,424,225,933
3,001,582,836,895
500,441,293,775
TOTAL LIABILITIES EQUITY Share Capital- Rp 1,000,000 par Value per Share Authorized- 2,470,288 Shares of Stock
EKUITAS Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham Modal Dasar - 2.470.288 Lembar Saham
Issued and Fully Paid - 1,135,056,
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh - 1.135.056,
835,056, dan 617,572 Shares
835.056, dan 617.572 Lembar Saham
as of April 30, 2016 and
pada 30 April 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Komponen Ekuitas Lainnya JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
2.t, 2.u, 22 22 23 23 10
1,135,056,000,000 (73,554,205,952)
835,056,000,000 (73,554,205,952)
617,572,000,000 (55,710,664,839)
94,934,884,100 530,454,602,780 94,649,958,802
28,060,967,099 446,613,453,403 94,649,958,802
-140,304,835,496 --
1,781,541,239,730 6,167,965,465,663
1,330,826,173,352 4,332,409,010,247
702,166,170,657 1,202,607,464,432
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
December 31, 2015 and 2014 Additional Paid In Capital Retained Earnings Appropriated Unappropriated Other Equity Component TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
The accompanying notes form an integral part of these
224 1
financial statements
Paraf:
PT WASKITA BETON PRECAST LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai Sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
Catatan/ Notes
Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
1,045,443,449,700
504,917,387,721
2,644,319,999,853
641,930,752,926
Revenues
25
(758,450,923,603)
(431,338,159,245)
(2,224,889,972,556)
(495,225,685,805)
Cost of Revenues
286,992,526,097
73,579,228,476
419,430,027,297
146,705,067,121
(419,668,210) (14,848,026,484)
(395,148,906) (13,401,396,053)
(2,321,834,794) (53,753,570,188)
(101,765,649) (4,700,465,254)
(207,575,215) 352,761,279 1,812,864,248 (283,991,544)
(190,506,483) 635,355,552 851,620,154 (164,159,207)
(557,470,218) 965,639,055 1,634,814,849 (265,579,029)
(140,128,163) 646,107,133 377,736,621 (89,356,279)
273,398,890,171
60,914,993,533
365,132,026,972
142,697,195,530
(10,614,947,853)
--
(19,581,814,877)
--
262,783,942,318
60,914,993,533
345,550,212,095
142,697,195,530
(112,090,220,436) 282,428,312
(797,453,333) --
(11,180,627,089) --
(2,392,360,034) --
150,976,150,194
60,117,540,200
334,369,585,006
140,304,835,496
Beban Penjualan
2.m, 26
Beban Umum dan Administrasi Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih Pendapatan Bunga Pendapatan Lainnya Beban Lain-lain - Bersih
2.m, 26 29 28 28 29
Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak 2.n, 27
Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Kini Manfaat Pajak Tangguhan
30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months ) (Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp Rp
2.m, 24, 33
Laba Bruto
Beban Keuangan
PT WASKITA BETON PRECAST STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
2.q, 7.c 2.q, 7.e
Laba Periode/ Tahun Berjalan Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Keuntungan Revaluasi Aset tetap Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti - Bersih
Profit Before Financial Charges and Taxation Financial Charges Income Before Tax Income Tax Expenses Deferred Tax Benefits Profit for The Period/ Year Items that Will Be Not Reclasified Subsequently to Profit or Loss
2.r, 21
Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Laba Per Saham Dasar/ Dilusian
Gross Profit Selling Expenses General and Administration Expenses Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net Interests Income Others Income Other Expenses - Net
2.u, 30
--
94,649,958,802
--
(261,083,816)
--
--
--
150,715,066,378
60,117,540,200
429,019,543,808
140,304,835,496
Total Comprehensive Income for the Period/ Year
142,423
97,345
467,608
227,188
Basic/ Diluted Earning Per Share
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
Gain on Revaluation of Fixed Assets Actuarial Loss on Defined Benefits Plan - Net
--
The accompanying notes form an integral part of these
225 2
financial statements
Paraf:
226 ---
---
-94,934,884,100
-(73,554,205,952)
laporan keuangan secara keseluruhan
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
1,135,056,000,000
--
Saldo Per 30 April 2016
-66,873,917,001
300,000,000,000 --
28,060,967,099
---
835,056,000,000
---
Setoran Modal Saham Pembentukan Cadangan Umum Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan
(73,554,205,952)
--
---
--
--
--
--
-28,060,967,099
Rp
--
--
3
530,454,602,780
150,715,066,378
-(66,873,917,001)
446,613,453,403
334,369,585,006 --
-(28,060,967,099)
140,304,835,496
60,117,540,200 200,422,375,696
140,304,835,496
140,304,835,496
Rp
Saldo Laba/Retained Earnings Ditentukan Belum Ditentukan Penggunaannya/ Penggunaannya/ Appropriated Unappropriated
Saldo Per 31 Desember 2015
10
(17,843,541,113) --
217,484,000,000 --
Setoran Modal Saham Pembentukan Cadangan Umum Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Surplus Revaluasi
2.u, 22
617,572,000,000
Saldo Per 31 Desember 2014
(55,710,664,839)
-617,572,000,000
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan Saldo Per 30 April 2015 -(55,710,664,839)
(55,710,664,839)
--
617,572,000,000
--
Saldo Per 31 Desember 2014
(55,710,664,839)
617,572,000,000
2.u, 22
Setoran Modal Saham Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan
--
--
Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital Rp
Saldo Per 7 Oktober 2014
Rp
Catatan/ Notes
Modal Ditempatkan dan Disetor/ Isued and Paid Up Capital Rp
PT WASKITA BETON PRECAST LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai Sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
--
--
625,389,486,880
150,715,066,378
---
474,674,420,502
334,369,585,006 --
---
140,304,835,496
60,117,540,200 200,422,375,696
140,304,835,496
140,304,835,496
Rp
Jumlah/ Total
---
--
---
--
--
--
--
--
1,781,541,239,730
150,715,066,378
300,000,000,000 --
1,330,826,173,352
334,369,585,006 94,649,958,802
199,640,458,887 --
702,166,170,657
60,117,540,200 762,283,710,857
702,166,170,657
140,304,835,496
561,861,335,161
Rp
Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Balance as of April 30, 2016
Paid Up Capital Appropriation to General Reserves Total Comprehensive Income For the Period
Balance as of December 31, 2015
Paid Up Capital Appropriation to General Reserves Total Comprehensive Income For the Year Revaluation Surplus
Balance as of December 31, 2014
Total Comprehensive Income For the Period Balance as of April 30, 2015
Balance as of December 31, 2014
Paid Up Capital Total Comprehensive Income For the Period
Balance as of October 7, 2014
Paraf:
financial statements
The accompanying notes form an integral part of these
94,649,958,802
--
---
94,649,958,802
-94,649,958,802
Rp
Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus
PT WASKITA BETON PRECAST STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
PT WASKITA BETON PRECAST LAPORAN ARUS KAS Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai Sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan Pembayaran kepada Pemasok Pembayaran kepada Karyawan Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka Pembayaran Pajak Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan Aset Tetap Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Pinjaman Bank Pembayaran Pinjaman Bank Penerimaan Setoran Modal Penerimaan Pinjaman dari Pemegang Saham Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan
PT WASKITA BETON PRECAST STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months ) (Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp Rp
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
2.m, 4, 17, 24 2.l, 2.m, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 25
250,598,904,334 (690,477,240,324)
63,705,063,065 (266,058,026,787)
573,118,833,278 (1,238,658,566,622)
3,629,569,101 (87,304,408,797)
2.m, 16, 25, 26
(12,100,523,061)
(3,693,672,810)
(13,381,507,370)
(2,356,382,469)
2.m, 28 2.q, 7
1,810,497,529 (11,972,360,069)
1,470,379,216 (3,659,153,892)
2,359,292,545 (9,573,493,678)
1,023,843,754 --
(462,140,721,591)
(208,235,411,208)
(686,135,441,847)
(85,007,378,411)
(537,758,596,842)
(31,338,363,784)
(123,555,236,321)
(21,615,354,648)
(537,758,596,842)
(31,338,363,784)
(123,555,236,321)
(21,615,354,648)
10, 31
12, 19 12, 19 22
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt from Customers Payment to Suppliers Payment to Employees Interest Income from Current Account and Time Deposit Payment for Taxes Net Cash Used in Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY Acquisition of Fixed Assets Net Cash Used in Investing Activity CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Receipt from Bank Loans Payment of Bank Loans Paid Up Capital Receipt from Shareholder's Loan Net Cash Provided by Financing Activities
739,493,000,742 (181,000,000,000) 300,000,000,000
----
500,655,313,244 -135,000,000,000
--378,844,000,000
300,000,000,000
--
--
--
1,158,493,000,742
--
635,655,313,244
378,844,000,000
158,593,682,309
(239,573,774,992)
(174,035,364,924)
272,221,266,941
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
98,185,902,017
272,221,266,941
272,221,266,941
--
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOF/ YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE
256,779,584,326
32,647,491,949
98,185,902,017
272,221,266,941
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOF/ YEAR Cash and Cash Equivalents at End of the Period/ Year consist of: Cash on Hand Cash in Banks Time Deposits
13
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode/ Tahun Terdiri dari: Kas Bank Deposito Berjangka
2.d, 3
Jumlah
260,746,410 156,518,837,916 100,000,000,000
154,684,541 22,492,807,408 10,000,000,000
245,141,165 97,940,760,852 --
67,497,621 47,153,769,320 225,000,000,000
256,779,584,326
32,647,491,949
98,185,902,017
272,221,266,941
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
Total
The accompanying notes form an integral part of these
227 4
financial statements
Paraf:
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
1. General
1. Umum 1.a. Pendirian Perusahaan PT Waskita Beton Precast (“Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.10 di Jakarta tanggal 7 Oktober 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014.
1.a. The Company Establishment PT Waskita Beton Precast (the "Company") was established based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No.10 in Jakarta, dated October 7, 2014 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decree No. AHU29347.40.10.2014 year 2014 dated October 14, 2014.
Anggaran dasar Perusahaan telah dirubah beberapa kali terakhir berdasarkan Akta No. 07 tanggal 10 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03.0023026 tahun 2016 tanggal 14 Pebruari 2016.
The Company article of association has been amended several time, most recently by the Deed No. 07 dated February 10, 2016, by Yusdin Fahim, S.H., Notary in Jakarta related to increasing in the Company issued and paid up capital and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his decree No. AHU-AH. 01.03.0023026 year 2016 dated February 14, 2016.
Maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan adalah sebagai berikut:
The purpose and objectives of the Company as stipulated in the Deed of Incorporation of the Company are as follows:
a) Industri pabrikasi; b) Pekerjaan mekanikal elektrikal; c) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi; dan d) Perbaikan/ pemeliharaan/ renovasi bangunan.
a) Manufacturing industry; b) Electrical mechanical works; c) Radio, telecommunications and instrumentation; and d) Repair/ maintenance/ renovation of buildings.
Perusahaan pada mulanya merupakan Divisi Precast dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Yang mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah pemisahan, Perusahaan resmi beroperasi sebagai PT Waskita Beton Precast.
The Company initially operated as Precast Division of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Which start its commercial operations at the end of 2013. In 2014, after incorporation, the Company started its commercial operation as PT Waskita Beton Precast.
Perusahaan tergabung dalam Waskita Karya Group. PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan entitas induk Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas induk utamanya.
The Company is one of companies under Waskita Karya Group. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is the parent entity of the Company and the Government of the Republic of Indonesia is its ultimate parent entity.
Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi berlokasi di Gedung Teraskita Lantai 3 & 3A Jl. MT Haryono Kav 10 A, Jakarta Timur 13340. Saat ini Perusahaan mempunyai beberapa plant antara lain:
The Company domiciled in Jakarta with head rd rd office located at Teraskita Building 3 & 3 A Floor, Jl. MT Haryono Kav 10A, East Jakarta 13340. Currently the Company has several plants, among others:
228 5
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh) No.
Nama Plant/Plant Name
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Jenis Plant/Plant
Alamat/Address
1 2 3 4
Plant Plant Plant Plant
Cibitung Sadang Pasuruan Palembang
Precast Precast Precast/Batching Plant Precast/Batching Plant
5 6 7 8 9 10 11 12
Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant
Karawang T3 Cengkareng Kalijati Pejagan Pejagan Rumpin Depok Antasari Karawaci
Precast/Batching Plant Batching Plant Batching Plant Batching Plant Stone Crusher Stone Crusher Batching Plant Batching Plant
13 14 15
Plant Becakayu Plant Sidoarjo Plant Solo - Kertosono
Batching Plant Precast/Batching Plant Batching Plant
Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Cikarang Bekasi Kampung Mekarsari, RT.005 RW. 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat Jl. Bayung, RT. 13 RW. 13, Desa Panggreh, Kecamatan Jabon, Sidoarjo Jl. Soekarno Hatta No. 98, RT. 15 RW. 05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Jl. Kosambi Curug KM 7 Dusun Krajan 2 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Jabar Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 Tangerang Desa Ciruluk, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat Jl. Raya Pejagan, Kelurahan Limbangan, Kecamatan Kersana, Brebes Jalan Raya Kutamendala Dukuh Gardu, Kecamatan Tonjong, Brebes Jl. Desa Cipinang Kampung Joglo, RT. 001 RW. 05, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Rumpin, Bogor Jl. Brigif Raya, RT. 12 RW. 06, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jl. Raya Maloko Kampung Babakan, RT. 001/002, Kelurahan Babakan Tengah, Kecamatan Legok, KabupatenTangerang Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur Desa Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Jl. Raya Sragen-Ngawi KM. 14 Dusun Dawe, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant Plant
Batching Plant Batching Plant Batching Plant Precast/Batching Plant Batching Plant Batching Plant Batching Plant Stone Crusher Batching Plant Precast Precast Batching Plant
Jl. Kampung Girang Sari, RT.06/RW.08 Kel. Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor - Jawa Barat Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan Jl. Sadang Subang KM 127, RT.04 RW.01, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Subang - Jabar Jl. Lintas Galang, Desa Mangga Dua. Lubuk Pakam, Sumatera Utara Jl. Darmo Permai CBD Segi 8 III Kav. 88, Surabaya - Jawa Timur Jl. Kalimanggis RT.05 RW.07, Kel Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat Dusun Dukuh, Desa Gerobokan, Kelurahan Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Jl. Asnawi Mangkualam Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami, Palembang Jl. Purwadadi Km. 1, Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Subang Cilegon Serang Banten Jl. H. Keneng Mudastir, Kemayoran, Jakarta Pusat
Bogor - Ciawi - Sukabumi Kuala Tanjung Lampung Kalijati PCI Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Darmo Surabaya Cimanggis Cibitung Solo Kertosono LRT Palembang Kalijati II Bojonegara Kemayoran
1.b. Board of Commisioners, Directors and Employees The composition of the Company’s management as of April 30, 2016, December 31, 2015 and 2014 were as follows:
1.b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Direktur
30 Apr/Apr 30, 2016/ 31 Des/Dec 31, 2015 Ir. Tunggul Rajaguguk, M.M. Ir. Agus Sugiono, M.M. Dedi Yevri Hanteru Sitorus Ir. Sapto Santoso, M.T. Antonius Y. Nugroho Ir. Jarot Subana
Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Directors President Director Director Director
31 Des/Dec 31, 2014 Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Direktur
Ir. Tunggul Rajaguguk, M.M. Ir. Agus Sugiono, M.M. Dedi Yevri Hanteru Sitorus Ir. Sapto Santoso, M.T. Haris Gunawan, SE, MBA. Ir. Jarot Subana
Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Directors President Director Director Director
Satuan Pengendalian Internal Satuan Pengendalian Internal
30 Apr/Apr, 2016 Slamet
Internal Control Section Internal Control Section
Satuan Pengendalian Internal Satuan Pengendalian Internal
31 Des/Dec, 2015 M Noor Utomo
Internal Control Section Internal Control Section
229 6
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Komisaris diangkat melalui Keputusan RUPST sesuai Akta No. 1 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 6 Januari 2015.
The Commissioners were appointed by the AGM Decisions based on Notarial Deed No. 1 by Notary Fathiah Helmi, S.H., dated January 6, 2015.
Direksi diangkat melalui Keputusan RUPST sesuai Akta No. 04 oleh Notaris Yusdin Fahim, S.H., tanggal 9 Nopember 2015.
The Directors were appointed by the AGM Decision based on Notarial Deed No. 04 by Notary Yusdin Fahim, S.H., dated November 9, 2015.
Pada tanggal 29 Januari 2016 telah dilakukan penggantian Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang semula M. Noor Utomo digantikan oleh Slamet melalui Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast No. 01/SK/WBP/PEN/2016.
On January 29, 2016 there was a change of head of Internal Control Unit (SPI) were initially held by M. Noor Utomo replaced by Slamet based on Decision letter of the Directors of PT Waskita Beton Precast No. 01/SK/WBP/PEN/2016.
Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut :
The total employees of the Company as of April 30, 2016, December 31, 2015 and 2014 (unaudited) consist as follows :
30 April/ April 30 2016 Karyawan yang diperbantukan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Beton Precast Tenaga Outsourcing dan PKWT
2.
31 Desember/ December 31 , 2015 2014
79 102 620
66 82 366
2.
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
32 -210
Employees seconded from PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Beton Precast Outsourchings and Contract
Summary of Significant Accounting Policies
2.a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
2.a. The Statement Compliance The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulation in the Capital Market No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements of the issuers or public company.
2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.
2.b. Basis of Preparation of Financial Statements The basis of measurement in the preparation of these financial statements is historical cost, except for inventories which are stated at the lower of cost and net realizable value. The financial statements are prepared on the accrual basis, except for statements of cash flows.
230 7
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Statements of cash flows prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.
Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.
The functional and presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah.
2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar baru yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu: PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi” PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi” PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap” PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud” PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): “Kombinasi Bisnis” PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): “Pembayaran Berbasis Saham PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): “Pengukuran Nilai Wajar” Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year The following are amendment and improvement of standards and new interpretaion of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2016, as follows: PSAK No. 5 (Improvement 2015):” Operating Segments” PSAK No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures” PSAK No. 13 (Improvement 2015): “Investments Property” PSAK No. 16 (Improvement 2015): “Property, Plant and Equipment” PSAK No. 19 (Improvement 2015): “Intangible Assets” PSAK No. 22 (Improvement 2015): “Business Combination” PSAK No. 25 (Improvement 2015): “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” PSAK No. 53 (Improvement 2015): “Sharebased Payments” PSAK No. 68 (Improvement 2015): “Fair Value Measurement” Amendment of PSAK No. 4: “Separate Financial Statements” about Equity Method in Separate Financial Statements Amendment of PSAK No. 15: “Investment in Associates and Joint Venture” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception Amendment of PSAK No. 16:” Property, Plant and Equipment” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization Amendment of PSAK No. 19: “Intangible Asset” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization Amendment of PSAK No. 24: “Employee Benefits” about Defined Benefit Plans: Employee Contributions
Amandemen PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
231 8
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Amandemen PSAK No. 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi Amandemen PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama Amandemen PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi ISAK No. 30: “Pungutan”
Amendment of PSAK No. 65: “Consolidated Financial Statements” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan:
The following is the impact of the amendments in accounting standards that are relevant to the Company financial statements:
PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi” Penyesuaian ini mengklarifikasi: - Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi.
PSAK No. 5 (Improvement 2015):” Operating Segments” The improvement clarifies that: - An entity must disclose the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics. - Disclose the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.
Amendment of PSAK No. 66: “Joint Arrangements” about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation Amendment of PSAK No. 67: “Disclosures of Interest in Other Entities” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception ISAK No. 30: “Levies”
- Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen. Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.
The adoption of this improvement of standard had no material effect to financial statements.
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
PSAK No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures” The improvement add requirement of related parties and clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.
Perusahaan telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi pihak berelasi.
The Company had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding the related parties information.
PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap” dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”
PSAK No. 16 (Improvement 2015): “Property, Plant and Equipment” and PSAK No. 19 (Improvement 2015): “Intangible Asset”
232 9
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Penyesuaian PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 ini mengklarifikasi bahwa aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
The improvement of PSAK No. 16 and PSAK No. 19 clarifies that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalved amounts.
Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.
The adoption of these PSAKs had no material effect to financial statements.
Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” dan PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.
Amendment of PSAK No. 16:” Property, Plant and Equipment” and PSAK No. 19: “Intangible Asset” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization. The amendments clarify the principle in PSAK No. 16 and PSAK No. 19, that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.
Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat. Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.
The adoption of these PSAKs had no material effect to financial statements.
Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
Amendment of PSAK No. 24: “Employee Benefits” about Defined Benefit Plans: Employee Contributions PSAK 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognise such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.
Amandemen PSAK No. 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa. Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.
The adoption of this standard had no material effect to financial statements.
233 10
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Perusahaan telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.
The Company has adopting these PSAKs and had completed the required disclosures requirements.
PSAK No. 68: “Pengukuran Nilai Wajar” PSAK No. 68 tidak merubah ketentuan saat suatu entitas diminta untuk menggunakan nilai wajar, namun memberikan panduan bagaimana mengukur nilai wajar pada saat nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. PSAK No. 68 juga mensyaratkan pengungkapan yang lebih luas atas nilai wajar. Dengan demikian, sesuai panduan dalam PSAK No. 68, Perusahaan melakukan evaluasi ulang atas kebijakannya dalam mengukur aset dan liabilitas yang diharuskan untuk dicatat pada nilai wajar.
PSAK No. 68: “Fair Value Measurement” PSAK No. 68 does not change when an entity is required to use fair value, but rather provides guidance on how to measure fair value is required or permitted. PSAK No. 68 also requires comprehensive disclosures on fair values. As a result of the guidance in PSAK No. 68, the Company reassessed its policies for measuring assets and liabilities required to be carried at fair values.
Tidak ada pengaruh terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 68 tersebut, kecuali bagi pengungkapan dalam kebijakan akuntansi terkait dan catatan atas laporan keuangan yang relevan, jika ada.
There was no impact to the financial position and performance of the Company upon the initial adoption of the said PSAK No. 68, except for the related disclosures of accounting policies and the relevant notes to the financial statements, if any.
2.d. Setara Kas Setara kas terdiri dari deposito jangka pendek yang jangka waktunya kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dan tidak dijadikan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.
2.d. Cash Equivalents Cash equivalents consist of short term deposits with maturity less than or equal to 3 (three) months since the date of placement and are not used as collateral or are not restricted.
2.e. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.
2.e. Financial Instrument Initial Recognition and Measurements The Company recognizes a financial assets or a financial liabilities in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measure all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:
Subsequent Measurement of Financial Assets Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial assets in one of the four following categories:
234 11
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of shortterm profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.
(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.
(ii) Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.
(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki
(iii) Held-to-Maturity (HTM) Invetsments HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.
(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss; (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.
235 12
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.
(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recogniized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreig exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.
Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost. Subsequent Measurement of Financial Liabilities Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut: (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.
236 13
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.
(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
(ii) Other Financial Liabilities Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.
Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.
Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Company derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognized the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company continue to recognize the financial asset.
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.
The Company discontinue a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.
Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai
Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period, the Company assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence
237 14
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.
Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.
The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor; (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.
For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.
Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate and recognized in profit or loss.
Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum
When a decline in the fair value of an availablefor-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cummulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the
(c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.
238 15
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.
cummulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.
Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.
The Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.
Pada saat menghitung suku bunga efektif, perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli, dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.
When calculating the effective interest rate, the Company estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.
Reklasifikasi Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.
Reclassification The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.
Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut
If, as a result of a change in Company’s intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured
239 16
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.
at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-tomaturity investments, any remaining held-tomaturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, nonrecurring, and could not have been reasonably anticipated.
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.
Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Fair Value Measurement Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.
The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.
Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level1). (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level2). (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level3)
Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety: (i)
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level2). (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level3).
240 17
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.
Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.
Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.
2.f. Piutang usaha Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan untuk pengakuan pendapatan pada penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha biasa.
2.f. Accounts receivables Trade receivables are amounts gross contractual amount due from customers for revenues recognized on the sale of goods and services in the ordinary course of business.
Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.
If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.
Termasuk dalam piutang usaha adalah piutang yang belum ditagihkan karena belum memenuhi persayaratan termin pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan.
Included in account receivable is all unbilled receivable of goods or services that have been delivered or rendered to customer or buyer but did not meet yet the term to invoice it as required by contract.
Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, maka dinyatakan pada biaya, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang.
Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, except where the effect of discounting would be immaterial as such, they are stated at cost, less provision for impairment of receivables.
Kolektibilitas piutang usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang usaha dan nonusaha. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari
The collectability of trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade and nontrade receivable is impaired. The amount of the impairment allowance is the difference between the asset’s carrying amount and the
241 18
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.
present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short-term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.
2.g. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya peroleh ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi berdasarkan tingkat aktivitas normal.
2.g. Inventories Inventories are carried in the financial statements at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined on a First In First Out basis. The cost of work in progress and finished goods comprimes materials, direct labour and attributable production overheads based on normal levels of activity.
Penurunan nilai persediaan diakui berdasarkan kondisi dan persediaan yang bergerak lambat dengan mempertimbangkan manfaat masa depan dan nilai realisasi bersih.
Write-down is made for obsolete and slow moving items based on their expected future use and net realizable value.
Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan pelepasan.
Net realizable value is the estimated sales price in the ordinary course of bussines after allowing for all further cost of completion and disposal.
2.h. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya sebagian akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis Iurus (straight-line method).
2.h. Prepaid Expenses Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in future periods when the benefits received, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and prepaid rent. Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straightline method.
2.i. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.
2.i. Property, Plant and Equipments Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.
When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
After initial recognition, fixed assets, except land and building, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.
242 19
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Revaluasi dilakukan minimum setiap 3 tahun.
Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation are made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the reporting date.Revaluation are made minimum every 3 years.
Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.
Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land and buildings.
Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.
The revaluation surplus in respect of land and buildings is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.
Aset Tetap tanah tidak disusutkan. Sedangkan Aset tetap bangunan disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:
Land assets are not depreciated. While building assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives, as follows:
Masa Manfaat/ Useful Lives Gedung dan Bangunan
20
Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai jika ada, dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:
Buildings
Fixed Assets except for land and building are accounted for using cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, and depreciated using the double-declining method based on the estimated usefull life of the assets as follows :
Masa Manfaat/ Useful Lives Peralatan Proyek Perlengkapan Kantor Kendaraan
4-8 4 8
243 20
Project Equipment Office Equipment Vehicle
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Peralatan proyek terdiri dari golongan I dan II. Peralatan proyek golongan I adalah peralatan proyek yang merupakan mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor, dan alat komunikasi, dengan masa manfaat 4 tahun.
Project equipment are categorized into category I and II. Project equipment under category I consist of equipment projects that are furniture and equipment of wood and rattan, office machines, and communications tools, with useful lives of 4 years.
Peralatan proyek golongan II adalah peralatan proyek yang merupakan mebel dan peralatan dari logam, peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truk, crane bulldozer dan alat berat lainnya, dengan masa manfaat 8 tahun.
Project equipment under category II consist of equipments under the furniture and equipment of the metal, used equipment such as heavy trucks, dump trucks, cranes bulldozers and other heavy equipment, with useful lives 8 years.
Perlengkapan kantor termasuk dalam golongan I dengan masa manfaat 4 tahun.
Office equipment included in category I with useful lives of 4 years.
Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi mengenai penilaian aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan ditahun 2015, semula dinilai berdasarkan metode harga perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen (KJPP). Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan dapat menggambarkan investasi Perusahaan dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode laporan keuangan per 31 Desember 2015 (Catatan 10).
The Company made a change in accounting policy regarding Plant, Property and Equipment valuation for the groups of land and buildings in 2015 year, was originally accounted by the cost method, become a revaluatian method, which appraised by an independent appraiser (KJPP). The changes of accounting policy was made for the purpose that the financial statements may describe the Company's investment in Property, Plant and Equipment for the groups of land and buildings and the changes on investment in accordance with the market value at the financial reporting as of December 31, 2015 (Note 10).
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.
Cost of repairs and maintenance is charged to the current profit or loss as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of Plant, Property and Equipment would be add in (capitalized) on the carrying amount of the assets.
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.
The carrying amount of Property, Plant and Equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the periode/year when the assets are derecognized.
Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan.
When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and its’ related accumulated depreciation are removed from the Property, Plant and Equipment account and any resulting gain or loss is recorded or charged to profit or loss for the year.
244 21
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Pada akhir periode/tahun buku pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.
At the end of reporting period/year end, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset’s residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.
Construction in progress is stated at cost, and will be reclassified to the respective Property, Plant and Equipment when completed and ready to use.
2.j. Aset Lain-lain Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.
2.j. Other Assets Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as the other assets.
2.k. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang atas pembelian persediaan bahan baku yang belum diberita acarakan karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai dengan kontrak.
2.k. Gross Amount due to Related Parties Gross debt due to the third parties are the purchase of raw material that has not uncertified because as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.
Utang bruto kepada pihak ketiga disajikan sebesar biaya persediaan bahan baku yang terjadi.
Gross debt due to the third parties is presented as cost of raw material that occurred.
2.l. Utang usaha Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.
2.l. Accounts Payables Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers.
Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal bisnis jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.
Trade payables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.
2.m. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dari usaha perdagangan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas berdasarkan metode tahap penyerahan barang kepada pembeli.
2.m. Revenue and Expense Recognition Revenue from trading business is recognized only to the extent that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity based method stage of the shipment to the buyer.
Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit (deposit method), sampai semua persyaratan dipenuhi.
If all the above requirements are not met, all cash receipts from customers are recorded as advances from customers by using the deposit, until all requirements are met.
245 22
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual (accrual basis), termasuk di dalamnya adalah beban pokok penjualan dari produk yang dijual.
Expenses are recognized when incurred, using the accrual basis, including the cost of sales of products sold.
2.n. Biaya Pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2.n. Borrowing Costs Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.
Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Perusahaan telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.
Capitalization of borrowing costs commences when the Company undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.
2.o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Dalam menyiapkan laporan keuangan, Perusahaan mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.
2.o. Foreign Currency Transactions and Balances In preparing financial statements, Company record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company is Rupiah.
Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 30 April 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:
Transactions during the current year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of Bank of Indonesia at April 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014 as follows: 30 April/ April 30 2016 13,204
Dollar Amerika Serikat/ US Dollar
31 Desember/ December 31 2015 2014 12,937
12,440
2.p. Transactions with Related Parties A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:
2.p. Transaksi dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: 246 23
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
a) A person or a close member of that person’s family is related to the reporting entity if that person: i. Has control or joint control over the reporting entity; ii. Has a significant influence upon the reporting entity; or iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak anak saling berelasi dengan entitas lain); ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang didefinisikan dalam huruf (a); atau vii. Orang yang didefinisikan dalam huruf (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk atas entitas); viii.Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies : i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); ii. One entity is anassociations or joint venture of the other entity (or anassociate or int venture of a member of a group of which the other entity is a member);
Perusahaan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 33).
The Company has disclosed all the nature and transactions with related parties (Note 33).
iii. Both entities are joint ventures of the same third party; iv. One entity is a joint venture of the third entity and other entity is an associate of the third entity; v. The entity post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan, the sponsoring employers are also related to reporter; vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); vii. A person identified in (i) has a significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or entities holding over the entity); viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.
247 24
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
2.q. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.
2.q. Income Taxes Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.
Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periodeperiode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.
Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.
Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.
Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan
A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a
a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).
248 25
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.
Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.
The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.
The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.
2.r. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut..
2.r. Employee Benefits Short-term Employee Benefits Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.
Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.
Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.
Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).
Post-Employment Benefit Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).
Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.
The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.
Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program
The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined
249 26
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.
benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity’s informal practices.
Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.
Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.
Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.
Gains or losses onthe curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or losswhenthe curtailment or settlement occurs.
Kurtailmen terjadi apabila Perusahaan mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, terminasi atau penghentian program.
A curtailment occurs when the Company either significantly reduce the number of employees covered by a plan, termination or suspension of the program.
Penyelesaian program terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif untuk sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti
A settlement occurs when an entity enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.
Pesangon Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:
Termination Benefits The Company recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates: (a) When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (b) When the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.
(a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan (b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. 2.s. Aset Takberwujud Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.
2.s. Intangible Assets Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.
Intangible asset with finite useful life Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method.
250 27
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:
Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:
Perangkat Lunak Komputer
Tahun/Years 4
Computer Software
Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.
The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial yearend.
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan kedaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.
Intangible asset with indefinite useful life
Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.
Intangible asset with indefinite life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.
Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.
Intangible assets are derecognized when disposed of or when there is no future economic benefits are expected from its use or disposal.
Intangible asset with indefinite life is not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.
2.t. Business Combination of Entities under Common Control Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Company and subsidiary as a whole or the individual entity within the Company and subsidiary.
2.t. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas – entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilihan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Perusahaan dan entitas anak tersebut. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atau bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.
Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to changes in economic substance or business ownership are exchanged, then the transaction is recognized in the carrying amount based on the pooling of interest method.
251 28
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.
Business entity that receives, in a business combination of entities under common control, recognize the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equities as part of additional paid in capital.
2.u. Laba per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah ratarata tertimbang saham yang beredar dalam satu periode.
2.u. Earnings per Share Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owner of the common shareholders entity by weighted average number of shares outstanding during the period.
Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
To compute diluted earnings per share, the Company adjusting the profit or loss attributable to common shareholders of parent entity and weighted average number of shares outstanding, as the effects of all dilutive potential ordinary shares.
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 1.060.056, 715.064, dan 617.572 masing-masing untuk tanggal 30 April 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2014.
Total weighted average number of shares used to compute basic earnings per share is 1,060,056, 715,064, and 617,572 as of April 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014.
• tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
2.v. Segment Information An operating segment is a component of an entity: • that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity); • whose operating results are reviewed regularly by the entity’s chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and • for which discrete financial information is available.
2.w. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.
2.w. Impairment of Non Financial Assets At the end of each reporting period, the Company assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Company determines the recoverable amount of the asset’s cashgenerating unit.
2.v. Informasi Segmen Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: • yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); • hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pembuat keputusan operasional tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
252 29
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.
The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.
Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.
If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.
Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.
An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.
2.x. Provisi Provisi diakui apabila Perusahaan mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.
2.x. Provision Provision is recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events and it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Provision is not recognised for future operating losses.
Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.
Provision is measured at the present value of management’s best estimate of the expenditure required to settle the obligation. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. 2.y. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements The Company makes estimates and assumptions concerning the future. Estimates and considerations used in the preparation of financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from
2.y. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan interim terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan
253 30
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.
those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities disclosed in below.
Estimasi Umur Manfaat Perusahaan melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (lihat Catatan 10 untuk nilai tercatat aset tetap).
Estimated of Useful Lives The Company reviews on useful lives of property and equipment based on several factors i.e. technical conditions and technology development in the future. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors (see Note 10 for carrying value of property, plant and equipment).
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).
Allowance for Impairment of Receivables The fair value of accounts receivable is determined by calculating permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).
Imbalan Pasca Kerja Nilai kini kewajiban imbalan pasti tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) tersebut mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.
Post Employment Benefits The present value of post-employment benefits liability depends on several factors that are determined on an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the cost (income) include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.
Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.
The Company determines the appropriate discount rate at the end of the reporting period by the interest rate used to determine the present value of future cash outflows expected to settle an estimated liability. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rate of government bonds denominated in Rupiah that have a similar period to the corresponding period of the liability.
Asumsi kunci lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini, selama periode dimana liabilitas imbalan pascakerja terselesaikan. Perubahan asumsi imbalan kerja ini akan berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada akhir periode pelaporan. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja diungkapkan pada Catatan 21.
Another key assumption is partly determined by current market conditions during the period in which the post-employment benefits liability is resolved. Changes in the employee benefits assumption will impact recognition of actuarial gains or losses at the end of the reporting period. Information regarding the number of assumptions and post-employment benefits liabilities and expenses disclosed in Note 21.
254 31
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Pajak Penghasilan Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Income Tax Determine the provision for corporate income taxes requires significant judgment by management. There are certain transactions and computations end tax determination is uncertain during the normal business activities. The Company recognizes income tax liabilities based on estimates of whether there will be an additional income tax.
Nilai Wajar Instrumen Keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar.
Fair Value of Financial Instruments When the fair value of financial assets and liabilities recorded in the consolidated statements of financial position is not available in an active market, it is determined using valuation techniques including the use of mathematical models. Input for this model is derived from observable market data through the data available. When observable market data is not available, management judgment is required to determine the fair value.
3. Cash and Cash Equivalents
3. Kas dan Setara Kas
Kas/ Cash on Hand Bank/ Cash in Banks Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jumlah/ Total Deposito Berjangka/ Time Deposits Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jumlah/ Total Jumlah Kas dan Setara Kas/ Total Cash and Cash Equivalents Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)/ Interest Rate of Time Deposits per Annum (%) Jangka Waktu/ Time Period
30 April 2016/
31 Desember/ December 31 ,
April 30, 2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
260,746,410
245,141,165
67,497,621
137,645,006,486
87,757,329,373
42,200,541,404
15,876,291,543
5,199,756,198
4,953,227,916
2,997,539,887
4,983,675,281
--
156,518,837,916
97,940,760,852
47,153,769,320
100,000,000,000
--
225,000,000,000
100,000,000,000
--
225,000,000,000
256,779,584,326
98,185,902,017
272,221,266,941
5.40% 1 Bulan/ Month
255 32
5.40% 1 Bulan/ Month
5.40% 1 Bulan/ Month
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
4. Account Receivables
4. Piutang Usaha
a. Short Term Account Receivables
a. Piutang Usaha Jangka Pendek Rincian saldo piutang usaha jangka pendek adalah sebagai berikut: 30 April/ April 30
Pihak-pihak Berelasi Piutang Usaha
Pihak-pihak Ketiga Piutang Usaha
Jumlah Pihak-pihak Ketiga
2015
2014
Rp
Rp
Rp
307,141,127,058
160,516,463,207
Related Parties Account Receivables
--
--
--
Less: Allowance for Impairment Losses of Account Receivables
1,113,416,028,989
307,141,127,058
160,516,463,207
Total Related Parties
231,909,211,365
204,805,153,409
479,956,001,518
Third Parties Account Receivables
--
--
--
231,909,211,365
204,805,153,409
479,956,001,518
Total Related Parties
1,345,325,240,354
511,946,280,467
640,472,464,725
Total Account Receivables
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Jumlah Piutang Usaha
31 Desember/ December 31 ,
2016
1,113,416,028,989
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Jumlah Pihak-pihak Berelasi
The details of short term account receivables are as follows:
Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
Less: Allowance for Impairment Losses of Account Receivables
The details of account receivables to related parties are as follows:
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties 918,080,331,123
290,149,235,662
155,833,517,151
KSO Waskita - Adhi
70,800,000,000
--
--
PT Waskita Toll Road
33,335,895,948
--
--
KSO Waskita - PP - HK
32,062,009,500
--
--
Others (below Rp 20 Billion)
59,137,792,418
16,991,891,396
4,682,946,056
Jumlah Pihak-pihak Berelasi/ Total Related Parties
1,113,416,028,989
307,141,127,058
160,516,463,207
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Lainnya (Dibawah Rp 20 Milyar)/
Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak ketiga adalah sebagai berikut:
The details of account receivables to third parties are as follows:
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties 47,484,189,955
47,484,189,955
KSO Waskita - PP - Hutama Karya
--
35,834,212,250
--
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
--
--
400,011,053,972
184,425,021,410
121,486,751,204
58,048,253,253
231,909,211,365
204,805,153,409
479,956,001,518
PT Kapuk Naga Indah
21,896,694,293
Lainnya (Dibawah Rp 20 Milyar) Others (below Rp 20 Billion) Jumlah Pihak-pihak Ketiga/ Total Third Parties
256 33
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:
The accounts receivable by age (day) category are as follows:
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Sampai dengan 12 bulan
Up to 12 Months
Belum Jatuh Tempo
909,982,982,065
335,510,398,443
640,427,584,725
Sudah Jatuh Tempo
426,969,051,794
176,435,882,024
44,880,000
> 13 - 24 bulan - Sudah Jatuh Tempo
8,373,206,495
--
--
>13 - 24 Months - Past Due
> 25 - 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
>25 - 36 Months - Past Due
> 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
>36 Months - Past Due
1,345,325,240,354
511,946,280,467
640,472,464,725
Total
Jumlah
Not Yet Due Past Due
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada 30 April 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar nihil.
The allowance for impairment losses of receivable as of April 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014 amounted to nil respectively.
Piutang usaha dijaminkan pada bank pemberi jaminan yaitu PT Bank BNI (Persero) Tbk (Catatan 12), piutang yang dijaminkan terhadap proyek yaitu tagihan termin per 31 Desember 2014 sebesar Rp240.461.410.753.
Accounts receivable as collateral on bank lenders, PT Bank BNI (Persero) Tbk (Note 12), the accounts receivables which is used as collateral as of Desember 31, 2014 amounted to Rp240,461,410,753 respectively.
Manajemen berkeyakinan seluruh bahwa piutang dapat tertagih, sehingga manajemen tidak mencadangkan penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.
Management believes that all of the accounts receivable are fully collectible, therefore management did not make any provision for impairment loss for accounts receivable as of April 30, 2016, December 31, 2015 and 2014.
Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.
Management also believes that there is no significant risk concentrated in third party receivables.
Pada 30 April 2016 dan 31 Desember 2015, piutang terkonsentrasi pada pihak berelasi (Catatan 33).
As of April 30, 2016 and December 31, 2016, Accounts Receivables is concentrated to related parties (Note 33).
b. Piutang Usaha Jangka Panjang Per 30 April 2016 dan 31 Desember 2015 seluruh saldo piutang usaha jangka panjang adalah kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp2.443.795.564.260 dan Rp2.320.143.697.504.
b.Long Term Account Receivables As of April 30, 2016 and December 31, 2015 all outstanding longterm account receivables are to related parties amounting to Rp2,443,795,564,260 and Rp2,320,143,697,504, respectively.
Rincian saldo piutang usaha jangka panjang kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut :
Details of longterm receivable account receivables to related parties are as follows :
30 April/ April 30
Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties PT Kresna Kusuma Dyandra Marga PT Cimanggis Cibitung Tollways Jumlah Pihak-pihak Berelasi/ Total Related Parties
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
2,354,912,440,423 88,883,123,837
2,269,226,842,631 50,916,854,873
---
2,443,795,564,260
2,320,143,697,504
--
257 34
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Jumlah piutang usaha jangka panjang berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:
The longterm accounts receivable by age (day) category are as follows:
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Sampai dengan 12 bulan
Up to 12 Months
Belum Jatuh Tempo
2,443,795,564,260
2,320,143,697,504
--
Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
> 13 - 24 bulan - Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
>13 - 24 Months - Past Due
> 25 - 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
>25 - 36 Months - Past Due
> 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo
--
--
--
>36 Months - Past Due
2,443,795,564,260
2,320,143,697,504
--
Total
Jumlah
Not Yet Due Past Due
5. Other Receivables
5. Piutang Lain-lain 30 April/ April 30 2016 Rp Pihak Berelasi/ Related Parties PT Waskita Karya (Persero) Tbk Piutang Karyawan Jumlah Pihak Berelasi/ Total Related Parties
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
4,950,000,000 2,500,000
4,950,000,000 2,500,000
4,950,000,000 --
4,952,500,000
4,952,500,000
4,950,000,000
Pihak Ketiga/ Third Parties Lainnya (Dibawah Rp 1 Milyar)/ Others (below Rp 1 Billion)
1,126,298,135
1,326,430
--
Jumlah Pihak Ketiga/ Total Third Parties
1,126,298,135
1,326,430
--
--
--
--
Jumlah
6,078,798,135
4,953,826,430
4,950,000,000
Piutang lain-lain merupakan piutang Perusahaan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan jatuh tempo pada 30 April 2017 berdasarkan Berita Acara Utang dan Piutang antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 27 Juli 2016 (Catatan 36).
Other receivables represents the Company’s receivable from PT Waskita Karya (Persero) Tbk that will be due on April 30, 2017 based on the minutes of meeting of receivable and payables between the Company and PT Waskita Karya (Persero) Tbk on July 27, 2016 (Note 36).
Piutang lain-lain sebesar Rp1.121.298.135 merupakan piutang dari pemasok Perusahaan.
Other receivables amounting Rp1,121,298,135 is receivable from the Company’s Supplier.
Manajemen berkeyakinan seluruh bahwa piutang dapat tertagih, sehingga manajemen tidak mencadangkan penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.
Management believes that all of the accounts receivable are fully collectible, therefore management did not make any provision for impairment loss for accounts receivable as of April 30, 2016, December 31, 2015 and 2014.
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Account Receivables
258 35
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
6. Inventories
6. Persediaan 30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
Rp
Rp
2014 Rp
Persediaan Bahan Baku Spare Part
159,137,609,865 7,399,599,618
52,546,375,453 2,004,917,840
21,178,898,885 --
Raw Material Spare Part
Jumlah Dikurangi : Penurunan Nilai Persediaan
166,537,209,483
54,551,293,293
21,178,898,885
--
--
--
Total Less: Impairment Losses of Inventories
Jumlah
166,537,209,483
54,551,293,293
21,178,898,885
Total
Persediaan precast merupakan persediaan produk beton yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku dan bahan penolong serta persediaan barang dalam proses. Persediaan bahan baku dan penolong merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti semen, pasir, besi, kawat, dan lainlain.
An inventory of precast concrete products inventory consists of finished goods inventory concrete products, supply of raw materials and supporting materials and inventories of goods in process. Inventories of raw and supporting materials are supplies that will be used in the production process, such as cement, sand, iron, wire, and others.
Persediaan Sparepart merupakan persediaan suku cadang yang digunakan untuk mengganti suku cadang yang rusak dari peralatan pabrik dan alat pengangkutan.
Sparepart Inventory consist of sparepart used to replace damaged sparepart of factory equipment and transportation equipment.
Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen tidak membentuk penurunan terhadap nilai persediaan pada 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014.
Based on the review of the condition of inventories at the end of the year, the Management does not form a decrease in the value of inventory at April 30, 2016, December 31, 2015, and December 31, 2014.
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah taksiran harga jual wajar dikurangi taksiran biaya untuk memperoleh atau menjual barang jadi.
Net realizable value is the estimated selling price less the estimated costs reasonable to acquire or sell the finished goods. 7. Taxes
7. Perpajakan
a. Prepaid Taxes
a. Pajak Dibayar Dimuka 30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 PPh 22 PPh 23
238,941,476,503 31,473,105,673 5,525,326,986 4,000,000
148,115,286,028 31,473,105,673 1,780,138,903 4,000,000
-31,473,105,673 ---
Value Added Tax - 2015 Value Added Tax - 2014 Article 22 Article 23
Jumlah
275,943,909,162
181,372,530,604
31,473,105,673
Total
b. Tax Payables
b. Utang Pajak
259 36
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
Rp
Rp
2014 Rp
230,558,710,950
192,157,189,013
30,874,678,489
Value Added Tax
Pasal 4 (2) - Final
5,635,177,420
4,852,986,904
2,498,480,729
Article 4 (2) - Final
Pasal 23
1,058,311,524
1,331,632,314
331,927,123
Article 23
Pasal 21
163,722,247
354,926,698
1,250,000
--
370,297,540 --
86,364
1,373,246
--
Pajak Pertambahan Nilai
Jasa Konstruksi Pasal 22
Article 21 Construction Service Article 22
Pasal 29
Article 29
30 April 2016 31 Desember 2015 Jumlah
112,090,220,436
--
--
April 30, 2016
1,678,939,867
9,585,720,425
--
December 31, 2015
351,186,418,809
208,283,828,600
34,075,383,881
Total
c. Income Tax Expenses
c. Beban Pajak Penghasilan Kini 30 April/ April 30 2016 (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Pajak Kini
112,090,220,436
797,453,333
11,180,627,089
2,392,360,034
Current Tax
Jumlah
112,090,220,436
797,453,333
11,180,627,089
2,392,360,034
Total
d. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan
d. Income Tax Reconciliation
30 April/ April 30
2016 (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
2015 (4 Bulan/ Months ) (Tidak Diaudit/ Unaudited )
Rp
Rp
Rp
Rp
Bagian Laba (Rugi) Penghasilan
Profit (Loss) Not Subject to
Non Final Produksi Beton Pendapatan Lain-lain Non Beton
Final Income Tax 262,783,942,318
60,914,993,533
345,550,212,095
142,697,195,530
--
--
--
--
Total Bagian Laba (Rugi) Penghasilan Non Final
262,783,942,318
60,914,993,533
345,550,212,095
142,697,195,530
Sales - Turnkey Method 941,589,215,373
(310,462,389,801)
(1,862,774,338,806)
(400,011,053,972)
Beban Pokok Usaha - Pesanan
Kewajiban Imbalan Kerja Jumlah
Job Order Cost of Sales - Turnkey Method
(741,212,203,152)
249,557,249,079
1,518,343,494,472
264,592,497,582
Beban Umum & Administrasi Pesanan metode turnkey Beban Depresiasi Aktiva Tetap
Final Income Tax Deductible Differences
Pendapatan Usaha - Pesanan
metode turnkey
Other Income Non-Precast Total Profit (Loss) Not Subject to
Perbedaan Temporer: metode turnkey
Domestic (Precast Production)
Job Order General and Adm Expenses -
(15,661,347,914)
1,833,315,906
34,679,867,097
2,992,449,631
--
1,360,286,213
8,161,717,276
--
Depreciation Expenses
661,702,393
--
816,122,609
--
Employee Benefit
185,377,366,700
(57,711,538,604)
(300,773,137,352)
(132,426,106,759)
Perbedaan Tetap
Turnkey Method Job Order
Total Non-Deductible Differences
Beban Pegawai
383,542,952
336,467,328
1,345,869,311
101,775,000
Office Expenses
Pajak atas bunga bank/Jasgir
283,991,544
66,394,757
265,579,029
89,356,277
Interest Expenses
Sumbangan
195,756,707
84,289,404
337,157,616
33,000,000
Donation Expenses
Beban Representasi
284,022,812
38,193,200
152,772,800
82,747,342
Representation Expense
Beban kantor
361,130,401
50,629,383
202,517,531
916,500
Office Expenses
14,800,000
195,500
782,000
14,400,000
Transport/Vehicles Expenses
(1,323,671,689)
(589,811,169) -(13,641,597)
(2,359,244,674)
(1,023,843,754)
199,572,727
(54,566,387)
(701,648,635)
Total
448,360,881,745
3,189,813,332
44,722,508,356
9,569,440,136
Taxable Income
112,090,220,436
--
--
--
25% x 2016 : Rp 448,360,881,745
Beban Perjalanan/Kendaraan Pendapatan Lain-lain Jumlah Laba Kena Pajak Beban Pajak Non Final Kini 25% x 2016 : Rp 448,360,881,745
Interest Income
Non Final Tax Expenses
25% x 2015 (12 Bulan) : Rp 44.722.508.356
--
--
11,180,627,089
--
25% x 2015 (12 Months) : Rp 44,722,508,356
25% x 2015 (4 Bulan) : Rp 3.189.813.332
--
797,453,333
--
--
25% x 2015 (4 Months) : Rp 3,189,813,332
-112,090,220,436
-797,453,333
-11,180,627,089
2,392,360,034 2,392,360,034
25% x 2014 : Rp 9.569.440.136 Utang Pajak Kini Non Final
260 37
25% x 2014 : Rp 9,569,440,136 Tax Payable Current Non Final
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 dan 2014.
Taxable income becomes the basis for filing its annual corporate income tax (SPT) in 2015 and 2014. e. Deferred Tax
e. Pajak Tangguhan 31 Desember 2015/
Dikreditkan
Dikreditkan ke
30 April 2016/
December 31, 2015
(Dibebankan)
Penghasilan
April 30, 2016
ke Laporan
Komprehensif Lain/
Laba Rugi/
Credited to Other
Credited (Charged)
Comprehensive
to Profit or Loss
Income
Rp
Rp
Rp
Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Asset Liabilitas Imbalan pasca kerja/ --
Employee Benefit Liabilities
282,428,312
87,027,939
369,456,251
Total Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets
--
282,428,312
87,027,939
369,456,251
8. Advances
8. Uang Muka 30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
PPN Keluaran yang belum diterima
80,845,177,111
57,742,401,949
971,316,174
VAT Out Not Yet Received
Uang Muka Pihak Ketiga
31,321,459,998
30,187,285,386
517,276,500
Advance to Third Parties
112,166,637,109
87,929,687,335
1,488,592,674
Total
Jumlah
Uang muka pihak ketiga diberikan kepada sub kontraktor yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Perusahaan. Penyelesaian uang muka akan dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga yang bersangkutan.
Advances to third party was granted to subcontractors who working on the Company’s project. Settlement of advances will be accounted by respective sub-contractors.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran belum diterima merupakan pengakuan PPN Keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namum belum dibayar oleh Pembeli Produk.
Value Added Tax (VAT) Out has not received represent VAT Out on terms charged to, but have not been paid by the Customers.
9. Prepaid Expenses
9. Biaya Dibayar di Muka 30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
37,701,888,350
43,255,309,720
8,175,200,356
Asuransi Dibayar di Muka
9,379,897,238
5,594,128,616
113,824,000
Prepaid Insurance
Sewa Jangka Pendek
7,361,869,538
15,876,059,969
858,488,115
Rental - Short Term
54,443,655,126
64,725,498,305
9,147,512,471
Total
Biaya Dibayar di Muka
Jumlah
261 38
Prepaid Expenses
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang dibayarkan untuk mendirikan plant di atas tanah yang disewa. Biaya dibayar di muka akan diamortisasi dan dibebankan kepada masing-masing plant sesuai dengan jangka waktu sewa tanah. 10. Aset Tetap
Prepaid expenses are represent cost to set up a plant on rent of land. Prepaid expenses are amortized and charged to each plant according to the term rent of the land.
Biaya Perolehan Langsung Tanah Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan Jumlah Aset Tetap Dalam Pembangunan Tanah Gedung dan Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan
10. Property, Plant and Equipments
30 April 2016/April 30, 2016 Pengurangan/ Penilaian Kembali/
Saldo Awal
Penambahan/
Reklasifikasi/
Saldo Akhir
Beginning Balance
Additions
Deductions
Revaluation
Reclassification
Ending Balance
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
140,082,000,000 54,182,619,791 28,557,974,357 3,072,249,686 395,505,232,513 9,654,688
805,726,000 --419,213,743 50,277,289,714 --
-------
-------
-------
140,887,726,000 54,182,619,791 28,557,974,357 3,491,463,429 445,782,522,227 9,654,688
621,409,731,035
51,502,229,457
--
--
--
672,911,960,492
214,010,065,250 121,203,492,562 2,540,694,006 122,864,499,128
165,821,562,750 267,585,880,162 235,114,986 40,356,123,351
-----
-----
-----
379,831,628,000 388,789,372,724 2,775,808,992 163,220,622,479
460,618,750,946
473,998,681,249
--
--
--
934,617,432,195
2,064,619,789 794,309,908 1,153,872,068 90,661,616,821 2,715,381
1,331,361,076 -328,395,078 31,442,577,476 544,752
------
------
------
Jumlah
94,677,133,967
33,102,878,382
--
--
--
Nilai Buku
987,351,348,015
Saldo Awal Beginning Balance Rp Biaya Perolehan Langsung Tanah Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan Jumlah Aset Tetap Dalam Pembangunan Tanah Gedung dan Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan Jumlah Nilai Buku
3,395,980,865 794,309,908 1,482,267,146 122,104,194,297 3,260,133 127,780,012,349 1,479,749,380,339
Penambahan/ Additions Rp
31 Desember 2015/December 31, 2015 Pengurangan/ Penilaian Kembali/ Deductions Revaluation Rp Rp
Acquisition Cost Land Building Plant Office Equipment Project Equipment Vehicles Total Construction in Progress Land Building Office Equipment Project Equipment Total Accumulated Depreciation Building Plant Office Equipment Project Equipment Vehicles Total Net Carrying Value
Saldo Akhir Ending Balance Rp
Reklasifikasi/ Reclassification Rp
Acquisition Cost 1,405,453,720 2,086,622,779 6,979,484,295 1,151,276,934 148,772,465,619 9,654,688
59,545,869,131 41,965,397,046 21,578,490,062 1,920,972,752 246,732,766,894 --
-------
87,446,677,149 10,130,599,966 -----
(8,316,000,000) ------
140,082,000,000 54,182,619,791 28,557,974,357 3,072,249,686 395,505,232,513 9,654,688
160,404,958,035
371,743,495,885
--
97,577,277,115
(8,316,000,000)
621,409,731,035
56,968,587,000 44,362,440 562,318,813 10,993,714,251
148,725,478,250 121,159,130,122 1,978,375,193 111,870,784,877
-----
-----
8,316,000,000 ----
214,010,065,250 121,203,492,562 2,540,694,006 122,864,499,128
68,568,982,504
383,733,768,442
--
--
8,316,000,000
460,618,750,946
24,225,561 58,162,369 4,964,127 7,210,563,141 402,279
2,040,394,228 736,147,539 1,148,907,941 83,451,053,680 2,313,102
------
------
------
7,298,317,477
87,378,816,490
--
--
--
221,675,623,063
2,064,619,789 794,309,908 1,153,872,068 90,661,616,821 2,715,381 94,677,133,967 987,351,348,015
262 39
Land Building Plant Office Equipment Project Equipment Vehicles Total Construction in Progress Land Building Office Equipment Project Equipment Total Accumulated Depreciation Building Plant Office Equipment Project Equipment Vehicles Total Net Carrying Value
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh) Saldo Awal Beginning Balance Rp Biaya Perolehan Langsung Tanah Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan Jumlah Aset Tetap Dalam Pembangunan Tanah Gedung dan Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung Pabrik Perlengkapan Kantor Peralatan Proyek Kendaraan
Penambahan/ Additions Rp
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
31 Desember 2014/December 31, 2014 Pengurangan/ Penilaian Kembali/ Deductions Revaluation Rp Rp
Saldo Akhir Ending Balance Rp
Reklasifikasi/ Reclassification Rp
Acquisition Cost -------
1,405,453,720 2,086,622,779 6,979,484,295 1,151,276,934 148,772,465,619 9,654,688
-------
-------
-------
1,405,453,720 2,086,622,779 6,979,484,295 1,151,276,934 148,772,465,619 9,654,688
--
160,404,958,035
--
--
--
160,404,958,035
-----
56,968,587,000 44,362,440 562,318,813 10,993,714,251
-----
-----
-----
56,968,587,000 44,362,440 562,318,813 10,993,714,251
--
68,568,982,504
--
--
--
68,568,982,504
------
24,225,561 58,162,369 4,964,127 7,210,563,141 402,279
------
------
------
Jumlah
--
7,298,317,477
--
--
--
Nilai Buku
--
24,225,561 58,162,369 4,964,127 7,210,563,141 402,279 7,298,317,477 221,675,623,063
Land Building Plant Office Equipment Project Equipment Vehicles Total Construction in Progress Land Building Office Equipment Project Equipment Total Accumulated Depreciation Building Plant Office Equipment Equipment I & II Vehicles Total Net Carrying Value
Aset tetap, berupa tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari bank. Sebagian tanah berikut bangunannya serta mesin dan peralatan dijadikan jaminan kepada Bank BNI (Catatan 12) dengan nilai pasar keseluruhan masing-masing sebesar Rp212.596.946.638 dan Rp475.357.183.130.
Fixed assets, such as land and buildings and vehicle and equipment are used as collateral for bank loans. Some land include buildings and also machine and equipment are used as collaterals to Bank BNI (Note 12) with total market value amounted to Rp212,596,946,638 and Rp475,357,183,130 respectively.
Sejak tahun 2015, Perusahaan menerapkan metode revaluasian untuk aset tetap kelompok tanah dan bangunan (Catatan 2.g). Berdasarkan penilaian penilai independen KJPP Asrori & Rekan No. Lap. 012/FRAS/WBP/I/2016 oleh Ir. Asrori, M.Sc. tanggal 8 Januari 2016 dengan efektif revaluasi pada tanggal 31 Desember 2015.
Since 2015, the Company applied revaluation method fixed assets group of land and buildings (Note 2.g). Based on the assets revaluation from independent appraisal KJPP Asrori & Rekan No.Lap.012/FRAS/WBP/I/2016 by Ir. Asrori, M.Sc. dated January 8, 2016 with effective revaluation at December 31, 2015.
Pendekatan yang digunakan dalam penentuan nilai wajar tanah dan bangunan adalah harga pasar dan biaya perolehan serta pendapatan sewa.
The approach used in determining the fair value of land and buildings is market price and acquisition costs as well as rent earned.
Atas aset tersebut nilai wajar aset tetap tanah dan bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp192.200.000.000, sehingga terdapat selisih penilaian aset tetap sebesar Rp97.577.277.115. Perusahaan mencatat selisih revaluasi aset tetap Rp94.649.958.802 pada ekuitas setelah dikurangi dengan pajak sebesar Rp2.927.318.313.
The fair value of fixed asset group of land and buildings as of December 31, 2015 are Rp192,200,000,000, resulting to differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp97,577,277,115. The Company has recorded the differences on assets revaluation amounted to Rp94,649,958,802 on equity after deducting tax amounted to Rp2,927,318,313.
Manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai pasar tanah dan bangunan per 30 April 2016, sehingga tidak terdapat perubahan selama periode berjalan.
Management is in the opinion that there is no significant change in market value of land and building as of April 30, 2016, that should be adjusted to financial statement.
263 40
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Aset tetap dalam pembangunan per 30 April 2016 sebesar Rp934.617.432.195 antara lain terdiri dari pembelian tanah yang belum lunas dan bersertifikat yaitu tanah di Desa Kedungwonokerto sebesar Rp28.720.027.000, tanah di Desa Karawang sebesar Rp67.505.002.500, tanah di Desa Penajam sebesar Rp8.750.487.000, tanah di Rumpin Bogor sebesar Rp7.025.422.500, tanah di desa Gasing Rp11.760.000.000, tanah di desa Cibatu Rp6.875.625.000 serta Gedung dan Pabrik dalam pembangunan berupa pabrik beton di Sadang sebesar Rp5.182.852.603, dan di Sidoarjo sebesar Rp44.114.048.775. Tanah dan bangunan di Kalijati sebesar Rp120.000.000.000, tanah dan bangunan di daerah Cilegon sebesar Rp200.000.000.000, dengan masing-masing progres sebesar 96%, 95%, 98%, 95%, 94%, 21,83%, 7%, 48% dan 80%.
Construction in progress at April 30, 2016 amounted to Rp934,617,432,195 among others consists of the purchase of land which has not paid and certified in Kedungwonokerto village amounted to Rp28,720,027,000, land in Karawang village amounted to Rp67,505,002,500, land in Penajam village amounted to Rp8,750,487,000, land in Rumpin Bogor Rp7,025,422,500, land in Gasing village Rp11,760,000,000, land in Cibatu village Rp6,875,625,000 and the Building and Plant in progress in the form of a concrete plant in Sadang Rp5,182,852,603, and in Sidoarjo Rp44,114,048,775. Land and building in Kalijati Rp120,000,000,000, land and building in Cilegon Rp200,000,000,000, with the progress are 96%, 95%, 98%, 95%, 94%, 21.83%, 7%, 48% and 80%, respectively.
Aset tetap dalam pembangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp460.618.750.946 terutama terdiri dari pembelian tanah yang belum lunas dan bersertifikat yaitu tanah di Desa Kedungwonokerto sebesar Rp28.720.027.000, tanah di Desa Karawang sebesar Rp67.505.002.500, tanah di Desa Penajam sebesar Rp8.750.487.000, tanah di Rumpin Bogor sebesar Rp7.025.422.500, tanah di desa Gasing Rp11.760.000.000, tanah di desa Cibatu Rp6.875.625.000 serta Gedung dan Pabrik dalam pembangunan berupa pabrik beton di Sadang sebesar Rp5.182.852.603, dan di Sidoarjo sebesar Rp35.798.048.775, dengan masing-masing progress sebesar 96%, 95%, 98%, 95%, 95%, 94%, 21% dan 27%.
Construction in progress at December 31, 2015 Rp460,618,750,946 mainly consists of the purchase of land which has not paid and certified in Kedungwonokerto village amounted to Rp28,720,027,000, in Karawang village amounted to Rp67,505,002,500, land in Penajam village amounted to Rp8,750,487,000, land in Rumpin Bogor village amounted to Rp7,025,422,500, land in the Gasing village amounted to Rp11,760,000,000, land in the village of Cibatu village Rp6,875,625,000 and the Building and Plant in progress in the form of a concrete plant in Sadang Rp5,182,852,603, and in Sidoarjo Rp35,798,048,775, with the progress are 96%, 95%, 98%, 95%, 95%, 94%, 21% and 27%, respectively.
Aset tetap dalam pembangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp68.568.982.504 terutama terdiri dari pembelian tanah dalam pembangunan di Desa Kedungwonokerto sebesar Rp17.646.900.000, tanah di Desa Karawang sebesar Rp25.312.950.000, tanah di Desa Penajam sebesar Rp8.750.487.000, tanah di Desa Rumpin Bogor sebesar Rp5.258.250.000 serta gedung dan pabrik dalam pembangunan berupa pabrik beton di Sadang sebesar Rp44.362.440.
Construction in progress at December 31, 2014 amounted to Rp68,568,982,504 mainly consist of the purchase of land in progress in Kedungwonokerto village amounted to Rp17,646,900,000, land in Kerawang amounted to Rp25,312,950,000, land in Penajam village amounted to Rp8,750,487,000, land in Rumpin Bogor amounted to Rp5,258,250,000 and the Building and Plant in progress in the form of a concrete in Sadang Rp44,362,440.
Penambahan aset tetap per 30 April 2016 sebesar Rp51.502.229.457 terutama penambahan peralatan pabrik atas pembelian alat-alat produksi pabrik pabrik baru Perusahaan. Penambahan aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp371.743.495.885 terutama penambahan tanah, gedung pabrik dan peralatan pabrik atas pendirian pabrik-pabrik baru Perusahaan dan diantara penambahan tersebut terdapat penambahan sebesar Rp64.640.458.887 merupakan aset yang diinbrengkan menjadi tambahan setoran modal dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan akta Notaris Yusdin Fahim, S.H., No. 07 tanggal 30 Juni 2015.
Addition of property, plant and equipment at April 30, 2016 amounted to Rp51,502,229,457 mainly additional plant equipment on the purchases of the equipments of the new plants. Addition of property, plant and equipment at December 31, 2015 amounted to Rp371,743,495,885 mainly additional of land, building and equipments of the Company’s new plants and which there additional amounted to Rp64,640,458,887 represent assets inbreng classified as additional capital contribution of PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on notarial deed of Yusdin Fahim, S.H., No. 07 dated June 30, 2015.
264 41
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Penambahan aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp160.404.958.037 terutama penambahan tanah, gedung pabrik dan peralatan pabrik atas pendirian pabrik-pabrik baru Perusahaan dan diantara penambahan tersebut terdapat penambahan sebesar Rp153.942.658.103 merupakan aset yang diinbrengkan menjadi tambahan setoran modal dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 60 tanggal 21 November 2014.
Addition of property, plant and equipment as of December 31, 2014 amounted to Rp160,404,958,037 mainly additional of land, building and equipments of the Company’s new plants and which there additional amounted to Rp153,942,658,103 represents assets inbreng and classified as additional paid in capital of PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on notarial deed Fathiah Helmi, S.H., No. 60 dated November 21, 2014.
Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :
Depreciation expenses are allocated as follows :
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31
2016
2015
2015
2014
(4 Bulan/ Months )
(4 Bulan/ Months )
(12 Bulan/ Months )
(3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp Harga Pokok Produksi
Rp
32,801,160,774
18,629,269,717
84,867,997,590
7,210,563,140
Cost of Goods Production
Beban Umum dan Administratif (Catatan 26) Jumlah Beban Penyusutan
General and Administration 301,717,608
308,354,490
2,510,818,900
87,754,337
33,102,878,382
18,937,624,207
87,378,816,490
7,298,317,477
Aset gedung dan pabrik, mesin dan peralatan pabrik precast telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp53.304.819.331.222 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Ramayana Tbk dan PT Asuransi Jasindo (Persero) untuk jenis pertanggungan property all risk, gempa bumi dan kebakaran.
Expenses (Note 26) Total Depreciation Expenses
Asset building and plant, machinery and equipment of precast plant has been insured for a sum of Rp53,304,819,331,222 against fire and other risks to PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Ramayana Tbk and PT Asuransi Jasindo (Persero) for all types of property insurance risk, earthquakes and fires.
Nama Asurandur/
Jenis Aset/
Periode Asuransi/
Nilai Pertanggungan/
Insurer
Type of Assets
Insurance Period
The Sum Insured Rp
PT Asuransi Jasindo (Persero)
Contractor Erection All Risk
10 Desember 2014
s.d
10 Desember 2017
3,045,930,766,990
PT Asuransi Ramayana Tbk
Property All Risk
25 Desember 2015
s.d
25 Desember 2016
458,118,797,332
PT Asuransi Tri Pakarta
Contractor All Risk
23 Nopember 2015
s.d
23 Nopember 2016
441,773,000,000
PT Asuransi Tri Pakarta
Contractor All Risk
23 Nopember 2015
s.d
23 Nopember 2016
245,514,000,000
PT Asuransi Ramayana Tbk
Kendaraan Bermotor
25 Desember 2015
s.d
25 Desember 2016
119,318,010,000
PT Asuransi Tri Pakarta
Polis Standar Asuransi Gempa Bumi
18 Januari 2016
s.d
18 Januari 2017
48,813,750,000
PT Asuransi Tri Pakarta
Polis Standar Asuransi Gempa Bumi
18 Januari 2016
s.d
18 Januari 2017
48,813,750,000
PT Asuransi Ramayana Tbk
Contractor Plant and Equipment
25 Desember 2015
s.d
25 Desember 2016
31,576,706,500
PT Asuransi Tri Pakarta
Polis Standar Asuransi Gempa Bumi
18 Januari 2016
s.d
18 Januari 2017
9,062,150,200
PT Asuransi Tri Pakarta
Property All Risk
18 Januari 2016
s.d
18 Januari 2017
9,062,150,200 4,457,983,081,222
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.
Management believes that the insurance on the assets insured is sufficient to cover possible losses.
265 42
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
11. Other Assets
11. Aset Lain-lain 30 April 2016/ April 30, 2016
31 Desember 2015/ December 31,2015
Rp
Rp
Kontrak Sewa Jangka Panjang Aset Tak Berwujud Perangkat Lunak Dikurangi : Akumulasi Amortisasi
26,544,445,599
20,971,043,654
388,310,014 (156,724,495)
388,310,014 (110,407,391)
Contract Deferred Charges Intangible Assets Software Less: Accumulated Amortization
Jumlah
26,776,031,118
21,248,946,277
Total
Kontrak sewa jangka panjang merupakan biaya sewa dibayar dimuka jangka panjang atas tanah yang disewa oleh Perusahaan dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.
Long-term rent contracts represent long term prepaid rent on land leased by the Company with a period of 1 to 5 years.
Perangkat lunak merupakan pembelian Auto Desk CAD Design yaitu perangkat lunak yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk merancang produk bagi perencana atau perancang dalam waktu yang relatif singkat dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Perangkat lunak tersebut dibeli pada tanggal perolehan 1 Mei 2015 dari PT Mitra Integrasi Informatika. Saat ini sedang dalam pengembangan dan penyempurnaan, sehingga belum diamortisasi.
Software represents the purchasing of Auto Desk CAD design which will be used for an auxiliary tools to design products for the planner or designer in a relatively short time with a high degree of accuracy. The software was purchased on May 1, 2015 from PT Mitra Integrasi Informatika and currently is still under development and refinement stage, therefore it is not yet amortized.
12. Short Term Bank Loans
12. Utang Bank Jangka Pendek 30 April 2016/ April 30, 2016 Rp
31 Desember 2015/ December 31,2015 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
349,999,999,999
301,784,934,720
Jumlah
349,999,999,999
301,784,934,720
Suku Bunga per Tahun (%)
10.25%
10.25%
Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut : a. Kredit Modal Kerja Revolving Rp50.000.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2016. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp49,999,999,999.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Total Interest Rate of per Annum (%)
According to the letter No.BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015, the Company entered into the credit facilities from PT Bank BNI (Persero) Tbk as follows : a. Revolving Working Capital Loan of Rp50,000,000,000, the term of loan since date June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016, based on loan agreement No. 150 dated June 23, 2016. Short term loan balance from this credit facility as of April 30, 2016 amounting to Rp49,999,999,999.
266 43
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
b. Kredit Modal Transaksional Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2016. Saldo pinjaman sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp300,000,000,000.
b. Transactional Capital Loan of Rp300,000,000,000, the term of loan since date June 10, 2015 and will be due on June 23, 2016, based on loan agreement No. 151 dated June 23, 2016. Short term loan balance from this credit facility as of April 30, 2016 amounting to Rp300,000,000,000.
c. Kredit Modal Kerja Supply Chain Financing (SCF), Bank Garansi dan Letter of Credit (L/C) atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2016.
c. Supply Chain Financing (SCF), Bank Guarantee and Letter of Credit (L/C) or SKBDN, Working Capital Loan of Rp300,000,000,000, the term of loan since date June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016, based on loan agreement No. 152 dated June 23, 2016.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan: a. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, a.n. PT Waskita Beton Precast senilai Rp66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 10) akan diikat Hak Tanah (HT).
The loan facilities are secured and bounded with: a. A plot of land and building, an area of 40,196 m2, located at Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur under the name of PT Waskita Beton Precast amounted to Rp66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 date February 24, 2015 (Note 10) will be tied Land Right (HT).
b. Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.38 tanggal 22 Januari 2015 s/d 16 Januari 2045, seluas 70.099 m2, terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Beton Precast (dahulu a.n PT Waskita Karya (Persero) Tbk) senilai Rp88.340.004.000 (Catatan 10) akan diikat Hak Tanah.
b. A plot of land and building with Land Right (SHGB) No.38 dated January 22, 2015 and the right will be expire on January 16, 2045, an area of 70,099 m2, located at Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, under the name of PT Waskita Beton Precast (formerly under the name PT Waskita Karya (Persero) Tbk) amounted to Rp88,340,004,000 (Note 10) will be tied by Land Right.
c. Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.02/Kalijaya tanggal 16 Pebruari 1988 s/d 16 Pebruari 2018, seluas 16.620 m2, terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp58.218.498.201 (Catatan 10) akan diikat Hak Tanah.
c. A plot of land and building with Land Right (SHGB) No.02/Kalijaya dated February 16, 1988 and the right will be expire on February 16, 2018, an area of 16,620 m2, located at Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp58,218,498,201 (Note 10) will be tied Land Right.
d. Peralatan/mesin/alat berat di Plant Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 10) yang akan diikat secara Fidusia.
d. Equipment/machine/heavy equipment at Karawang Plant, Desa Klari, Kabupaten karawang, Jawa Barat amounted to Rp299,866,478,836 according to Consultan KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 10) will be tied by fiduciary.
267 44
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
e. Peralatan/mesin/alat berat di Plant Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 10) yang akan diikat secara Fidusia.
e. Equipment/machine/heavy equipment at Sidoarjo Plant, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur amounted to Rp175,490,704,294 according to Consultan KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 10) will be tied by fiduciary.
f. Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp240.461.410.753 (Catatan 4) yang akan diikat secara fidusia.
f. Account receivables of the Company as of December 31, 2014 amounted to Rp240,461,410,753 (Note 4) will be tied by fiduciary.
Pembatasan terhadap tindakan: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit. 2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali: Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat arm’s length dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorgarnisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan asset tersebut tidak mempunyai akibat material. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat arm’s length.
Negative Convenant: 1. Change the business activities as stated in the article of association that can reduce the ability to pay off the credit facility.
3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundangundangan yang berlaku.
3. Change the operational of current business that may cause material result unless required by applicable law.
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perusahaan maupun rekonstruksi (Tindakan Korporasi), kecuali: Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketetentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peratura perundang-undangan yang berlaku.
4. Merger, combining, separation, liquidation or reconstruction of the company except the following requirements: Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as did not have material result. The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements. The Company will be survived as legal entity and will have the legal status after the corporate action. 5. Changes of articles of association that can lead to a material result. 6. Propose file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.
2. Sell or transfer all of assets of the company in a single transaction or in multiple transaction, except: Selling or transferring assets with the provisions that are arm’s length for the purpose to perform business activities. Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality. Selling or transferring assets for the purpose of government of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result. Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of arm’s length.
5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material. 6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
268 45
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
7. Obtain loans from other bank or financial institution
Berdasarkan surat dari BNI tanggal 7 Juni 2016 No. BIN/ 2.2/ 391/ R, BNI memberikan persetujuan pengesampingan (waiver) atas pembatasan melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material terkait rencana Perusahaan untuk melakukan proses penawaran umum perdana saham.
Based on the letter from the BNI dated June 7, 2016 No. BIN /2.2/391/R , BNI gave a waiver concerning the restriction to change in the articles of association that can lead to material result in relation to the Company’s plan to conduct an initial public offering of shares .
13. Shareholder’s Loan
13. Pinjaman Kepada Pemegang Saham Berdasarkan surat perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham No. L.08/P/WK/2016 dan No. 10/SPN/WBP/2016 tanggal 29 Januari 2016. Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku pemegang saham dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut: a.Fasilitas pinjaman sebesar Rp. 300.000.000.000 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan suku bunga 10.5% pertahun dari fasilitas pinjaman terhutang. b. Fasilitas pinjaman digunakan semata-mata untuk peningkatan kapasitas produksi dan berjanji tidak akan menggunakan fasilitas untuk tujuan dan kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis. c. Perhitungan bunga untuk fasilitas yang ditarik akan diterapkan bunga-berbunga (Compound Interest) sehingga penarikan kedua, ketiga dan seterusnya setiap penarikan akan dijumlahkan dengan beban bunga berjalan. d. Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal ini akan dikenakan denda sebesar 12,5% pertahun. e. Utang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib bayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau selambat-lambatnya pada bulan ke-6 (enam) perjanjian ini.
Based on the letter of credit facility agreement of shareholders No. L.08/P/WK/2016 and No. 10/SPN/WBP/2016 dated January 29, 2016. The Company received a loan from PT Waskita Karya (Persero) Tbk, the shareholder with loan facilities as follows: a. The loan facility amounting to Rp300,000,000,000 with a term of six (6 ) months from the date of the agreement and interest rate 10.5 % per annum of the outstanding loan facility. b. The loan facility is used solely to increase production capacity and promise not to use the facility for the other purposes without written agreement. c. Calculation of interest for the facility will be drawn will applied compound interest, therefore the withdrawal of the second, third and so on shall be summed with existing interest expense. d. Late payments as set forth in this section shall be subject to a fine of 12.5 % per year. e. The following principal debt plus compound interest calculation of tax liabilities, as well as fines, shall be paid through one-time payment or th at the latest in all six (6) months of this agreement. 14. Account Payables
14. Utang Usaha 30 April/ April 30 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Pihak-pihak Berelasi Pemasok Sewa Alat
32,671,988,166 391,020,000
61,310,920 1,675,800,000
-279,300,000
Related Parties Supplier Rental Equipment
Jumlah Pihak-pihak Berelasi
33,063,008,166
1,737,110,920
279,300,000
Total Related Parties
878,965,578,128 28,990,561,374 9,072,037,610 18,475,281,487 --
712,148,382,386 13,782,864,474 1,873,062,423 625,047,488 2,662,000
129,286,568,577 1,412,949,400 190,827,525 ---
Third Parties Suppliers Rental Equipment Subcontractors Foreman Others
Pihak-pihak Ketiga Pemasok Sewa Alat Subkontraktor Mandor Lainnya Jumlah Pihak-pihak Ketiga
935,503,458,599
728,432,018,771
130,890,345,502
Total Third Parties
Jumlah
968,566,466,765
730,169,129,691
131,169,645,502
Total
269
46
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Rincian saldo utang pemasok sebagai berikut:
Following the details of accounts payables to suppliers: 30 April/ April 30 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties PT Waskita Karya Tbk Koperasi Waskita
32,609,015,146 62,973,020
-61,310,920
---
Jumlah Pihak-pihak Berelasi/ Total Related Parties
32,671,988,166
61,310,920
-
Pihak Ketiga/ Third Parties PT Citra Baru Steel PT Janti Sarana Material Beton PT Sinar Indah Jaya Kencana PT Kingdom Indah PT Intiniaga Sukses Abadi PT Sekasa Mitra Utama PT Sumiden Serasi Wire Products PT Multi Welindo CV Serasan Sekundang Mandiri PT Tiga Sekawan Serasi PT Kiswire Indonesia Lainnya (di bawah Rp 20 Milyar)/ Others (below Rp 20 Billion) Jumlah Pihak-pihak Ketiga/ Total Third Parties
59,194,483,450 57,233,824,606 43,063,476,752 36,469,725,482 27,141,811,866 24,882,588,398 23,134,013,915 22,609,060,135 22,250,863,887 21,837,223,399 21,560,198,790
40,892,526,428 27,126,771,804 42,306,557,801 38,976,590,804 -----29,053,285,452 --
-4,910,019,652 6,546,622,767 17,494,583,814 -----5,286,728,390 --
519,588,307,448 878,965,578,128
533,792,650,097 712,148,382,386
95,048,613,954 129,286,568,577
Jumlah/ Total
911,637,566,294
712,209,693,306
129,286,568,577
Rincian saldo utang sewa alat sebagai berikut : 30 April/ April 30 2016 Rp Pihak-pihak Berelasi Koperasi Waskita Jumlah Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak Ketiga PT Padu Karya Jaya Nusa PT Swarna Cinde Raya CV Armada Mix PT Tugu Beton Semesta Abadi Lainnya (di bawah Rp 4 Milyar) Jumlah Pihak-pihak Ketiga Jumlah
Following the details of rental equipment payables : 31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
391,020,000
1,675,800,000
279,300,000
Related Parties Koperasi Waskita
391,020,000
1,675,800,000
279,300,000
Total Related Parties
4,777,107,739 4,399,796,869 4,376,462,370 4,020,953,053 11,416,241,343 28,990,561,374
----13,782,864,474 13,782,864,474
----1,412,949,400 1,412,949,400
Third Parties PT Padu Karya Jaya Nusa PT Swarna Cinde Raya CV Armada Mix PT Tugu Beton Semesta Abadi Others (below Rp 5 Billion) Total Third Parties
29,381,581,374
15,458,664,474
1,692,249,400
Total
Rincian saldo utang subkontraktor sebagai berikut :
Following the details of account payables to subcontractors : 30 April/ April 30 2016 Rp
Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties PT Tiga Sekawan Serasi Lainnya (di bawah Rp 4 Milyar)/ Others (below Rp 4 Billion)
4,429,311,713
Jumlah Pihak-pihak Ketiga/ Total Third Parties
270 47
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp --
--
4,642,725,897
1,873,062,423
190,827,525
9,072,037,610
1,873,062,423
190,827,525
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Rincian saldo utang mandor sebagai berikut :
Following the details of accounts payables to foreman : 30 April/ April 30 2016 Rp
Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties Aming Sudarsono Lainnya (di bawah Rp 4 Milyar)/ Others (below Rp 4 Billion) Jumlah Pihak-pihak Ketiga/ Total Third Parties
Rincian saldo utang lainnya sebagai berikut :
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
9,757,363,662 4,967,909,498
---
---
3,750,008,327 18,475,281,487
625,047,488 625,047,488
---
Following the details of other account payables : 30 April/ April 30 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Pihak-pihak Ketiga/ Third Parties Putra
--
2,662,000
--
Jumlah Pihak-pihak Ketiga/ Total Third Parties
--
2,662,000
--
Utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut :
The accounts payables by age (day) category is as follows :
30 April/ April 30 2016 Rp Utang Pemasok > 30 - 90 hari Belum Jatuh Tempo Sudah Jatuh Tempo > 90 - 180 hari - Sudah Jatuh Tempo > 180 - 360 hari - Sudah Jatuh Tempo > 360 hari - Sudah Jatuh Tempo Jumlah
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
325,613,852,610 192,433,058,520
39,032,897,889 234,312,480,693
85,873,333,010 43,413,235,567
203,523,040,116
88,234,949,229
--
116,744,365,370
269,736,048,236
--
73,323,249,678
80,893,317,259
--
Suppliers Payable > 30 - 90 days Before Due Date After Due Date > 90 - 180 days - After Due Date > 180 - 360 days - After Due Date > 360 days - After Due Date
911,637,566,294
712,209,693,306
129,286,568,577
Total
Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.
All trade payables denominated in Rupiah.
Tidak terdapat jaminan yang diberikan dan suku bunga dengan utang usaha.
There is no collateral and interest in regards with the trade payables. 15. Gross Amount Due to Third Parties
15. Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga Utang bruto merupakan utang atas pembelian persediaan bahan baku yang belum diterima penagihan dari vendor karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai dengan Surat Pemesanan Material. Rincian saldo utang bruto per 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Gross amount due to suppliers represent payable the purchase of raw material inventories which has not received the invoice from suppliers because the payment is not eligible yet in accordance with the Order Material. Details of the gross amount due to suppliers balance as of April 30, 2016, December 31, 2015, and December 31, 2014 as follows :
271 48
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
30 April/ April 30 2016 Rp Utang Bruto Pihak-pihak Ketiga/ Gross Amount Due To Suppliers PT Citra Baru Steel PT Tiga Sekawan Serasi PT Kingdom Indah PT Kay Pi Transmalindo PT Subur Buana Raya PT Tensindo Kreasi Nusantara PT Wirya Krenindo Perkasa TanpaMitra PT Permata Raya Transport CV Serasan Sekundang Mandiri PT Bintang Jaya Pratama Indonesia PT Surya Indo Niaga CV Kartika Teknik PT Mihrab Rafa Sejahtera CV Norita Artistika PT Hamimah Global Indo Bussiness PT Sumiden Serasi Wire Products PT Intisumber Bajasakti PT Berkat Jaya Niagatama PT Global Agung Pratama PT Kiswire indonesia Mandor Safari PT Sekasa Mitra Utama Lainnya (di bawah Rp 20 Milyar)/ Others (below Rp 20 Billion) Jumlah
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
246,816,105,866 128,352,453,377 101,884,457,375 52,168,222,241 28,920,773,283 28,800,383,370 26,626,818,289 26,378,155,936 26,112,044,434 25,252,431,741 21,853,470,093 20,078,859,750 ------------
117,043,707,859 -49,726,130,841 --36,562,876,415 ------35,012,306,412 20,082,087,619 24,435,868,201 31,532,845,937 189,523,062,353 167,310,000,000 128,772,025,289 61,209,988,687 24,506,459,621 22,013,054,833 --
--30,279,602,543 -------------------95,660,663,413
301,056,543,898
154,487,634,727
158,975,028,591
1,034,300,719,653
1,062,218,048,794
284,915,294,547
16. Accrued Expenses
16. Beban Akrual 30 April/ April 30 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Beban Kantor Beban Umum Beban Bunga Beban Pegawai Beban Operasional
58,493,278,155 8,968,519,991 5,302,138,413 567,477,564 38,586,374
67,290,785,997 8,944,427,167 8,799,372 917,512,952 26,726,461
47,665,842,104 52,213,849 -97,068,251 200,341,940
Office Expenses General Expenses Interest Expenses Employee Expenses Operational Expenses
Jumlah
73,370,000,497
77,188,251,949
48,015,466,144
Total
Beban akrual terdiri dari operasional Perusahaan adalah utang sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.
Accrued expenses of the Company’s operational represent payables in line with the Company’s operational activities, office expenses and others expenses.
Beban bunga merupakan beban bunga atas pinjaman Perusahaan yang belum dibayar per 30 April 2016 dan per 31 Desember 2015.
Interest payable represent interest expenses on the Company’s interest loan which has not paid yet as of April 30, 2016 and as of December 31, 2015.
272 49
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
17. Advances from Customers
17. Uang Muka dari Pelanggan 30 April/ April 30 2016 Rp Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi I Divisi Regional Barat Divisi Divisi Regional Timur Divisi II KSO Pers Bap - Waskita - Wika KSO Waskita Karya - Basuki Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)/ Others (below Rp 1 Billion) Jumlah Pihak-pihak Berelasi/Total Related Parties Pihak-Pihak Ketiga/Third Parties KSO Sacna - Basuki KG-NRC PT Dharma Perdana Muda PT Kreasi Maju Bersama PT Girder Indonesia PT Daya Mulya Turangga PT Kreasindo Putra Bangsa PT Sinar Krenceng Utama PT Karya Bangun Semesta Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)/ Others (below Rp 1 Billion) Jumlah Pihak-pihak Berelasi/Total Third Parties Jumlah/Total
28,321,326,457 18,845,150,039 3,681,628,295 1,635,392,700 1,090,890,000 2,349,755,100 1,773,862,536
-8,127,511,495 9,088,121,727 83,430,000 --661,570,000
--------
57,698,005,127
17,960,633,222
--
6,502,140,000 3,673,052,000 3,416,018,600 1,669,265,680 1,512,218,862 1,119,431,300 1,066,392,000 1,064,351,400 1,005,900,000 11,960,830,952
-4,811,412,000 3,416,018,600 1,669,265,680 1,512,218,862 1,119,431,300 1,901,732,400 1,064,351,400 121,500,000 14,571,857,579
--300,000,000 ----200,000,000 -1,671,280,900
32,989,600,794
30,187,787,821
2,171,280,900
90,687,605,921
48,148,421,043
2,171,280,900
18. Other Short Term Liabilities
18. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 30 April/ April 30 2016
31 Desember/ December 31, 2015 2014 Rp Rp
31 Desember/ December 31 , 2015
2014
Rp
Rp
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Jasa Produksi Tantiem Jamsostek DPLK
Rp 106,652,445,775 2,364,000,000 2,000,000,000 258,460,340 47,864,988
-2,364,000,000 2,000,000,000 24,616,306 --
---83,918,259 10,304,542
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Production Benefit Tantiem Jamsostek DPLK
Jumlah
111,322,771,103
4,388,616,306
94,222,801
Total
Liabilitas kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan tagihan-tagihan operasional Perusahaan yang dibayar terlebih dahulu oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan beberapa transaksi reimbursement lainnya.
Liabilities to PT Waskita Karya (Persero) Tbk represent operational expenses of the Company which has been paid by PT Waskita Karya (Persero) Tbk related to the permanent employees of PT Waskita and others reimbursement transactions.
Berdasarkan Risalah Rapat Direksi Perusahaan tanggal 15 Desember 2015 tentang pemberian jasa produksi tahun 2016 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem Direksi tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.364.000.000.
Based on Minutes of Meeting of Directors dated December 15, 2015 related to the production benefit for the year 2016 to the Company’s employee, the estimation of production benefits to the Company’s employee amounted to Rp2,364,000,000. 19. Long Term Bank Loans
19. Utang Bank Jangka Panjang 30 April/ April 30 2016 Rp Pihak-pihak Berelasi Fasilitas Kredit Sindikasi Fasilitas Kredit Investasi Jumlah Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam 1 Tahun Bagian Jangka Panjang Suku Bunga per Tahun (%)
977,405,488,887 21,342,825,099 998,748,313,986
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp 459,255,313,244 -459,255,313,244
(21,342,825,099) 977,405,488,887 10.25%
----
-459,255,313,244 10.25%
273 50
---
Related Parties Sindication Credit Facility Investment Credit Facility Total Deduction: Current Portion Long Term Investments Interest Rate of per Annum (%)
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
A. Utang Bank Sindikasi Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Credit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Aryani L. Rachim, S.H., di Jakarta. Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk proyek Tol Bekasi-CawangKampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000. Jangka waktu pinjaman sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 10 Agustus 2018. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari : a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000. b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000.
A. Syndicated Bank Loan 1 According to letter No. LMC1/2/442/R from Credit /Agrrement Deed No. 66 dated October 30, 2015 by 2 Notary Aryani L. Rachim, S.H., at Jakarta. Company entered into the a Working Capital Credit with sindicate agreement facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for the project of BekasiCawang-Kampung Melayu Highways Section I amounted to Rp1,705,720,000,000. The term of loan since date October 30, 2015 and will be due on August 10, 2018. The loan facilities consist of : a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp852,860,000,000. b. PT Bank Rakyat Indonesia (Peprsero) Tbk amounted to Rp852,860,000,000.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan: a. Tagihan/ Piutang Proyek yang dibiayai diikat Fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak.
The loan facility is guaranteed and bound with: a. Receivables of project financed and bonded by Fiduciary at 100% of the contract value.
b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga oleh Waskita Toll Road
b. Ownership 60% shares in PT Kresna Kusuma Dyandra Waskita Marga Toll Road.
c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol BekasiCawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk Pihak Ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie). d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara Fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.
c.
Pembatasan terhadap tindakan: a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit. b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur melunasi fasilitas kredit. c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang. d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan asset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi.
Covenant: a. Hand over to other parties, partially or entirely on the rights and obligations arising in connection with the credit facility. b. Making changes to business activities as listed in the basic budget of debtors can reduce the ability of debtors to pay off the credit facility.
Toll Road Concession Right of Bekasi-CawangKampung Melayu based Toll Road Concession Agreement (Cessie), including the right to transfer Tenure Toll Road Bekasi-CawangKampung Melayu to third parties and / or appoint a Third Party Operator Toll Road, as the implementation of Management Rights Act of provisions Toll Road (Cessie).
d. The bill on insurance claims projects financed and bonded fiduciary equal to 100% of the insured amount.
c.
Propose for bankruptcy or a request for a delay debt obligations to the relevant authorities.
d. Act as a guarantor of debt or pledge the assets to other parties related to certain assets as collateral to the debtor syndication.
274 51
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
e. Melakukan perubahan atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham-saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta.
e. Make changes to the Conditional Sale and Purchase Agreement with the right to repurchase the shares of PT Kresna Kusuma Dyandra Highways No. 24 dated October 17, 2014 made in presence of Jose Dima Satria, SH M.Kn, Notary in Jakarta.
f.
f.
Menyewakan asset yang dijaminkan di Kreditur Sindikasi kepada pihak lain.
Rent the assets pledged in Syndicated Creditors to other parties.
g. Melakukan penjualan Aktiva Tetap per Tahun melebihi nilai Rp500.000.000.000.
g. Making sales of fixed assets per year exceeds the value Rp 500,000,000,000.
B. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut : a. Kredit Investasi Rp481.101.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan grace period selama 12 bulan. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp21.342.825.099. b. Kredit Investasi Interest During Constuction (IDC) Rp9.666.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan grace period selama 12 bulan. Sampai dengan tanggal 30 April 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.
B. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk According to the letter No.BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015, the Company entered into the credit facilities from PT Bank BNI (Persero) Tbk as follows : a. Investment Loan of Rp481,101,000,000, the termloan since June 10, 2015 and will be due on June 9, 2021 with 12 month grace period. Long term loan balance from this credit facility as of April 30, 2016 amounting to Rp21,342,825,099. b. Interest During Construction (IDC) Loan of Rp9,666,000,000, the term of loan since June 10, 2015 and will be due on June 9, 2021 with 12 months grace period. As of April 30, 2016, the Company has not yet used the credit facility.
20. Long Term Advances
20. Uang Muka Jangka Panjang 30 April/ April 30
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Pihak-Pihak Berelasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi I
106,764,104,198
109,330,169,939
--
Jumlah Pihak-pihak Berelasi
106,764,104,198
109,330,169,939
--
Merupakan uang muka pesanan dari pemberi kerja atas kontrak pekerjaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.
Related Parties PT Waskita Karya (Persero) Tbk Division I Total Related Parties
Represent contract advances from the project owner on work agreement with the maturity date more than one year. 21. Employee Benefits Liabilities
21. Liabilitas Imbalan Paskakerja Perusahaan menghitung dan membukukan beban dan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003.
The Company calculated and recorded employee benefits expenses and liabilities based on Labor Law No.13 year 2003.
275 52
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja tanggal 30 April 2016 dan 31 Desember 2015, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Praptasentosa Gunajasa No. 959-LV-PSGJ-V-2016 tanggal 18 Mei 2016. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan paska kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method).
Actuarial valuation of post employment employee benefits as of April 30, 2016 and December 31, 2015 was conducted by the actuarial consulting firm of PT Praptasentosa Gunajasa No. 959-LV-PSGJ-V2016 dated May 18, 2016. Using of actuarial techniques to calculate the benefits has been done by discounting benefits in determining the present value of defined benefit obligations and current service costs, based onthe Projected Unit Credit Method (PUC Method).
Asumsi aktuarial pada tanggal 30 April 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Actuarial assumptions as of April 30, 2016 and December 31, 2015 was as follows :
30 April 2016 dan 31 Desember 2015/ April 30, 2016 and December 31, 2015 Tingkat Kematian Umur Pensiun Normal Tingkat Cacat Kenaikan Gaji Tingkat Diskonto Perhitungan Manfaat Pensiun Tingkat Pengunduran Diri
Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011/ Based on Table of Indonesian Mortality 2011 56 Tahun/ Years 0% per tahun/ per annum 8% per tahun/ per annum 8% (2015: 9%) Projected Unit Credit 2% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 50 tahun/ 2% on age 20 years and declining linearly until age 50 years
Mortality Rate Normal Pension Age Disability Rate Salary Increment Discount Rate Pension Benefit’s Calculation Future Pension Increment Rate
Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko risiko tingkat bunga, dan risiko gaji.
Defined benefit liability program provides the Company's exposure to the actuarial risk as the risk of interest rate risk and the risk of salary.
Risiko Tingkat Bunga Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
Interest Rate Risk The present value of the defined benefit obligation is calculated using a discount rate determined by reference to the yield definite results of high-quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the liability bond program.
Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.
Risk of Salary The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the liabilities of the program.
Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.
Significant actuarial assumptions to determine the defined benefit obligation is a discount rate and expected salary increases. Sensitivity analysis below is determined based on the respective changes in the assumptions which may occur at the end of the reporting period, with all other assumptions constant.
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:
Movements of net post-employment benefit liabilities in the statement of financial position is as follows:
276 53
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
30 April 2016/ April 30, 2016
31 Desember 2015/ December 31,2015
Rp
Liabilitas Bersih Awal Tahun Beban Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Iuran Pemberi Kerja Liabilitas Bersih Akhir Tahun
Rp
816,122,609 313,590,638
-816,122,609
348,111,755 --
---
Net Liabilities - Beginning of Year Current Year Expense Other Comprehensive Income for the Year Employer Contribution
1,477,825,002
816,122,609
Net Liabilities End of the Year
Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:
Details of post-employment benefits expense recognized in the profit or loss are as follows:
30 April 2016/ April 30, 2016 Rp Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Biaya yang Diakui di Laba Rugi
31 Desember 2015/ December 31,2015 Rp
289,106,960 24,483,678
816,122,609 --
313,590,638
816,122,609
Mutasi Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:
Movements of Other Comprehensive Income are as follows:
30 April 2016/ April 30, 2016 Rp Penghasilan Komprehensif Lain Awal Periode Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Periode Pajak Penghasilan Terkait Pengukuran Kembali Penghasilan Komprehensif Lain
31 Desember 2015/ December 31,2015 Rp --
--
348,111,755
--
348,111,755 (87,027,939)
---
261,083,816
--
Analisa sensitivitas perubahan kenaikan atau penurunan 1% terhadap tingkat diskonto adalah sebagai berikut:
Analisis Sensitivitas/ Sensitivity Analysis Perubahan Tingkat Diskonto/ Changes of Discounted Rate Naik/ Increase 1% Turun/ Decrease 1%
Current Service Cost Interest Cost Recognized in Profit and Loss
Other Comprehensive Income Beginning of Period Other Comprehensive Income Current Period Other Comprehensive Income End of Period Related Income Tax Remeasurement of Other Comprehensive Income
Sensitivity analysis to change of increase or decrease on discounted rate as follows:
30 April/ April 30, 2016 Nilai Kini Kewajiban/ Biaya Jasa Kini/ Present Value Current Service Obligation Cost Rp Rp
1,365,603,972 1,614,901,606
254,919,626 330,809,289
277 54
31 Desember/ December 31, 2015 Nilai Kini Kewajiban/ Biaya Jasa Kini/ Present Value Current Service Obligation Cost Rp Rp
719,653,324 933,348,649
719,653,324 933,348,649
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
22. Share Capital and Additional Paid in Capital
22. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor
a. Share Capital The composition of the Company’s shareholders as of April 30, 2016, 31 December 2015 and 2014 are as follows:
a. Modal Saham Susunan pemegang saham pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
30 April 2016/April 30, 2016 Jumlah
Persentase
Jumlah Modal
Saham/ Total Shares
Kepemilikan/ Percentage of ownership %
Disetor/ Total Paid-Up Capital Rp
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
1,135,055 1
99.9999% 0.0001%
1,135,055,000,000 1,000,000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
Jumlah
1,135,056
100.00%
1,135,056,000,000
Total
31 Desember 2015/December 31, 2015 Jumlah
Persentase
Saham/
Kepemilikan/
Jumlah Modal Disetor/
Total Shares
Percentage of ownership %
Total Paid-Up Capital Rp
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
835,055 1
99.9999% 0.0001%
835,055,000,000 1,000,000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
Jumlah
835,056
100.00%
835,056,000,000
Total
31 Desember 2014/December 31, 2014 Jumlah
Persentase
Saham/
Kepemilikan/
Jumlah Modal Disetor/
Total Shares
Percentage of ownership %
Total Paid-Up Capital Rp
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
617,571 1
99.9998% 0.0002%
617,571,000,000 1,000,000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita
Jumlah
617,572
100.00%
617,572,000,000
Total
Berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 07 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 300.000 lembar saham dengan nominal Rp300.000.000.000. Sehingga per 30 April 2016 modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp1.135.056.000.000 atau 1.135.056 lembar saham.
Based on the Company's Deed of circular resolution of the shareholders in lieu of an extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) No. 07 dated February 10, 2016, by Yusdin Fahim, S.H., the shareholders approved to increase the issued and fully paid capital of 300,000 shares with nominal amount of Rp300,000,000,000. Therefore as of April 30, 2016 the issued and fully paid capital are amounting to Rp1,135,056,000,000 equivalent to 1,135,056 shares.
Pada bulan Juni 2015 peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 08 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., dimana pemegang saham setuju untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 135.000 lembar saham dengan nominal Rp135.000.000.000.
In June 2015, the Company has increased its issued and fully paid capital based on the deed of circular resolution of the shareholders in lieu of an extraordinary GMS No. 08 dated June 30, 2015 by Notary Yusdin Fahim, SH, where shareholders agreed to increase the issued and fully paid capital of 135,000 shares with nominal amount of Rp135.000.000.000.
278 55
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Kemudian berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 05 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., pemegang saham setuju untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 82.556 lembar saham dengan nominal Rp82.556.000.000. Keseluruhan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor adalah melalui setoran non kas (inbreng) berupa tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya, dan mesin dan peralatan. Sehingga per 31 Desember 2015 jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp835.056.000.000 atau sebanyak 835.056 lembar saham.
Later on, based on the deed of circular resolution of the shareholders in lieu of an extraordinary GMS No. 05 dated July 15, 2015 by Notary Yusdin Fahim, SH, the shareholders agreed to increase the issued and fully paid capital of 82,556 shares with nominal amount of Rp82,556,000,000. The above capital contribution are made through transferred of non-cash assets (inbreng) consisting of land, buildings, other assets, and machinery and equipment. As of December 31, 2015 the issued and fully paid capital are amounted to Rp835,056,000,000 equivalent to 835,056 shares.
Berdasarkan Akta pendirian Perusahaan No.10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi. S.H., ditetapkan jumlah modal dasar Perusahaan adalah Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 100.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000.
Based on the Company's establishment Deed No.10 dated October 7, 2014 by Notary Fathiah Helmi. SH, the total amount of the Company's authorized capital is Rp100,000,000,000 divided into 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share. The amount of issued and fully paid capital were Rp25,000,000,000.
Kemudian berdasarkan Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi. S.H., pemegang saham setuju untuk melakukan meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp100.000.000.000 menjadi Rp2.470.288.000.000 yang terbagi menjadi 2.470.288 lembar saham dan masing-masing saham mempunyai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp592.500.000.000 yang terdiri dari Penyetoran tunai sebesar Rp353.845.000.000 dan Rp238.655.000.000 dalam bentuk tanah, bangunan, gedung proyek, persediaan dan peralatan proyek. Sehingga per 31 Desember 2014 jumlah yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 617.572 saham dengan nominal Rp617.572.000.000 oleh Entitas Induk dan sebesar Rp1.000.000 Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Koperasi Waskita.
Later, based on the deed of circular resolution of the shareholders in lieu of an extraordinary GMS No. 60 dated November 21, 2014 by Notary Fathiah Helmi. SH, the shareholders agreed to increase the Company's authorized capital from Rp100,000,000,000 to Rp2,470,288,000,000 which divided into 2,470,288 shares with par value of Rp1,000,000. The amount of issued and fully paid capital amounted to Rp592,500,000,000 consisting of cash contribution amounted to Rp353,845,000,000 and non cash assets (inbreng) of Rp238,655,000,000 in the form of land, buildings, project building, inventories, and project equipment. As of December 31, 2014 the number of issued and fully paid capital amounted to 617,572 shares with totaling to Rp617,571,000,000 contributed by the Parent Entity and Rp1,000,000 contributed by Koperasi Waskita.
Ringkasan setoran modal yang dilakukan adalah sebagai berikut :
A summary of capital contribution made are as follows:
279 56
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh) 30 April/ April 30 2016 Rp Modal Saham Modal Dasar - 2.470.288 saham, nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2015 dan 2014 Penyertaan Modal PT Waskita Karya (Persero) Tbk Modal Disetor dan Ditempatkan Inbreng Aset Tetap dan Persediaan Tahap I: Persediaan Aset Tetap: Tanah Bangunan dan Gedung Peralatan Proyek Jumlah
2,470,288,000,000
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah) 31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
2,470,288,000,000
2,470,288,000,000
Shares Authorized Capital - 2,470,288 shares, each share par value of Rp 1,000,000 as of December 31, 2015 and 2014 Paid-up Capital PT Waskita Karya (Persero) Tbk Paid-up Capital Inbreng Fixed Assets and Inventories Phase I: Inventories Fixed Assets: Land Building
813,844,000,000
513,844,000,000
378,844,000,000
30,702,000,000
30,702,000,000
30,702,000,000
46,074,000,000 9,227,000,000 152,724,000,000
46,074,000,000 9,227,000,000 152,724,000,000
46,074,000,000 9,227,000,000 152,724,000,000
1,052,571,000,000
752,571,000,000
617,571,000,000
Total Inbreng Fixed Assets and Inventories Phase II: Land Building Project Equipment
Project Equipment
Inbreng Aktiva Tetap dan Persediaan Tahap II: Tanah Bangunan dan Gedung Peralatan Proyek
33,670,000,000 37,021,000,000 11,793,000,000
33,670,000,000 37,021,000,000 11,793,000,000
----
Jumlah
82,484,000,000
82,484,000,000
--
Total Total Paid-up Capital of PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jumlah Penyertaan Modal PT Waskita Karya (Persero) Tbk Koperasi Waskita Modal Disetor dan Ditempatkan Jumlah
1,135,055,000,000
835,055,000,000
617,571,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,135,056,000,000
835,056,000,000
617,572,000,000
Koperasi Waskita Paid-up Capital Total
b. Tambahan Modal Disetor Pada tahun 2014 dan 2015 Perusahaan menerima setoran modal selain kas (inbreng) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Entitas Induk) (catatan 22.a). Setoran inbreng tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No 60 tanggal 21 November 2014 sebesar Rp238.727.000.000, jenis setoran modal yang diinbrengkan terdiri dari persediaan, tanah, bangunan dan gedung, dan peralatan proyek masing-masing sebesar Rp30.702.000.000, Rp46.074.000.000, Rp9.227.000.000, dan Rp152.724.000.000. Tahap II berdasarkan Akta Penyertaan Inbreng Nomor 8 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp82.484.000.000, jenis setoran modal yang diinbrengkan terdiri dari tanah, bangunan dan gedung, dan peralatan proyek masing-masing sebesar Rp33.670.000.000, Rp37.021.000.000, dan Rp11.793.000.000.
b. Additional Paid in Capital In 2014 and 2015 the Company received contribution from its Prent Entity (note 22.a) which consideration transferred other than cash. The asset transfer was carried out in 2 stage. Stage I was based on the Deed of Amendment of the Company Article of Association No. 60 dated November 21, 2014 with total value of transferred of Rp238,727,000,000, consist of inventory, land, building and project equipment each amounted to Rp30,702,000,000, Rp46,074,000,000, Rp9,227,000,000, and Rp152,724,000,000, respectively. Stage II was based on the Deed of Assets Transferred No. 8 dated June 30, 2015 with total of Rp82,484,000,000, consist of land, building and project equipment each amounted to Rp33,670,000,000, Rp37,021,000,000, and Rp11,793,000,000.
Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Entitas Induk). Perusahaan mencatat selisih antara nilai wajar jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat aset pada pos tambahan modal disetor dengan rincian pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
These transactions constitute a business combination involving entities under common control. The Company recorded difference between the fair value of the consideration transferred and asset’s carrying amount as part of additional paid in capital with details as of April 30, 2016, December 31, 2015, and December 31, 2014 are ase follows:
280 57
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
30 April 2016/April 30, 2016 dan/and 31 December 2015/ December 31, 2015 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Selisih/ Carrying Amount Fair Value Difference Rp Rp Rp Tanah Gedung Peralatan Kendaraan Persediaan
18,336,222,851 45,827,683,787 154,409,555,664 9,654,687 29,073,677,059
79,744,000,000 46,248,000,000 164,404,000,000 113,000,000 30,702,000,000
(61,407,777,149) (420,316,213) (9,994,444,336) (103,345,313) (1,628,322,941)
Land Buliding Equipments Vehicle Inventories
Jumlah
247,656,794,048
321,211,000,000
(73,554,205,952)
Total
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp
31 Desember 2014/December 31, 2014 Nilai Wajar/ Fair Value Rp
Selisih/ Difference Rp
Tanah Gedung Peralatan Kendaraan Persediaan
1,405,453,721 9,066,107,074 143,461,442,619 9,654,688 29,073,677,059
46,074,000,000 9,227,000,000 152,611,000,000 113,000,000 30,702,000,000
(44,668,546,279) (160,892,925) (9,149,557,381) (103,345,312) (1,628,322,941)
Land Buliding Equipments Vehicle Inventories
Jumlah
183,016,335,161
238,727,000,000
(55,710,664,839)
Total
23. Retained Earnings
23. Saldo Laba 30 April/ April 30 2016 Rp Telah Ditentukan Penggunaannya Saldo Awal Tahun Penambahan Dana Cadangan
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp Appropriated Beginning Balance Addition on Reserved Fund
28,060,967,099 66,873,917,001
-28,060,967,099
---
94,934,884,100
28,060,967,099
--
Belum Ditentukan Penggunaannya Saldo Awal Tahun Pembentukan Cadangan Umum Laba (Rugi Bersih) Pendapatan Komprehensif Lainnya
446,613,453,403 (66,873,917,001) 150,715,066,379 --
140,304,835,496 (28,060,967,099) 334,369,585,006 --
--140,304,835,496 --
Unappropriated Beginning Balance Addition of General Reserve Net Income Other Comprehensive Income
Jumlah
530,454,602,781
446,613,453,403
140,304,835,496
Total
Saldo Akhir Tahun
Ending Balance
Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 14 Maret 2016, telah disetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2015 sebesar Rp66.873.917.001.
Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) dated March 14, 2016, agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2015 amounted to Rp66,873,917,001.
Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 9 April 2015, disetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp28.060.967.099.
Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) dated April 9, 2015, agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2014 amounted to Rp28,060,967,099.
281 58
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undangundang tersebut mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana cadangan diadakan untuk menutupi kerugian yang diderita dan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
The Company has provided the provision of general reserve in accordance with the Law No.40 year 2007 concerning to Limited Company. The Law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital. Reserve funds have to be held to cover suffered losses and can be used as working capital and other purposes by the decision of the general meeting of shareholders.
24. Revenues
24. Pendapatan Usaha 30 April/ April 30 2016 (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Precast
787,035,667,061
403,994,484,697
2,171,904,216,672
523,651,763,449
Precast
Readymix
258,407,782,639
100,922,903,024
472,415,783,181
118,278,989,477
Readymix
1,045,443,449,700
504,917,387,721
2,644,319,999,853
Jumlah
Rincian pendapatan usaha pihak berelasi sebagai berikut :
The details of the revenues related parties :
30 April/ April 30 2016 (4 Bulan/ Months )
Total
641,930,752,926
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Pihak-pihak Berelasi
Related Parties
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Divisi II
360,858,273,768
66,777,251,588
--
Divisi I
356,499,820,782
--
352,847,901,815
--
Division I
Divisi Regonal Timur
24,600,293,260
--
26,735,522,051
--
East Region Division
Divisi Regional Barat
22,605,678,247
--
78,457,830,658
--
West Region Division
--
--
--
155,833,517,151
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
83,372,660,073
--
1,855,124,495,952
--
KSO Waskita - Adhi
70,800,000,000
--
--
--
JO Waskita - Adhi
PT Cimanggis Cibitung Tollways
37,682,010,963
--
50,916,850,483
--
PT Cimanggis Cibitung Tollways Others (below Rp 20 Billion)
Divisi Sipil
Lainnya (di bawah Rp 20 Milyar) Jumlah Pihak-pihak Berelasi
139,744,999,607
56,142,507,651
--
82,579,933,880
4,682,946,056
1,012,561,244,744
139,744,999,607
2,513,439,786,426
160,516,463,207
Rincian pendapatan usaha pihak ketiga sebagai berikut :
Civil Division PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
Total Related Parties
The details of the revenues third parties :
30 April/ April 30
2016 (4 Bulan/ Months )
Division II
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Pihak-pihak Ketiga
Third Parties 1,267,500,000
--
--
--
JO Sacna-Basuki
PT Kapuk Naga Indah
--
26,744,095,662
26,744,094,856
21,896,694,293
PT Kapuk Naga Indah
PT Rekayasa Industri
--
2,616,953,000
5,467,696,500
2,705,595,000
PT Rekayasa Industri
PT Sumber Mitra Bahagia
--
2,166,117,000
2,149,520,306
--
PT Sumber Mitra Bahagia
31,614,704,956
333,645,222,452
96,518,901,765
456,812,000,426
Others (below Rp 1 Billion)
32,882,204,956
365,172,388,114
130,880,213,427
481,414,289,719
JO Sacna-Basuki
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah Pihak-pihak Ketiga
282 59
Total Related Parties
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan usaha yang melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
The details of project owners with value exceeding 10% of the Company’s revenues for the date of April 30, 2016 and 2015 and 2015 and December 31, 2015 and 2014 as follows:
30 April/ April 30
31 Desember/ December 31
2016
2015
2015
2014
(4 Bulan/ Months )
(4 Bulan/ Months )
(12 Bulan/ Months )
(3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi II Divisi I
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
360,858,273,768 356,499,820,782
139,744,999,607 920,304,962,975
352,847,901,815
--
--
--
--
--
717,358,094,550
1,060,049,962,582
Divisi Sipil PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
Jumlah
--
Division II
155,833,517,151
Civil Division
1,855,124,495,952
--
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
2,207,972,397,767
155,833,517,151
Total
--
Division I
25. Cost of Revenues
25. Beban Pokok Pendapatan 30 April/ April 30 2016 (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
Rp
Rp
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
54,551,293,293
21,178,898,885
21,178,898,885
--
Beginning Balance
Pembelian - Bahan Baku
678,298,112,529
364,488,983,322
2,081,723,411,848
429,923,942,520
Puchases - Raw Materials
Barang Tersediaan untuk Dijual
732,849,405,822
385,667,882,207
2,102,902,310,733
429,923,942,520
Goods Available for Sale
Persediaan Akhir - Bahan Baku
166,537,209,483
59,828,373,308
54,551,293,293
21,178,898,885
Ending Balance - Raw Materials 4,538,423,751
Beban Bahan Baku
566,312,196,339
325,839,508,899
2,048,351,017,440
408,745,043,635
Raw Material Expeses
36,174,374,492
9,831,892,993
16,889,970,951
14,741,127,917
Direct Labour Expenses
Persediaan Awal
Beban Upah Beban Overhead
155,964,352,772
95,666,757,353
159,648,984,165
71,739,514,253
Overhead Expenses
Jumlah
758,450,923,603
431,338,159,245
2,224,889,972,556
495,225,685,805
Total
26. Selling and General and Administration Expenses
26. Beban Penjualan dan Umum dan Administrasi 30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp Beban Penjualan Beban Pemasaran Beban Iklan Beban Tender Jumlah Beban Umum dan Administrasi Gaji dan Tunjangan Umum Kantor Perjalanan/Kendaraan Penyusutan (Catatan 10) Gedung Lainnya Jumlah
Rp
Rp
Rp Selling Expenses Marketing Expense Advertising Expense Tender Expense
376,041,710 43,626,500 --
300,323,906 94,825,000 --
2,097,930,794 213,261,000 10,643,000
87,755,649 14,010,000 --
419,668,210
395,148,906
2,321,834,794
101,765,649
Total
8,322,363,865 2,758,526,695 1,718,365,146 1,342,297,736 301,717,608 358,438,330 46,317,104
8,094,597,454 1,008,051,631 1,981,455,867 1,238,006,286 308,354,490 158,237,895 612,692,430
27,945,915,509 8,828,057,032 8,804,172,410 4,202,309,498 2,510,818,900 1,194,773,081 267,523,758
2,558,112,395 338,193,565 553,009,787 433,030,415 87,754,337 205,689,200 524,675,555
General and Administrative Expenses Employee Expense General Expense Office Expense Travel/Vehicle Expense Depreciation Expense (Note 10) Building Expense Others Expense
14,848,026,484
13,401,396,053
53,753,570,188
4,700,465,254
Total
283 60
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
27. Financial Charges
27. Beban Keuangan Merupakan beban bunga atas kredit bank/non bank, beban provisi dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat.
Represent interest expenses of bank loans/non banks, fees, and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest costs which are directly attributable to the cost of a qualifying project.
28. Others Income
28. Pendapatan Lain-lain 30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp Pendapatan Bunga Bunga Deposito Berjangka Jumlah Pendapatan Lainnya Jasa Giro Lain-Lain Klaim Asuransi Pembulatan Angka Jumlah
Rp
Rp
Rp
352,761,279
635,355,552
965,639,055
646,107,133
352,761,279
635,355,552
965,639,055
646,107,133
1,358,442,888 228,928,235 219,577,722 5,915,403
832,717,294 -18,902,860 --
1,393,605,619 220,000,000 18,902,860 2,306,370
377,736,621 ----
1,812,864,248
851,620,154
1,634,814,849
377,736,621
Interest Income Interest Time Deposits Total Others Income Interest Bank Accounts Others Asurance Claim Rounding Off Total
29. Others Expenses – Net
29. Beban Lain-lain – Bersih 30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Rp
Rp
Beban Lain-lain Kerugian Selisih Kurs Valuta Asing
283,991,544 207,575,215
164,159,207 190,506,483
265,579,029 557,470,218
89,356,279 140,128,163
Other Expenses Loss on Foreign Exchange Rate
Jumlah
491,566,759
354,665,690
823,049,247
229,484,442
Total
30. Basic/ Diluted Earning Per Share
30. Laba Per Saham Dasar/ Dilusian Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:
Data used for calculation of basic earnings per share are as follows:
30 April/ April 30 2016 (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31
2015 (4 Bulan/ Months )
2015 (12 Bulan/ Months )
2014 (3 Bulan/ Months )
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Laba Bersih Tahun Berjalan Rata-rata tertimbang Jumlah Saham Biasa yang beredar Laba Per Saham Dasar/ Dilusian
Rp 150,976,150,195
Rp 60,117,540,200
Rp 334,369,585,006
Rp 140,304,835,496
1,060,056 142,423
617,572 97,345
715,064 467,608
617,572 227,188
284 61
Net Income For The Year Weighted Average Number of Common Share Outstanding Earning Per Share/ Dilution
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
31. Non Cash Transactions
31. Transaksi Non Kas 30 April/ April 30 2016 2015 (4 Bulan/ Months ) (4 Bulan/ Months )
31 Desember/ December 31 2015 2014 (12 Bulan/ Months ) (3 Bulan/ Months )
(Tidak Diaudit/ Unaudited ) Rp
Rp
Rp
Rp
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha Penambahan Aset Tetap Melalui Inbreng
651,612,744,209
83,863,156,185
710,816,451,613
24,342,250,732
--
--
247,656,794,048
183,016,335,161
Jumlah
651,612,744,209
83,863,156,185
958,473,245,661
207,358,585,893
a.
a. Informasi tentang Produksi dan Jasa Segmen Operasi Perusahaan dikelompokan berdasarkan produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan produk yang dihasilkan sebagai berikut : Precast Rp
Information related to Product and Services The Company Operation Segment grouped by product. Segment information based on the products as follows :
30 April 2016/April 30, 2016 Readymix Rp
787,035,667,061 570,980,600,397 216,055,066,664 --------
Precast Rp Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Usaha Penghasilan Lain-lain Bersih Beban Lain-lain Bersih Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Tahun Berjalan
Total
32. Operating Segment
32. Segmen Operasi
Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Usaha Penghasilan Lain-lain Bersih Beban Lain-lain Bersih Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Tahun Berjalan
Additional of Property, Plant and Equipment through accounts payables Additional of Property, Plant and Equipment through Inbreng
258,407,782,639 187,470,323,206 70,937,459,433 --------
30 April 2015/April 30, 2015 Readymix Rp
403,994,484,697 345,244,685,931 58,749,798,766 --------
100,922,903,024 86,093,473,314 14,829,429,710 --------
285 62
Jumlah/Total Rp 1,045,443,449,700 758,450,923,603 286,992,526,097 (15,267,694,694) 2,165,625,527 (491,566,759) 273,398,890,171 (10,614,947,853) 262,783,942,318 (111,807,792,124) 150,976,150,195
Revenues Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Others Income Others Expenses - Net Proft Before Taxes Income Expenses Profit for the Year Income Tax Profit for the Year
Jumlah/Total Rp 504,917,387,721 431,338,159,245 73,579,228,476 (13,796,544,959) 1,642,273,201 (354,665,690) 60,914,993,533 -60,914,993,533 (797,453,333) 60,117,540,200
Revenues Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Others Income Others Expenses Proft Before Taxes Income Expenses Profit for the Year Income Tax Profit for the Year
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh) Precast Rp Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Usaha Penghasilan Lain-lain Bersih Beban Lain-lain Bersih Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Tahun Berjalan
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
31 Desember 2015/December 31, 2015 Jumlah/Total Readymix Rp Rp
2,171,904,216,672 1,827,406,635,088 344,497,581,584 --------
472,415,783,181 397,483,337,468 74,932,445,713 --------
2,644,319,999,853 2,224,889,972,556 419,430,027,297 (56,075,404,982) 2,600,453,904 (823,049,247) 365,132,026,972 (19,581,814,877) 345,550,212,095 (11,180,627,089) 334,369,585,006
Revenues Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Others Income Others Expenses - Net Proft Before Taxes Income Expenses Profit for the Year Income Tax Profit for the Year
31 Desember 2014/ December 31, 2014 Jumlah/Total Precast Readymix Rp Rp Rp Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Usaha Penghasilan Lain-lain Bersih Beban Lain-lain Bersih Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan Beban Keuangan Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih Tahun Berjalan
523,651,763,449 452,730,353,842 70,921,409,607 --------
Precast Rp Aset Piutang Usaha Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan
118,278,989,477 42,495,331,963 75,783,657,514 --------
30 April 2016/April 30, 2016 Readymix Rp
988,245,218,108 --
357,080,022,246 --
Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan
--
--
Jumlah Liabilitas
Precast Rp Aset Piutang Usaha Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan
137,272,674,787 --
Jumlah Aset --
--
Jumlah Liabilitas
Precast Rp Aset Piutang Usaha Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan
Jumlah/Total Rp 1,345,325,240,354 4,822,640,225,309
Assets Account Receivables Unallocated Assets
6,167,965,465,663
Total Assets
4,386,424,225,933
Liabilities Unallocated Liabilities
4,386,424,225,933
Total Liabilities
511,946,280,467 3,820,462,729,780
Assets Account Receivables Unallocated Assets
4,332,409,010,247
Total Assets
3,001,582,836,895
Liabilities Unallocated Liabilities
3,001,582,836,895
Total Liabilities
31 Desember 2014/December 31, 2014 Jumlah/Total Readymix Rp Rp
505,221,442,949 --
135,251,021,776 --
Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan
Revenues Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Others Income Others Expenses Proft Before Taxes Income Expenses Profit for the Year Income Tax Profit for the Year
31 Desember 2015/December 31, 2015 Jumlah/Total Readymix Rp Rp
374,673,605,680 --
Liabilitas Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan
641,930,752,926 495,225,685,805 146,705,067,121 (4,802,230,903) 1,023,843,754 (229,484,442) 142,697,195,530 -142,697,195,530 (2,392,360,034) 140,304,835,496
--
--
Jumlah Liabilitas
286 63
640,472,464,725 562,134,999,707
Assets Account Receivables Unallocated Assets
1,202,607,464,432
Total Assets
500,441,293,775
Liabilities Unallocated Liabilities
500,441,293,775
Total Liabilities
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
b.
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
b.
Informasi tentang Wilayah Geografis Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut : 30 April/ April 30
Information related to Geographic Information segment based on geographical area were as follow :
31 Desember/ December 31 ,
2016
2015
2014
Rp
Rp
Rp
Aset
Assets 568,047,829,867
122,866,422,378
12,424,353,750
Pulau Jawa
7,042,042,892,127
5,040,826,946,907
1,301,119,720,747
Java Islands
Jumlah Sebelum Eliminasi
7,610,090,721,994
5,163,693,369,285
1,313,544,074,497
Total Before Elimination
Eliminasi
1,442,125,256,331
831,284,359,038
110,936,610,065
6,167,965,465,663
4,332,409,010,247
1,202,607,464,432
Pulau Sumatera
Jumlah Setelah Eliminasi
30 April/ April 30
Pulau Jawa Jumlah Sebelum Eliminasi
2015
2014
Rp
Rp
Rp Revenues
446,060,681,384
21,519,232,300
6,468,111,500
599,382,768,316
483,398,155,421
635,462,641,426
Java Islands
1,045,443,449,700
504,917,387,721
641,930,752,926
Total Before Elimination
--
--
--
1,045,443,449,700
504,917,387,721
641,930,752,926
Eliminasi Jumlah Setelah Eliminasi
Elimination Total After Elimination
31 Desember/ December 31 ,
2016 Pendapatan Usaha Pulau Sumatera
Sumatera Islands
30 April/ April 30 2016 Rp
Sumatera Islands
Elimination Total After Elimination
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Pendapatan Usaha Plant Palembang Plant Kualatanjung Plant MKTT Plant Lampung Plant LRT Palembang Plant Karawang Plant Cibitung Plant Solo - Kertosono Plant Pejagan Plant Sadang Plant Sidoarjo Plant Becakayu Plant Kalijati PCI Plant Depok Antasari Plant Bogor Ciawi Sukabumi Plant Karawaci Plant T3 Cengkareng Plant Darmo Surabaya Plant Kalijati Plant Pasuruan Jumlah Sebelum Eliminasi Eliminasi
337,865,027,500 65,072,912,972 17,183,280,977 15,490,859,935 10,448,600,000 221,275,280,417 67,513,687,064 63,821,080,044 50,533,603,085 48,307,920,712 47,361,150,700 44,968,579,360 14,525,133,704 12,232,994,750 7,888,788,366 7,491,437,050 7,368,286,500 6,094,826,564 --1,045,443,449,700 --
21,519,232,300 -----309,531,311,302 -67,462,717,224 83,820,953,395 ---821,958,000 -4,962,108,750 1,136,470,600 -8,802,697,150 6,859,939,000 504,917,387,721 --
6,468,111,500 -----403,215,458,364 -61,539,797,623 101,577,888,585 ---18,858,416,500 --19,171,619,749 -16,823,182,445 14,276,278,160 641,930,752,926 --
Revenues Plant Palembang Plant Kualatanjung Plant MKTT Plant Lampung Plant LRT Palembang Plant Karawang Plant Cibitung Plant Solo - Kertosono Plant Pejagan Plant Sadang Plant Sidoarjo Plant Becakayu Plant Kalijati PCI Plant Depok Antasari Plant Bogor Ciawi Sukabumi Plant Karawaci Plant T3 Cengkareng Plant Darmo Surabaya Plant Kalijati Plant Pasuruan Total Before Elimination Elimination
Jumlah Setelah Eliminasi
1,045,443,449,700
504,917,387,721
641,930,752,926
Total After Elimination
287 64
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
33. Nature and Transaction Related Parties
33. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi meliputi: Pihak Berelasi/Related Parties
In the normal operation of business, the Company entered into certain transactions with related parties:
Sifat dari Hubungan/Nature
Transaksi/Transaction
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Pemegang Saham Perusahaan / Shareholders
Koperasi Waskita
Pemegang Saham Perusahaan / Shareholders
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Pemegang Saham memiliki kepentingan sepengendali/ Shareholders' have under common interests Dikendalikan oleh pemerintah pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia Dikendalikan oleh pemerintah pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia Dikendalikan oleh pemerintah pusat RI/ Controlled by
PT Cimanggis Cibitung Tollways KSO Waskita-Wika KSO Waskita-PP-Hutama Karya KSO Waskita - BRP KSO Kawahapejaya KSO Waskita - Ricky Kencana KSO Waskita Karya - Hutama Karya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rincian terkait dengan transaksi pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut : 30 April/ April 30 2016 Rp
Modal Saham/Shareholders , Piutang Usaha/Accounts Receivable ,Tagihan Bruto/Gross Amount , Pendapatan Usaha/Revenues , Beban Akrual/Accrued Expenses Modal Saham/Shareholders , Piutang Usaha/Accounts Receivable ,Tagihan Bruto/Gross Amount , Pendapatan Usaha/Revenues , Beban Akrual/Accrued Expenses Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Piutang Usaha/Accounts Receivable , Pendapatan Usaha/Revenues Bank , Utang Bank Jangka Pendek/Short Term Bank Loans , Utang Bank Jangka Panjang/Long Term Bank Loans Bank , Utang Bank Jangka Pendek/Short Term Bank Loans , Utang Bank Jangka Panjang/Long Term Bank Loans Bank
The details of transaction related parties are as follows : Persentase dari Aset/ Percentage from Assets 30 April/ April 30 31 Desember/ December 31 , 2016 2015 2014 % % %
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Aset Kas dan Setara Kas Piutang Lain-lain Piutang Usaha
Assets 256,518,837,916 4,952,500,000 3,557,211,593,249
30 April/ April 30 2016 Rp
97,940,760,852 4,952,500,000 2,627,284,824,562
272,153,769,320 4,950,000,000 160,516,463,207
4.16% 0.08% 57.67%
2.26% 0.11% 60.64%
6.28% 0.11% 3.71%
Persentase dari Aset/ Percentage from Liabilities 30 April/ April 30 31 Desember/ December 31 , 2016 2015 2014 % % %
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Liabilitas
Liabilities
Utang Usaha Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemegang Saham
33,063,008,166 349,999,999,999 998,748,313,986 300,000,000,000
--
--
6.84%
Uang Muka Jangka Pendek Uang Muka Jangka Panjang
57,698,005,127 106,764,104,198
17,960,633,222 109,330,169,939
---
1.32% 2.43%
30 April/ April 30 2016 Rp
1,737,110,920 301,784,934,720 459,255,313,244
279,300,000 ---
0.75% 7.98% 22.77%
0.06% 10.05% 15.30%
0.01% 0.00% 0.00%
Account Payable Short Term Bank Loans Long Term Bank Loans
0.00%
0.00%
Shareholder's Loan
0.60% 3.64%
0.00% 0.00%
Long term Advances
Persentase dari Aset/ Percentage from Assets 30 April/ April 30 31 Desember/ December 31 , 2016 2015 2014 % % %
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha
Cash and Cash Equivalent Others Receivable Accounts Receivable
Revenues 1,012,561,244,744
2,513,439,786,426
160,516,463,207
288 65
16.42%
58.01%
3.71%
Revenues
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
34. Perjanjian No
Nama Proyek/Projects Name
Pemberi Kerja/The Owner
1 Tol Becakayu
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
2 Tol Pejagan - Pemalang Seksi I
Nilai Kontrak Awal/ Initial Contract Value
34. Agreements
Nilai Kontrak Addendum/ Addendum Contract Value
Periode Perjanjian
3,045,930,766,990
--
10 Desember/ December 2014 sampai dengan/ due to 10 Desember/ December 2017
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur/ Addendum II
234,212,562,789
250,774,606,826
1 November/ November 2014 sampai dengan/ due to Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule
3 Tol Pejagan - Pemalang Seksi II
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
147,742,524,639
--
1 November/ November 2014 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2015
4 Tol Pejagan - Pemalang Seksi III
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur/ Addendum I
207,527,794,936
200,491,724,859
19 Pebruari/ February 2016 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2017
5 Tol Pejagan - Pemalang Seksi IV
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
368,054,096,042
--
25 Pebruari/ February 2016 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2017
6 Tol Solo - Kertosono SNJ-1 A
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
170,959,806,111
--
12 September/ September 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
7 Tol Solo - Kertosono SNJ-1 B
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
213,578,345,324
--
7 Januari/ January 2015 sampai dengan/ due to Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule
8 Tol Solo - Kertosono SNJ-2 A
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
220,116,061,470
--
12 September/ September 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
9 Tol Solo - Kertosono SNJ-2 B
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
100,267,886,854
--
7 Januari/ January 2015 sampai dengan/ due to Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule
10 Tol Solo - Kertosono NKJ-1
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
220,496,680,602
--
12 September/ September 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
11 Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 1 A
PT Cimanggis Cibitung Tollways
368,537,696,864
--
29 September/ September 2015 sampai dengan/ due to 28 September/ September 2016
12 Tol Kuala Tanjung
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
182,355,351,623
--
18 Mei/ May2015 sampai dengan/ due to 18 Juni/ June2017
13 Tol Depok Antasari
KSO Waskita - PP - HK/ Addendum I
145,703,482,122
148,049,120,405
3 November/ November 2014 sampai dengan/ due to 9 Juli/ July 2016
14 Golf Island (Spun Pile)
PT Kapuk Naga Indah
142,962,465,000
--
25 Agustus/ August 2014 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
15 Golf Island (CCSP)
PT Kapuk Naga Indah
40,000,066,392
--
21 Oktober/ October 2014 sampai dengan/ due to 29 Februari/ February 2016
16 Tol MKTT Tahap 1
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur/ Addendum I
107,833,842,328
112,053,368,581
17 Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B
KG - NRC Consortium
30,058,480,000
--
18 JUFMP / JEDI-7
Waskita - BRP JO/ Addendum I
41,147,508,600
35,682,160,000
6 Oktober/ October 2015 sampai dengan/ due to 31 Mei/ May 2016
19 Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug PT Waskita Karya (Persero) Tbk Paket Adam Malik - Divisi Regional Barat/ Addendum II
36,690,652,220
37,985,134,470
7 April/ April 2015 sampai dengan/ due to 30 Agustus/ August 2016
20 Tol Bogor Sukabumi Ciawi
Waskita - Wika KSO/ Addendum I
37,028,170,000
103,123,012,000
5 Juni/ June 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
21 Apartment PCC
PT Permata Citra Cemerlang/ Addendum I
27,478,100,000
28,061,830,000
30 Desember/ December 2014 sampai dengan/ due to 30 Juni/ June 2015
22 Apartment Brooklyn Alam Sutera
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung
28,639,508,400
--
23 Januari/ January 2015 sampai dengan/ due to 30 September/ September 2016
289 66
18 Agustus/ August 2015 sampai dengan/ due to 16 Juni/ June 2016 17 Maret/ March 2014 sampai dengan/ due to 5 November/ November 2014
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
No
Nama Proyek/Projects Name
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah) Nilai Kontrak Awal/ Initial Contract Value
Pemberi Kerja/The Owner
Nilai Kontrak Addendum/ Addendum Contract Value
Periode Perjanjian
23 PT. PAL Submarine Facilities Surabaya
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Barat/ Addendum I
22,088,772,298
17,789,735,535
24 Apartment Rajawali Palembang
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung
18,443,982,500
--
30 Februari/ February 2015 sampai dengan/ due to 13 Oktober/ October 2016
25 Tol Cikampek Palimanan Paket 1D, 2A dan 2B KG - NRC Consortium
17,574,000,000
--
10 Desember/ December 2014 sampai dengan/ due to 31 Maret/ March 2015
26 Tol Kanci Pejagan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur
17,381,665,812
--
5 Mei/ May 2015 sampai dengan/ due to Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule
27 Aksesbilitas & Ducting Utility Bandara Cengkareng
Wika-Waskita KSO/ Addendum II
17,151,017,000
39,105,795,000
10 April/ April 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
28 Apartemen Atlanta Residence
PT. Hutama Karya (Persero) Tbk
14,973,600,000
--
22 Desember/ December 2015 sampai dengan/ due to 31 Desember/ December 2016
29 Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Separator Busway)
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta
14,203,482,292
--
30 September/ September 2015 sampai dengan/ due to 15 Desember/ December 2015
30 Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Separator Busway)
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta
14,203,482,292
--
16 Maret/ March 2016 sampai dengan/ due to 15 Desember/ December 2016
31 Royal Dental Hospital Serpong
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung
12,022,000,000
--
15 Oktober/ October 2015 sampai dengan/ due to 31 Agustus/ August 2016
32 Jembatan Banyu Mulek - Lombok
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Timur/ Addendum I
11,477,964,879
11,477,964,879
33 Light Rail Transit (LRT) Palembang
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Timur/ Addendum I
326,133,557,000
--
34 Light Rail Transit (LRT) Palembang
PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Timur/ Addendum I
146,786,400,000
47,294,360,000
10 April/ April 2015 sampai dengan/ due to Jadwal Proyek Berakhir/ End of Project Schedule
6 Juli/ July 2015 sampai dengan/ due to 30 November/ November 2015 30 Maret/ March 2015 sampai dengan/ due to 16 Maret/ March 2017 15 Juni/ June 2016 sampai dengan/ due to 30 September/ September 2016
35. Financial Risks Management
35. Manajemen Risiko Keuangan Dalam pengelolaan keuangan, Perusahaan telah melakukan analisa risiko terhadap persaingan dan ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut :
In financial management, the Company has conducted risk analysis on competition and uncertainties that could affect the financial assets and financial liabilities as follows :
a.
a. Fair Value Estimation The schedule below presents the carrying amount of the respective categories of financial assets and liabilities as of April 30, 2016, December 31, 2015, dan 2014:
Estimasi Nilai Wajar Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat masing-masing kategori aset dan liabilitas keuangan pada, 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 2014:
Aset Keuangan Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Liabilitas Keuangan Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemegang Saham Utang Usaha dan Utang Lain-lain
30 April/ April 2016 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Amount Fair Value Rp Rp
31 Desember/ December 2015 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Amount Fair Value Rp Rp
31 Desember/ December 2014 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Amount Fair Value Rp Rp
Financial Assets
256,779,584,326 1,345,325,240,354 6,078,798,135
256,779,584,326 1,345,325,240,354 6,078,798,135
98,185,902,017 511,946,280,467 4,953,826,430
98,185,902,017 511,946,280,467 4,953,826,430
272,221,266,941 640,472,464,725 4,950,000,000
272,221,266,941 640,472,464,725 4,950,000,000
1,608,183,622,815
1,608,183,622,815
615,086,008,914
615,086,008,914
917,643,731,666
917,643,731,666
Loans and Receivables Cash and Cash Equivalent Account Receiveables Other Receivables
349,999,999,999 998,748,313,986
349,999,999,999 998,748,313,986
301,784,934,720 459,255,313,244
301,784,934,720 459,255,313,244
---
---
Financial Liabilities Measure at amortized cost Short Term Bank Loans Long Term Bank Loans
300,000,000,000
300,000,000,000
--
--
--
--
Shareholders Loan Account Payable
2,002,867,186,418
2,002,867,186,418
1,792,387,178,485
1,792,387,178,485
416,084,940,049
416,084,940,049
3,651,615,500,403
3,651,615,500,403
2,553,427,426,449
2,553,427,426,449
416,084,940,049
416,084,940,049
290 67
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan posisi keuangan, mendekati nilai wajarnya, dan tingkat bunga utang bank diasumsikan sama dengan tingkat diskon pasar.
As of April 30, 2016, December 31, 2015, dan 2014, management considers that the carrying amount of financial assets and liabilities recorded at amortized cost in the statements of financial position approximate their fair value for both short-term and those which maturities were not determined, and bank loans interest rate assuming it is equal with the market discount rate.
Kebijakan Manajemen Risiko Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.
b. Risk Management Policy The Company's business includes risk-taking activities with specific objectives with professional management. The main function of the Company's risk management is to identify all key risks, measure these risks and manage risk positions. The Company regularly reviews policies and risk management system to adjust to changes in markets, products and best market practices.
Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.
The Company defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors that potentially negative impact on achievement of Company goals.
Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan.
The purpose of the Company in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and returns and minimize potential adverse effects of the Company's financial performance.
Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.
The main financial risks facing the company is credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio-economic and political conditions. Attention to risk management has increased significantly with the changes and consider the financial market volatility in Indonesia and internationally.
(i) Risiko Kredit Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.
(i) Credit Risk
b.
Credit risk is a loss from customers who fail to fulfill their contractual obligations.
Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan dalam Laporan Keuangan.
291 68
The Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts. The aging of trade receivables can be seen on notes to Financial Statements.
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Pada 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 piutang usaha Perusahaan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.
As of April 30, 2016, December 31, 2015 and 2014 accounts receivable of the Company is not concentrated on a particular customer.
Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.
The Company manages credit risk by setting limits the amount of acceptable risk for each customer and be more selective in the choice of banks and financial institutions, that is, only banks and financial institutions are predicated famous and well chosen.
(ii) Risiko Suku Bunga
(ii) Interest Rate Risk
Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank yang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.
Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. Current exposure is mainly derived from bank loans used for working capital and investment. Policy taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically ratio fixed rate to a floating interest rate in line with the relevant changes in interest rates in the market. Management also conducted a survey in the banking industry to get an estimate of the relevant interest rates.
Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dengan semua variable lainnya tetap konstan , dari laba untuk periode berjalan perusahaan.
The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates with all other variables held constant, of the Company’s earning for the current period.
Periode/ Period
Perubahan
Dampak Terhadap
Tahun/ Years
Basis Poin/
Laba Rugi Periode Berjalan/
Changes in
Impact to Profit and
Basis Points
Loss in the Current Period Rp
Suku Bunga Tetap dan Mengambang/ Fixed Rate and Floating Rate
30 April/ April 2016
50
663,702,744,443
31 Desember/ December 2015
50
380,520,123,982
(iii) Risiko Likuiditas
(iii) Liquidity Risk
Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.
Liquidity risk is the risk in which the positions of cash flows show short-term revenues are not sufficient to cover short term expenses.
Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perusahaan diharapkan dapat membayar seluruh 292 69
Liquidity risk is an exposure of the Company difficulties in meeting financial obligations that must be paid with cash or other financial assets. The company is expected to pay all its obligations in accordance with contractual
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabiltas tersebut, maka Perusahaan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.
maturities. In fulfilling this obligation, then the Company must generate sufficient cash inflows.
Berikut ini merupakan liabilitas keuangan nonderivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:
These are non-derivative financial liabilities based on residual maturity value which was not discounted:
Utang Usaha Beban Akrual Utang Bank Jumlah Liabilitas Keuangan
Utang Usaha Beban Akrual Utang Bank Jumlah Liabilitas Keuangan
30 April 2016/April 30, 2016 > 2-3 Tahun/ Jumlah/ > 2-3 Years Total Rp Rp
< 1 Tahun/ < 1 Year Rp
> 1-2 Tahun/ > 1-2 Years Rp
891,245,010,343 73,370,000,497 349,999,999,999
77,321,456,423 -21,342,825,099
--977,405,488,887
968,566,466,766 73,370,000,497 1,348,748,313,985
----
968,566,466,766 73,370,000,497 1,348,748,313,985
Accounts Payable Accrued Expenses Bank Loan
1,314,615,010,839
98,664,281,522
977,405,488,887
2,390,684,781,248
--
2,390,684,781,248
Total Financal Liabilities
31 Desember 2015/December 31, 2015 > 2-3 Tahun/ Jumlah/ > 2-3 Years Total Rp Rp
Biaya Emisi/ Issuance Costs Rp
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp
< 1 Tahun/ < 1 Year Rp
> 1-2 Tahun/ > 1-2 Years Rp
648,571,621,192 77,188,251,949 301,784,934,720
81,597,508,499 ---
--459,255,313,244
730,169,129,691 77,188,251,949 761,040,247,964
----
730,169,129,691 77,188,251,949 761,040,247,964
Accounts Payable Accrued Expenses Bank Loan
1,027,544,807,861
81,597,508,499
459,255,313,244
1,568,397,629,604
--
1,568,397,629,604
Total Financal Liabilities
< 1 Tahun/ < 1 Year Rp
31 Desember 2014/December 31, 2014 > 2-3 Tahun/ Jumlah/ > 2-3 Years Total Rp Rp
> 1-2 Tahun/ > 1-2 Years Rp
Biaya Emisi/ Issuance Costs Rp
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp
Biaya Emisi/ Issuance Costs Rp
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp
Utang Usaha Beban Akrual
131,169,645,502 48,015,466,144
---
---
131,169,645,502 48,015,466,144
---
131,169,645,502 48,015,466,144
Accounts Payable Accrued Expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan
179,185,111,646
--
--
179,185,111,646
--
179,185,111,646
Total Financal Liabilities
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perusahaan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
The Company manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents sufficient to meet the commitments of the Company for normal operation and regularly evaluates cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.
(iv) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
(iv) Foreign Exchange Risk Foreign Currency
Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan. Namun transaksi yang berasal dari mata uang asing tidak material.
Risk exposure of foreign currency exchange rate is part of normal operations of the Company.However the amount arise from foreign currency transaction is deemed immaterial.
Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.
Thus the effect of foreign exchange currency differences is not significant.
Manajemen Permodalan Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk yang sepadan dengan tingkat risiko.
Capital Management The purpose of the Company in managing capital is to protect the ability of the entity in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.
293 70
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.
The Company sets a No.of capital in proportion to the risk. The Company manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.
Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan, Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang netto dibagi modal yang disesuaikan. Utang netto merupakan total utang (sebagaimana jumlah laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.
Consistent with other companies in the industry, the Company monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents.
30 April/ April 30 2016 Rp
31 Desember/ December 31 , 2015 2014 Rp Rp
Total Liabilitas Dikurangi : Kas dan Setara kas Liabilitas Bersih
4,386,424,225,933 256,779,584,326 4,129,644,641,607
3,001,582,836,895 98,185,902,017 2,903,396,934,878
500,441,293,775 272,221,266,941 228,220,026,834
Total Liabilities Deduct: Cash and Cash Equivalents Net Liabilities
Total Ekuitas Rasio Utang terhadap Modal
1,781,541,239,731 231.80
1,330,826,173,352 218.17
702,166,170,657 32.50
Total Equity Net Payables to Equity Ratio
36. Events After Reporting Period
36. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Waskita Beton Precast No. 73 tanggal 12 Mei 2016, Perusahaan mengangkat Jarot Subana sebagai Direktur Utama Perusahaan, Ir. Agus Wantoro sebagai Direktur Perusahaan, dan Drs. Suhendro Bakri, MA. sebagai Komisaris.
a. Based on Circularly Decision Statement In Lieu of Shareholders General Meeting Deed No. 73 dated May 12, 2016, the Company appointed Jarot Subana as President Director, Ir. Agus Wantoro as Director, and Drs. Suhendro Bakri, MA. as Commisioner.
b. Pada Tanggal 30 Mei 2016 Perusahaan membuat perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Nomor R.II.127/-ADK/DKR-2/05/2016 dan Akta Perjanjian Kredit dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi dan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tujuan keperluan pembiayaan proyek sesuai dengan penyelesaian proyeknya. Jangka waktu fasilitas kredit dari tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2017, dengan suku bunga kredit sebesar 10%.
b. As of May 30, 2016 the Company entered into a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a Credit Facility Approval Letter No.R.II.127/-ADK/DKR-2/05/2016 and Deed of Credit Agreement with a Construction Working Capital Credit facility and the credit plafond for Rp1,000,000,000,000 with the purpose of the project financing in accordance with the completion project. The term of the credit facility was from May 30, 2016 until May 29, 2017, with lending rates by 10%.
c. Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast No. 23 tanggal 8 Juni 2016, pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan – Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
c.
294 71
Based on Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Waskita Beton Precast No.23 dated June 8, 2016, the shareholders approved the following matters: a. Change in article of association in order to change the Company status from a private company to become a public company.
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
b. c.
d.
e.
f.
g.
h.
Penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham; Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp2.470.288.000.000 yang terdiri dari 2.470.288 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000, menjadi Rp6.326.677.813.600 yang terdiri dari 63.266.778.136 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp100; Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp1.135.056.000.000 yang terdiri dari 1.135.056 dengan nominal per lembar saham Rp1.000.000, menjadi Rp1.581.669.453.400 yang terdiri dari 15.816.694.534 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp100; Peningkatan sebesar Rp446.613.453.400 dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp446.613.059.900 dan Koperasi Waskita sebesar Rp393.500. Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan, sebanyak-banyaknya 10.544.463.000 lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan nominal per lembar saham Rp100. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen
i.
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
b.
Stock split by reducing par value of Rp1,000,000 per share to Rp100 per share;
c.
Increase the Company’s authorized capital from Rp2,470,288,000,000 consisting of 2,470,288 shares with par value per share Rp1,000,000 to become Rp6,326,677,813,600 consisting of 63,266,778,136 shares with par value of Rp100 per share; Increase the Company’s paid-up capital from Rp1,135,056,000,000 consisting of 1,135,056 with a par value per share Rp1,000,000 to become Rp1,581,669,453,400 consisting of 15,816,694,534 shares with par value of Rp100 per share;
d.
e.
f.
Increase in capital of Rp446,613,453,400 will be performed through capitalization of retained earnings to the date December 31, 2015 which has been performed proportionally by the shareholders, PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp446,613,059,900 and Waskita Cooperation amounted to Rp393,500; Issuance of Company’s portepel shares, with maximum 10,544,463,000 shares offered to the public through a Public Offer with par value of Rp100 per share;
g.
Authorize the Company’s Board of Directors to implement all actions taken in connection with the Company‘s Initial Public Offering;
h.
Approve new composition of the Board Commisioners and Directors as follows:
Ir. Tunggul Rajaguguk, M.M. Ir. Agus Sugiono, M.M. Dedi Yevri Hanteru Sitorus Suhendro Bakri
Ir. Jarot Subana Agus Wantoro Antonius Y. Nugroho
Memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut dan peningkatan modal
i.
295 72
Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Directors President Director Director Independent Director
Authorize the Company’s Board of Commisoners to declare in notarial deed regarding the realization the number of shares issued in the Public Offering and increase the Company’s issued and paid up capital.
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
ditempatkan Perusahaan.
dan
modal
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
disetor
d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Waskita Beton Precast No. 117 tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan memberhentikan Tuan Antonius Y. Nugroho sebagai Direktur Independen Perusahaan dan mengangkat kembali sebagai Direktur Perusahaan, selain itu perusahaan juga mengangkat MC. Budi Setyono sebagai Direktur Independen Perusahaan. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen
d. Based on Circular Decision Deed In Lieu of Shareholders General Meeting PT Waskita Beton Precast No. 117 dated June 29, 2016, the Company has discharge Mr. Antonius Y. Nugroho as Company’s Independent Director and appointed him as the Company’s Director, furthermore the Company has appoint MC. Budi Setyono as the Company‘s Independent Director. The composition of Board of Commisioners and Directors to be as follows:
Ir. Tunggul Rajaguguk, M.M. Ir. Agus Sugiono, M.M. Dedi Yevri Hanteru Sitorus Suhendro Bakri
Ir. Jarot Subana Agus Wantoro Antonius Y. Nugroho MC Budi Setyono
e. Perusahaan melakukan rekonsiliasi jumlah utang dan piutang dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, perusahaan induk berdasarkan berita acara tanggal 27 Juli 2016. Penyelesaian piutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2017 (Catatan 5).
Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Directors President Director Director Director Independent Director
e. The Company has performed a receivable and payable reconciliation with PT Waskita Karya (Persero) Tbk, the parent entity, based on minutes of meeting dated July 27, 2016. The settlement of this receivable will due on April 30, 2017 (Note 5). 37. Contingency
37. Kontinjensi Pada tanggal 27 April 2015 Yanto Soejadi sebagai penggugat telah mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan nomor perkara No.23/Pdt.G/2015/PN.Kwg dimana masing-masing para tergugat I, II, dan III terdiri dari Bengky Plaolo,Gino Aryalada, dan Yulius Lisjadi, juga masing-masing turut tergugat I, dan II yang terdiri dari Notaris Khadijah Syahbudi Sales S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional Karawang, dan Perusahaan yang tercatat sebagai turut tergugat III atas perkara jual beli lahan yang berlokasi di Jalan Raya Kosambi Curug, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 137.659m2.
On April 27, 2015 Yanto Soejadi as the plaintiff had registered a case in Karawang District Court with the case No.23/Pdt.G/2015/PN.Kwg where the defendant I, II, and III consist of Bengky Plaolo,Gino Aryalada, and Yulius Lisjadi, also codefendant I and II consist of Notary Khadijah Syahbudi Sales S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional Karawang, and Company which is listed as the co-defendant III on the case of sales and purchase of land, located in Jalan Raya Kosambi Curug, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat with area of 137,659m2.
296 73
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
Perusahaan sebagai turut tergugat III adalah pihak yang membeli lahan dari tergugat I,II, dan III yang menjadi obyek perkara tersebut, dimana berdasarkan tuntutan yang diajukan turut tergugat III agar tunduk dan mematuhi isi putusan perkara tersebut.
The Company as the co-defendant III who bought the land from defendant I,II and III that became the object of the case, which based on the indictment the co-defendant III shall abide and comply with the court decision from the case.
Atas pendaftaran perkara tersebut pada tanggal 17 Mei 2016 Pengadilan Negeri Karawang telah mengeluarkan putusan yang menolak gugatan penggugat seluruhnya. Namun pada tanggal 27 Juni 2016 pihak penggugat kembali mengajukan banding atas hasil utusan tersebut.
Based on the case registration, on May 17, 2016 Karawang District Court has issued a decision which rejects the whole case sued by the plaintiff. However, on June 27, 2016 the plaintiff has make further appeal against the results.
Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan masih menunggu proses banding sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Up to the date of this report, the Company is still waiting for the further appeal process until the decision is binding. 38. Reclassification of Accounts
38. Reklasifikasi Akun Beberapa akun tertentu dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2016 seperti yang disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. VIII.G.7:
Certain accounts in the statements of financial position as at 31 December 2015 and 2014 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as at 30 April 2016, as required by Financial Services Authority Regulation No. VIII.G.7:
31 Desember 2015/ December 31, 2015 Sebelum Setelah Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Before After Reklasifikasi/ Reclassifications Reclassifications Reclassifications Rp Rp Rp ASET Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Pembelian dan Lainnya Biaya Dibayar Dimuka
152,655,185,640
(152,655,185,640)
--
---
87,929,687,335 64,725,498,305
87,929,687,335 64,725,498,305
ASSETS Advances and Prepayments Advances for Purchases and Others Prepaid Expenses
31 Desember 2014/ December 31, 2014 Sebelum Setelah Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Before After Reklasifikasi/ Reclassifications Reclassifications Reclassifications Rp Rp Rp ASET Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Uang Muka Pembelian dan Lainnya Biaya Dibayar Dimuka
10,636,105,145
(10,636,105,145)
--
---
1,488,592,674 9,147,512,471
1,488,592,674 9,147,512,471
297 74
ASSETS Advances and Prepayments Advances for Purchases and Others Prepaid Expenses
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
39. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali Laporan Keuangan untuk periode 4 (Empat) Bulan yang berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 dengan perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Selain itu telah dilakukan revisi dan tambahan pengungkapan pada catatan 1 terkait penambahan pengungkapan entitas induk, catatan 2.i terkait pengakuan awal aset tetap dan periode revaluasi aset tetap, catatan 2.r terkait penambahan kebijakan Perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial, catatan 2.s terkait penambahan kebijakan penghentian pengakuan aset takberwujud, catatan 2.y terkait penambahan nilai wajar instrumen keuangan, catatan 5 terkait penambahan pengungkapan mengenai perjanjian dan syarat-syarat piutang lain-lain, catatan 6 terkait penambahan pengungkapan definisi persediaan, catatan 8 dan 9 terkait penyajian terpisah uang muka dan biaya dibayar dimuka, catatan 10 terkait penambahan kategori reklasifikasi aset tetap, pengungkapan nomor laporan penilaian independen, dan revisi atas progres penyelesaian aset dalam pembangunan, catatan 12 terkait penambahan pengungkapan persetujuan pengesampingan (Waiver) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., catatan 17 terkait perubahan judul pengungkapan menjadi uang muka pelanggan, catatan 19 terkait penambahan pengungkapan fasilitas dan pembatasan terhadap tindakan, catatan 22 terkait penambahan pengungkapan mengenai tanggal efektif transaksi modal selain kas (inbreng), catatan 33 penambahan pengungkapan perjanjian mengenai nilai kontrak awal, adendum dan jangka waktu perjanjian, catatan 34 terkait penambahan pengungkapan rincian nilai dan akun dalam mata uang asing, catatan 35 terkait penambahan pengungkapan risiko nilai wajar, catatan 36 perubahan judul menjadi “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan” dan penambahan beberapa peristiwa setelah periode pelaporan , catatan 37 terkait penambahan pengungkapan kontijensi, dan catatan 38 terkait penambahan reklasifikasi akun atas Laporan Keuangan terdahulu.
39. Reissue of Financial Statement In the Initial Public Offering and examination of the Registration Statement of the Financial Services Authority, the Company has reissued the Financial Statements for the period of 4 (Four) months ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and for the year ended December 31, 2015 and for the period starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014, with changes in statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows and additional disclosure in note 1 related to disclosure of ultimate parent entity, note 2.i related to initial recognition of fixed assets and period of fixed assets revaluation, note 2.r related to addition of the Company policy in recording gain or loss on curtailment, note 2.s related to derecognized of intangible assets, note 2.y related to addition of fair value of financial instruments, note 5 related to disclosure of terms and condition of other receivables, note 6 related to disclosure of spare-part definition, notes 8 and 9 related to separate presentation of advances and prepayments, note 10 related to disclosure of fixed assets reclassification and addition of independent appraisal report number, note 12 related to disclosure of waiver from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, note 17 related to heading change to become advances from customer, note 19 related to addition of disclosure regarding facilities and covenant, note 22 related to effective date of inbreng, note 33 related to addition of disclosure of initial contract value, addendum and time period of agreement, note 34 related to additional list of accounts outstanding in foreign currency, note 35 related to fair value disclosure, note 36 related to heading change to become events after reporting period and addition of several events after reporting, note 37 related to contingency, and note 38 related to reclassification of accounts on previous financial statements.
298 75
PT WASKITA BETON PRECAST CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode 4 (Empat) Bulan yang Berakhir 30 April 2016, dan 2015 (Tidak Diaudit), serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Periode yang Dimulai sejak 7 Oktober 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah Penuh)
PT WASKITA BETON PRECAST NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Period of 4 (Four) Months Ended April 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Year Ended December 31, 2015 and for the Period Starting from October 7, 2014 (Inception Date) to December 31, 2014 (In Full of Rupiah)
40. Tanggung Jawab dan Kewenangan Penerbitan Laporan Keuangan
40. Responsibility and Authority to Financial Statements Issuance
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 Juli 2016.
Management of the Company is responsible for contents and the preparation of these financial statements and authorized for issuing on July 27, 2016.
299 76
Halaman ini sengaja dikosongkan
300
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. 2.
Perseroan Terbatas ini bernama PT WASKITA BETON PRECAST Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 07-10-2014 (tujuh Oktober dua ribu empat belas) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1.
2.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri pabrikasi, industri konstruksi, jasa, Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Contruction : EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : A. Industri Pabrikasi yaitu pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi; 1) Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan); a. Penghasil beton atau precast; b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat; c. Jalan dan Jembatan Kereta Api; d. Drainase dan Jaringan Pengairan ; e. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri; f. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah; g. Reklamasi dan Pengerukan; h. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water dan Talud); i. Perumahan dan Pemukiman; j. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan; k. Pembukaan Areal/Transmigrasi; l. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
301
B. C. D.
E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.
m. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah; n. Interior; o. Pengeboran; p. Pengupasan termasuk land clearing; q. Penggalian/Penambangan; r. Pekerjaan Pancang; s. Tambang dan Pembangkit; t. Pertamanan; u. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya; 2) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi : a. Kelistrikan dan pembangkit; b. Tata udara /AC dan Pelindung Kebakaran; c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan; d. Pemasangan Alat Angkut; e. Pemasangan Fasilitas Produksi; f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai; g. Lift dan Escalator; h. Industri dan Pembangkit; i. Termal/Bertekanan; j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air; k. Kontrol dan Instrumentasi; l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya; 3) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi; a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api; b. Sentral telekomunikasi; c. Telekomunikasi; d. Pemasangan Telekomunikasi; e. Pemancar Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut. 4) Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; Perdagangan perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast; Jasa Pertambangan; Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Contruction : EPC) dalam bidang a. Perminyakan; b. Agro industri; c. Kelistrikan; d. Telekomunikasi; e. Petrokimia; Rancang Bangun (Design and Build); Building Manajemen; Pabrikasi bahan dan komponen bangunan; Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik; Penyewaan peralatan konstruksi; Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi; Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang : 1) Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur); 2) Industri; Ekspor Impor; System Development; Pengeloaan Kawasan; Pengembangan; a. Properti; b. Realty; Jasa Transportasi/Angkutan;
302
3.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu: A. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen; B. Melakukan usaha dibidang agro industri; C. Layanan jasa bidang tekhnologi informasi dan kepariwisataan. MODAL Pasal 4
1.
2.
3.
4.
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Modal dasar Perseroan berjumlah Rp6.326.677.813.600,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 63.266.778.136 (enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu serratus tiga puluh enam) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 15.816.694.534 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.581.669.453.400,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp1.581.669.453.40,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.135.056.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima puluh enam juta Rupiah) merupakan setoran lama, dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 07 tanggal 10-02-2016 (sepuluh Februari dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: AHU-AH.01.0300023026 tanggal 14-02-2016 (empat belas Februari dua ribu enam belas); b. Sebesar Rp446.613.453.400,00 (empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) Nomor: R.4.1/010/02/2016 -tanggal 01-02-2016 (satu Februari dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 14-03-2016 (empat belas Maret dua ribu enam belas). Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) mengenai penyetoran tersebut; b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut ”OJK” ) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
303
f)
5.
6.
7.
Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang- akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD. c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal. d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama f) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan Modal Dasar Perseroan; a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang: b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor--memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
304
b.5.
8.
Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. SAHAM Pasal 5
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham; Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusankeputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku juga peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. SURAT SAHAM Pasal 6
1. 2.
3.
Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nilai nominal saham; d. Tanggal pengeluaran surat saham; Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham;
305
4.
c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7
1.
2.
3. 4.
Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8
1.
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut; d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
306
2.
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Panggilan RUPS; l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS; m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
307
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 9 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7.
8.
Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, pemberitahuan, panggilan atau informasi kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10
1.
a.
b.
Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak
308
2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tidak dipenuhi. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini. b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
309
9.
dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi. (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris. (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan ayat 9.(6) pasal ini. (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui: a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman. (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini , pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah
310
RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12 1. 2. 3.
4.
5. 6.
RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan: (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14). Pengumuman RUPS: (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat: a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. tanggal pemanggilan RUPS. (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebut pada ayat 6.(2) pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) pasal ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini , paling kurang melalui: a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
311
7. 8.
9.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman RUPS. (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2). (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14). Usulan Mata Acara Rapat: (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. Pemanggilan RUPS: (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi: a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pemanggilan RUPS. (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
312
10. 11.
12.
13.
14.
(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(13). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini sampai dengan butir (6) ayat ini dan ayat 12 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Bahan Mata Acara Rapat: i. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. ii. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. iii. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut iv. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. v. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. vi. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. vii. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ralat Pemanggilan: (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini. (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
313
(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . 15. Hak Pemegang Shaham: (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2). Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS. (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. 16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13 1.
2.
Pimpinan RUPS: (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. Tata Tertib RUPS: (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
314
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14 1.
2.
Keputusan RUPS: (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan (tidak termasuk perubahan anggaran dasar untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas), kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar
315
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (6) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dikecualikan bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. (9) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. (10) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
316
3.
4.
Risalah RUPS: 1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. 2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. 4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. Ringkasan Risalah RUPS: (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan-risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPS diselenggarakan. (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkan. (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan ayat 4.(2), ayat 4.(3), ayat 4.(5), dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk: a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
317
DIREKSI Pasal 15 1. 2.
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari : -1 (satu) orang Direktur Utama; -1 (satu) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: a. UUPT; b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. 6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. 7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. 8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) -Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4. 10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi 11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
318
ketentuan anggaran dasar ini. 12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. 14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud butir a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini. d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g ayat ini. e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. g. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya h. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 10. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal. f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini tidak berwenang: i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
319
h.
11.
12.
13. 14.
15.
16.
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini; atau ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini. i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS. k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai: i. keputusan pemberhentian sementara, dan ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini; RUPS dapat: - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau - Menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau c. Meninggal dunia; atau d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu : a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik. c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
320
17.
Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
10.
11.
Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: a. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis; b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang -barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. d. mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; e. mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
321
12.
13.
14. 15.
16.
17.
18.
satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syaratsyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. c. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal -tidak ada anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. RAPAT DIREKSI Pasal 17
1.
2. 3. 4.
a.
Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap
b. bulan. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
322
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut Anggaran Dasar ini. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 21, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul -usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikanpersetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
323
DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Komisaris Utama; 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: 1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 2. cakap melakukan perbuatan hukum; 3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a. tidak pernah dinyatakan pailit; b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: a. UUPT; b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. Persyaratan sebgai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
324
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini. d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. 18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Meninggal dunia; atau d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. 22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. 23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
325
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10. 11.
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20
1.
2. 3.
a.
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
326
4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11. 12.
13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para
327
22.
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 22
1. 2.
3. 4.
Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
328
5.
6.
7.
Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selamakerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutupseluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 23
1. 2. 3. 4. 5.
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24
1. 2. 3. 4.
5. 6.
Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 25
1. 2.
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
329
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26 1. 2.
Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal. TEMPAT TINGGAL Pasal 27
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamatalamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangundangan- yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. PERATURAN PENUTUP Pasal 28 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.J.1. YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM.
330
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 1.
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 2.
PEMESAN YANG BERHAK
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 3.
JUMLAH PESANAN
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 4.
PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. a.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE; 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif; 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek; 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI; 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham; 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
331
7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk; 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek; 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. 5.
PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut. 6.
MASA PENAWARAN
Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 9 – 14 September 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 7.
TANGGAL PENJATAHAN
Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 16 September 2016. 8.
SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
332
PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat Nama Rekening: IPO WSBP – PT MANDIRI SEKURITAS Nomor Rekening: 5796666579 Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus “in good fund” pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau biliyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. 9.
BUKTI TANDA TERIMA
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 10. PENJATAHAN SAHAM Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri. Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a.
Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b.
Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
333
c.
Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu: 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
B.
Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Penjatahan terpusat minimal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: a.
b.
Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat. 2) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.
11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM a.
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan : 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi : a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut; b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau; c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
334
b) c) d)
b.
Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a; Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud
Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK. 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat – lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.
335
Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang DItawarkan. Untuk menghindari keragu – raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (pooling) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7. Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 14. LAIN-LAIN Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
336
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBELIAN SAHAM
DAN
FORMULIR
PEMESANAN
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Bahana Securities (Terafiliasi) Graha Niaga, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58 Jakarta 12190 Telepon : (021) 250 5081 Faksimili : (021) 522 5869 Website: www.bahanasecurities.id
PT BNI Securities (Terafiliasi) Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910 Telepon: (021) 2554 3946 Faksimili: (021) 5793 6942 Website: www.bnisecurities.co.id
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) Gedung Danareksa, Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon: (021) 2955 5888 Faksimili: (021) 350 1724 Website: www.danareksa.com
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 3638 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3507 Website: www.mandirisekuritas.co.id
PENJAMIN EMISI EFEK PT Amantara Securities Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 11 Jl. MH Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta 10350 Telepon : (021) 392 9228 / 392 9218 / 392 9601 Faksimili : (021) 392 9588
PT BCA Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia 41st Floor Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Telepon : (021) 2358 7222 Faksimili : (021) 2358 7300 Website: www.bcasekuritas.co.id
PT Bina Artha Parama Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502A – 503 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Telepon : (021) 520 6678 Faksimili : (021) 521 0324
PT Bosowa Sekuritas Equity Tower 15th Floor Suites 15D Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 290 35177 Faksimili : (021) 299 35166 Website: www.bosowasekuritas.com
PT Buana Capital Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 0203 Faksimili : (021) 515 0241 Website: www.buanacapital.com
PT Bumiputera Sekuritas Wisma Bumiputera Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav 75 Jakarta 12910 Telepon : (021) 5296 0155 Faksimili : (021) 571 2711 Website: www.bumiputerasekuritas.co.id
PT Danpac Sekuritas Equity Tower Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 299 11888 Faksimili : (021) 299 11999 Website: www.danpac.co.id
PT DBS Vickers Securities Indonesia DBS Bank Tower Ciputra World 1, 32/F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Telepon : (021) 3003 4900 Faksimili : (021) 3003 4994
PT Dhanawibawa Securities Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 17th Floor, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5151 678 / 5151 226 Faksimili : (021) 5151 226
PT Equity Securities Indonesia Wisma Sudirman Lt.14 Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 Telepon : (021) 570 0738 Faksimili : (021) 570 3379
PT Erdhika Elit Sekuritas Sucaco Building 3rd floor Jl. Kebon Sirih Kav.71 Jakarta 10340 Telepon : (021) 3983 6420 Faksimili : (021) 315 2841 Website: www. erdhika.com
PT KGI Sekuritas Indonesia (d/h PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia) Gedung Sona Topas Tower Lantai 11 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Telepon : (021) 250 6337 Faksimili : (021) 250 6351
PT Henan Putihrai Sekuritas Penthouse @ 18 Tamara Centre Jl. Jend. Sudirman Kav 24 Jakarta 12920 Telepon : (021) 520 6464 Faksimili : (021) 252 5747 Website: www.henanputihrai.com
PT Indomitra Securities Gedung Wirausaha Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-5 Jakarta 12940 Telepon : (021) 522 9073 Faksimili : (021) 522 9081 Website: www.mitraduta.co.id
PT Inti Fikasa Securindo Menara Batavia 23rd floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav.125126 Jakarta 10220 Telepon : (021) 5793 0080 Faksimili : (021) 5793 0090 Website: www.intifikasa.co.id
PT Jasa Utama Capital Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 Jakarta 12870 Telepon : (021) 8378 9000 Faksimili : (021) 8378 8908 Website: www.jasautamacapital.com
337
PT Kresna Securities Kresna Tower, 6th floor 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2555 7000 Faksimili : (021) 515 5280 Website: www.kresnasecurities.com
PT Lautandhana Securindo Wisma KEIAI Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Telepon : (021) 5785 1818 Faksimili : (021) 5785 1717
PT Magenta Kapital Indonesia Menara Batavia Lt. 23 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon : (021) 5793 0078 Faksimili : (021) 5793 0079
PT Makindo Securities Wisma GKBI, Mezzanine B Floor Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Telepon : (021) 572 7111 Faksimili : (021) 572 2550 Website: www.makindo-securities.com
PT Shinhan Sekuritas Indonesia (d/h PT Makinta Securities) Plaza Asia, 23rd floor Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5140 1133 Faksimili : (021) 5140 1599 Website: www.makintasecurities.co.id
PT Mega Capital Indonesia Menara Bank Mega Lt.2 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790 Telepon : (021) 919 5599 Faksimili : (021) 7919 3900 Website: www.megaci.com
PT MNC Securities MNC Financial Center 14th – 16th Floor Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telepon : (021) 2980 3111 Faksimili : (021) 3983 6899 Website: www.mncsecurities.com
PT NISP Sekuritas OCBC NISP Tower, Lt. 21 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 Telepon : (021) 2935 2788 Faksimili : (021) 5794 4095 Website: www.nispsekuritas.com
PT OCBC Sekuritas Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 29th Floor, Suite 2901 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2970 9300 Faksimili : (021) 2970 9393 Website: www.ocbcsekuritas.com
PT Onix Sekuritas Deutsche Bank Building #15-04 Jl. Imam Bonjol. No. 80 Jakarta 10310 Telepon : (021) 3190 1777 Faksimili : (021) 3190 1616 Website: www.onix.co.id
PT OSO Securities Cyber Tower, Lantai 22 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, No. 13 Jakarta 12950 Telepon : (021) 299153000 Faksimili : (021) 29021479 Website: www.oso-securities.com
Pacific Capital Office 8 Lt. 5 SCBD Lot 28 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2933740 Faksimili : (021) 29333431 Website: www.pcinvestment.co.id
PT Panca Global Securities Tbk Indonesia Stock Exchange Building Tower I Suite 1706A Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 5456 Faksimili : (021) 515 5477 Website: www.pancaglobal.co.id
PT Panin Sekuritas Tbk Indonesia Stock Exchange Tower 2, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 3055 Faksimili : (021) 515 3061 Website: www.pans.id
PT Philip Securities Indonesia ANZ. Tower Level 23B Jl. Jend. Sudirman Kav 33A Jakarta 10220 Telepon : (021) 57900 800 Faksimili : (021) 57900 809 Website: www.phillip.co.id
PT Profindo International Securities Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta 12980 Telepon : (021) 8378 0888 Faksimili : (021) 8378 0889 Website: www.profindo.com
PT Recapital Securities Recapital Building Lt. 10-11 Jl. Adityawarman Kav. 55 Jakarta 12160 Telepon : (021) 270 2277 Faksimili : (021) 724 6881 Website: www.recapital.co.id
PT Reliance Securities Tbk Reliance Building Jl. Pluit Putra Kencana No. 15 A Jakarta 14450 Telepon : (021) 661 7768 Faksimili : (021) 666 9884 Website: www.reliance-insurance.com www.relitrade.com
PT Samuel Sekuritas Indonesia Menara Imperium, Lantai 21 Jl. HR Rasuna Said Kav 1 Jakarta 12980 Telepon : (021) 2854 8100 Faksimili : (021) 831 7476 Website: www.samuel.co.id
PT Semesta Indovest Menara Imperium Lt. 18 JL. HR Rasuna Said Kav 1 Jakarta Telepon : (021) 2854 7600 Faksimili : (021) 8370 3787 Website: www.semestaindovest.co.id
PT Trimegah Securities Tbk Gedung Artha Graha, 18th & 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2924 9088 / 9137 Faksimili : (021) 2924 9150 / 9168 Website: www.trimegah.com
PT Universal Broker Indonesia Gedung Sona Topas, Lt. 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Telepon : (021) 250 6658 (Hunting) Faksimili : (021) 250 6234 Website: www.UniversalBroker.co.id
PT Valbury Asia Securities Menara Karya, 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X – 51, Kav. 1 - 2 Jakarta 12950 Telepon : (021) 255 33600 Faksimili : (021) 255 33700 Website: www.vas.co.id
PT Victoria Securities Indonesia Victoria Suites, Senayan City Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Telepon : (021) 7278 2310 (General) Faksimili : (021) 7278 2280 (General) Website: www.victoriasecurities.co.id
338
PT Wanteg Securindo Graha Kencana 7th floor, Suite 7B Jl. Raya Pejuangan No. 88 Jakarta 11530 Telepon : (021) 5367 1517 (General) Faksimili : (021) 5367 1519 Email:
[email protected]
PT Waterfront Securities Sona Topas Tower Lt. 15 A Jl. Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta 12920 Telepon : (021) 250 6355 Faksimili : (021) 250 6322 Website: www.waterfrontsecurities.com
PT Yuanta Securities Indonesia Equity Tower 10th Floor, Unit E, F, G, H Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 3608 Faksimili : (021) 515 0208 / 0738 Website: www.yuanta.co.id
PT Yulie Sekurindo Plaza ABDA Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5140 2181 (General) Faksimili : (021) 5140 2182 Email:
[email protected]
Selain di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.
339
Halaman ini sengaja dikosongkan
340
PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk Hotel Dafam Teraskita Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Jakarta Timur 13340 Phone : +62 21 22892999, 29838020 Fax. : +62 21 2983 8025 Email :
[email protected] [email protected]
