PT SMR Utama, Tbk. Kegiatan Usaha : Bergerak dalam Bidang Usaha Pertambangan Batu Mangan melalui Anak Perusahaan

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia

: : : : : :

30 September 2011 3 Oktober 2011 5 Oktober 2011 7 Oktober 2011 7 Oktober 2011 10 Oktober 2011

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SMR UTAMA, TBK., (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SMR Utama, Tbk. Kegiatan Usaha : Bergerak dalam Bidang Usaha Pertambangan Batu Mangan melalui Anak Perusahaan Kantor Pusat : Wisma SMR Lt. 5 Unit 01-02 Jl. Yos Sudarso kav 89 Jakarta Utara Telp.: 021 650 8133 Faksimili : 021 650 8136 www.smrutama.com Email: [email protected] PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKANAKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA YANG MEMILIKI IJIN PERTAMBANGAN DAN MELAKUKAN KEGIATAN PERRTAMBANGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS. PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PR

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Penjamin Emisi Efek PT Pacific Capital PT Erdhika Elite Sekuritas PT Danasakti Securities PT Dinamika Usahajaya PT Lautandhana Securindo PT Minna Padi Investama PT Onix Capital Tbk PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011

PT SMR Utama, Tbk., (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 dengan surat No. 012/SMRU-Jkt/VII/2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juli 2011, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuanketentuan Bursa Efek yang berlaku di Negara tersebut atau yurisdiksi di luar Republik Indonesia tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI    DAFTAR ISI  DEFINISI DAN SINGKATAN  RINGKASAN  I.  PENAWARAN UMUM  II.  RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM  III.  PERNYATAAN HUTANG   IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN    1. Umum    2. Faktor‐faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan dan  Anak Perusahaan      V.  VI.  VII.             

3. Keuangan  4. Manajemen Risiko  RISIKO USAHA PERSEROAN  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  KETERANGAN TENTANG PERSEROAN   1. Riwayat Singkat Perseroan  2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan  3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan  4. Struktur Organisasi Perseroan  5. Sumber Daya Manusia  6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan 

  7. Keterangan Tentang Anak Perusahaan    8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Baik Langsung  mapun Tidak Langsung 

i  iii  vi  1  4  11  19  19  19  22  34  36  43  44  44  45  49  54  54  58  59  68 

  9. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi    10. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga    11. Keterangan Tentang Kendaraan Yang Dimiliki Atau Digunakan Untuk Beroperasi Dan  Asuransi Perseroan Dan Anak Perusahaan 

78  79  112 

  12. Asuransi 

116 

  13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan 

123 

VIII.                IX.  X.  XI.  XII.  XIII. 

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK‐ANAK PERUSAHAAN  1. Tinjauan Umum  2. Kegiatan Usaha  3. Keunggulan Kompetitif  4. Strategi Usaha  5. Persaingan Usaha  6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility –CSR)  7. Tata Kelola Manajemen (Good Corporate Governance –GCG)  INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU MANGAN  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  EKUITAS  KEBIJAKAN DIVIDEN KAS  PERPAJAKAN  i

124  124  124  136  136  137  140  140  142  146  150  152  153 

XIV.  XV.  XVI.  XVII . 

PENJAMINAN EMISI EFEK  LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN  ANAK PERUSAHAAN 

XVIII.  LAPORAN PENILAI  XIX.  ANGGARAN DASAR PERSEROAN  XX.  PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM  XXI.  PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM  LAMPIRAN : Perhitungan Cadangan Pertambangan Mangan di Daerah IUP Produksi Mangan PT Soe  Makmur Resources Tbk 

     

ii

155  157  159  205  285  297  314  321   

DEFINISI DAN SINGKATAN    Definisi Umum    AFILIASI 

:  Berarti:  a. hubungan  keluarga  karena  perkawinan  dan  keturunan  sampai  derajat  kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;  b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari  pihak tersebut;  c. hubungan  antara  2  (dua)  Perseroan  dimana  terdapat  satu  atau  lebih  anggota Direksi atau Komisaris yang sama;  d. hubungan  antara  Perseroan  dengan  suatu  pihak,  baik  langsung  maupun  tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;  e. hubungan  antara  2  (dua)  Perseroan  yang  dikendalikan  baik  langsung  maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau  f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.   

ANAK PERUSAHAAN 

:  Berarti perusahaan‐perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu : 1. kepemilikan  atas  saham‐sahamnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dikuasai  oleh  Perseroan  dalam  jumlah  sekurang‐kurangnya  50%  dari  modal  ditempatkan  dan  disetor  perusahan  yang  bersangkutan;  dan  2. yang  laporan  keuangannya  dikonsolidasikan  dengan  Perseroan  sesuai  dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia 

BAE 

:  Biro  Administrasi  Efek,  berarti  pihak  yang  melaksanakan  PUT  I  yang  ditunjuk  oleh  Perseroan,  dalam  hal  ini  adalah  PT  Ficomindo  Buana  Registrar,  berkedudukan di Jakarta. 

BAPEPAM‐LK  

:  Berarti  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No  184/PMK.01/2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Keuangan  yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2010 

BEI 

:  Bursa  Efek  Indonesia  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Angka  4 UUPM  yang  diselenggarakan  oleh  PT  Bursa  Efek  Jakarta,  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  dan  dijalankan  berdasarkan  hukum  Negara  Republik  Indonesia  serta  berkedudukan  di  Jakarta,  dan  merupakan  Bursa  Efek  dimana  saham‐ saham Perseroan akan dicatatkan. 

HARI BURSA 

:  Berarti  hari‐hari  diselenggarakannya  perdagangan  efek  di  Bursa  Efek,  yaitu  Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional  dan  hari  Minggu  atau  dinyatakan  sebagai  hari  libur  oleh  Bursa  Efek,  dengan  ketentuan  apabila  salah  satu  pihak  harus  melaksanakan  kewajiban  pada  Hari  Bursa  dimana  oleh  instansi  yang  bersangkutan  telah  ditetapkan  sebagai  hari  libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada Hari Bursa  berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.    :  Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa  kecuali,  termasuk  hari  Sabtu,  Minggu  dan  hari  libur  nasional  yang  sewaktu‐ waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang  karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari  Kerja biasa. 

 

 

 

 

HARI KALENDER 

HARI KERJA 

:  Berarti  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat,  kecuali  hari  libur  nasional  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia,  atau  Hari  Kerja  biasa  yang  karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  sebagai bukan Hari Kerja biasa.      iii

KSEI 

MASYARAKAT 

PEMERINTAH  PERATURAN NO. X.K.4 

PERATURAN NO IX.J.1 

PERATURAN NO IX.I.5 

PERATURAN NO IX.I.7   

PERSEROAN 

PERNYATAAN EFEKTIF 

RUPS 

RUPSLB  Rp 

:  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia,  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  dan  dijalankan  berdasarkan  hukum  Negara  Republik  Indonesia  serta  berkedudukan di Jakarta yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin  sebagai  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  sebagaimana  didefinisikan  dan ditentukan dalam UUPM dan peraturan‐peraturan pelaksanaannya.    :  Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing  dan/atau  badan  hukum,  baik  badan  hukum  Indonesia  maupun  badan  hukum  asing,  baik  yang  bertempat  tinggal  atau  berkedudukan  hukum  di  Indonesia  ataupun di luar negeri.    :  Pemerintah Negara Republik Indonesia.   :  Peraturan  Bapepam  &  LK  tentang  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Hasil  Penawaran  Umum  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam  &LK No. Kep‐27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.    :  Peraturan Bapepam & LK tentang Pokok‐Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang  Melakukan  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas  dan  Perusahaan  Publik  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam  &LK  No.  Kep‐ 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008    :  Peraturan  Bapepam  &  LK  tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Kerja Komite Audit sebagaiman tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam &  LK No. Kep‐29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.    :  Peraturan  Bapepam  &  LK  tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Penyusunan  Piagam  Unit  Audit  Internal  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam & LK No. Kep 496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008.    :  PT  SMRU  Utama  Tbk,  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  dan  dijalankan  berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta,  Indonesia.    :  Berarti  terpenuhinya  seluruh  persyaratan  Pernyataan  Pendaftaran  sesuai  dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam‐LK Nomor IX.A.2 yaitu:   Pernyataan  Pendaftaran  dapat  menjadi  efektif  dengan  memperhatikan  ketentuan sebagai berikut:  1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:  a.   45  (empat  puluh  lima)  hari  sejak  tanggal  Pernyataan  Pendaftaran  diterima  Bapepam  dan  LK  secara  lengkap,  yaitu  telah  mencakup  seluruh  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  yang  terkait  dengan  Pernyataan  Pendaftaran  dalam  rangka  Penawaran  Umum  dan  peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau  b.   45  (empat  puluh  lima)  hari  sejak  tanggal  perubahan  terakhir  yang  disampaikan  Perseroan  atau  yang  diminta  Bapepam  dan  LK  dipenuhi;  atau  2. atas  dasar  pernyataan  efektif  dari  Bapepam  dan  LK  bahwa    tidak  ada  lagi  perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.    :  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perseroan  sebagaimana  didefinisikan  dalam  dan diselenggarakan menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.    :  Rapat Umum Pemegang Saham  Luar Biasa   :  Mata uang Rupiah.   iv

UUPT    Definisi Pertambangan    mt 

 

Overburden 

IUP‐OP 

:  Berarti setiap benda berupa tanah atau batu yang berada di atas lapisan batu  mangan,  atau  berada  di  tengah‐tengah  lapisan  batu  mangan,  yang  akan  diangkat/dipindahkan  dalam proses penambangan.    :  Berarti lapisan batu mangan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata  dengan  keyakinan  geologi  tertentu  dapat  berubah  menjadi  cadangan  setelah  dilakukan  pengkajian  kelayakan  tambang  dan  memenuhi  kriteria  layak  tambang.    :  Ijin Usaha Pertambangan‐Operasi Produksi

IUPP SMR 

:  Ijin Usaha 

Mineable 

:  Cadangan sumberdaya yang dapat ditambang.

IUP 

:  Ijin Usaha Pertambangan (”IUP”)  

Sumber Daya  

Undang‐Undang Perusahaan Terbatas No 40 tahun 2007 

:  Singkatan dari metric  ton

  Singkatan Nama Perusahaan :     SMR  :  PT Soe Makmur Resources  AKAR 

:  PT Adikarsa Alam Resources

TN 

:  PT Transentra Nusantara

v

RINGKASAN     Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta‐fakta dan pertimbangan‐pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci  dan data keuangan yang tercantum dalam prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam  mata uang Rupiah dan sesuai denganstandar akuntansi keuangan di Indonesia.  1.

Umum 

Perseroan  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  telah  didirikan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang‐ undangan  Republik  Indonesia  untuk  pertama  kali  dengan  nama  “PT  Dwi  Satria  Jaya”,  yang  berkedudukan  di  Semarang  berdasarkan  Akta  Pendirian  Perseroan  nomor  31  tanggal  11  November  2003,  dibuat  dihadapan  Fransisca  Eka  Sumarningsih,  S.H.,  M.H.,  Notaris  di  Semarang,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Akta  Pendirian  Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C‐28091  HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor TDP  110117004802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang  di  bawah  nomor  0347/BH‐11.01/XII/2003  tanggal  5  Desember  2003  dan  telah  diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  43  tanggal   28 Mei 2004, Tambahan Berita Negara nomor 5091.     Perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi “PT SMR Utama”, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan  Pemegang  Saham  Perseroan  nomor  287  tanggal  30  Nopember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐58940.AH.01.02.Tahun  2010  tanggal 17 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  M.Kn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum  Perdana Saham ini, sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan  Terbuka  nama  Perseroan  menjadi  PT  SMR  Utama,  Tbk.,  berdasarkan  Keputusan  Sirkular  Pemegang  Saham  Perseroan  Sebagai  Pengganti  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  tertanggal  4  Juli  2011,  sebagaimana  dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 28 tanggal 4 Juli 2011, dibuat  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal   6 Juli 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0055181.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal   6 Juli 2011, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP akan diurus oleh Perseroan dan sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  113/KET‐N/VIII/2011  tanggal  25  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam  proses pengurusan.    Sejak Perseroan berdiri sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki kegiatan  usaha melakukan kegiatan penambangan meliputi eksploitasi, produksi dan perdagangan batu mangan.                          vi

  2. Struktur Penawaran    Jumlah saham yang  ditawarkan 

Nilai Nominal  Harga Penawaran  Total Penawaran Umum    3.

: 

:  :  : 

Sebanyak  500.000.000  (lima  ratus  juta)  saham  biasa  atas  nama  yang  merupakan  saham  baru  yang  berasal  dari  portepel  atau sebesar  33,33%  (tiga  puluh koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  setelah Penawaran Umum.   Rp 100,‐ (seratus Rupiah) per saham. Rp600,‐ per saham. sebesar Rp 300.000.000.000,‐ (tiga ratus miliar Rupiah). 

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya‐biaya terkait emisi efek  akan oleh Perseroan untuk:  1.

Menambah  modal  disetor  di  SMR  sejumlah  Rp250.000.000.000,‐  (dua  ratus  lima  puluh  miliar  Rupiah)  atau   87,72% yang selanjutnya akan digunakan oleh SMR dengan rincian sebagai berikut:  a) sekitar  Rp25.550.000.000,‐  (dua  puluh  lima  miliar  lima  ratus  lima  puluh  Rupiah)  atau  8,96%  untuk  menambah armada alat berat, yaitu: 6 (enam) unit excavator merk  Caterpilar 320D, 3 (tiga) unit bulldozer  merk Komatsu D85E‐SS‐2A, 5 (lima) unit wheelloader merk Caterpilar 950, 3 (tiga) unit Forklift Komatsu  FD50‐8. Penambahan armada alat berat tersebut untuk meningkatkan hasil produksi SMR, dimana saat ini  alat berat yang telah dimiliki SMR adalah Excavator sebanyak 16 (enam belas) unit, Bulldozer sebanyak 7  (tujuh) unit. Hingga saat ini Perseroan belum memiliki wheelloder dan forklift. Pembelian alat‐alat berat  tersebut kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Penambahan alat‐ alat berat ini direncanakan selesai pada kuartal‐2 tahun 2012.  b) Sekitar Rp25.000.000.000,‐ (dua puluh lima miliar Rupiah) atau 8,77% untuk meningkatkan jumlah armada  kendaraan yang meliputi 8 (delapan) unit kendaraan operasional, 20 (dua puluh) unit truk angkutan dan  15 (lima belas) unit dump truk. Pembelian jumlah armada kendaraan tersebut untuk kegiatan operasional  SMR, dimana hingga saat ini jumlah armada yang telah dimiliki SMR adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit  kendaraan  operasional,  21  (dua  puluh  satu)  unit  truk  angkutan  dan  12  (dua  belas)  unit  dump  truk.  Pembelian armada  tersebut kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.  Penambahan armada ini direncanakan selesai pada kuartal ke‐3 tahun 2012.  c) Sekitar  Rp25.000.000.000,‐  (dua  puluh  lima  miliar  Rupiah)  atau  8,77%  untuk  peningkatan  jalan  di  area  pertambangan  di  desa  Supul,  Kecamatan  Kuatnana  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  desa  Noebesa,  Kecamatan Amanuban Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pembangunan akses jalan baru menuju  pertambangan  yang  berlokasi  di  desa  Tubmonas,  Kecamatan  Amanuban  Barat,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur maupun jalan desa yang sudah ada yang berlokasi di desa Supul. Dimana pada saat ini jalan di area  pertambangan di desa Supul dan Noebesa merupakan jalan setapak sehingga perlu dilakukan perataan,  dan pengerasan jalan. Sedangkan jalan desa Tubmonas kondisinya hanya merupakan jalan setapak yang  hanya  bisa  dilewati  motor  sehingga  perlu  dilakukan  pelebaran  jalan  dengan  lebar  berkisar  6‐8  meter  dengan  panjang  jalan  perbaikan  berkisar  10km  dan  untuk  jalan  desa  Supul  dan  desa  Noebesa  akan  dilakukan  pengerasan  jalan  dan  pelebaran  sekitar  12  meter  dengan  panjang  jalan  sekitar  8  km.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  akses  keluar  masuk  kendaraan  tambang  semakin  lancar  guna  meningkatkan hasil produksi dan efisiensi. Pembuatan fasilitas jalan tersebut direncanakan selesai pada  kuartal ke‐4 tahun 2012.  d) Sekitar  Rp20.000.000.000,‐  (dua  puluh  miliar  Rupiah)  atau  7,02%  digunakan  untuk  pembangunan  stock  pile dan fasilitas “crushing & washing” di area tambang yang berlokasi di desa Supul dan Noebasa serta  fasilitas  pendukung  seperti  kantor  (site  office),  pasokan  listrik  dan  air,  dimana  pengerjaannya  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan.  Pembangunan  stock pile tersebut untuk menyimpan batu mangan sebelum di proses dan sebelum dikirim ke pelanggan,  sedangkan  pembangunan  fasilitas  ”crushing  &  washing  untuk  meningkatkan  kualitas  batu  mangan.  Fasiltas‐fasilitas tersebut direncanakan selesai pada kuartal ke‐2 tahun 2012.  e) Sekitar  Rp10.000.000.000,‐  (sepuluh  miliar  Rupiah)  atau  3,51%  untuk  pembangunan  kantor,  tempat  tinggal  karyawan,  kantin,  klinik,  tempat  ibadah,  pasokan  air  dan  listrik serta  sarana  komunikasi, dimana  pengerjaannya  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan. Pembangunan ini direncanakan selesai pada kuartal ke‐4 tahun 2012.  vii

f)

Sekitar  Rp8.000.000.000  (delapan  miliar  Rupiah)  atau  2,81%  untuk  biaya  explorasi  SMR.  SMR  akan  melakukan  eksplorasi  tambahan  di  area  yang  berpotensi  adanya  penyebaran  mangan  yang  sebelumnya  belum masuk didalam rencana area penambangan.  Kegiatan eksplorasi dan perencanaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan  afiliasi dengan Perseroan dan Anak Perusahaan. Aktifitas eksplorasi lanjutan ini direncanakan selesai pada  kuartal ke‐4 tahun 2012.  g) Sejumlah Rp54.000.000.000,‐ (lima puluh empat miliar Rupiah) atau 18,95% untuk modal kerja, yang akan  digunakan untuk kegiatan operasional diantaranya untuk gaji karyawan, biaya transportasi, listrik dan lain‐ lain.   h) Sejumlah Rp82.450.000.000,‐ (delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) atau 28,93%  digunakan untuk melunasi hutang di :   PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.  sejumlah  Rp51.900.000.000,‐  (lima  puluh  satu  miliar  sembilan ratus juta Rupiah) atau 18,21%. Kurs yang digunakan pada saat pelunasan hutang tersebut  adalah kurs pada tanggal hutang dilunasi, bila terjadi perubahan kurs sehingga mengakibatkan dana  IPO  yang  digunakan  untuk  melunasi  hutang  PT  Bank  Windu  Kentjana  International,  Tbk  tersebut  kurang maka sisa kekurangannya diambil dari kas Perseroan.Namun bisa terjadi kelebihan dana IPO  yang  digunakan  untuk  melunasi  hutang  tersebut,  maka  kelebihan  dana  tersebut  akan  digunakan  untuk  modal  kerja  SMR  antara  lain  digunakan  untuk  gaji  karyawan,  biaya  transportasi,  biaya  listrik  dan lain‐lain. Hutang tersebut dilunasi guna mengurangi beban keuangan SMR 

  

PT Danpac Finance sejumlah Rp26.750.000.000,‐ (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta  Rupiah) atau 9,39%. Hutang tersebut dilunasi guna mengurangi beban keuangan SMR.  



PT Bank Pan Indonesia, Tbk sejumlah Rp3.800.000.000,‐ (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) atau  1,33%. Hutang tersebut dilunasi guna mengurangi beban keuangan SMR.  

 

  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional, Tbk., PT Danpac Finance dan PT Bank Pan Indonesia, Tbk.    2.

3.

Menambah modal disetor di AKAR sejumlah Rp20.000.000.000,‐ (dua puluh miliar Rupiah) atau 7,02 % yang  selanjutnya akan digunakan oleh AKAR untuk :  a) Investasi  sejumlah  Rp9.286.000.000,‐  (sembilan  miliar  dua  ratus delapan puluh  enam  juta Rupiah),  atau  3,26%  yang  digunakan  untuk  lain  untuk  pembelian    2  (dua  )  unit  kendaraan  operasional,  jembatan  timbang  dan  perlengkapan  operasional  berupa  perangkat  alat  laboratorium,  perangkat  washing  processing  dan  perlengkapan  bengkel,  dimana  sebelumnya  AKAR  belum  melakukan  investasi  untuk  kendaraan operasional, jembatan timbang, perlengkapan operasional dan perlengkapan bengkel.  b) Modal  kerja  sejumlah    Rp10.714.000.000.,‐  (sepuluh  miliar  tujuh  ratus  empat  belas  juta  Rupiah)  atau  3,76%.  Penambahan  modal  kerja  tersebut  untuk  kegiatan  operasional  dalam  menjalankan  usaha  perdagangan batu mangan, diantaranya untuk gaji karyawan, biaya transportasi, listrik dan lain‐lain    Menambah  modal  disetor  di  TN  sejumlah  Rp15.000.000.000,‐  (lima  belas  miliar  Rupiah)  atau  5,26%  yang  selanjutnya akan digunakan oleh TN untuk modal kerja untuk yaitu untuk menjalankan usaha pengangkutan  batu  mangan,  yang  antara  lain  untuk  pembelian  kendaraan  operasional  dan  modal  kerja  diantaranya  diantaranya untuk gaji karyawan, biaya transportasi, listrik dan lain‐lain. 

                          viii

4.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :  Nilai Nominal Rp100,‐ per saham  Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp)  4.000.000.000  400.000.000.000 

Keterangan  Modal Dasar  Saham Biasa Atas Nama  Modal Ditempatkan dan Disetor:     PT Dana Hayati Wisesa     PT Alam Abadi Resources   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama 

  200.000.000  800.000.000  1.000.000.000  3.000.000.000 

%   

  20.000.000.000  80.000.000.000 

  20,00  80,00 

100.000.000.000  300.000.000.000   

100,00 

  Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan  modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai  berikut:    Keterangan  Modal Dasar  Saham Biasa Atas Nama  Modal Ditempatkan dan  Disetor Penuh  ‐ PT Dana Hayati Wisesa  ‐ PT Alam Abadi Resources  ‐ Masyarakat  Total Modal Ditempatkan  dan Disetor Penuh  Saham Dalam Portepel 

Sebelum Penawaran Umum Perdana  Setelah Penawaran Umum Perdana  Jumlah Saham  Jumlah Nominal  %   Jumlah Saham  Jumlah  %   (Rp)  Nominal (Rp)   4.000.000.000   400.000.000.000      4.000.000.000   400.000.000.000                  

 

 

 

200.000.000  800.000.000  ‐ 

20.000.000.000  80.000.000.000  ‐ 

20,00  80,00   

200.000.000  800.000.000  500.000.000 

 

 

20.000.000.000  13,33  80.000.000.000  53,33  50.000.000.000  33,33 

1.000.000.000 

100.000.000.000  100,00 

1.500.000.000  150.000.000.000  100,00 

3.000.000.000 

300.000.000.000 

2.500.000.000  250.000.000.000 

 

 

  Saham  yang  ditawarkan  seluruhnya  terdiri  dari  saham  baru  yang  dikeluarkan  dari  portepel  yang  memberikan  pemegangnya  hak  yang  sama  dan  sederajat  dalam  segala  hal  dengan  saham  lainnya  dari  Perseroan  yang  telah  ditempatkan dan disetor penuh.    5. Kebijakan Deviden Kas    Setelah  Penawaran  Umum  ini,  Perseroan  bermaksud  untuk  membayarkan  dividen  kepada  pemegang  saham  Perseroan dalam jumlah sekitar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan sejak tahun buku  2012  setelah  menyisihkan  cadangan  yang  diharuskan.  Perseroan  tidak  membagikan  deviden  untuk  tahun  buku  2011  dikarena  kondisi  keuangan  Perseroan  belum  memungkinkan  untuk  membagi  deviden  kepada  pemegang  saham Perseroan.     Pemegang Saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala  hal dengan Pemegang Saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor penuh dalam   Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen.    6. Ikhtisar Data Keuangan Penting    Angka‐angka  ikhtisar  data  keuangan  penting  di  bawah  ini  berasal  dari  dan  atau  dihitung  berdasarkan  laporan  keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga bulan  yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan  tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah  diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  (1)  penyajian  kembali  laporan  keuangan  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal‐ tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  dan  laporan  posisi  keuangan  tanggal  1  Januari  2008/31  Desember  2007   (2)  penerapan  PSAK  yang  efektif  1  Januari  2011  (3)  penerbitan  kembali  laporan  keuangan  dan  untuk  laporan  ix

keuangan  Perseroan  tanggal 31 Desember 2009,  2008  dan  2007  serta  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal‐tanggal  tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dengan pendapat Wajar Tanpa  Pengecualian. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 tidak diaudit.    Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian  (dalam ribuan Rupiah)  Keterangan  Jumlah Aset  Jumlah Liabilitas  Jumlah Ekuitas  Penjualan  Beban Pokok Penjualan  Rugi Neto Periode Berjalan 

31 Desember 

31 Maret  2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006* 

194.323.562 

193.605.875 

156.428.281 

58.755.125 

246.233 

438.668 

130.873.902 

123.655.704 

168.465.066 

60.171.089 

‐ 

‐ 

63.449.660 

69.950.171 

(12.036.785) 

(1.415.964) 

246.233 

438.668 

6.964.054 

23.860.195 

10.195.829 

‐ 

‐ 

‐ 

(9.521.648) 

(28.503.792) 

(14.833.023) 

‐ 

‐ 

‐ 

(6.510.511) 

(16.833.044) 

(10.620.821) 

(1.962.197) 

(192.435) 

(701.979) 

*unaudited    7. Risiko Usaha 

  1. 2. 3.

4.    

Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Anak Perusahaan yang memiliki sumber pendapatan tunggal dan  kegiatan operasional yang terkonsentrasi.  Risiko Masih Defisitnya Laporan Keuangan Perseroan  Risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan dan Industri Batu Mangan  3.1. Risiko terhambatnya atau gagalnya rencana ekspansi Anak Perusahaan  3.2. Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui izin‐izin, perjanjian dan persetujuan yang  dibutuhkan  3.3. Risiko izin penambangan yang dapat diakhiri atau dibatasi oleh Pemerintah  3.4. Risiko diterbitkannya peraturan perundang‐undangan baru yang dapat memberikan dampak negatif  terhadap kinerja operasi Anak Perusahaan  3.5. Risiko keterlambatan pengangkutan batu Mangan  3.6. Risiko terkait dengan perubahan cuaca  3.7. Risiko tidak adanya index harga batu Mangan yang dianut secara konsisten oleh industri Mangan secara  umum  3.8. Risiko persaingan bisnis  3.9. Risiko operasional  3.10. Risiko belum adanya kontrak‐kontrak jangka panjang dengan konsumen  3.11. Risiko terkait fluktuasi harga batu mangan  3.12. Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batu mangan terbukti (proven) dan terduga (probable)  3.13. Risiko standarisasi kadar.  3.14. Risiko penurunan kualitas batu mangan.  3.15. Risiko penambangan ilegal  3.16. Risiko Keterbatasan Tenaga Kerja  3.17. Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang  3.18. Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan  3.19. Risiko ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan yang membeli sebagian besar hasil produksi  Perseroan dan Anak Perusahaan  3.20. Risiko tidak tercapainya tingkat produksi batu mangan Anak Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan  pelanggan  3.21. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan  3.22. Risiko kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang‐undangan di bidang lingkungan hidup  3.23. Risiko Asuransi yang dimiliki Anak Perusahaan tidak mencakup semua potensi kerugian yang mungkin  dihadapi  Risiko yang berkaitan dengan Saham 

x

  8. Anak Perusahaan    8.1 SMR  SMR,  yang  bergerak  dibidang  pertambangan  batu  mangan.  SMR  berdomisili  di  Jakarta  Utama  dengan  lokasi  pertambangan  di  Timor  Tengah  Selatan,  Nusa  Tenggara  Timur.  Perseroan  melakukan  penyertaan  di  SMR  pada  tahun 2008. Kepemilikan Perseroan di SMR adalah sebesar 99,68%. SMR telah melakukan kegiatan operasionalnya  sejak tahun 2008.    8.2 AKAR  AKAR,  yang  bergerak  dibidang  usaha  perdagangan  dan  masih  dalam  tahap  pengembangan.  AKAR  berlokasi  di  Jakarta.  Perseroan  melakukan  penyertaan  di  AKAR  pada  tahun  2010  Kepemilikan  Perseroan  di  AKAR  adalah  sebesar 99,00%. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan AKAR belum memulai kegiatan operasionalnya.  8.3 TN  TN,  yang  bergerak  dibidang  usaha  perdagangan  dan  masih  dalam  tahap  pengembangan.  TN  berlokasi  di  Jakarta  Perseroan  melakukan  penyertaan  di  TN  pada  tahun  2011.  Kepemilikan  Perseroan  di  TN  adalah  sebesar  99,00%.  Sampai dengan prospektus ini diterbitkan TN belum memulai kegiatan operasionalnya.   

xi

Halaman ini sengaja dikosongkan

 

I. PENAWARAN UMUM      Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”)  sebanyak  500.000.000  (lima  ratus  juta)  saham  biasa  atas  nama  yang  merupakan  saham  baru  dengan  nilai  nomimal Rp100,‐ (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran  sebesar Rp600,‐ (enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir  Pemesanan  Pembelian  Saham  (”FPPS”).  Nilai  saham  yang  ditawarkan  dalam  Penawaran  Umum  secara  keseluruhan adalah sebesar Rp300.000.000.000,‐ (tiga ratus miliar Rupiah).    Saham  biasa  atas  nama  yang  ditawarkan  seluruhnya  terdiri  dari  saham  baru  yang  berasal  dari  portepel  Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan  Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain  hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas  pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.       

PT SMR Utama, Tbk.  Kegiatan Usaha :  Bergerak dalam Bidang Usaha Pertambangan Batu Mangan melalui Anak Perusahaan  Kantor Pusat : Wisma SMR Lt. 5 Unit 01‐02  Jl. Yos Sudarso Kav. 89  Jakarta Utara 14350  Telp.: 021 650 8133 Faksimili : 021 650 8135  www.smrutama.com  Email: [email protected]   

  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN  PERSEROAN KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA YANG MEMILIKI IJIN PERTAMBANGAN DAN MELAKUKAN  KEGIATAN PERRTAMBANGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SELENGKAPNYA  DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.    MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA  TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM ‐  SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.   

  1

 

  Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang‐ undangan  Republik  Indonesia  untuk  pertama  kali  dengan  nama  “PT  Dwi  Satria  Jaya”,  yang  berkedudukan  di  Semarang  berdasarkan  Akta  Pendirian  Perseroan  nomor  31  tanggal  11  November  2003,  dibuat  dihadapan  Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian  Perseroan  Terbatas  dari  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  C‐ 28091  HT.01.01.TH.2003  tanggal  21  November  2003,  dan  telah  didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  dengan  nomor  TDP  110117004802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang  di  bawah  nomor  0347/BH‐ 11.01/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor  43 tanggal 28 Mei 2004, Tambahan Berita Negara nomor 5091.     Perseroan  telah  mengalami  perubahan  nama  menjadi  “PT  SMR  Utama”,  berdasarkan  Akta  Pernyataan  Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 287 tanggal 30 Nopember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐58940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010,  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor   52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris    Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Anggaran  Dasar  tersebut  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan  terakhir  dalam  rangka  Penawaran  Umum  ini,  sehubungan  dengan  perubahan  status  Perseroan  dari  Perseroan  Tertutup  menjadi  Perseroan  Terbuka  nama  Perseroan  menjadi  PT  SMR  Utama,  Tbk.,  berdasarkan  Keputusan  Sirkular  Pemegang  Saham  Perseroan  Sebagai  Pengganti  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  tertanggal  4  Juli  2011,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  Perseroan  nomor  28  tanggal   4  Juli  2011,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐0055181.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011,  pendaftaran  dalam  Daftar  Perusahaan  dalam  rangka  Undang‐undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”) akan diurus oleh Perseroan  dan  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  113/KET‐N/VIII/2011  tanggal  25  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  Sarjana  Hukum,  Sarjana  Ekonomi,  Magister  Kenotariatan,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :    Nilai Nominal Rp100,‐ per saham  Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp)  4.000.000.000  400.000.000.000 

Keterangan  Modal Dasar  Saham Biasa Atas Nama  Modal Ditempatkan dan Disetor:     PT Dana Hayati Wisesa     PT Alam Abadi Resources   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Biasa Atas Nama 

  200.000.000  800.000.000  1.000.000.000  3.000.000.000 

                   

  2

  20.000.000.000  80.000.000.000  100.000.000.000  300.000.000.000   

%      20,00  80,00  100,00 

  Dengan  terjualnya  seluruh  saham  yang  ditawarkan  Perseroan  dalam  Penawaran  Umum  Perdana  ini,  maka  susunan  modal  saham  dan  pemegang  saham  Perseroan  sebelum  dan  sesudah  Penawaran  Umum  Perdana  adalah sebagai berikut:    Keterangan  Modal Dasar Saham Biasa  Atas Nama  Modal Ditempatkan dan  Disetor Penuh  ‐ PT Dana Hayati Wisesa  ‐ PT Alam Abadi Resources  ‐ Masyarakat  Total Modal Ditempatkan  dan Disetor Penuh  Saham Dalam Portepel 

Sebelum Penawaran Umum Perdana  Jumlah Saham  Jumlah Nominal  %   (Rp)   4.000.000.000 

 400.000.000.000 

  200.000.000  800.000.000  ‐ 

  20.000.000.000  80.000.000.000  ‐ 

1.000.000.000  3.000.000.000 

Setelah Penawaran Umum Perdana  Jumlah Saham  Jumlah  %   Nominal (Rp)        4.000.000.000   400.000.000.000 

  20,00  80,00   

100.000.000.000  100,00  300.000.000.000   

  200.000.000  800.000.000  500.000.000 

    

    20.000.000.000  13,33  80.000.000.000  53,34  50.000.000.000  33,33 

1.500.000.000  150.000.000.000  100,00  2.500.000.000  250.000.000.000   

  Saham  yang  ditawarkan  seluruhnya  terdiri  dari  saham  baru  yang  dikeluarkan  dari  portepel  yang  memberikan  pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah  ditempatkan dan disetor penuh. 

  PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA    Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel  atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  dalam Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah  1.000.000.000 (satu miliar) saham atau 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen), yang telah  ditempatkan  dan  disetor  penuh.  Saham  tersebut  adalah  saham  milik  PT  Dana  Hayati  Wisesa  sebanyak  200.000.000  (dua  ratus  juta)  saham  atau  13,33%  (tiga  belas  koma  tiga  puluh  tiga  persen)  dan  saham  milik   PT Alam Abadi Resources sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau 53,34% (lima puluh tiga koma  tiga puluh empat persen).    Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah  sebanyak  1.500.000.000  (satu  miliar  lima  ratus  juta)  saham  atau  sebesar  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah  Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.    Perseroan dan pemegang saham tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau  efek  lainnya  yang  dapat  dikonversi  menjadi  saham  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan  setelah  tanggal  Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.    

  3

 

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM      Dana  yang  diperoleh  dari  hasil  Penawaran  Umum  Perdana  Saham,  setelah  dikurangi  biaya‐biaya  terkait  emisi  efek akan digunakan oleh Perseroan untuk:     1. Menambah modal disetor di SMR sejumlah Rp250.000.000.000,‐ (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau   87,72% yang selanjutnya akan digunakan oleh SMR dengan rincian sebagai berikut:    a) Sekitar Rp25.550.000.000,‐ (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau 8,96% untuk  menambah  armada  alat  berat,  yaitu:  6  (enam)  unit  excavator  merk  Caterpilar  320D,  3  (tiga)  unit  bulldozer merk Komatsu D85E‐SS‐2A, 5 (lima) unit wheelloader merk Caterpilar 950, 3 (tiga) unit Forklift  Komatsu  FD50‐8.  Penambahan  armada  alat  berat  tersebut  untuk  meningkatkan  hasil  produksi  SMR,  dimana  saat  ini  alat  berat  yang  telah  dimiliki  SMR  adalah  Excavator  sebanyak  16  (enam  belas)  unit,  Bulldozer  sebanyak  7  (tujuh)  unit.  Hingga  saat  ini  SMR  belum  memiliki  wheelloder  dan  forklift.  Pembelian  alat‐alat  berat  tersebut  kepada  pihak  ketiga  yang tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan. Penambahan alat‐alat berat ini direncanakan selesai pada kuartal‐2 tahun 2012.    b) Sekitar  Rp25.000.000.000,‐  (dua  puluh  lima  miliar  Rupiah)  atau  8,77%  untuk  meningkatkan  jumlah  armada  kendaraan  yang  meliputi  8  (delapan)  unit  kendaraan  operasional,  20  (dua  puluh)  unit  truk  angkutan  dan  15  (lima  belas)  unit  dump  truk.  Pembelian  jumlah  armada  kendaraan  tersebut  untuk  kegiatan  operasional  SMR,  dimana  hingga  saat  ini  jumlah  armada  yang  telah  dimiliki  SMR  adalah  sebanyak 20 (dua puluh) unit  kendaraan operasional, 21  (dua  puluh  satu) unit  truk  angkutan  dan  12  (dua  belas)  unit  dump  truk.  Pembelian  armada    tersebut  kepada  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  hubungan afiliasi  dengan  Perseroan.  Penambahan  armada  ini  direncanakan  selesai pada  kuartal  ke‐3  tahun 2012.    c) Sekitar Rp25.000.000.000,‐ (dua puluh lima miliar Rupiah) atau 8,77% untuk peningkatan jalan di area  pertambangan di desa Supul, Kecamatan Kuatnana Propinsi Nusa Tenggara Timur dan desa Noebesa,  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  pembangunan  akses  jalan  baru  menuju pertambangan yang berlokasi di desa Tubmonas, Kecamatan Amanuban Barat, Propinsi Nusa  Tenggara Timur maupun jalan desa yang sudah ada yang berlokasi di desa Supul. Dimana pada saat ini  jalan  di  area  pertambangan  di  desa  Supul  dan  Noebesa  merupakan  jalan  setapak  sehingga  perlu  dilakukan  perataan,  dan  pengerasan  jalan.  Sedangkan  jalan  desa  Tubmonas  kondisinya  hanya  merupakan  jalan  setapak  yang  hanya  bisa  dilewati  motor  sehingga  perlu  dilakukan  pelebaran  jalan  dengan lebar berkisar 6‐8 meter dengan panjang jalan perbaikan berkisar 10km dan untuk jalan desa  Supul  dan  desa  Noebesa  akan  dilakukan  pengerasan  jalan  dan  pelebaran  sekitar  12  meter  dengan  panjang  jalan  sekitar  8  km.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  akses  keluar  masuk  kendaraan  tambang  semakin  lancar  guna  meningkatkan  hasil  produksi  dan  efisiensi.  Pembuatan  fasilitas  jalan  tersebut direncanakan selesai pada kuartal ke‐4 tahun 2012.    d) Sekitar Rp20.000.000.000,‐ (dua puluh miliar Rupiah) atau 7,02% digunakan untuk pembangunan stock  pile dan fasilitas “crushing & washing” di area tambang yang berlokasi di desa Supul dan Noebasa serta  fasilitas  pendukung  seperti  kantor  (site  office),  pasokan  listrik  dan  air,  dimana  pengerjaannya  akan  dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Pembangunan  stock  pile  tersebut  untuk  menyimpan  batu  mangan  sebelum  di  proses  dan  sebelum  dikirim  ke  pelanggan, sedangkan pembangunan fasilitas ”crushing & washing” untuk meningkatkan kualitas batu  mangan. Fasilitas‐fasilitas tersebut direncanakan selesai pada kuartal ke‐2 tahun 2012.    e) Sekitar  Rp10.000.000.000,‐  (sepuluh  miliar  Rupiah)  atau  3,51%  untuk  pembangunan  kantor,  tempat  tinggal karyawan, kantin, klinik, tempat ibadah, pasokan air dan listrik serta sarana komunikasi, dimana  pengerjaannya  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan. Pembangunan ini direncanakan selesai pada kuartal ke‐4 tahun 2012.   

  4

  f)

Sekitar  Rp8.000.000.000  (delapan  miliar  Rupiah)  atau  2,81%  untuk  biaya  explorasi  SMR.  SMR  akan  melakukan eksplorasi tambahan di area yang berpotensi adanya penyebaran mangan yang sebelumnya  belum masuk didalam rencana area penambangan.  Kegiatan  eksplorasi  dan  perencanaan  tersebut  dikerjakan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan.  Aktifitas  eksplorasi  lanjutan  ini  direncanakan selesai pada kuartal ke‐4 tahun 2012. 

g)

Sekitar  Rp54.000.000.000,‐  (lima  puluh  empat  miliar  Rupiah)  atau  18,95%  untuk  modal  kerja,  yang  akan digunakan untuk kegiatan operasional diantaranya untuk gaji karyawan, biaya transportasi, listrik  dan lain‐lain.  

 

 

h) Sekitar Rp82.450.000.000,‐ (delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) atau 28,93%  digunakan untuk melunasi hutang di:  

PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.  sekitar  Rp51.900.000.000,‐  (lima  puluh  satu  miliar  sembilan  ratus  juta  Rupiah)  atau  18,21%.  Kurs  yang  digunakan  pada  saat  pelunasan  hutang  tersebut  adalah  kurs  pada  tanggal  hutang  dilunasi,  bila  terjadi  perubahan  kurs  sehingga  mengakibatkan  dana  IPO  yang  digunakan  untuk  melunasi  hutang  PT  Bank  Windu  Kentjana  International,  Tbk  tersebut  kurang  maka  sisa  kekurangannya  diambil  dari  kas  Perseroan.Namun  bisa terjadi kelebihan dana IPO yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut, maka kelebihan  dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja SMR antara lain digunakan untuk gaji karyawan,  biaya  transportasi,  biaya  listrik  dan  lain‐lain.  Hutang  tersebut  dilunasi  guna  mengurangi  beban  keuangan SMR.     Berikut adalah keterangan mengenai hutang SMR yang akan dilunasi: 

  Jumlah Maksimum Fasilitas 

:

Jenis Fasilitas Tujuan Penggunaan Pinjaman Saldo/Jumlah  fasilitas  yang  telah ditarik  Jaminan 

: : :  :

Setinggi‐tingginya  USD6.000.000  (enam  juta  dolar  Amerika  Serikat)  Kredit Demand Loan modal kerja SMR sebesar USD6,000,000 (enam juta dolar Amerika Serikat)  ‐ sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran, Kelurahan Genuk, atas nama PT Kusuma Persada,  seluas 3.680M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.01957/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  nomor  112,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.   sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan  Genuk,  atas  nama  PT  Kusuma  Persada, seluas 840M2 (delapan ratus empat puluh meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006  No.01956/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  nomor  113,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.   sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan  Gedanganak,  atas  nama  PT  Kusuma  Persada,  seluas  96.940M2  (sembilan  puluh  enam  ribu  sembilan  ratus  empat  puluh  meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.02380/Gedanganak/2006,  menurut  sertifikat  nomor  441,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan Kabupaten Semarang.. 

  5

 

Jangka Waktu

:

Suku Bunga 

:

PT  Kusuma  Persada  bersedia dan  setuju  menjaminkan  aset‐ aset  tersebut  diatas  pada  PT  Bank  Windu  Kentjana  International,  Tbk.,  atas  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  SMR  pada  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.,  berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan yang dibuat oleh  dan  antara  SMR  dan  PT  Kusuma  Persada  tertanggal  3  Ferbuari 2011.  Pemilik  PT  Kusama  Persada  adalah  Djajus  Adisaputro  (Komisaris  Utama  Perseroan),  Dwijawanti  Widiatmadja  (Komisaris  Perseroan)  dan  Adi  Wibowo  Adisaputro  (Direksi  Perseroan).  48  (empat  puluh delapan)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  penandatanganan  Akta  Perjanjian  Kredit  yaitu  pada  tanggal  14  Desember  2010,  dan  akan  berakhir  pada  tanggal  14  Desember 2014.  5,5% (lima koma lima persen) efektif per tahun atas jumlah  yang terhutang. 

  Pelunasan  hutang  kepada  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal  Pencatatan  Saham  Perseroan  di  Bursa  namun  tidak  lebih  lambat dari periode pembayaran bunga berikutnya yakni pada tanggal 25 Oktober 2011.    Hutang tersebut dapat dilakukan pelunasan dini. Dalam hal pelunasan dini hutang tersebut tidak  dikenakan  pinalti  bagi  SMR  dimana  hal  ini  sesuai  dengan  surat  nomor  015/BW/ABD‐Ext/VIII/11  tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk., di  Jakarta.     

PT  Danpac  Finance  sejumlah  Rp26.750.000.000,‐  (dua  puluh  enam  miliar  tujuh  ratus  lima  puluh  juta Rupiah) atau 9,39%. Hutang tersebut dilunasi guna mengurangi beban keuangan SMR. Berikut  adalah keterangan mengenai hutang SMR yang akan dilunasi : 

  Total Fasilitas Tujuan Penggunaan Pinjaman Saldo/Jumlah  fasilitas  yang  telah ditarik  Jenis Pembiayaan  Jangka Waktu Tingkat Suku Bunga 

: : : : : :

Rp 35.000.000.000,‐ (tiga puluh lima miliar Rupiah)  modal kerja SMR Rp26.750.000.000,‐ (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima  puluh juta Rupiah)  Fasilitas Pembiayaan Factoring 28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2012 11% p.a / floating

  Pelunasan  hutang  kepada  PT  Danpac  Finance  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa namun tidak lebih lambat dari periode pembayaran  bunga  berikutnya  yakni  pada  tanggal  28  Oktober  2011.  Hutang  tersebut  dapat  dilakukan  pelunasan dini.      Dalam hal pelunasan dini hutang tersebut tidak dikenakan pinalti bagi SMR dimana hal ini sesuai  dengan  surat  nomor  268/DF/Dir/VIII/11  tertanggal  18  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh   PT Danpac Finance di Jakarta.    

PT  Bank  Pan  Indonesia,  Tbk  sejumlah  Rp3.800.000.000,‐  (tiga  miliar  delapan  ratus  juta  Rupiah)  atau  1,33%.  Hutang  tersebut  dilunasi  guna  mengurangi  beban  keuangan  SMR.  Berikut  adalah  keterangan mengenai hutang SMR yang akan dilunasi : 

  Total Fasilitas Tujuan Penggunaan Pinjaman Saldo/Jumlah  fasilitas  yang  telah ditarik 

: : :

Rp 4.000.000.000,‐ (empat miliar Rupiah)  Investasi  Rp3.800.000.000,‐ (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah)

  6

  Jaminan 

Jenis Fasilitas Jangka Waktu

Suku Bunga 

:

‐  sebidang tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor  18/VI/I/Sunter  Jaya,  berdiri  diatas  sebidang  Hak  Guna  Bangunan  nomor  2533,  seluas  192,88  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kotamadya  Jakarta  Utara,  Provinsi  DKI  Jakarta,  atas  nama  SMR,  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.000.000.000,‐  (satu  miliar  Rupiah)  berdasarkan  Akta  nomor  03  tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, di Jakarta Utara;   sebidang  tanah  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Nomor  19/VI/I/Sunter  Jaya,  berdiri  diatas  sebidang  Hak  Guna  Bangunan  nomor  2533,  seluas  268,52  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kotamadya  Jakarta  Utara,  Provinsi  DKI  Jakarta  atas  nama  SMR  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.600.000.000,‐  (satu  miliar  enam ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta nomor 04 tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Jakarta Utara.;   sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor  4665/Pondok  Pinang,  seluas 267 M2 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang,  Kecamatan  Kebayoran  Lama,  Kotamadya  Jakarta  Selatan,  Provinsi  DKI  Jakarta,  atas  nama  Dwijawanti  Widiatmadja,  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp.2.400.000.000,‐  (dua  miliar  empat  ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta nomor 05 yang dibuat  dihadapan Sandrawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah,  di Jakarta Selatan.     : Kredit  : tidak  lebih  dari  60  (enam  puluh)  kali  angsuran  bulanan,  terhitung  sejak  tanggal  30  April  2011  sampai  tanggal  31  Maret 2016.  : 10,50% per tahun 

  Pelunasan  hutang  kepada  PT  Bank  Pan  Indonesia,  Tbk.  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal  Pencatatan  Saham  Perseroan  di  Bursa  namun  tidak  lebih  lambat  dari  periode  pembayaran  bunga  berikutnya  yakni  pada  tanggal  30  Oktober  2011.  Hutang  tersebut  dapat  dilakukan pelunasan dini.    Dalam hal pelunasan dini hutang tersebut tidak dikenakan pinalti bagi SMR dimana hal ini sesuai  dengan  surat  nomor  2476/SEM/EXT/2011  tertanggal  18  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh   PT Bank Pan Indonesia Tbk. cabang utama Semarang.    Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional Tbk., PT Danpac Finance dan PT Bank Pan Indonesia, Tbk.    Berikut ini adalah proforma permodalan PT Soe Makmur Resources setelah mendapatkan tambahan modal  yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Perseroan:     

  7

 

Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Tn.Dodi Hendra Wijaya  Perseroan  PT Alam Abadi Resources Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor  Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel 

Sebelum Penambahan Modal Nilai Nominal Rp1.000,‐ per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  380.000.000 380.000.000.000 90.000 94.700.000 210.000 95.000.000

90.000.000 94.700.000.000 210.000.000 95.000.000.000

285.000.000

285.000.000.000

0,10 99,68 0,22 100,00

Sesudah Penambahan Modal Nilai Nominal Rp1.000,‐   per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  380.000.000 380.000.000.000    90.000 90.000.000  0,03 344.700.000 344.700.000.000  99,91 210.000 210.000.000  0,06 345.000.000 345.000.000.000  100,00 35.000.000

35.000.000.000 

  SMR adalah Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang pertambangan batu mangan, yang telah  melakukan  kegiatan  operasionalnya  sejak  tahun  2008.  Dengan  menambah  modal  disetor  pada  SMR  diharapkan kinerja SMR akan semakin meningkat.    2.

Menambah modal disetor di AKAR sejumlah Rp20.000.000.000,‐ (dua puluh miliar Rupiah) atau 7,02 % yang  selanjutnya akan digunakan oleh AKAR untuk :  a) Investasi sekitar Rp8.500.000.000,‐ (delapan miliar lima ratus juta Rupiah), atau 2,98% yang digunakan  untuk  pembelian  jembatan  timbang  dan  perlengkapan  operasional  berupa  perangkat  alat  laboratorium,  perangkat  washing  processing  dan  perlengkapan  bengkel,  dimana  sebelumnya  AKAR  belum  melakukan  investasi  untuk  jembatan  timbang,  perlengkapan  operasional  dan  perlengkapan  bengkel.  b) Pembelian  2  (dua)  unit  kendaraan  operasional  sekitar  Rp786.000.000,‐  (tujuh  ratus  delapan  puluh  enam  juta  Rupiah)  atau  0,28%.  Kendaraan  operasional  tersebut  untuk  memulai  kegiatan  operasional  AKAR. Sebelumnya AKAR belum memiliki kendaraan operasional.  c) Modal  kerja  sekitar  Rp10.714.000.000.,‐  (sepuluh  miliar  tujuh  ratus  empat  belas  juta  Rupiah)  atau  3,76%.  Penambahan  modal  kerja  tersebut  untuk  kegiatan  operasional  dalam  menjalankan  usaha  perdagangan batu mangan, diantaranya untuk gaji karyawan, biaya transportasi, listrik dan lain‐lain 

  AKAR adalah Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang usaha perdagangan batu mangan. Hingga  saat ini AKAR belum memulai kegiatan operasionalnya. Perseroan melakukan tambahan setoran modal di  AKAR sebagai investasi dan tambahan modal kerja untuk memulai kegiatan operasionalnya.    Sehubungan  dengan  rencana  Perseroan  untuk  meningkatkan  modal  disetor  di  AKAR,  AKAR  berencana  untuk meningkatkan terlebih dahulu Modal Dasar Akar menjadi sebesar Rp80.000.000.000,‐ (delapan puluh  miliar  Rupiah),  paling  lambat  pada  bulan  Desember  2011.  Sehingga  Proforma  Permodalan  AKAR  setelah  peningkatan modal dasar menjadi:     Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Perseroan  PT Alam Abadi Resources Jumlah  Modal  Ditempatkan  &  Disetor  Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel 

Sebelum Peningkatan Modal Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  4.000 4.000.000.000 1.980 20 2.000

1.980.000.000 20.000.000 2.000.000.000

2.000

2.000.000.000

           

  8

99,00 1,00 100,00

Sesudah Peningkatan Modal Dasar Nilai Nominal Rp1.000.000,‐   per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  80.000 80.000.000.000    1.980 1.980.000.000  99,00 20 20.000.000  1,00 2.000 2.000.000.000  100,00 78.000

78.000.000.000 

  Proforma  Permodalan  AKAR  setelah  mendapatkan  tambahan  modal  yang  berasal  dari  Penawaran  Umum  Perdana Perseroan :    Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Perseroan  PT Alam Abadi Resources Jumlah  Modal  Ditempatkan  &  Disetor  Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel 

3.

Sebelum Penambahan Modal Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  80.000 80.000.000.000 1.980 20 2.000

1.980.000.000 20.000.000 2.000.000.000

78.000

78.000.000.000

99,00 1,00 100,00

Sesudah Penambahan Modal Nilai Nominal Rp1.000.000,‐   per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  80.000 80.000.000.000    21.980 21.980.000.000  99,91 20 20.000.000  0,09 22.000 22.000.000.000  100,00 58.000

58.000.000.000 

  Menambah  modal  disetor  di  TN  sejumlah  Rp15.000.000.000,‐  (lima  belas  miliar  Rupiah)  atau  5,26%  yang  selanjutnya akan digunakan oleh TN untuk :  a) Sekitar  Rp6.054.000.000,‐  (enam  miliar  lima  puluh  empat  juta  Rupiah)  atau  2,12%  modal  kerja  yaitu  untuk  menjalankan  usaha  pengangkutan  batu  mangan,  yang  antara  lain  untuk  gaji  karyawan,  biaya  transportasi, listrik dan lain‐lain.  b) Sekitar  Rp1.000.000.000,‐  (satu  miliar  Rupiah)  atau  0,35%  digunakan  untuk  pembelian  mesin,  yaitu  genset yang berkekuatan 100 sampai dengan 110 kav. Genset tersebut digunakan untuk penerangan di  area tambang yaitu di area pertambangan di desa Supul, Kecamatan Kuatnana Propinsi Nusa Tenggara  Timur dan desa Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur.  c) Sekitar  Rp7.946.000.000,‐  (tujuh  miliar  sembilan  ratus  empat  puluh  enam  juta  Rupiah)  atau  2,79%  pembelian 4 (empat) unit kendaraan operasional. Pembelian kendaraan operasional ini untuk memulai  kegiatan operasional TN. Sebelumnya TN belum memiliki kendaraan operasional. 

  TN  adalah  Anak  Perusahaan  Perseroan.  TN  bergerak  dibidang  transportasi  perdagangan  batu  mangan.  Hingga saat ini TN belum memulai kegiatan operasionalnya. Perseroan melakukan tambahan setoran modal  di TN sebagai investasi dan tambahan modal kerja untuk memulai kegiatan operasionalnya.    Sehubungan  dengan  rencana  Perseroan  untuk  meningkatkan  modal  disetor  di  TN,  TN  berencana  untuk  meningkatkan  terlebih  dahulu  Modal  Dasar  TN  menjadi  sebesar  Rp60.000.000.000,‐  (enam  puluh  miliar  Rupiah), paling lambat pada bulan Desember 2011. Sehingga Proforma Permodalan TN setelah peningkatan  modal dasar menjadi :     Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Perseroan  Dodi Hendra Wijaya  Jumlah  Modal  Ditempatkan  &  Disetor  Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel 

Sebelum Peningkatan Modal Nilai Nominal Rp100.000,‐ per saham  %  Jumlah Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  20.000 2.000.000.000 9.900 100 10.000

990.000.000 10.000.000 1.000.000.000

10.000

1.000.000.000

                 

  9

99,00 1,00 100,00

Sesudah Peningkatan Modal Dasar Nilai Nominal Rp100.000,‐   per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  600.000 60.000.000.000    9.900 990.000.000  99,00 100 10.000.000  1,00 10.000 1.000.000.000  100,00 590.000

59.000.000.000 

  Proforma Permodalan TN setelah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari Penawaran Umum Perdana  Perseroan :    Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Perseroan  Dodi Hendra Wijaya  Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  Jumlah Saham Dalam Portepel 

Sebelum Penambahan Modal Nilai Nominal Rp100.000,‐ per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  600.000 60.000.000.000 9.900 100 10.000 590.000

990.000.000 10.000.000 1.000.000.000 59.000.000.000

99,00 1,00 100,00

Sesudah Penambahan Modal Dasar Nilai Nominal Rp100.000,‐   per saham  %  Jumlah  Jumlah  Nilai  Saham  Nominal (Rp)  600.000  60.000.000.000      159.900  15.990.000.000  99,94 100  10.000.000  0,06 160.000  16.000.000.000  100,00 440.000  44.000.000.000 

  Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam‐LK No.SE‐05/BL/2006 tanggal 29 September 2006  tentang  Keterbukaan  Informasi  Mengenai  Biaya  Yang  Dikeluarkan  Dalam  Rangka  Penawaran  Umum,  maka  perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,00% dari dana yang diperoleh dari penawaran  Saham Perdana yang meliputi:    1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,6% yang terdiri dari, biaya penyelenggaraan 0,3% biaya jasa  penjaminan 0,15% dan biaya penjualan 0,15%.  2. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,55% dari penawaran Saham Perdana.  3. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,09% dari penawaran Saham Perdana.  4. Biaya jasa Notaris sekitar 0,09% dari penawaran Saham Perdana.  5. Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,045% dari penawaran Saham Perdana.  6. Biaya jasa Konsultan Keuangan sekitar 0,92% dari penawaran Saham Perdana.  7. Biaya jasa Penilai sekitar 0,07% dari penawaran Saham Perdana.  8. Biaya  pencatatan  di  BEI,  biaya  pendaftaran  efek  di  KSEI,  biaya  penyelenggaraan  Public  Expose,  Due  Diligence meeting dan Roadshow, biaya percetakan Prospektus dan Sertifikat, biaya iklan Koran Prospektus  Ringkas,  biaya  kunjungan  lokasi  dan  biaya‐biaya  yang  berhubungan  dengan  hal‐hal  tersebut  serta  biaya  lain‐lain sekitar 2,63% dari penawaran Saham Perdana.    Pelaksanaan  transaksi  sehubungan  rencana  penggunaan  dana  hasil  Penawaran  Umum  akan  mengikuti  ketentuan yang berlaku. Perseroan akan melaporkan dan mempertanggung jawabkan Penggunaan Dana Hasil  Penawaran Umum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.    Perseroan  akan  mempertanggungjawabkan  realisasi  penggunaan  dana  hasil  Penawaran  Umum  ini  secara  periodik  kepada  para  Pemegang  Saham  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Tahunan  Perseroan  dan  melaporakan kepada Bapepam‐LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.  Kep‐27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.    Apabila  dikemudian  hari  Perseroan  bermaksud  mengubah  rencana  penggunaan  dana  hasil  dari  Penawaran  Umum,  maka  Perseroan  akan  terlebih  dahulu  melaporkan  rencana  tersebut  ke  Bapepam  LK  dengan  mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat  persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham. 

  10

   

III.

 

PERNYATAAN HUTANG  

    Sesuai  dengan  laporan  keuangan  konsolidasian  Perseroan  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Purwantono,  Suherman  &  Surja  tanggal  31  Maret  2011  dan  31  Desember  2010  serta  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  dan  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2010  dengan  Pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  (1)  penyajian  kembali  laporan  keuangan  untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan posisi keuangan  tanggal  1  Januari  2008/31 Desember  2007  (2)  penerapan  PSAK yang  efektif 1  Januari  2011 (3) penerbitan  kembali  laporan  keuangan,  pada  tanggal  31  Maret  2011  Perseroan  dan  Entitas  Anak  mempunyai  liabilitas  yang  seluruhnya  sebesar  Rp130.873.902,‐  ribu  yang  terdiri  dari  liabilitas  jangka  pendek  sebesar  Rp38.153.059,‐ ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp92.720.843,‐ ribu.   

Rincian dari liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah  LIABILITAS 

 

LIABILITAS JANGKA PENDEK 

 

Hutang usaha ‐ pihak ketiga 

350.802 

Hutang lain‐lain 

494.890 

Biaya masih harus dibayar 

4.098.534 

Hutang pajak 

447.939 

Pendapatan diterima dimuka 

26.473.619 

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:   

Pinjaman bank 

 

Hutang sewa pembiayaan  

 

Hutang pembiayaan konsumen 

5.265.158  222.117 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK   

  800.000 

38.153.059   

 

LIABILITAS JANGKA PANJANG 

 

Hutang kepada pihak yang berelasi 

302.505 

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 

 

 

Pinjaman bank 

55.454.000 

 

Pinjaman lainnya 

26.750.000 

 

Hutang sewa pembiayaan  

 

Hutang pembiayaan konsumen  

8.759.688  288.559 

Keuntungan tangguhan asset dijual dan disewa‐balik 

84.474 

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 

989.168 

Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup  JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 

92.449  92.720.843 

JUMLAH LIABILITAS 

130.873.902 

 

LIABILITAS JANGKA PENDEK   

1. Hutang Usaha ‐ pihak ketiga  Saldo  hutang  usaha  ‐  pihak  ketiga  Perseroan  dan  Entitas  Anak  per  31  Maret  2011  adalah sebesar  Rp350.802,‐ ribu. Yang terdiri dari:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah    241.200  72.500  28.624  8.478  350.802 

Hutang usaha ‐ pihak ketiga:  PT Iconic Design Indonesia  Unicon Construction  PT Trakindo Utama  PT Jamsostek (Persero)  Jumlah hutang usaha ‐ pihak ketiga 

  11

   

 

2. Hutang lain‐lain  Saldo hutang lain‐lain Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp494.890,‐ ribu yang  terdiri dari:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah  133.720  361.170  494.890 

Tn. Petra Subada Budihardja  Lain‐lain  Jumlah hutang lain‐lain 

  3. Biaya masih harus dibayar  Saldo  biaya  masih  harus  dibayar  Perseroan  dan  Entitas  Anak  per  tanggal  31  Maret  2011  adalah  sebesar  Rp4.098.534,‐ ribu yang terdiri dari:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah  2.641.337  1.100.581  250.842  105.371  404  4.098.534 

Jasa profesional  Beban pemberdayaan masyarakat desa  Iuran tetap dan iuran produksi  Bunga  Lain‐lain  Jumlah biaya masih harus dibayar 

  4. Hutang pajak  Merupakan  pajak  yang  terhutang  per  31  Maret  2011  sebesar  Rp447.939,‐  ribu  dengan  rincian  sebagai  berikut:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah    422.624  16.769  8.545  447.939 

Pajak penghasilan:  Pasal 21  Pasal 23  Pasal 4(2)  Jumlah hutang pajak 

  5. Pendapatan diterima dimuka  Saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar  Rp26.473.619,‐ ribu yang terdiri dari:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah    15.000.000    10.000.000  1.473.619  26.473.619 

Pihak ketiga:  Zhanjiang Junyu Minerals Co., Ltd.  Zhanjiang Development District  Jinghong Trade Limited Company  Lain‐lain  Jumlah pendapatan diterima dimuka 

  6. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun  Saldo liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan dan Entitas Anak per tanggal  31 Maret 2011 adalah sebesar Rp6.287.275,‐ ribu yang terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp800.000,‐ ribu,  hutang  sewa  pembiayaan  sebesar  Rp5.265.158,‐  ribu  dan  hutang  pembiayaan  konsumen  sebesar  Rp222.117,‐ ribu.    LIABILITAS JANGKA PANJANG   

1. Hutang kepada pihak yang berelasi   Saldo  hutang  kepada  pihak  yang  berelasi  Perseroan  dan  Entitas  Anak  per  31  Maret  2011  adalah  sebesar  Rp302.505,‐  ribu.  Transaksi  tersebut  adalah  berupa  pinjaman  antara  Perseroan  dan  Entitas  Anak  dengan  Tuan  Dodi  Hendra  Wijaya  yang  merupakan  Direktur  Perseroan  dan  Entitas  Anak.  Tidak  ada  syarat  dan  kondisi khusus atas hutang tersebut, dimana Perseroan dan Entitas Anak tidak dikenakan bunga, denda dan  tidak ada jatuh tempo.       

  12

   

 

2. Liabilitas jangka panjang ‐ setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun  Saldo  liabilitas  jangka  panjang  merupakan  hutang  jangka  panjang  kepada  pihak  ketiga,  setelah  dikurangi  bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2011 adalah sebesar  Rp91.252.247,‐ ribu dengan rincian sebagai berikut:   Dolar Amerika Serikat  Pinjaman Modal Kerja – PT Bank Windu Kentjana International Tbk (US$6.000.000)    Rupiah  Pinjaman Investasi – PT Bank Pan Indonesia Tbk  Pinjaman lainnya  PT Danpac Finance  Pembiayaan konsumen  PT BII Finance Center  PT Bank Jasa Jakarta  PT BCA Finance  Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun  Jumlah Pinjaman Modal Kerja, Pinjaman Investasi, pinjaman lainnya dan Pembiayaan  Konsumen     Hutang sewa pembiayaan  PT Tifa Finance  PT Dipo Star Finance  PT Astra Sedaya Finance  PT U Finance  PT Trust Finance Indonesia Tbk. 

(dalam ribuan Rupiah)  Jumlah    52.254.000      4.000.000    26.750.000    276.658  121.471  112.547  Jumlah   83.514.675  (1.022.117) 

Jumlah  Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun  Jumlah hutang pembiayaan  Jumlah liabilitas jangka panjang  

82.492.559      10.086.074  2.187.802  1.555.008  146.874  49.088  14.024.846  (5.265.158)  8.759.688  91.252.247 

 

Syarat dan Kondisi dari hutang sewa pembiayaan dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan  dan Entitas Anak, Subbab Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.     

3. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja   Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Maret 2011 adalah  sebesar Rp989.168,‐ ribu dengan rincian sebagai berikut:  (dalam ribuan Rupiah)  Jumlah  974.993  14.175  989.168 

Nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  Kerugian aktuarial yang belum diakui  Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  

  4. Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup   Saldo penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup Perseroan dan Entitas Anak per  tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp92.449,‐ ribu dengan rincian sebagai berikut: 

Saldo awal periode  Penambahan selama periode berjalan  Jumlah penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup 

 

  13

(dalam ribuan Rupiah)  Jumlah  80.975  11.474  92.449 

   

 

Perjanjian Penting, Ikatan dan Kontinjensi    Perjanjian penting, Ikatan dan Kontijensi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:  ‐ Surat Pernyataan Dukungan Kegiatan Pertambangan  Sejak  tahun  2008  hingga  2011,  SMR,  Entitas  Anak  memperoleh  pernyataan  dukungan  dari  warga  masyarakat  pemilik  tanah,  tua  adat,  dan  aparat  pemerintah  desa  dari  enam  desa  di  kecamatan  Kuatnana  dan  Amanuban  Tengah,  yang  berisi  pernyataan  dukungan  atas  kegiatan  penambangan  mangan  di  wilayah  lahan  yang  mereka  miliki.  Pada  tahun  2011,  SMR,  diwakili  oleh  pejabat  Direktur  Utama/Kuasa  Direksi,  menandatangani  Surat  Pernyataan  Dukungan  Kegiatan  Penambangan  yang  menyatakan  dukungan  para  pemilik  tanah  terkait  kegiatan  SMR  dengan  kegiatan  SMR  dengan  memberikan  hak  pengelolaan  atas  tanah  yang  dimiliki,  yang  berlaku  selama  masa  ijin  usaha  pertambangan dan perpanjangannya, yang dimiliki oleh SMR.  ‐ Surat Kesepakatan Bersama  Hingga  tanggal  31  Maret  2011,  SMR,  Entitas  Anak  dan  masing‐masing  40  orang  pemilik  lahan/tuan  tanah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang  isinya antara lain:  1. Pemilik  lahan  meminta  SMR  untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  penambangan  di  wilayah  tanah  milik pemilik lahan.  2. Penegasan kembali atas penyerahan hal pengelolaan bidang tanah milik pemilik lahan/tuan tanah  kepada SMR untuk selanjutnya SMR menjadi pemegang yang sah atas hak pengelolaan tersebut.  3. Atas  penyerahan  hak  pengelolaan  dan  pemilik  lahan,  SMR  menunjuk  pemilik  lahan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemilihan  mineral  logam  mangan  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  penambangan pada bidang tanah yang dimiliki lahan.  4. Atas  jasa  pengawasan  dan  pemilahan  tersebut,  SMR  bersedia  membayar  kepada  pemilik  lahan  senilai Rp400,‐ per kilogram (atau sama dengan Rp400.000 per ton) atas mangan yang diperoleh.  5. Jangka waktu pelaksanaan surat kesepakatan adalah selama masa IUP, termasuk perpanjangan dan  perubahan‐perubahannya.  Terkait  dengan  biaya  jasa  pengawasan  dan  pemilahan  tersebut,  biaya  yang  terjadi  dikelompokkan  ke  dalam biaya produksi sebagai biaya penggalian dan pengerukan.  ‐ Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup   Perusahaan  dan  Entitas  Anak  telah  membentuk  penyisihan  atas  transaksi  kewajiban  pengelolaan  dan  reklamasi lingkungan hidup.  ‐ Perjanjian Penjualan  Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret  2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun yang  berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,  Suherman & Surja dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, SMR, Entitas Anak dan Zhanjiang Junyu  Minerals  Co.  Ltd.  telah  menandatangani  Perjanjian  Penjualan.  Pada  tanggal 22  November  2010,  SMR,  Entitas  Anak,  bersama  Zhanjiang  Development  Districs  Jinghong  Limited  Company  telah  menandatangani Perjanjian Penjualan.  ‐ Perjanjian Pemberian Jaminan  Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret  2011  dan  31  Desember  2010  serta  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  dan    tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2010  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Purwantono,  Suherman  &  Surja  dengan  Pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian,  SMR,  Entitas  Anak,  mengadakan perjanjian dengan PT Kusuma Persada untuk pemberian jaminan beberapa bidang tanah  milik  PT  Kusuma  Persada  atas  fasilitas  pinjaman  yang  diperoleh  SMR  dari  PT  Bank  Windu  Kentjana  International  Tbk.  Atas  pemberian  jaminan  ini,  SMR  tidak  memiliki  kewajiban  apapun  terhadap  PT  Kusuma Persada pada tanggal 3 Februari 2011.  ‐ Peraturan Kehutanan.  Pada tanggal 10 Maret 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut‐ II/2006  (Peraturan  Kehutanan  2006)  mengenai  Pedoman  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  yang  menjelaskan mengenai izin untuk menggunakan hutan bukan untuk kegiatan hutan.   Pada  tanggal  10  Juli  2008,  Peraturan  Kehutanan  2006  telah  diperbaharui  melalui  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.43/Menhut‐II/2008  (Peraturan  Kehutanan  2008)  antara  lain  mengenai  penambahan  bentuk  kompensasi  atas  IPPKH.  Berdasarkan  informasi  dari  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Nusa  Tenggara 

  14

   

 

Timur, SMR wajib membayar PNBN Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat komersial pada provinsi  yang luas kawasan hutannya diatas 30%.   ‐ Hukum Pertambangan Terbaru  Pada  tanggal  16  Desember  2008,  Parlemen  Indonesia  mengesahkan  undang‐undang  baru  tentang  pertambangan  mineral  dan  batubara  (“UU”),  yang  telah  disetujui  Presiden  pada  tanggal  12  Januari  2009, menjadi UU No. 4/2009.  Pada  bulan  Februari  2010,  Pemerintah  mengeluarkan  dua  peraturan  pelaksanaan  Undang‐undang  seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22/2010 dan 23/2010 (“PP No. 22” dan “PP No. 23”). PP No. 22  mengatur  tentang  pembentukan  area  pertambangan  dengan  izin  usaha  pertambangan  baru  (“Izin  Usaha  Pertambangan”  atau  “IUP”).  PP  No.  23  memberikan  klarifikasi  seputar  prosedur  untuk  memperoleh IUP baru. PP No. 23, namun rincian prosedur akan ditentukan secara terpisah.  Pada  bulan  Desember  2009,  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  34/2009  yang  memberikan  kerangka  hukum  untuk  mewajibkan  perusahaan  pertambangan  untuk  menjual  sebagian  hasil produksinya kepada pelanggan domestik (“Kewajiban Pasar Domestik” atau “DMO”). Selanjutnya,  pada  tanggal  19  April  2010,  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mengeluarkan  Keputusan  No.  1604 K/30/MEM/2010 yang menetapkan persentase DMO minimum 24,75%.  Pada  bulan  September  2010,  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  17/2010  (‘PP  No.  17”)  yang  berkaitan  dengan  prosedur  untuk  mengatur  harga  patokan  untuk  penjualan  mineral  dan  batubara, yang mengatur bahwa penjualan mineral logam (termasuk mangan) harus dilakukan dengan  mengacu pada harga patokan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang akan diatur oleh peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jendral  Mineral,  Batubara  dan  Panas  Bumi.  Dalam  PP  No.  17,  spot  dan  12  bulan untuk kontrak jangka panjang. Kontrak‐kontrak tersebut yang mana harga penjualan mangannya  telah dinegosiasi ulang berdasarkan dan sesuai dengan instruksi Pemerintah, dikecualikan.  Pada  tanggal  29  Mei  2008,  Menteri  ESDM  menerbitkan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  18/2008  (PerMen ESDM 18/2008) yang mengatur tentang reklamasi dan penutupan tambang.  Pada  bulan  Desember  2010,  Peraturan  Pemerintah  No.  78/2010  (‘PP  No.78”)  tentang  reklamasi  dan  pascatambang  telah  diterbitkan.  Oleh  karenanya,  PerMen  ESDM  18/2008  masih  berlaku  sepanjang  Peraturan  Menteri  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  PP  No.  78  Tahun  2010.  Pemegang  IUP‐ EKsplorasi harus memenuhi persyaratan yang mencakup, antara lain, rencana reklamasi dalam rencana  kerja dan anggaran eksplorasian dan memberikan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka  yang  ditempatkan  pada  sebuah  bank  milik  Negara.  Pemegang  IUP‐Operasi  Produksi  harus  memenuhi  persyaratan tertentu yang termasuk, antara lain:   (1) penyusunan rencana reklamasi 5 tahun dan rencana pasca tambang;  (2) penyediaan  jaminan  reklamasi  yang  dapat  berupa  deposito  berjangka  yang  ditempatkan  pada  sebuah bank milik negara, bank garansi, asuransi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat)  serta jaminan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka di bank milik negara.    Keterangan  Singkat  Mengenai  Hutang  Yang  Akan  Dilunasi  Dengan  Menggunakan  Hasil  Dana  Penawaran  Umum     PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk.   Jumlah Maksimum Fasilitas  : Setinggi‐tingginya  USD6.000.000  (enam  juta  dolar  Amerika  Serikat)  Jenis Fasilitas  : Kredit Demand Loan Tujuan Penggunaan Pinjaman  : Modal kerja SMR Saldo/Jumlah  fasilitas  yang    telah ditarik  :  sebasar USD6.000.000 (enam juta dolar Amerika Serikat)  Jaminan  : ‐ sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran, Kelurahan Genuk, atas nama PT Kusuma Persada,  seluas 3.680M2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.01957/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  tertanggal  112,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang.   

  15

   

Jangka Waktu 

:

Suku Bunga 

:

 

 sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan  Genuk,  atas  nama  PT  Kusuma  Persada, seluas 840M2 (delapan ratus empat puluh meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006  No.01956/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  tertanggal  113,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang.   sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan  Gedanganak,  atas  nama  PT  Kusuma  Persada,  seluas  96.940M2  (sembilan  puluh  enam  ribu  sembilan  ratus  empat  puluh  meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.02380/Gedanganak/2006,  menurut  sertifikat  tertanggal  441,  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.  PT  Kusuma  Persada  bersedia  dan  setuju  menjaminkan  aset‐ aset  tersebut  diatas  pada  PT  Bank  Windu  Kentjana  International,  Tbk.,  atas  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  SMR  pada  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.,  berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan yang dibuat oleh  dan  antara  SMR  dan  PT  Kusuma  Persada  tertanggal  3  Ferbuari 2011.  Pemilik  PT  Kusuma  Persada  adalah  Djajus  Adisaputro  (Komisaris  Utama  Perseroan),  Dwijawanti  Widiatmadja  (Komisaris  Perseroan)  dan  Adi  Wibowo  Adisaputro  (Direksi  Perseroan).  48  (empat  puluh  delapan)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  penandatanganan  Akta  Perjanjian  Kredit  yaitu  pada  tanggal  14  Desember  2010,  dan  akan  berakhir  pada  tanggal  14  Desember 2014.  5,5% (lima koma lima persen) efektif per tahun atas jumlah  yang terhutang. 

  Pelunasan  hutang  kepada  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal  Pencatatan  Saham  Perseroan  di  Bursa  namun  tidak  lebih  lambat  dari  periode  pembayaran bunga berikutnya yakni pada tanggal 25 Oktober 2011.     PT Danpac Finance   Total Fasilitas  : Rp 35.000.000.000,‐ (tiga puluh lima miliar Rupiah)  Tujuan Penggunaan Pinjaman  : Modal kerja SMR Saldo/Jumlah  fasilitas  yang  : Rp26.750.000.000,‐ (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima  telah ditarik  puluh juta Rupiah)  Jenis Pembiayaan : Fasilitas Pembiayaan Factoring Jangka Waktu  : 28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2012  : 11% p.a / floating Tingkat Suku Bunga    Pelunasan  hutang  kepada  PT  Danpac  Finance  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal  Pencatatan  Saham  Perseroan  di  Bursa  namun  tidak  lebih  lambat  dari  periode  pembayaran  bunga  berikutnya yakni pada tanggal 28 Oktober 2011.           

  16

    

  PT Bank Pan Indonesia, Tbk.   Total Fasilitas  Tujuan Penggunaan Pinjaman  Saldo/Jumlah  fasilitas  yang  telah ditarik  Jaminan 

Jenis Fasilitas  Jangka Waktu 

Suku Bunga 

: : :

 

Rp 4.000.000.000,‐ (empat miliar Rupiah)  Investasi  Rp3.800.000.000,‐ (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) 

:

‐  sebidang tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor  18/VI/I/Sunter  Jaya,  berdiri  diatas  sebidang  Hak  Guna  Bangunan  nomor  2533,  seluas  192,88  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kotamadya  Jakarta  Utara,  Provinsi  DKI  Jakarta,  atas  nama  SMR,  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.000.000.000,‐  (satu  miliar  Rupiah)  berdasarkan  Akta  nomor  03  tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  di  Jakarta  Utara.  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun tersebut adalah pemegang hak SMR;   sebidang  tanah  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Nomor  19/VI/I/Sunter  Jaya,  berdiri  diatas  sebidang  Hak  Guna  Bangunan  nomor  2533,  seluas  268,52  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, atas  nama  SMR,  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.600.000.000,‐  (satu  miliar  enam ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta nomor 04 tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  di  Jakarta  Utara.  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  tersebut  adalah  pemegang hak SMR;   sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor  4665/Pondok  Pinang,  seluas 267 M2 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang,  Kecamatan  Kebayoran  Lama,  Kotamadya  Jakarta  Selatan,  Provinsi  DKI  Jakarta,  atas  nama  Dwijawanti  Widiatmadja,  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp.2.400.000.000,‐  (dua  miliar  empat  ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta nomor 05 yang dibuat  dihadapan Sandrawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah,  di  Jakarta  Selatan.  Sertifikat  Hak  Milik  tersebut  adalah  pemegang hak Dwijawanti Widiatmadja    : Kredit  : tidak  lebih  dari  60  (enam  puluh)  kali  angsuran  bulanan,  terhitung  sejak  tanggal  30  April  2011  sampai  tanggal  31  Maret 2016  : 10,50% per tahun 

  Pelunasan  hutang  kepada  PT  Bank  Pan  Indonesia,  Tbk.  diperkirakan  akan  diselesaikan  segera  setelah  Tanggal  Pencatatan  Saham  Perseroan  di  Bursa  namun  tidak  lebih  lambat  dari  periode  pembayaran  bunga berikutnya yakni pada tanggal 30 Oktober 2011.    Perseroan tidak  memiliki  liabilitas‐liabilitas  lain, selain liabilitas  yang diungkapkan dalam  Prospektus ini  dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang disajikan dalam Prospektus ini.    Dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan dari tanggal Laporan  Auditor  Independen  sampai  dengan  Pernyataan  Pendaftaran  Efektif, Perseroan tidak  memiliki  liabilitas‐ liabilitas lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan  konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.  

  17

   

 

  Manajemen  dalam  hal  ini  bertindak  dan  atas  nama  Perseroan  serta  sehubungan  dengan  tugas  dan  tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi liabilitas‐ liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak  serta disajikan dalam Prospektus ini.     Perseroan  telah  melunasi  seluruh  liabilitas  yang  telah  jatuh  tempo.  Tidak  terdapat  liabilitas  yang  telah  jatuh tempo dan belum dilunasi.     Tidak  terdapat  pembatasan‐pembatasan  (negative  covenants)  yang  merugikan  pemegang  saham  dan  tidak  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  Perseroan  atas  persyaratan  dalam  perjanjian  kredit  yang  berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tindakan yang telah atau akan diambil  oleh Perseroan.    Seluruh kewajiban Perseroan per 31 Maret 2011 telah diungkapkan di dalam Prospektus.   

  18

IV.    ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN      Keterangan  yang  ada  dalam  bab  ini  harus  dibaca  bersama‐sama  dengan  laporan  keuangan  konsolidasian  Perseroan  beserta  catatan‐catatan  di  dalamnya,  yang  terdapat  pada  Bab  XV  Laporan  Auditor  Independen  dan  Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dari Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut  bersumber dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga bulan  yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah  diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  (1)  penyajian  kembali  laporan  keuangan  untuk  tahun  yang  berakhir  31  Desember  2009 dan 2008 dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (2) penerapan PSAK yang  efektif 1 Januari 2011 (3) penerbitan kembali laporan keuangan dan untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember  2009 dan 2008 serta tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan  Publik Leonard, Mulia & Richard dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.     1. Umum    Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, dan pembangunan.  Perseroan  melalui  Entitas  Anaknya  PT  Soe  Makmur  Resources  (“SMR”)  bergerak  dalam  bidang  pertambangan,  perdagangan, perindustrian dan jasa, khususnya pertambangan batu mangan yang memiliki wilayah eksplorasi dan  eksploitasi  di  kecamatan  Kuatnana  dan  Amanuban  Tengah,  Timor  Tengah  Selatan  Nusa  Tenggara  Timur.  Sedangkan Entitas Anak Perseroan PT Adikarsa Alam Resources (“AKAR”) dan PT Transentra Nusantara (“TN”) yang  masing‐masing bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan pertambangan dan keduanya masih dalam tahap  pengembangan.     Untuk  tujuan  komparatif,  Laporan  posisi  keuangan  konsolidasian  tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  dan  1  Januari 2008/31 Desember 2007 serta Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, Laporan perubahan ekuitas  konsolidasian dan Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal 31 Desember  2010,  2009  dan  2008  telah  disajikan  kembali  untuk  mencerminkan  efek  dari  perolehan  kepemilikan  saham  (akuisisi) SMR seolah‐olah transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2008, awal periode penyajian.     2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan dan Entitas Anak    Karena  Perseroan  sangat  tergantung  kepada  pendapatan  Entitas  Anak  Perseroan  yang  bergerak  dalam  bidang  pertambangan batu mangan, berikut adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil  usaha Perseroan dan Entitas Anak di masa depan.    ‐ Permintaan batu mangan global  Pertumbuhan  ekonomi  global  mengakibatkan  juga  naiknya  permintaan  batu  mangan  dunia,  berdasarkan  data  dari US Geological Survey, per akhir 2010, produksi mangan dunia mengalami kenaikan sebesar 20% menjadi 13  juta  metrik  ton,  atau  lebih  tinggi  dibanding  tahun  2009  dimana  pada  tahun  tersebut,  produksi  mangan  mengalami penurunan 18% menjadi 10,8 juta metrik ton (mt) dibanding total produksi 2008 sebesar 12,7 juta  mt. Semakin tinggi produksi mangan mengimplikasikan tingginya permintaan akan mangan.     Cina  sebagai  salah  satu  produsen  dan  konsumen  terbesar  batu  mangan  di  dunia  diperkirakan  akan  memiliki  pengaruh yang signifikan di industri pasar batu mangan di masa mendatang. Mangan diperlukan dalam produksi  baja dan besi. Dimana baja dan besi adalah material utama dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pembangunan  infrastruktur  adalah  termasuk  indikator  utama  dari  naiknya  permintaan batu mangan. Dengan kata lain, permintaan batu mangan dan tingkat pembangunan infrastruktur  berkorelasi  positif.  Industri  baja  mengkonsumsi  47%  electrolytic  magnanese  metal,  dan  industri  alluminium  menkonsumsi 32%.  Data diatas menunjukkan seberapa significant material mangan atas industri besi dan baja.  (sumber  www.resourceinvestor.com)       

  19

‐ Fluktuasi harga batu mangan global  Batu  mangan  merupakan  komoditas  yang  diperdagangkan  secara  internasional,  harga  batu  mangan  dapat  berfluktuasi secara signifikan. Faktor‐faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batu mangan antara lain :   1. Pasokan  batu  mangan.  Pasokan  batu  mangan  dunia  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti  penemuan  cadangan  batu  mangan  baru,  ekspansi  dari  tambang  yang  sedang  beroperasi  atau  penutupan  tambang batu mangan;   2. Biaya transportasi batu mangan. Harga batu mangan dapat berbeda‐beda dikarenakan adanya perbedaan  biaya  transportasi  akibat  perbedaan  lokasi  geografis  antara  produsen  dan  pelanggan,  dimana  biaya  transportasi merupakan bagian yang cukup signifikan dalam menentukan harga batu mangan.    ‐ Produksi batu mangan dan pengembangan kapasitas produksi  Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak ditentukan oleh volume batu mangan yang diproduksi dan dijual oleh  Perseroan dan Entitas Anak. Volume produksi batu mangan bergantung pada perencanaan penambangan dan  pengelolaan  logistik  dalam  penambangan  dan  pengangkutan  batu  mangan.  Perseroan  dan  Entitas  Anak  berencana  untuk  mengembangkan  pengolahan  dan  pengangkutan  batu  mangan  yang  terintegritas  sehingga  memiliki  fasilitas  yang  mampu  menunjang  kenaikan  volume  produksi  batu  mangan  Entitas  Anak  dimasa  yang  akan datang dan terus meningkatkan efisiensi biaya operasional Entitas Anak.    ‐ Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan  Walaupun  secara  umum  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  terhadap  industri  pertambangan  pada  saat  berorientasi  pasar,  Pemerintah  Indonesia  dapat  mengeluarkan  kebiajakn  atau  membuat  peraturan  baru  yang  dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak.    Pada  tahun  2009,  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Undang‐undang  Lingkungan  Hidup.  Namum  demikian,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  yang  mengatur  penerapan  Undang‐undang  tersebut  masih  perlu  diatur lebih lanjut.    Penerbitan Undang‐undang dan kebijakan Pemerintah Indonesia (termasuk Kebijakan Pemerintah Daerah) yang  berakibat  terdapatnya  beberapa  perubahan  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  kemampuan  Perseroan  untuk melaksanakan kegiatan usahanya dapat merugikan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, keadaan  keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.    ‐ Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak (”BBM”)   Harga  BBM  akan  menjadi  faktor  penentu  yang  cukup  material  terhadap  hasil  operasi  Anak  Perusahan.  Setiap  kenaikan  harga  BBM  akan  mempengaruhi  biaya  melalui  naiknya  biaya  pengiriman  batu  mangan.  Entitas  Anak  akan  membeli  bahan  bakar  yang  dibutuhkan  dari  pihak  penyedia  pada  harga  pasar.  Setiap  peningkatan  yang  signifikan  pada  harga  bahan  bakar  akan  menyebabkan  kenaikan  biaya  produksi  di  masa  yang  akan  datang.  Perseroan dan Entitas Anak saat ini belum melakukan kegiatan lindung nilai terkait dengan harga BBM    ‐ Kondisi cuaca  Kondisi cuaca dapat memiliki dampak signifikan terhadap operasi penambangan, pada umumnya bulan dengan  curah hujan sedikit dalam setahun berada pada kuartal kedua dan ketiga setiap tahunnya, kondisi cuaca dengan  curah hujan yang buruk dapat mengakibatkan tertundanya kegiatan pemuatan dan pengiriman batu mangan.    ‐ Kebijakan Akuntansi Penting  Perseroan telah menyediakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam bab‐bab lain  di dalam prospektus ini sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.  Catatan  2  dalam  laporan  keuangan  konsolidasian  Perseroan  dan  Entitas  Anak  berisi  pengungkapan  kebijakan  akuntansi  penting  dan  metode‐metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  konsolidasian.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  manajemen  diwajibkan  untuk  membuat  estimasi  dan  penilaian  yang  mempengaruhi  nilai  aset  Perseroan,  liabilitas,  pendapatan  dan  beban  serta  pengungkapan  aset  dan  Liabilitas  kontinjensi Perseroan. Hasil yang didapat, dalam kenyataannya, dapat berbeda secara signifikan, dalam asumsi  dan  kondisi  yang  berbeda.  Kebijakan  akuntansi  yang  penting  demi  pemahaman  sepenuhnya  atas  laporan  keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :     

  20

a.

Persediaan  Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai  perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata‐rata bergerak. Nilai realisasi neto adalah estimasi  harga penjualan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi  biaya  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  penjualan.  Penyisihan  atas  penurunan  nilai  persediaan  ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya. 

b.

Aset Tetap   Aset  tetap  dinyatakan  sebesar  biaya  perolehan  dikurangi  akumulasi  penyusutan  dan  rugi  penurunan  nilai  (jika ada). Biaya aset tetap meliputi : (a) harga pembelian, (b) biaya‐biaya yang dapat diartibusikan secara  langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi biaya pembongkaran dan  pemindahan dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan  terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah. Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai  residu,  umur manfaat  dan metode  penyusutan  aset  tetap  ditelaah  dan  jika  diperlukan  disesuaikan  secara  prospektif.  Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai buku  (carrying  amount)  aset  tetap  sebagai  suatu  penggantian  jika  memenuhi  kriteria  pengakuan.  Semua  biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan  lainnya  yang  tidak  memenuhi  kriteria  pengakuan  dibebankan  langsung  pada  operasi berjalan.  Penyusutan  aset  tetap  dihitung  dengan  menggunakan  metode  garis  lurus  berdasarkan  taksiran  masa  manfaat aset tetap sebagai berikut :     Prasarana  Bangunan  Kendaraan dan alat berat   Peralatan dan Investaris Kantor 

Tahun 4 – 6 20 4 – 8 4 – 8

  Jumlah  tercatat  aset  tetap  dihentikan  pengakuannya  pada  saat  dilepaskan  atau  saat  tidak  ada  manfaat  ekonomis  masa  depan  yang  diharapkan  dari  penggunaan  atau  pelepasannya.  Laba  atau  rugi  yang  timbul  dari  penghentian  pengakuan  aset  (dihitung  sebagai  perbedaan  antara  jumlah  neto  hasil  pelepasan  dan  jumlah  tercatat  dari  aset)  dimasukkan  dalam  laporan  laba  rugi  konsolidasian  pada  tahun  aset  tersebut  dihentikan pengakuannya.  Pada setiap akhir tahun buku, Perseroan dan Entitas Anak melakukan penelahaan apakah terdapat indikasi  penurunan nilai aset. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tidak berwujud, ditelaah atas  kemungkinan  kerugian  penurunan  nilai  dalam  hal  terdapat  kejadian  atau  perubahan  situasi  yang  mengindikasikan nilai tercatatnya tidak dapat diperoleh kembali. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari  nilai yang diperkirakan dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai  yang dapat diperoleh kembali yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.  c.

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan    Biaya  eksplorasi  diakumulasi  untuk  setiap  area  of  interest  dan  ditangguhkan  sebagai  aset  apabila,  ijin  eksplorasi masih berlaku, biaya‐biaya tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi  atau penjualan, atau, apabila ijin eksplorasi masih berlaku, kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang  memungkinkan  untuk  memastikan  apakah  kegiatan  tersebut  akan  dapat  menghasilkan  cadangan  yang  secara  ekonomis  dapat  diperoleh,  serta  kegiatan  yang  aktif  dan  signifikan,  dalam  area  of  interest  terkait  masih berlangsung.  Setiap  area  of  interest  ditelaah  pada  setiap  akhir  periode  akuntansi  dan  apabila  diperlukan,  penyesuaian  dibuat untuk menghapuskan biaya eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali  di masa yang akan datang.  Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya‐biaya untuk mengembangkan area of interest sebelum  dimulainya kegiatan produksi  dalam  area of  interest  yang  bersangkutan.  Biaya pengembangan diamortasi  selama  masa  produksi  yang diharapkan  atau  berdasarkan  estimasi  umur  tambang  atau  periode  ijin  usaha 

  21

d.

pertambangan,  mana  yang  lebih  pendek.  Biaya  yang  tidak  diamortasi  dihapuskan  pada  saat  Perseroan  menentukan  bahwa  tidak  ada  lagi  nilai  yang  dapat  diharapkan  dari  area  of  interest  yang  bersangkutan  di  masa mendatang.  Biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  tangguhan  diamortasi  dengan  menggunakan  metode  unit  produksi  yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap area of interest yang bersangkutan.    Biaya Pengupasan Tangguhan 

Biaya  pengupasan  tanah  dibagi  sebagai  berikut;  pengupasan  awal  tanah  untuk  membuka  area  pertambangan  sebelum  produksi  dimulai,  dan  pengupasan  lanjutan  yang  dilakukan  selama  aktivitas  produksi.  Biaya  pengupasan  tanah  awal  merupakan  bagian  dari  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  tangguhan,  sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan dibebankan sebagai biaya produksi selama rasio pengupasan  mendekati atau kurang dari rata‐rata rasio pengupasan yang diestimasi. Namun demikian, jika rasio aktual  lebih  tinggi  dari  rasio  rata‐rata  yang  diestimasi,  kelebihan  biaya  pengupasan  ditangguhkan  dan  dicatat  sebagai pengupasan tangguhan. Biaya pengupasan tangguhan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada  periode dimana rasio aktual lebih rendah dari rasio rata‐rata yang diestimasi.    e. Pendapatan dan Beban  Penjualan Produk Tambang  Pendapatan dari penjualan produk tambang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:  (i) Entitas telah mengindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;  (ii) Entitas  tidak  lagi  menlanjutkan  pengelolaan  yang  biasanya  terkait  dengan  kepemilikan  atas  barang  ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;  (iii) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;  (iv) Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;  dan  (v) Biaya  yang  terjadi  atau  akan  terjadi  sehubungan  transaksi  penjualan  tersebut  dapat  diukur  secara  andal.  Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.                                                                     3. Keuangan  Analisis  dan  pembahasan  di  bawah  ini  disusun  berdasarkan  angka‐angka  yang  dikutip  dari  dan  harus  dibaca  dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan  keuangan  konsolidasian  di  dalamnya,  yang  terdapat  pada  Bab  XV  dari  Prospektus  ini.  laporan  keuangan  konsolidasian tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret  2011  dan  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2010  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Purwantono,  Suherman  &  Surja  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  (1)  penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan posisi  keuangan  tanggal  1  Januari  2008/31  Desember  2007  (2)  penerapan  PSAK  yang  efektif  1  Januari  2011  (3)  penerbitan  kembali  laporan  keuangan  dan  untuk  laporan  keuangan  tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  serta  tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia  & Richard dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.    Pertumbuhan Pendapatan dan Beban                               Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Perseroan dan Entitas Anak untuk tiga bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  dan  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal‐tanggal  31  Desember  2010, 2009 dan 2008.  Keterangan 

PENJUALAN  BEBAN POKOK PENJUALAN

Tiga bulan yang  berakhir pada  tanggal 31 Maret  2011  6.964.054 (9.521.648)

  22

(dalam ribuan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal  31 Desember  2010 2009  2008 23.860.195 (28.503.792)

10.195.829  (14.833.023) 

‐ ‐

Keterangan 

Tiga bulan yang  berakhir pada  tanggal 31 Maret  2011  (2.557.594) (76.977) (5.067.821) (234.631) 1.703.863 (1.917.723) (8.150.883) 1.640.373 (6.510.511) ‐ (6.510.511)

(dalam ribuan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal  31 Desember  2010 2009  2008

RUGI BRUTO  (4.643.597) (4.637.194)  ‐ Beban penjualan  (1.762.739) (71.000)  ‐ Beban umum dan administrasi  (13.401.934) (6.405.133)  (2.264.306) Beban eksplorasi  (371.714) (2.252.553)  ‐ Pendapatan operasi lainnya  208.350 2.725  1.811 Beban operasi lain‐lain   (1.364.081) (44.557)  ‐ RUGI SEBELUM PAJAK  (21.335.715) (13.407.713)  (2.262.494) PENGHASILAN PAJAK ‐ Tangguhan   4.502.671 2.786.892  300.297 RUGI NETO PERIODE BERJALAN  (16.833.044)  (10.620.821Ϳ  (1.962.197Ϳ PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN ‐ ‐  ‐ JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF SETELAH  (16.833.044) (10.620.821) (1.962.197) EFEK PENYESUAIAN PROFORMA      EFEK PENYESUAIAN PROFORMA  ‐ 16.497.953 10.620.701  1.960.932 JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF SEBELUM  (6.510.511) (335.091) (120)  (1.266) EFEK PENYESUAIAN PROFORMA  Rugi yang dapat diatribusikan kepada:      Pemilik entitas induk  (6.490.672) (335.091) (120)  (1.266)   Kepentingan nonpengendali  (19.839) ‐ ‐  ‐ RUGI NETO PER SAHAM setelah efek  (65.105) (14.028)  (8.851)  (1.635) penyesuaian proforma (dalam satuan  penuh Rupiah)  RUGI NETO PER SAHAM sebelum efek  (65.105) (3.351) (100)  (1.055) penyesuaian proforma (dalam satuan  penuh Rupiah)      Penjualan     Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total  penjualan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal   31 Maret 2011 adalah sebesar Rp6.964.054,‐ ribu. Penjualan ini diperoleh Perseroan dan Entitas Anak atas ekspor  ke Zhanjiang Junyu Minerals Co., Ltd. Perubahan harga jual batu mangan tidak telalu berfluktuatif oleh karena itu  dampak perubahan harga jual batu mangan tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan batu mangan Perseroan  dan Entitas Anak. Sampai dengan saat ini batu mangan dijual kepada 2 pihak dimana harga batu mangan tersebut  telah disepakati di perjanjian selama masa kontrak.     Untuk meningkatkan penjualan Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang Perseroan bermaksud untuk  menjual batu mangan langsung ke end user seperti ke industri baja dan produser ferroaloy. Perseroan dan Entitas  Anak  berkeyakinan  dengan  tim  pemasaran  yang  dimiliki  peluang  untuk  mendapatkan  kontrak/pelanggan  baru  akan dapat dilakukan di masa yang akan datang.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009  Total  Penjualan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2010  adalah  sebesar  Rp23.860.195,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  134,02%  atau  naik  Rp13.664.366,‐  ribu  dari  Rp10.195.829 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Kenaikan ini terutama disebabkan  karena Perseroan dan Entitas Anak berhasil mengekspor batu mangan sebesar Rp16.478.595,‐ ribu dimana pada  tahun  sebelumnya  penjualan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  hanya  untuk  domestik.  Penjualan  ekspor  memberikan  kontribusi sebesar 69,06% terhadap total penjualan Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2010.   

  23

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total  Penjualan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2009  adalah  sebesar Rp10.195.829,‐ ribu. Pada tahun ini Perseroan dan Entitas Anak baru melakukan penjualan terhadap hasil  produksi batu mangan, dimana penjualan masih dilakukan untuk wilayah domestik.    Beban Pokok Penjualan    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret  2011  adalah  sebesar  Rp9.521.648,‐  ribu.  Beban  pokok  penjualan  terutama  berasal  dari  biaya  penyusutan,  biaya  penggalian  dan  pengerukan  dan  biaya  bahan  bakar  yang  masing‐masing  berjumlah  Rp4.261.230,‐  ribu,  Rp1.269.864,‐  ribu,  dan  Rp1.250.026,‐  ribu,  dimana  masing‐masing  memberikan  kontribusi  sebesar  44,75%,  13,34% dan 13,13% terhadap total beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009   Total beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember  2010  adalah  sebesar  Rp28.503.792,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp13.670.769,‐  ribu  atau  naik  92,16%  bila  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2009  yang  sebesar Rp14.833.023,‐ ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan, biaya penggalian  dan  pengerukan  dan  biaya  bahan  bakar  yang  masing‐masing  berjumlah  Rp5.134.448  atau  sebesar  50,86%,  Rp4.469.990  atau  sebesar  355,14%,  dan  Rp2.593.290  atau  sebesar  517,10%.  Pada  tahun  2010  Perseroan  dan  Entitas Anak menaikkan  volume  produksi batu  mangannya  dari  6.949  ton  ditahun 2009  menjadi  12.331  ditahun  2010    atau  meningkat  sebesar  5.382  ton  atau  sebesar  77,45%  sehingga  mengakibatkan  naiknya  beban  produksi  tahun periode tersebut.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember 2009 adalah sebesar Rp14.833.023,‐ ribu. Pada tahun ini Perseroan dan Entitas Anak memulai kegiatan  operasionalnya.    Volume Produksi Batu Mangan    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011  Volume produksi batu mangan Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan 31 Maret 2011 adalah sebanyak 2.732  ton.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009  Volume produksi batu mangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2010 adalah sebesar 12.331 ton mengalami kenaikan sebesar 5.382 ton atau naik sebesar 77,45%  bila dibandingkan dengan periode sebelum yang hanya sebesar 6.949 ton. Pada tahun 2010 Perseroan dan Entitas  Anak mendapatkan kontrak penjualan ekspor, sehingga untuk memenuhi kontrak tersebut Perseroan dan Entitas  Anak menaikan volume produksi batu mangannya.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008  Volume produksi batu mangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2009 adalah sebesar 6.949 ton. Pada tahun 2009 Perseroan dan Entitas Anak memulai produksi batu  mangannya.         

  24

Total Rugi Komprehensif    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011  adalah sebesar Rp6.510.511,‐ ribu. Total rugi komprehensif ini terutama diakibatkan oleh tingginya beban pokok  penjualan Perseroan dan Entitas Anak yang sebesar Rp9.521.648,‐ ribu dibandingkan dengan nilai penjualan yang  Perseroan dan Entitas Anak peroleh yaitu sebesar Rp6.964.054,‐ ribu dan biaya‐biaya lain sebesar Rp8.150.883,‐  ribu.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Total rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp335.091,‐ ribu mengalami  kenaikan  sebesar  Rp334.971,‐  ribu  dibandingkan  dengan  total  rugi  komprehensif  Perseroan  dan  Entitas  Anak  di  tahun  2009  yang  sebesar  Rp120,‐  ribu.  Kenaikan  ini  terutama  disebabkan  karena  adanya  beban  umum  dan  administrasi yang berasal dari jasa profesional sebesar Rp446.541,‐ ribu.      Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total  rugi  komprehensif  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  Rp120,‐  ribu  mengalami  penurunan sebesar Rp1.146,‐ ribu bila dibandingkan dengan total rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak  untuk tahun 2008 yang sebesar Rp1.266,‐ ribu. Penurunan ini disebabkan karena beban umum dan administrasi di  tahun 2008 lebih besar Rp1.131,‐ ribu.    Grafik Perkembangan Penjualan, Beban Pokok Penjualan   31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008  (dalam ribuan Rupiah)   

 

                           

  25

Grafik Perkembangan Rugi Sebelum Pajak dan Total Rugi Komprehensif  31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008  (dalam ribuan Rupiah)   

 

  Pertumbuhan Aset 

Tabel  berikut  ini  menunjukkan  komposisi  aset  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tanggal  31  Maret  2011,   31 Desember 2010, 2009 dan 2008 :  Keterangan ASET  ASET LANCAR  Kas dan bank  Piutang usaha – pihak ketiga  Piutang lain‐lain – pihak ketiga  Persediaan‐bersih  Biaya dibayar di muka  Aset lancar lainnya  JUMLAH ASET LANCAR  ASET TIDAK LANCAR  Piutang kepada pihak yang berelasi  Aset pajak tangguhan ‐ bersih  Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi  penyusutan sebesarRp 29.447.885,‐  ribu pada tahun 2011, Rp25.218.465,‐  ribu pada tahun 2010, Rp10.104.400  ribu pada tahun 2009 dan Rp4.525,‐  ribu pada tahun  2008)  Biaya eksplorasi dan pengembangan  tangguhan (setelah dikurangi  akumulasi amortisasi sebesar  Rp73.891,‐ ribu pada tahun 2011,  Rp64.969,‐ ribu pada tahun 2010 dan  Rp24.701 ribu pada tahun 2009)  Aset tidak lancar lainnya 

15.948.471  3.007.867  196.314  1.824.010  483.132  1.498.360 22.958.155 

5.197.699  3.224.667  162.446  2.827.165  368.424  ‐ 11.780.401 

593.061 9.230.232 70.781.941

9.869.052 7.589.860 73.633.868

(dalam ribuan Rupiah) 31 Desember  2009  2008     109.649  383.789  ‐  ‐ 75.800  ‐ 1.353.173  1.181.040  4.022.786  678.125  ‐  ‐ 5.561.408  2.242.955    240.000  240.000 3.087.189  300.297 57.036.933    28.140.000   

90.686.939

90.659.461

90.430.351 

73.234

73.234 181.825.47 4  193.605.87 5 

31 Maret  2011 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 

171.365.407 

JUMLAH ASET   

194.323.562 

  26

2010

72.400   

27.831.874

‐

150.866.873 

56.512.171 

156.428.281 

58.755.125 

ASET  Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp194.323.562,‐ ribu. Total aset  Perseroan terutama berasal dari akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan sebesar Rp90.686.939,‐ ribu  yang  memberikan  kontribusi  sebesar  46,67%  dari  total  aset  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tanggal  31  Maret  2011.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp193.605.875,‐ ribu mengalami kenaikan  sebesar Rp37.177.594,‐ ribu atau naik 23,76% bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar Rp156.428.281,‐  ribu.  Aset  tersebut  meningkat  terutama  dikarenakan  kenaikan  aset  tetap  sebesar  Rp16.596.935,‐  ribu  (29,10%),  piutang  kepada  pihak  yang  berelasi  sebesar  Rp9.629.052,‐  ribu  (40.121,05%),  aset  lancar  sebesar  Rp6.218.993,‐  ribu  (111,82%),  dan  aset  pajak  tangguhan  sebesar  Rp4.502.671,‐  ribu  (145,85%).  Kenaikan  aset  tetap,  piutang  kepada pihak yang berelasi, aset lancar dan aset pajak tangguhan memberikan kontribusi masing‐masing sebesar  44,64%, 25,09%, 16,72% dan 12,11% terhadap total kenaikan aset dari tahun 2009 ketahun 2010.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2009 adalah sebesar Rp156.428.281,‐ ribu mengalami kenaikan  sebesar  Rp97.673.155,‐  ribu  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2008  yang  sebesar  Rp58.755.125,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  terutama  karena  Perseroan  dan  Entitas  Anak  mulai  melakukan  kegiatan  operasionalnya  dimana  Perseroan dan Entitas Anak meningkatkan kegiatan eksplorasinya dan mulai melakukan menambahkan aset tetap.  Hal  tersebut  tercermin  dari  naiknya  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  tangguhan  dari  Rp27.831.874,‐  ribu  di  tahun 2008 menjadi Rp90.430.351,‐ ribu di tahun 2009. Dan naiknya aset tetap dari Rp28.140.000,‐ ribu di tahun  2008 menjadi Rp57.036.932,‐ ribu di tahun 2009.    Kas dan Bank    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total kas dan bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp15.948.471,‐ ribu,  yang  terdiri  dari  mata  uang  Rupiah  dan  mata  uang  Dolar  Amerika  Serikat.  Total  Kas  Rupiah  adalah  sebesar  Rp137.078 ribu, sedangkan total bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp982.614,‐ ribu,  dan  total  bank  dalam  mata  uang Rupiah  sebesar  Rp14.828.779,‐  ribu.  Total  kas  dan  bank  Perseroan  dan Entitas  Anak  terutama  terdiri  dari  PT  Bank  Mandiri  Tbk,  PT  Bank  Windu  Kentjana  International  Tbk.,  dan  PT  Bank  Pan  Indonesia  Tbk  yang  masing‐masing  berjumlah  sebesar  Rp5.800.275,‐  ribu.  Rp5.783.059,‐  ribu  dan  Rp3.980.080,‐  ribu atau masing‐masing sebesar 36,37%, 36,26% dan 24.96% dari total jumlah kas dan bank.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Pada tanggal 31 Desember 2010, total kas dan bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp5.197.699,‐ ribu  mengalami kenaikan sebesar Rp5.088.050,‐ ribu atau naik 4.640,31% bila dibandingkan dengan total kas dan bank  pada  31  Desember  2009  yang  hanya  sebesar  Rp109.649,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  terutama  disebabkan  karena  Perseroan  pada  tahun  2010  sudah  memulai  kegiatan  operasionalnya,  sehingga  Perseroan  dan  Entitas  Anak  memutuskan untuk mencari sumber pendanaan dari bank terutama di PT Bank Windu Kentjana International Tbk.  sebesar Rp4.276.703 ribu.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Pada tanggal 31 Desember 2009, total kas dan bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp109.649 ribu  mengalami penurunan sebesar Rp274.140 ribu atau turun 71,43% bila dibandingkan dengan kas dan bank pada 31  Desember  2008  yang  sebesar  Rp383.789,‐  ribu.  Penurunan  tersebut  disebabkan  turunnya  kas  Perseroan  dan  Entitas Anak sebesar Rp322.583,‐ ribu atau turun sebesar 85,93%, turunnya kas tersebut dikarenakan pada tahun  2009  pembangunan  area  pertambangan  telah  hampir  selesai  dan  Perseroan  memutuskan  untuk  menurunkan  dana kas Perseroan dan Entitas Anak.  

  27

Persediaan    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Pada tanggal 31 Maret 2011, total nilai persediaan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp1.824.010,‐ribu.  Pada  tanggal  31  Maret  SMR,  Entitas  Anak  telah  mengakui  adanya  penyisihan  atas  penurunan  nilai  persediaan  sebesar  Rp386.485,‐  ribu  yang  disebabkan  oleh  nilai  tercatat  persediaan  –produk  mangan  lebih  tinggi  dari  nilai  realisasi bersihnya.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Pada  tanggal  31  Desember  2010,  total  nilai  persediaan  adalah  Rp2.827.165,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp1.473.992,‐ ribu. Pada tahun ini Perseroan dan Entitas Anak mulai meningkatkan kegiatan produksinya.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Pada  tanggal  31  Desember  2009  total  nilai  persediaan  adalah  sebesar  Rp1.353.173,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp172.133,‐  ribu  atau  naik  14,57%.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  mulai  melakukan penjualan sehingga Perseroan dan Entitas Anak memutuskan untuk meningkatkan nilai persediaan.    Perkembangan Liabilitas dan Ekuitas  Tabel  berikut  menunjukkan  komposisi  Liabilitas  dan  ekuitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tanggal  31  Maret  2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 :     (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Maret 2011

31 Desember  2009      ‐    ‐      53.946.000 ‐    26.750.000 ‐    602.370 ‐    1.985.652 347.439    425.957 147.116    26.723.619 4.223.619      2010

LIABILITITAS  LIABILITAS JANGKA PENDEK  Hutang usaha – pihak ketiga  Hutang jangka pendek    Pinjaman bank (US$6.000.000)    Pinjaman lainnya  Hutang lain‐lain  Biaya masih harus dibayar Hutang pajak  Pendapatan diterima dimuka  Liabilitas jangka panjang yang jatuh  tempo dalam satu tahun    Pinjaman bank    Hutang sewa pembiayaan     Hutang pembiayaan konsumen    Lain‐lain  JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK      LIABILITAS JANGKA PANJANG  Hutang kepada pihak yang berelasi  Liabilitas jangka panjang – setelah  dikurangi bagian yang jatuh tempo  dalam satu tahun    Pinjaman bank    Pinjaman lainnya    Hutang sewa pembiayaan     Hutang pembiayaan konsumen 

350.802 ‐ ‐ 494.890 4.098.534 447.939 26.473.619

800.000 5.265.158 222.117 ‐ 38.153.059

‐ 4.155.196 168.689 ‐ 114.757.482

302.505

172.034

55.454.000 26.750.000 8.759.688 288.559

           ‐ ‐ 7.523.360 232.681

  28

‐    148.165  73.796  6.951.457  11.891.593      61.336.351     

           ‐      104.876  141.183 

2008

‐    ‐    ‐  ‐  ‐ 1.897 3.664.200

‐    ‐    ‐ ‐ 3.666.097

51.785.434

          ‐    ‐ ‐

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Maret 2011 2010

  Lain‐lain    Keuntungan Tangguhan aset dijual dan  disewa pembiayaan kembali  Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  Penyisihan untuk pengelolaan dan  reklamasi lingkungan hidup  Uang muka setoran modal  JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG      JUMLAH LIABILITAS     

‐ 84.474

31 Desember  2009  ‐   ‐ ‐ 

989.168 92.449

889.172  80.975 

261.879  29.185 

‐ 92.720.843

‐ 8.898.222

130.873.902

123.655.704

94.700.000  156.573.473    168.465.066   

2008 ‐ ‐ 19.559           ‐    4.700.000 56.504.993 60.171.089

  (dalam ribuan Rupiah)  Keterangan  EKUITAS  Modal saham ‐ nilai nominal  Rp1.000.000,‐ (dalam sa penuh Rupiah)  per saham  Modal dasar ‐ 400.000 saham pada  tahun 2011 dan 2010 dan 2.000  saham pada tahun 2009 dan 2008    Modal ditempatkan dan disetor  penuh ‐ 100.000 saham pada  tahun 2011 dan 2010 dan 1.200  saham pada tahun 2009 dan 2008  Defisit  Komponen ekuitas lainnya  Selisih nilai transaksi restrukturisasi  entitas sepengendali  Proforma modal yang timbul dari  transaksi restrukturisasi entitas  sepengendali      Kepentingan nonpengendali  JUMLAH EKUITAS 

31 Maret   2011 

2010 

31 Desember  2009     

2008 

   

   

   

 

 

 

 

100.000.000 

100.000.000 

1.200.000 

1.200.000 

 (7.780.915)    (28.990.531) 

 (1.290.243)    (28.990.531) 

(955.152)    ‐ 

(955.032)    ‐ 

‐ 

‐ 

(12.281.633) 

(1.660.932) 

63.228.554  221.106  63.449.660 

69.719.226  230.945  69.950.171 

(12.036.785)  ‐  (12.036.785) 

(1.415.964)  ‐  (1.415.964) 

  Liabilitas    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp130.873.902,‐ ribu.  Total  liabilitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak  terutama  berasal  dari  liabilitas  jangka  panjang  Perseroan  yang  berasal  dari  pinjaman  bank  dan  pinjaman  lainnya  yang  masing‐masing  sebesar  Rp55.454.000,‐  ribu  dan  Rp26.750.000,‐  ribu  dimana masing‐masing memberikan kontribusi sebesar 42,37% dan 20,44% terhadap total liabilitas Perseroan dan  Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011 Perseroan dan Entitas Anak mempunyai  hutang  kepada  pihak  yang  berelasi  yaitu  kepada    Dodi  Hendra  Wijaya  sebesar  Rp302.505,‐  ribu,  dimana  hutang  tersebut tidak mempunyai syarat dan kondisi tertentu antara lain tidak ditentukan tingkat suku bunga dan jangka  waktunya, hal ini dikarenakan  Dodi Hendra Wijaya adalah Direktur Perseroan.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Total  liabilitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak    pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp123.655.704,‐  ribu,  mengalami  penurunan sebesar Rp44.809.362,‐ ribu atau turun 26,60% bila dibandingkan dengan total liabilitas pada periode 

  29

sebelumnya  pada  tahun  2009  yang  sebesar  Rp168.465.066,‐  ribu.  Penurunan  tersebut  terutama  disebabkan  karena turunnya hutang kepada pihak yang berelasi sebesar Rp61.164.317 ribu dari Rp61.336.351,‐ ribu di tahun  2009  menjadi  hanya  Rp172.034,‐  ribu  di  tahun  2010.  Pada  tahun  2010  Perseroan  dan  Entitas  Anak  melunasi  sebagian besar hutang kepada pihak berelasi, yaitu hutang kepada  Dodi Hendra Wijaya.    Pada tahun 2010 SMR, Entitas Anak memiliki liabilitas dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk dalam mata  uang Amerika Serikat sebesar USD6.000.000 SMR memutuskan meminjam dalam mata uang asing dikarena tingkat  bunga  dalam  mata  uang  asing  cukup  rendah  pada  saat  itu,  dimana  SMR  dikenakan  bunga  tetap  sebesar  5,5%  efektif per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi seluruhnya dengan hasil dari Dana Penawaran Umum.    Tingkat  suku  bunga  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  dalam  hal  pengembalian pinjaman atau membayar kewajiban terutama disebabkan karena hingga saat ini Perseroan masih  mengalami rugi komprehensif. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dalam mata uang Amerika  Serikat, namun Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan lindung nilai dikarenakan selama ini pembayaran hasil  penjualan batu mangan dilakukan dalam mata uang mata uang Amerika Serikat.   Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total  liabilitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  Rp168.465.066,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp108.293.977,‐  ribu  atau  naik  179,98%  bila  dibandingkan  dengan  periode  sebelum  di  tahun  2008  yang  sebesar  Rp60.171.089,‐  ribu.  Kenaikan  ini  terutama  disebabkan  karena  adanya  naiknya  uang  muka  setoran  modal  sebesar  Rp90.000.000,‐  ribu  dari  Rp4.700.000,‐  di  tahun  2008  menjadi  Rp94.700.000,‐  di  tahun  2009.  Uang  muka  setoran  modal  tersebut  adalah  dana  yang  telah  dibayarkan  oleh  Ratna  Widuri  sebesar  Rp94.700.00,‐  dan  Rp4.700.000,‐  berdasarkan  Perjanjian  Kerjasama  antara  Dodi  Hendra  Wijaya  yang  bertindak  untuk dan atas nama SMR, Entitas Anak dengan Ratna Widuri. Dimana maksud perjanjian tersebut adalah untuk  pembiayaan pengurusan perijinan serta pembangunan sarana dan prasarana di area pertambangan Perseroan dan  Entitas Anak.     Biaya yang Masih Harus Dibayar    Pada  tanggal  31  Maret  2011  biaya  yang  masih  harus  dibayar  Perseroan  dan  Entitas  Anak  adalah  sebesar  Rp4.098.534 ribu. Biaya yang masih harus dibayar tersebut terutama untuk jasa profesional sebesar Rp2.641.337  ribu  yang  merupakan  64,45%  dari  total  biaya  yang  masih  harus  dibayar,  beban  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebesar  Rp1.100.581  ribu  merupakan  26,85%  dari  total  biaya  yang  masih  harus  dibayar,  dan  bunga  yang  masih  yang dibayar adalah sebesar Rp105.371.‐ ribu.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Pada  tanggal  31  Desember  2010  biaya  yang  masih  yang  harus  dibayar  oleh  Perseroan  dan  Entitas  Anak  adalah  sebesar  Rp1.985.652,‐  ribu.  Biaya  yang  masih  harus  dibayar  tersebut  terutama  untuk  iuran  tetap  dan  iuran  produksi sebesar Rp810.607,‐ ribu yang merupakan 40,82% dari total biaya yang masih harus dibayar. Selain itu  juga terdapat biaya untuk jasa profesional, beban pemberdayaan masyarakat desa dan bunga yang masih harus  dibayar yang masing‐masing sebesar Rp688.710,‐ ribu, Rp347.439,‐ ribu dan Rp138.896,‐ ribu.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Pada tanggal 31 Desember 2009 biaya yang masih harus dibayar oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar  Rp  347.439,‐ribu.  Biaya  yang  masih  harus  dibayar  tersebut  terutama  untuk  biaya  beban  pemberdayaan  masyarakat desa sebesar Rp347.439,‐ ribu.    Pada  tanggal  31  Desember  2008  Perseroan  dan  Entitas  Anak  belum  memulai  kegiatan  operasionalnya  sehingga  belum memiliki biaya yang masih harus dibayar.           

  30

Ekuitas    Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret sebesar Rp63.449.660,‐ ribu.     Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2009.  Total  ekuitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp69.950.171,‐  ribu  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp81.986.956,‐  ribu  atau  naik  681.137%  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2009  yang  sebesar  minus Rp12.036.785,‐ ribu. Ekuitas tersebut meningkat dikarenakankan adanya tambahan modal disetor sebesar  Rp98.800.000,‐ ribu atau naik sebesar 8.233,33% dari Rp1.200.000,‐ ribu di tahun 2009 menjadi Rp100.000.000,‐  ribu di tahun 2010.   Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  31 Desember 2008.  Total  ekuitas  Perseroan  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  minus  Rp.12.036.785,‐  ribu  mengalami  penurunan  sebesar  Rp10.620.821,‐  ribu  bila  dibandingkan  ekuitas  pada  tahun  2008  yang  sebesar  minus  Rp1.415.964,‐  ribu.  Penurunan  tersebut  terutama  disebabkan  karena  adanya  penurunan  dari  proforma  modal  yang  timbul  dari  transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar minus Rp10.620.701,‐ ribu dari minus Rp1.660.932,‐ ribu di  tahun 2008 menjadi minus Rp12.281.633,‐ ribu.    Grafik Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas  31 Maret 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008  (dalam ribuan Rupiah)   

Aset

Kewajiban

Ekuitas

 

Perkembangan Arus Kas  Tabel  berikut  memuat  ikhtisar  Laporan  Arus  Kas  Konsolidasian  Perseroan  dan  Entitas  Anak  tiga  bulan  yang  berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal  31 Desember 2010, 2009 dan  2008.  Uraian 

Tiga bulan yang  berakhir pada tanggal  31 Maret 2011  Kas  Bersih  yang  Diperoleh  dari  (3.677.220) (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi  Kas  Bersih  yang  Digunakan  untuk  (1.302.294) Aktivitas Investasi  Kas  Bersih  yang  Diperoleh  dari  15.712.443 

  31

(dalam ribuan Rupiah)  Tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal  31 Desember  2010 2009  2008 11.456.619 (2.087.041)  215.127 (22.310.565) 15.941.997

(97.197.680)  (56.621.874) 99.010.581 

56.785.434

Uraian 

Tiga bulan yang  berakhir pada tanggal  31 Maret 2011 

Tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal  31 Desember  2010 2009  2008

Aktivitas Pendanaan    Arus Kas dari Aktivitas Operasi  Kas  bersih  yang  digunakan  untuk  aktivitas  operasi  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  adalah  sebesar  Rp3.677.220,‐  ribu.  Aktivitas  tersebut  terutama  digunakan  untuk  pembayaran  kepada  pemasok  dan karyawan sebesar Rp8.725.275,‐ ribu, pembayaran bunga Rp1.872.655,‐ ribu dan pembayaran operasi lainnya  sebesar Rp53.989,‐ ribu. Sedangkan arus kas yang diperoleh aktivitas operasi adalah dari penerimaan pelanggan  sebesar Rp6.930.854,‐ ribu dan penerimaan lainnya sebesar Rp43.845,‐ ribu.  Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember  2010 adalah sebesar Rp11.456.619,‐ ribu. Aktivitas operasi tersebut yaitu adalah penerimaan dari pelanggan dan  penerimaan  operasi  lainnya  yang  masing‐masing  sebesar  Rp43.135.528,‐  ribu  dan  Rp500.236,‐  ribu.  Sedangkan  arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2010 terutama untuk pembayaran kepada pemasok,  karyawan  dan  pembayaran  bunga,  yang  masing‐masing  sebesar  Rp24.808.567,‐  ribu;  Rp6.276.627,‐  ribu  dan  Rp1.039.950,‐ ribu.   Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi selama periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember  2009 adalah sebesar Rp2.087.041,‐ ribu. Aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada  pemasok dan karyawan yang masing‐masing sebesar Rp11.106.456,‐ ribu dan Rp2.063.391,‐ ribu. Sedangkan arus  kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah penerimaan dari pelanggan dan penerimaan operasi lainnya yang  masing‐masing sebesar Rp10.755.248,‐ ribu dan Rp327.558,‐ ribu.  Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember  2008  adalah  sebesar  Rp215.127  ribu.  Aktivitas  operasi  tersebut  terutama  diperoleh  dari  penerimaan  dari  pelanggan  dan  penerimaan  operasional  lainnya  yang  masing‐masing  sebesar  Rp3.664.200,‐  ribu  dan  Rp3.708,‐  ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan  yang masing‐masing sebesar Rp3.223.054,‐ ribu dan Rp229.727,‐ ribu.  Arus Kas dari Aktivitas Investasi  Kas  bersih  yang  digunakan untuk  aktivitas  investasi  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31 Maret  2011  adalah  sebesar  Rp1.302.294,‐  ribu.  Aktivitas  investasi  tersebut  terutama  digunakan  untuk  perolehan  aset  tetap  sebesar  Rp1.265.894,‐  ribu  dan  pengeluaran  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  ditangguhkan  sebesar  Rp36.400,‐ ribu.   Kas  bersih  yang  digunakan  untuk  aktivitas  investasi  untuk  periode  1  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2010  adalah  sebesar  Rp22.310.565,‐  ribu.  Aktivitas  investasi  tersebut  terutama  digunakan  untuk  perolehan  aset  tetap  sebesar  Rp22.081.456,‐  ribu  dan  pengeluaran  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  ditangguhkan sebesar Rp229.109,‐ ribu.   Kas  bersih  yang  digunakan  untuk  aktivitas  investasi  untuk  periode  1  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2009  adalah  sebesar  Rp97.197.680,‐  ribu.  Aktivitas  investasi  tersebut  terutama  digunakan  untuk  perolehan  aset  tetap  sebesar  Rp34.574.502,‐  ribu  dan  pengeluaran  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  ditangguhkan sebesar Rp62.623.178,‐ ribu.   Kas  bersih  yang  digunakan  untuk  aktivitas  investasi  untuk  periode  1  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2008  adalah  sebesar  Rp56.621.874,‐  ribu.  Aktivitas  investasi  tersebut  terutama  digunakan  untuk  perolehan  aset  tetap  sebesar  Rp28.790.000,‐  ribu  dan  pengeluaran  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan  ditangguhkan sebesar Rp27.831.874,‐ ribu.   Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  Kas  bersih  yang  diperoleh  dari  aktivitas  pendanaan  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  adalah sebesar Rp15.712.443,‐ ribu. Aktivitas pendanaan tersebut diperoleh penerimaan piutang dari pihak yang  berelasi  sebesar  Rp9.275.990,‐  ribu,  penerimaan  hutang  bank  Rp4.000.000,‐  ribu,  penerimaan  hutang  sewa  pembiayaan Rp2.305.981,‐ ribu dan penerimaan hutang dari pihak yang berelasi Rp130.471,‐ ribu. 

  32

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010  adalah  sebesar  Rp15.941.997,‐  ribu.  Aktivitas  pendanaan  tersebut  diperoleh  dari  penambahan  modal  disetor  sebesar  Rp98.800.000,‐  ribu,  penerimaan  hutang  bank  Rp80.696.000,‐  ribu,  dan  penerimaan  hutang  sewa  pembiayaan  Rp1.919.365,‐  ribu.  Sedangkan  arus  kas  yang  digunakan  untuk  aktivitas  pendanaan  adalah  untuk  pembayaran  hutang  dari  pihak  yang  berelasi  Rp61.164.317,‐  ribu,  pembayaran  pinjaman  pihak  ketiga  Rp94.700.000,‐ dan pemberian piutang kepada pihak yang berelasi Rp9.609.052,‐ ribu.   Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009  adalah  sebesar  Rp99.010.581,‐  ribu.  Aktivitas  pendanaan  tersebut  diperoleh  dari  penerimaan  pinjaman  pihak  ketiga  sebesar  Rp90.000.000,‐  dan  penerimaan  piutang  dari  pihak  yang  berelasi  Rp9.550.917,‐  ribu.  Sedangkan  arus  kas  yang  digunakan  untuk  aktivitas  pendanaan  adalah  untuk  pembayaran  hutang  sewa  pembiayaan  Rp540.336,‐ ribu.  Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008  adalah  sebesar  Rp56.785.434,‐  ribu. Aktivitas  pendanaan  tersebut  diperoleh  dari  penerimaan  piutang  dari  pihak  yang berelasi Rp51.785.434,‐ ribu, penerimaan pinjaman pihak ketiga Rp4.700.000,‐ ribu dan penambahan modal  disetor Rp300.000,‐ ribu.  Rasio Keuangan   Uraian  Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek  Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas  Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset  Imbal Hasil Aset (ROA)  Imbal Hasil Ekuitas (ROE) 

31 Maret  2011  60,17%  206,26 %  67,35%  ‐3,35%  ‐10,26% 

31 Desember  2010  10,27%  176,78%  63,87%  ‐0,17%  ‐0,48% 

2009  46,77%  ‐1.399,59%  107,69%  ‐0,00%  0,00% 

2008  61,18%  ‐4.249,48%  102,41%  ‐0,00%  0,09% 

  Likuiditas dan Sumber Pendanaan  Tingkat  likuiditas  mencerminkan  kemampuan  Perseroan  dan  Entitas  Anak  dalam  memenuhi  liabilitas  jangka  pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan menggunakan current  ratio  (Rasio  Lancar)  yaitu  perbandingan  aset  lancar  dan  liabilitas  jangka  pendek.  Rasio  Lancar  Perseoran  pada  tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, 2009, 2008 masing‐masing adalah sebesar 60,17% dan 10,27% ,  46,77%, 61,18%  Perseroan  memperoleh  dukungan  keuangan  dari  manajamen  yang  digunakan  untuk  membiayai  belanja  modal  Perseroan.  Fasilitas  kredit  Perseroan  dan  Entitas  Anak  yang  memperoleh  jaminan  dari  manajemen  dan  fasilitas  pinjaman  lainnya  yang  diberikan  sejumlah  bank  juga  telah  digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  operasional  dan  belanja modal Perseroan. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, Perseroan memiliki liabilitas jangka  pendek masing‐masing sebesar Rp38.153.059,‐ ribu dan Rp114.757.482,‐ ribu sebagai meningkatnya hutang usaha  seiring  dengan  peningkatan  kegiatan  operasional  Perseroan  dan  Entitas  Anak.  Pada  tanggal  31  Maret  2011,  Perseroan memiliki aset lancar sebesar Rp22.958.155,‐ ribu.  Pada tanggal 31 Maret 2011 dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Perseroan  masing‐masing  memiliki  kas  dan  setara  kas  sejumlah  Rp15.948.471,‐  ribu,  Rp5.197.699,‐  ribu,  Rp109.649,‐  ribu,  dan Rp383.789,‐ ribu.    Solvabilitas  Solvabilitas  merupakan  kemampuan  Perseroan  dalam  memenuhi  liabilitas  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  yang  tercermin  dari perbandingan  antara jumlah  liabilitas  dan  ekuitas dan perbandingan antara  jumlah  liabilitas  dan jumlah aset.   Perbandingan antara jumlah liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010,  2009, 2008 adalah masing‐masing sebesar 206,26% dan 176,78%, ‐1.399,59%, ‐4.249,48%.   Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas dan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31  Desember 2010, 2009, 2008   masing‐masing  sebesar 67,35% dan 63,87%, 107,69%, 102,41%.  

  33

Imbal Hasil Aset (ROA)  Imbal  hasil  aset  (ROA)  merupakan  kemampuan  Perseroan  dalam  menghasilkan  laba  bersih  dari  aset  yang  dimilikinya  yang  dapat  dihitung  dari  perbandingan  antara  total  rugi  komprehensif  dan  jumlah  aset  Perseroan.  Imbal  hasil  aset  Perseroan  pada  tanggal  31  Maret  2011  dan  31  Desember  2010,  2009  dan  2008  masing‐masing  adalah sebesar ‐3,35%, ‐0,17%, ‐0,00% dan ‐0,00%.   Imbal Hasil Ekuitas (ROE)  Imbal  hasil  ekuitas  (ROE)  merupakan  kemampuan  Perseroan  dalam  menghasilkan  laba  bersih  dari  ekuitas  yang  dimilikinya yang dapat dihitung dari perbandingan antara total rugi komprehensif dan jumlah ekuitas Perseroan.  Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 masing‐masing adalah sebesar ‐ 10,26% dan ‐0,48%. Sedangkan imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar 0,09%.  Belanja Modal  Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan periode masing‐masing :    (dalam ribuan Rupiah)  Uraian  31 Maret 2011 31 Desember  2010 2009  2008 Biaya perolehan aset tetap  1.265.894 22.081.456 34.574.502  28.790.000 Biaya eksplorasi dan pengembangan  Total 

36.400

229.109

62.623.178 

27.831.874

1.302.294

22.310.565

97.197.680 

56.621.874

  Sumber dana belanja modal Perseroan untuk biaya akuisi Entitas Anak di tahun 2010 berasal dari setoran modal  pemegang  saham  Perseroan.  Pada  tanggal  31  Desember  2010  Perseroan  telah  mengeluarkan  sebanyak  Rp22.310.565,‐ ribu dan total Rp1.302.294,‐ ribu pada periode Januari 2011 sampai Maret 2011.     Perseroan dan Entitas Anak berencana akan membelanjakan sekitar Rp200.000.000,‐ ribu pada semester II 2011  untuk  pembelian  armada  alat  berat,  kendaraan  operasional,  pembangunan  stockpile,  pembangunan  kantor,  perbaikan  jalan.  Bila  belanja  modal  tersebut  tidak  berhasil  dilaksanakan  maka  kinerja  keuangan  Perseroan  dan  Entitas Anak tidak dapat meningkat/mengalami perbaikan.    Sumber dana untuk belanja modal tersebut diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. Bila  rencana  penawaran  umum  perdana  saham  Perseroan  gagal  dilaksanakan  maka  Perseroan  tidak  dapat  merealisasikan  rencana  belanja  modal  tersebut.  Untuk  itu  Perseroan  akan  melakukan  beberapa  hal  antara  lain  pemegang saham akan melakukan setoran modal dan Perseroan akan mencari sumber pendanaan baru dari bank   4.

Manajemen Risiko 

Manajemen risiko dilakukan oleh manajemen Perseroan dan Anak Perusahan untuk mengurangi risiko‐risiko yang  dihadapi  oleh  Perseroan  dan  Entitas  Anak.  Perseroan  dan  Entitas  Anak  berkeyakinan  bahwa  penerapan  Manajemen Risiko pada semua tingkat organisasi merupakan hal yang penting dalam corporate governance dan  hal ini perlu untuk mencapai tujuan usaha. Untuk itu Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk :  

Bertanggung jawab untuk melindungi karyawan, pelanggan, properti serta masyarakat dan lingkungan dari  kecelakaan, kerugian atau kerusakan; dan 



Mencapai tujuan bisnisnya dengan mencari peluang untuk meningkatkan bisnis dan mengoptimalkan risiko  manajemen.   

       

  34

Manajemen  risiko  dilakukan  secara  komprehensif  dimana  Dewan  Direksi  bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan  manajemen  risiko  dengan  menetapkan  kebijakan  yang  tepat  atas  pengendalian  internal  untuk  mengamankan  investasi  dan  aset  Perseroan  dan  Entitas  Anak,  berikut  adalah  proses  manajemen  risiko  sebagai  bagian dari praktik bisnis normal Perseroan dan Entitas Anak:   1. 2. 3. 4.

Pembentukan  Manajemen  Risiko,  termasuk  penetapan  yang  jelas  tentang  tujuan  bisnis  dan  toleransi  risiko;  Risiko yang berkaitan dengan kegiatan bisnis diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi;  Risiko diperlakukan secara efektif sehingga berada dalam toleransi risiko; dan  Risiko dipantau dan ditinjau ulang sehingga keputusan dibuat pada keterangan terbaik yang tersedia.  

  35

 

V. RISIKO USAHA    Sebagaimana  halnya  dengan  kegiatan  usaha  yang  lain,  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  Perseroan  juga  tidak  terlepas  dari  beberapa  risiko.  Oleh  karena  itu  sebelum  memutuskan  untuk  berinvestasi,  para  calon  investor  harus  terlebih  dahulu  secara  cermat  dan  hati‐hati  mempertimbangkan  berbagai  risiko  usaha  yang  dijelaskan  dalam  Prospektus  ini.  Apabila  salah  satu  atau  beberapa  risiko  terjadi,  maka  harga  saham  dapat  mengalami  penurunan  dan  menimbulkan  potensi kerugian bagi para investor.    Manajemen  Perseroan  menyatakan  bahwa  semua  risiko  yang  dihadapi  oleh  Perseroan  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  telah  diungkapkan  dan  disusun  berdasarkan  bobot  dari  dampak  masing‐masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.    1 Risiko  Ketergantungan  Perseroan  terhadap  Anak  Perusahaan  yang  memiliki  sumber  pendapatan tunggal dan kegiatan operasional yang terkonsentrasi  Perseroan  merupakan  Perusahaan  induk    dimana  kontribusi  pendapatan  terbesar  dari  Anak  Perusahaan  sehingga  ketergantungan  Perseroan  terhadap  Anak  Perusahaan  sangat  tinggi.  Dimana  semua  arus  kas  dan  keuntungan  operasional  Anak  Perusahaan  berasal  dari  kegiatan  operasi  dan  penggunaan  aset  Anak  Perusahaan  yang  dipusatkan  di  satu  pertambangan.  Jika  terjadi  penurunan  pendapatan  di  Anak  Perusahaan  maka  akan  menganggu  laba  bersih  Perseroan.    2 Risiko Masih Defisitnya Laporan Keuangan Perseroan.  Sampai  dengan  laporan  keuangan  31  Maret  2011  Perseroan  masih  mengalami  kerugian,  jika  Perseroan tidak dapat meningkatkan kinerja usahanya dan kinerja Anak Perusahaannya, maka  kinerja laporan keuangan Perseroan masih akan mengalami defisit.    3 Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Anak Perusahan dan Industri Batu Mangan 

  3.1 Risiko terhambatnya atau gagalnya rencana ekspansi Anak Perusahaan  Kemampuan  Anak  Perusahaan  untuk  meningkatkan  produksi  batu  mangan  tergantung  pada  sejumlah faktor antara lain:   peralatan  dan  mesin‐mesin  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  produksi  dapat  tidak  berfungsi sesuai dengan spesifikasi atau harapan Anak Perusahaan;   Kesulitan dalam memperoleh mesin‐mesin, peralatan dan suku cadang, khususnya truk‐truk  pengangkut batu mangan, eksavator dan roda untuk peralatan tersebut;   belanja modal (capex) Anak Perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh hal‐hal yang berada di  luar  kendali  Anak  Perusahaan,  misalnya  kenaikan  biaya  dan  tertundanya  penyerahan  peralatan  dan  bahan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  operasi  pertambangan  karena   kondisi cuaca yang buruk dan tidak diperolehnya persetujuan bongkar muat yang diperlukan,  dan  perolehan  pembiayaan  sesuai  dengan  kemampuan  Anak  Perusahaan,  dapat  mempengaruhi  kemampuan  Anak  Perusahaan  untuk  meningkatkan  produksi  sebagaimana  telah direncanakan dan mengembangkan kegiatan operasi Anak Perusahaan;   pengadaan karyawan yang tidak memenuhi syarat dalam jumlah yang memadai;   arus kas yang tidak memadai dari kegiatan operasi Anak Perusahaan; dan   keadaan  lainnya  yang  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya  yang  timbul  dan  menghambat/menunda  pelaksanaan  pengembangan  kegiatan  produksi  Anak  Perusahaan,  termasuk  kondisi  cuaca  buruk  (seperti  curah  hujan  yang  tinggi  dan  kebakaran  hutan),  sengketa  tanah  dengan  penduduk  desa  untuk  mengosongkan  wilayah  konsesi  dan  tidak  berfungsinya peralatan dan mesin‐mesin pada waktu kegiatan operasi dimulai.   Ketidakmampuan  Anak  Perusahaan  untuk  memgatasi  faktor‐faktor  tersebut  diatas  dapat  mempengaruhi kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Anak Perusahaan.   

  36

  3.2

Risiko  dalam  memperoleh,  mempertahankan  dan  memperbarui  izin‐izin,  perjanjian  dan persetujuan yang dibutuhkan  Kegiatan  usaha  pertambangan  Anak  Perusahaan  tergantung  pada  kemampuan  Anak  Perusahaan  untuk  memperoleh,  memelihara  dan  memperpanjang  izin‐izin  dan  mempertahankan  konsesi  Anak  Perusahaan  dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang.  Anak  Perusahaan  memerlukan  berbagai  izin  dan  persetujuan  dari  instansi  Pemerintah  baik  Pusat  maupun daerah untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan. Perizinan tersebut termasuk  izin  perusahaan  umum,  izin  pertambangan,  izin  penanaman  modal,  izin  tenaga  kerja,  pemenuhan  ketentuan  mengenai  lingkungan  hidup,  izin  pemanfaatan  lahan,  izin  penggunaan  kawasan hutan, dan izin lainnya. Sebagian besar dari perizinan tersebut memiliki masa berlaku  yang  berbeda‐beda  mulai  dari  enam  bulan  sampai  dengan  20  tahun  terhitung  sejak  tanggal  diterbitkannya  perizinan  tersebut.  Anak  Perusahaan  harus  memperpanjang  semua  izin‐izin  dimaksud sebelum habis masa berlakunya serta harus mengajukan permohonan dan mengurus  dokumen perizinan yang baru apabila diperlukan jika diperlukan. Anak Perusahaan tidak dapat  memastikan  bahwa  Pemerintah  (baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah)  akan  menerbitkan  atau  memperpanjang  izin,  dan  memberikan  persetujuan  yang  diperlukan  dalam  jangka  waktu  yang  diperkirakan.  Kelalaian  atau  kegagalan  untuk  memperoleh  atau  memperpanjang  setiap  izin,  persetujuan  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  operasi  Anak  Perusahaan dapat secara materiil merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan  operasi dan prospek Anak Perusahaan.  

  3.3 Risiko izin penambangan yang dapat diakhiri atau dibatasi oleh Pemerintah.  Anak  Perusahaan  memiliki  hak  untuk  melakukan  penambangan  batu  mangan  yang  dapat  diakhiri  atau  dibatalkan  secara  sepihak  oleh  Pemerintah  sebelum  masa  berlaku  tersebut  berakhir apabila Anak Perusahaan gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam  IUP tersebut, antara lain pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah serta persyaratan  lainnya  sebagaimana  ditetapkan  dalam  persetujuan  terkait.  Apabila  Anak  Perusahaan  lalai  memenuhi kewajibannya dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu yang ditentukan  maka Pemerintah memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan IUP tersebut. Apabila IUP  diakhiri atau dibatalkan karena alasan apapun, maka Anak Perusahaan tidak dapat melakukan  atau  dibatasi  kegiatannya  dalam  melakukan  penambangan  di  wilayah  konsesinya,  sehingga  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kegiatan  usaha,  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek usaha Anak Perusahaan. 

  3.4

Risiko  diterbitkannya  peraturan  perundang‐undangan  baru  yang  dapat  memberikan  dampak negatif terhadap kinerja operasi Anak Perusahaan.  Kegiatan  penambangan  diatur  oleh  Pemerintah  melalui  Kementrian  ESDM,  Kementerian  Kehutananan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain  itu, pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan Anak Perusahaan terkait berada dapat  pula menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan. Selama lebih dari 20  tahun  terakhir,  Pemerintah  telah  menerbitkan  berbagai  peraturan  perundangundangan  baru  yang  dapat  mempengaruhi  industri  pertambangan  di  Indonesia.  Hingga  saat  ini  tidak  dapat  dipastikan  bahwa  perubahan  peraturan  perundang‐undangan  yang  mempengaruhi  industri  pertambangan  di  Indonesia  tidak  akan  diterbitkan  di  kemudian  hari  dimana  perubahan  tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha  Anak Perusahaan. 

  3.5 Risiko keterlambatan pengangkutan batu Mangan  Anak  Perusahaan  mengandalkan  jalan umum  untuk  mengirimkan  batu mangan  ke  pelabuhan  Tenau. Dari lokasi tambang, Anak Perusahaan mengangkut batu mangan melalui sebuah jalan  angkutan sepanjang 10 km menuju stock pile. Dari stock pile tersebut, batu mangan kemudian  diangkut dengan menggunakan truk bermuatan 8‐20 ton sejauh 175 km melalui jalan umum.  Dengan  mempertimbangkan  kelancaran  optimal  untuk  pengangkutan,  dan  meminimalisir  resiko  terhadap  pengguna  jalan  lain  karena  jalan  propinsi  tersebut  adalah  jalur  umum,  maka  Anak Perusahaan menetapkan untuk melakukan pengiriman ke pelabuhan setelah pukul 17:00  WIB.  Bila  terjadi  penutupan  dan/atau  perbaikan  di  jalan  propinsi  tersebut  maka  proses 

  37

  pengiriman  batu  mangan  dapat  terlambat,  sehingga  dapat    menggangu  kegiatan  operasional  Anak Perusahaan. 

  3.6 Risiko terkait dengan perubahan cuaca  Perubahan  cuaca  musiman  dapat  memberikan  dampak  yang  merugikan  terhadap  penambangan  dan  kegiatan  operasi  pengangkutan.  Kegiatan  operasi  pertambangan  sangat  dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Lokasi konsesi penambangan sangat dipengaruhi oleh musim  hujan  tahunan,  yang umumnya berlangsung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan April.  Hujan lebat berkepanjangan akan memperlambat kegiatan pengangkutan dan pengiriman batu  mangan. Dampak dari perubahan cuaca musiman ini dapat menimbulkan kerugian materiil.    3.7

Risiko  tidak  adanya  index  harga  batu  Mangan  yang  dianut  secara  konsisten  oleh  industri Mangan secara umum  Berbeda  dengan  industri  batu  bara  yang  memiliki  beberapa  index  harga  yang  diikuti  secara  umum  oleh  para  pelaku  pasar,  misalnya  Newcastle  Coal  Index  atau  Indonesian  Coal  Index,  industri  Mangan  belum  memiliki  sebuah  index  harga  yang  dipakai  secara  umum  oleh  para  pelaku  pasarnya,  baik  secara  internasional  maupun  domestik.  Benchmarking  harga  dilakukan  secara  over‐the‐counter  diantara  network  penjual  dan  pembeli.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  resiko inefisiensi harga. Apabila Anak Perusahaan tidak dapat memanfaatkan momentum harga  naik maka Anak Perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperbesar laba, yang pada  akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan Anak Perusahaan .    3.8 Risiko persaingan bisnis  Ekspor  hasil  produksi  Anak  Perusahaan  merupakan  bagian  terbesar  dari  penjualan  hasil  produksi  Anak  Perusahaan  di  tahun‐tahun  mendatang.  Anak  Perusahaan  terutama  bersaing  dengan  kelompok‐kelompok  penghasil  batu  mangan  dari  Australia  dan  RRC  yang  terutama  didasarkan  atas  harga,  kapasitas  produksi,  mutu,  kemampuan  angkutan  dan  biaya.  Faktor‐ faktor  yang  secara  langsung  mempengaruhi  biaya  dari  produsen  batu  mangan  secara  global  adalah  antara  lain  kualitas  batu  mangan  dan  biaya  pengiriman.  Ketidakmampuan  Anak  Perusahaan  untuk  mempertahankan  posisi  kompetitif  Anak  Perusahaan  sebagai  akibat  dari  faktor‐faktor  tersebut di  atas  dapat  menimbulkan  kerugian  materiil  terhadap  kegiatan usaha,  kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Anak Perusahaan.    Ketidakmampuan Anak Perusahaan untuk mempertahankan posisi kompetitif Anak Perusahaan  dapat  menimbulkan  kerugian  materiil  terhadap  kegiatan  usaha,  kondisi  keuangan,  hasil  kegiatan  operasi  dan  prospek  Anak  Perusahaan. Keberhasilan  Anak  Perusahaan  di  masa  yang  akan  datang  akan  tergantung  pada  kemampuan  Anak  Perusahaan  untuk  merespons  tekanan  persaingan secara efektif dan secara tepat waktu.    3.9 Risiko operasional  Kegiatan  operasi  penambangan  Anak  Perusahaan  harus  menghadapi  sejumlah  risiko  operasional,  beberapa  di  antaranya  berada  di  luar  kendali  Anak  Perusahaan,  yang  dapat  menunda  produksi  dan  penyerahan  hasil  produksi.  Risiko‐risiko  ini  termasuk  masalah  pemeliharaan atau masalah teknis yang tidak diperkirakan, gangguan secara berkala terhadap  kegiatan  operasi  pertambangan  Anak  Perusahaan  karena  kondisi  cuaca  buruk  dan  bencana  alam,  kecelakaan  industrial,  gangguan  pasokan  listrik  atau  bahan  bakar  dan  rusak  beratnya  peralatan,  yang  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  menggantikannya.  Risiko‐ risiko  dan  bahaya‐bahaya  ini  dapat  mengakibatkan  cedera,  kerusakan  properti  atau  fasilitas  produksi,  kerusakan  lingkungan,  gangguan usaha  dan  kerugian  terhadap  reputasi  usaha  Anak  Perusahaan. Kerusakan atau gangguan tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap  kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek.    3.10 Risiko belum adanya kontrak‐kontrak jangka panjang dengan konsumen  Hingga  saat  Anak  Perusahaan  belum  mendapatkan  kontrak‐kontrak  jangka  panjang  dari  konsumen  pengguna  langsung.  Sebagai  sebuah  perusahaan  dengan  sejarah  operasional  yang  masih  pendek,  Anak  Perusahaan  masih  dalam  proses  memperkenalkan  hasil  produksi  batu 

  38

  mangan.  Saat  ini  konsumen  Anak  Perusahaan  hanya  terdiri  dari  2  pelanggan  yang  keduanya  merupakan perusahaan  pedagang batu  mangan  (trading company).  Apabila  Anak  Perusahaan  tidak  mampu  untuk  memperoleh  kontrak‐kontrak  jangka  panjang  dengan  para  konsumen  pengguna  langsung,  maka  Anak  Perusahaan  akan  tetap  menjual  batu  mangan  ke  trading  company  tersebut.  Bila  terjadi  penurunan  permintaan  karena  kelesuan  perekonomian  dunia  atau  alasan  lainnya,  maka  tidak  adanya  kontrak  jangka  panjang  dengan  para  konsumen  akan  memiliki  dampak  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  terhadap  kegiatan  usaha,  kondisi  keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Anak Perusahaan. 

  3.11 Risiko terkait fluktuasi harga batu mangan  Hasil operasi Anak Perusahaan sangat tergantung pada harga batu mangan yang diperoleh dari  penjualan  batu  mangan.  Harga  jual  batu  mangan  didasari  atau  dipengaruhi  oleh  harga  batu  mangan  global,  yang  memiliki  kecenderungan  untuk  selalu  berubah‐ubah  dan  dapat  berfluktuasi naik atau turun. Pasar batu mangan dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan  tingkat  produksi  penambangan  batu  mangan,  pola  permintaan  serta  konsumsi  batu  mangan  dan  perubahan  dalam  ekonomi  dunia.  Apabila  terjadi  penurunan  harga  batu  mangan  dunia  secara  cukup  besar/material  dan  berkepanjangan  akan  berdampak  material  dan  negatif  terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Anak Perusahaan.    3.12Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batu mangan terbukti (proven) dan terduga  (probable)   Perkiraan  cadangan  batu  mangan  terbukti  dan  terduga  yang  tercantum  dalam  Prospektus  ini  merupakan  ungkapan  penilaian  berdasarkan  pengetahuan,  pengalaman,  dan  praktek  industri  yang  lazim  digunakan.  Meskipun  perkiraan‐perkiraan  ini  dinilai  layak  pada  saat  perkiraan  tersebut dibuat, namun perkiraan tersebut dapat berubah secara signifikan pada saat informasi  baru  tersedia, dimana  terdapat  risiko  bahwa  batu  mangan  yang  ditambang  memiliki  kualitas,  volume  yang  berbeda  atau  tidak  sebaik  dari  yang  telah  diperkirakan  dan  biaya  produksi  menjadi lebih tinggi dari yang telah diperkirakan. Penyesuaian cadangan batu mangan terbukti  dan  terduga  dapat  mempengaruhi  pengembangan  dan  rencana  operasi  penambangan  Anak  Perusahaan dan dapat memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan  prospek usaha Anak Perusahaan.    3.13 Risiko standarisasi kadar  Hingga  saat  ini  Anak  Perusahaan  masih  melakukan  proses  eksplorasi  batu  mangan  secara  manual,  dimana  batu  mangan  diseleksi  oleh  tenaga  kerja,  dimana dapat  terjadi  human  error,  yaitu  kesalahan  dalam  menvisualisasikan  batu  mangan  yang  sesuai  dengan  standar  produksi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Anak  Perusahaan.  Sedangkan  batu  mangan  yang  telah  dipisahkan  secara  manual  tersebut  langsung  dikumpulkan  untuk  diangkut  ke  stockpile  tanpa  dilalukan  proses  seleksi  dan  purity  improvement.  Bila  Anak  Perusahaan  tidak  dapat  mempertahankan  standar  kualitas  batu  mangan  yang  tepat  sesuai  dengan  kontrak  yang  telah  disepakati  sebelumnya  di  masa  yang  akan  datang  dapat  mengakibatkan  para  konsumen  mengajukan  klaim,  atau  lebih  jauh  lagi  merusak  hubungan  Anak  Perusahaan  dengan  para  konsumennya  sehingga  berpotensi  menimbulkan  kerugian  materiil  terhadap  kegiatan  usaha,  kondisi  keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Anak Perusahaan.    3.14 Risiko penurunan kualitas batu mangan  Anak  Perusahaan  menjual  batu  mangannya  sesuai  dengan  spesifikasi  kualitas  tertentu  yang  ditentukan  sesuai  dengan  kontrak  penjualan  dengan  pelanggannya.  Spesifikasi  kualitas  batu  mangan yang diproduksi Anak Perusahaan dapat menurun seiring dengan habisnya cadangan  di  beberapa  wilayah  operasi  penambangan  Anak  Perusahaan.  Penurunan  pada  spesifikasi  kualitas batu mangan tersebut dapat mengakibatkan penurunan harga penjualan batu mangan.  Penurunan harga jual tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi  dan prospek usaha Anak Perusahaan.     

  39

  3.15 Risiko penambangan ilegal  Penambangan  ilegal  adalah  suatu  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  yang  dapat  menyebabkan  gangguan  terhadap  aktivitas  perusahaan‐perusahaan  pertambangan  dan  kerugian  akibat  penurunan  cadangan  serta  kenaikan  biaya  rehabilitasi  pada  wilayah  konsesi  yang  berkaitan.  Tidak  dapat  dipastikan  bahwa  penambangan  ilegal  didalam  wilayah  tambang  Anak  Perusahaan  tidak  akan  terjadi  atau  meningkat  di  masa  depan.  Penambangan  ilegal  memiliki  dampak  negatif  terhadap  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.16 Risiko Keterbatasan Tenaga Kerja   Lokasi  penambangan  Anak  Perusahaan  yang  berada  di  wilayah  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terbatas  dapat  mengakibatkan  Anak  Perusahaan  kesulitan  bila  hendak  menaikkan  kapasitas hasil produksi. Dimana hingga saat ini Anak Perusahaan masih menggunakan sistem  semi  mekanik  dalam  menghasilkan  hasil  produksi.  Kesulitan  Anak  Perusahaan  dan  untuk  menarik,  merekrut,  melatih  dan  mempertahankan  pegawai  yang  di  masa  depan  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.17 Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang  Reklamasi  merupakan  kegiatan  pengembalian  hasil  kupasan  tanah  yang  digali  pada  saat  pelaksanaan kegiatan penambangan ke dalam wilayah bekas lokasi penambangan. Pemerintah  menetapkan  standar  operasi  dan  reklamasi  untuk  semua  jenis  pertambangan,  baik  untuk  pertambangan  terbuka  (open  cut)  maupun  di  bawah  tanah.  Anak  Perusahaan  akan  mengembangkan  strategi  reklamasi  dan  rehabilitasi  tambang  berdasarkan  karakteristik  geologis  dari  tambang‐tambang  yang  dioperasikannya.  Kegiatan  reklamasi  ini  terus  dilakukan  sampai dengan seluruh kegiatan penambangan berakhir di wilayah konsesi yang terkait. Pada  saat dimulainya kegiatan penambangan, Anak Perusahaan harus mencatatkan perkiraan biaya  reklamasi  dan  rehabilitasi  sebagai  komponen  biaya  penambangan.  Biaya  ini  akan  meningkat  seiring dengan bertambahnya luas lahan pertambangan. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan  reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh  Pemerintah.  Apabila  hasil  reklamasi  dan  rehabilitasi  yang  dilakukannya  tidak  memenuhi  standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi  lanjutan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  biaya  operasi  Anak  Perusahaan  secara  signifikan  yang  akan  berdampak  negatif  bagi  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.18 Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan  Anak Perusahaan saat ini mengembangkan sebagian wilayah IUP yang berlokasi di area hutan  produksi.  Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  pada  umumnya,  kegiatan  penambangan  tidak  dapat  dilakukan  di  area  hutan  produksi  tanpa  izin  khusus  dari  Menteri  Kehutanan.  Pada  saat  ini, Anak Perusahaan telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di sebagian  wilayah  yang  berada  di  area  hutan  produksi,  namun  demikian  tidak  tertutup  kemungkinan  dikemudian  hari  Anak  Perusahaan  memerlukan  izin  tambahan  atau  izin  baru  atau  perluasan  izin  yang  sudah  ada  sehubungan  dengan  perluasan  kegiatan  penambangannya.  Apabila  izin  khusus  tersebut  tidak  dapat  diperoleh,  atau  izin  khusus  yang  sudah  diperoleh  dicabut  atau  tidak  dapat  diperpanjang  atau  dirubah  sebelum  jangka  waktunya  berakhir,  atau  adanya  perubahan  dari  peraturan  Pemerintah  yang  tidak  menguntungkan,  maka  hal  tersebut  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.19 Risiko  ketergantungan  pada  sejumlah  kecil  pelanggan  yang  membeli  sebagian  besar  hasil produksi Perseroan dan Anak Perusahaan  Di tahun 2010, sebagian besar penjualan batu mangan Anak Perusahaan berasal dari penjualan  kepada  2  pelanggan  terbesar.  Tidak  ada  kepastian  bahwa  Anak  Perusahaan  dapat  memperpanjang  kontrak  pasokan  yang  telah  ada  ketika  jatuh  tempo  atau  membuat  kontrak  baru,  dan  apabila  kontrak  yang  telah  ada  tidak  dapat  diperpanjang  atau  mereka  gagal 

  40

  membuat  kontrak  baru,  maka  pelanggan  tersebut  tidak  akan  melanjutkan  pembelian  batu  mangan dari Anak Perusahaan. Jika pelanggan mengakhiri kontrak pasokan batu mangan atau  mengurangi  volume  pembelian  batu  mangan  secara  signifikan,  atau  jika  Anak  Perusahaan  terkait  termasuk  tidak  dapat  menjual  batu  mangan  kepada  pelanggan  tersebut  dengan  persyaratan yang menguntungkan bagi Anak Perusahaan, maka hal tersebut akan berdampak  negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Anak Perusahaan.    3.20 Risiko  tidak  tercapainya  tingkat  produksi  batu  mangan  Anak  Perusahaan  untuk  memenuhi kebutuhan pelanggan  Tidak  ada  kepastian  bahwa  Anak  Perusahaannya  akan  memproduksi  batu  mangan  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  memenuhi  permintaan  pelanggannya  atau  kewajibannya  berdasarkan  kontrak  yang  ada.  Kegagalan  dalam  memasok  batu  mangan  dalam  jumlah  yang  cukup  dapat  disebabkan  antara  lain  oleh  masalah  ketenagakerjaan,  kegagalan  mesin  dan  peralatan,  cuaca,  masalah  sosial  dan  lingkungan,  dan  variasi  kuantitas  dan  kualitas  batu  mangan  yang  ditambang.  Kegagalan  Anak  Perusahaan  dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai  kontrak yang ada dapat menyebabkan klaim dari pelanggan, pemberian sanksi sesuai kontrak  atau timbulnya biaya atas keterlambatan bongkar muat (demurrage cost), hal‐hal mana dapat  mengganggu hubungan mereka dengan pelanggannya. Apabila hal ini terjadi, dapat berdampak  negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Anak Perusahaan.    3.21 Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan  Permasalahan  dengan  penduduk  di  sekitar  area  operasional  pertambangan  dapat  timbul  sebagai  akibat  dari  kegiatan  usaha  Anak  Perusahaan  yang  meliputi  antara  lain  masalah  pembebasan  lahan,  tumpang  tindih  lahan,  relokasi  penduduk  dan  kecelakaan  kerja.  Permasalahan  ini  dapat  menimbulkan  kegiatan  unjuk  rasa  yang  dapat  mengganggu  kegiatan  usaha  Anak  Perusahaan.  Kegagalan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  penduduk  setempat  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.22 Risiko  kelalaian  dalam  mematuhi  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  lingkungan hidup  Operasi  pertambangan  Anak  Perusahaan  yang  meliputi  penggunaan  air,  pembuatan  saluran  limbah,  penimbunan  batu  mangan,  dapat  berdampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Anak  Perusahaan  harus  memenuhi  peraturan‐peraturan  perundangan  di  Indonesia  dan  regional  mengenai  keselamatan,  kesehatan  dan  lingkungan.  Peraturan‐peraturan  tersebut  mengatur  hal‐hal  antara  lain  tentang  pencemaran  udara  dan  air,  pembuangan  limbah,  pembersihan  lokasi  penambangan,  kualitas  dan  ketersediaan  air  tanah,  perlindungan  flora  dan  fauna,  dan  reklamasi  setelah  kegiatan  penambangan  selesai.  Biaya‐biaya  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan kewajiban peraturan di bidang lingkungan hidup akan meningkatkan biaya operasi  Anak  Perusahaan  dan  mempengaruhi  daya  saing  Anak  Perusahaan.  Selain  itu,  setiap  pelanggaran,  kewajiban  yang  timbul  atau  perubahan  perundang‐undangan  di  bidang  lingkungan  hidup  dapat  menimbulkan  biaya  yang  besar  dan  sanksi.  Izin  untuk  melakukan  kegiatan  operasional  pertambangan  akan  ditangguhkan  jika  terbukti  adanya  kesalahan  yang  serius atau menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan hidup. Dampak dari kegiatan  penambangan  terhadap  lingkungan  hidup  dapat  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang  telah  diantisipasi  sebelumnya  sehingga  melanggar  peraturan  dan  perundang‐undangan  yang  berlaku.  Setiap  peningkatan  secara  material  dalam  biaya  kepatuhan  lingkungan  dan  pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, dapat  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  keuangan,  hasil  operasi  dan  prospek  usaha  Anak  Perusahaan.    3.23 Risiko  Asuransi  yang  dimiliki  Anak  Perusahaan  tidak  mencakup  semua  potensi  kerugian yang mungkin dihadapi    Industri  pertambangan  berpotensi  memiliki  risiko  yang  signifikan  terhadap  kerusahaan,  gangguan  fasilitas  mapun  sarana  produksi,  kecelakaan,  kerusakan  lingkungan  serta  masalah 

  41

  hukum yang mungkin terjadi. Sepanjang Anak Perusahaan menganggap bahwa pertanggungan  asuransi dapat dilakukan, Anak Perusahaan akan mengadakan asuransi terhadap risiko dalam  kegiatan operasi bisnis Anak Perusahaan dalam jumlah yang wajar. Namun demikian, asuransi  seperti itu, terdapat banyak pengecualian dan pembatasan dalam cakupannya. Selain itu Anak  Perusahaan juga dapat dikenakan kewajiban terhadap bahaya lain yang tidak dapat ditanggung  asuransi  karena  alasan  premi  yang  tidak  wajar  (terlalu  tinggi)  ataupun  karena  alasan  lainnya.  Asuransi yang dimiliki Anak Perusahaan tidak mencakup seluruh risiko diatas dan tidak dapat  dipastikan  bahwa  kebijakan  asuransi  yang  ada  cukup  untuk  menutup  seluruh  kerugian  dan  kewajiban‐kewajiban  yang  timbul.  Adanya  kerugian  akibat  terjadinya  hal‐hal  tersebut  diatas  dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.    4

Risiko yang Berkaitan dengan Saham 

  Kondisi  pasar  dan  ekonomi  dapat  mempengaruhi  harga  pasar  dan  permintaan  untuk  saham  Perseroan  menjadi  fluktuatif.  Pergerakan  dalam  pasar  modal  dalam  negeri  dan  internasional,  kondisi ekonomi, nilai devisi dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan  untuk  saham  Perseroan.  Saham  dan  deviden  Perseroan,  apabila  ada,  akan  dinyatakan  dalam  mata  uang  Rupiah.  Fluktuasi  dalam  nilai  tukar  antara  Rupiah  dan  mata  uang  lainnya  dapat  mempengaruhi  nilai  hasil  valuta  asing  yang  akan  diterima  oleh  pemegang  saham  asing  atas  penjualan Saham  Perseroan dan nilai pembagian deviden valuta asing.    Tidak  ada  pasar  umum  untuk  saham  Perseroan  sebelum  Penawaran  Umum.  Perseroan  telah  memperoleh  persetujuan  listing  pendahuluan  dari  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  mencatatkan  Saham  Perseroan  dan  didaftarkan  pada  Bursa  Efek  Indonesia.  Pencatatan  tersebut  tidak  menjamin  bahwa  pasar  perdagangan  untuk  saham  Perseroan  akan  berkembang  mengikuti  likuiditas dari pasar tersebut Saham Perseroan.    Harga  dari  Saham  Perseroan  setelah  Penawaran  Umum  dapat  berfluktuasi  tergantung  pada  banyak faktor termasuk :   Persepsi prospek untuk usaha dan kegiatan operasi Pereroan serta industri batu mangan  secara umum.   Perbedaan  antara  hasil  keuangan  dan  hasil  operasional  aktual  Pereroan  dan  hasil  yang  diharapkan  oleh  para  investor  dan  analis  termasuk  perkiraan  yang  terdapat  dalam  prospektus ini.   Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi analis dari Perseroan atau Indonesia   Perubahan dalam kondisi ekonomi, politik atau pasar secara umum di Indonesia   Penjualan di masa yang akan datang oleh pemegang saham pengedalian Perseroan   Hasil dari litigasi yang belum diputuskan atau yang diancamkan   Perubahan dalam harga efek bersifat ekuitas dari pasar modal asing (khususnya Asia) dan  pasar modal yang sedang tumbuh; dan   Fluktuasi harga pasar saham yang lebar.    Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan di bawah Harga  Penawaran. Volatilitas dalam harga dari Saham Pereroan dapat disebabkan oleh faktor‐faktor  di  luar  kendali  Perseroan  yang  tidak  berkaitan  atau  tidak  seimbang  dengan  hasil  kegiatan  operasi  Perseroan.  Mungkin  sulit  untuk  menilai  kinerja  Perseroan  terhadap  tolok  ukur  dalam  negeri atau internasional. Meskipun saat ini dimaksudkan bahwa Saham Perseroan akan tetap  tercatat di BEI, tidak ada jaminan bahwa Saham Perseroan akan tetap tercatat.      MANAJEMEN  PERSEROAN  MENYATAKAN  BAHWA  SEMUA  RISIKO  YANG  DIHADAPI  OLEH  PERSEROAN  DALAM  MELAKSANAKAN  KEGIATAN  USAHA  TELAH  DIUNGKAPKAN  DAN  DISUSUN  BERDASARKAN  BOBOT  DARI  DAMPAK  MASING‐MASING  RISIKO  TERHADAP  KINERJA  KEUANGAN  PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.     

  42

 

VI.  KEJADIAN  PENTING  SETELAH  TANGGAL  LAPORAN  AUDITOR INDEPENDEN      Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan  hasil  usaha  PT  SMR  Utama  Tbk  dan  Anak  Perusahaan  yang  tejadi  setelah  tanggal  laporan  Auditor  Independen  tertanggal  15  September  2011  atas  laporan  keuangan  yang  berakhir  pada  tanggal   31 Maret 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  (1)  penyajian  kembali  laporan  keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan  posisi keuangan tanggal 1 Januari 2008/31 Desember 2007 (2) penerapan PSAK yang efektif 1 Januari  2011 (3) penerbitan kembali laporan keuangan, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.       

  43

 

VII. KETERANGAN  TENTANG  PERSEROAN  DAN  ANAK  PERUSAHAAN  1.

    RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 

Perseroan  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  telah  didirikan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang‐undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Dwi Satria Jaya”, yang  berkedudukan  di  Semarang  berdasarkan  Akta  Pendirian  Perseroan  nomor  31  tanggal  11  November  2003,  dibuat  dihadapan  Fransisca  Eka  Sumarningsih,  S.H.,  M.H.,  Notaris  di  Semarang,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  dari  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C‐28091 HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003,  dan  telah  didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  dengan  nomor  TDP  110117004802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang  di  bawah  nomor  0347/BH‐11.01/XII/2003  tanggal   5  Desember 2003  dan  telah diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  43  tanggal   28 Mei 2004, Tambahan Berita Negara nomor 5091.    

Berdasarkan  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Perseroan  nomor  170  tanggal 30  Juni  2004, yang dibuat oleh Fransisca Eka Sumarningsih,  S.H.,  M.H, Notaris  di  Semarang,  yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  C‐23501  HT.01.04.TH.2004  tanggal   21  September  2004  dan  telah  didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  dengan  nomor  TDP  11.01.1.70.04802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang  di  bawah  nomor   0320/RUB  11.01/IX/2004  tanggal  27  September  2004  dan  telah  diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia nomor 88 tanggal 2 November 2004, Tambahan Berita Negara nomor 10949.     Perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi “PT SMR Utama”, berdasarkan Akta Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  Perseroan  nomor  287  tanggal  30  Nopember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  Akta  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐58940.AH.01.02.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010  dan  telah  terdaftar  dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik  Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 98 tanggal 10 Desember  2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E.,MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat  Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐58940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal   17  Desember  2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang dikeluarkan  oleh Notaris   Humberg  Lie, S.H.,  S.E.,  Notaris  di Jakarta Utara, pengumuman  dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Anggaran  Dasar  tersebut  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan  terakhir  dalam  rangka  Penawaran  Umum  Perdana  Saham  ini,  sehubungan  dengan  perubahan  status  Perseroan  dari  Perseroan  Tertutup  menjadi  Perseroan  Terbuka  nama  Perseroan  menjadi  PT  SMR  Utama,  Tbk.,  berdasarkan  Keputusan  Sirkular  Pemegang  Saham  Perseroan  Sebagai  Pengganti  Rapat  Umum  Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 4 Juli 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan  Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 28 tanggal 4 Juli 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie,  S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal   6 Juli 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐0055181.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal  

  44

  6 Juli 2011, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP akan diurus oleh Perseroan  dan  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  113/KET‐N/VIII/2011  tanggal  25  Agustus  2011  yang  dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita  Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Sesuai  dengan  Pasal  3  Anggaran  Dasar  Perseroan  yang  terakhir,  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan,  perbengkelan,  dan  pembangunan.  Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  Perseroan  dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  a. menjadi  pedagang,  agen,  leveransir,  pengecer,  supplier,  distributor  dan  keagenan/perwakilan  dari perusahaan‐perusahaan dalam negeri baik secara interinsulair dan lokal maupun luar negeri  dari segala jenis barang dagangan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil tambang, sumber  daya  energi,  alat‐alat  pertambangan,  dan  alat‐alat  konstruksi,  baik  atas  perhitungan  sendiri  maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi termasuk selaku eksportir dan importir;  b. menjalankan  usaha  dalam  bidang  jasa,  termasuk  jasa  yang  terkait  bidang  sumber  daya  energi,  kelistrikan, konsultan di bidang energi, jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;  c. mendirikan  dan  menjalankan  usaha‐usaha  baik  secara  langsung  maupun  melalui  Entitas  Anak  dalam berbagai  bidang  industri  terkait  dengan  sumber alam,  sumber daya  energi,  energi  listrik,  dan memasarkan hasil produksinya di dalam maupun di luar negeri;  d. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan di darat, laut, sungai maupun udara;  e. menjalankan  usaha  dalam  bidang  perbengkelan,  meliputi  perawatan,  pemeliharaan,  perbaikan  (maintenance)  kendaraan  bermotor,  alat‐alat  berat  atau  berbagai  jenis  mesin,  termasuk  membuka  gerai  penjualan  kendaraan  bermotor,  alat‐alat  berat  maupun  berbagai  jenis  mesin,  pemasangan dan penjualan aksesorisnya;  f. menjalankan  usaha  dalam  bidang  pembangunan  pembangkit  tenaga  listrik  berikut  usaha  yang  terkait dengan pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha dan jasa penunjang ketenagalistrikan.    Sejak  Perseroan  berdiri  sampai  prospektus  ini  diterbitkan,  Perseroan  melalui  Anak  Perusahaan  memiliki  kegiatan  usaha  melakukan  kegiatan  penambangan  meliputi  eksploitasi,  produksi  dan  perdagangan batu mangan. Perseron dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor 00074‐02/PE/1.824.271 tanggal 17 Februari 2011.    2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN  Tahun 2003  Berdasarkan  Akta  Pendirian  Perseroan  nomor  31  tanggal  11  November  2003,  dibuat  dihadapan  Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapat Pengesahan Akta  Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di  bawah nomor C‐28091 HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003, dan telah didaftarkan di dalam  Daftar  Perusahaan  dengan  nomor  TDP  110117004802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang di bawah nomor 0347/BH‐11.01/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dan telah diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  43  tanggal  28  Mei  2004,  Tambahan  Berita  Negara  nomor 5091, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:     

Keterangan  Modal Dasar  Modal Ditempatkan dan Disetor:     Kamsuri      Djajus Adisaputro     Dwijawanti Widiatmadja  Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham dalam Portepel 

Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp)  %  1.000  1.000.000.000          25  25.000.000  10,00  25  25.000.000  10,00  200  200.000.000  80,00  250  250.000.000  100,00  750  750.000.000   

   

Atas  tiap‐tiap  saham  yang  ditempatkan  tersebut  telah  disetor  secara  tunai  sejumlah  100%  (seratus  persen) atau sebesar Rp250.000.000,‐ (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham  Perseroan/Pendiri Perseroan atas nama:    

  45

  (i)

Djajus  Adisaputro,  sebesar  Rp25.000.000,‐  (dua  puluh  lima  juta  Rupiah)  untuk  25  lembar  saham  pada  tanggal 14 November 2003;  (ii)  Kamsuri  sebesar  Rp25.000.000,‐  (dua  puluh  lima  juta  Rupiah)  untuk  25  lembar  saham  pada  tanggal  14  November 2003;   (iii) Dwijawanti  Widiatmadja  sebesar  Rp200.000.000,‐  (dua  ratus  juta  Rupiah)  untuk  200  lembar  saham  pada  tanggal 14 November 2003.   

Tahun 2004  Berdasarkan  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Perseroan  nomor  170  tanggal 30 Juni 2004, yang dibuat oleh Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang,  yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  C‐23501  HT.01.04.TH.2004  tanggal  21  September  2004  dan  telah  didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  dengan  nomor  TDP  11.01.1.70.04802  di  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  Kota  Semarang  di  bawah  nomor  0320/RUB  11.01/IX/2004  tanggal  27  September  2004  dan  telah  diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  88  tanggal  2  November  2004,  Tambahan  Berita  Negara  nomor  10949,  dan  ditegaskan dengan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  tertanggal  6  Juli  2011,  yang  menyetujui  peningkatan  modal  dasar  Perseroan dari Rp1.000.000.000,‐ (satu miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,‐ (dua miliar Rupiah)  dan  menyetujui  peningkatan  modal  ditempatkan  dari  Rp250.000.000,‐  (dua  ratus  lima  puluh  juta  Rupiah)  menjadi  Rp1.200.000.000,‐  (satu  miliar  dua  ratus  juta  Rupiah)  serta  merubah  Pasal  4  Anggaran  Dasar  Perseroan  tentang  modal,  sehingga  struktur  permodalan  dan  susunan  pemegang  saham Perseroan adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  Jumlah  Jumlah Nominal (Rp)  %  Saham  2.000  2.000.000.000          120  120.000.000  10,00  120  120.000.000  10,00  960  960.000.000  80,00  1.200  1.200.000.000  100,00  800  800.000.000   

Keterangan  Modal Dasar  Modal Ditempatkan dan Disetor:     Kamsuri      Djajus Adisaputro     Dwijawanti Widiatmadja  Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham dalam Portepel 

  Atas  tiap‐tiap  saham  yang  ditempatkan  tersebut  telah  disetor  secara  tunai  sejumlah  100%  (seratus  persen)  atau  sebesar  Rp950.000.000,‐  (sembilan  ratus  lima  puluh  juta  Rupiah)  oleh  para  pemegang  saham Perseroan atas nama:  (i) Djajus  Adisaputro  sebesar  Rp95.000.000,‐  (sembilan  puluh  lima  juta  Rupiah)  untuk  95  lembar  saham pada tanggal 19 Juli 2004;  (ii) Kamsuri sebesar Rp95.000.000,‐ (sembilan puluh lima juta Rupiah) untuk 95 lembar saham pada  tanggal 19 Juli 2004;   (iii) Dwijawanti  Widiatmadja  sebesar  Rp760.000.000,‐  (tujuh  ratus  enam  puluh  juta  Rupiah)  untuk  760 lembar saham tanggal 19 Juli 2004.    Tahun 2010  Berdasarkan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  Perseroan  nomor  287  tanggal  30  Nopember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah  mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐58940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Desember  2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  yang  memutuskan  dan  menyetujui  penjualan  seluruh  saham  milik  Dwijawanti  Widiatmadja  sebanyak  600  (enam  ratus)  saham  dalam  Perseroan  yang  dijual  kepada  PT  Alam  Abadi  Resources  berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Saham  nomor  288  tanggal  30  Nopember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn., 

  46

  Notaris  di  Jakarta  Utara,  sehingga  struktur  permodalan  dan  susunan  pemegang  saham  Perseroan  adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  Jumlah  Jumlah Nominal (Rp)  %  Saham  2.000  2.000.000.000          120  120.000.000  10,00  120  120.000.000  10,00  360  360.000.000  30,00  600  600.000.000  50,00  1.200  1.200.000.000  100,00  800  800.000.000   

Keterangan  Modal Dasar  Modal Ditempatkan dan Disetor:     Kamsuri      Djajus Adisaputro     Dwijawanti Widiatmadja     PT Alam Abadi Resources  Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham dalam Portepel 

  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 98 tanggal 10 Desember  2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat  Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐58940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0091296.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  17  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  52/KET‐N/III/2011  tanggal  17  Maret  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  yang  menyetujui  penjualan  seluruh saham milik:  (i)

(ii)

(iii)

Dwijawanti  Widiatmadja  yaitu  sebanyak  300  (tiga  ratus)  saham  dalam  Perseroan  atau  sebesar  Rp300.000.000,‐  (tiga  ratus  juta  Rupiah)  kepada  PT  Dana  Hayati  Wisesa  dalam  Perseroan  berdasarkan  Akta Jual Beli Saham nomor 137 tanggal 15 Desember 2010;   Dwijawanti  Widiatmadja  yaitu  sebanyak  60  (enam  puluh)  saham  dalam  Perseroan  atau  sebesar  Rp60.000.000,‐ (enam puluh juta Rupiah) kepada Dodi Hendra Wijaya dalam Perseroan berdasarkan Akta  Jual Beli Saham nomor 138 tanggal 15 Desember 2010;  Kamsuri  yaitu  sebanyak  120  (seratus  dua  puluh)  saham  dalam  Perseroan  atau  sebesar  Rp120.000.000,‐  (seratus  dua  puluh  juta  Rupiah)  kepada  PT  Alam  Abadi  Resources  berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Saham  nomor 139 tanggal 15 Desember 2010; 

seluruhnya  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  peningkatan  modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,‐ (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar  Rp400.000.000.000,‐ (empat ratus miliar Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor  dalam Perseroan yang semula sebesar Rp1.200.000.000,‐ (satu miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi  sebesar Rp100.000.000.000,‐ (seratus miliar Rupiah), dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan  untuk  disesuaikan  dengan  Undang‐undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,   sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:    Keterangan  Modal Dasar  Modal Ditempatkan dan Disetor:     Dodi Hendra Wijaya     Djajus Adisaputro     PT Dana Hayati Wisesa     PT Alam Abadi Resources  Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  Jumlah Saham dalam Portepel 

Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp)  %  400.000  400.000.000.000          5.000  5.000.000.000  5,00  10.000  10.000.000.000  10,00  25.000  25.000.000.000  25,00  60.000  60.000.000.000  60,00  100.000  100.000.000.000  100,00  300.000  300.000.000.000   

  Atas  tiap‐tiap  saham  yang  ditempatkan  tersebut  telah  disetor  secara  tunai  sejumlah  100%  (seratus  persen)  atau  sebesar  Rp98.800.000.000,‐  (sembilan  puluh  delapan  miliar  delapan  ratus  juta  Rupiah)  atau sebanyak 98.800 lembar saham atas nama:   (i) Dodi  Hendra  Wijaya  sebesar  Rp5.000.000.000,‐  (lima  miliar  Rupiah)  untuk  5.000  lembar  saham  pada  tanggal  1  November  2010,  dengan  perincian  sebesar  Rp4.940.000.000,‐  (empat  miliar  sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) untuk 4.940 lembar saham sebagai setoran modal atas 

  47

  nama Dodi Hendra Wijaya dan sebesar Rp60.000.000,‐ (enam puluh juta Rupiah) untuk 60 lembar  saham sebagai setoran modal atas nama Djajus Adisaputro;  (ii) PT Alam Abadi Resources sebesar Rp60.000.000.000,‐ (enam puluh miliar Rupiah) untuk 60.000  lembar  saham  pada  tanggal  1  November  2010,  dengan  perincian  sebesar  Rp59.280.000.000,‐  (lima  puluh  sembilan  miliar  dua  ratus  delapan  puluh  juta  Rupiah)  untuk  5.928  lembar  saham  sebagai setoran modal atas nama PT Alam Abadi Resources dan sebesar Rp720.000.000,‐ (tujuh  ratus dua puluh juta Rupiah) untuk 720 lembar saham sebagai setoran modal atas nama Djajus  Adisaputro;    (iii) PT Dana Hayati Wisesa sebesar Rp25.000.000.000,‐ (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk 25.000  lembar  saham  pada  tanggal  1  November  2010,  dengan  perincian  sebesar  Rp24.700.000.000,‐  (dua  puluh  empat  miliar  tujuh  ratus  juta  Rupiah)  untuk  24.700  lembar  saham  sebagai  setoran  modal  atas  nama  PT  Dana  Hayati  Wisesa  dan  sebesar  Rp300.000.000,‐  (tiga  ratus  juta  Rupiah)  untuk 300 lembar saham sebagai setoran modal atas nama Djajus Adisputro;  (iv) Djajus  Adisaputro  sebesar  Rp8.800.000.000,‐  (delapan  miliar  delapan  ratus  juta  Rupiah)  untuk  8.800 lembar saham pada tanggal 1 November 2010.  Bahwa  kelebihan  setoran  modal  yang  dilakukan  oleh  Dodi  Hendra  Wijaya  sebesar  Rp60.000.000,‐  (enam  puluh  juta  Rupiah)  untuk  60  lembar  saham  sebagai  setoran  modal  atas  nama  Djajus  Adisaputro,  PT  Alam  Abadi  Resources  sebesar  Rp720.000.000,‐  (tujuh  ratus  dua  puluh  juta  Rupiah)  untuk  720  lembar  saham  sebagai  setoran  modal  atas  nama  Djajus  Adisaputro,  dan  PT  Dana  Hayati  Wisesa  sebesar  Rp300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  Rupiah) untuk  300  lembar  saham  sebagai  setoran  modal  atas  nama  Djajus  Adisputro  ke  dalam  Perseroan,  seluruhnya  berjumlah  Rp1.080.000.000,00  (satu  miliar  delapan  puluh  juta  Rupiah),  merupakan  pinjaman  yang  diterima  oleh  Djajus  Adisaputro  dan wajib dibayarkannya kembali kepada masing‐masing pihak tersebut di atas.    Tahun 2011  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  nomor  2  tanggal  1  Juli  2011,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  penerimaan  pemberitahuan  perubahan  data  Perseroan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  bawah  nomor  AHU‐AH.01.10‐21001  dan  telah  terdaftar  dalam  daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dibawah  nomor  AHU‐005461.AH.01.09  Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, yang menyetujui untuk penjualan saham‐saham milik:   (i) Dodi  Hendra Wijaya  sebanyak  5.000 (lima  ribu)  saham  dalam  Perseroan  kepada  PT  Alam  Abadi  Resources berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 3 tanggal 1 Juli 2011;   (ii) Djajus Adisaputro sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dalam Perseroan kepada PT Alam Abadi  Resources berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 4 tanggal 1 Juli 2011;   (iii) PT Dana Hayati Wisesa sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dalam Perseroan kepada PT Alam Abadi  Resources  berdasarkan  Akta  Jual  Beli  Saham  nomor  5  tanggal  1  Juli  2011,  seluruhnya  dibuat  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara.     sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per saham  Keterangan  Jumlah Nominal  Jumlah Saham  %  (Rp)  Modal Dasar 

400.000 

400.000.000.000 

Saham Biasa Atas Nama  Modal Ditempatkan dan Disetor:     PT Dana Hayati Wisesa     PT Alam Abadi Resources   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

20.000 80.000  100.000

20.000.000.000  80.000.000.000  100.000.000.000 

Jumlah Saham dalam Portepel 

300.000 

300.000.000.000 

 

20,00 80,00  100,00

    Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 28 tanggal 4 Juli 2011,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐

  48

  33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0055181.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam  rangka  UU  WDP  akan  diurus  oleh  Perseroan  dan  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  113/KET‐ N/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.,  otaris di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  yang  menyetujui  untuk  merubah  nilai  nominal  saham  dalam  Perseroan,  yang  semula  masing‐masing  saham  bernilai  nominal  sebesar  Rp1.000.000,‐  (satu  juta  Rupiah)  diubah  menjadi  masing‐masing saham bernilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah), dan menyetujui pengeluaran saham  dalam  simpanan  Perseroan,  melalui  Penawaran  Umum  Saham  Perdana  kepada  Masyarakat  (“Penawaran Umum”) sebanyak‐banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai  nominal masing‐masing saham sebesar Rp100,‐ (seratus Rupiah), sehingga struktur permodalan dan  susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp100,‐ per saham  Keterangan  Jumlah Nominal  Jumlah Saham  %  (Rp)  Modal Dasar 

4.000.000.000 

400.000.000.000 

Saham Biasa Atas Nama  Modal Ditempatkan dan Disetor:     PT Dana Hayati Wisesa     PT Alam Abadi Resources   Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

200.000.000 800.000.000  1.000.000.000

  20.000.000.000  80.000.000.000  100.000.000.000 

Jumlah Saham dalam Portepel 

3.000.000.000 

300.000.000.000 

  3.

 

20,00 80,00  100,00  

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 

Berdasarkan  Anggaran  Dasar  Perseroan  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  Perseroan  nomor  135  tanggal  22  Agustus  2011,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  108/KET‐N/VIII/2011  tanggal  24  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  Sarjana  Hukum,  Sarjana  Ekonomi,  Magister  Kenotariatan,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pemberitahuan  ke  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia    Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:    Dewan Komisaris   Komisaris Utama         : Djajus Adisaputro  Komisaris          : Dwijawanti Widiatmadja  Komisaris Independen        : Noke Kiroyan    Direksi  Direktur Utama          : Jokky Wahyoedi Hidayat   Direktur           : Dodi Hendra Wijaya   Direktur         : Adi Wibowo Adisaputro  Direktur         : Djoko Purwanto     Perseroan  telah  memenuhi  Peraturan  Bursa  Efek  Indonesia  I.A  Kep‐305/BEJ/07‐2004  perihal  Pencatatan  Efek  Bersifat  Saham  dimana  Perseroan  telah  memiliki  Direktur  tidak  terafiliasi  dan  Komisaris  Independen.  Penunjukan  seluruh  Komisaris  dan  Direksi  Perseroan  telah  sesuai  dengan  peraturan Bapepam No. IX.I.6 tetang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.           

  49

  Berikut ini keterangan singkat mengenai masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi :    Dewan Komisaris    Djajus Adisaputro Komisaris Utama, 67 tahun, Warga Negara Indonesia    Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010. Selain  menjabat  sebagai  Komisaris  Utama  Perseroan  juga  menjadi  pendiri  Koperasi  Muara  Dana  pada  tahun  2006.  Beberapa  jabatan  masih  ditempati diantaranya menjabat sebagai Direktur PT Bintang Jaya sejak  tahun 1972, sebagai Komisaris PT Federal Karya Tama sejak tahun 1992,  menjabat  sebagai  Komisaris  Utama  PT  Aspal  Mitra  Utama  sejak  tahun  1995,  sebagai  Komisaris  Utama  PT  Kusuma  Persada  sejak  tahun  2002,  sebagai Komisaris Utama PT Soe Makmur Resources sejak tahun 2010,  dan sebagai Komisaris PT Alam Abadi Resources sejak tahun 2010.    Sebelum  menjabat  sebagai  Komisaris  Utama  Perseroan,  pernah  menempati  posisi  jataban  diantaranya  menjabat  sebagai  Komisaris  PT  Dwi  Satria  Jaya  (sekarang  berubah  nama  menjadi  PT  SMR  Utama)  sejak  November  2003  hingga  tahun  2010,  menjabat  sebagai  Direktur  PT Kusuma Persada sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 dan menjabat  sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Lindung Upaya sejak tahun 2000  hingga tahun 2001.   Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  dari  Universitas  17  Agustus  pada  tahun 1968.        Dwijawanti Widiatmadja  Komisaris, 65 tahun, Warga Negara Indonesia     Menjabat  sebagai  Komisaris  Perseroan  sejak  tahun  2010.  Saat  ini  berbagai  jabatan  masih  ditempati  diantaranya  menjabat  sebagai  Komisaris  PT  Aspal  Mitra  Utama  sejak  tahun  1995,  sebagai  Komisaris  PT  Kusuma  Persada  sejak  tahun  2002,  sebagai  Komisaris  PT  Bintang  Djaja sejak tahun 2003, sebagai Bendahara Koperasi Muara Dana sejak  tahun  2006,  sebagai  Komisaris  PT  Soe  Makmur  Resources  sejak  tahun  2010, sebagai Komisaris PT Adikarsa Alam Resources sejak tahun 2010  dan sebagai Komisaris di PT Alam Abadi Resources sejak tahun 2010.  Sebelumnya  menjabat  sebagai  Komisaris  PT  Dwi  Satria  Jaya  (sekarang    berubah  nama  menjadi  PT  SMR  Utama)  sejak  November  2003  hingga  tahun  2010,  menjadi  Komisaris  PT  Sarana  Lindung  Upaya  sejak  tahun  1987 hingga tahun 2000.   Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  dari  Universitas  Airlangga  pada  tahun 1968.                   

  50

  Noke Kiroyan – Komisaris Independen Komisaris, 65 tahun, Warga Negara Indonesia    Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2011. Selain menjabat  Komisaris  Independen  Perseroan,  juga  menjabat  sebagai  Komisaris  Utama  Amstelco  Indonesia  sejak  September  2010,  sebagai  Komisaris  Utama  PT  Wana  Hijau  Nusantara  sejak  April  2010,  sebagai  Komisaris  Independen  PT  Asuransi  CIGNA  sejak  Juni  2009,  sebagai  Direktur  PT  AR  Martabe  sejak  Juni  2008  dan  sebagai  Direktur  Utama  &  Kepala  Konsultan PT Komunikasi Kinerja (Kiroyan Partners) sejak Januari 2007.   Sebelumnya  menjabat  sebagai  Direktur  Utama  PT  Newmont  Pacific  Nusantara sejak Oktober 2005 hingga Desember 2006, sebagai Direktur    Utama  PT  Rio  Tinto  Indonesia  sejak  Oktober  2003  hingga  September  2005,  sebagai  Direktur  Utama  PT  Kaltim  Prima  Coal  sejak  Desember  2001  hingga  Oktober  2003,  sebagai  Direktur  &  CEO  Salim  Oleochemicals  Inc.  sejak  Mei  1996  hingga  Agustus  1997,  sebagai  Direktur Keuangan Albright & Wilson Ltd. sejak Desember 1994 hingga  April  1996,  sebagai  Managing  Director  Salim  Duetscland  GmbH  sejak  Oktober  1991  hingga  November  1994  dan  sebagai  Direktur  Utama  PT  Siemens Indonesia sejak Februari 1974 hingga September 1991.   Memperoleh  gelar  B.A.,  Liberal  Arts  dari  Syracuse  University  pada  tahun  1993,  Diploma  jurusan  Administrasi  Bisnis  dari  Heriot‐Watt  University  pada  tahun  1997  dan  Sarjana  Sosial,  Ilmu  Komunikasi  dari  Universitas Padjadjaran pada tahun 2001.    Direksi   

 

Jokky Wahyoedi Hidayat  Direktur Utama, 56 tahun, Warga Negara Indonesia    Menjabat  sebagai  Direktur  Utama  sejak  Juli  2011.  Selain  menjadi  Direktur  Utama  Perseroan  juga  menjabat  Direktur  Utama  PT  Bukit  Darmo  Property  Tbk.  sejak  tahun  2008  dan  sebagai  Komisaris  Independen PT HD Capital Tbk.   Sebelumnya  pernah  menjabat  sebagai  Direktur  PT  SMR  Utama  dari  tahun  2010  sampai  dengan  Juli  2011,  sebagai  Direktur  Keuangan  PT  Adhibaladika  Agung  sejak  tahun  1993  hingga  tahun  2006,  sebagai  Vice  President  Keuangan  PT  Kanindo  Group  Company  sejak  tahun  1990  hingga  tahun  1993,  sebagai  Kepala  Divisi  Keuangan  Batik  Keris  Group    Company  sejak  tahun  1985  hingga  tahun  1990,  sebagai  auditor  Drs.  Utomo,  Mulia  &  Co  –  SGV  Utomo  Public  Accounting  dari  tahun  1978  sampai dengan tahun 1985.   Memperoleh gelar diploma dari Akademi Akuntasi Indonesia pada tahun  1979.    Dodi Hendra Wijaya  Direktur, 49 tahun, Warga Negara Indonesia   Menjabat  sebagai  Direktur  yang  membawahi  bidang  pemasaran,  hubungan pemerintahan dan perijinan Perseroan sejak Juli 2011.  sejak  tahun  2006.  Selain  menjadi  Direktur  Perseroan  juga  menjabat  sebagai  Direktur PT Adikarsa Alam Resources sejak tahun 2010, sebagai Direktur  PT  Dana  Hayati  Wisesa  sejak  tahun  2010  dan  sebagai Direktur Utama PT Soe Makmur Resources sejak tahun 2009.  Sebelumnya  pernah  menjabat  sebagai  Direktur  Utama  Perseroan  sejak  tahun 2010 hingga Juli 2011, sebagai Direktur PT Soe Makmur Resources  sejak  tahun  2008  hingga  tahun  2009  dan  sebagai  Komisaris  PT   

  51

  Dirwantrany Win Lestari pada tahun 2002 hingga tahun 2006.   Memperoleh  gelar  Sarjana  Ekonomi  dari  Universitas  Budi  Luhur  pada  tahun 1984.      Adi Wibowo Adisaputro  Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indonesia    Menjabat  sebagai  Direktur  yang  membawahi  bidang  keuangan  dan  operasional  Perseroan  sejak  tahun  2010.  Selain  menjadi  Direktur  Perseroan  juga  menjabat  sebagai  Komisaris  PT  Transentra  Nusantara  sejak  tahun  2011,  sebagai  Direktur  PT  Soe  Makmur  Resouces  sejak  tahun  2010,  sebagai  Direktur  PT  Alam  Abadi  Resources  sejak  tahun  2010, sebagai Komisaris PT Intex Telecoms Indonesia sejak tahun 2010,  sebagai  Komisaris  PT  Infrasys  Persada  sejak  tahun  2010,  sebagai  Komisaris Protech Mitra Perkasa sejak tahun 2009, sebagai Direktur PT  Bintang  Liniear  sejak  tahun 2003,  sebagai Komisaris  PT  Sarana  Lindung    Upaya  sejak  2001,  sebagai  Direktur  PT  Kusuma  Persada  sejak  tahun  1996  dan  sebagai  Komisaris  PT  Muara  Perdana  sejak  tahun  1992.  Sebelumnya pernah menjabat sebagai Process & Quality Engineer Harris  Corporation sejak tahun 1994 hingga tahun 1996   Memperoleh gelar Bachelor of Science in Manufacturing Engineering di  Boston University tahun 1992, gelar Master of Science in Manufacturing  Engineering dari Universitas of Wisconsin Madison tahun 1993 dan gelar  Master of Business Administration dari University of Chicago pada tahun  2001.      Djoko Purwanto Direktur, 57 tahun, Warga Negara Indonesia    Menjabat  sebagai  Direktur  yang  membawahi  bidang  teknis  Perseroan  sejak tahun 2011.  Sebelum  menjabat  sebagai  Direktur  Perseroan,  beberapa  jabatan  di  Direktorat  Pembinaan  Pengusaha  Mineral  dan  Batubara  pernah  diduduki diantaranya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawas  Operasi  Produksi  sejak  tahun  2009  hingga  tahun  2010,  sebagai  Kepala  Sub  Direktorat  Hubungan  Komersial  sejak  tahun  2006  hingga  tahun  2009, sebagai Kepala Seksi Evaluasi Usaha Jasa sejak tahun 2001 hingga    2006, Kepala Seksi Penyelidikan Umum dan Eksplorasi sejak tahun 1991  hingga tahun 2001, sebagai Kepala Seksi Sarana sejak tahun 1990 hingga  tahun 1991 dan sebagai staff sejak tahun 1984 hingga tahun 1990.    Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar diangkat oleh hasil Rapat Umum  Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang  Saham .    Jumlah  remunerasi  untuk  Komisaris  dan  Direksi  Perseroan  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal 31 Maret 2011 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Purwantono,  Suherman  &  Surja  dengan  Pendapat  Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporannya tertanggal 24 Juni 2011 adalah sebesar Rp256.500.000,‐.  Penetapan jumlah remunerasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).     Sekretaris Perusahaan    Untuk  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Bapepam‐LK  No.IX.I.4  tentang  Pembentukan  Sekretaris  Perusahaan,  Direksi  Perseroan  telah  menetapkan  Adi  Wibowo  Adisaputro  sebagai  Sekretaris  Perusahaan  (Corporate  Secretary)  Perseroan  yang  berlaku  efektif  pada  tanggal  7  Juli    2011  sesuai  dengan Surat Penunjukkan Nomor 02/SMRU‐JKT/VII/2011 tertanggal 7 Juli  2011.  

  52

  Adapun tugas‐tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:  1. Mengikuti  perkembangan  Pasar  Modal  khususnya  peraturan‐peraturan  yang  berlaku  di  bidang  Pasar Modal;  2. Memberikan  pelayanan  atas  setiap  informasi  yang  dibutuhkan  pemodal  yang  berkaitan  dengan  kondisi Perseroan;  3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang‐undang No.  8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;  4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam‐LK dan masyarakat.    Komite Audit    Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bapepam‐LK  No.  IX.I.5  tahun  2004  tentang  Pembentukan  dan   Pedoman  Pelaksanaan  Kerja  Komite  Audit,  Perseroan  telah  membentuk  Komite  Audit  sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan Bapepam‐LK nomor IX.I.5 dan Peraturan BEI nomor I‐A.     Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan di Luar Rapat Perseroan tanggal 7 Juli 2011  Perseroan menetapkan pembentukan Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:  Ketua      :   Noke Kiroyan  Anggota      :   Iwan Ahmad Antono  Anggota     :   Prapto Purnomo  Masa tugas anggota Komite Audit bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris.    Tugas dan Tanggung Jawab   Komite  audit  bertugas  untuk  memberikan  pendapat  profesional  yang  independen  kepada  Dewan  Komisaris terhadap laporan atau hal‐hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta  mengidentifikasi hal‐hal yang memerlukan perhatian komisaris.    Berikut keterangan singkat mengenai masing‐masing anggota Komite Audit Perseroan:    Noke Kiroyan ‐ Ketua Komite Audit  Selain menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Independen  Perseroan. Diangkat menjadi Ketua Komite Audit Perseroan pada Juli 2011.    Iwan Ahmad Antono ‐ Anggota  Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman pada tanggal 28 Juli 1976. Diangkat menjadi Anggota Komite  Audit  Perseroan  pada  Juli  2011.  Saat  ini  masih  bekerja  di  Kantor  Akuntan  Publik  Doli,  Bambang,  Sudarmadji  &  Dadang  sejak  tahun  2000.  Memperoleh  gelar  Sarjana  Ekonomi  dari  Universitas  Islam  Indonesia pada tahun 2000.    Prapto Purnomo ‐ Anggota  Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang tanggal 24 Maret 1964. Diangkat menjadi Anggota Komite  Audit  Perseroan  pada  Juli  2011.  Saat  ini  masih  bekerja  di  PT  Bintang  Djaja  sebagai  staff  keuangan  sejak 3 Januari 2011. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun  1989.    PIAGAM UNIT AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN 

  Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal pada  tanggal  7  Juli  2011  sesuai  dengan  Peraturan  No.  IX.I.7,  dimana  Perseroan  diwajibkan  untuk  membentuk  Piagam  Audit  Internal  (Internal  Audit  Charter)  yang  ditetapkan  oleh  Direksi  setelah  mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan juga telah menunjuk Indra Pasha sebagai Kepala  Satuan  Audit  Internal  telah  diangkat  berdasarkan  surat  penunjukan  nomor  001/SMRU‐JKT/VII/2011  tanggal 6 Juli 2011.         

  53

  4.  

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN  Dewan Komisaris Komite Audit Direktur Utama Audit Internal

Direktur

Kepala Operasional

Direktur

Kepala Pemasaran dan  Penjualan

Direktur

Kepala Keuangan

Kepala Pembelian

Kepala SDM &  Logistik

      5. SUMBER DAYA MANUSIA    Perseroan  menyadari  bahwa  kualitas  dan  kompetensi  dari  sumber  daya  manusia  (“SDM”)  yang  dimiliki  sangat  penting  untuk  mendukung  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  dalam  mencapai  visinya  menjadi  perusahaan  tambang  dan  energi  berbasis  batuabara.  Kinerja  Perseroan    dan  Anak  Perusahaan tidak lepas dari dukungan SDM yang memiliki pengalaman, keahlian dan dedikasi tinggi.    Pada tanggal 31 Maret 2011 Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 150 orang karyawan.  Berikut  ini  adalah  komposisi  karyawan  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  berdasarkan  jenjang  pendidikan, manajemen, usia, masa kerja, status karyawan dan keahlian dimana Komisaris dan Direksi  tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan.    Perseroan  Berikut komposisi Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Tingkat Pendidikan Formal  2011  2010 2009 2008  Pasca Sarjana (S2)  1 ‐ ‐ ‐  Sarjana (S1)  1 ‐ ‐ ‐  Diploma III  3 ‐ ‐ ‐  SMA ke bawah  3 ‐ ‐ ‐  Jumlah  8 ‐ ‐ ‐    Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Tingkat Jabatan  2011  2010 2009 2008  Manajerial  2 ‐ ‐ ‐  Staff  6 ‐ ‐ ‐  Non Staff  ‐ ‐ ‐ ‐  Jumlah  8 ‐ ‐ ‐    Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut    31 Maret  31 Desember  Tingkat Usia  2011  2010 2009 2008  < 21 Tahun  ‐ ‐ ‐ ‐  21 – 30 Tahun  1 ‐ ‐ ‐  31 – 40 Tahun  5 ‐ ‐ ‐  41 – 50 Tahun  2 ‐ ‐ ‐  Lebih dari 50 Tahun ‐ ‐ ‐ ‐  Jumlah  8 ‐ ‐ ‐   

  54

  Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut :    31 Desember  31 Maret  Masa Kerja  2011  2010 2009 0‐2 Tahun  8 ‐ ‐ 3‐4 Tahun   ‐ ‐ ‐ Jumlah  8 ‐ ‐   Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status karyawan adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Status Karyawan  2011  2010 2009 Tetap  8 ‐ ‐ Kontrak  ‐ ‐ ‐ Jumlah  8 ‐ ‐   Komposisi karyawan berdasarkan bidang keahlian adalah sebagai berikut :    31 Maret  31 Desember  Keahlian  2011  2010 2009  Administrasi  8 ‐ ‐ Pemeliharaan  ‐ ‐ ‐ Operator Tambang  ‐ ‐ ‐ Ahli Teknis Pertambangan  ‐ ‐ ‐ Operator Pelabuhan ‐ ‐ ‐ Quality, Safety, Environment  ‐ ‐ ‐ Jumlah  8 ‐ ‐   SMR   Berikut komposisi SMR menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Tingkat Pendidikan Formal  2011  2010 2009 Pasca Sarjana (S2)  5 5 ‐ Sarjana (S1)  26 26 14 Diploma III  40 40 20 SMA ke bawah  71 71 49 Jumlah  142 142 83   Komposisi karyawan SMR berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Tingkat Jabatan  2011  2010 2009 Manajerial  15 15 5 Staff  122 122 77 Non Staff  5 5 1 Jumlah  142 142 83                  

  55

2008  ‐  ‐  ‐ 

2008  ‐  ‐  ‐ 

2008  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2008  ‐  3  2  30  35 

2008  3  31  1  35 

  Komposisi karyawan SMR berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut    31 Desember  31 Maret  Tingkat Usia  2011  2010 2009 2008  < 21 Tahun  ‐ ‐ ‐ ‐  21 – 30 Tahun  33 33 25 14  31 – 40 Tahun  58 58 39 12  41 – 50 Tahun  38 38 15 7  Lebih dari 50 Tahun 13 13 4 2  Jumlah  142 142 83 35    Komposisi karyawan SMR berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut :    31 Maret  31 Desember  Masa Kerja  2011  2010 2009 2008  0‐2 Tahun  59 59 ‐ ‐  3‐4 Tahun   83 83 83 35  Jumlah  142 142 83 35    Komposisi karyawan SMR berdasarkan status karyawan adalah sebagai berikut :    31 Maret 31 Desember  Status Karyawan  2011  2010 2009 2008  Tetap  142 142 23 5  Kontrak  ‐ ‐ 60 30  Jumlah  142 142 83 35    Komposisi karyawan SMR berdasarkan bidang keahlian adalah sebagai berikut :    31 Maret  31 Desember  Keahlian  2011  2010 2009  2008  Administrasi  26 26 11 2  Pemeliharaan  10 10 2 ‐  Operator Tambang  86 86 60 29  Ahli Teknis Pertambangan  5 5 5 3  Operator Pelabuhan ‐ ‐ ‐ ‐  Quality, Safety, Environment  15 15 5 1  Jumlah  142 142 83 35    Sampai  dengan  Prospektus  ini  diterbitkan  AKAR  dan  TN  belum  memulai  kegiatan  operasionalnya,  sehingga belum memiliki karyawan.    Tunjangan dan Fasilitas Karyawan    Perseroan dan Anak Perusahaan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan  bagi  karyawan  dan  keluarganya.  Fasilitas  dan  program  kesejahteraan  tersebut  diperuntukkan  bagi  seluruh  karyawan  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan.  Fasilitas  dan  program  tersebut  adalah  sebagai  berikut :  - Fasilitas Kesehatan  - Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)  - Tunjangan Hari Raya  - Jaminan Asuransi Kecelakaan  - Santunan Kematian  - Tunjangan cuti dan cuti panjang  - Dan lain‐lain   

  56

  Kompensasi,  program  kesejahteraan  dan  fasilitas‐fasilitas  yang  diberikan  oleh  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan tersebut, telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi.    Pelatihan Pegawai  Saat  ini,  Perseroan  belum  pernah  mengadakan  pelatihan.  Namun  pelatihan  yang  dilakukan  Anak  Perusahaan yaitu SMR adalah sebagai berikut:  • Pedoman Keselamatan Kerja   • Pengetahuan dasar penambangan  – Pengoperasian alat dengan benar  – Metode Penambangan yang aman  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (HSE)    Kesepakatan Kerja Bersama/KKB atau Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan karyawan  Perseroan telah mengeluarkan Peraturan Perusahaan pada tanggal 1 Juli 2011 yang telah mendapat  pengesahan dari Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta nomor 533/PP/Va/D/2011 tanggal 27 Juli 2011  yang berisi tentang peraturan‐peraturan yang berlaku di Perseroan dan Kesepakatan Kerja Bersama  antara Perseroan dan Karyawan. 

6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN  Hubungan  pengurusan  dan  pengawasan  antara  Perseroan  dan  pemegang  saham  berbentuk  badan  hukum Perseroan Terbatas baik langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari tabel di bawah ini:    Nama  Perseroan SMR TN AKAR DHW AAR  AI  GSM J. Wahyoedi Hidayat DU  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ Dodi Hendra Wijaya D  DU&PS ‐ D D&PS ‐  ‐  K&PS Adi wibowo adisaputro  D  D K ‐ ‐ D  D&PS  D&PS Djoko Purwanto  D  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ Djajus Adisaputro  KU  KU ‐ ‐ ‐ KU  KU&PS  ‐ Dwijawanti Widiatmadja  K  K ‐ K ‐ K  K &PS  ‐ Noke Kiroyan  KI  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ Conny Mandang  ‐  ‐ ‐ ‐ K&PS ‐  ‐  ‐ Franciscus Janto  ‐  ‐  D  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Insandjaja 

  Keterangan:    KU  : Komisaris Utama    K  : Komisaris       KI  : Komisaris Independen                                      

     

DU  D  PS 

  57

: Direktur Utama  : Direktur  : Pemegang Saham 

  Struktur kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan      50% Dwijawanti Widiatmadja   25%   Djajus Adisaputro   25% 75% Adi Wibowo Adisaputro   60%   Dodi Hendra Wijaya 25%   30% Conny Mandang   PT Andarila Investama PT Gerhana Sukses Mentari 10%   Tommy Andre Wijaya 50% 50%       PT Dana Hayati Wisesa PT Alam Abadi Resources     20% 80%       Perseroan       99,68% 99% 99%   0,10%   PT Transentra Nusantara PT Soe Makmur Resources PT Adikarsa Alam Resources   0,22% 1% 1%         7. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN     7.1 PT Soe Makmur Resources (”SMR”)    A. Riwayat Singkat  SMR  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  telah  didirikan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang‐undangan  Republik  Indonesia  untuk  pertama  kali  dengan  nama  “PT  Soe  Makmur  Resources”, yang berkedudukan di Jakarta Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMR  nomor 25 tanggal 22 Juli 2008, yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  Terbatas  SMR  nomor  39  tanggal  22  Agustus  2008,  keduanya  dibuat  dihadapan  Toety  Juniarto,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  SMR  dari  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐84818.AH.01.01.Tahun 2008  tanggal  12  November  2008,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐0108145.AH.01.09.Tahun  2008  tanggal  12  November  2008,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.01.1.51.26793 tanggal  2  Februari  2010,  dan  telah  diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  50  tanggal   23 Juni 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 16496.      Anggaran Dasar SMR telah mengalami satu kali perubahan berdasarkan  Akta Pernyataan Keputusan  Pemegang Saham SMR nomor 201 tanggal 17 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H.,  S.E., MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  Perseroan SMR dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐ 60236.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0093472.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  27  Desember  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.01.1.46.26793  tanggal  21  Februari  2011,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  80/KET‐N/II/2011  tanggal  14 

  58

  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  yang  menyetujui  peningkatan  modal  dasar  SMR  yang  semula  sebesar  Rp1.000.000.000,‐  (satu  miliar  Rupiah) menjadi Rp380.000.000.000,‐ (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal  ditempatkan  dan  modal  disetor  dalam  SMR  yang  semula  sebesar  Rp300.000.000,‐  (tiga  ratus  juta  Rupiah) menjadi Rp95.000.000.000,‐ (sembilan puluh lima miliar Rupiah).    SMR beralamatkan di Wisma SMR Lt. 5 Ruang 501‐502, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara.      B. Kegiatan Usaha    Sesuai  dengan  Akta  Pendirian  SMR,  maksud  dan  tujuan  SMR  adalah  menjalankan  usaha  di  bidang  pertambangan,  perdagangan,  perindustrian  dan  jasa.  Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  Perseroan  melalukan  kegiatan  usaha  sebagaimana  termaktub  dalam  akta  No  25  tanggal   22 Juli 2008 adalah berikut:  1. Menjalankan usaha‐usaha dibidang pertambangan, yang meliputi pertambangan batubara, nikel,  emas,  perak,  pasir,  besi,  bijih  besi  dan  mangan,  bijih  uranium  dan  thorium,  eksplorasi  dan  eksploitasi  air  mineral,  eksplorasi  dan  eksploitasi  mineral  dan  metal,  eksplorasi  dan  eksploitasi  timah hitam, penggalian batu tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang‐tambang  non migas, peledakan area pertambangan, pengeboran.  2. Menjalankan  usaha‐usaha  dibidang  perdagangan  yang  meliputi  perdagangan  impor  dan  ekspor  antar  pulau/daerah  serta  lokal,  untuk  barang‐barang  hasil  produksi  sendiri  dan  hasil  produksi  perusahaan  lain,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Menjalankan  usaha  sebagai  grosir,  leveransir,  distributor  dan  keagenan  serta  perwakilan  dari  perusahaan‐perusahaan  baik  dalam  maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan.  3. Menjalankan  usaha‐usaha  dibidang  industri  yang  meliputi  berbagai  macam  industri  antara  lain  industri  barang  galian  bukan  logam,  industri  bahan  bakar  padat,  industri  logam  dan  baja  dan  industri pengolahan barang‐barang dari hasil pertambangan.  4. Menjalankan  usaha  dalam  bidang  jasa  yang  meliputi  konsultasi  bidang  pertambangan,  jasa  dibidang  konstruksi  pertambangan,  jasa  penunjang kegiatan pertambangan, kecuali  jasa  hukum  dan pajak.   

SMR  telah  beroperasi  sejak  tahun  2008.  Untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya,  SMR  telah  memperoleh ijin‐ijin dari instansi terkait antara lain:   

Pemerintah Daerah    a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)  Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) nomor: Distamben :540.1/IV/253/2008 tanggal 17 September  2008,  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Timor  Tengah  Selatan  kepada  SMR,  untuk  mengadakan  peninjauan  di  wilayah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Kecamatan  Kuatnana,  Desa  Supul  dan  Kecamatan  Kie,  Desa  Fallas,  untuk  mengetahui  kemungkinan‐kemungkinan  adanya  endapan  bahan  galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan.    b. Kuasa Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan  I. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor 208/KEP/HK/2008 tanggal 25 September 2008  tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada SMR.  II. Keputusan  Bupati  Timor  Tengah  Selatan  nomor  301/KEP/HK/2008  tanggal  20  Oktober  2008  tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada SMR.  III. Keputusan Bupati nomor 309/KEP/HK/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Pemberian Izin  Pengambilan Sampling Mangan dan Mineral Ikutan Lainnya kepada SMR.  IV. Keputusan  Bupati  Timor  Tengah  Selatan  nomor  108/KEP/HK/2009  tanggal  10  Juli  2009  tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada SMR.  V. Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  nomor  39/KEP/HK/2010  tanggal  28  Januari  2010  tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada SMR.  VI. Surat  dari  Direktorat  Jenderal  Mineral,  Batubara  dan  Panas  Bumi,  Direktorat  Pembinaan  Pengusahaan  Mineral  Dan  Batubara,  nomor  680/30/DBM/2010  tanggal  15  Maret  2010, 

  59

  perihal:  IUP  Operasi  Produksi  Pengangkutan  Penjualan  Khusus,  menyampaikan  bahwa  SMR  tidak memerlukan lagi IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan apabila akan  melakukan  kegiatan  tersebut  dalam  negeri  maupun  eksport  karena  telah  tercakup  dalam  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  nomor  39/KEP/HK/2010  tanggal  28  Januari  2010  tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada SMR.    Ijin‐ijin yang masih dalam proses:    Departemen Kehutanan  Bahwa  berdasarkan  Surat  dari  Kementerian  Kehutanan  Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  Direktorat  Penggunaan  Kawasan  Hutan  6  Juni  2011  menyatakan  bahwa  saat  ini  permohonan  izin  eksplorasi  pertambangan  mangan  yang  berolakasi  di  Desa  Supul  dan  Desa  Noebesa,  Kecamatan  Kuatnana  dan  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur, saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Kementerian ESDM dan Kementerian  Kehutanan Jakarta.    C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham  Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  SMR  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  SMR  nomor  201  tanggal  17  Desember  2010,  dibuat  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan  Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan SMR dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐60236.AH.01.02.Tahun  2010  tanggal  27  Desember  2010,  dan  telah  terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐0093472.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perusahaan  dalam  rangka  UU  WDP  dengan  nomor  Tanda  Daftar  Perusahaan  09.01.1.46.26793  tanggal  21  Februari  2011,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  80/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses  pengurusan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMR adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp 1.000,‐ Saham  Keterangan  %  Jumlah Saham Jumah Nilai  Nominal (Rupiah)  Modal Dasar  380.000.000 380.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1. Dodi Hendra Wijaya 90.000 90.000.000  0,10 2. PT Alam Abadi Resouces  210.000 210.000.000  0,22 3. Perseroan  94.700.000 94.700.000.000  99,68 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 95.000.000 95.000.000.000  100,00 Saham dalam Portepel 285.000.000 285.000.000.000      D. Pengurusan dan Pengawasan     Berdasarkan  Anggaran  Dasar  SMR  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan Rapat nomor 03 tanggal 14 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H,  Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SMR  dari  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐AH.01.10‐ 16158  tanggal  29  Juni  2010  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐ 0048968.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal  29 Juni  2010,  susunan  anggota Direksi  dan  Dewan  Komisaris  SMR adalah sebagai berikut:    Direksi  : Dodi Hendra Wijaya  Direktur Utama    Direktur     : Adi Wibowo Adisaputro       

  60

  Dewan Komisaris  Komisaris Utama   : Djajus Adisaputro    Komisaris    : Dwijawanti Widiatmadja    E. Ikhtisar Data Keuangan Penting    Berikut  adalah  ikhtisar  data  keuangan  penting  SMR  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  tanggal   31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan  tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik  Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan laporan keuangan  tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 serta tahun yang berakhir pada tanggal ‐tanggal tersebut yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Doli,  Bambang,  Sudarmadji  &  Dadang  dengan  pendapat  Wajar Tanpa Pengecualian.      (dalam ribuan Rupiah)   31 Maret 31 Desember    2011 2010 2009 2008  Aset lancar  17.101.121 11.775.931 5.556.560  2.237.987 Aset tidak lancar  171.495.670 177.353.775 150.626.873  56.272.171 Jumlah aset  188.596.791 189.129.706 156.183.433  58.510.157 Liabilitas jangka pendek  35.665.126 114.326.297 11.891.593  3.666.097 Liabilitas jangka panjang  93.026.956 8.882.995 156.573.473  56.504.993 Jumlah liabilitas  128.692.082 123.209.292 168.465.066  60.171.089 Jumlah ekuitas  59.904.709 65.920.414 (12.281.633)  (1.660.932) Penjualan  6.964.054 23.860.195 10.195.829  ‐ Beban pokok penjualan  (9.521.648) (28.503.792) (14.833.023)  ‐ Rugi bruto  (2.557.594) (4.643.597) (4.637.194)  ‐ Rugi sebelum pajak  (7.491.056) (20.888.924) (13.407.593)  (2.261.229) Rugi neto periode berjalan  (6.015.706) (16.497.953) (10.620.701)  (1.960.932)   Analisa singkat atas perubahan signifikan   Aset   Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Total aset SMR pada tahun 2010 adalah sebesar Rp189.129.706,‐ ribu, mengalami kenaikan sebesar  Rp32.946.273,‐  ribu  atau  naik  sebesar  21%  bila  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp156.183.433,‐  ribu. Kenaikan total aset disebabkan oleh naiknya kas dan bank SMR pada PT Bank Windu kentjana  Internasional  Tbk.  dan  PT  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk.,  naiknya  aset  tetap  SMR  berupa  bangunan,  kendaraan  dan  peralatan  inventaris  dan  turunnya  biaya  dibayar  dimuka,  naiknya  piutang  kepada  pihak berelasi.     Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2009  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2008.  Total aset SMR pada tahun 2009 adalah sebesar Rp156.183.433,‐ ribu, mengalami kenaikan sebesar  Rp97.673.276,‐  ribu  atau  naik  sebesar  167%  bila  dibandingkan  tahun  2008  sebesar  Rp58.510.157,‐  ribu. Kenaikan total aset disebabkan oleh naiknya aset tetap SMR berupa prasarana, kendaraan dan  peralatan  inventaris,  naiknya  aset  pajak  tangguhan  –  bersih  dan  naiknya  biaya  eksplorasi  dan  pengembangan tangguhan.    Liabilitas  Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Total  liabilitas  SMR  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp123.209.292,‐  ribu,  mengalami  penurunan  sebesar  Rp45.255.774,‐  ribu  atau  turun  sebesar  27%  bila  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp168.465.066,‐  ribu.  Penurunan  tersebut  dikarenakan  sudah  tidak  adanya  uang  muka  setoran  modal, berkurangnya hutang kepada pihak yang berelasi tapi munculnya pinjaman bank dan pinjaman  lainnya pada tahun 2010 menahan penurunan liabilitas SMR. 

  61

    Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2009  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2008.  Total  liabilitas  SMR  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  Rp168.465.066,‐  ribu,  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp108.293.977,‐  ribu  atau  naik  sebesar  180%  bila  dibandingkan  tahun  2008  sebesar  Rp60.171.089,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  naiknya  liabilitas  jangka  panjang  yang  jatuh  tempo dalam satu tahun, naiknya hutang kepada pihak yang berelasi dan bertambahnya uang muka  setoran modal.    Ekuitas  Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Ekuitas  SMR  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp65.920.414,‐  ribu,  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp78.202.047,‐  ribu  atau  naik  sebesar  637%  bila  dibandingkan  tahun  2009  rugi  sebesar  Rp12.281.633,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  bertambahnya  modal  ditempatkan  dan  disetor  penuh.    Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2009  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2008.  Ekuitas SMR pada tahun 2009 adalah rugi sebesar Rp12.281.633,‐ ribu, mengalami kenaikan kerugian  sebesar  Rp10.620.701,‐  ribu  atau  naik  sebesar  639%  bila  dibandingkan  tahun  2008  rugi  sebesar  Rp1.660.932,‐ ribu. Kenaikan tersebut dikarenakan naiknya beban pokok penjualan, beban umum dan  administrasi dan beban eksplorasi.    Penjualan  Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Penjualan  SMR  pada  tanggal  31  Maret  2011  adalah  sebesar  Rp6.964.054,‐  ribu.  Penjualan  tersebut  berasal dari penjualan ekspor.    Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Penjualan  SMR  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp23.860.195,‐  ribu,  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp13.664.366,‐  ribu  atau  naik  sebesar  134%  bila  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp10.195.829,‐  ribu. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penjualan ekspor.     Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009   Penjualan  SMR  pada  tanggal  31  Desember  2009  adalah  sebesar  Rp10.195.829,‐  ribu.  Penjualan  tersebut berasal dari penjualan lokal kepada pihak ketiga.    Beban Pokok Penjualan  Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Beban pokok penjualan SMR pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp9.521.648,‐ ribu. Beban  pokok  penjualan  tersebut  berasal  dari  beban  produksi  seperti  penyusutan,  penggalian  dan  penggerukan dan bahan bakar.     Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Beban  pokok  penjualan  SMR  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp28.503.792,‐  ribu,  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp13.670.769,‐  ribu  atau  naik  sebesar  92%  bila  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp14.833.023,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  adanya  kenaikan  atas  biaya  produksi  seperti  penyusutan, penggalian dan pengerukan.    Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009   Beban  pokok  penjualan  SMR  pada  tanggal  31  Desember  2009  adalah  sebesar  Rp14.833.023,‐  ribu.  Beban  pokok  penjualan  tersebut  berasal  dari  biaya  produksi  seperti  penyusutan,  penggalian  dan  pengerukan, pengangkutan bahan galian.   

  62

  Rugi Neto Periode Berjalan  Tiga bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2011.  Rugi neto periode berjalan SMR pada tanggal 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp6.015.706,‐ ribu. Rugi  neto tahun berjalan tersebut berasal dari besarnya beban pokok penjualan dan beban operasi.    Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2010  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2009   Rugi  neto  tahun  berjalan  SMR  pada  tahun  2010  adalah  sebesar  Rp16.497.953,‐  ribu,  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp5.877.252,‐  ribu  atau  naik  sebesar  55%  bila  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp10.620.701,‐  ribu.  Kenaikan  tersebut  dikarenakan  kenaikan  beban  pokok  penjualan  dan  beban  operasi terutama beban umum dan administrasi walaupun terdapat peningkatan penjualan.     Tahun  Yang  Berakhir  Pada  Tanggal  31  Desember  2009  dibandingkan  dengan  Tahun  Yang  Berakhir  Pada Tanggal 31 Desember 2008   Rugi  neto  tahun  berjalan  SMR  pada  tahun  2009  adalah  sebesar  Rp10.620.701,‐  ribu,  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp8.659.769,‐  ribu  atau  naik  sebesar  442%  bila  dibandingkan  tahun  2008  sebesar  Rp1.960.932,‐ ribu. Kenaikan tersebut dikarenakan naiknya beban pokok penjualan, beban umum dan  administrasi dan beban eksplorasi.    7.2 PT Adikarsa Alam Resources (”AKAR”)    A. Riwayat Singkat  Akar  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  telah  didirikan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang‐undangan  Republik  Indonesia  untuk  pertama  kali  dengan  nama  “PT  Adikarsa  Alam  Resources”, yang berkedudukan di Jakarta Utara berdasarkan Akta Pendirian AKAR nomor 244 tanggal  23  Desember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  AKAR  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐60738.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 Desember  2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0094253.AH.01.09.  Tahun  2010  tanggal  29  Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor  Tanda  Daftar  Perusahaan  09.01.1.46.31287  tanggal  14  Juni  2011,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Nomor  22/KET‐N/VII/2011  tanggal  5  Juli  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam  proses pengurusan.    B. Kegiatan Usaha  Sesuai  dengan  Akta  Pendirian  AKAR,  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  AKAR  adalah  sebagai  berikut:   1. Maksud  dan  tujuan  AKAR  ialah  berusaha  dibidang  pembangunan,  perdagangan,  perindustrian,  pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;  2. Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  AKAR  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebagai berikut:  a. Melakukan  perdagangan,  termasuk  dagang  impor,  ekspor  dan  antar  pulau  (intersulair),  bertindak  selaku  agen  atau  perwakilan,  agen  tunggal,  grosir,  leveransir,  distributor  dan  supplier (penyalur) atas segala jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, termasuk  namun tidak terbatas pada perdagangan hasil perkebunan, buah‐buahan dan sayuran, bahan  pertanian dan perkebunan, dan perdagangan kopi dan biji kopi;   b. Menjadi  pemborong  bangunan  dan  kontraktor  umum  (general  contractor),  sebagai  perencana,  pelaksana  maupun  penyelenggara  konstruksi‐konstruksi  pembuatan  rumah‐ rumah,  gedung‐gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias,  kolam  ikan,  dekorasi  ruangan  (interior)  dan  eksterior,  serta  pemasangan  instalasi‐instalasi  elektrikal dan mekanikal, gas dan telekomunikasi;  c. Menjalankan  usaha‐usaha  di  bidang  yang  berkaitan  dengan  real  estate,  termasuk  jual  beli  bangunan  serta  hak  atas  tanahnya,  mengelola  dan  melakukan  persewaan  atas  bangunan‐ bangunan,  ruangan‐ruangan,  perumahan,  rumah  susun,  meneglola  bangunan  parker  dan  bangunan pergudangan; 

  63

  d.    Mendirikan  dan  menjalankan  industri‐industri  namun  tidak  terbatas  pada  industri  kertas,  industri  komputer  dan  peripheral,  industri  pembuatan  mebel,  industri  alat‐alat  rumah  tangga, industri mesin‐mesin, bahan‐bahan bangunan, industri tekstil, industri mainan anak‐ anak, industri bordir, dan industri pakaian jadi;   e. Mendirikan percetakan, penerbitan, dan penjilidan;  f. Menjalankan  usaha‐usaha  di  bidang  pertanian,  agroindustri,  industri  pertanian,  pertanian,  perkebunan,  tanaman  pangan,  agrobisnis,  perkebunan  tanaman  keras  (palawija),  perkebunan  tanaman  industri,  perkebunan  kopi,  perkebunan  coklat  (cacao),  perkebunan  kelapa  (coconut),  perkebunan  kelapa  sawit,  perkebunan  tanaman  jatrova,  perkebunan  tanaman industri bahan bakar nabati, dan bahan baku pertanian perkebunan;  g. Menyediakan  segala  jenis  jasa  dan  pelayanan,  konsultasi  bidang  bisnis  manajemen  dan  administrasi,  konsultasi  bidang  kecantikan,  perawatan  dan  kebugaran  tubuh,  konsultasi  bidang  teknik  engineering,  konsultasi  bidang  manajemen  sumber  daya  manusia,  konsultasi  bidang  pelatihan  dan  keterampilan,  konsultasi  bidang  restoran  dan  makanan,  konsultasi  bidang  manajemen  dan  administrasi  engineering,  konsultasi  bidang  pemasaran  dan  survey  pasar,  konsultasi  bidang  pengelolaan  manajemen  perusahaan,  konsultasi  bidang  studi  perencanaan,  konsultasi  bidang  konstruksi  sipil,  konsultasi  bidang  kinerja  perusahaan,  konsultasi  bidang  sIstem  informasi  geografis  (geologi  dan  geodesi),  konsultasi  bidang  pertanian,  konsultasi  bidang  telekomunikasi,  konsultasi  bidang  energI,  konsultasi  bidang  kependudukan  dan  pengembangan  masyarakat,  konsultasi  bidang  kesehatan,  konsultasi  bidang industri, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang olahraga, konsultasi bidang  transportasi,  konsultasi  bidang  lingkungan  (AMDAL),  konsultasi  mabilisasi  pengerukan,  reklamasi  dan  peralatannya,  konsultasi  bidang  komputer  dan  rekayasa  informatika,  konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran bidang musik, dan kegiatan usaha lainnya  yang terkait, kecuali konsultan bidang pajak dan akuntan publik.  h. Menyelengarakan  transportasi  dan  pengangkutan  umum  di  darat  menggunakan  bus  dan  truk.    Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, AKAR belum menjalankan kegiatan operasionalnya.    C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham    Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  AKAR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Akta  Pendirian  AKAR  nomor  244  tanggal  23  Desember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKAR adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp 1.000.000,‐ Saham  Keterangan  %  Jumlah Saham Jumah Nilai  Nominal (Rupiah)  Modal Dasar  4.000 4.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1. Perseroan  1.980 1.980.000.000  99,00 2. PT Alam Abadi Resouces  20 20.000.000  1,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000 2.000.000.000  100,00 Saham dalam Portepel 2.000 2.000.000.000      D. Pengurusan dan Pengawasan    Berdasarkan Anggaran Dasar AKAR yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian AKAR  nomor  244  tanggal  23  Desember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.E.,  S.H.,  MKn  Notaris  di  Jakarta Utara, bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKAR adalah sebagai berikut:    Direksi  Direktur   :  Dodi Hendra Wijaya    Komisaris  Komisaris  :  Dwijawanti Widiatmadja 

  64

  E. Ikhtisar Data Keuangan Penting    Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting AKAR yang diperoleh dari laporan keuangan pada dan  untuk  tiga  bulan  yang  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2011  dan  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal‐tanggal  31  Desember  2010,  2009  dan  2008  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.    (dalam ribuan Rupiah)  31 Maret 31 Desember  Uraian  2011 2010 2009  2008 Jumlah Aset  2.012.125 2.000.000 ‐  ‐ Jumlah Kewajiban  48.500 ‐ ‐  ‐ Jumlah Ekuitas  1.963.625 2.000.000 ‐  ‐ Penjualan  ‐ ‐ ‐  ‐ Laba Kotor  ‐ ‐ ‐  ‐ Laba/(rugi) operasi  (48.500) ‐ ‐  ‐ Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (48.500) ‐ ‐  ‐ Laba/(rugi) bersih  (36.375) ‐ ‐  ‐   Jumlah kewajiban pada 31 Maret 2011 muncul disebabkan adanya beban yang masih harus dibayar  atas biaya jasa profesional dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.    7.3 PT Transentra Nusantara (”TN”)    A. Riwayat Singkat  TN  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  telah  didirikan  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang‐undangan  Republik  Indonesia  untuk  pertama  kali  dengan  nama  “PT  Transentra  Nusantara”, yang berkedudukan di Jakarta Utara  berdasarkan Akta Pendirian TN nomor 188 tanggal  28 Januari 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  TN  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐07676.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0012435.AH.01.09.  Tahun  2011  tanggal  16  Februari  2011,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perusahaan  dalam  rangka  UU  WDP  dengan  nomor  Tanda Daftar Perusahaan 09.01.1.46.30765 tanggal 25 Januari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan  nomor  23/KET‐N/VII/2011  tanggal  5  Juli  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam  proses pengurusan.    B. Kegiatan Usaha  Sesuai  dengan  Akta  Pendirian  TN  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  TN  adalah  bidang  pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas TN dapat melaksanakan kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  bukan  logam  meliputi  intan,  korundum,  grafit,  arsen,  pasir  kuarsa,  fluorspar,  kriolit.  Sampai  dengan  Prospektus  ini  diterbitkan  TN  belum  menjalankan  kegiatan  operasionalnya.                        

  65

  C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham  Sesuai  dengan  Pasal  4  Akta  Pendirian  TN  nomor  188  tanggal  28  Januari  2011,  dibuat  dihadapan  Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang  saham TN adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp 100.000,‐ Saham  Keterangan  %  Jumlah Saham Jumah Nilai  Nominal (Rupiah)  Modal Dasar  20.000 2.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1. Perseroan  9.900 990.000.000  99,00 2. Dodi Hendra Wijaya 100 10.000.000  1,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 1.000.000.000  100 Saham dalam Portepel 10.000 1.000.000.000      D. Pengurusan dan Pengawasan    Berdasarkan  Anggaran  Dasar  TN  yang  terakhir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Akta  Pendirian  TN  nomor 188 tanggal 28 Januari 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.E., S.H., MKn Notaris di Jakarta  Utara, bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKAR adalah sebagai berikut:    Direksi  Direktur  :  Franciscus Janto Insandjaja    Komisaris  Komisaris  :  Adi Wibowo Adisaputro      E. Ikhtisar Data Keuangan Penting    Berikut  adalah  ikhtisar  data  keuangan  penting  TN  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  pada  dan  untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan  Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan pendapat wajar.    (dalam ribuan Rupiah)  31 Maret2011  Uraian  Jumlah Aset  1.007.500 Jumlah Kewajiban  30.000 Jumlah Ekuitas  977.500 Penjualan  ‐ Laba Kotor  ‐ Laba/(rugi) operasi  (30.000) Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (30.000) Laba/(rugi) bersih  (22.500)   8. KETERANGAN  SINGKAT  MENGENAI  PEMEGANG  SAHAM  BERBENTUK  BADAN  HUKUM  BAIK  LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG    8.1. PT Dana Hayati Wisesa (“DHW”)    A. Riwayat Singkat  DHW  adalah  suatu  perseroan  terbatas,  yang  didirikan  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang‐ undangan  negara  Republik  Indonesia  dengan  nama  PT  Dana  Hayati  Wisesa,  yang  berkedudukan  di  Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian nomor 229 tanggal 24 November 2010, dibuat dihadapan 

  66

  Humberg Lie, S.H., S.E., MKn Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum  Perseroan  DHW  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐56428.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0087362.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  81/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses pengurusan    B. Kegiatan Usaha  Maksud dan tujuan DHW ialah berusaha dibidang pembangunan, perdagangan umum, pertambangan  umum, perindustrian, jasa, pengangkutan darat.     Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  DHW    dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebagai berikut:  a. Melakukan  perdagangan,  termasuk  dagang  impor,  ekspor  dan  antar  pulau  (intersulair),  bertindak  selaku  agen  atau  perwakilan,  agen  tunggal,  grosir,  leveransir,  distributor  dan  supplier (penyalur) atas segala jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, termasuk  namun tidak terbatas pada perdagangan hasil perkebunan, buah‐buahan dan sayuran, bahan  pertanian dan perkebunan, dan perdagangan kopi dan biji kopi;   b. Menjadi  pemborong  bangunan  dan  kontraktor  umum  (general  contractor),  sebagai  perencana,  pelaksana  maupun  penyelenggara  konstruksi‐konstruksi  pembuatan  rumah‐ rumah,  gedung‐gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias,  kolam  ikan,  dekorasi  ruangan  (interior)  dan  eksterior,  serta  pemasangan  instalasi‐instalasi  elektrikal dan mekanikal, gas dan telekomunikasi;  c. Menjalankan  usaha‐usaha  di  bidang  yang  berkaitan  dengan  real  estate,  termasuk  jual  beli  bangunan  serta  hak  atas  tanahnya,  mengelola  dan  melakukan  persewaan  atas  bangunan‐ bangunan,  ruangan‐ruangan,  perumahan,  rumah  susun,  mengelola  bangunan  parkir  dan  bangunan pergudangan;  d. Mendirikan  dan  menjalankan  industri‐industri  namun  tidak  terbatas  pada  industri  kertas,  industri  komputer  dan  peripheral,  industri  pembuatan  mebel,  industri  alat‐alat  rumah  tangga, industri mesin‐mesin, bahan‐bahan bangunan, industri tekstil, industri mainan anak‐ anak, industri bordir, dan industri pakaian jadi;   e. Mendirikan percetakan, penerbitan, dan penjilidan;  f. Menjalankan  usaha‐usaha  di  bidang  pertanian,  agroindustri,  industri  pertanian,  pertanian,  perkebunan,  tanaman  pangan,  agrobisnis,  perkebunan  tanaman  keras  (palawija),  perkebunan  tanaman  industri,  perkebunan  kopi,  perkebunan  coklat  (cacao),  perkebunan  kelapa  (coconut),  perkebunan  kelapa  sawit,  perkebunan  tanaman  jatrova,  perkebunan  tanaman industri bahan bakar nabati, dan bahan baku pertanian perkebunan;  g. Menyediakan  segala  jenis  jasa  dan  pelayanan,  konsultasi  bidang  bisnis  manajemen  dan  administrasi,  konsultasi  bidang  kecantikan,  perawatan  dan  kebugaran  tubuh,  konsultasi  bidang  teknik  engineering,  konsultasi  bidang  manajemen  sumber  daya  manusia,  konsultasi  bidang  pelatihan  dan  keterampilan,  konsultasi  bidang  restoran  dan  makanan,  konsultasi  bidang  manajemen  dan  administrasi  engineering,  konsultasi  bidang  pemasaran  dan  survey  pasar,  konsultasi  bidang  pengelolaan  manajemen  perusahaan,  konsultasi  bidang  studi  perencanaan,  konsultasi  bidang  konstruksi  sipil,  konsultasi  bidang  kinerja  perusahaan,  konsultasi  bidang  sistem  informasi  geografis  (geologi  dan  geodesi),  konsultasi  bidang  pertanian,  konsultasi  bidang  telekomunikasi,  konsultasi  bidang  energi,  konsultasi  bidang  kependudukan  dan  pengembangan  masyarakat,  konsultasi  bidang  kesehatan,  konsultasi  bidang industri, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang olahraga, konsultasi bidang  transportasi,  konsultasi  bidang  lingkungan  (AMDAL),  konsultasi  mabilisasi  pengerukan,  reklamasi  dan  peralatannya,  konsultasi  bidang  komputer  dan  rekayasa  informatika,  konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran bidang musik, dan kegiatan usaha lainnya  yang terkait, kecuali konsultan bidang pajak dan akuntan public;  h. Menyelengarakan  transportasi  dan  pengangkutan  umum  di  darat  menggunakan  bus  dan  truk.   

  67

  Sampai  dengan  Prospektus  ini  diterbitkan  kegiatan  usaha  yang  saat  ini  DHW  lakukan  adalah  perdagangan umum.     C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham    Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  DHW  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  nomor  229  tanggal  24  November  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  DHW  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐ 56428.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0087362.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  81/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses pengurusan, pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, struktur permodalan dan susunan  Pemegang Saham DHW adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp100.000.000,‐ per  saham  Keterangan  %  Jumlah  Jumah Nilai Nominal  Saham  (Rupiah)  Modal Dasar  250 25.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1.Dodi Hendra Wijaya 60 6.000.000.000  60,00 2.Conny Mandang  30 3.000.000.000  30,00 3.Tommy Andre Wijaya  10 1.000.000.000  10,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 10.000.000.000  100,00 Saham dalam Portepel 150 15.000.000.000      Bahwa  sumber  penyertaan  DHW  dalam  Perseroan  didasarkan  pada  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  DHW  kepada  Dodi  Hendra  Wijaya  sebesar  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  Rupiah)  berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh dan antara  DHW dan Dodi Hendra Wijaya.    D. Pengurusan dan Pengawasan     Susunan  anggota  Direksi  dan  Komisaris  DHW  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  nomor  229  tanggal  24  November  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  DHW  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐ 56428.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0087362.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  2  Desember  2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  81/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses pengurusan, adalah sebagai berikut:  Direksi  Direktur     Komisaris  Komisaris           

: 

Dodi Hendra Wijaya 

: 

Conny Mandang 

  68

  8.2. PT Alam Abadi Resources (“AAR”)    A. Riwayat Singkat    AAR  adalah  suatu  perseroan  terbatas,  yang  didirikan  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang‐ undangan negara Republik Indonesia dengan nama PT Alam Abadi Resources, yang berkedudukan di  Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian nomor 5 tanggal 9 Februari 2010, dibuat dihadapan Grace  Supena  Sundah,  S.H,  Notaris  di  Jakarta,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  AAR  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐10418.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal  25  Februari  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah nomor AHU‐0015363.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010, dan berdasarkan Surat  Keterangan  nomor  11/II/GSS/NOT/2011  tanggal  28  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Grace  Supena  Sundah,  S.H,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses pencetakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.    Anggaran Dasar AAR telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang  Saham nomor 195 tanggal 17 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  AAR  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐ 60317.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0093604.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  27  Desember  2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  82/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 25 tanggal 4 Juli 2011, dibuat  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan  Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AAR dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐AH.01.10‐24331  tanggal  28  Juli  2011,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia di bawah nomor AHU‐0062359.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011.    B. Kegiatan Usaha    Sesuai  dengan  Pasal  3  Anggaran  Dasar  AAR  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian nomor 5 tanggal 9 Februari 2010, dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H, Notaris di  Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan AAR dari Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐10418.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal   25  Februari  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0015363.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  25  Februari  2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  11/II/GSS/NOT/2011  tanggal  28  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Grace  Supena  Sundah,  S.H.,  pengumuman  dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pencetakan oleh Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  AAR  adalah  sebagai berikut:  1. Maksud  dan  tujuan  AAR  ialah  berusaha  dibidang  pembangunan,  perdagangan  umum,  pertambangan umum, perindustrian, jasa, pengangkutan darat.   2.

Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  AAR  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebagai berikut:  a.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  pembangunan  pada  umumnya,  meliputi  pemborongan  pada  umumnya  (general  contractor),  pemborongan  bidang  pertambangan  minyak,  gas  dan  panas bumi, pemborongan bidang pertambangan umum, usaha penunjang ketenagalistrikan,  pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk  ketenagalistrikan,  serta  usaha  yang  berhubungan  dengan itu, sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 

b.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  perdagangan  umum  termasuk  pula  perdagangan  barang  secara  impor,  ekspor,  lokal  serta  antar  pulau  (interinsulair),  demikian  pula  usaha‐usaha 

  69

  perdagangan  sebagai  supplier,  grosir,  distributor  hasil  tambang, keagenan  serta perwakilan  dari badan‐badan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, penyalur bahan bakar  minyak  tanah  dan  gas,  perdagangan  bahan  bakar  padat/batubara,  aspal,  engineering,  dan  kegiatan usaha terkait.  c.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  pertambangan  umum  antara  lain  pertambangan  nikel,  batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, tambang non  migas,  dan  pengeboran  minyak,  gas  bumi,  panas  bumi,  mineral  air,  termasuk  eksplorasi,  eksploitasi, serta pemasaran hasil‐hasil tambang yang diijinkan oleh instansi yang berwenang  serta kegiatan usaha terkait. 

d.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  perindustrian  pada  umumnya,  yang  meliputi  industri  tabung,  industri  pelumas,  industri  gas  dan  LPG,  industri  teknologi  mineral,  industri  air  mineral,  industri  pengolahan  barang‐barang  dari  hasil  pertambangan,  industri  petrokimia,  serta kegiatan usaha terkait. 

e.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  jasa,  meliputi  jasa  konsultasi  bidang  bisnis,  manajemen  dan  administrasi,  konsultasi  bidang  teknik  engineering,  jasa  penunjang  perusahaan  pertambangan,  konsultasi  bidang  energi,  konsultasi  bidang  pertambangan,  jasa  penunjang  kegiatan pertambangan, serta kegiatan usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan  pajak. 

f.

Menjalankan  usaha  dalam  bidang  pengangkutan  darat,  meliputi,  menjalankan  usaha‐usaha  dibidang tansportasi, angkutan darat, ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang,  transportasi pertambangan dan perminyakan, serta kegiatan usaha terkait.  

  Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha yang saat ini AAR lakukan adalah investasi di  Anak Perusahaan.    C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham    Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  AAR  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  nomor  195  tanggal  17  Desember  2010,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  AAR  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐60317.AH.01.02.Tahun  2010  tanggal  27  Desember  2010  dan  telah  terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐0093604.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  82/KET‐N/II/2011  tanggal  14  Februari  2011  yang  dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  dan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  nomor   25 tanggal 4 Juli 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang  telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AAR dari Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐AH.01.10‐24331  tanggal  28  Juli  2011,  dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0062359.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal   28 Juli 2011, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham AAR adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per  saham  Keterangan  %  Jumlah  Jumah Nilai Nominal  Saham  (Rupiah)  Modal Dasar  250.000 250.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1. PT Andarila Investama  38.250 38.250.000.000  50,00 2. PT Gerhana Sukses Mentari  38.250 38.250.000.000  50,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 76.500 76.500.000.000  100,00 Saham dalam Portepel 173.500 15.000.000.000     

  70

  Bahwa sumber penyertaan AAR dalam Perseroan didasarkan pada pinjaman yang dilakukan oleh AAR  kepada  PT  Andarila  Investama  sebesar  Rp3.500.000.000,‐  (tiga  miliar  lima  ratus  juta  Rupiah)  berdasarkan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  tertanggal  27  Juli  2011  yang  dibuat  oleh  dan  antara  AAR  dan PT Andarila Investama.    D. Pengurusan dan Pengawasan  Susunan  anggota  Direksi  dan  Komisaris  AAR  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian nomor 05 tanggal 9 Februari 2010, dibuat dihadapan Grace Supena Sundah, S.H, Notaris di  Jakarta,  yang  telah  mendapat  Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐10418.AH.01.01.Tahun  2010  tanggal   25  Februari  2010,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0015363.AH.01.09.Tahun  2010  tanggal  25  Februari  2010,  dan  berdasarkan  Surat  Keterangan  nomor  11/II/GSS/NOT/2011  tanggal  28  Februari  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Grace  Supena  Sundah,  S.H,  pengumuman  dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pencetakan oleh Departemen Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:   

Direksi  Direktur     :  Adi Wibowo Adisaputro    Komisaris  Komisaris Utama   :  Djajus Adisaputro  Komisaris    :  Dwijawanti Widiatmadja      8.3. PT Andarila Investama (“AI”)    A.Riwayat Singkat  AI  adalah  suatu  perseroan  terbatas,  yang  didirikan  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang‐ undangan negara Republik Indonesia dengan nama PT Andarila Investama, yang berkedudukan di  Jakarta  Pusat  berdasarkan  Akta  Pendirian  AI  nomor  11  tanggal  24  Mei  2011,  dibuat  dihadapan   Eko  Putranto, S.H., Notaris di  Jakarta,  yang  telah  mendapat  persetujuan  dari Menteri Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐28308. AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 7  Juni  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0045457.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal 7 Juni 2011.   

  71

  B. Kegiatan Usaha    Sesuai  dengan  Pasal  3  Anggaran  Dasar  AI  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  AI  nomor  11  tanggal  24  Mei  2011,  dibuat  dihadapan  Eko  Putranto,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AI adalah sebagai berikut:    1. Maksud dan tujuan AI ialah menjalankan kegiatan di dalam bidang :  a. perdagangan umum;  b. jasa;  c. pembangunan;  d. Industri; dan  e. pengangkutan darat;  2. Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas,  AI  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha,  sebagai berikut:  a. menjalankan  usaha  dalam  bidang  perdagangan  umum,  impor,  ekspor,  lokal,  real  estate  property,  komputer  elektronika,  barang‐barang  engineering,  penyalur  bahan  bakar  (SPBU),  hasil  industri  kayu  tripleks,  penjualan  bahan  bakar  kendraan  bermotor,  bahan  bakar  padat  batu bara, bahan kimia, sparepart assesoris mobil dan motor, hasil perkebunan, hasil hutan,  peralatan  informatika  dan  multi  media,  minyak  pelumas,  hasil  hutan  tanaman  industry,  peralatan  pertanian  dan  perkebunan,  mesin,  peralatan  listrik  elektronika,  logam,  baja  dan  alumunium, bahan konstruksi, kelapa sawit, bahan pertanian dan perkebunan, bahan bakar  minyak,  mesin‐mesin  industri,  barang‐barang,  metal,  usaha  berhubungan  pengeboran  minyak,  usaha  berhubungan  mekanikal,  sparepart  tubin  dan  mesin  diesel,  hasil  pertanian,  alat‐alat  komponen  filter,  barang‐barang  mineral,  alat‐alat  keselamatan  kerja,  peralatan  mekanikal/elektronikal/telekomunikasi/navigasi, bahan bakar minyak nabati, barang‐barang  teknik,  abrasit  (batu  gurindam  amplas),  alat  potong  dan  alat  pendukung  permesinan,  hasil  industri  kimia,  hasil  pertambangan  yang  meliputi  pasir  besi,  bijih  besi  dan  mangan,  hasil  pertambangan  bauksit  dan  timah  hitam  serta  menjadi  supplier,  leveransier,  grossier,  agen,  distributor,  komisioner  dan  sebagai  perwakilandari  badan‐badan,  perusahaan‐perusahaan  lain baik dari dalam maupun luar negeri dari barang‐barang tersebut.   b. menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :   ‐ jasa konsultasi bisnis management administarsi serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa persewaandan sewa beli kendaraan bermotor serta kegiatan usaha;   ‐ jasa persewaan mesin‐mesin dan peralatannya serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa konsultasi teknik engineering serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa konsultasi management Sumber Daya Manusia serta kegiatan terkait;   ‐ jasa teknik informatika serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa penyelenggaraan usaha teknik serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa management administrasi engineering serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa konsultasi bidang studi perencanaan serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa konsultasi bidang konstruksi bidang konstruksi sipil serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa  konsultasi  sistem  informasi,  geografis,  geologi  dan  geodesiserta  kegiatan  usaha  terkait;  ‐ jasa konsultasi bidang energi serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa konsultasi   pertambangan serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa konsultasi bidang Analisa dampak lingkungan (AMDAL) serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi serta kegiatan usaha terkait;   ‐ jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa bidang konstruksi pertambangan serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian serta kegiatan usaha terkait;  ‐ jasa penunjang kegiatan pertambangan serta kegiatan usaha terkait;   c. menjalankan usaha bidang pembangunan yaitu :   ‐ sebagai pengembang serta kegiatan usaha terkait;  ‐ general kontraktor serta kegiatan usaha terkait;   ‐ pemasangan komponen banguna berat (heavy lifting) serta kegiatan usaha terkait;   ‐ pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan serta kegiatan usaha terkait;  

  72

  ‐ ‐ ‐ ‐

pemasangan instalasi serta kegiatan usaha terkait;   pembangunan pertambangan minyak gas bumi serta kegiatan usaha terkait;     pemborong bidang pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait;   telekomunikasi,  petrokimia,  sarana  dan  prasarana  jaringan  telekomunikasi  serta  kegiatan usaha terkait;   ‐ konstruksi besi baja serta kegiatan usaha terkait;   ‐ penunjang ketenagalistrikan serta kegiatan usaha terkait;   d. menjalankan  usaha  dalam  bidang  industry  antara  lain  :  industri  tabung,  industri  pelumas,  industry  gas  dan  LPG,  industri  teknologi  mineral,  industry  air  mineral,  industry  pengolahan  barang‐barang  dari  hasil tambang,  industry  petrokimia,  makanan dan  minuman,  tekstil  dan  pakaian jadi (garment), kertas dan barang‐barang dari kertas, bahan bakar padat, logam, dan  baja pengolahan barang‐barang logam, baja dan alumunium serta kegiatan usaha terkait.   e. menjalankan usaha‐usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain menjalankan usaha‐ usaha  dibidang  transportasi,  angkutan  darat  (pipa/pianisasi),  ekspedisi  dan  pergudangan,  transportasi  penumpang,  transportasi  pengangkutan,  transportasi  pertambangan  dan  perminyakan,  transportasi  hasil  perkebunan,  transportasi  hasil  perkebunan  coklat  (cacao),  transportasi hasil perkebunan kelapa (coconut), transportasi hasil perkebunan kelapa sawit,  transportasi pertambangan dan batubara.     Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha yang saat ini AI lakukan adalah investasi di  Entitas Anak.     C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham    Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  AI  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  AI  nomor  11  tanggal  24  Mei  2011,  dibuat  dihadapan  Eko  Putranto,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta,  yang  telah  mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐28308.  AH.01.01.Tahun  2011  tanggal  7  Juni  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0045457.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal   7 Juni 2011, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham AI adalah sebagai berikut:    Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per  saham  Keterangan  %  Jumlah  Jumah Nilai Nominal  Saham  (Rupiah)  Modal Dasar  100.000 100.000.000.000    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   1. Adi Wibowo Adisaputro  10.000 10.000.000.000  25,00 2. Djajus Adisaputro  10.000 10.000.000.000  25,00 3. Dwijaya Widiatmaja  20.000 20.000.000.000  50,00 Jumlah  Modal  Ditempatkan  dan  Disetor  40.000 40.000.000.000  100,00 Penuh  Saham dalam Portepel  60.000 15.000.000.000      D.Pengurus dan Pengawasan    Susunan  anggota  Direksi  dan  Komisaris  AI  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian AI nomor 11 tanggal 24 Mei 2011, dibuat dihadapan Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta,  yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di  bawah nomor AHU‐28308. AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah nomor AHU‐0045457.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, adalah sebagai berikut: 

  73

  DIREKSI  Direktur     : Adi Wibowo Adisaputro    KOMISARIS  Komisaris Utama   : Djajus Adisaputro  Komisaris    : Dwijawanti Widiatmadja     8.4. PT Gerhana Sukses Mentari (“GSM”)    A.Riwayat Singkat    GSM  adalah  suatu  perseroan  terbatas,  yang  didirikan  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang‐ undangan  negara  Republik  Indonesia  dengan  nama  PT  GERHANA  SUKSES  MENTARI,  yang  berkedudukan  di  Jakarta  Pusat  berdasarkan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  GSM  nomor   5 tanggal 12 Agustus 2009, dibuat dihadapan Yunita Neni Susiandari, S.H., MKn., Notaris di Bogor,  yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐14325.AH.01.01.Tahun  2011  tanggal  22  Maret  2011,  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU00022968.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal  22  Maret  2011,  sesuai dengan Surat Keterangan nomor 94/KET‐N/VII/20011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan  oleh Humberg Lie, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik  Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    B. Kegiatan Usaha    Sesuai  dengan  Pasal  3  Anggaran  Dasar  GSM  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  GSM  nomor  5  tanggal  12  Agustus  2009,  dibuat  dihadapan   Yunita Neni Susiandari, S.H., MKn., Notaris di Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐14325.AH.01.01.Tahun  2011 tanggal 22 Maret 2011, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU00022968.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 sesuai dengan Surat Keterangan nomor  94/KET‐N/VII/20011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., MKn., Notaris di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GSM adalah sebagai berikut:  1. Maksud  dan  tujuan  GSM  ialah  berusaha  dalam  bidang  jasa,  angkutan,  perdagangan,  pembangunan,  industri,  perbengkelan,  percetakan,  pertanian,  perikanan,  peternakan  dan  konsultan.  2. Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  diatas  GSM  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha sebagai berikut:  a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, antara lain:  ‐ Jasa Agen Property;   ‐ Jasa konsultasi management Sumber Daya Manusia;   ‐ Jasa  perawatan  dan  pemeliharaan  (cleaning  service)  untuk  bangunan‐bangunan  seperti  perumahan,  gedung‐gedung  perkantoran,  apartemen‐apartemen,  kondominium  dan  pertokoan  termasuk  juga  perawatan  dan  pemeliharaan  kapal‐ kapal laut, kapal‐kapal terbang dan kendraan umum;  ‐ Jasa  konsultan  pembangunan  perumahan, perkantoran, perniagaan,  real  estat  dan  analisa dampak lingkuangan (amdal), interior dan eksterior dan pertamanan;  ‐ Jasa persewaan ruangan;  ‐ Jasa  pemeliharaan,  perawatan  dan  perbaikan  mesin‐sesin  serta  peralatan  /alat  bantu  tehnikal,  mekanikal,  elektronik,  timbangan  khusus  dan  peralatan  laboratorium,  termasuk  juga  computer  baik  perangkat  lunak  (soft  ware)  maupun  perangkat keras (hard ware);  ‐ Jasa bidang kontruksi pertambangan;  ‐ Mendirikan dan membuka restoran, rumah makan dan catering; 

  74

  ‐

b. c.

d.

e.

Jasa  hiburan  (entertainment),  dengan  mengadakan  pertunjukan‐pertunjukan  seni  musik, tari, seni drama dan pameran;  ‐ Jasa  penyewaan  tangki  timbun,  peralatan  perkebunan  dan  pertanian,  peralatan  perkawinan dan barang‐barang tehnik, elektronik lainnya;  ‐ Jasa computer grafik dan kreatif photo studio;  ‐ Jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan;  ‐ Jasa telekomunikasi umum;  ‐ Ekspedisi pengundangan (bukan veem);  ‐ Jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, emas  dan timah kecuali jasa‐jasa dalam bidang hukum dan pajak;  Menjalankan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  angkutan  darat  (pipa),  ekspedisi  pengundangan, transportasi pengangkutan, penumpang, barang maupun hewan;  Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain;  ‐ Bertindak sebagai agen, grosir dari barang‐barang engineering;  ‐ Distributor atau perwakilan dari badang perusahaan barang engineering (tehnik)   ‐ Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan perusahaan barang engineering  (tehnik);  ‐ Distributor, agen dan sebagai perwakilan badan‐badang perusahaan;  ‐ Ekspor dan impor barang‐barang engineering;  ‐ Ekspor dan impor alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan  bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi  dan obat‐obatan; hasil hutandn bumi hutan, hasil hutan dan tanaman industri, hasil  industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan  baja,  makanan‐minuman,  mesin,  mesin  pendingin  meubel/furniture,  minyak  pelumas, obat‐obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan  kesehatan,  peralatan  listrik  dan  elektronik,  peralatan  pengolahan  air  bersih  dan  limbah,  peralatan  perforasi,  peralatan  perikanan,  peralatan  pertanian  dan  perkebunan,  peralatan  telekomunikasi;  peralatan  transmisi  telekomunikasi,  plastic  dan  fibre  reefer  container  (peti  kemas  berpendingin)  spare  part  dan  accessories  mobil motor tekstil;  ‐ Grosier,  supplier,  leveransier  dan  commission  house,  penjualan  bahan  bakar  kendraan bermotor, penyelur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas;  ‐ Perdagan  peralatan  transmisi  telekomunikasi,  perdagangan  supermarket/hypermarket (toserba/swalayan)  ‐ Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan property;  ‐ Penyalur bahan bakar SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum);  ‐ Perdagangan besar lokal;  ‐ Menjalankan usaha dibidang perdagangan;  Menjalankan usaha di bidang pembangunan;  ‐ Bertindak sebagai pengembang;  ‐ Menyelengarakan  usaha  real  estat;  industrial  estat  dan  kegiatan‐kegiatan terkait;  ‐ Pemborong pada umumnya (general contractor);  ‐ Pemasangan komponen bangunan berat (heavy lifting);  ‐ Pembangunan  kontruksi  gedung,  jembatan,  jalan,  bandara  dermaga;  ‐ Pemasangan instalasi‐instalasi;  ‐ Pengembangan wilayah pemukiman;  ‐ Pemborong wilayah telekomunikasi;  ‐ Pemborong bidang petrokimia;  ‐ Pemborong bidang sarana‐prasarana jaringan telekomunikasi,  kontruksi besi baja.  Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industry, antara lain:  ‐ Industri  air  mineral  (air  minum),  teknologi  mineral,  wood  working  dan  furniture  accessories  kendaraan  bermotor,  alat  angkutan,  alat  pemotong,  alat  peraga,  alat  ukur, alat‐alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu  bara dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan 

  75

  elektronik,  farmasi  dan  obat‐obatan  garment  dan  pakaian  jadi,  gas  dan  LPG,  gula,  haspel  (gulungan  kabel),  kaca,  karet,  dan  barang‐barang  dari  karet,  karet  mentah  (alam),    karoseri  dan  komponen  serta  perakitan  kendaraan  bermotor,  kayu,  kebutuhan  rumah  tangga,  keramik,  kertas  kimia  (chemical),  computer  dan  peripheral,  logam  dan  bahan  baja,  makanan  kesehatan,  makanan,  minuman  dan  pengalengam/pembotolan  (amatil),  manufacturing,  dan  fabrikasi  material  bangunan,  mesin‐mesin,  minyak  pelumas,  perkakas  dan  perabotan,  pipa  radio  televisi, hasil‐hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;  ‐ Industry  peralatan  kedokteran  alat  ukur  navigasi,  keselatan  (safety  equipment)  kosmetika  dan  kecantikan,  listerik,  rumah  tangga,  tehnik  dan  mekanikal  transmisi   telekomunikasi;  f. Menjalankan  kegiatan  usaha‐usaha  dalam  bidang  perbengkelan,  showroom,  pemasangan,  penjualan  assesorries  kendaraan,  pengecetan  kendraan  bermotor,  penyediaan  suku  cadang  alat‐alat  berat  perawatan,  pemeliharaan  perbaikan  termasuk  alat‐alat berat;  g. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain;  ‐ Memperdayakan hasil‐hasil dari penerbitan;  ‐ Penjilitan, kartonase dan pengepakan;  ‐ Pencetakan  dokumen,  majalah  bulletin,  tabloid,  katu  nama,  undangan,  kop  surat,  kuitansi, brosur, pamphlet kalender;  ‐ Desain dan cetak grafis;  ‐ Offset dan;  ‐ Sablon;  h. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan antara  lain :  ‐ Agrobisnis (perdagangan hasil‐hasil pertanian);  ‐ Industri pertanian  ‐ Kehutanan;  ‐ Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;  ‐ Pembenihan dan budi daya biota air tawar/laut;  ‐ Penagkapan dan pengembangbiakan satwa;  ‐ Perikanan darat/laut dan pertambakan;  ‐ Perkebunan kopi, tanaman industry, tanaman keras (palawija), tanaman pangan;  ‐ Peternakan unggas hewan potong dan peternakan lainnya;  ‐ Ruang pemprosesan telur (eggs frozen processing plant);  i. Berusaha dalam bidang konsultasi manajemen.  Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan GSM belum melakukan kegiatan operasionalnya.    C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham    Sesuai  dengan  Pasal  4  Anggaran  Dasar  GSM  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  GSM  nomor  5  tanggal  12  Agustus  2009,  dibuat  dihadapan   Yunita Neni Susiandari, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor   AHU‐14325.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor AHU00022968.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 sesuai dengan Surat Keterangan  nomor 94/KET‐N/VII/20011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.,  Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses  pengurusan, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 20 tanggal 4 Juli 2011, dibuat  dihadapan  Humber  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  027/KET‐N/VII/2011  tanggal  7  Juli  2011,  yang  dikeluarkan  oleh  Humber  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  permohonan  pemberitahuan  perubahan  data  Perseroan  ke  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  pengurusan,  struktur  permodalan dan susunan Pemegang Saham GSM adalah sebagai berikut:     

  76

  Nilai Nominal Rp1.000.000,‐ per  saham  %  Jumlah  Jumah Nilai Nominal  Saham  (Rupiah)  1.000 1.000.000.000      150 150.000.000  25,00 450 450.000.000  75,00 600 600.000.000  100,00 400 400.000.000   

Keterangan 

Modal Dasar  Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Dodi Hendra Wijaya 2. Adi Wibowo Adisaputro  Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel   D.Pengurus dan Pengawasan    Susunan  anggota  Direksi  dan  Komisaris  GSM  yang  terakhir  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Akta  Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 18 tanggal 4 Juli 2011, dibuat dihadapan Humber Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Nomor   027/KET‐N/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Humber Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di  Jakarta  Utara,  permohonan  pemberitahuan  perubahan  data  Perseroan  ke  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan, adalah sebagai berikut:    DIREKSI  Direktur     :  Adi Wibowo Adisaputro    KOMISARIS  Komisaris     :  Dodi Hendra Wijaya    9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI    Sehubungan  dengan  maksud  dan  tujuan  usaha  Perseroan,  Perseroan  telah  menandatangani  perjanjian  penting  yang  dilakukan  oleh  Perseroan  dengan  Anak  Perusahaan.  Perjanjian  tersebut  adalah sebagai berikut:    Perjanjian Sewa Kontrak Kantor tertanggal 1 Desember 2010, yang dibuat oleh dan antara Perseroan  dan SMR. SMR adalah pihak terafiliasi karena merupakan Anak Perusahaan.  Objek  :  Sebuah bangunan perkantoran di Wisma SMR, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 lantai  5 Ruang 01‐02  Jangka Waktu  :  5 (lima) tahun sejak 3 Januari 2011 sampai dengan  2 Januari 2015. Perjanjian  ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antar para pihak.  Biaya sewa  :  Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban Perseroan, antara lain sebagai berikut:  ‐ Wajib membayar sewa kontrak sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak  sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah);  ‐ Wajib merawat bangunan yang disewa tersebut    Hak Perseroan, antara lain sebagai berikut:  ‐ Berhak menempati bangunan yang telah disewa ;   ‐ Berhak  menerima  pengembalian  nilai  kontrak  secara  proporsional  untuk  waktu  yang  tersisa  apabila  dikemudian  hari  yang  masih  dalam  jangka  waktu  sewa  kontrak  terjadi  perombakan  bangunan yang dilakukan oleh SMR.    Kewajiban SMR, antara lain sebagai berikut :   ‐ Wajib  menjamin  kebenaran  atas  hak  pemilik/penguasaan  bangunan  tersebut,  dan  menyatakan  tidak dalam persengketaan.  

  77

  ‐

Wajib  mengembalikan  nilai  sewa  kontrak  kantor  yang  akan  diperhitungkan  secara  proporsional  untuk waktu yang tersisa apabila dikemudian hari yang masih dalam jangka waktu sewa kontrak  terjadi perombakan bangunan yang dilakukan oleh SMR. 

 

Hak SMR, antara lain sebagai berikut :   ‐ Menerima  pembayaran  atas  sewa  kotrak  sesuai  dengan  nilai  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah).     

10. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA    Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha SMR, SMR telah menandatangani perjanjian‐perjanjian  penting  yang  dilakukan  oleh  dan  antara  SMR  dengan  pihak  ketiga.  Adapun  perjanjian  pejanjian  tersebut antara lain adalah sebagai berikut:   

1.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama yang telah disepakati dan disetujui oleh SMR  dengan Masyarakat Pemilik Lahan, antara lain:    No. 

Nama 

1.  

Simson Bulla dan  Seprianus Bulla  Yakobus Liunima 

2.   3.   4.  

Jacob Arnoldus  Benu   Arnoldus  Nubantonis 

5.  

Imanuel Liunima 

6.  

Deki Liunima 

7.  

Samuel Liunima 

8.  

Zakarias  Nubantonis 

9.  

Ruben A. Betty 

10 

Daniel Benu 

11 

Yeheskial  Liunima  

12 

Melianus Betty 

13 

Obeth Bulla dan  Zeth Bulla  Alexander  Nubantonis 

14 

15 

16  17 

18 

Yohanis  Talanalias Habel  Talan  Elkana Oetpah   Boas Nesimnasi  dan Yohanis  Nesimnasi   Imanuel Benu 

Alamat  Supul Rt.006/Rw.003 Desa Supul 

Tanggal  Perjanjian  10 Juni 2010 

Desa  Nobesa,  Kecamatan  Amanuban 5 Agustus 2010  Tengah, Timor Tengah Selatan   RT  001/RW  001  Desa  Tublopo, 23 Agustus 2010  Kecamatan Amanuban Barat    RT  003/RW  002  Desa  Nobesa, 23 Agustus 2010  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  Desa  Nobesa,  Kecamatan  Amanuban 27 Agustus 2010  Tengah, Timor Tengah Selatan   Desa  Nobesa,  Kecamatan  Amanuban 27 Agustus 2010  Tengah, Timor Tengah Selatan   Desa  Nobesa,  Kecamatan  Amanuban 27 Agustus 2010  Tengah, Timor Tengah Selatan   RT  001/RW  001  Desa  Nobesa, 6 September  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor 2010  Tengah Selatan    RT  003/RW  002  Desa  Nobesa, 14 September  2010  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  Desa  Nobi‐nobi  Kecamatan  Amanuban 15 September  Tengah  2010  RT  006/RW  003  Desa  Nobesa, 15 September  2010  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  RT  006/RW  002  Desa  Nobesa, 22 September  2010  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  Rt. 001/Rw. 002 Desa Supul, Kecamatan 27 September  Kuatnana   2010  RT  003/RW  002  Desa  Nobesa, 9 Oktober 2010  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  Tubmonas  Rt.015/Rw.  007  Desa 14 Oktober 2010  Tubmonas  Naplel Rt.012/Rw.005 Desa Supul   Faut Esu Rt. 012/ Rw. 005 Desa Supul  

RT 005/RW 003 Dusun III, Desa Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan 

  78

Nomor Perjanjian  001/SKB/SMR/2010  002/SKB/SMR/2010  003/SKB/SMR/2010  004/SKB/SMR/2010 

005/SKB/SMR/2010  006/SKB/SMR/2010  007/SKB/SMR/2010  008/SKB/SMR/2010 

009/SKB/SMR/2010 

010/SKB/SMR/2010  011/SKB/SMR/2010 

012/SKB/SMR/2010 

013/SKB/SMR/2010  014/SKB/SMR/2010 

015/SKB/SMR/2010 

14 Oktober 2010  14 Oktober 2010 

016/SKB/SMR/2010  017/SKB/SMR/2010 

1 Nopember  2010 

018/SKB/SMR/2010 

  19 

Eliaser Bulla 

Rt.  007  /Rw.  004  Oepun  Kecamatan Kuatnana   RT  006/RW  003  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  RT  005/RW  003  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  RT  001/RW  001  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan    RT  006/RW  003  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  RT  006/RW  003  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  Faut  Esu  RT  012/  RW  005  Desa  Supul Kecamatan Amanuban Barat 

04 Nopember  019/SKB/SMR/2010  2010  6 Nopember  020/SKB/SMR/2010  2010 

20 

Gideon Betty  

21 

Simson Betty  

22 

Lenonard  Liunima 

23 

Yulius Betty 

24 

Yupiter Betty 

25 

Samuel  Nesimnasi  

26 

Jhon Akailupa 

RT  024/RW  006  Kelurahan  Tuak  Daun Merah,  Kecamatan  Oebobo,  Kota Kupang  Tuapakas RT 006/RW 004 Desa Tuapakas Kecamatan Kuatnana 

8 Nopember  026/SKB/SMR/2010  2010 

27 

Yusuf Nesimnasi  

28 

Deky Benu 

RT  005/RW  003  Desa  Nobesa, Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Timor Tengah Selatan  RT 006/RW 003 Desa Noebesa   

30 Nopember  028/SKB/SMR/2010  2010 

29 

Benedictus  Liunima 

30 

Barnabas  Nesimnasi 

Faut Esu Desa Supul RT 012/RW 005  

31 

Noh Faot 

RT 018/RW 007 Desa Supul  

32 

Piter Banu 

Maunum Niki‐Niki RT 020/RW 008 

33 

Obed Faot 

Oefenu RT 011/ RW 005 Desa Supul 

34 

Frans Nesimnasi 

RT 001/ RW 002 Desa Tuapakas   

35 

Lukas Kause  

RT 010/RW 005 Desa Tabuhue 

13 Desember  035/SKB/SMR/2010  2010 

36 

Cornelius Betty 

RT 006/RW 003 Desa Supul  

13 Desember  036/SKB/SMR/2010  2010 

37 

Daniel Faot 

RT 012/RW 006 Desa Supul 

13 Desember  037/SKB/SMR/2010  2010 

38 

Marthen Betty 

RT 013/ RW 005 Desa Supul  

23 Desember  038/SKB/SMR/2010  2010 

39 

Bernardus  Liunima 

RT 002/RW 001 Desa Noebesa 

23 Desember  039/SKB/SMR/2010  2010 

40 

Marcelina  Telnoni 

RT 009/RW 003 Niki‐Niki 

23 Desember  040/SKB/SMR/2010  2010 

       

  79

6 Nopember  021/SKB/SMR/2010  2010  6 Nopember  022/SKB/SMR/2010  2010  6 Nopember  023/SKB/SMR/2010  2010  6 Nopember  024/SKB/SMR/2010  2010  06 Nopember  025/SKB/SMR/2010  2010 

8 Nopember  027/SKB/SMR/2010  2010 

8 Desember  029/SKB/SMR/2010  2010  8 Desember  030/SKB/SMR/2010  2010  8 Desember  2010  8 Desember  2010  8 Desember  2010  13 Desember  2010 

031/SKB/SMR/2010  032/SKB/SMR/2010  033/SKB/SMR/2010  034/SKB/SMR/2010 

  Menjelaskan antara lain:   - Bahwa  masyarakat  yang  namanya  disebut  diatas  selaku  pemilik  tanah/tuan  tanah  (“masyarakat”)  atas bidang tanah yang dimaksud, meminta kepada Pihak SMR untuk dapat melaksanakan kegiatan  penambangan secara mekanis atau dengan alat berat di bidang tanah yang ada kandungan Mineral  Logam Mangan karena akan sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat.   - Bahwa  masyarakat  menyatakan  kesediaan  dan  mendukung    kegiatan  SMR  untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan  dengan  memberikan  hak  pengelolaan  di  bidang  tanah  yang  dimaksud,  termasuk  dan  tidak  terbatas  untuk  menyerahkan  dan  menggunakan  bidang  tanah,  melakukan  kegiatan  pembukaan  pembukaan  lahan  (land  clearing),  pembuatan  jalan  akses  baru  ke  area  tambang, perbaikan jalan akses yang sudah ada, pengangkutan hasil tambang, dan penjualan hasil  (selanjutnya  disebut  “Hak  Pengelolaan”),  dan  SMR  sebagai  pemegang  IUP  telah  menerima  Hak  Pengelolaan tersebut diatas.   - Bahwa masyarakat berkewajiban untuk menyerahkan setiap hasil penambangan seluruhnya kepada  SMR.  - Bahwa  SMR  bersedia  melaksanakan  Hak  Pengelolaan  yang  diserahkan  oleh  masyarakat,  dan  atas  penyerahan  Hak  Pengelolaan  tersebut,  SMR  menunjuk  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  dan pemilahan atas Mineral Logam Mangan sehubungan dengan Hak Pengelolaan yang dalam hal  ini  kegiatan  penambangan  pada  bidang  tanah  masyarakat,  selanjutnya  disebut  “Pengawasan  dan  Pemilahan”).  Bahwa  masyarakat  dalam  melaksanakan  Pengawasan  dan  Pemilahan  tersebut  wajib  menyerahkan setiap dan seluruh Mineral Logam Mangan kepada SMR.   - Bahwa  SMR  atas  jasa  Pengawasan  dan  Pemilahan  tersebut  bersedia  membayar  sejumlah  uang  kepada  masyarakat  sebesar  Rp400,‐  (empat  ratus  Rupiah)  per  kilogram  atau  sama  dengan  Rp400.000,‐ (empat ratus ribu Rupiah) per metric ton Mineral Logam Mangan hasil penambangan  pada bidang tanah masyarakat. Pembayaran ini sudah termasuk upah tenaga kerja masyarakat yang  telah  membantu  memilah  dan  mengumpul  Mineral  Logam  Mangan.  Pihak  SMR  wajib  untuk  membayar  dan  memenuhi  kewajiban‐kewajiban  yang  timbul  sehubungan  dengan  IUP  tersebut  diatas.   - Apabila  dikemudian  hari  ada  pihak  lain/  pihak  ketiga  yang  melakukan  tuntutan  hak  atau  terjadi  perselisihan internal keluarga dari masing‐masing pemilik bidang tanah, maka sepenuhnya menjadi  tanggung  jawab  dari  masing‐masing  pemilik  bidang  tanah,  dan  oleh  karenanya  masing‐masing  pemilik  lahan  dengan  ini  membebaskan  SMR  dari  setiap  dan  seluruh  tanggung  jawab  dan  wajib  mengganti  semua  biaya,  ongkos  dan/atau  kerugian  yang  mungkin  diderita  oleh  SMR  akibat  tuntutan tersebut.   - Jangka  waktu  Perjanjian  adalah  ini  adalah  selama  IUP  Operasi  Produksi  nomor  39/KEP/HK/2010  tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada  SMR  yang  berlaku  selama  20  tahun  termasuk  atas  perpanjangan  dan  perubahan‐perubahannya,  dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan  kesepakatan Para Pihak.  ‐  Hal‐hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Perjanjian  ini  akan  diatur  atau  suatu  penambahan  atas  Perjanjian  ini  apabila  dianggap  perlu  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  perjanjian  lainnya  yang  disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.   - Setiap  perselisihan  atau  perbedaan  pendapat  dalam  Perjanjian  ini  akan  diselesaikan  secara  musyawarah  untuk  mufakat  oleh  Para  Pihak.  Apabila  tidak  tercapai  mufakat,  Para  Pihak  sepakat  untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Soe.       Berdasarkan  Surat  Perjanjian/Kesepakatan  Bersama  yang  telah  disepakati  dan  disetujui  oleh  SMR  dengan masyarakat pemilik lahan di Desa Supul di atas, pihak SMR juga telah menerima Pernyataan  Dukungan Kegiatan Pertambangan dari warga masyarakat selaku pemilik lahan di masing‐masing Desa  Supul, Desa Noebesa, Dusun C Desa Lakat, Dusun D Ayotoko Desa Lakat, Desa Tumu, Desa Tubmonas,  dan Desa Nobi‐Nobi.    2. Perjanjian Pengangkutan Batu Mangan nomor 001/SMR/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat  oleh dan antara SMR dan Tony Sianto.  Objek  :  ‐   10 (sepuluh) unit Mitsubishi Fuso 10 ban      ‐   10 (sepuluh) unit Dump Truck 6 ban   

  80

  Jangka Waktu 

: 

Harga Pengangkutan 

: 

1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan 4  Juli 2012.  Harga  satuan  untuk  pengangkutan  Rp90.000,‐/ton  (sembilan  puluh ribu Rupiah). 

Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR Memberikan pekerjaan pengangkutan Batu Mangan kepada Tony Sianto;   SMR Membayar pekerjaan pengangkutan Batu Mangan secara harian (2 atau 3) hari Tony Sianto  sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian;   SMR  bertanggung  jawab  untuk  menunjuk  wakil  atau  pengawas  untuk  mengawasi  pelaksanaan  operasi penambangan;   SMR  akan  membayar  secara  harian  berdasarkan  tonase  yang  diangkut,  sesuai  dengan  berita  acara  yang  telah  disepakati  dan  ditandatangani  bersama  oleh  wakil  dari  SMR  dan  Tony  Sianto  tanpa ada penundaan yang tidak wajar.   

Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berhak  untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  salah  satu  atau  semua  karyawan  Tony  Sianto;   SMR dapat pada suatu saat meminta secara tertulis penggantian karyawan Tony Sianto, apabila  menurut  pertimbangan  SMR  sendiri  bahwa  karyawan  Tony  Sianto  tersebut  mempunyai  sikap  kerja  yang  tidak  baik  di  tempat  kerja  atau  dimana  saja  pada  waktu  ditugaskan  dalam  pelakasanaan perjanjian;   SMR  berhak  memutuskan  perjanjian  tanpa  peringatan  dan  tanpa  menunggu  keputusan  pengadilan  apabila  wakil  dari  Tony  Sianto  ditemukan  melakukan  dan/atau  terlibat  dalam  penggelapan dan/atau pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan kerugian keuangan terhadap  SMR.   

Kewajiban Tony Sianto antara lain sebagai berikut:   Tony  Sianto  menyediakan  sarana  berupa  Truk  serta  prasarana  penunjang  lainnya  di  lokasi  pekerjaan SMR;   Tony  Sianto  harus  memeriksa  dan  memahami  keadaan  lapangan  terutama  keadaan  jalan  yang  ada  sekarang,  dan  harus  mempelajari  dan  memahami  standar‐standar  pemeliharaan  jalan  yang  berlaku;   Tony Sianto harus menyediakan operator dan mekanik yang kompeten untuk pengoperasian dan  perawatan  truk  secara  benar  dan  sesuai  dengan  perintah  dan  petunjuk  SMR  dan  upah  untuk  operator/driver dan mekanik menjadi tanggungan Tony Sianto;   Tony Sianto harus menyediakan suku cadang dan pelumas untuk perawatan dan perbaikan truk;   Tony Sianto harus menjamin bahwa truk dalam kondisi layak dan sesuai untuk digunakan;   Tony Sianto harus bertanggung jawab terhadap semua risiko kecelakaan yang menyangkut truk,  dan/atau  karyawan  Tony  Sianto  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini  dan  harus  menyelesaikan  dengan sebaik mungkin;   Tony Sianto harus menyediakan asuransi yang mencakup setiap kewajiban terhadap Pihak Ketiga  yang mungkin terjadi karena tindakan dari karyawan Tony Sianto dan/atau karena pengoperasian  truk selama jangka waktu perjanjian.    Hak Tony Sianto antara lain sebagai berikut:   Tony Sianto berhak mendapatkan pembayaran dari SMR sesuai dengan perjanjian;   Tony  Sianto  berhak  mengakhiri  perjanjian  melalui  pemberitahuan  tertulis  kepada  SMR  apabila  pemerintah membatalkan ijin usaha SMR;   Tony  Sianto  berhak  mengakhiri  perjanjian  melalui  pemberitahuan  tertulis  kepada  SMR  apabila  SMR  dinyatakan  atau  sedang  dalam  proses  pengajuan  pernyataan  pailit  dan/atau  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).           

  81

  3.

Perjanjian Pengangkutan Batu Mangan nomor 002/SMR/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat  oleh dan antara SMR dan PT Suntraco Intim Transport.  Objek  :  ‐   Jenis alat 20” Container, jumlah 30 unit, kapasitas 22 Ton      ‐   Jenis  alat  Kapal  Angkutan  Container,  jumlah  3  kapal,  kapasitas  5000 Ton      ‐   Jenis alat Depo Container, Jumlah 1 unit, kapasitas 50 Container  Jangka Waktu  :   1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 4 Juli 2011 sampai  dengan 3  Juli 2012.  Harga Pengangkutan  :  ‐  Harga  satuan  untuk  pengangkutan  Rp4.050.000,‐  /container  (empat juta lima puluh ribu Rupiah).       ‐  Biaya  pengiriman  Rp20.000,‐  /pengiriman  (dua  puluh  ribu  Rupiah) 

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Hak SMR antara lain sebagai berikut:   Berhak  memutuskan  perjanjian  tanpa  peringatan  dan  tanpa  menunggu  keputusan  Pengadilan  apabila  wakil  dari  PT  Suntraco  Intim  Transport  ditemukan  melakukan  dan/atau  terlibat  dalam  penggelapan dan/atau pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan kerugian keuangan terhadap  SMR;   Berhak  untuk  mengakhiri  perjanjian  melalui  pemberitahuan  tertulis  kepada  PT  Suntraco  Intim  Transport tanpa harus membayar kepada PT Suntraco Intim Transport apabila PT Suntraco Intim  Transport  dinyatakan  atau  sedang  dalam  proses  pengajuan  pernyataan  pailit  dan/atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dan  PT  Suntraco  Intim  Transport  memberitahukan  kepada  SMR  tentang  terjadinya  keadaan  memaksa  dan  kondisi  keadaan  memaksa  ini  tetap  berlangsung  dalam  jangka  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  pemberitahuan tertulis.    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menunjuk  wakil  atau  pengawas  untuk  mengawasi  pelaksanaan operasi pengangkutan;   Membayar pekerjaan pengangkutan batu mangan yang disepakati dalam perjanjian.    Hak PT Suntraco Intim Transport antara lain sebagai berikut:   PT Suntraco Intim Transport berhak untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis  kepada  SMR  apabila  SMR  mengubah  atau  menunda  sifat  atau  ruang  lingkup  operasi  bisnisnya  yang  mengakibatkan  pemerintah  mengambil  alih  sebagian  atau  seluruh  asetnya,  atau  apabila  pemerintah membatalkan ijin usaha SMR;   PT Suntraco Intim Transport berhak untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis  kepada  SMR  apabila  SMR  dinyatakan  atau  sedang  dalam  proses  pengajuan  pernyataan  pailit  dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang;   Mendapatkan  pembayara  dari  SMR  atas  pekerjaan  pengangkutan  batu  mangan  sesuai  dengan  perjanjian.    Kewajiban PT Suntraco Intim Transport antara lain sebagai berikut:   PT  Suntraco  Intim  Transport  bertanggung  jawab  atas  keamanan  dan  keutuhan  barang‐barang  milik SMR sampai diterima di tempat tujuan sesuai berita acara dan packing list yang ada;   PT  Suntraco  Intim  Transport  bertanggung  jawab  untuk  menyerahkan  barang‐barang  milik  SMR  kepada orang dan/atau perusahaan yang ditunjuk oleh SMR di Surabaya.    4. Perjanjian  Lease  nomor  F1‐SCB‐09‐0000680  tanggal  17  Desember  2009  yang  dibuat  oleh  dan  antara PT U Finance Indonesia (”U Finance”) dan SMR.  Objek   :   1  Unit  Mitsubishi  Strada  Triton  DC  GLX  2.8  M/T  tahun  2009  dengan  nomor  rangka  MMB  JNKB709D054542  dengan  nomor  mesin 4M4OUAB6822  Jangka Waktu   :   36 bulan.  Pembayaran Leasing   :   Rp8.567.000,‐  (delapan  juta  lima  ratus  enam  puluh  tujuh  juta  Rupiah) per bulan. 

  82

    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berkewajiban untuk mernbayar uang sewa Lease rnelalui rekening Bank dari U Finance atau  melalui rekening lain sesuai pemberitahuan dari U Finance dengan transfer telegrafik dalam mata  uang Rupiah;.   SMR wajib mernbayar biaya administrasi sebesar Rp700.000,‐ (tujuh ratus ribu Rupiah);   Apabila diperlukan pemberitahuan kepada SMR, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah  pemberitahuan tersebut, SMR harus membeli peralatan sesuai dengan harga pada nilai ganti rugi  yang ditetapkan;   Sewaktu‐waktu atas permintaan U Finance, SMR wajib segera membayarkan suatu jumlah yang  cukup  untuk  menjamin  U  Finance  terhadap  biaya‐biaya  tersebut,  pemotongan  atas  nilai  pengembalian tersebut, kenaikan biaya‐biaya tersebut, kewajiban tersebut;   SMR wajib menempatkan uang jaminan sebesar Rp60.000.000,‐ (enarn puluh juta Rupiah) yang  dibayar pada saat penandatangan perjanjian lease.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   Apabila  suatu  saat  terbukti  dan/atau  menjadi  tidak  sah  bagi  U  Finance  untuk  membuat,  membiayai atau memperoleh ijin untuk mempunyai tagihan baik seluruh maupun sebagian dari  jumlah uang sewa maka U Finance akan segera memberitahu kepada SMR, apabila mengetahui  kejadian tersebut.    Kewajiban U Finance antara lain sebagai berikut:   U  Finance  lndonesia  mengeluarkan  suatu  biaya  sebagai  akibat  dari  diadakannya  Perjanjian  ini  serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini;   U  Finance  berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  (yang  merupakan  suatu  pembayaran  pajak atas pendapatan bersih secara keseluruhan) atas atau jumlah yang diperhitungkan dengan  mengacu pada jumlah pembayaran‐pembayaran di muka yang telah atau dapat diterima oleh U  Finance.    Hak U Finance antara lain sebagai berikut:    Menerima Pembayaran Leasing beserta bunga yang dibayar oleh SMR;   Menerima Dana Jaminan yang dibayarkan oleh SMR.    5. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor JLLS110389930 tanggal 24 Maret 2011, yang dibuat oleh dan  antara PT Tifa Finance (”TIFA”) dan SMR.  Objek   :   2 Unit Hydraulic Excavator Caterpillar Model 320D dengan nomor  seri FAL04930 & FAL04932.  Jangka Waktu   :   36 bulan.  Biaya Angsuran   :   Rp64.613.000,‐ (enam puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu  Rupiah) per bulan.    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  uang  sewa  guna  usaha  kepada  TIFA  dengan  jumlah,  mata  uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir (8), (9), (10) dan (16) dari  daftar.   SMR  wajib  memeriksa  barang  modal  dan  memberikan  suatu  tanda  penerimaan  kepada  TIFA  setelah menerima barang modal.    SMR  wajib  memberitahukan TIFA apabila menemukan kerusakan  dan atau  keluhan atas  barang  modal  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  barang  modal tersebut.   SMR  wajib  pada  setiap  waktu  dan  dengan  ongkos  serta  biaya  sendiri  mengikuti  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  mematuhi  setiap  nasihat‐nasihat  atau  anjuran‐anjuran  pabrik  pembuat  barang modal perihal pemakaian dan perawatannya; 

  83

   

   

  

SMR  wajib  pada  setiap  waktu  dan  dengan  ongkos  serta  biaya  sendiri  secara  teratur  dan  patut  memeriksa barang modal;  SMR wajib menjaga dan memperbaiki barang modal sebaik‐baiknya dan mengganti bagian‐bagian  yang  hilang,  rusak,  patah,  aus  atau  usang  dengan  suku  cadang  yang  diberikan  atau  disarankan  oleh  pabrik  pembuat  barang  modal  atau  dengan  persetujuan  TIFA  terlebih  dahulu  untuk  mengganti dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama dengan itu;  Menjamin bahwa barang modal dijalankan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang‐orang  yang  ahli  dan  akan  memenuhi  segala  persyaratan  jika  dikehendaki  oleh  peraturan‐peraturan  untuk memiliki surat izin dalam penggunaannya;  Membayar pada waktunya semua biaya perawatan, perbaikan‐perbaikan dan penggantian suku  cadang, pekerjaan lain dan menjaga barang modal supaya tidak tersangkut dalam suatu perkara  sehingga disita karena suatu proses hukum;  Apabila terjadi kerugian, SMR atas biayanya sendiri akan mengganti bagian yang rusak sehingga  menjadi baik dan bisa dipakai lagi.  Membayar  pada  waktunya  seluruh  biaya‐biaya  pendaftaran,  lisensi,  pajak‐pajak  dan  pengeluaran‐pengeluaran  lainnya  yang  harus  dibayar  (bila  ada)  sehubungan  dengan  barang  modal  dan/atau  Pejanjian  ini  atau  pelaksanaan  opsi  membeli  barang  modal  pada  akhir  masa  sewa guna usaha atau penjagaan dan pemakaiannya dan menunjukkan kepada TIFA bila diminta  kwitansi  atau  bukti  pembayaran  lain  yang  terakhir  untuk  segala  pembayaran‐pembayaran  tersebut  dan  apabila  SMR  lalai  melakukan  semua  itu,  maka  TIFA  diperkenaankan  untuk  membayar  semua  atau  sebagian  pembayaran  yang  tertinggal  dan  SMR  wajib  rnenggantinya  seketuntuk  membayar  semua  atau  sebagian  pembayaran  yang  tertinggal  dan  SMR  wajib  menggantinya  seketika  dan  sekaligus  pada  saat  permintaan  pertama  penggantian  dimintakan  TIFA kepada SMR;  SMR  wajib  untuk  segera  memberitahukan  kepada  TIFA  dan  atas  biaya  SMR  sendiri  dengan  seketika membebaskan kembali barang modal dari pihak ketiga tersebut;  SMR wajib menutup asuransi hingga berakhirnya masa sewa dan/atau sampai dilunasinya seluruh  kewajiban SMR berdasarkan perjanjian ini.  SMR wajib membayar denda karena lewat waktu sebagaimana ditetapkan pada butir (11) dalam  daftar dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh. 

  Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berhak  menentukan  terhadap  resiko‐resiko  apa  barang  modal  harus  diasuransikan  dan  besarnya asuransi harus cukup untuk menutup nilai barang modal;   SMR  berhak  mengasuransikan  barang  modal  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  pihak  ketiga  yang  timbul dari penjagaan/pemeliharaan atau pemakaian barang modal, asuransi mana ditutup atas  nama TIFA, tetapi atas biaya SMR, sebesar jumlah yang dirasa cocok oleh TIFA.    Kewajiban TIFA antara lain sebagai berikut:   Mengatur penyerahan (tetapi dengan ongkos dan biaya SMR) barang modal;      Apabila dirasa perlu TIFA wajib sebaik‐baiknya mengupayakan kepada penjual untuk mengadakan  barang modal bagi SMR.    Hak TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  berhak  menerima  pembayaran  secara  langsung  dari  SMR  atas  fasilitas  sewa  guna  usaha  sesuai dengan perjanjian ini.    TIFA  berhak  menempelkan  Plakat  atau  etiket  pada  barang  modal  yang  disewa  guna  usahakan  kepada SMR.   TIFA berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransi terjadi.    6. Pejanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) nomor : HLLS100177470 tanggal 14 Januari 2010,  Perubahan  Terhadap  Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLS  100177470‐1  tanggal   5 Februari 2010 ("Perjanjian 1"), dan terakhir dirubah dengan Amandemen Atas Pejanjian Sewa  Guna Usaha nomor HLLS100177470 tanggal 23 Desember 2010 ("Amandemen Perjanjian 1), yang  dibuat oleh dan antara TIFA dan SMR. 

  84

  Obyek   Jangka waktu   Biaya Angsuran    

:   :   :  

5 (lima) Unit Truck MAN CLA 26.280 (280 HP) 6x4   39 Bulan  ‐  sewa  guna  ke  1  s/d  ke  3  sebesar  Rp45.980.000,‐  (empat  puluh  lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah)  ‐  sewa  guna  ke  4  s/d  ke  39  sebesar  Rp118.393.000,‐  (seratus  delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) 

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  uang  sewa  guna  usaha  kepada  TIFA  dengan  jumlah,  mata  uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir (8), (9), (10) dan (16) dari  daftar;   SMR  wajib  memeriksa  barang  modal  dan  memberikan  suatu  tanda  penerimaan  kepada  TIFA  setelah menerima barang modal;   SMR  wajib  memberitahukan TIFA apabila menemukan kerusakan  dan atau  keluhan atas  barang  modal  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  barang  modal tersebut;   SMR wajib menjaga dan memperbaiki barang modal sebaik‐baiknya dan mengganti bagian‐bagian  yang  hilang,  rusak,  patah,  aus  atau  usang  dengan  suku  cadang  yang  diberikan  atau  disarankan  oleh  pabrik  pembuat  barang  modal  atau  dengan  persetujuan  TIFA  terlebih  dahulu  untuk  mengganti dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama dengan itu;   SMR wajib membayar premi‐premi asuransi yang ditentukan dalam perjanjian serta pembayaran  premi perpanjangan asuransi;   SMR wajib menutup asuransi hingga berakhirnya masa sewa dan/atau sampai dilunasinya seluruh  kewajiban SMR berdasarkan perjanjian ini;    SMR wajib membayar denda karena lewat waktu sebagaimana ditetapkan pada butir (11) dalam  daftar dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh;   SMR  dengan  segera  dan  atas  permintaan  TIFA  wajib  memberikan  laporan  khusus  mengenai  keadaan keuangannya;    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR dapat mulai menggunakan barang modal sesuai dengan ketentuan‐ketentuan perjanjian ini  sejak tanggal SMR memberikan tanda terima kepada TIFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat 1;   SMR  berhak  mengasuransikan  barang  modal  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  pihak  ketiga  yang  timbul dari penjagaan atau pemeliharaan atau pemakaian barang modal.    Kewajiban TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  wajib  menyewa  guna  usahakan  barang  modal  kepada  SMR  selama  jangka  waktu  yang  tertera dalam perjanjian dengan ketentuan serta syarat‐syarat sebagaimana diuraikan dalam pe  janjian;   Apabila  dirasa  perlu,  TIFA  wajib  sebaik‐baiknya  mengupayakan  kepada  penjual  untuk  mengadakan barang modal bagi SMR.    

Hak TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  berhak  menerima  pembayaran  dari  SMR  atas  fasilitas  sewa  guna  usaha  sesuai  dengan  perjanjian ini;    TIFA  berhak  menempelkan  Plakat  atau  etiket  pada  barang  modal  yang  disewa  guna  usahakan  kepada SMR;   TIFA berhak menerima semua hasil klaim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi;   TIFA berhak memungut uang jaminan sewa guna usaha dalam bentuk Deposito;   TIFA berhak mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini berdasarkan kejadian‐kejadian tertentu.   

Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  (Lease  Agreement)  nomor  :  HLLS100581770A  tanggal  26  Mei  2010  ("Perjanjian  2")  dan  telah  terakhir  dirubah  dengan  Amandemen  Atas  Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLS100581770A  tanggal  23  Desernber  2010  ("Amandemen  Perjanjian  2”),  yang  dibuat  oleh  dan antara TIFA dan SMR. 

  85

  Objek  

:  

Jangka Waktu  Biaya Angsuran 

:   :  

4  Unit  Caterpillar  Hydraulic  Excavator  Model  320D  Caterpilar  tahun  2009  dengan  nomor  seri  FAL02843,  FAL02549,  FAL02457,  FAL02484  36 bulan  Rp83.819.000,‐  (delapan  puluh  tiga  juta  delapan  ratus  sembilan  belas ribu Rupiah) per bulan 

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  uang  sewa  guna  usaha  kepada  TIFA  dengan  jumlah,  mata  uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir (8), (9), (10) dan (16) dari  daftar;   SMR  wajib  memeriksa  barang  modal  dan  memberikan  suatu  tanda  penerimaan  kepada  TIFA  setelah rnenerima barang modal;   SMR  wajib  memberitahukan TIFA apabila menemukan kerusakan  dan atau  keluhan atas  barang  modal  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  barang  modal tersebut;   SMR wajib menjaga dan memperbaiki barang modal sebaik‐baiknya dan mengganti bagian‐bagian  yang  hilang,  rusak,  patah,  aus  atau  usang  dengan  suku  cadang  yang  diberikan  atau  disarankan  oleh  pabrik  pembuat  barang  modal  atau  dengan  persetujuan  TIFA  terlebih  dahulu  untuk  mengganti dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama dengan itu;   SMR wajib membayar premi‐premi asuransi yang ditentukan dalam perjanjian serta pembayaran  prerni perpanjangan asuransi;   SMR wajib menutup asuransi hingga berakhirnya masa sewa danlatau sampai dilunasinya seluruh  kewajiban SMR berdasarkan pe rjanjian ini;   SMR wajib membayar denda karena lewat waktu sebagaimana ditetapkan pada butir (11) dalam  daftar dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh;   SMR  dengan  segera  dan  atas  perrnintaan  TIFA  wajib  memberikan  laporan  khusus  mengenai  keadaan keuangannya;    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR dapat mulai menggunakan barang modal sesuai dengan ketentuan‐ketentuan perjanjian ini  sejak tanggal SMR memberikan tanda terima kepada TIFA sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4  ayat 1;     SMR  berhak  mengasuransikan  barang  modal  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  pihak  ketiga  yang  timbul dari penjagaan atau pemeliharaan atau pemakaian barang modal.  Kewajiban TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  wajib  menyewa  guna  usahakan  barang  modal  kepada  SMR  selama  jangka  waktu  yang  tertera  dalam  perjanjian  dengan  ketentuan  serta  syarat‐syarat  sebagaimana  diuraikan  dalarn  perjanjian;    Apabila  dirasa  perlu,  TIFA  wajib  sebaik‐baiknya  mengupayakan  kepada  penjual  untuk  mengadakan barang modal bagi SMR.    Hak TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  berhak  menerima  pembayaran  dari  SMR  atas  fasilitas  sewa  guna  usaha  sesuai  dengan  perjanjian ini;   TIFA  berhak  menempelkan  plakat  atau  etiket  pada  barang  modal  yang  disewa  guna  usahakan  kepada SMR;   TIFA berhak menerima semua hasil claim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi;   TIFA berhak memungut uang jaminan sewa guna usaha dalam bentuk Deposito;   TIFA berhak mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini berdasarkan kejadian‐kejadian tertentu.    Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  (Lease  Agreement)  nornor  :  HLLS100581770B  tanggal  26  Mei  2010  ("Perjanjian 3”)  dan  terakhir dirubah  dengan  Amandemen  Atas  Perjanjian  Sewa  Guna Usaha  nomor 

  86

  HLLS10581770B tanggal 23 Desember 2010 ("Amandemen Perjanjian 3"), yang dibuat oleh dan antara  TIFA dan SMR.    Objek   :   2  unit  Komatsu  Bulldozer  D85E‐SS‐2A  tahun  2009  dengan  nomor  rangka 4887 dan 4888  Jangka Waktu   :   36 bulan  Biaya Angsuran   :   Rp83.819.000,‐  (delapan  puluh  tiga  juta  delapan  ratus  sembilan  belas ribu Rupiah) per bulan    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  uang  sewa  guna  usaha  kepada  TIFA  dengan  jumlah,  mata  uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir (8), (9), (10) dan (16) dari  daftar;   SMR  wajib  memeriksa  barang  modal  dan  memberikan  suatu  tanda  penerimaan  kepada  TIFA  setelah menerima barang modal;   SMR  wajib  memberitahukan TIFA apabila menemukan kerusakan  dan atau  keluhan atas  barang  modal  paling  lambat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  barang  modal tersebut;   SMR  wajib  menjaga  dan  rnemperbaiki  barang  modal  sebaik‐baiknya  dan  mengganti  bagian‐ bagian  yang  hilang,  rusak,  patah,  aus  atau  usang  dengan  suku  cadang  yang  diberikan  atau  disarankan  oleh  pabrik  pembuat  barang  modal  atau  dengan  persetujuan  TIFA  terlebih  dahulu  untuk mengganti dengan suku cadang yang rnutu dan nilainya sama dengan itu;   SMR wajib membayar premi‐premi asuransi yang ditentukan dalam perjanjian serta pembayaran  premi perpanjangan asuransi;   SMR wajib menutup asuransi hingga berakhirnya masa sewa dan/atau sampai dilunasinya seluruh  kewajiban SMR berdasarkan perjanjian ini;   SMR wajib rnembayar denda karena lewat waktu sebagaimana ditetapkan pada butir (11) dalam  daftar dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh;   SMR  dengan  segera  dan  atas  permintaan  TIFA  wajib  memberikan  laporan  khusus  mengenai  keadaan keuangannya;    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR dapat mulai menggunakan barang modal sesuai dengan ketentuan‐ketentuan perjanjian ini  sejak tanggal SMR memberikan tanda terima kepada TIFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat 1 ;   SMR  berhak  mengasuransikan  barang  modal  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  pihak  ketiga  yang  timbul dari penjagaan atau pemeliharaan atau pemakaian barang modal.    Kewajiban TIFA antara lain sebagai berikut:    TIFA  wajib  menyewa  guna  usahakan  barang  modal  kepada  SMR  selama  jangka  waktu  yang  tertera  dalam  perjanjian  dengan  ketentuan  serta  syarat‐syarat  sebagaimana  diuraikan  dalarn  perjanjian;   Apabila  dirasa  perlu,  TIFA  wajib  sebaik‐baiknya  mengupayakan  kepada  penjual  untuk  mengadakan barang modal bagi SMR.    Hak TIFA antara lain sebagai berikut:    TIFA  berhak  menerima  pembayaran  dari  SMR  atas  fasilitas  sewa  guna  usaha  sesuai  dengan  perjanjian ini;   TIFA  berhak  menempelkan  Plakat  atau  etiket  pada  barang  modal  yang  disewa  guna  usahakan  kepada SMR;   TIFA berhak menerima semua hasil claim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi;   TIFA berhak memungut uang jaminan sewa guna usaha dalam bentuk Deposito;   TIFA berhak mengakhiri atau membatalkan pejanjian ini berdasarkan kejadian‐kejadian tertentu.     

  87

  Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) nomor : HLLS101286480 tanggal 23 Desemebr 2010  ("Perjanjian 4"), yang dibuat oleh dan antara TIFA dan SMR  Objek  :  3 (tiga) unit Truck Man CLA Tahun 2010   Jangka Waktu  :  36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya Angsuran   :  Rp73.936.000,00  (tujuh  puluh  tiga  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh  enam ribu Rupiah).    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  uang  sewa  guna  usaha  kepada  TIFA  dengan  jumlah,  rnata  uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir (8), (9), (10) dan (16) dari  daftar;    SMR  wajib  rnemeriksa  barang  modal  dan  memberikan  suatu  tanda  penerimaan  kepada  TIFA  setelah menerima barang modal;   SMR wajib rnemberitahukan TIFA apabila rnenemukan kerusakan dan atau keluhan atas barang  modal  paling  larnbat  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  barang  modal tersebut;   SMR  wajib  rnenjaga  dan  memperbaiki  barang  modal  sebaik‐baiknya  dan  mengganti  bagian‐ bagian  yang  hilang,  rusak,  patah,  aus  atau  usang  dengan  suku  cadang  yang  diberikan  atau  disarankan  oleh  pabrik  pembuat  barang  modal  atau  dengan  persetujuan  TIFA  terlebih  dahulu  untuk mengganti dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama dengan itu;   SMR wajib rnembayar premi‐premi asuransi yang ditentukan dalam perjanjian serta pembayaran  premi perpanjangan asuransi;   SMR  wajib  menutup  asuransi  hingga  berakhirnya  rnasa  sewa  dan/atau  sampai  dilunasinya  seluruh kewajiban SMR berdasarkan perjanjian ini;    SMR wajib mernbayar denda karena lewat waktu sebagaimana ditetapkan pada butir (11) dalam  daftar dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran penuh;   SMR  dengan  segera  dan  atas  permintaan  TIFA  wajib  memberikan  laporan  khusus  mengenai  keadaan keuangannya;    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR dapat mulai menggunakan barang modal sesuai dengan ketentuan‐ketentuan perjanjian ini  sejak tanggal SMR memberikan tanda terima kepada TIFA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4  ayat 1;   SMR  berhak  mengasuransikan  barang  modal  terhadap  tuntutan  ganti  rugi  pihak  ketiga  yang  timbul dari penjagaan atau pemeliharaan atau pemakaian barang modal.    Kewajiban TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  wajib  menyewa  guna  usahakan  barang  modal  kepada  SMR  selama  jangka  waktu  yang  tertera  dalam  perjanjian  dengan  ketentuan  serta  syarat‐syarat  sebagaimana  diuraikan  dalam  perjanjian;    Apabila  dirasa  perlu,  TIFA  wajib  sebaik‐baiknya  mengupayakan  kepada  penjual  untuk  mengadakan barang modal bagi SMR.    Hak TIFA antara lain sebagai berikut:   TIFA  berhak  menerima  pembayaran  dari  SMR  atas  fasilitas  sewa  guna  usaha  sesuai  dengan  perjanjian ini;   TIFA  berhak  menempelkan  plakat  atau  etiket  pada  barang  modal  yang  disewa  guna  usahakan  kepada SMR;   TIFA berhak menerima semua hasil claim asuransi apabila kejadian yang diasuransikan terjadi;   TIFA berhak memungut uang jaminan sewa guna usaha dalam bentuk Deposito;   TIFA berhak mengakhiri atau membatalkan perjanjian ini berdasarkan kejadian‐kejadian tertentu.    Bahwa  berdasarkan  Amandemen  Perjanjian  1,  Amandernen  Perjanjian  2,  Amandemen  Perjanjian  3  dan  Perjanjian  4,  TIFA  dan  SMR  telah  saling  setuju  dan  sepakat  untuk  mengadakan  perubahan/penambahan  pada  Pasal  26  ayat  1  dengan  menambah  klausul  1d  dan 

  88

  merubah/menambah Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 1, Perjanjian 2 dan Perjanjian  3, menjadi sebagai berikut:    Pasal 26 ayat 1 d   Apabila SMR telah memenuhi dan melunasi seluruh kewajiban SMR kepada TIFA berdasarkan:   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLLS100177470  tanggal  14  Januari  2010,  yang  ditandatangani  dihadapan  Hesti  Sulistiati  Bimanto,  S.H.,  Notaris  di  Jakarta  (selanjutnya  berikut  turutan, lampiran, perubahan, dan/atau penambahannya);   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLS1005817708A  tanggal  26  Mei  2010,  yang  ditandantangani dihadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya berikut  turutan, lampiran, perubahan, dan/atau penambahannya);   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLLS101286480  tanggal  23  Desember  2010,  yang  ditandantangani dihadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya berikut  turutan, lampiran, perubahan, dan/atau penambahannya)    Pasal 27   Cross Collateral dan/atau Cross Default   Perjanjian ini merupakan satu kesatuan (Cross Collateral dan/atau Cross Default) dengan:   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLLS100177470  tanggal  14  Januari  2010,  yang  ditandantangani dihadapan Hesti Sulistiati Bimanto, S.H., Notaris di Jakarta.   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLS1005817708A  tanggal  26  Mei  2010,  yang  ditandantangani dihadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya berikut  turutan, lampiran, perubahan, danlatau penambahannya);   Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  nomor  HLLLS101286480  tanggal  23  Desember  2010,  yang  ditandantangani dihadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya berikut  turutan, lampiran, perubahan, danlatau penambahannya);     oleh  dan  antara  SMR  dimana  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  satu  dan/atau  lebih  perjanjian  tersebut,  maka  SMR  dianggap  wanprestasi  dalam  Perjanjian  ini,  sedemikian  sehingga  TIFA  berhak  melakukan tindakan‐tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 6 jo pasal 20 Perjanjian ini.    7. Perjanjian  Lease  Agreement  Nomor:  002756411/01/0712010  tanggal  15  Juli  2010  yang  dibuat  oleh dan antara PT Dipo Star Finance (“DSF”) dan SMR.    Obyek  :   3 Unit Mitsubishi ‐ Colt Diesel Fe Super HD Tahun 2010 Plat Hitam  Jangka waktu   :   36 Bulan  Biaya Angsuran   :   Rp21.319.400,‐ (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu  empat ratus Rupiah)    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:    SMR berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam perjanjian dan harus membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan;    SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;   SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  iuka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila perjanjian lease ini telah berakhir   SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak 

  89

  Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  Sewa  Lease,  Deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan.   b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim    8. Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Nomor:  9640500945‐PK‐001  tanggal  13  Agustus  2010  yang  dibuat oleh dan antara PT BCA FINANCE (“BCA Finance”) dan SMR.  Obyek   :  lsuzu New Panther TBR 54F Turbo H Touring 2007 dengan nomor  Chassis MHCTBR5F7K284465 dan nomor mesi E284465  Jangka waktu   :   36 Bulan  Biaya Angsuran   :   Rp4.736.900,‐  (empat  juta  tujuh  ratus  tiga  puluh  enam  ribu  sembilan ratus Rupiah).    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut :   SMR  wajib  melakukan  pembayaran  bunga  sebesar  suku  bunga  sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian ini;   Pembayaran  kembali  dilakukan  oleh  SMR  dengan  cara  mengangsur  setiap  bulan  dan  terus‐ menerus  serta  tidak  terputus  yaitu  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  penarikan/realisasi  Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA Finance;   SMR  senantiasa  wajib  melakukan  pemeliharaan  atas  Barang  atau  Barang  jarninan  secara  wajar  dan  sebagaimana  mestinya,  melakukan  pemeliharaan/perbaikan  pada  bengkel‐bengkel  resmi  yang  ditunjuk/direkomendasikan  serta  menurut  tata  cara  dan  petunjuk  penggunaan,  pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan;   SMR  wajib  rnembayar  seluruh  biaya‐biaya  yang  timbul  atas  perjanjian  ini  antara  lain  biaya  administrasi,  provisi,  bea  materai,  biaya  proses  pembiayaan,  biaya  penyimpanan  dokurnen  jaminan, pengamanan dan pemeliharaan Barang/Barang Jaminan, Biaya Penagihan dan litigasi.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance.    Kewajiban BCA Finance   BCA Finance wajib mernberikan fasilitas pembiayaan konsurnen kepada SMR.    Hak BCA Finance antara lain sebagai berikut:   BCA  Finance  berhak  melakukan  konfimasi  pembelian  atau  pemesanan  atas  barang  kepada  Penjual;   BCA Finance berhak mengurus, menerima, rnengambil serta menatausahakan seluruh dokumen  kepemilikan  barang,  membuat,  meminta  dibuatkan  serta  rnenandatangani  tanda  penerimaan  atas dokumen kepemilikan barang tersebut;   BCA  Finance  berhak  untuk  memutuskan  dan  rnengakhiri  perjanjian  secara  sepihak  dengan  mengesarnpingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam ha1 te rjadinya kejadian‐ kejadian tertentu;       

  90

  9.

Perjanjian  Lease  nomor  0027928/1/01/10/2010  tertanggal  08  Oktober  2010,  yang  dibuat  oleh  dan antara PT Dipo Star Finance (”DSF”) dan SMR.  Objek   :   7 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD   Jangka Waktu   :   36 bulan  Biaya Angsuran   :   Rp49.921.200,‐  (empat  puluh  sembilan  juta  sembilan  ratus  dua  puluh satu ribu dua ratus Rupiah) per bulan.  

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam pejanjian dan harus membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan;   SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  Barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;     SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila pe rjanjian lease ini telah berakhir   SMR  berhak  memilih  memperbaharui  pejanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.    Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR rnembeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  Sewa  Lease,  Deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;   b. Menuntut  pengembalian  barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Pe rjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    10. Perjanjian  Lease  nomor  0027676/1/01/08/2010  tertanggal  06  Agustus  2010,  yang  dibuat  oleh  dan antara PT Dipo Star Finance (”DSF”) dan SMR.  Objek   :   1  Unit  Mitsubishi  L200  Strada  E‐2  Double  Cabin  CR  ‐  GLX  Triton  2010  dengan  nomor  rangka  MMBJNKB70AD038952  dan  nomor  mesin 4M40UAB9707.  Jangka Waktu   :   36 bulan.  Biaya Angsuran   :   Rp7.231.500,‐ (tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus  Rupiah) per bulan.    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam perjanjian dan harus membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan; 

  91

  



SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  barang, terrnasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;  SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya. 

  Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila perjanjian lease ini telah berakhir;    SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.    Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kernbali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalarn Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  Sewa  Lease,  Deposito  jaminan  serta Nilai Akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  Barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  hams  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Pe rjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    11. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Nomor  100.01037186.1/01.100.910.00.110190.4  tanggal  21  Februari 2011 yang dibuat oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance (”ASF”) dan SMR .  Obyek   :   1  unit  Buldozer  Komatsu  D85ESS‐2  tahun  2010  dengan  nomor  rangka J14230.  Jangka waktu   :   36 Bulan.  Biaya Angsuran   :   Rp56.046.000,‐  (lima  puluh  enam  juta  empat  puluh  enam  ribu  Rupiah).    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Sebelum  dan  pada  waktu  barang  modal  diserahkan  oleh  penjual,  SMR  wajib  meneliti  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya,  serta  meneliti  kondisi  dan  kelengkapan  dan/atau  jumlah barang modal;   SMR  wajib  membayar  uang  sewa  guna  usaha  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian;   SMR  wajib  menyerahkan  kepada  ASF  kwitansi  blanko  rangkap  3  (tiga)  dibubuhi  materai  cukup,  lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan, serta cap perusahaan SMR, jika ada; dan BPKB  dan faktur kendaraan (Barang Modal), kesemuanya itu akan dikembalikan oleh ASF kepada SMR  setelah semua kewajiban SMR berdasarkan Perjanjian berakhir;   SMR,  apabila  diminta  oleh  ASF,  wajib  memperlihatkan  kepada  ASF  bukti‐bukti  tentang  keberadaan,  status,  perizinan,  keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya‐biaya yang telah dikeluarkan untuk barang modal.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak menyewa guna usaha barang modal yang dimaksud dalam perjanjian ini;    SMR  berhak  untuk  menentukan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya  dari  barang  modal. 

  92

    Kewajiban ASF antara lain sebagai berikut:  ASF wajib sesuai unstruksi dari SMR membeli barang modal, dengan jenis, model, spesifikasi danlatau  rincian lainnya sebagairnana tercantum dalam perjanjian.     Hak ASF antara lain sebagai berikut:   ASF berhak untuk memeriksa keadaan barang modal, baik keberadaan, status, perizinan, keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  biaya‐ biaya, yang telah dikeluarkan untuk barang modal;   Dalam  kejadian  tertentu,  ASF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut:  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;    b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa rnelalui perantara Hakim.    12. Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Mobil  nomor  1875/Krd/JJKJ/09/2009  tanggal  30  September  2009  yang dibuat oleh dan antara PT Bank Jasa Jakarta (”Bank Jasa”) dengan SMR.  Obyek   :   Mitsubishi  Triton  CLX  Double  Cabin  dengan  nomor  mesin  4M40‐ UAB6496.  Jangka waktu   :   35 (tiga puluh lima) bulan.  Biaya angsuran   :   Rp7.717.000,‐ (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu Rupiah    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berkewajiban untuk membayar lunas secara mengangsur kepada Bank Jasa sejumlah uang  yang tercantum dalam perjanjian;   SMR  wajib  mempergunakan fasilitas  kredit yang  diberikan  oleh  Bank  Jasa  sesuai  dengan  tujuan  penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pe rjanjian;   SMR  wajib  segera  memberitahukan  kepada  Bank  Jasa  atas  setiap  peristiwa  atau  keadaan  yang  dapat  mempengaruhi  keadaan  usaha  SMR,  atau  terjadi  pelanggaranlkelalaian  oleh  SMR  berikut  tindakan yang dilakukan oleh SMR untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaian tersebut.     Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berhak  menerima  pengembalian  kelebihan  dalam  pelaksanaan  penjualan  barang  jaminan  sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.    Kewajiban Bank Jasa antara lain sebagai berikut:   PT  Bank  Jasa  Jakarta  wajib  mengembalikan  kelebihan  dalam  pelaksanaan  penjualan  barang  jaminan sebagaimana dimaksud dalam pe rjanjian    Hak PT Bank Jasa Jakarta antara lain sebagai berikut:   Dalam kejadian tertentu, Bank Jasa berhak untuk melakukan salah satu atau sekaligus beberapa  tindakan berikut :  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposit0  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  hams  didahului  oleh  suatu  penetapan  pengadilan  atau  putusan  pengadilan dan juga tanpa melaui juru sita pengadilan atau surat peringatan lainnya;  c. Mengakhiri Pe rjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.         

  93

  13. Perjanjian Lease Nomor 0027205/1/01/05/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang dibuat oleh dan antara  PT Dipo Star Finance (“DSF”) dengan SMR.  Obyek   :   1  unit  Truck  Mitsubishi  Colt  Diesel  Tahun  2010  dengan  nomor  rangka MHMFE75P6AK003957 dan nomor mesin 4D34TF54844  Jangka waktu   :   36 (tiga puluh enam) Bulan.  Biaya angsuran   :   Rp6.271.700,‐  (enam  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  satu  ribu  tujuh  ratus Rupiah).    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:    SMR berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam perjanjian dan haws membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan;   SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pernbayaran tersebut;    SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:    SMR memiliki hak untuk membeli batang tersebut apabila pejanjian lease ini telah berakhir;   SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.    Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:    Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut:  a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan.   b. Menuntut  pengembalian  barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  hams  didahului  oleh  suatu  penetapan  pengadilan  atau  putusan  pengadilan dan juga tanpa melaui juru sita pengadilan atau surat peringatan lainnya  c. Mengakhiri perjanjian lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    14. Perjanjian Lease Nomor 0029029/1/01/06/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat oleh dan antara  PT Dipo Star Finance (”DSF”) dengan SMR   Obyek   :   1  (satu)  unit  Mitsubishi  Colt  Diesel  FE  Super  HD  2011  dengan  nomor  rangka  MHMFE75P6BK009577      dan  nomor  mesin  4D34TG58103  Jangka waktu   :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya angsuran   :  Rp7.579.300,‐ (tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga  ratus  Rupiah)     Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang jumlah dan  mata uangnya tercantum dalam perjanjian;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan; 

  94

  



SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  Barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;    SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya.  

  Hak SMR  antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila perjanjian lease ini telah berakhir;     SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.     Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:  Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh SMR  apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian Lease ini  dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut:   a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  penetapan  pengadilan  atau  putusan  pengadilan dan juga tanpa melaui juru sita pengadilan atau surat peringatan lainnya;  c. Mengakhiri perjanjian lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    15. Akta Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha nomor 27 tanggal 7 April 2011 dibuat dihadapan Nathalia  Alfina Jinata, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, termasuk didalamnya Finance Lease/Sewa Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006880‐001  (2473‐001‐J‐6880)  tanggal  21  April  2011,  Finance Lease/Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi nomor 10‐LS‐0006947‐002 (2473‐0020‐J‐6947)  tanggal  8  Juni  2011,  Finance  Lease/Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006948‐ 003  (2473‐003‐J‐6948)  tanggal  8  Juni  2011,  dan  Finance  Lease  /Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006950‐005  (2473‐005‐J‐6950)  tanggal  8  Juni  2011,  yang  dibuat  oleh  dan  antara SMR dan PT Chandra Sakti Utama Leasing.    Obyek   :  2 (dua) unit Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator dengan nomor  seri BZP02126 dan BZP02127  Jangka waktu   :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya angsuran   :   Rp60.433.700,‐ (enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu  tujuh ratus Rupiah)    Finance  Lease  /Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006947‐002  (2473‐0020‐J‐6947)  tanggal 8 Juni 2011  Obyek   :  3 (tiga) unit Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator dengan nomor  seri BZP02128, BZP02129, dan BZP02130  Jangka waktu   :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya angsuran   :   Rp90.650.600,‐  (sembilan  puluh  juta  enam  ratus  lima  puluh  ribu  enam ratus Rupiah)    Finance  Lease  /Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006948‐003  (2473‐003‐J‐6948)  tanggal 8 Juni 2011  Obyek   :  3 (tiga) unit Caterpillar 320D2 Hydraulic Excavator dengan nomor  seri BZP02131, BZP02132, dan BZP02133 

  95

  Jangka waktu   Biaya angsuran  

:   :  

36 (tiga puluh enam) bulan  Rp90.650.600,‐  (sembilan  puluh  juta  enam  ratus  lima  puluh  ribu  enam ratus Rupiah) 

  Finance  Lease  /Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  10‐LS‐0006950‐005  (2473‐005‐J‐6950)  tanggal 8 Juni 2011  Obyek   :  1(satu) Caterpillar 120‐K Motor Grader    Jangka waktu   :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya angsuran   :   Rp37.901.000,‐  (tiga  puluh  tujuh  juta  sembilan  ratus  satu  ribu  Rupiah)    Untuk  keempat  Finance  Lease/Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  di  atas,  hak  dan  kewajiban  para  pihak adalah sebagai berikut:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Membayar  seluruh  uang  sewa  dan  pembayaran‐pembayaran  lain  yang  dilakukan  berdasarkan  ketentuan‐ketentuan dalam perjanjian;   Memberikan jaminan kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing sesuai dengan perjanjian;   Dengan  biaya  sendiri,  mendapatkan  dan  menjaga  agar  dalam  keadaan  baik  seluruh  lisensi,  ijin,  persetujuan dan dokumen‐dokumen sejenis lainnya yang diperlukan untuk menggunakan barang  modal dan membuat barang modal digunakan untuk tujuan usaha saja dan sesuai dengan seluruh  hukum  dan  perundangan  yang  berlaku  oleh  personil  yang  cakap  dan  benar‐benar  berkemampuan, dan sesuai dengan buku pegangan, gambar dan instruksi pabrikan, arsitek atau  kontraktor;   Secara tepat waktu membayar seluruh biaya pendaftaran, biaya ijin, tarif, pajak, termasuk Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  pengeluran‐pengeluaran  lain  yang  harus  dibayar  dalam  kaitannya  dengan  barang  modal  dan  penggunaannya,  atau  perjanjian  ini,  dan  memberikan  kepada  PT  Chandra Sakti Utama Leasing ketika pertama kali diminta, tanda terima atas semua pembayaran  tersebut.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   Sekurang‐kurangnya 14 (empat belas) hari mendapatkan pemberitahuan dari      PT Chandra Sakti  Utama Leasing atas setiap perubahan dalam tarif acuan sewa pada tanggal pembayaran sewa dan  hasil pembayaran kewajiban yang telah disesuaikan pada tanggal pembayaran sewa tersebut;   Apabila  ada  perubahan  dalam  terif  acuan  uang  sewa  yang  mengakibatkan  dilakukannya  penyesuaian terhadap nilai sisa, PT Chandra Sakti Utama Leasing harus segera memberitahu SMR  mengenai perubahan tersebut dan kewajiban pembayaran akibat penyesuaian itu.    Kewajiban PT Chandra Sakti Utama Leasing antara lain sebagai berikut:   PT Chandra Sakti Utama Leasing harus membeli Barang Modal (bebas dari segala gadai, hipotik,  sewa,  pembebanan  atau  penjaminan  dalam  bentuk  apapun  juga)  pada  tanggal  pembelian  atau  pada  tanggal  lain  sebagaimana  disetujui  oleh  para  pihak  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam perjanjian;   Sekurang‐kurangnya  14  (empat  belas)  hari  sebelum  tiap  tanggal  pembayaran  sewa  PT  Chandra  Sakti Utama Leasing harus memberitahu SMR atas setiap perubahan dalam tarif acuan sewa pada  tanggal pembayaran sewa dan hasil pembayaran kewajiban yang telah disesuaikan  pada tanggal  pembayaran sewa tersebut.    Hak PT Chandra Sakti Utama Leasing antara lain sebagai berikut:   Memasuki tanah dan bangunan SMR (termasuk tanah dan bangunan di bawah pengawasan atau  pengurusan  SMR)  dimana  barang  modal  diperkirakan  ditempatkan  untuk  memeriksa  atau  menguji, mengawasi penggunaan barang modal;   Memeriksa  dan  membuat  fotokopi  dari  buku‐buku  dan  catatan‐catatan  SMR  yang  berkaitan  dengan  barang  modal  dan  untuk  tujuan‐tujuan  tersebut,  atas  permintaan  PT  Chandra  Sakti  Utama  Leasing,  SMR  harus  menyediakan  buku‐buku  dan  catatan‐catatan  tersebut  bagi  PT  Chandra Sakti Utama Leasing atau wakil PT Chandra Sakti Utama Leasing.   

  96

  16. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Nomor  100.01037186.1/01.100.910.00.110230.7  tanggal  29  April  2011 yang dibuat oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance (”ASF”) dan SMR  Obyek   :    1 (satu) unit  Komatsu Buldozer  D85ESS‐2  Heavy Equipment/2011  dengan nomor serial J14649  Jangka waktu  :    36 (tiga puluh enam) Bulan  Biaya Angsuran   :   Rp49.930.000,‐  (empat  puluh  sembilan  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh ribu Rupiah)    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Sebelum  dan  pada  waktu  barang  modal  diserahkan  oleh  penjual,  SMR  wajib  meneliti  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya,  serta  meneliti  kondisi  dan  kelengkapan  dan/atau  jumlah barang modal;   SMR  wajib  membayar  uang  sewa  guna  usaha  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian;      SMR  wajib  menyerahkan  kepada  ASF  kwitansi  blanko  rangkap  3  (tiga)  dibubuhi  materai  cukup,  lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan, serta cap perusahaan SMR, jika ada; dan BPKB  dan faktur kendaraan (Barang Modal), kesemuanya itu akan dikembalikan oleh ASF kepada SMR  setelah semua kewajiban SMR berdasarkan Perjanjian berakhir;   SMR,  apabila  diminta  oleh  ASF,  wajib  memperlihatkan  kepada  ASF  bukti‐bukti  tentang  keberadaan,  status,  perizinan,  keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya‐biaya yang telah dikeluarkan untuk barang modal.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak menyewa guna usaha barang modal yang dimaksud dalam perjanjian ini;   SMR  berhak  untuk  menentukan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya  dari  barang  modal.    Kewajiban ASF antara lain sebagai berikut:   ASF  wajib  sesuai  unstruksi  dari  SMR  membeli  barang  modal,  dengan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau rincian lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian.    Hak ASF antara lain sebagai berikut:   ASF berhak untuk memeriksa keadaan barang modal, baik keberadaan, status, perizinan, keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  biaya‐ biaya, yang telah dikeluarkan untuk barang modal;   Dalam  kejadian  tertentu,  ASF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut:   a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    17. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Nomor  100.01037186.1/01.100.910.00.110772.4  tanggal  1  Juni  2011 yang dibuat oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) dan SMR  Obyek   :    1 (satu) unit  Komatsu Buldozer  D85ESS‐2  Heavy Equipment/2011  dengan nomor serial J14841   Jangka waktu  :    36 (tiga puluh enam) Bulan   Biaya Angsuran  :   Rp49.227.000,‐  (empat  puluh  sembilan  juta  dua  ratus  dua  puluh  tujuh ribu Rupiah)     

  97

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Sebelum  dan  pada  waktu  barang  modal  diserahkan  oleh  penjual,  SMR  wajib  meneliti  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya,  serta  meneliti  kondisi  dan  kelengkapan  dan/atau  jumlah barang modal;   SMR  wajib  membayar  uang  sewa  guna  usaha  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian;   SMR  wajib  menyerahkan  kepada  ASF  kwitansi  blanko  rangkap  3  (tiga)  dibubuhi  materai  cukup,  lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan, serta cap perusahaan SMR, jika ada; dan BPKB  dan faktur kendaraan (Barang Modal), kesemuanya itu akan dikembalikan oleh ASF kepada SMR  setelah semua kewajiban SMR berdasarkan Perjanjian berakhir;   SMR,  apabila  diminta  oleh  ASF,  wajib  memperlihatkan  kepada  ASF  bukti‐bukti  tentang  keberadaan,  status,  perizinan,  keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya‐biaya yang telah dikeluarkan untuk barang modal.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak menyewa guna usaha barang modal yang dimaksud dalam perjanjian ini;   SMR  berhak  untuk  menentukan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya  dari  barang  modal.    Kewajiban ASF antara lain sebagai berikut:   ASF  wajib  sesuai  unstruksi  dari  SMR  membeli  barang  modal,  dengan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau rincian lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian.    Hak ASF antara lain sebagai berikut:   ASF berhak untuk memeriksa keadaan barang modal, baik keberadaan, status, perizinan, keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  biaya‐ biaya, yang telah dikeluarkan untuk barang modal;     Dalam  kejadian  tertentu,  ASF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut:   a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    18. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Nomor  100.01037186.1/01.100.910.00.110773.2  tanggal  1  Juni  2011 yang dibuat oleh dan antara PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) dan SMR.  Obyek   :   1 (satu) unit  Komatsu Buldozer  D85ESS‐2  Heavy Equipment/2011  dengan nomor serial J14845  Jangka waktu  :   36 (tiga puluh enam) Bulan   Biaya Angsuran   :   Rp49.227.000,‐  (empat  puluh  sembilan  juta  dua  ratus  dua  puluh  tujuh ribu Rupiah)    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Sebelum  dan  pada  waktu  barang  modal  diserahkan  oleh  penjual,  SMR  wajib  meneliti  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya,  serta  meneliti  kondisi  dan  kelengkapan  dan/atau  jumlah barang modal;   SMR  wajib  membayar  uang  sewa  guna  usaha  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian;   SMR  wajib  menyerahkan  kepada  ASF  kwitansi  blanko  rangkap  3  (tiga)  dibubuhi  materai  cukup,  lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan, serta cap perusahaan SMR, jika ada; dan BPKB 

  98

 



dan faktur kendaraan (Barang Modal), kesemuanya itu akan dikembalikan oleh ASF kepada SMR  setelah semua kewajiban SMR berdasarkan Perjanjian berakhir;  SMR,  apabila  diminta  oleh  ASF,  wajib  memperlihatkan  kepada  ASF  bukti‐bukti  tentang  keberadaan,  status,  perizinan,  keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya‐biaya yang telah dikeluarkan untuk barang modal. 

  Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak menyewa guna usaha barang modal yang dimaksud dalam perjanjian ini;   SMR  berhak  untuk  menentukan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya  dari  barang  modal.    Kewajiban ASF antara lain sebagai berikut:   ASF  wajib  sesuai  instruksi  dari  SMR  membeli  barang  modal,  dengan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau rincian lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian.    Hak ASF antara lain sebagai berikut:   ASF berhak untuk memeriksa keadaan barang modal, baik keberadaan, status, perizinan, keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  biaya‐ biaya, yang telah dikeluarkan untuk barang modal;     Dalam  kejadian  tertentu,  ASF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :    Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta  nilai akhir yang masih belum dibayarkan;   Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari SMR tanpa harus didahului oleh suatu Penetapan Pengadilan atau Putusan Pengadilan dan  juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;   Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.    19. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 0029036/1/01/06/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat oleh  dan antara PT Dipo Star Finance (”DSF”) dan SMR.      Obyek   :   1  (satu)  unit  Mitsubishi  L  200  Strada    E‐2  Single  Cab‐GLX  Triton  2011  dengan  nomor  rangka  MMBENKB70BD047017  dan  nomor  mesin 4M40UAC4419  Jangka waktu  :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya Angsuran   :   Rp6.067.900,‐  (enam  juta  enam  puluh  tujuh  ribu  sembilan  ratus  Rupiah)    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam perjanjian dan harus membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan;   SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;     SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya.     

  99

  Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila perjanjian lease ini telah berakhir;   SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.    Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.    Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :   a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  Sewa  Lease,  Deposito  jaminan  serta Nilai Akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  Barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.  20. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Nomor  0029154/1/01/07/2011  tanggal  06  Juli  2011  yang  dibuat  oleh dan antara PT Dipo Star Finance (“DSF”) dan SMR.  Obyek   :    1  (satu)  unit  Mitsubishi  L  200  Strada    E‐2  single  Cab‐GLX  Triton  2010  dengan  nomor  rangka  MMBENKB70AD037568  dan  nomor  mesin 4M40UAB9567  Jangka waktu  :   36 (tiga puluh enam) bulan  Biaya Angsuran   :   Rp5.967.800,‐ (lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh delapan  ratus Rupiah)    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR  berkewajiban untuk membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa lease yang tercantum  dalam perjanjian dan harus membayar secara mengangsur;   SMR akan membayar kepada DSF sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan;   SMR  wajib  membayar  lunas  pada  waktunya  semua  ongkos‐ongkos  pendaftaran,  ongkos‐ongkos  lisensi, pajak‐pajak dan pengeluaran‐pengeluaran lainnya yang mesti dibayar sehubungan dengan  barang, termasuk penjagaan dan pemakaiannya serta segera menunjukan secara lengkap kepada  DSF bila diminta kuitansi terakhir untuk segala pembayaran‐pembayan tersebut;       SMR  wajib  mengasuransikan  barang  tersebut  atas  nama  DSF  selama  jangka  waktu  lease  untuk  melindungi kepentingan‐kepentingan para pihak terhadap risiko kerugian, kerusakan, kehilangan,  kecurian,  pertanggungjawaban  pihak  ketiga,  luka  pribadi  sampai  kematian  pihak  ketiga  yang  disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR memiliki hak untuk membeli barang tersebut apabila perjanjian lease ini telah berakhir;   SMR  berhak  memilih  memperbaharui  perjanjian  lease  dengan  syarat‐syarat  yang  disepakati  nantinya oleh para pihak.    Kewajiban DSF antara lain sebagai berikut:   Menyerahkan kembali kepada SMR kuitansi blangko rangkap dua dan BPKB yang diserahkan oleh  SMR apabila SMR membeli kendaraan setelah seluruh kewajiban keuangan SMR dalam Perjanjian  Lease ini dilaksanakan dengan semestinya.         

  100

  Hak DSF antara lain sebagai berikut:   Dalam  kejadian  tertentu,  DSF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :    Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  Sewa  Lease,  Deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;   Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  Barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;   Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.   

21. Perjanjian  Jual  Beli  dengan  Angsuran  tanggal  17  Maret  2011  antara  SMR  dan  Petra  Subada  Budihardja.  Obyek Perjanjian  :   1 (satu) Unit Mobil Mazda / CX7 2.3 ATGT dengan nomor  polisi B  1973 SFV  Harga Transaksi  :  Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah)  Cara Pembayaran  :   ‐   tanggal  24  Maret  sebesar  Rp346.280.000,00  (tiga  ratus  empat  puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu  Rupiah)         ‐   sisanya  Rp133.720.000,00  (seratus  tiga  puluh  tiga  tujuh  ratus  dua  puluh  juta  Rupiah)  diangsur  sebanyak  8  (delapan)  kali  sebesar Rp16.715.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima belas  ribu  Rupiah)  mulai  bulan  April  2011  sampai  dengan  November  2011 setiap tanggal 13  Penyerahan BPKB  :   pada saat pelunasan   

22. Fasilitas  Pembiayaan  Factoring  berdasarkan  Surat  nomor  284A/DF/Dir/XII/10  tertanggal  6  Desember  2010,  perihal  Persetujuan  Pembiayaan  Fasilitas  Factoring,  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  Piutang nomor 132 tanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H, Notaris  di  Jakarta  dan  Surat  nomor 094A/DF/Dir/lll/11  tertanggal  24  Maret  2011,  perihal  Perpanjangan  Jangka  Waktu  Fasilitas  Factoring,  yang  dibuat  oleh  dan  antara  PT  Danpac  Finance  (“Danpac  Finance’) dan SMR.   

Jenis Pembiayaan : Fasilitas Pembiayaan Factoring  Jangka waktu  :   28  Desember  2010  sampai  dengan  28  Desember  2012  berdasarkan  surat  permohonan  perpanjangan  dari  SMR  nomor  019/SMR‐JKT/11/2011  tanggal  07  Februari  2011  yang  telah  disetujui  perpanjangannya  berdasarkan  surat  Danpac  Nomor  094A/DF/Dir/III/11 tanggal 24 Maret 2011.  Total Fasilitas  :  Rp35.000.000.000.‐ (tiga puluh lima miliar Rupiah).  Tingkat Suku Bunga   :   11%/p.a./Floating    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   SMR dari waktu ke waktu selama masa berlakunya pejanjian ini akan menawarkan untuk menjual  kepada  Danpac  Finance  segala  piutang  yang  timbul  karena  penjualan  kredit  yang  telah  dilaksanakannya.    SMR akan menyerahkan suatu daftar rangkap dua mengenai segala piutang dalam bentuk yang  sewaktu‐waktu akan ditentukan oleh pihak Danpac Finance.   SMR  akan  membayar  ataupun  mengganti  ataupun  membayar  kembali  kepada  Danpac  Finance  sebagaimana  mestinya  segala  pajak,  pungutan,  bea  cukai  dan  pungutan  lainnya  dan  segala  pungutan  perbankan  lain  berkenaan  dengan  atau  yang  berkaitan  dengan  penjualan‐penjualan  kredit    SMR  akan  memberikan  kepada  Danpac  Finance  laporan  rekening  bulanan  dalam  bentuk  serta  memuat  informasi  yang  dari  waktu  ke  waktu  akan  ditentukan  berdasarkan  kebijaksanaan  sepenuhnya dari dan oleh Danpac Finance.       

  101

  

 

SMR  berkewajiban  untuk  mengungkapkan  kepada  Danpac  Finance  segala  informasi  yang  diperoleh dan diketahui oleh SMR yang penting dan dapat mempengaruhi secara bagaimanapun  risiko  yang  dapat  diterima  oleh  Danpac  Finance  berdasarkan  pejanjian  ini  dalam  hubungannya  dengan penjualan kredit tersebut.  SMR  akan  memelihara  buku  catatan  yang  benar  seksama  pada  setiap  waktu,  dan  akan  memperkenankan  Danpac  Finance  atau  akuntan  atau  agennya  untuk  memeriksa  dan  membuat  ikhtisar‐ikhtisar dari buku‐buku, rekening‐rekening dan laporan keuanggannya.  SMR  memberikan  surat‐surat  jaminan  kepada  Danpac  Finance  untuk  dijadikan  aguanan  selama  ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Jual Piutang (Factoring) belum dipenuhi seluruhnya  oleh penjual. 

  Hak SMR antara lain sebagai berikut :   SMR  berhak  menerima  fasilitas  pembiayaan  dari  Danpac  Finance  apabila  SMR  telah  memenuhi  seluruh ketentuan yang telah disetujui oleh Danpac Finance     Kewajiban Danpac Finance sebagai berikut :  ‐  Danpac Finance wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap piutang dagang yang diajukan oleh  SMR.    Hak Danpac Finance sebagai berikut :    Dalam  hal  Danpac  Finance  menerima  penawaran  penjualan  piutang  dari  SMR  maka  Danpac  Finance  berhak  atas  segala  keuntungan  dan  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  SMR  baik  dimasa  lampau,  masa  kini  atau  masa  depan  yang  berkenan  dengan  piutang  tersebut  namun  Danpac  Finance  tidak  bertanggung  jawab  atas  kewajiban‐kewajiban  SMR  berkenaan  dengan  penjualan  Kredit tersebut.   Danpac  Finance  berhak  atas  biaya  anjak  piutang  tersebut  pada  saat  diterimanya  piutang  bersangkutan, dan biaya anjak piutang tersebut akan dipotong dari harga pembelian piutang.   Danpac Finance setiap waktu berhak untuk mendapat inforrnasi berkenan dengan pelanggan dari  SMR, yang berdasarkan pertimbangannya dipandang perlu, dan atas permintaan Danpac Finance  inforrnasi tersebut hams segera diberikan oleh SMR.  Berdasarkan surat keterangan nomor 268/DF/Dir/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan  oleh  PT  Danpac  Finance  menerangkan  bahwa  PT  Danpac  Finance,  dapat  menyetujui  permohonan  tidak dikenakan penalty atas pelunasan lebih awal, apabila rencana pelunasan tersebut diberitahukan  terlebih dahulu kepada PT Danpac Finance 2 minggu sebelumnya.    23. Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai  Jaminan nomor 52 tanggal 14 Desember 2010, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris  di Jakarta dan telah dirubah berdasarkan Surat dari PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk.,  nomor 062a/BW/DIR/EXT/ll/11 tanggal 28 Februari 2011, perihal Persetujuan Perubahan Syarat  dan Ketentuan Perjanjian Kredit, yang dibuat oleh dan antara SMR dan PT Bank Windu Kentjana  Intemasional, Tbk. (“Bank Windu”).    Obyek   : Fasilitas Kredit Demand Loan  Jangka waktu  :  48  (empat  puluh  delapan)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  penandatanganan  Akta  Perjanjian  Kredit  yaitu  pada  tanggal  14  Desember  2010,  dan  akan  berakhir  pada  tanggal  14  Desember  2014  Jumlah Fasilitas  :   setinggi‐tingginya  USD  6,000,000  (enam  juta  dolar  Amerika  Serikat)  Jaminan    :   ‐  sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan Genuk, seluas 3.680M2 (tiga ribu enam ratus delapan  puluh  meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.01957/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  nomor  112,  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.      ‐  sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi 

  102

  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  Kelurahan  Genuk,  seluas  840  M2  (delapan  ratus  empat  puluh  meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006  No.01956/Genuk/2006,  menurut  sertifikat  nomr  113,    yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.      ‐  sebidang  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  yang  terletak  di:  Propinsi  Jawa  Tengah.  Kabupaten  Semarang,  Kecamatan  Ungaran,  2 Kelurahan Gedanganak, seluas 96.940M  (sembilan puluh enam  ribu  sembilan  ratus  empat  puluh  meter  persegi),  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tertanggal  4  September  2006,  No.O2380/Gedanganak/2006,  menurut  sertifikat  tertanggal  441,  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan Kabupaten Semarang.      Seluruhnya dengan Surat Kuasa Menjual yang akan dibuat secara  Notariil.  Seluruh  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  adalah  dengan  nama  pemegang  hak  PT  Kusuma  Persada,  berkedudukan  di Semarang.  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  tersebut  adalah  dengan  nama  pemegang  hak  PT  Kusuma  Persada,  berkedudukan di Semarang. Bahwa PT Kusuma Persada bersedia dan setuju menjaminkan aset‐aset  tersebut diatas pada PT Bank Windu Kentjana International, Tbk., atas pinjaman yang dilakukan oleh  SMR  pada  PT  Bank  Windu  Kentjana  Internasional,  Tbk.,  berdasarkan  Perjanjian  Pemberian  Jaminan  yang dibuat oleh dan antara SMR dan PT Kusuma Persada tertanggal 3 Ferbuari 2011.    Hak dan Kewajiban Para Pihak, antara lain :  Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Windu. SMR berkewajiban untuk membayar bunga  kepada bank sebesar 5,5% (lima koma lima persen) efektif per tahun atas jumlah yang terhutang;   SMR wajib mencadangkan sejumlah dana untuk pembayaran bunga Demand Loan pada setiap 1  (satu) hari kerja sebelum pembayaran bunga dari tiap‐tiap bulannya;    SMR juga harus membayar kepada Bank Windu, biaya administrasi kredit sebesar Rp.5.000.000,‐  (lima juta Rupiah);   Apabila SMR lalai membayar lunas kepada Bank Windu sesuatu jumlah uang yang wajib dibayar  berdasarkan  perjanjian  ini,  maka  SMR  wajib  membayar  bunga  denda  danlatau  apabila  SMR  menarik  fasilitas  Kredit  Demand  Loan  yang  diberikan,  maka  SMR  wajib  membayar  denda  atas  sejumlah  terhutang  yaitu  untuk  setiap  keterlambatan  pembayaran  kembali  hutang  pokok  yang  tertunggak  adalah  sebesar  3%  (tiga  persen)  perbulan  dan  untuk  kelebihan  penarikan  fasilitas  kredit Demand Loan (DL) adalah sebesar 3% (tiga persen) per bulan dan SMR wajib melunasi pada  saat menerima pernberitahuan tertulis dari Bank Windu;   SMR wajib untuk melakukan pembayaran‐pembayaran untuk melunasi atau mengangsur hutang‐ hutangnya  kepada  Bank  Windu  menurut  sebagaimana  mestinya  dikantor  pusat  Bank  Windu  kecuali  Bank  Windu  secara  tertulis  menentukan  lain,  pada  hari  kerja  dan  jam  kerja,  dengan  mendapat tanda pembayaran;   SMR  wajib  untuk  mematuhi  segala  peraturan‐peraturan  dan  kebiasaan  Bank  Windu  baik  yang  sekarang ada maupun yang akan diadakan atau diberlakukan dikemudian hari oleh Bank Windu  berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut dalam akta ini;   SMR  wajib  membayar  semua  kewajiban  pajak  dan  beban‐beban  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah sebagaimana mestinya;   SMR wajib mengasuransikan barang yang dijaminkan kepada Bank Windu berdasarkan perjanjian  kredit  kepada  perusahaan  asuransi  yang  disetujui  oleh  Bank  Windu  hingga  jumlah  dan  syarat‐ syarat yang disetujui oleh Bank Windu;    SMR  wajib  memberitahukan  kepada  Bank  Windu  segera  tiap‐tiap  kejadian  yang  dapat  mempunyai  pengaruh  buruk  kepada  usaha  SMR  atau  menyebutkan  keterlambatan  SMR  untuk  membayar bunga atau hutang pokok dari fasilitas ini;    SMR  wajib  rnenyerahkan  kepada  Bank Windu  fotokopi  setiap  pembaharuan kin  usaha dan  izin‐ izin lainnya dari SMR serta melampirkan fotokopi NPWP dari SMR;   

  103

     

SMR  wajib  memberitahukan  kepada  Bank  Windu  setiap  ada  pengubahan  anggaran  dasar,  susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham SMR;  SMR  wajib  menyerahkan  kepada  Bank  Windu  laporan  keuangan  semesteran  dan  laporan  keuangan  tahunan  yang  terdiri  dari  neraca  dan  perhitungan  laba  rugi  yang  dibuat  oleh  Direksi  SMR dan Akuntan Publik yang terdaftar;  SMR  wajib  menempatkan  pinjaman  Bank  Windu  sebagai  Senior  Debt  terhadap  pinjaman  SMR  pada pemegang saham SMR;   Segala  hutang  SMR  pada  Bank  Windu  berikut  bunga  dan  ongkos‐ongkos  lainnya  yang  timbul  berdasarkan Perjanjian Kredit, dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank Windu. Dan  wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh SMR; 

  Hak SMR antara lain sebagai berikut :   Bank  Windu  dengan  ini  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  SMR  sebagaimana  termaksud  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  Bank  Windu  bahwa  setiap  waktu  berhak menyesuaikan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada SMR.    Kewajiban Bank Windu:   Memberikan fasilitas kredit Demand Loan apabila SMR telah memenuhi seluruh kewajiabannya.    Hak Bank Windu sebagai berikut :   Bank Windu berhak menentukan sendiri besarnya jumlah‐jumlah uang yang terhutang dan wajib  dibayar kembali oleh SMR kepada Bank Windu yang timbul berdasarkan pejanjian Kredit danlatau  perjanjian  ‐perjanjian  lainnya  baik  yang  telah  maupun  yang  akan  dibuat  oleh  dan  antara  Bank  Windu dengan SMR.   Bank  Windu  berhak  untuk  menghentikan  dengan  seketika  tanpa  somasi  lagi  mengakhiri  perjanjian  kredit  dan  menuntut  pembayaran  dengan  seketika  dan  sekaligus  lunas  dari  jumlah‐ jumlah uang yang terutang oleh SMR berdasarkan perjanjian.   Bilamana  Bank  Windu  menjalankan  hak‐hak  dan  hak‐hak  istimewanya  yang  timbul  dari  berdasarkan Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya dikemudian hari, Bank Windu berhak untuk  menetapkan sendiri besarnya jurnlah‐jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar kembali oleh  SMR kepada Bank Windu yang timbul berdasarkan perjanjian.   Bank  Windu  berhak  tanpa  perlu  mendapat  persetujuan  dari  SMR  untuk  mengalihkan/memindahkan  atau  mengoperkan  seluruh  atau  sebagian  hak  dan  kewajiban  Bank  berdasarkan pejanjian kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Windu.  Berdasarkan  surat  keterangan  nomor  015/BW/ABD‐Ext/VIII/11  tanggal  24  Agustus  2011,  yang  dikeluarkan  oleh  PT  Bank  Windu  Kentjana  International,  Tbk.,  menerangkan  bahwa  pelunasan  lebih  awal sebagian atau seluruh pinjaman dapat dilakukan tanpa dikenakan penalty.    24. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara SMR dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk. (“ PT Bank  Panin Tbk”), yang telah dicatatkan dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 02, yang dibuat dihadapan  Notaris Sandrawati, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Selatan, yang keterangannya antara lain :  :   Pinjaman Kredit  Obyek   Jangka waktu   :   tidak lebih dari 60 (enam puluh) kali angsuran bulanan, terhitung  sejak tanggal 30 April 2011 sampai tanggal 31 Maret 2016  Total Fasilitas   :   Rp4.000.000.000,‐ (empat miliar Rupiah)  Jaminan   :   ‐  sebidang  tanah  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Nomor 

 

 

18/VI/I/Sunter, berdiri diatas sebidang Hak Guna Bangunan nomor  2533,  seluas  192,88  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kotamadya  Jakarta  Utara,  Provinsi  DKI  Jakarta  atas  nama  SMR  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.000.000.000,  (satu  miliar  Rupiah)  berdasarkan  Akta  nomor  03  tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  di  Jakarta  Utara;  ‐  sebidang  tanah  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Nomor  19/VI/I/Sunter  Jaya,  berdiri  diatas  sebidang  Hak  Guna  Bangunan  nomor  2533,  seluas  26852  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Sunter 

  104

 

 

 

Jaya,  Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kotamadya  Jakarta  Utara,  Provinsi  DKI  Jakarta  atas  nama  SMR  yang  dibebankan  dengan  Hak  Tanggungan  Peringkat  Pertama  senilai  Rp1.600.000.000,‐  (satu  miliar  enam  ratus  juta  Rupiah)  berdasarkan  Akta  nomor  04  tahun  2011  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat Akta Tanah, di Jakarta Utara;  ‐  sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor  4665/Pondok  Pinang,  seluas  267  M2  yang  terletak  di  Kelurahan  Pondok  Pinang,  Kecamatan  Kebayoran  Lama,  Kotamadya  Jakarta  Selatan,  Provinsi  DKI  Jakarta  atas  nama  Dwijawanti  Widiatmadja,  S.H  yang  dibebankan  dengan  Hak Tanggungan Peringkat Pertama senilai Rp.2.400.000.000,‐ (dua  miliar  empat  ratus  juta  Rupiah)  berdasarkan  Akta  nomor  02  yang  dibuat  dihadapan  Audrey  Thumewa,  S.H.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, di Jakarta Utara; 

  Hak dan Kewajiban Para Pihak, antara lain :  Kewajiban SMR antara lain :   SMR  menjamin  dan  mengikatkan  diri  bahwa  untuk  nantinya  selama  pinjaman  kredit  belum  terlunasi maka SMR wajib memberitahukan kepada Bank Panin setiap perubahan anggaran dasar  SMR.   Wajib  membayar  bunga  kepada  Bank  Panin  sebesar  10,50%  (sepuluh  koma  lima  puluh  persen)  pertahun dan provisi sebesar 0,50% (no1 koma lima puluh persen) per lima tahun dibayar dimuka  tidak lebih dari 60 (enam puluh) bulan   Wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,‐ (satu juta Rupiah)   Wajib melunasi pinjaman kredit dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) bulan    Apabila SMR lalai mernbayar kewajiban angsuran, maka SMR wajib membayar denda sebesar 4 %  per bulan dari angsuran pokok beserta bunganya   SMR  wajib  bekejasama  dengan  Bank  Panin  dalam  ha1  pembaharuan  dokumen  yang  berkaitan  dengan persyaratan kredit   Segala  biaya  penagihan  Hutang  Pokok  berikut  bunganya  dan  biaya‐biaya  lain  termasuk  ongkos  untuk  menagih  hutang  itu  didalam  dan  diluar  pengadilan  serta  ongkos  pembuatan  akta  ini  menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh SMR   SMR  wajib  menyerahkan  laporan  keuangan  internal  kepada  Bank  Panin  Apabila  menurut  pertimbangan  Bank  Panin  barang‐barang  yang  dijaminkan  sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  rnencukupi  lagi  untuk  dipakai  sebagai  jaminan  untuk  membayar  hutang,  maka  Bank  Panin,  berhak merninta tambahan jaminan dan SMR wajib untuk memenuhinya.   SMR  diwajibkan  untuk  menutup  asuransi  kebakaran  atas  bangunan  yang  diberikan  sebagai  jaminan  dan  mengenai  surat  atau  yang  dokumen  berhubungan  dengan  asuransi  tersebut  wajib  diserahkan kepada Bank Panin.   SMR  wajib  memberitahukan  teriebih  dahulu  kepada  Bank  Panin  apabila  atas  bangunan  yang  dijaminkan tersebut akan disewakan kepada pihak lain     Hak SMR antara lain :   SMR berhak menerima pinjaman kredit dari Bank Panin setelah melengkapi dan memenuhi setiap  persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Panin.    Kewajiban Bank Panin, antara lain :   Bank Panin wajib memberikan pinjaman kredit apabila SMR telah memenuhi setiap persyaratan  dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Panin.   Apabila terjadi perubahan pada tarif suku bunga danlatau karena sebab‐sebab lain berdasarkan  penilaian atau atas pertimbangan Bank Panin, maka besamya angsuran yang wajib diabayarkan  oleh  SMR  akan  diberitahukan  secara  tertulis  oleh  Bank  Panin,  kepada  dan  mengikat  terhadap  SMR    Hak Bank Panin, antara lain :   Berhak menerima pemberian bunga atas pemberian pinjaman kredit kepada SMR   Berhak menerima pembayaran denda dari SMR apabila SMR lalai membayar angsuran 

  105

   Berhak melakukan kunjungan ke lokasi Bangunan yang dijadikan Jaminan    Berdasarkan surat keterangan nomor 2476/SEM/EXT/2011 tanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan  oleh  PT  Bank  Panin,  Tbk.,  menerangkan  bahwa  Bank  Panin,  tidak  keberatan  atas  permohonan  percepatan  pelunasan  atas  fasilitas  kredit  tersebut  dan  atas  pelunasan  dipercepat  tersebut  tidak  dikenakan penalty dengan ketentuan bahwa pelunasan wajib dilakukan pada tanggal angsuran.    25. Pejanjian Jual Beli nomor 005/XI/ZJl2010 tanggal 23 November 2010 yang dibuat oleh dan antara  SMR dengan Zhanjiang Junyu Minerals Co., LTD, yang keterangan antara lain sebagai berikut :  Obyek   :   Mineral Mangan yang ditambang oleh SMR di NTT dengan jumlah  15.000 DMT dengan toleransi +/‐10%, kualitas A : MN> atau sama  dengan 50% dengan spesifikasi jaminan dalam pe janjian.  Harga   :   Rp2.100.000,‐ (dua Juta seratus ribu Rupiah) per DMT.  Jadwal Pengiriman  :   April 2011.  Jangka Waktu  :   Berlaku  sampai  dengan  jumlah  batu  mangan  sebanyak  15.000  DMT terpenuhi.    Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Hak SMR antara lain :   Menerima pembayaran dari Zhanjiang Junyu Mineral, Co., LTD. atas barang yang telah dipesan.   Menerima  pembayaran  Down  Payment  dari  Zhanjiang  Junyu  Mineral,  Co.,  LTD.  sebesar  Rp15.000.000.000,‐  (lirna  belas  miliar  Rupiah)  yang  akan  diterima  oleh  SMR  sebesar  50%  dari  setiap pengiriman.    Kewajiban SMR antara lain :   Menyediakan Mineral Mangan dengan spesifikasi :   Unsur FE max. 3%   SiO2 Max. 6%   S Max 0.2%   P Max 0.06%   Al203 2%   MgO 1%   Moisture Content Max 8%   SMR wajib dan bertanggungjawab untuk mengirim Mangan kepada Zhanjiang Junyu Mineral, Co.,  LTD. sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.    Hak Zhanjiang Junyu Mineral, Co., LTD., antara lain sebagai berikut :   Menerima pengiriman Mangan yang telah ditambang oleh SMR di NTT sesuai dengan spesifikasi  dan jumlah yang telah disepakati;   Menolak  barang  yang  dikirim  oleh  SMR  apabila  tidak  sesuai  dengan  kualitas  yang  telah  disepakati.    Kewajiban Zhanjiang Junyu Mineral, Co., LTD., antara lain :   Membayar  Down  Payment  dan  perlunasan  atas  pesanan  Mangan  kepada  SMR  yang  besamya  telah disepakati dalam perjanjian.    26. Perjanjian  Jual  Beli  nomor  003/XI/ZDJH/2010  tanggal  22  November  2010  yang  dibuat  oleh  dan  antara  SMR  dengan  Zhanjiang  Development  District  Jinghong  Trade  Limited  Company,  yang  keterangan antara lain sebagai berikut :  Obyek  :  Mineral Mangan yang ditambang oleh SMR di NTT dengan jumlah  10.000  DMT  dengan  toleransi  +Ilo%,  kualitas  A  :  MN>  atau  sama  dengan 50% dengan spesiftkasi jaminan dalam pe rjanjian.  Harga  :  Rp2.100.000,‐ (dua Juta seratus ribu Rupiah) per DMT.  Jadwal Pengiriman  :   April 2011.  Jangka Waktu  :  Berlaku  sampai  dengan  jumlah  batu  mangan  sebanyak  10.000  DMT terpenuhi.   

  106

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:  Hak SMR antara lain :   Menerima  pembayaran  dari  Zhanjiang  Development  District  Jinghong  Trade  Limited  Company  atas barang yang telah dipesan;   Menerima  pembayaran  Down  Payment  dari  Zhanjiang  Development  District  Jinghong  Trade  Limited  Company  sebesar  Rp10.000.000.000,‐  (sepuluh  miliar  Rupiah)  yang  akan  diterima  oleh  SMR sebesar 50% dari setiap pengiriman.    Kewajiban SMR antara lain :   Menyediakan Mineral Mangan dengan spesifikasi :   Unsur FE max. 3%   Si02 Max. 6%   S Max 0.2%   P Max 0.06%    Al203 2%   MgO 1%   Moisture Content Max 8%   SMR  wajib  dan  bertanggungjawab  untuk  mengirim  Mangan  kepada  Zhanjiang  Development  District Jinghong Trade Limited Company sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.     Hak Zhanjiang Development District Jinghong Trade Limited Company antara lain sebagai berikut:   Menerima pengiriman Mangan yang telah ditambang oleh SMR di NTT sesuai dengan spesifikasi  dan jumlah yang telah disepakati.   Menolak barang yang dikirim oleh SMR apabila tidak sesuai dengan kualitas yang telah disepakati    Kewajiban Zhanjiang Development District Jinghong Trade Limited Company antara lain:   Mernbayar  Down  Payment  dan  perlunasan  atas  pesanan  Mangan  kepada  SMR  yang  besarnya  telah disepakati dalam perjanjian.    27. Perjanjian Sewa Kontrak Kantor tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat oleh dan antara SMR dan TN.    Objek  :  Sebuah  bangunan  perkantoran  di  Wisma  SMR,  Jalan  Yos  Sudarso  Kav. 89 lantai 5 Ruang 01.  Jangka Waktu  :  5 (lima) tahun sejak 3 Januari 2011 sampai dengan 2 Januari 2015.  Biaya sewa  :  Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun.      Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:    Wajib  menjamin  kebenaran  atas  hak  pemilik/penguasaan  bangunan  tersebut,  dan  menyatakan  tidak dalam persengketaan;    Wajib  mengembalikan  nilai  sewa  kontrak  kantor  yang  akan  diperhitungkan  secara  proporsional  untuk waktu yang tersisa apabila dikemudian hari yang masih dalam jangka waktu sewa kontrak  terjadi perombakan bangunan yang dilakukan oleh SMR.    Hak SMR antara lain sebagai berikut :    Menerima  pembayaran  atas  sewa  kotrak  sesuai  dengan  nilai  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah).     Kewajiban TN antara lain sebagai berikut:   Wajib membayar sewa kontrak sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak  sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah);   Wajib merawat bangunan yang disewa tersebut.         

  107

  Hak TN antara lain sebagai berikut:   Berhak menempati bangunan yang telah disewa;    Berhak  menerima  pengembalian  nilai  kontrak  secara  proporsional  untuk  waktu  yang  tersisa  apabila  dikemudian  hari  yang  masih  dalam  jangka  waktu  sewa  kontrak  terjadi  perombakan  bangunan yang dilakukan oleh SMR.    28. Perjanjian Sewa Kontrak Kantor tanggal 1 Desember 2010, yang dibuat oleh dan antara Perseroan  dan SMR.  Objek  :  Sebuah  bangunan  perkantoran  di  Wisma  SMR,  Jalan  Yos  Sudarso  Kav. 89 lantai 5 Ruang 01‐02  Jangka Waktu  :  5 (lima) tahun sejak 3 Januari 2011 sampai dengan 2 Januari 2015  Biaya sewa  :  Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban Perseroan antara lain sebagai berikut:   Wajib membayar sewa kontrak sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak  sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah);   Wajib merawat bangunan yang disewa tersebut.    Hak Perseroan antara lain sebagai berikut:   Berhak menempati bangunan yang telah disewa;    Berhak  menerima  pengembalian  nilai  kontrak  secara  proporsional  untuk  waktu  yang  tersisa  apabila  dikemudian  hari  yang  masih  dalam  jangka  waktu  sewa  kontrak  terjadi  perombakan  bangunan yang dilakukan oleh SMR.    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:    Wajib  menjamin  kebenaran  atas  hak  pemilik/penguasaan  bangunan  tersebut,  dan  menyatakan  tidak dalam persengketaan;   Wajib  mengembalikan  nilai  sewa  kontrak  kantor  yang  akan  diperhitungkan  secara  proporsional  untuk waktu yang tersisa apabila dikemudian hari yang masih dalam jangka waktu sewa kontrak  terjadi perombakan bangunan yang dilakukan oleh SMR.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:    Menerima  pembayaran  atas  sewa  kotrak  sesuai  dengan  nilai  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah).     29. Perjanjian Sewa Kontrak Kantor tanggal 3 Desember 2010, yang dibuat oleh dan antara SMR dan  AKAR.   Objek  :  Sebuah bangunan  perkantoran di Wisma SMR, Jalan Yos Sudarso  Kav. 89 lantai 5 Ruang 501  Jangka Waktu  :  5 (lima) tahun sejak 5 Januari 2011 sampai dengan  5 Januari 2015  Biaya sewa  :  Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun    Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban AKAR antara lain sebagai berikut:   Wajib membayar sewa kontrak sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak  sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah);   Wajib merawat bangunan yang disewa tersebut.    Hak AKAR antara lain sebagai berikut:   Berhak menempati bangunan yang telah disewa;    Berhak  menerima  pengembalian  nilai  kontrak  secara  proporsional  untuk  waktu  yang  tersisa  apabila  dikemudian  hari  yang  masih  dalam  jangka  waktu  sewa  kontrak  terjadi  perombakan  bangunan yang dilakukan oleh SMR. 

  108

    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:    Wajib  menjamin  kebenaran  atas  hak  pemilik/penguasaan  bangunan  tersebut,  dan  menyatakan  tidak dalam persengketaan;    Wajib  mengembalikan  nilai  sewa  kontrak  kantor  yang  akan  diperhitungkan  secara  proporsional  untuk waktu yang tersisa apabila dikemudian hari yang masih dalam jangka waktu sewa kontrak  terjadi perombakan bangunan yang dilakukan oleh SMR.    Hak SMR antara lain sebagai berikut :      Menerima  pembayaran  atas  sewa  kotrak  sesuai  dengan  nilai  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak sebesar Rp6.000.000,‐ (enam juta Rupiah).     30. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara SMR  dan Rosliati Pohan.  Obyek   :   sebuah Gudang, Gedung Kantor berikut 1 (satu) unit gudang yang    menyatu  dengan  kantor  dan  sebuah  rumah  tinggal  (mess)  yang    beralamat  di  Jalan  Raya  Niki‐Niki,  Desa  Supul,  Kecamatan  Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 15 X 21 M2.  Jangka Waktu   :   3  (tiga)  tahun  sejak  01  Oktober  2010  sampai  dengan  1  Oktober  2013   Harga Sewa   :   Rp150.000.000,‐  (seratus  lima  puluh  juta  Rupiah)  per  3  (tiga)  tahun     Hak dan Kewajiban Para Pihak antara lain :     Hak SMR antara lain :    SMR menggunakan Bangunan tersebut untuk gudang, kantor dan tempat tinggal karyawan     Kewajiban SMR antara lain :    SMR  membayar  sewa  kontrak  yang  besarnya  Rp150.000.000,‐  (seratus  lima  puluh  juta  Rupiah)  dengan cara ditransfer kerekening milik Rosliati Pohan;     SMR  berkewajiban  untuk  memelihara  Bangunan  tersebut  secara  baik  dan  apabila  kontrak  ini  berakhir    dikembalikan  kepada  Rosliati  Pohan  sesuai  dengan  kondisi  semula  atau  saat  kontrak  ditandatangani.    Hak Rosliati Pohan antara lain :    Menerima pembayaran sewa kontrak dari SMR dengan cara ditransfer;   Berhak  membatalkan  perjanjian  ini  apabila  SMR  menggunakan  bangunan  yang  disewa  secara  menyimpang.     Kewajiban Rosliati Pohan antara lain :    Menyerahkan bangunan untuk disewakan kepada SMR.     31. Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  nomor  100.01037186.1/01.100.910.00.110789.9  tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat oleh dan antara SMR dan PT Astra Sedaya Finance (“ASF”).  Obyek   :   1  (satu)  unit  Komatsu  Buldozer  D85ESS‐2  Heavy  Equipment  /  2011.  Jangka Waktu   :   36 (tiga puluh enam) bulan   Biaya Angsuran   :   Rp49.175.000,‐  (empat  puluh  sembilan  juta  seratus  tujuh  puluh    lima ribu Rupiah)           

  109

  Hak dan Kewajiban Para Pihak:    Kewajiban SMR antara lain sebagai berikut:   Sebelum  dan  pada  waktu  barang  modal  diserahkan  oleh  penjual,  SMR  wajib  meneliti  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya,  serta  meneliti  kondisi  dan  kelengkapan  dan/atau  jumlah barang modal;   SMR  wajib  membayar  uang  sewa  guna  usaha  tepat  pada  waktunya  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian;   SMR  wajib  menyerahkan  kepada  ASF  kwitansi  blanko  rangkap  3  (tiga)  dibubuhi  materai  cukup,  lengkap dengan nama, alamat dan tanda tangan, serta cap perusahaan SMR, jika ada; dan BPKB  dan faktur kendaraan (Barang Modal), kesemuanya itu akan dikembalikan oleh ASF kepada SMR  setelah semua kewajiban SMR berdasarkan Perjanjian berakhir;   SMR,  apabila  diminta  oleh  ASF,  wajib  memperlihatkan  kepada  ASF  bukti‐bukti  tentang  keberadaan,  status,  perizinan,  keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya‐biaya yang telah dikeluarkan untuk barang modal.    Hak SMR antara lain sebagai berikut:   SMR berhak menyewa guna usaha barang modal yang dimaksud dalam perjanjian ini;   SMR  berhak  untuk  menentukan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau  rincian  lainnya  dari  barang  modal.    Kewajiban ASF antara lain sebagai berikut:   ASF  wajib  sesuai  instruksi  dari  SMR  membeli  barang  modal,  dengan  jenis,  model,  spesifikasi  dan/atau rincian lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian.    Hak ASF antara lain sebagai berikut:   ASF berhak untuk memeriksa keadaan barang modal, baik keberadaan, status, perizinan, keadaan  fisik,  kondisi  teknis,  cara  pengoperasian,  pemakaian,  pemeliharaan  dan  perbaikan,  serta  biaya‐ biaya, yang telah dikeluarkan untuk barang modal;   Dalam  kejadian  tertentu,  ASF  berhak  untuk  melakukan  salah  satu  atau  sekaligus  beberapa  tindakan berikut :   a. Menyatakan  segera  agar  SMR  membayar  seluruh  angsuran  sewa  lease,  deposito  jaminan  serta nilai akhir yang masih belum dibayarkan;  b. Menuntut  pengembalian  Barang  tersebut  dari  SMR  atau  mengambil  langsung  barang  tersebut  dari  SMR  tanpa  harus  didahului  oleh  suatu  Penetapan  Pengadilan  atau  Putusan  Pengadilan dan juga tanpa melaui Juru Sita Pengadilan atau Surat Peringatan Lainnya;  c. Mengakhiri Perjanjian Lease ini secara sepihak tanpa melalui perantara Hakim.     11. KETERANGAN  TENTANG  KENDARAAN  YANG  DIMILIKI  ATAU  DIKUASAI  YANG  DIGUNAKAN  UNTUK BEROPERASI ANAK PERUSAHAAN    Anak Perusahaan memiliki dan atau menguasai beberapa kendaraan yang dimiliki atau dikuasai Anak  Perusahaan  untuk  digunakan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berupa  benda  tidak  bergerak  dan benda bergerak, sebagai berikut:      Lokasi  No  Nama Pemilik Bentuk dan Status Kepemilikan   Benda tidak bergerak  1. SMR  Kantor, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah  Wisma  SMR  nomor  Susun nomor 18/VI/I tanggal 30 Oktober 1996   1, lantai V Blok I    2. SMR  Kantor, Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah  Wisma  SMR  nomor  Susun nomor 19/VI/I tanggal 30 Oktober 1996   2, lantai V Blok I   

    110

  No 

Nama Pemilik

Benda bergerak  1.   PT Muara  Perdana  2.

  SMR 

3.

  SMR 

4.

  SMR 

5.

  SMR 

6.

7.

  PT Tiara Marga  Trakindo      SMR 

8.

  SMR 

9.

  SMR 

10.

  SMR 

11.

  SMR 

12.

  SMR 

13.

  SMR 

14.

  SMR 

15.

  SMR 

16.

  SMR 

17.

  PT Natbour  Resources  Indonesia           

Jenis  Kendaraan  Mobil  penumpang 

Merk

Nilai (Rupiah)

Mercedez  Benz 

64.322.917

Mobil  angkutan  Mitsubishi Pick  barang  Up L200    Mobil  Daihatsu Jeep  penumpang  Rocky F79    Mobil  Daihatsu Jeep  penumpang  F75    Mobil  Daihatsu Jeep  penumpang  Rocky F69    Mobil  angkutan  Daihatsu Pick  barang  Up  Mobil  penumpang 

Jeep Ford  Everest    Mobil  angkutan  Mitsubishi  barang  Dump Truck    Mobil  Toyota Kijang penumpang    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C    Motor  Kawasaki LX  150 C 

   

142.968.750

Tahun  Kepemilikan    23  Desember  2010    26 Juli 2010 

85.312.500

24  Agustus  2010 

63.937.500

22  Oktober  2010 

71.093.750

24  Agustus  2010 

92.031.250

26  Oktober  2010 

150.156.250

13  Oktober  2010 

179.218.750

23  Desember  2010 

‐ 53.500.000

11  Februari  2011  12 May 2010 

53.500.000

12 May 2010 

53.500.000

12 May 2010 

37.187.500

20 Juli 2010 

37.187.500

20 Juli 2010 

69.375.000

13  Oktober  2010 

69.375.000

13  Oktober  2010 

69.375.000

13  Oktober  2010 

   

  111

  No  18.

Nama Pemilik

25. 26. 27.

  PT Natbour  Resources  Indonesia      PT Natbour  Resources  Indonesia      PT Natbour  Resources  Indonesia    SMR      SMR      SMR      SMR      SMR    SMR    SMR 

28.

  SMR 

29.

  SMR 

30.

  SMR 

19.

20.

21. 22. 23. 24.

Jenis  Kendaraan  Motor 

Merk

Nilai (Rupiah)

Kawasaki LX  150 C 

69.375.000

Motor 

Kawasaki LX  150 C 

39.843.750

21  Oktober  2010 

Motor 

Kawasaki LX  150 C 

39.843.750

21  Oktober  2010 

Motor 

‐

9 Maret 2011

‐

9 Maret 2011

Motor 

Kawasaki KLX  250 S  Kawasaki D  Tracker  Honda CS‐1

8.875.000

1 Januari 2009

Motor 

Honda CS‐1

13.666.667

3 Juni 2010 

Excavator  Excavator  Mobil  penumpang  Mobil  penumpang  Mobil  penumpang  Mobil  penumpang 

Caterpillar Caterpillar Daihatsu  Terios TX M/T  Daihatsu  Terios TX MC  Jeep Ford  Everest  Jeep Ford  Everest 

‐ ‐ ‐ ‐

‐  ‐  16  November  2010  1 Maret 2011

‐

16 Juni 2011 

‐

1 Juli 2011 

Motor 

Tahun  Kepemilikan  13  Oktober  2010 

  Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan terhadap kendaraan bermotor berupa:     (i) untuk 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi R 1833 AB, sebagaimana dimaksud  di  atas  sedang  dalam  proses  pengurusan  untuk  menjadi  atas  nama  SMR  berdasarkan  Surat  Keterangan dari Biro Jasa “LINA“ tanggal 25 Juni 2011;     (ii) untuk  1  (satu)  unit  mobil  Daihatsu  Pick  Up  B  9714  PA  sebagaimana  dimaksud  di  atas  sedang  dalam proses pengurusan untuk menjadi atas nama SMR berdasarkan Surat Keterangan dari Biro  Jasa “LINA“ tanggal 25 Juni 2011; dan     (iii) 4 (empat) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 C untuk nomor polisi B 6576 PNU, B 6577 PNU, B  6439  PNW,  dan  B  6151  PNX,  sebagaimana  dimaksud  di  atas  sedang  dalam  proses  pengurusan  untuk menjadi atas nama SMR berdasarkan surat keterangan tanggal 7 Juli 2011 yang dikeluarkan  oleh CV Mitra Exspress                     

  112

  Berikut  adalah  kendaraan  yang  dikuasai  Anak  Perusahaan  yang  keseluruhannya  atas  nama  SMR  melalui perjanjian sewa guna usaha:    No 

Jenis 

Merk 

Jumlah  (Unit) 

1.

Mobil  Berpenumpa ng 

1 

2.

Excavator 

3.

Truck 

4.

Excavator  

5.

Bulldozer  

6.

Truck 

Mitsubishi  Strada  Triton  DC  GLX  2.8  M/T  Caterpillar  Model  320D  MAN  CLA  26.280 (280  HP) 6X4  Caterpilar  320D  Komatsu  D85E‐SS‐2A  Man CLA 

7.

Colt  Diesel  Fe Super HD  Mobil  berpenumpa ng 

8.

9.

Mitsubishi 

No Perjanjian  Nama  Sewa  Guna  Perusahaan   Usaha  F1‐SCB‐09‐ PT U Finance  0000680 

Jangka  Waktu  Perjanjian  36 bulan 

Tahun  Kepemilikan  17  Desember  2009 

2 

JLLS1103899 30 

PT  Tifa  36 bulan  Finance 

24  Maret  2011 

5 

HLLS1001774 70 

PT  Tifa  39 Bulan  Finance 

14  Januari  2010 

4 

HLLS1005817 70  HLLS1005817 70  HLLS1012864 8 

PT  Tifa  36 bulan  Finance  PT  Tifa  36 bulan  Finance  PT  Tifa  36 bulan  Finance 

26 Mei 2010 

0027564/1/0 1/07/2010  9640500945‐ PK‐001 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance  PT  BCA  36 bulan  Finance   

0027928/1/0 1/10/2010 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance 

08  Oktober  2010   

0027676/1/0 1/08/2010 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance 

06  Agustus  2010 

100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110190 .4  100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110190 .4   

PT  Astra  36 bulan  Sedaya  Finance 

21  Februari  2011 

PT  Astra  35 bulan  Sedaya  Finance 

21  Februari  2011   

1875/Krd/JJKJ /09/2009   

PT  Bank  Jasa  36 bulan  Jakarta 

30  September  2009 

0027205/1/0 1/05/2010 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance   

4 Mei 2010   

2  3 

3 

Isuzu  New  1  Panther  TBR  54F  Turbo  H  Touring  2007  Colt  Diesel  Mitsubishi  7  Fe Super HD 

10.

Mobil  penumpang 

Mitshubishi  1  L200  Strada  E‐2  DBL  Cabin  CR  GLX  Triton  2010  Komatsu  1  D85ESS‐2  tahun 2010 

11.

Buldozer 

12.

Mobil  penumpang 

Mitsubishi  1  Triton  GLX  Double  Cabin 

13.

Mobil  penumpang 

14.

Truk 

Mitsubishi  1  Triton  GLX  Double  Cabin  Mitsubishi  1  Colt  Diesel    Tahun 2010 

  113

26 Mei 2010  23  Desember  2010  15 Juli 2010  13  Agustus  2010  

  15.

Truk 

Mitsubishi  1  Colt  Diesel  FE  Super  HD  2011  Caterpillar  2  320D2 

16.

Excavator 

17.

Excavator 

Caterpillar  320D2 

3 

18.

Excavator 

Caterpillar  320D2 

3 

19.

Motor  Grader 

Caterpillar  120‐K 

1 

20.

Buldozer 

1 

21.

Buldozer 

22.

Buldozer 

23.

Mobil  penumpang 

24.

Mobil  penumpang 

25.

Buldozer 

26.

Mobil  penumpang 

Komatsu  Buldozer  D85ESS‐2  Heavy  Equipment/ 2011  Komatsu  Buldozer  D85ESS‐2  Heavy  Equipment/ 2011  Komatsu  Buldozer  D85ESS‐2  Heavy  Equipment/ 2011  Mitsubishi  L200  Strada   E‐2  Single  Cab‐GLX  Triton 2011  Mitsubishi  L200  Strada   E‐2  Single  Cab‐GLX  Triton 2011  Komatsu  Buldozer  D85ESS‐2  Heavy  Equipment  / 2011  Mazda  /  CX7  2.3  ATGT 

0029029/1/0 1/06/2011 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance 

9 Juni 2011 

10‐LS‐ 0006880‐001  (2473‐001‐J‐ 6880)  10‐LS‐ 0006947‐002  (2473‐0020‐J‐ 6947)  10‐LS‐ 0006948‐003  (2473‐003‐J‐ 6948)  10‐LS‐ 0006950‐005  (2473‐005‐J‐ 6950)  100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110230 .7 

PT  Chandra  36 bulan  Sakti  Utama  Leasing 

21  2011 

PT  Chandra  36 bulan  Sakti  Utama  Leasing 

8 Juni 2011   

PT  Chandra  36 bulan  Sakti  Utama  Leasing 

8 Juni 2011   

PT  Chandra  36 bulan  Sakti  Utama  Leasing 

8 Juni 2011 

PT  Astra  36 bulan  Sedaya  Finance 

29  2011 

April 

April 

1 

100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110772 .4 

PT  Astra  36 bulan  Sedaya  Finance  

1 Juni 2011 

1 

100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110773 .2 

PT  Astra  36 bulan  Sedaya  Finance 

1 Juni 2011   

1 

0029036/1/0 1/06/2011 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance 

9 Juni 2011 

1 

0029154/1/0 1/07/2011 

PT  Dipo  Star  36 bulan  Finance 

06 Juli 2011 

1 

100.0103718 6.1/01.100.9 10.00.110789 .9 

PT  Astra  36 bulan  Sedaya  Finance 

26 Juli 2011 

1 

 

Petra Subada  November  Budihardja  2011 

17  Maret  2011 

         

  114

  12. ASURANSI     Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  mengasuransikan  aset‐aset  yang  dimilikinya  pada  beberapa  perusahaan  asuransi  pihak  ketiga  sehubungan  dengan  kegiatan  operasinya.  Informasi  mengenai  daftar asset yang diasuransikan adalah sebagai berikut :      No.  Perusahaan  Masa Berlaku Pihak  Jenis  Nilai  Asuransi  Tertanggung  Asuransi  1. PT Asuransi Qbe  1  Juli  2011  – 1  Pool  Juli 2012 

SMR

Asuransi Alat  Berat 

Rp650.000.000,‐  (enam ratus lima  puluh juta Rupiah). 

2. PT Asuransi Qbe  1  Juli  2011  – 1  Pool  Juli 2012 

SMR

Asuransi Alat  Berat 

Rp650.000.000,‐  (enam ratus lima  puluh juta Rupiah). 

3. PT  Arthagraha  9  September  General  2009  –  Insurance  9  September  2012 

PT Bank Jasa  Jakarta QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

4. PT Asuransi Jaya  17  Desember  Proteksi  2009  –  17  Desember  2012 

U Finance  Indonesia  QQ. SMR 

5. PT  Asuransi  12  Februari  Sinarmas  2011  –    12  Februari 2012 

PT Tifa  Finance QQ.  SMR 

6. PT  Asuransi  3  Mei  2010  – Raksa Pratikara  3 Mei 2013 

PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

  115

Rp301.000.000,‐ (tiga  ratus satu juta  Rupiah). 

Asuransi   Tahun ke 1:  Kendaraan  Rp305.000.000,‐ (tiga  Bermotor  ratus lima juta  Rupiah).   Tahun ke 2  Rp259.250.000,‐ (dua  ratus lima puluh  sembilan juta dua  ratus lima puluh ribu  Rupiah).   Tahun ke 3  Rp213.500.000,‐ (dua  ratus tiga belas juta  lima ratus ribu  Rupiah).  Asuransi  Rp3.553.000.000,‐  Kendaraan  (tiga miliar lima ratus  Bermotor  lima puluh tiga juta  Rupiah)    Asuransi   Tahun ke 1  Kendaraan  Rp248.000.000,‐ (dua  Bermotor   ratus empat puluh  delapan juta Rupiah).   Tahun ke 2  Rp198.400.000,‐  (seratus sembilan  puluh delapan juta  empat ratus ribu  Rupiah).   Tahun ke 3  Rp173.600.000,‐  (seratus tujuh puluh  tiga enam ratus ribu  Rupiah).  

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

Nilai 

7. PT  Asuransi  17  Juni  2011  – 17 Juni 2012  Sinarmas 

PT Tifa  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

Rp3.000.000.000,‐  (tiga miliar Rupiah). 

8. PT  Asuransi  4  Juni  2011  – 4  Sinarmas  Juni 2012 

PT Tifa  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

Rp3.000.000.000,‐  (tiga miliar Rupiah).   

9. PT  Asuransi  15  Juli  2010  – 15 Juli 2013  Tokio Marine 

PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp847.500.000,‐  (delapan ratus empat  puluh tujuh juta lima  ratus ribu Rupiah)   

10. PT  Asuransi  13 Agustus 2010  Central Asia  –   13 Agustus 2013 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp175.000.000,‐  (seratus tujuh puluh  lima juta Rupiah)   

11. PT  Asuransi  5  Agustus  2010  MSIG Indonesia  –   5 Agustus 2013 

PT BCA  Finance QQ.  BCA QQ.  SMR QQ.  Kuntarti  Sosro Djojo  PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp289.000.000,‐ (dau  ratus delapan puluh  sembilan juta Rupiah) 

12. PT  Asuransi  8  Oktober  2010  Mitra Maparya  –   8 Oktober 2013 

PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

Asuransi   Perlengkapan  Kendaraan  Tambahan total  Bermotor  Rp91.250.000,‐  (sembilan puluh satu  juta dua ratus lima  puluh ribu Rupiah)   Kendaraan bermotor  total Rp617.500.000,‐  (enam ratus tujuh  belas juta lima ratus  ribu Rupiah)   TJH Rp5.000.000,‐  (lima juta Rupiah)   Dump Truck  Rp36.500.000,‐ (tiga  puluh enam juta lima  ratus ribu Rupiah). 

13. PT  Asuransi  23  Desember  Sinarmas  2010  –  23  Desember 2011 

PT Tifa  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp2.880.000.000,‐  (dua miliar delapan  ratus delapan puluh  juta Rupiah).   

14. PT Asuransi AXA  25  Juni  2011  – 24 Juni 2012  Indonesia 

SMR

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp184.000.000,‐  (seratus delapan  puluh empat juta  Rupiah). 

  116

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

15. PT Asuransi AXA  25  Juni  2011  – 24 Juni 2012  Indonesia 

SMR

16. PT  Zurich  8  November  Insurance  2010  –  8  Indonesia  November 2013 

PT BII  Finance  Center QQ.  SMR 

17. PT  Asuransi  28  Februari  Astra Buana  2011  –  28  Februari 2012 

PT Astra  Sedaya  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

18. PT  Asuransi  24 Maret 2011 – Raksa Pratikara  24 Maret 2012 

PT Tifa  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

  117

Nilai 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

‐ Rp177.000.000,‐  (seratus tujuh puluh  juta Rupiah) untuk 1  (satu) Unit Mitsubishi  Colt Diesel dengan  nomor polisi B 9481  HT;  ‐ Rp110.000.000,‐  (seratus sepuluh juta  Rupiah) untuk 1  (satu) Unit  Mitsubishi L200  dengan nomor polisi  B 9873 DN  ‐ Rp95.000.000,‐  (sembilan puluh lima  juta Rupiah) untuk 1  (satu) Unit Hiline  Pick Up dengan  nomor polisi B 9714  PA    Asuransi   Tahun ke 1  Kendaraan  Rp182.300.000,‐  Bermotor  (seratus delapan  puluh dua juta tiga  ratus ribu Rupiah).   Tahun ke 2  Rp154.955.000,‐  (seratus lima puluh  empat juta sembilan  ratus lima puluh lima  ribu Rupiah).   Tahun ke 3  Rp136.725.000,‐  (seratus tiga puluh  enam juta tujuh ratus  dua puluh lima ribu  Rupiah).  Rp2.354.088.000,‐  (dua miliar tiga ratus  lima puluh empat juta  delapan puluh  delapan ribu Rupiah).    Rp2.327.925.600,‐  (dua miliar tiga ratus  dua puluh tujuh juta  sembilan ratus dua  puluh lima ribu enam  ratus Rupiah). 

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

Nilai 

Asuransi   Tahun ke  Kendaraan  Rp198.100.000,‐  Bermotor  (seratus sembilan  puluh delapan juta  seratus ribu Rupiah).   Tahun ke 2  Rp168.385.000,‐  (seratus enam puluh  delapan juta tiga ratus  delapan puluh lima  ribu Rupiah).   Tahun ke 3  Rp148.575.000,‐  (seratus empat puluh  delapan juta lima  ratus tujuh puluh lima  ribu Rupiah). 

19. PT  Zurich  25  Februari  Insurance  2011  –  25  Indonesia  Februari 2014 

PT BII  Finance  Center QQ.  SMR 

20. PT  Sarana  19  Mei  2011  – 19 Mei 2012  Lindung Upaya 

SMR

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

Rp145.000.000,‐  (seratus empat puluh  lima juta Rupiah).   

21. PT  Asuransi  13  April  2010  – Raksa Pratikara  15  Desember  2011 

PT Mitsui  Leasing  Capital  Indonesia  QQ. Petra  Subada  Budiharja 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

22. PT Asuransi AXA  14  Juni  2011  – 13 Juni 2012 Indonesia 

SMR

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

‐ Rp580.000.000,‐ (lima  ratus  delapan  puluh juta Rupiah)  ‐  Rp493.000.000,‐  (empat  ratus  sembilan  puluh  tiga  ribu Rupiah)  ‐ Rp22.000.000,‐ (dua  puluh dua juta  Rupiah) untuk  masing‐masing unit  motor Kawasaki  TrailKLX 150S.  ‐ Rp15.000.000,‐ (lima  belas juta Rupiah)  untuk motor dengan  nomor polisi DH3107  EC.  ‐ Rp18.000.000,‐  (delapan belas juta  Rupiah) untuk motor  dengan nomor polisi  DH 6872 H.  ‐ Rp56.000.000,‐ (lima  puluh enam juta  Rupiah) untuk motor  dengan nomor polisi B  6008 USW.  ‐ Rp58.000.000,‐ (lima  puluh delapan juta 

  118

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

23. PT  Sarana  19  April  2011  – Lindung Upaya   19 April 2012 

SMR

Asuransi  Kebakaran 

24. PT  Zurich  16  Juni  2011  Insurance  sampai  dengan  Indonesia  16 Juni 2014 

PT BII  Finance  Center QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

25. PT  Zurich  30  Juni  2011  Insurance  sampai  dengan  Indonesia  30 Juni 2014 

PT BII  Finance  Center QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

26. PT  Asuransi  10  Juni  2011  – Mitra Maparya  10 Juni 2014 

PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

  119

Nilai  Rupiah) untuk motor  dengan nomor polisi B  6891 USO.    Rp1.106.529.750,‐  (satu miliar seratus  enam juta lima ratus  dua puluh sembilan  ribu tujuh ratus lima  puluh Rupiah).     Tahun 1,  Rp400.000.000,‐  (empat ratus juta  Rupiah).   Tahun ke 2,  Rp340.000.000,‐  (tiga ratus empat  puluh juta Rupiah).   Tahun ke 3,  Rp300.000.000,‐  (tiga ratus juta  Rupiah).   Tahun 1,  Rp400.000.000,‐  (empat ratus juta  Rupiah).   Tahun ke 2,  Rp340.000.000,‐  (tiga ratus empat  puluh juta Rupiah).   Tahun ke 3,  Rp300.000.000,‐  (tiga ratus juta  Rupiah).   Tahun 1,  Rp300.500.000,‐  (tiga ratus juta  lima ratus ribu  Rupiah).   Tahun ke 2,  Rp5.000.000,‐  (lima juta Rupiah).   Tahun ke 3,  Rp240.400.000,‐  (dua ratus empat  puluh juta empat  ratus ribu Rupiah).   Tahun ke 4,  Rp210.350.000,‐  (dua ratus sepuluh  juta tiga ratus lima  puluh ribu Rupiah). 

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

Nilai 

27. PT  Asuransi  15  Juni  2011  Raksa Pratikara  sampai  dengan  15 Juni 2012 

PT Chandra  Sakti Utama  Leasing QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

US$ 1,145,000 

28. PT  Asuransi  19  Mei  2011  Astra Buana  sampai  dengan  19 Mei 2012 

PT Astra  Sedaya  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

29. PT  Asuransi  22  Juni  2011  Astra Buana  sampai  dengan  22 Juni 2012 

PT Astra  Sedaya  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

Rp2.097.172.000,‐  (dua miliar sembilan  puluh tujuh juta  seratus tujuh puluh  dua ribu Rupiah)  Rp2.067.648.000,‐  (dua miliar enam  puluh tujuh juta enam  ratus empat puluh  delapan ribu Rupiah) 

30. PT  Asuransi  22  Juni  2011  Astra Buana  sampai  dengan  22 Juni 2012 

PT Astra  Sedaya  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

Rp2.067.648.000,‐  (dua miliar enam  puluh tujuh juta enam  ratus empat puluh  delapan ribu Rupiah) 

31. PT  Asuransi  10  Juni  2011  Mitra Maparya  sampai  dengan  10 Juni 2014 

PT Dipo Star  Finance QQ.  SMR 

Asuransi  Kendaraan  Bermotor 

 10 Juni 2011 s/d 10 









  120

Juni 2012  kendaraan  bermotor  Rp242.500.000,‐0  (dua ratus empat  puluh dua juta lima  ratus ribu Rupiah);  10 Juni 2011 s/d 10  Juni 2014 TJH  Pihak Ketiga  Rp10.000.000,‐  (sepuluh juta  Rupiah);  10 Juni 2011 s/d 10  Juni 2013  kendaraan  bermotor  Rp194.000.000,‐  (seratus sembilan  puluh empat juta  Rupiah);  10 Juni 2013 s/d 10  Juni 2014  kendaraan  bermotor  Rp169.750.000,‐  (seratus enam  puluh sembilan  juta tujuh ratus  lima puluh ribu  Rupiah) 

  No.  Perusahaan  Asuransi 

Masa Berlaku

Pihak  Tertanggung 

Jenis  Asuransi 

32. PT  Asuransi  6  Juli  2011  PT  Dipo  Star  Asuransi  Mitra Maparya  sampai  dengan  Finance  QQ.  Kendaraan  6 Juli 2014  SMR  Bermotor 

33. PT  Asuransi  26  Juli  2011  Astra Buana  sampai  dengan  26 Juli 2012 

PT Astra  Sedaya  Finance QQ.  SMR 

Asuransi Alat  Berat 

Nilai   6 Juli 2011 s/d 6 

Juli 2012  kendaraan  bermotor  Rp238.500.000,‐  (dua ratus tiga  puluh delapan juta  lima ratus ribu  Rupiah);   6 Juli 2011 s/d 6  Juli 2014 TJH Pihak  Ketiga  Rp5.000.000,‐  (lima juta Rupiah);   6 Juli 2012 s/d 6  Juli 2013  kendaraan  bermotor  Rp190.800.000,‐  (seratus sembilan  puluh juta delapan  ratus ribu Rupiah);   6 Juli 2013 s/d 6  Juli 2014  kendaraan  bermotor  Rp166.950.000,‐  (seratus enam  puluh enam juta  sembilan ratus  lima puluh ribu  Rupiah)  Rp2.065.470.000,‐  (dua miliar enam  puluh lima juta empat  ratus tujuh puluh ribu  Rupiah) 

  Manajemen  berpendapat  bahwa  nilai  pertanggungan  tersebut  adalah  cukup  untuk  menutupi  kemungkinan  kerugian  atas  aset  yang  dipertanggungkan.  Tidak  terdapat  hubungan  afiliasi  antara  Perseroan terhadap Pihak Asuransi.    13. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN    Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan, anggota Direksi dan  Dewan  Komisaris  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan,  dalam  perkara‐perkara  perdata,  pidana,  administrasi  negara,  perselisihan  hubungan  industrial,  perpajakan  maupun  kepailitan,  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  atau  pembubaran  atau  pemeriksaan  oleh  pengadilan  atau  instansi  lainnya  yang  berwenang  termasuk  yang  dimaksud  dalam  Undang‐undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  di  hadapan  badan‐badan  peradilan  umum  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  atau  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  Pengadilan  Pajak  dan  Pengadilan  Niaga,  sampai  dengan  Prospektus  ini  diterbitkan,  Perseroan  dan  Anak Perusahaan, maupun masing‐masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan anak  perusahaan, tidak sedang terlibat perkara‐perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan 

  121

  hubungan  industrial,  perpajakan  maupun  kepailitan,  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  atau  pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang  dimaksud  dalam  Undang‐undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  di  badan  peradilan  umum  dan  arbitrase,  pengadilan  tata  usaha  negara,  pengadilan  hubungan  industrial,  pengadilan  pajak  dan  pengadilan  niaga,  serta  tidak  terlibat  sengketa  hukum  lainnya  (di  luar  pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (material adverse effect) kepada  keuangan  dan/atau  kelangsungan  kegiatan  usaha  (going  concern)  dan  penawaran  umum  perdana  saham Perseroan. 

  122

 

VIII. KEGIATAN  DAN  PROSPEK  USAHA  PERSEROAN  DAN  ANAK‐ANAK PERUSAHAAN      1. TINJAUAN UMUM    Perseroan  berdomisili  di  Jakarta  Utara.  Perseroan  berusaha  dalam  bidang  pembangunan  dan  perdagangan. Saat ini Perseroan belum memulai kegiatan operasionalnya.  Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang mempunyai Anak Perusahaan yaitu :  1. SMR,  yang  bergerak  dibidang  pertambangan  batu  mangan.  SMR  berdomisili  di  Jakarta  Utama  dengan  lokasi  pertambangan  di  Timor  Tengah  Selatan,  Nusa  Tenggara  Timur.  Kepemilikan  Perseroan di SMR adalah sebesar 99,68%.  2. AKAR, yang bergerak dibidang usaha perdagangan dan masih dalam tahap pengembangan. AKAR  berlokasi di Jakarta Kepemilikan Perseroan di AKAR adalah sebesar 99,00%.  3. TN,  yang  bergerak  dibidang  usaha  perdagangan  dan  masih  dalam  tahap  pengembangan.  TN  berlokasi di Jakarta Kepemilikan Perseroan di TN adalah sebesar 99,00%.    2. KEGIATAN USAHA    2.1 Perseroan    Berdasarkan anggaran dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam  bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, dan pembangunan. Sampai dengan  Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum melakukan kegiatan usahanya.    Perseroan  hingga  saat  ini  belum  memulai  kegiatan  operasionalnya,  oleh  karena  itu  pendapatan  Perseroan  seluruhnya  berasal  dari  Anak  Perusahaan,  berikut  adalah  tabel  pertumbuhan  penjualan  Perseroan berdasarkan kontribusi penjualan dari Anak Perusahaan :    (dalam jutaan Rupiah)    SMR  ‐ Ekspor – pihak ketiga  Zhanjiang Junyu Minerals Co., Ltd  Lain‐lain  Lokal  AKAR  TN 

31 Maret  2011  6.964    6.138  826  ‐  ‐  ‐ 

31 Desember  2010  2009  2008  2007  23.860  ‐  ‐  ‐          15.647  ‐  ‐  ‐  821  ‐  ‐  ‐  7.381  10.196  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2006  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  2.2 Anak Perusahaan  2.2.1 SMR  2.2.1.1 Umum    SMR bergerak dibidang usaha pertambangan yaitu pertambangan batu mangan. SMR memiliki IUP‐OP  No.  39/KEP/HK/2010  tanggal  28  Januari  2010,  dengan  lokasi  pertambangan  batu  mangan  di  daerah  Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang mencakup Desa Supul, Desa Lakat, Desa  Tubmonas,  Desa  Noebesa  dan  Desa  Nobi‐Nobi  dengan  luas  area  Wilayah  Ijin  Usaha  Pertambangan  (WIUP) kurang lebih 4.550 hektar.     Batu  mangan  adalah  bahan  tambang  bersifat  logam  berwarna  putih  keabu‐abuan,  keras  dan  getas  mirip  besi,  tetapi  tidak  magnetis.  Lambang  kimia  batu  mangan  adalah  Mn.  Sifat  kimia  dari  batu  mangan  ini  adalah  kimia  aktif,  merupakan  logam  keras  dan  sangat  rapuh,  sulit  untuk  mencair  tapi  mudah teroksidasi.  

  123

    Industri pemakai (end user) batu mangan adalah industri baja dan produser ferroalay. Batu mangan  berguna  sebagai  bahan  baku  industri,  seperti  untuk  pembuatan  baterai,  keramik,  bahan  kimia,  dan  baja.  Namun  saat  ini  mangan  paling  banyak  digunakan  untuk  kebutuhan  industri  baja  yang  penggunaannya mencapai 90% (sumber : majalah Tambang, 3 November 2008). Kandungan mangan  dapat  menghasilkan  baja  dengan  kualitas  bagus,  yaitu  lebih  kuat  dan  ringan  dibandingkan  baja  dari  bahan  mentah  lain.  Kualitas  demikian  membuat  batu  mangan  menjadi  bahan  baku  paling  banyak  dicari  oleh  kalangan  industri  baja  akhir‐akhir  ini  (sumber  http://berdikarionline.com).  Sebagaimana  diketahui,  industri  baja  merupakan  salah  satu  industri  dasar  (hulu)  yang  sangat  dibutuhkan,  baik  untuk kebutuhan konstruksi, elektronik, otomotif dan lain‐lain.    Berikut adalah keterangan mengenai karakteristik batu mangan:  Lambang  : Mn  Nomor Atom  : 25  Warna  : Abu‐abu besi Kepadatan  : 7,43 g/cm   Titik Lebur  : 1.247 C  Titik Didih  : 2.061 C     

Batu Mangan   SMR  memulai  produksi  secara  komersil  pada  tahun  2010.  Selama  tahun  2010  SMR  telah  memproduksi  135.000  ton  batu  mangan.  SMR  akan  meningkatkan  kapasitas  produksinya  sampai  dengan  325.000  ton  pada  akhir  tahun  2012.  SMR  melakukan  sendiri  seluruh  operasi  penambangan  batu mangan dan pengakutan batu mangan.     Kantor SMR beralamat di Wisma SMR lantai 5, Suite 501, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350.  Lokasi pertambangan SMR beralamat di Jalan Niki‐Niki Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten  Timor Tengah Selatan.    2.2.1.2 Area Konsesi dan Proyek Pertambangan     Area konsesi SMR terletak di kecamatan Kuatnana dan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah  Selatan, di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas WIUP sebesar 4.550 hektar. Dari seluruh WIUP  tersebut,  terdapat  sekitar  3.749,56  hektar  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan  produksi.  Saat  ini  hasil produksi batu mangan SMR dari area konsesi seluas 800,44 yang berada di desa Supul.    Sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  perundang‐undangan,  untuk  melakukan  produksi  di  area hutan produksi harus mendapatkan Ijin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Untuk  itu SMR sedang dalam proses pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 1.106 hektar. Hal  tersebut dilakukan untuk mencapai target produksi SMR.   

  124

  Konsesi SMR terbagi dalam beberapa blok dan tersebar di 6 (enam) enam desa, yaitu Supul, Noebesa,  Lakat, Tumonas, Tumu dan Nobi‐Nobi. Berikut adalah peta yang mengambarkan lokasi masing‐masing  area konsesi Perseroan.   

 

Sumber : Perseroan 

  2.2.1.3 Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”)    Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) adalah wewewang yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan,  Perorangan  untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan.  Kegiatan  pertambangan  SMR  pada  awalnya  dilaksanakan  berdasarkan  KP  yang  diperoleh  dari  Pemerintah  Daerah.    Di  dalam  KP  terdapat  ketentuan‐ketentuan  yang  wajib  ditaati  oleh  pemilik  KP  dalam  menjalankan  kegiatan  pertambangannya di wilayah pertambangan yang ditetapkan di dalam KPnya. Pemilik KP diwajibkan  untuk  membayar  iuran  tetap  tahunan  untuk  setiap  hektar  dari  wilayah  KPnya.  Apabila  pemilik  KP  mengadakan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  atau  mengubah  komposisi  pemegang  sahamnya,  maka  pemilik  KP  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  Persetujuan  dari  Bupati  yang  menerbitkan  KP  tersebut.  KP  dapat  dicabut  apabila  pemilik  KP  tidak  dapat  mememuhi  kewajiban‐kewajiban  yang  diatur dalam KP tersebut.    Berdasarkan  persyaratan  dalam  UU  pertambangan  No  4  SMR  telah  mengubah  KP  yang  dimilikinya  menjadi  IUP  untuk  mememuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pertambangan  tersebut.  Dalam  sistem  baru  ini,  terdapat  2  (dua)  ijin  usaha  yaitu  Ijin  Usaha  Produksi  (”IUP”)  dan  Ijin  Usaha  Pertambangan Khusus (“IUPK”).    IUP hanya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:     IUP berdasarkan Undang‐ Cakupan Kegiatan Maksimum Periode dan Luas  undang Pertambanga No. 4  Wilayah  IUP Eksplorasi  Penyelidikan umum, eksplorasi  Sampai dengan 7 (tujuh) tahun. dan studi kelayakan dari proses  Maksimum luas wilayah 50.000  pertambangan  hektar.  IUP Operasi Produksi Konstruksi, pertambangan,  Sampai dengan 20 (dua puluh)  pemurnian dan pengolahan,  tahun, dapat diperpanjang  penjualan dan transportasi  sebanyak 2 (dua) kali masing‐ masing 10 (sepuluh) tahun.  Maksimum luas wilayah 15.000  hektar         

  125

  Berdasarkan UU Pertambangan No 4, pemberian IUP dilakukan melalui proses lelang yang diadakan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota,  pemerintah  propinsi  atau  pemerintah  pusat,  tergantung  pada  lokasi  wilayah  konsesi.  Sedangkan  IUPK  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  daerah‐daerah  konsesi  yang  kandungan  mineralnya  dicadangkan  untuk  kepentingan  strategis  nasional,  dimana  prioritas  pengelolaannya  diberikan  kepada  BUMN  dan  yang  kemudian  melalui  proses  lelang  dibuka  bagi  perusahaan  swasta  yang  ingin  ikut  berpartisipasi.  Baik  IUP  dan  IUPK  dapat  dimiliki  oleh  perusahaan‐perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).    Berdasarkan  IUP‐OP  SMR  No  39/KEP/HK/2010  tanggal  28  Januari  2010  lokasi  SMR  adalah  seluas  3.749,56  hektar  yang  terletak  pada  sebagaian  kawasan  hutan  Loab  Tumbesi  dengan  fungsi  sebagai  hutan  produksi,  dan  SMR  sedang  dalam  proses  pengurusan  permohonan  Ijin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  untuk  kegiatan  produksi  tambang  mangan  di  Desa  Supul,  Kecamatan  Kuatnana  dan  Desa  Noebesa  Kecamatan  Amanuban  Tengah,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  kepada  Kementerian  Kehutanan  Republik  Indonesia,  untuk  lahan  seluas  1.106,6  hektar  sesuai  dengan  pertimabangan  teknis  penggunaan  kawasan  hutan  Pemerintah  Kota  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Dinas Kehutanan.    Sejak tahun 2008 hingga 2011 SMR memperoleh surat pernyataan dukungan dari warga masyarakat  pemilik  tanah,  tua  adat,  dan  aparat  desa  dari  enam  desa  di  kecamatan  Kuatnana  dan  Amanuban  Tengah, yang berisi pernyataan dukungan atas kegiatan penambangan mangan di wilayah lahan yang  mereka  miliki.  Pada  tahun  2011,  SMR  diwakili  oleh  penjabat  Direktur  Uatama/Kuasa  Direksi,  menandatangani  Surat  Pernyataan  Dukungan  Kegiatan  Penambangan.  Surat  ini  berisi  pernyataan  dukungan  dari  para  pemilik  tanah  terkait  kegiatan  SMR  dengan  memberikan  hak  pengelolaan  atas  tanah yang dimiliki, yang berlaku selama masa Ijin Usaha Pertambangan, dan perpanjangannya, yang  dimiliki oleh SMR. Hak pengelolaan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyerahkan dan  menggunakan  lahan/bidang  tanah,  melakukan  kegiatan  pembukaan  lahan,  pembuatan  jalan  akses  baru ke area tambang, perbaikan jalan akses yang sudah ada, dan pengangkutan hasil tambang dan  penjualan hasil tambang di wilayah tersebut.    Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahap Proses Penambangan SMR    Tahap Penyelidikan Umum  Selama  tahap  penyelidikan  umum,  pemegang  IUP  diharuskan  melaksanakan  penyelidikan  umum  dalam  wilayah  kontraknya  untuk  mengetahui  kemungkinan  lokasi  cadangan  batu  mangan  secepat  mungkin  setelah  penandatanganan  IUP.  Setiap  penemuan  cadangan  batu  mangan  dengan  skala  signifikan  harus  diberitahukan  kepada  Pemerintah.  Tahap  penyelidikan  umum  berdasarkan  IUP  berakhir  12  bulan  setelah  tanggal  IUP.  Setelah  itu  area  yang  tidak  teridentifikasi  memiliki  cadangan  Batu Mangan yang dipandang ekonomis harus dikembalikan kepada Pemerintah.    Tahap Eksplorasi  Setelah  Tahap  Penyelidikan  Umum,  pemegang  IUP  diharuskan  mengeksplorasi  daerah  dimana  terdapat cadangan Batu Mangan yang dipandang ekonomis. Jangka waktu eksplorasi berdasarkan IUP  berakhir  36  bulan  setelah  Tahap  Penyelidikan  Umum  tetapi  dapat  diperpanjang  hingga  dua  kali  periode  12  bulan.  Setelah  tahap  tersebut  area  tambangan  yang  tidak  teridentifikasi  memiliki  cadangan Batu Mangan yang dipandang ekonomis harus dikembalikan kepada Pemerintah.    Tahap Studi Kelayakan  Setelah Tahap Eksplorasi, pemegang IUP diharuskan melaksanakan studi kelayakan terhadap wilayah  kontrak  yang  tersisa.  Tahap  Studi  Kelayakan  dilakukan  dalam  periode  12  bulan.  Pada  akhir  studi  tersebut, pemegang IUP wajib menyerahkan laporan kepada Pemerintah tentang kelayakan ekonomis  wilayah IUP tersebut.           

  126

  Tahap Konstruksi  Setelah memperoleh seluruh Persetujuan dan ijin yang diperlukan, Tahap Konstruksi dimulai dimana  pemegang  IUP  wajib  membangun  infrastruktur  dan  fasilitas  penambangan  yang  diperlukan  agar  proyek penambangan beroperasi. Pekerjaan konstruksi biasanya harus diselesaikan dalam waktu 36  bulan setelah akhir dari Tahap Studi Kelayakan.    Tahap Operasi  Setelah  Tahap  Konstruksi  berakhir  dan  setelah  memperoleh  seluruh  Persetujuan  dan  ijin  yang  diperlukan, Tahap Operasi dimulai.    IUP  berlaku  efektif  selama  20  (dua  puluh)  tahun  setelah  memperoleh  ijin  eksploitasi.  Perpanjangan  dimungkinkan dengan kesepakatan antara Pemerintah dan pemegang IUP.    2.2.1.4 Produk Batu Mangan    Batu  mangan  yang  diproduksi  SMR  adalah  produk  dengan  spesifikasi  tunggal  dimana  hasil  produksi  batu mangan Perseroan memiliki kualitas dengan kadar diatas 47%.     Berikut  adalah  spesifikasi  khusus  Produk  SMR  berdasarkan  Report  of  Analysis  yang  dilakukan  oleh  Sucofindo pada tanggal 10 – 11 September 2009    Parameter Unit Hasil Manganese (Mn) Total % 47,47 Iron Trioxide (Fe2O3)  % 0,68 % 4,75 Aluminium Trioxide (AI2O3) Calcium Oxide (CaO)  % 0,24 Magnesium Oxide (MgO) % 0,02 % 75,13 Manganese Dioxide (MnO2) % 0,06 Chromium Trioxide (Cr2O3) % 0,21 Sodium Oxide (Na2O) % 0,68 Potassium Oxide (K2O) % 5,36 Silicon Dioxide (SiO2) % 0,27 Titanium Dioxide (TiO2) Loss On Ignition (LOI) % 12,56 Phosphorus (P)  % 0,065 Sulfur (S)  % 0,107 Moisture Content (MC) %, AR 0,58 *AR (As received basis) 

  2.2.1.5 Cadangan Batu Mangan    LAPI ITB telah melakukan penelaahan atas perkiraan cadangan yang dimiliki SMR, berdasarkan hasil  evaluasi yang dilakukan oleh LAPI ITB sesuai laporan tanggal 4 Februari 2011 jumlah cadangan sumber  daya  mangan  adalah  sebesar  2.734.970  ton.  Penelahaan  dilakukan  terdapat  791  hektar  atau  hanya  17%  dari  luas  total  IUP‐OP  SMR  yang  seluas  sekitar  4.550  hektar.  Dengan  demikian  masih  terdapat  kemungkinan  mangan  di  daerah‐daerah  lainnya,  jika  dilakukan  eksplorasi  lanjutan  yang  berupa  pengeboran.    Berikut adalah jumlah sumber daya mangan di daerah IUP‐OP SMR untuk mangan dengan kadar lebih  besar dari 50%    Uraian  Terukur Terindikasi Terduga  Sumber daya IUPP SMR  1.440.000 3.225.400  2.503.000 Jumlah terukur + terindikasi (insitu)  ‐ 4.665.400  ‐ Jumlah terduga  ‐ ‐  2.503.000  

  127

  Berikut adalah jumlah sumber daya mangan di daerah IUP‐OP SMR untuk mangan dengan kadar lebih  besar 10 ‐ 30%    Uraian  Terukur Terindikasi Terduga  Sumber daya IUPP SMR  1.006.600 2.253.300  1.736.000 Jumlah terukur + terindikasi (insitu)  ‐ 3.259.900  ‐ Jumlah terduga  ‐ ‐  1.736.000   Berdasarkan  laporan  yang  dibuat  oleh  LAPI  ITB,  perhitungan  cadangan  hanya  dapat  dilakukan  pada  sumberdaya terukur dan terindikasi. Jumlah kedua sumberdaya ini untuk mangan yang berkadar lebih  dari  50%  adalah  sebesar  4.665.400  metrik  ton,  dimana  perhitungan  cadangan  tidak  dilakukan  pada  mangan yang berkadar 10‐30%.     Dari  jumlah  sumberdaya  terukur  dan  terindikasi  yang  berkadar  lebih  dari  50%  tersebut  yang  dapat  ditambang (mineable) adalah sebesar 3.907.100 metrik ton. Dikarenakan terdapat sumberdaya yang  memiliki  topografi  dan  geometri  yang  ekstrem  (hampir  tegak).  Kemiringan  yang  hampir  tegak  tersebut  mengakibatkan  semakin  banyak  “bench”  penambangan  yang  harus  dibuat,  yang  mengakibatkan semakin banyak juga tanah penutup (waste/overburden) yang akan dihasilkan. Waste  yang terlalu banyak mengakibatkan penambangan menjadi tidak ekonomis.    SMR  hingga  saat  ini  masih  menggunakan  penambangan  semi  mekanik  dimana  proses  pemilahan,  packing  dan  loading  mengunakan  tenaga  manusia,  maka  dari  jumlah  minebale  sebesar  3.907.100  akan terdapat mining lost sebesar 30%. Sehingga cadangan mangan setelah dikurangi oleh mining lost  akibat motode penambangan semi mekanik adalah sebesar:    3.907.100 metrik ton X 30% = 2.734.970 metrik ton    Berdasarkan laporan LAPI ITB, dengan melakukan pengolahan lebih lanjut, mining lost yang sebesar  30% tersebut dapat di recovery sebanyak 90%.  Sehingga cadangan mangan SMR menjadi sebesar:    2.734.970 metrik ton + (90% X 1.172.130 metrik ton) = 3.789.887 metrik ton     2.2.1.6 Kapasitas Produksi     SMR  memulai  produksi  batu  mangannya  pada  tahun  2010,  dimana  pada  tahun  2010  SMR  telah  memproduksi sebanyak 12.000 ton per bulan.     Tabel berikut adalah ringkasan data volume produksi, volume penjualan dan rata‐rata harga jual per  ton untuk masing‐masing periode.    31 Maret 31 Desember  Keterangan  2011 2010 2009 2008  Kapasitas produksi (ton)  9.000 30.000 ‐ ‐  Rata‐rata Kapasitas terpakai (ton)  2.732 12.331 ‐ ‐                         

  128

    Berikut adalah bagan proses produksi :                    Pembuangan Over Burden     Pembukaan Lahan               Pengapalan        

Penambangan

Pemilihan

Packing

Pengangkutan ke stockpile

Stockpile

Pengiriman ke Pelabuhan

Sumber : Perseroan    2.2.1.7 Kegiatan Operasi Penambangan dan Logistik    Berikut adalah langkah‐langkah yang dilakukan Perseroan dalam menjalankan usahanya pertambangannya yang  terdiri atas 5 langkah utama meliputi:    1. Eksplorasi  Aktivitas  eksplorasi  termasuk  pengumpulan  data,  pemodelan  geologi,  evaluasi  kondisi  keuangan  dan  riset  pasar.  Pengumpulan  data  adalah  proses  identifikasi  lokasi,  bentuk  dan  kualitas  cadangan  batu  mangan.  Proses ini dilakukan berdasarkan pemetaan geologi, yang berupa survei kondisi permukaan tanah.    Pemodelan geologi adalah proses transfer data dari setiap titik observasi ke dalam bentuk maket 3 dimensi  lapiran  batu  mangan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memperkirakan  kandungan  batu  mangan  yang  tersedia  di  suatu  lapisan  dan  berdampak  pada  pemilihan  metode  penambangan  tertentu.  Pemodelan  geologi  juga  dapat  memberikan  informasi  mengenai  kualitas  batu  mangan.  Perseroan  menunjuk  LAPI  ITB  untuk  melakukan perhitungan estimasi sumber daya dan cadangan batu mangan di area IUP.    Berdasarkan laporan LAPI ITB perhitungan cadangan hanya menempati 17% atau 791 hektar di daerah IUP‐ OP SMR. Data‐data tersebut kemudian diterjemahkan sebagai cadangan terukur + terindikasi dan cadangan  terduga.  SMR  melakukan  aktivitas  pengumpulan  data  dan  memperbaharui  model  geologi  secara  terus  menerus  sesuai  perkembangan  metode  pengukuran  untuk  menambah  tingkat  keyakinan/kepercayaan  terhadap cadangan yang dimiliki.    SMR  melakukan  evaluasi  keuangan  untuk  menentukan  apakah  pelaksanaan  penambangan  atau  perluasan  daerah  penambangan  memang  layak  secara  ekonomis  untuk  dilakukan.  Evaluasi  ini  mencakup  harga  batu  mangan,  permintaan  produk,  investasi  modal  yang  dibutuhkan,  penambangan,  biaya  pemrosesan  dan  transportasi.  Selain  itu  Perseroan  melakukan  riset  pasar  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  tingkat  permintaan batu mangan, harga batu mangan dan juga pelanggan batu mangan yang potensial.    Berikut adalah biaya eksplorasi dan pengembangan yang telah dikeluarkan :  (dalam ribuan Rupiah)  31 Maret  31 Desember  Keterangan  2011  2010  2009  2008  Biaya eksplorasi dan pengembangan  90.686.939  90.659.461  90.430.351  27.831.874‐   

  129

   

  2.

  3.

Perencanaan Penambangan  Dengan  data  yang  terkumpul  dari  aktivitas  eksplorasi  awal,  SMR  menyusun  rencana  penambangan  jangka  panjang  dan  rencana  produksi.  Aspek‐aspek  lain  yang  turut  dipertimbangkan  antara  lain  kondisi  alam  yang  mencakup  topografi,  desa  sekitar  dan  rencana  rehabilitasi pasca penambangan. Sejalan dengan data eksplorasi yang terus berkembang, model  geologi diperbaharui secara berkesinambungan sebagai dasar perubahan rencana penambangan.  Penambangan Batu Mangan.  Metode  penambangan  yang  dilakuan  adalah  dengan  metode  semi  mekanik,  dimana  penambangan  dilakukan  dengan  mengeruk  lapisan  batu  mangan  menggunakan  ekskavator  (gambar  A).  Hasil  pengerukan  tersebut  kemudian  dipindahkan  ke  area  khusus  untuk  kemudian  dilakukan proses pemilihan, packing dan loading menggunakan tenaga kerja manusia (gambar B).     Berdasarkan  kadarnya  terdapat  2  jenis  mineralisasi  mangan  yang  terdapat  di  area  konsesi  SMR  yaitu  mangan dengan kadar Mn  lebih  dari 50% dan  kadar  Mn dengan kadar  antara  10%  ‐  30%.  Batu  mangan  yang  diproduksi  oleh  SMR  hanya  batu  mangan  berkadar  Mn  diatas  47%,  oleh  karena itu dilakukan proses pemilihan. Kadar mangan dengan Mn diatas 50% bercirikan keras dan  pejal  dengan  warna  abu‐abu  metalik,  mengandung  mineral  oksida  mangan  terutama  pirolusit,  sedangkan mangan dengan kadar Mn 10% ‐ 30% bercirikan relatif lunak dan lepas‐lepas dengan  warna  umumnya  abu‐abu.  Proses  pemilihan  ini  mengunakan  tenaga  manusia  dimana  berisiko  akan adanya mining lost. ] 

   

Gambar A  Sumber : Perseroan  

Gambar B 

  Batu  mangan  yang  telah  dipilih  kemudian  dimasukkan  kedalam  karung‐karung  yang  masing‐ masing beratnya 50kg, karung‐karung tersebut kemudian dikumpulkan di stockpile sampai jumlah  tertentu untuk dikirim.    Penambangan Perseroan beroperasi pada hari kerja selama 8 jam pershift, kecuali apabila terjadi  gangguan  cuaca  seperti  hujan.  Perseroan  memperkerjakan  2  (dua)  shift  penambangan  yang  bekerja dimana shift pertama bekerja untuk pengumpulan batu mangan yang bekerja di pagi dan  siang  hari,  shift  kedua  bekerja  untuk  pengupasan  tanah  yang  bekerja  selama  sore  dan  malam  hari.    Lokasi  tambang  Perseroan  memiliki  fasilitas  kantor  dan  tempat  menginap  bagi  karyawan  SMR, dilengkapi dengan fasilitas jalan, listrik, sarana air bersih dan klinik pengobatan.    4.

Pengangkutan Batu Mangan  Batu  mangan  yang  diperoleh  dari  hasil  penambangan  diangkut  dengan  truk  untuk  kemudian  dibawa  ke  gudang (stockpile)  yang berjarak  antara 10‐15 km  (tergantung  dari  lokasi  mana  batu  mangan  tersebut  ditambang).  Jalan  yang  dilalui  oleh  truk  tersebut  adalah  jalan  dengan  lapisan  batu pasir sehingga bisa dilalui oleh truk berkapasitas 8‐20ton.  

 

  130

  Dari  stockpile  batu  mangan  tersebut  dibawa  dengan  truk  ke  Pelabuhan  Tenau  di  Kupang  yang  berjarang  kurang  lebih  175km.  SMR  menunjuk  pihak  ketiga  untuk  melakukan  operasi  pengangkutan batu mangan dari stockpile ke pelabuhan.   

5.

Pengapalan dan Transportasi Batu Mangan  Di pelabuhan Tenau Kupang, batu mangan diangkut dengan menggunakan vessel atau container  yang  berkapasitas  sekitar  20.000  –  25.000  DWT.  Bila  batu  mangan  diangkut  dengan  menggunakan  vessel  maka  batu  mangan  dapat  langsung  dikirim  ke  pelanggan  SMR  di  Cina.  Sedangkan bila menggunakan container maka batu mangan harus diangkut ke Pelabuhan Tanjung  Perak di Surabaya, untuk kemudian  dilanjutkan ke negara tujuan. 

  2.2.1.8 Pengendalian Kualitas    Proses pengendalian kualitas dilakukan mulai dari pengambilan sample di lapangan oleh tim geologis  SMR  sebelum  mulai  dilakukannya  eksplorasi  dimana  bila  hasil  dari  analisa  ditemukan  batu  mangan  dengan  kadar  sesuai  standar  produk  SMR  maka  akan  dilakukan  eksplorasi  di  area  pertambangan  tersebut, selain itu SMR juga mengirimkan sample hasil eksplorasi batu magan ke laboratorium untuk  mengetahui  kadar  batu  mangan  untuk  memastikan  kualitas  batu  mangan  sesuai  dengan  ketentuan  spesifikasi  yang  tertera  dalam  perjanjian  jual  beli,  analisa  kadar  batu  mangan  di  laboratorium  di  lakukan oleh pihak independen.    Pengendalian mutu dilakukan oleh pihak SMR dan Pihak Independen (PT Sucofindo (Persero)), dimana  sample diambil untuk setiap lapisan batu mangan yang berbeda, dimana kemudian sample dibawa ke  laboratorium  untuk  dicek  kadar  mangannya.  Pegawai  SMR  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengendalian  mutu  harus  telah  mengikuti  sejumlah  training  yang  diselenggarakan  oleh  SMR,  sedangkan pihak independen yang bertanggung jawab adalah pihak yang telah melakukan verifikasi  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  nomor  384/M‐ DAG/KEP/6/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau  Penulusan  Teknis  terhadap  ekspor  produk  pertambangan  tertentu,  Lampiran  Keputusan  Menteri  Perdagangan R.I nomor 384/M‐DAG/KEP/6/2008 tanggal 27 Juni 2008.    Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan SMR belum pernah melanggar perjanjian dan SMR belum  pernah  mengalami  kondisi  dimana  pengiriman  batu  mangan  ditolak  oleh  pelanggan  karena  tidak  memenuhi spesifikasi.    2.2.1.9 Fasilitas Infrastruktur    Untuk menunjang produktivitas, SMR membangun infrastruktur di area konsesi, diantaranya :   Jalan utama menuju desa sepanjang 41,2 km   Pelebaran jalan sepanjang 17,8 km.   Jaringan komunikasi/internet    Dalam  jangka  menengah  SMR  akan  membangun  sarana  dan  prasarana  di  area  pertambangan  baik  jalan baru maupun perbaikan jalan desa yang sudah ada, selain itu SMR akan membangun stock pile,  fasilitas listrik dan air.     Dalam  jangka  panjang  Perseroan  berencana  untuk  membangun  akses  jalan  tambahan  sehingga  memudahkan  logistik  dan  dapat  mempersingkat  waktu  tempuh  pengiriman  batu  mangan  dari  area  penambangan  ke  stock  pile.  Selain  itu  Perseroan  akan  menyediakan  lahan  seluas  sekitar  5  hektar  untuk  fasilitas  proses  pencucian  dan  pemisahan  batu  mangan  di  daerah  Soe.  Proses  Pencucian  dan  pemisahan batu mangan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas batu mangan.    Perseroan  berkeyakinan  bahwa  kebijakan  yang  dilakukan  saat  ini  akan  dapat  membantu  meningkatkan  proses  logistik,  mengurangi  biaya,  mengurangi  cycle  time,  biaya  per  unit  dan  demurrage costs, dan juga membantu Perseroan dalam melakukan manajemen tambang, persediaan,  transportasi dan pengangkutan dengan lebih efisien.   

  131

  2.2.1.10 Keselamatan Kerja Dan Lingkungan    Keselamatan Kerja  SMR sangat mengutamakan keselamatan kerja pada seluruh aspek operasionalnya, dan menerapkan  standar Pemerintah dalam hal kesehatan dan keselamatan industrial. Keselamatan kerja adalah faktor  penting  yang  SMR  perhitungkan  dalam  penyusunan  rencana  ekspansi  dan  peningkatan  kapasitas  produksi  SMR.  SMR  selalu  berusaha  untuk  meminimalkan  risiko  kecelakaan,  cedera,  dengan  cara  mengawasi  dan  meningkatkan  standar  kesehatan  dan  keselamatan.  Walaupun  SMR  belum  memiliki  sistem  formal  untuk  manajemen  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  SMR  telah  merumuskan  dan  mengikuti kebijakan‐kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. SMR melakukan audit  atas  kegiatan  penambangan  setiap  tiga  bulan  untuk  mengawasi  penerapan  panduan  keselamatan  tersebut. Tambang SMR pernah terjadi kecelakaan namun diklasifikasikan sebagai kecelakaan ringan.  Risiko  utama  keselamatan  di  lokasi  tambang  SMR  berkaitan  dengan  kecelakaan  di  jalan,  walaupun  SMR  secara  terus  menerus  berusaha  untuk  meningkatkan  standar  keselamatan  di  setiap  aspek  operasional SMR.    Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan  Kegiatan  usaha  SMR  tunduk  kepada  Undang‐undang  dan  peraturan  perundang‐undangan  termasuk  tunduk kepada peraturan perundang‐undangan lingkungan hidup di Indonesia. Kementerian Negara  Lingkungan Hidup (KLH) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menerapkan dan mengawasi  pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang lingkungan hidup, dalam bidang pengendalian dampak  lingkungan, dan pengawasan operasi penambangan SMR oleh badan pemerintah daerah. KLH berada  langsung  di  bawah  Presiden  dan  berkoordinasi  dengan  Badan  atau  Departemen  milik  Pemerintah  lainnya  termasuk  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  dalam  hal  pertambangan.  SMR  berkomitmen  untuk  berusaha  menerapkan  manajemen  lingkungan  hidup  yang  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.     Perlindungan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  diatur  oleh  beberapa  undang‐undang,  peraturan  dan  keputusan, termasuk:   Undang‐undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (“UU 32/2009);   Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau  AMDAL;   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  Wajib  Dilengkapi  dengan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (”Peraturan 11/2006);   Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  1453K/29/MEM/2000  tentang  Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Tugas  Pemerintah  di  Bidang  Pertambangan  Umum  (”Keputusan 1453”);   Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  1457/K/28/MEM/2000  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi (”SK 1457”);    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan  Penutupan Tambang (”Peraturan 18/2008); dan   Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  13  Tahun  2010  tentang  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  dan  Surat  Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.    SMR telah memperoleh:  1. Kerangka  Acuan  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (KA‐ANDAL)  Rencana  usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Penambangan  Mangan,  sesuai  dengan  surat  keputusan  Bupati  Timor  Tengah  Selatan  nomor 48/KEP/HK/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA‐ANDAL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan  Mangan oleh SMR di Desa Supul Kecamatan Kuatnana dan Desa Noebesa kecamatan Amanuban  Tengah.  2. Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (ANDAL),  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RKL)  dan  Rencana  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RPL)  sesuai  dengan  surat  keputusan  Bupati  Timor 

  132

  Tengah Selatan  nomor  48/KEP/HK/2009 tanggal  16  Mei 2009  tentang Persetujuan  Kesepakatan  Lingkungan  Hidup  terhadap  Analisis  Dampak  Lingkungan  (ANDAL),  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RKL),  Rencana  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RPL)  dari  Rencana  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Penambangan  Mangan  oleh  SMR  di  Desa  Supul  Kecamatan  Kuatnana  dan  Desa Noebesa kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

  2.2.1.11 Pemasaran dan Penjualan    SMR  mengelola  pemasaran  dan  penjualan  batu  mangan  melalui  divisi  pemasaran  internal.  Divisi  pemasaran SMR didukung oleh tim pemasaran yang berpengalaman yang bertanggung jawab untuk  memelihara  hubungan  dengan  pelanggan.  Seluruh  produk    batu  mangan  SMR  saat  ini  dibeli  oleh  perusahaan perdagangan lokal dan internasional.    

Pembeli  produk  SMR  saat  ini  dilakukan  secara  kontrak  yang  umumnya  diukur  berdasarkan  volume  batu  mangan  yang  dipasok.  Harga  penjualan  batu  mangan  umumnya  ditentukan  berdasarkan  negosiasi antara SMR dengan pelanggan.   

Penjualan  batu  mangan  SMR  dilakukan  dalam  mata  uang  Rupiah  sebagai  acuan.  Persyaratan  pembayaran  dan  pengiriman  batu  mangan  telah  diatur  dalam  kontrak.  Baik  untuk  pembelian  lokal  dan  internasional  metode  pembayaran  yang  dilakukan  adalah  dengan  Telegraphic  Transfer,  dengan  sistem pembeli membayar Down Payment sebelum barang dikirim, dan akan dilunasi pada saat batu  mangan siap dikirim dari Pelabuhan Tenau, Kupang.     Tabel berikut ini menggambarkan volume penjualan batu mangan SMR :     31 Maret 31 Desember  Keterangan  2011 2010 2009 2008  Penjualan (ton) 3.316 11.908 5.256 ‐  Penjualan (jutaan Rp)  6.964 23.860 10.196 ‐    Tabel berikut ini adalah penjualan batu mangan berdasarkan jenis pelanggan:   (dalam jutaan Rupiah)  31 Maret 31 Desember  Keterangan  2011 2010 2009 2008  Ekspor  6.964 16.479 ‐ ‐  Lokal  ‐ 7.382 10.196 ‐  Jumlah  6.964 23.860 10.196 ‐    SMR  saat  ini  mengekspor  seluruh  batu  mangannya  dan  masih  tergantung  kepada  salah  satu  pelanggan  dimana  pelanggan  tersebut  membeli  lebih  dari  80%  batu  mangan  yang  diproduksi  oleh  SMR.  SMR  masih  tergantung  kepada  pelanggan  tersebut  dikarenakan  hingga  saat  ini  SMR  belum  meningkatkan hasil produksi batu mangannya sehingga SMR belum dapat melakukan pemasaran ke  pihak  pelanggan  lain  dikarenakan  terbatas  hasil  produksi  batu  mangan  SMR.  Dikarenanya  tingginya  tingkat  ketergantungan  SMR  kepada  pelanggan  tersebut,  oleh  karena  itu  SMR  berusaha  untuk  memenuhi  syarat  yang  dikehendaki  oleh  pelanggan  tersebut  diantaranya  adalah  kualitas  minimum  batu mangan yang dikehendaki, yaitu batu mangan yang berkadar mangan minimal 47%. Dan untuk  batu  mangan  yang  diperkirakan  berkadar  mangan  dibawah  47%  tetap  berada  di  area  tambang,  dikarenakan batu mangan yang berkadar di bawah 47% tidak ditambang oleh SMR.    Tabel berikut ini adalah % tingkat ketergantungan penjualan batu mangan terhadap pelanggan SMR    (dalam jutaan Rupiah kecuali dalam %)  Keterangan  Ekspor  Zhanjiang Junyu Mineral Co., Ltd  Lain‐lain    Lokal – pihak ketiga  Tn. Khong 

31 Maret 2010  %   6.138  88,14 826  11,86     ‐  ‐

2010

%

15.647 831

65,58 3,48

‐

  133

31 Desember 2009 % ‐ ‐

3.434

33,68 

2008    ‐  ‐      ‐ 

%    ‐  ‐      ‐ 

  Keterangan  CV Anugerah Bumi Nusantara  PT Alpha Surya Cemerlang CV Perkasa Mandiri  Lain‐lain  Total 

31 Maret 2010  % ‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ 6.964  100,00

2010 ‐ ‐ 4.382 3.000 23.860

%

18,37 12,57 100,00

31 Desember 2009 % 3.235 31,73  1.800 17,66  ‐ ‐ 1.726 16,93  10.196 100,00 

2008  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  Berikut adalah kontrak penjualan SMR :    1. Kontrak Perjanjian Penjualan dengan Zhanjiang Junyu Minerals Co. Ltd.  Masa berlaku kontrak  23 November 2010 sampai dengan dipenuhi jumlah kuantitas batu  mangan sebanyak 15.000 DMT dengan toleransi kurang lebih 10%  Nilai Kontrak  Rp2.100.000,‐ per DMT  Mekanisme Pembayaran  FOB Pelabuhan Kupang, Indonesia  Syarat & Kondisi Lainnya  Kedua belah pihak menyetujui atas adanya transaksi pembayaran  uang muka sebesar Rp15.000.000.000,‐  Perpanjangan Kontrak  Tidak ada  Pemutusan Kontrak  Tidak ada  Sampai dengan 9 September 2011 SMR sudah memenuhi kontrak penjualan sebanyak 6.924  DMT    2. Kontrak Perjanjian Penjualan dengan Zhanjiang Development District Jinghong Trade Limited  Company.  Masa berlaku kontrak  22 November 2010 sampai dengan dipenuhinya jumlah kuantitas  batu mangan sebanyak 10.000 DMT dengan tolenrasi kurang lebih  10%.  Nilai Kontrak    Rp2.100.000,‐ per DMT  Mekanisme Pembayaran  FOB Pelabuhan Kupang  Syarat & Kondisi Lainnya  Kedua belah pihak menyetujui atas adanya transaksi pembayaran  uang muka sebesar Rp10.000.000.000,‐  Perpanjangan Kontrak  Tidak ada  Pemutusan Kontrak  Tidak ada  Sampai dengan 9 September 2011 SMR sudah memenuhi kontrak penjualan sebanyak 2.112  DMT    Untuk saat ini kontrak/pelanggan SMR hanya terdiri dari 2 pihak, namun di masa yang akan datang  SMR  bermaksud  untuk  menjual  batu  mangan  langsung  ke  end  user  seperti  ke  industri  baja  dan  produser  ferroaloy.  SMR  berkeyakinan  dengan  tim  pemasaran  yang  dimiliki  peluang  untuk  mendapatkan kontrak/pelanggan baru akan dapat dilakukan di masa yang akan datang.    Tidak  ada  hubungan  afiliasi  antara  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  dengan  pihak  Zhanjiang  Junyu  Minerals Co. Ltd dan Zhanjiang Development District Jinghong Trade Limited Company.    2.2.2 AKAR   

Berdasarkan  anggaran  dasar  maksud  dan  tujuan  AKAR  ialah  berusaha  dibidang  perdagangan,  pembangunan,  perindustrian,  percetakan, pertanian,  jasa dan  angkutan.  Sampai  dengan  prospektus  ini diterbitkan AKAR belum memulai kegiatan operasionalnya.    2.2.3 TN   

Sesuai  dengan  Akta  Pendirian  TN  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  TN  adalah  bidang  pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas TN dapat melaksanakan kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  bukan  logam  meliputi  intan,  korundum,  grafit,  arsen,  pasir  kuarsa,  fluorspar,  kriolit.  Sampai  dengan  prospektus  ini  diterbitkan  TN  belum  memulai  kegiatan  operasionalnya.     

  134

    3. KEUNGGULAN KOMPETITIF  Jelaskan  beberapa  keunggulan  kompetitif  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  dibandingkan  dengan  pesaingnya.  ‐ Anak  Perusahaan  Perseroan  adalah  perusahaan  pertama  yang  mendapatkan  IUP  untuk  eksploitasi mangan (sumber: Dinas Pertambangan NTT, Agustus 2010)  Pada  tahun  2010  Perseroan  melalui  SMR  mendapatkan  IUP  untuk  mengeksploitasi  batu  mangan.  Dengan  demikian  Perseroan  telah  memiliki  pengalaman  ekploitasi  batu  mangan  dibanding  pesaingnya di Indonesia.   ‐ Didukung tenaga ahli yang kompeten.  Perseroan  berkeyakinan  bahwa  tim  manajemen  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  memiliki  pengalaman  dan  keahlian  dalam  mengelola  perusahaan  batu  mangan.  Setiap  anggota  tim  manajemen  memiliki  pengalaman  di  bidangnya  masing‐masing,  Selain  itu  pemegang  saham  Perseroan telah berkecimpung di industri pertambangan, sehingga memberikan pemahaman yang  mendalam kepada manajemen tim yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan Perseroan  dan Anak Perusahaan mengelola kegiatan usahanya.   

 

‐ Potensi konsesi yang luas dengan cadangan yang besar.  Berdasarkan IUP total area konsesi SMR adalah sebesar 4.550 hektar, dimana saat ini baru sekitar  800,44 hektar yang telah di ekplorasi oleh SMR. Berdasarkan estimasi cadangan batu mangan SMR  berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh LAPI ITB cadangan terukur dan terindikasi untuk  mangan  yang  berkadar  lebih  dari  50%  adalah  sebesar  4.665.400  metrik  ton.  Hasil  tersebut  diperoleh dari data mangan yang tersedia di sekitar 791 hektar atau 17% dari total luas IUP‐OP SMR  yang  sebesar  4.550  hektar.  Perseroan  berkeyakinan  dengan  memiliki  cadangan  (reserves)  dan  sumber  daya  (resources)  yang  besar  sesuai  dengan  hasil  laporan  evaluasi  tahun  2011  yang  dilakukan LAPI ITB, Perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan produksi batu mangan dimasa  yang akan datang.  ‐ Kadar yang relatif tinggi  Seluruh  cadangan  dan  sumber  daya  batu  mangan  SMR  merupakan  batu  mangan  yang  berkadar  relatif  tinggi,  dengan  kadar  diatas  47%.  Kualitas  batu  mangan  dengan  kadar  yang  relatif  tinggi  tersebut dapat dibuktikan oleh kemampuan SMR untuk menawarkan harga jual yang tinggi untuk  batu mangan hasil produksi SMR dan diterima dengan baik oleh pelanggan SMR.    4. STRATEGI USAHA    Visi Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam eksplorasi,  pengembangan dan konversi sumber daya alam di Asia Tenggara.    Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  berencana  mewujudkan  visi  tersebut  dengan  menerapkan  strategi  sebagai berikut :   Meningkatkan hasil produksi  Perseroan dan Anak Perusahaan bermaksud untuk terus meningkatkan produksi batu mangan  melalui  antara  lain  eksplorasi  dan  pengembangan  kegiatan  penambangan  di  wilayah  konsesi  pertambangan  yang  sudah  ada.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  pada  saat  ini  memiliki  kapasitas pengolahan batu mangan sekitar 30.000 metrik ton per tahun dan bermaksud untuk  meningkatkan kapasitas produksi menjadi 75.000 metrik ton per tahun pada tahun 2012     Mengembangkan infrastruktur agar mampu meningkatkan produski dan mengurangi biaya  Untuk mencapai target produksi yang diinginkan, Perseroan dan Anak Perusahaan akan terus  meningkatkan  dan  mengembangkan  infrastruktur  yang  diperlukan.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan saat ini memiliki kapasitas infrastruktur terpasang yang signifikan dan berencana  untuk  melakukan  investasi  tambahan  yang mengembangkan  infrastruktur  batu  mangan  yang  ada  saat  ini.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  akan  melanjutkan  implementasi  dan  pengembangan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pada  akhirnya menurunkan biaya produksi.      

  135

  





  5.  

Meningkatkan  cadangan  batu  mangan  dengan  mencari  sumber  daya  cadangan  baru  dan  meningkatkan usaha‐usaha eksplorasi.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  bermaksud  untuk  terus  melakukan  kegiatan  eksplorasi  dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan batu mangan terukur + terindikasi dan terduga  serta  terus  mengevaluasi  peluang  untuk  memperoleh  wilayah  tambang  baru  untuk  memfasilitasi  pertumbuhan  dan  produksi  bata  mangan  di  masa  depan.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  berkeyakinan  bahwa  kegiatan  eksplorasi  yang  terus  menerus  memungkinkan  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  untuk  merencanakan  kegiatan  penambangan  secara  lebih  efisien  dan  modern  guna  memenuhi  target  produksi  dan  mencapai  pertumbuhan  produksi  yang berkelanjutan.    Mengembangkan dan melakukan diversifikasi basis pelanggan.  Saat ini SMR masih menjual seluruh hasil produksinya ke perusahaan perdagangan (trader) di  China. Di masa yang akan datang SMR bermaksud untuk dapat menjual hasil produksi ke end  user  seperti ke industri baja dan produser ferroalloy.    Melanjutkan fokus pada keselamatan kerja, perlindungan atas lingkungan hidup, keunggulan  kinerja dan hubungan dengan masyarakat.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  memiliki  komitmen  untuk  mempertahankan  standar  internasional  yang  tinggi  dengan  keselamatan  kerja,  perlindungan  atas  lindungan  hidup  dan  hubungan  dengan  masyarakat  dalam  setiap  proyek.  SMR  mengoperasikan  daerah  penambangan    seluas  4.550  hektar  dengan  desa‐desa  yang  berdekatan  dengan  area  konsesi  SMR. Untuk kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan dan Anak Perusahaan  berkeyakinan pentingnya untuk menjalin hubungan yang erat dan memberikan manfaat bagi  komunitas  masyarakat  setempat.  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  terus  melanjutkan  pembinaan  jaringan  komunitas  lewat  program‐program  pengembangan  yang  berfokus  pada  kesehatan, pendidikan dan bantuan teknis selain juga pencipataan usaha dan lapangan kerja  untuk masyarakat, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan berkeyakinan bahwa usaha‐usaha  tersebut  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  untuk  menciptakan  stabilitas  dan  pengembangan bisnis dan operasinya. 

PERSAINGAN & PROSPEK USAHA 

Persaingan Usaha    Hingga saat ini Perseroan melalui SMR merupakan perusahaan pertama yang telah mendapatkan IUP  Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi  yang  belum  mempunyai  saingan  di  Indonesia  karena  tambang  batu  mangan  yang  ada  saat  ini  masih  berupa  tambang  rakyat  (sumber  Dinas  Pertambangan  NTT  Agustus 2010). Sedangkan untuk persaingan di pasar internasional pesaing datang dari negara‐negara  yang  memproduksi  batu  mangan  dalam  jumlah  besar,  seperti  Gabon,  Australia,  China,  Brazil,  Afrika  Selatan, Ukraina. Selain itu kualitas batu mangan SMR adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dimana  berdasarkan  hasil  foto  satelit  dan  uji  laboratorium,  mangan  di  Timor  dan  Flores,  khususnya  di  Manggarai  memiliki  kadar  terbaik  di  dunia  di  atas  50  persen  (sumber  www.batukar.info  26  August  2010).    Pada  umumnya  persaingan  antar  produsen  batu  mangan  di  internasional  didasarkan  pada  faktor  kualitas,  biaya  pengiriman  dan  harga  batu  mangan  itu  sendiri.  Pencarian  batu  mangan  ke  NTT  akan  terus ada dan bertambah dalam beberapa tahun ke depan, bahkan bisa lebih lama. Alasan utamanya  sederhana, yaitu  pemenuhan  kebutuhan  industri  di  negeri  Tiongkok dan  Asia  Timur  lainnya  (Jepang  dan  Korea)  yang  cenderung  mencari  sumber  bahan  baku  terbaik  dan  terdekat,  dibandingkan  harus  mendatangkan  komoditi  tersebut  dari  Ukraina  ataupun  Afrika  Selatan  yang  memakan  biaya  lebih  besar (http://berdikarionline.com 23 September 2010).         

  136

  Berikut adalah estimasi rata‐rata kualitas batu mangan dunia*   2003 – 2009     60% 50% 50%

47%

46%

44%

44% 38%

40%

35%

35% 31%

30% 20% 20% 10% 0% Brazil

Perseroan

Gabon

Austalia

South Africa

Mexico

India

World Average

Ukraine

China

*Prospektus IPO CITIC Dameng Tahun 2010, Bursa Saham Hong Kong    SMR saat ini menjual seluruh batu mangan yang dihasilkan kepada para konsumen di Cina. SMR saat  ini  memiliki  keunggulan  kompetitif  yakni  kadar  mangan  yang  cukup  tinggi,  dengan  kadar  Fe  yang  relatif  rendah.  Selain  itu,  SMR  juga  memiliki  keuntungan  biaya  angkutan  yang  kompetitif  apabila  dibandingkan  dengan  para  pesaingnya.  Di  Cina,  SMR  bersaing  dengan  perusahaan‐perusahaan  RRC  yang besar dan perusahaan‐perusahaan pertambangan internasional. Sementara banyak dari pesaing  yang berbasis di Cina saat ini dirugikan oleh terbatasnya infrastruktur angkutan, yang harus diangkut  melalui darat. Dengan perbaikan sarana pengangkutan komoditas di Cina, maka para pesaing RRC di  masa yang akan datang dapat memiliki biaya angkutan yang lebih rendah dari pada SMR. Pasar di RRC  sangat  terbagi‐bagi  dan  SMR  menghadapi  persaingan  harga  dari  beberapa  produsen  kecil  setempat  yang  menghasilkan  batu  mangan  dengan  biaya  yang  secara  signifikan  lebih  rendah  dari  pada  SMR  karena berbagai faktor, termasuk belanja mereka yang lebih rendah berkenaan dengan keselamatan  kerja dan kepatuhan terhadap peraturan    Produksi mangan di Indonesia tidak mencapai 10 persen total produksi dunia, sehingga pasar mangan  cenderung  melirik  Afrika  Selatan,  Ukraine,  Australia,  China,  India,  dan  Brasil  yang  memiliki  produksi  besar untuk memenuhi permintaan. Namun demikian karena di wilayah Nusa Tenggara Timor kualitas  mangannya  tinggi,  sehingga  banyak  investor  melirik  batu  mangan  dari  wilayah  tersebut  untuk  diantarpulaukan dan selanjutnya diekspor ke luar negeri, terutama ke China dan Vietnam. pembuatan  besi  dan  baja  sangat  membutuhkan  mangan  dengan  kadar  tinggi  mencapai  di  atas  40  persen.  Berdasarkan  penelitian  para  investor  tambang  dunia,  potensi  mangan  di  Nusa  Tenggara  Timur  terdapat  di  Pulau  Timor  yaitu  di  Kupang,  Timor  Tengah  Selatan,  Timor  Tengah  Utara,  dan  Belu.   (sumber : Antara 5 Agustus 2010 dan www.floresnews.com 6 Agustus 2010)    Prospek Usaha Batu Mangan (sumber : www.majalahtambang.com 3 November 2008)     Prospek  batu  mangan  sangat  bergantung  pada  industri  baja  dunia.  Saat  ini  90  persen  produksi  mangan  masih  dikonsumsi  industri  baja.  China  menjadi  konsumer  terbesar  sementara  China,  Afrika  Selatan  dan  Ukraina  merupakan  produsen  mangan  terbesar  dunia.  Mangan  merupakan  salah  satu  produk  pertambangan  dengan  kegunaan  luar  biasa.  Komoditi  yang  termasuk  dalam  kelompok  dua  belas  mineral  di  kulit  bumi  menjadi  bahan  baku  yang  tidak  tergantikan  di  industri  baja  dunia.  Ferro  Mangan dan Silico Mangan merupakan dua bentuk mangan yang banyak digunakan industri baja.        

  137

 

  Mangan  juga  digunakan  untuk  produksi  baterai  kering,  keramik,  gelas  dan  kimia.  Sebagian  besar  produksi mangan dunia saat ini diserap industri baja. Terdapat 90 persen dari total produksi mangan  dunia  kini  digunakan  di  industri  baja.  Dengan  komposisi  seperti  itu,  dapat  dipastikan  supply  dan  demand mangan dunia bergantung pada supply dan demand baja.     Berdasarkan data Roskill Metal, produksi baja dunia dalam beberapa tahun ini terus meningkat. Pada  2008,  Permintaan  baja  dunia  bertumbuh  mendekati  7  persen.  Sementara  pada  2015  diperkirakan  permintaan  baja  meningkat  4  sampai  5  persen  dari  yang  sekarang.  Sementara  berdasarkan  data  International  Iron  dan  Steel  Institute  produksi  baja  dari  67  negara  mengalami  pertumbuhan  10,2  persen dari tahun 2006.     Permintaan  baja  dunia  yang  menunjukan  performa  terbaiknya  dipicu  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  dari  beberapa  negara.  Pertumbuhan  yang  demikian  pesat  terjadi  pada  beberapa  sektor  industri  yang  berbahan  baku  baja  seperti  industri  automotif.  Selain  itu  pembangunan  infrastruktur  yang giat dilakukan beberapa negara juga memicu permintaan baja dunia meningkat.     Selama  ini  motor  penggerak  dari  peningkatan  permintaan  baja  adalah  dua  negara  yang  memang  disebut sebut sebagai the miracle country yang juga berpopulasi penduduk terbesar dunia yakni China  dan  India.  Negara  lain  yang  permintaan  bajanya  meningkat  diantaranya  berasal  dari  kawasan  Asia  pasifik seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Juga ada beberapa negara di Timur Tengah, Eropa  Timur dan Amerika Latin. Peningkatan permintaan baja tersebut turut mengerek permintaan mangan.  Konsumsi mangan pada 2007 mengalami peningkatan secara luar biasa yakni mencapai kurang lebih  80 persen lebih besar dibanding 2006. Dan jenis campuran Silicon Mangan merupakan jenis campuran  mangan  dengan  pertumbuhan  permintaan  yang  paling  cepat  dan  besar.  Tahun  ini  perkiraan  prosentase pertumbuhannya mencapai 4 persen.    Prospek Perusahaan    Perseroan  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa,  industri  pengangkutan,  perbengkelan dan pembangunan.  Perseroan mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan, yakni PT Adikarsa  Alam  Resources  (AKAR)  dan  PT  Transentra  Nusantara  (TN)  yang  keduanya  bergerak  di  bidang  perdagangan  dan  pertambangan  namun  saat  ini  masih  dalam  tahap  pengembangan.  Saat  ini,  bisnis  Perseroan  masih  sepenuhnya  dikontribusi  oleh  bisnis  anak  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan  batu  mangan  melalui  PT  Soe  Makmur  Resources  (SMR)  dengan  kepemilikan  sebesar  99,7%. SMR memulai bisnis batu mangan secara komersial baru sejak 28 Januari 2010.    Berlokasi di Nusa Tenggara Timur, SMR mempunyai ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP‐ OP)  dan  Wilayah  Ijin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  di  Kecamatan  Kuatnana  dan  Amunaban  Tengah  seluas 4.550 hektar. Jumlah cadangan terbukti berdasarkan hasil evaluasi PT LAPI ITB adalah sebesar  2.734.970 ton yang terdiri dari 9 blok. Dari 9 blok tersebut, perusahaan baru mengoperasikan 6 blok  dengan total produksi sebagai berikut:    Nama Blok 

2010

3M11 

Blok 1 

4.042

895 

Blok 2 

616

137 

6.682

1.480 

Blok 4 

563

125 

Blok 7 

389

86 

3

9 

12.331

2.732 

Blok 3 & 5 

Lain‐lain (masing‐masing dibawah 100.000 mt) Total  Sumber: Perseroan 

 

Kualitas  mangan  SMR  tergolong  premium,  yakni  diatas  50%  atau  diatas  rata‐rata  kualitas  mangan  dunia  yang  hanya  berkisar  antara  35%‐45%.  Harga  jual  batu  mangan  SMR  ditentukan  berdasarkan  kadar. Oleh karena itu, dengan kadar mangan yang tinggi, SMR menikmati tingginya harga jual yang 

  138

  saat  ini  mencapai  Rp2,1  juta/ton.  Sementara  biaya  rata‐rata  produksi  hanya  sebesar  Rp1,2  juta.  Dengan demikian, perusahaan bisa memperoleh marjin kotor hampir mencapai 50%.   Namun  demikian,  kendala  Perseroan  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangannya  terletak  pada  peningkatan  produksi  SMR  sebab  meski  teknik  penambangan  dilakukan  secara  open  pit  mining,  namun keterbatasan jumlah alat operasional untuk melakukan ekstraksi batu mangan menjadi faktor  penyebab  rendahnya  output.  Saat  ini  SMR  mengoperasikan  14  excavator  dan  5  bulldozer  untuk  ekstraksi  batu  mangan  di  6  blok  yang  dioperasikan.  Dengan  tambahan  alat  operasional  pasca  IPO,  Perseroan  berkeyakinan  bahwa  produksi  batu  mangan  dapat  ditingkatkan  dari  22.800  ton  di  2011  menjadi 45.600 ton di 2012 sehingga laba bersih Perseroan dapat meningkat dari negatif Rp11 miliar  menjadi  positif  Rp15  miliar.  Selain  dapat  meningkatkan  kinerja  laba  bersih  Perseroan  secara  signifikan,  tambahan  permodalan  pasca  IPO  juga  akan  berdampak  positif  terhadap  kondisi  utang  Perseroan,  sebab  sebesar  16%  atau  sekitar  Rp82  miliar  dari  total  dana  IPO  Rp300  miliar,  akan  digunakan untuk pelunasan utang Perseroan pada sejumlah bank, sehingga pasca IPO, Perseroan akan  berada dalam kondisi net cash dimana semua modal kerja dan investasi akan sepenuhnya didanai dari  modal sendiri.    Prospek  batu  mangan  sangat  tergantung  dengan  prospek  baja.  Dengan  demkian  kegiatan  usaha  Perseroan mempunyai prospek yang cerah di masa mendatang mengingat pertumbuhan permintaan  baja  naik  seiring  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Semakin  tinggi  laju  pertumbuhan  ekonominya maka semakin besar permintaan bajanya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan  memiliki jumlah penduduk yang besar diproyeksikan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi  sebesar 5‐7% dimana sektor pendukung utama adalah konstruksi dan industri. Sektor ini memerlukan  bahan baja yang cukup besar.    Peluang  lain  adalah  konsumsi  baja  per  capital  Indonesia  jua  masih  rendah  dibandingkan  dengan  negara‐neraga  di  ASEAN  yaitu  sebesar  29kg/orang  di  tahun  2009  sedangkan  Vietnam  sebesar  123/kg/orang, Malaysia sebesar 256 kg/orang, Thailand sebesar 154kg/orang dan Singapore sebesar  515kg/orang.  Dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5‐7%  pada  4  tahun  mendatang  (2015)  diharapkan konsumsi produk baja Indonesia meningkat dari 6,57 juta metrik ton menjadi 10,72 juta  metrik ton, atau dengan rata‐rata peningkatan per tahun sebesar 8,5%.    6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Corporate Social Responsibility – CSR)    Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  telah  berinisiatif  membina  program‐program  pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan  di  daerah‐daerah  dimana  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan  beroperasi.  Program‐program  tersebut  dirancang  untuk  melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat setempat.    Program‐program yang disponsori oleh Perseroan dan Anak Perusahan beberapa diantaranya adalah  sebagai berikut :   Menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk setempat di lokasi penambangan.    Pembangunan  infrastruktur  untuk  kepentingan  umum  seperti  jalan,  fasilitas  olahraga  dan  fasilitas untuk peningkatan penyediaan dan pengolahan air bersih.   Instalasi listrik untuk 900 keluarga.    Sejak  SMR  mulai  melakukan  kegiatan  operasionalnya  pada  tahun  2008,  SMR  telah  melakukan  kegiatan  CSR,  namun  baru  pada  tahun  2010  SMR  menyalurkan  dana  untuk  kegiatan  CSR  sebesar  Rp300.000.000,‐  untuk  instalasi  listrik  900  keluarga.  Sedangkan  pada  tahun  2008,  2009  SMR  melakukan kegiatan  CSR dengan  membantu  masyarakat  lingkungan  sekitar  melalui  bantuan  dengan  meminjamkan aset SMR berupa kendaraan operasional SMR untuk keperluan pembukaan jalan desa.    7. Tata Kelola Manajemen (Good Corporate Governance ‐ GCG)    Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang  baik  secara  konsisten  merupakan  bagian  yang  penting  bagi  Perseroan.  Untuk  keperluan  tersebut,  manajemen  Perseroan  telah  membuat  suatu  kebijakan  tata  kelola  perusahaan  yang  disebut 

  139

  “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Pedoman tersebut disusun sesuai dengan Tata Kelola  Perusahaan  berstandar  internasional.  Pedoman  ini  akan  menjadi  panduan  bagi  Perseroan  dan  Anak  Perusahaan dalam penentuan peraturan perusahaan, sistem, prosedur dan aktvitas bisnis lainnya.     Pedoman  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  berisi  kebijakan‐kebijan  atas  visi,  misi  dan  Pedoman  Perilaku;  rencana  strategis,  rencana  usaha,  perencanaan  keuangan  (anggaran)  dan  pengawasan  kinerja;  pemegang  saham;  Dewan  Komisaris  dan  Direksi;  sistem  manajemen  risiko,  pengendalian  internal  dan  audit;  pemangku  kepentingan  (stakeholders);  kebutuhan  (transparansi)  dan  pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan.    

  140

 

IX. INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU MANGAN    PERATURAN PERTAMBANGAN  Berdasarkan Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia, seluruh sumber daya alam dikuasai dan diatur  oleh  Negara  bagi  kepentingan  bangsa  dan  kemakmuran  rakyat.  Kegiatan  pertambangan  di  Indonesia  diatur  berdasarkan Undang‐Undang No. 11 tahun 1967 mengenai Ketentuan‐Ketentuan Pokok‐Pokok Pertambangan  (“Undang‐Undang Pertambangan 11”) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 32 tahun  1969  mengenai  Pelaksanaan  Undang‐Undang  Pertambangan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  79  tahun  1992  dan  Peraturan  Pemerintah  No  75  tahun  2001  (“Peraturan  Pemerintah  75”)  serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1614 tahun 2004 mengenai Panduan  Pemrosesan  Permohonan  Kontrak  Karya  dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  dalam  rangka Penanaman Modal Asing (“Keputusan 1614”).    Undang‐Undang Pertambangan 11 menetapkan bahwa wewenang atas dan kendali serta pengaturan sumber  daya  mineral  yang  strategis  dan  vital,  termasuk  batubara,  di  Indonesia  diberikan  Kepada  Menteri  ESDM,  sementara  wewenang  atas  dan  kendali  serta  pengaturan  atas  sumber  daya  mineral  yang  tidak  strategis  dan  tidak vital diberikan kepada pemerintah daerah dimana sumber daya mineral berada.    Undang‐Undang Pertambangan 11 juga menetapkan bahwa kegiatan pertambangan umum, termasuk namun  tidak  terbatas  pada,  survey  umum,  eksplorasi  atas  sumber  daya  mineral  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan hukum Indonesia melalui Kuasa Pertambangan. Ketentuan‐ ketentuan  lebih  lanjut  berkenaan  dengan  isi,  wewenang,  batas  dan  aspek  tertentu  lainnya  dari  Kuasa  Pertambangan  akan  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  sebagai  pelaksanaan  Undang‐Undang  Pertambangan  11.    Berdasarkan  Undang‐Undang  Pertambangan  11,  Pemerintah  adalah  pemegang  kuasa  pertambangan  atas  seluruh  sumber  daya  alam  di  wilayah  pertambangan  Indonesia  dan  berwenang  melaksanakan  kegiatan  pertambangan selaku pemilik dari kuasa tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Pemerintah  dapat  menunjuk  kontraktor  dan  mengadakan  perjanjian  dengan  kontraktor  tersebut  untuk  melaksanakan  kegiatan  pertambangan.  Syarat‐syarat  dan  ketentuan  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  selaku  pemilik hak pertambangan dan kontraktor tersebut akan diuraikan di bawah ini.    Produk Mangan    Mangan  adalah  unsur  kimia  (Mn)  yang  merupakan  salah  satu  unsur  terbesar  pembentuk  kerak  bumi.  Oleh  karenanya  endapan  mangan  biasanya  dapat  ditemukan  pada  lingkungan  batuan  vulkanik  terutama  diantara  rekahan batuan gamping (kapur). Bentuk mangan sendiri hampir menyerupai batu gamping namun bedanya  mangan mempunyai warna keabu‐abuan hingga kehitam‐hitaman.     Batuan Mangan 

 

Singkapan Batuan Mangan di Soe Makmur Resources 

 

 

Sumber: Perseroan 

Sumber: Perseroan

    141

  Sebagai  logam  transisi,  sekitar  90%  dari  produksi  mangan  dunia  saat  ini  diperuntukkan  sebagai  bahan  campuran pembuatan baja dimana substitusi mangan hingga saat ini sulit ditemukan. Karena baja terbuat dari  besi,  maka  besi  dan  mangan  merupakan  bahan  komplemen  dalam  pembuatan  baja.  Sebab  mangan  meningkatkan kualitas tempaan baja baik dari segi kemampuan pengerasan dan kekuatannya. Sebelum kedua  logam  tersebut  dicampur  menjadi  baja,  maka  baik  mangan dan  besi harus  menjalani proses  peleburan.  Bijih  mangan harus terlebih dahulu diubah menjadi alloy (bahan campuran) yang termasuk didalamnya melibatkan  bijih besi. Sebab sebelum dicampur, semakin tinggi kandungan mangan maka semakin rendah kadar karbon‐ nya. Perlu dicatat bahwa pembentuk kekerasan besi adalah karbon (C). Setelah melalui proses lanjutan, bijih  mangan  akan  berubah  menjadi  3  jenis  yakni  high  carbon  ferromanganese  (Hc  FeMn),  silica  ferromanganese  (SiMn),  dan  refined  ferromanganese  (RF  FeMn).  Dari  ketiga  jenis  tersebut,  ferromangan  dan  silicon  mangan  yang paling banyak digunakan dalam industri baja dengan kontribusi masing‐masing 35% dan 56%. Disisi lain,  bijih  besi  juga  harus  menjalani  proses  peleburan  terlebih  dahulu  sebelum  akhirnya  bersama  mangan  membentuk logam baja.     Keterkaitan Industri Mangan, Besi dan Baja

  Sumber: African Development Bank Group, Juni 2011   Selain  banyak  digunakan  dalam  industri  baja,  mangan  juga  banyak  digunakan  sebagai  bahan  pembuatan  baterai  kering,  kimia  sebagai  depolariser,  korek  api,  sebagai  penghilang  warna  hijau  pada  gelas  yang  disebabkan oleh pengotor besi serta pemberi warna lembayung pada kaca. Sebagai bahan yang esensial dalam  produk  industri  sehari‐hari,  supply  mangan  tidak  terlalu  tinggi  mengingat  hingga  saat  ini  belum  ada  teknik  eksplorasi yang standar disebabkan kondisi keterdapatannya yang sulit ditelusuri. Tidak seperti batu bara yang  keterdapatannya  dapat  ditelusuri  lewat  seam  tertentu  yang  biasanya  mamanjang,  keberadaan  batu  mangan  bisa tersebar dalam tidak mengikuti seam tertentu.    Industri Mangan    Karena  keterkaitannya  yang  tinggi  terhadap  industri  baja,  maka  bisa  dikatakan  prospek  industri  mangan  tergantung pada industri baja. Berdasarkan data dari US Geological Survey, per akhir 2010, produksi mangan  dunia  mengalami  kenaikan  sebesar  20%  menjadi  13  juta  metric  ton,  atau  lebih  tinggi  dibanding  tahun  2009  dimana pada tahun tersebut, produksi mangan mengalami penurunan 18% menjadi 10,8 juta metric ton (mt)  dibanding total produksi 2008 sebesar 12,7 juta mt.     Sementara  itu  pada  saat yang  sama,  produksi  baja  dunia menurut WorldSteel  Association  naik 16% menjadi  1.414  juta  mt  dibanding  1.220  juta  mt.  China  tetap  menjadi  negara  terbesar  baik  dari  segi  produksi  bijih  mangan maupun produksi baja nya, dengan market share sebesar 22% atas total produksi mangan dunia dan  44% atas total produksi baja dunia. Meski menjadi produsen terbesar, namun impor China atas mangan sangat  tinggi,  yang  mencapai  11,6  juta  mt  di  2010,  atau  setara  dengan  89%  produksi  mangan  dunia.  Hal  tersebut  selain disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh kualitas mangan China yang cukup 

  142

  rendah  dimana  kualitas  mangan  China  saat  ini  berada  di  Mn  20‐30%,  sementara  rata‐rata  kualitas  mangan  negara lain diatas 30%.      Produksi Mangan Dunia  Negara  Amerika  Australia  Brazil  China  Gabon  India  Mexico  South Africa  Ukraine  Other  Countries  Total  (Rounded) 

 

2009  ‐   2,140   730   2,400   881   980   169   1,900   375  

2010  ‐   2,400   830   2,800   1,400   1,100   210   2,200   580  

(dalam ribuan ton)  % Chg  Reserves    ‐   12%  93,000   14%  110,000   17%  44,000   59%  52,000   12%  56,000   24%  4,000   16%  120,000   55%  140,000  

1,240  

1,400  

13% 

Produksi Baja Dunia  

  Negara  China  EU  Japan  USA  Russia  India  South Korea  Germany  Ukraine  ROW  Total 

small 

(dalam juta ton)  2010  % Change  627   9%  173   24%  110   25%  81   38%  67   12%  67   6%  59   20%  44   34%  34   12%  154   21%  1,414   16% 

2009  574   139   88   58   60   63   49   33   30   127   1,220  

 

10,800  13,000   20% 

630,000  

 

Sumber: US Geological Survey Januari 2011 

 

Sumber: WorldSteel Association Pebruari 2011 

  Negara Penghasil Mangan Berdasarkan Kualitas  Negara 

Australia  Brazil 

China 

Gabon 

Ghana 

India 

Mexico 

 

 

South  Africa 

Ukraine 

Content  37% ‐ 53%  37% ‐ 51%  20% ‐ 30%  45% ‐ 53% 32% ‐ 34% 10% ‐ 54% 36% ‐ 37% 30% ‐ 48%  30% ‐ 35%  Sumber: US Geological Survey Januari 2011 

  Selain sebagai negara penghasil baja terbesar, China saat ini juga merupakan negara konsumsi baja terbesar  dunia dengan porsi konsumsi hingga 31% disusul oleh Uni Eropa sebesar 17%. Dengan demikian, outlook baja  dan mangan akan juga akan tergantung pada tren pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut terutama di  sektor  konstruksi,  mesin  dan  otomotif.  Saat  ini,  48%  baja  dunia  diserap  oleh  sektor  konstruksi,  24%  oleh  pembuatan mesin dan 11% untuk industri otomotif/transportasi.    Konsumsi Baja Dunia, 2010  Penggunaan Baja Dunia, 2010 Shipbuilding, 2% Oil and Gas, 4% Fabrication, 4%

Other Europe, 3%

Japan, 7%

Others, 9%

Other, 4%

Appliances, 4% China, 31%

CIS, 5%

Transport, 11%

Nafta, 15%

Construction, 48%

Machinery, 24%

EU (25), 17% Other Asia, 14%

Sumber: Tata Steel September 2010  Sumber: SteelOnTheNet September 2010    Hingga  akhir  2011,  konsumsi  baja  dunia  diprediksi  akan  lebih  dari  1,4  miliar  mt.  Hal  tersebut  didukung  oleh  produksi hingga Januari 2011 dunia yang sudah mencapai 119 juta mt, atau naik 5,3% dibanding periode yang  sama  tahun  sebelumnya.  Produksi  China  per  Januari  juga  mengalami  kenaikan  0,5%  dibanding  periode  yang  sama  tahun  sebelumnya  menjadi  52,8  juta  mt.  Korea  Selatan  mencatat  kenaikan  produksi  sebesar  24%  dibanding  periode  yang  sama  tahun  sebelumnya  menjadi  5,6  juta  mt.  Faktor  yang  memicu  pertumbuhan  produksi  baja  di  dunia  saat  ini  digerakkan  oleh  ekspektasi  pertumbuhan  ekonomi  dunia  yang  sudah  menunjukkan  gejala  peningkatan,  ditambah  lagi  kebutuhan  Jepang  akan  baja  meningkat  sebagai  usaha  percepatan pembangunan kembali industrinya. Optimisme para produsen baja terlihat dari utilization ratio di    143

  2011 yang naik ke level 80% dibanding rata‐rata tahun 2010 sebesar hanya 75%. Semakin tinggi produksi baja  mengimplikasi tingginya permintaan akan mangan.     Produksi Baja Dunia, China dan Negara Lainnya Kapasitas Pabrik Baja Dunia 

 

Sumber: WorldSteel Association Juni 2011 Sumber: WorldSteel Association Juni 2011   Harga  mangan  dunia  dinyatakan  berdasarkan  persentase  kandungannya.  Yang  menarik,  berdasarkan  pengamatan selama 10 tahun terakhir, harga mangan cenderung mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Hal  ini disebabkan mangan sebagai bahan penting dalam pembuatan baja, dimana baja banyak digunakan untuk  industri  infrastruktur,  mesin  dan  otomotif  yang  semuanya  membutuhkan  konsumsi  bahan  bakar  minyak.  Melihat  tren  kenaikan  harga  minyak  yang  diindikasi  dari  pelemahan  dollar,  maka  harga  mangan  kami  lihat  masih akan solid kedepan.     Harga Mangan  US$8.7 per Mn 1% CIF for Mn 44%  US$8,35 per Mn 1% CIF for Mn 48%  US$9.4 per Mn 1% CIF for Mn above 48% or high grades  Sumber: Tex Report, Pebruari 2011    Harga Mangan Terhadap Harga Minyak  Harga Minyak Terhadap Dollar 

Sumber: InfoMine, Juni 2011 

Sumber: InfoMine, Agustus 2011 

     

  144

 

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING      Angka‐angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan  keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga  bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan  tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010  yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan Pendapat Wajar Tanpa  Pengecualian dengan paragraf penjelasan (1) penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir  pada  tanggal‐tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  dan  laporan  posisi  keuangan  tanggal  1  Januari  2008/31  Desember 2007 (2) penerapan PSAK yang efektif 1 Januari 2011 (3) penerbitan kembali laporan keuangan dan  untuk laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 serta tahun yang berakhir pada  tanggal‐tanggal  tersebut  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Leonard,  Mulia  &  Richard  dengan  pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember  2006 tidak diaudit.    Laporan posisi keuangan konsolidasian      (dalam ribuan Rupiah)  Keterangan  ASET 

31 Maret  2011 

2010   

2009   

31 Desember  2008 

2007 

 

 

2006* 

   

   

ASET LANCAR 

 

 

 

 

Kas dan bank 

15.948.471 

5.197.699 

109.649 

383.789 

5.102 

245.607 

3.007.867 

3.224.667 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

196.314 

162.446 

75.800 

‐ 

‐ 

‐ 

1.824.010 

2.827.165 

1.353.173 

1.181.040 

‐ 

‐ 

483.132 

368.424 

4.022.786 

678.125 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

190.799 

1.498.360 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

22.958.154 

11.780.401 

5.561.408 

2.242.955   

5.102   

436.406 

 

 

 

 

 

 

Piutang usaha ‐ pihak ketiga  Piutang lain‐lain – pihak ketiga  Persediaan  Biaya dibayar di muka  Uang muka pajak  Aset lancar lainnya  JUMLAH ASET LANCAR      ASET TIDAK LANCAR  Piutang kepada pihak yang berelasi 

593.062 

9.869.052 

240.000 

240.000 

240.000 

‐ 

9.230.232 

7.589.860 

3.087.189 

300.297 

‐ 

‐ 

70.781.941 

73.633.868 

57.036.933 

28.140.000 

1.131 

2.263 

90.686.939 

90.659.461 

90.430.351 

27.831.874 

‐ 

‐ 

73.234 

73.234 

72.400 

‐ 

‐ 

‐ 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 

171.365.407 

181.825.474 

150.866.873 

56.512.171 

241.131 

2.263 

JUMLAH ASET 

438.668 

Aset pajak tangguhan ‐ bersih  Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi  penyusutan sebesar Rp29.447.885,‐ ribu  pada tahun 2011, Rp25.218.465,‐ ribu  pada tahun 2010, Rp10.104.400,‐  ribu  pada tahun 2009 dan Rp4.525,‐ ribu pada  tahun 2008 dan Rp3.394,‐ribu pada tahun  2007  Biaya eksplorasi dan pengembangan  tangguhan (setelah dikurangi akumulasi  amortisasi sebesar Rp73.891,‐  ribu pada  tahun 2011 dan Rp64.969,‐ ribu pada  tahun 2010 dan Rp24.700,‐ ribu pada  tahun 2009  Aset tidak lancar lainnya 

194.323.562 

193.605.875 

156.428.281 

 

 

 

58.755.125   

246.233 

 

 

 

LIABILITAS 

 

 

 

 

 

 

LIABILITAS JANGKA PENDEK 

 

 

 

 

 

 

Hutang usaha – pihak ketiga 

350.802 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

 

 

 

 

 

 

Hutang jangka pendek 

  145

  (dalam ribuan Rupiah)  Keterangan 

31 Maret  2011 

31 Desember  2009  2008 

2010 

2007  ‐ 

2006* 

 

Pinjaman bank (US$6.000.000) 

‐ 

53.946.000 

‐ 

‐ 

‐ 

 

Pinjaman lainnya 

‐ 

26.750.000 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

494.890 

602.370 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

4.098.534 

1.985.652 

347.439 

‐ 

‐ 

‐ 

447.939 

425.957 

147.116 

1.897 

‐ 

‐ 

26.473.619 

26.723.619 

4.223.619 

3.664.200 

‐ 

‐ 

Hutang lain‐lain  Biaya masih harus dibayar  Hutang pajak  Pendapatan diterima dimuka  Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo  dalam satu tahun :   

Pinjaman bank 

 

Hutang sewa pembiayaan 

 

Hutang pembiayaan konsumen 

 

Lain‐lain 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK   

 

LIABILITAS JANGKA PANJANG  Hutang kepada pihak yang berelasi  Liabilitas  jangka  panjang  – setelah  dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam  satu tahun 

 

 

 

‐ 

‐ 

  ‐ 

 

800.000 

 

‐ 

‐ 

5.265.158 

4.155.196 

148.165 

‐ 

‐ 

‐ 

222.117 

168.689 

73.796 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

6.951.457 

‐ 

‐ 

 

38.153.059 

114.757.482 

11.891.593 

‐ 

‐ 

 

 

 

3.666.097   

 

 

 

 

 

 

 

 

302.505 

172.034 

61.336.351 

51.785.434 

‐ 

‐ 

 

 

 

 

 

 

Pinjaman bank 

55.454.000 

‐ 

‐ 

  ‐ 

‐ 

‐ 

 

Pinjaman lainnya 

26.750.000 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

Hutang sewa pembiayaan 

8.759.688 

7.523.360 

104.876 

‐ 

‐ 

‐ 

  Hutang pembiayaan konsumen  Keuntungan tangguhan asset dijual dan  disewa‐balik 

288.559 

232.681 

141.183 

‐ 

‐ 

‐ 

84.474 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja  Penyisihan untuk pengelolaan dan  reklamasi lingkungan hidup 

989.168 

889.172 

261.879 

19.559 

 

 

92.449 

80.975 

29.185 

‐ 

‐ 

‐  ‐ 

Uang muka setoran modal 

‐ 

‐ 

94.700.000 

4.700.000 

‐ 

92.720.843 

8.898.222 

156.573.473 

56.504.993 

‐ 

‐ 

130.873.902 

123.655.704 

168.465.066 

60.171.089 

‐ 

‐ 

 

 

 

 

 

 

 

EKUITAS  Modal saham ‐ nilai nominal Rp1.000.000,‐  (dalam satuan penuh Rupiah) per saham  Modal  dasar  ‐  400.000  saham  pada  tahun  2011  dan  2010  dan  2.000  saham  pada  tahun  2009,  2008  dan  2007  Modal ditempatkan dan disetor penuh  ‐  100.000  saham  pada  tahun  2011  dan  2010  dan  1.200  saham  pada  tahun 2009, 2008 dan 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

100.000.000 

1.200.000 

1200.000 

1.200.000 

1.200.000 

Defisit 

 (7.780.915) 

 (1.290.243) 

(955.152) 

(955.032) 

(953.767) 

(761.332) 

 

 

 

 

 

 

(28.990.531) 

(28.990.531) 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG  JUMLAH LIABILITAS 

Komponen Ekuitas lainnya  Selisih  nilai  transaksi  restrukturisasi  entitas sepengendali  Proforma  modal  yang  timbul  dari  transaksi  restrukturisasi  entitas  pengendali    Kepentingan nonpengendali  JUMLAH EKUITAS  JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  *unaudited 

‐ 

‐ 

(12.281.633) 

(1.660.932) 

‐ 

‐ 

63.228.554 

69.719.226 

(12.036.785) 

(1.415.964) 

246.233 

438.668 

221.106 

230.945 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

63.449.660 

69.950.171 

(12.036.785) 

(1.415.964) 

246.233 

438.668 

194.323.562 

193.605.875 

156.428.281 

58.755.125 

246.233 

438.668 

  146

  Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian      Keterangan  PENJUALAN  BEBAN POKOK PENJUALAN  RUGI BRUTO  Beban penjualan  Beban umum dan administrasi  Beban eksplorasi  Pendapatan operasi lainnya  Pendapatan jasa giro  Beban administrasi bank  Beban operasi lain‐lain   Beban pajak  RUGI SEBELUM PAJAK  PENGHASILAN PAJAK ‐ Tangguhan RUGI NETO PERIODE BERJALAN  PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF  LAIN  JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF  SETELAH EFEK PENYESUAIAN  PROFORMA  EFEK PENYESUAIAN PROFORMA JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF  SEBELUM EFEK PENYESUAIAN  PROFORMA  Rugi yang dapat diatribusikan kepada:  Pemilik entitas induk  Kepentingan nonpengendali  RUGI  NETO  PER  SAHAM  SETELAH  EFEK  PENYESUAIAN  PROFORMA  (dalam satuan penuh Rupiah)       SEBELUM  EFEK  PENYESUAIAN  PROFORMA  (dalam  satuan  penuh  Rupiah)  *unaudited 

(dalam ribuan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal‐tanggal 31 Desember

Tiga bulan yang  berakhir pada  tanggal 31  Maret 2011  6.964.054 (9.521.648) (2.557.594) (76.977) (5.067.821) (234.631) 1.703.863 ‐ ‐ (1.917.723) ‐ (8.150.883) 1.640.373 (6.510.511)

23.860.195 (28.503.792) (4.643.597) (1.762.739) (13.401.934) (371.714) 208.350 ‐ ‐ (1.364.081) ‐ (21.335.715) 4.502.671 (16.833.044)

10.195.829 (14.833.023) (4.637.194) (71.000.000) (6.405.133) (2.252.553) 2.725 ‐ ‐ (44.557) ‐ (13.407.713) 2.786.892 (10.620.821)

‐  ‐  ‐  ‐  (2.264.306)  ‐  1.811  ‐  ‐  ‐  ‐  (2.262.494)  300.297  (1.962.197) 

‐  ‐  ‐  ‐  (1.131)    ‐  38  (540)  (3)  (190.799)  (192.435)  ‐  (192.435) 

‐ 193 (461) ‐ ‐ (701.979) ‐ (701.979)

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

(6.510.511)  ‐

(16.833.044)  16.497.953

(10.620.821)  10.620.701

(1.962.197)  1.960.932 

(192.435)  (192.435) 

(701.979)  (701.979)

(6.510.511) 

(335.091) 

(120) 

(335.091) ‐

(120) ‐

(192.435)    ‐  ‐ 

(701.979) 

(6.490.672) (19.839)

(1.266)    (1.266)  ‐ 

(65.105) 

(14.027.537) 

(8.850.684) 

(1.635.164) 

‐ 

‐ 

(65.105) 

(3.351) 

(100) 

(1.055) 

‐ 

‐ 

31 Maret 2011

2010

2010 

2009 

2008 

2007 

2006*  ‐ ‐ ‐ ‐ (701.712)

‐ ‐

  Rasio‐Rasio Penting  Keterangan  Rasio Pertumbuhan  Penjualan   Rugi Sebelum Pajak  Jumlah Aset  Jumlah Liabilitas   Jumlah Ekuitas    Rasio Keuangan 

31 Desember  2008 

2007 

2006*

n/a   (1) n/a   (1) n/a   (1) n/a   (1) n/a       60,17%  206,26%  67,35%      ‐36,73%  ‐117.04%  ‐93,49% 

‐134,02%  ‐59,13%  23,77%  ‐26,60%  681,14%      10,27%  176,78%  63,87%      ‐19,46%  ‐89,42%  ) ‐1,40%  

100,00%  ‐492,61%  166,24%  179,98%  ‐750,08%      46,77%  ‐1.399,59%  107,69%      ‐45,48%  ‐131,50%  ‐0,00% 

  (2) n/a   1.075,72%  23.761,60%  100,00%  ‐675,05%      61,18%  ‐4.249,48%  102,41%      (2) n/a   (2) n/a   (2) n/a  

‐3,35% 

‐0,17% 

‐0,00% 

‐0,00% 

‐78,15% 

‐10,26% 

‐0,48% 

0,00% 

0,09% 

‐78,15% 

(1)

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek  Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas  Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset    Rasio Usaha  Rugi Bruto/ Penjualan  Rugi Sebelum Pajak/ Penjualan  Total Rugi Komprehensif/ Penjualan  Total Rugi Komprehensif /Jumlah Aset 

2009

(2)

n/a   72,59%  ‐43,87%  (2) n/a   ‐43,87%      (2) n/a   0,00%  0,00%      (2) n/a   (2) n/a   (2) n/a  

Total Rugi Komprehensif /Ekuitas (1) tidak dapat diperbandingkan  (2) data tidak tersedia    

 

 

*unaudited 

  147

(2)

n/a   (2) n/a   (2) n/a   (2) n/a   (2) n/a       (2) n/a   0,00%  0,00%      (2) n/a   (2) n/a   (2) n/a   ‐ 160,03%  ‐ 160,03% 

 

XI. EKUITAS    Permodalan    Tabel  di  bawah  ini  menggambarkan  posisi  ekuitas  Perseroan  dan  Entitas  Anak  yang  berasal  dari  laporan  keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 serta tiga  bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun yang berakhir pada tangggal 31 Desember 2010  yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan Pendapat Wajar Tanpa  Pengecualian dengan paragraf penjelasan (1) penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir  pada  tanggal‐tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  dan  laporan  posisi  keuangan  tanggal  1  Januari  2008/31  Desember 2007 (2) penerapan PSAK yang efektif 1 Januari 2011 (3)penerbitan kembali laporan keuangan, dan  laporan  keuangan  Perseroan  tanggal  31  Desember  2009  dan  2008  serta  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal‐ tanggal  tersebut  yang  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Leonard,  Mulia  &  Richard  dengan  pendapat  Wajar Tanpa Pengecualian.    (dalam ribuan Rupiah)  Keterangan  EKUITAS  Modal saham ‐ nilai nominal Rp1.000.000,‐ (dalam satuan  penuh Rupiah) per saham  Modal dasar ‐ 400.000 saham pada tahun 2011 dan  2010 dan 2.000 saham pada tahun 2009 dan 2008  Modal ditempatkan dan disetor penuh ‐ 100.000  saham pada tahun 2011 dan 2010 dan 1.200    saham pada tahun 2009 dan 2008  Defisit  Komponen Ekuitas lainnya :  Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas   sepengendali  Proforma modal yang timbul dari transaksi          restrukturisasi entitas pengendali   

 

Kepentingan nonpengendali  JUMLAH EKUITAS 

31 Desember 

31 Maret   2011 

2010 

2009 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000.000 

100.000.000 

1.200.000 

1.200.000 

 (7.780.915) 

 (1.290.243) 

(955.152) 

(955.032) 

 

 

 

 

(28.990.531) 

(28.990.531) 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

(12.281.633) 

(1.660.932)‐ 

63.228.554 

69.719.226 

(12.036.785) 

(1.415.964) 

221.106 

230.945 

‐ 

‐ 

63.449.660 

69.950.171 

(12.036.785) 

(1.415.964) 

  Setelah tanggal 31 Maret 2011 tidak ada perubahan struktur permodalan pada Perseroan, kecuali pemecahan  nilai  nominal  saham  dalam  Perseroan,  yang  semula  masing‐masing  saham  bernilai  nominal  sebesar  Rp1.000.000,‐  (satu  juta  Rupiah)  diubah  menjadi  masing‐masing  saham  bernilai  nominal  Rp100,‐  (seratus  Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 28 tanggal 4 Juli 2011,  dibuat  dihadapan  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  yang  telah  mendapat  Persetujuan  dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU‐33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0055181.AH.01.09.  Tahun  2011  tanggal 6 Juli 2011, pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP akan diurus oleh Perseroan  dan  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  nomor  113/KET‐N/VIII/2011  tanggal  25  Agustus  2011  yang  dikeluarkan  oleh  Humberg  Lie,  S.H.,  S.E.,  MKn.,    Notaris  di  Jakarta  Utara,  pengumuman  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sedang dalam proses pengurusan.    Pada tanggal 26 Juli 2011, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam dan  LK.  Jumlah  saham  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  berkenaan  dengan  Penawaran  Umum  ini  sebanyak  500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel  atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh,  dengan nilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga  Penawaran sebesar Rp600,‐ (enam ratus Rupiah) setiap saham.  

  148

  Seandainya  perubahan  ekuitas  Perseroan  karena  adanya  Penawaran  Umum  saham  kepada  masyarakat  sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah)  per saham dengan harga Penawaran sebesar Rp600,‐ (enam ratus Rupiah) setiap saham, terjadi pada tanggal  31 Desember 2011, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:     (dalam ribuan Rupiah)  Uraian 

Posisi ekuitas menurut Laporan  Keuangan per tanggal 31 Maret  2011  Perubahan  Ekuitas  setelah  tanggal  31  Desember  2011  jika  diasumsikan  terjadi  pada  tanggal tersebut: 

Modal  Ditempatkan &  Disetor Penuh 

Agio Saham 

Selisih Nilai  Transaksi  Restrukturisasi  Entitas  Sepengendali 

100.000.000 

‐ 

(28.990.531) 

 

 

 

Kepentingan  Non  Pengendali 

Defisit 

(7.780.915) 

 

Jumlah  Ekuitas 

221.106 

 

63.449.660 

 

Penawaran  Umum  sebanyak  500.000.000  (lima  ratus  juta)  Saham  Biasa  Atas  Nama  dengan  harga  penawaran  Rp  600,‐  (enam  ratus  Rupiah)  (setelah  dikurangi  biaya  emisi  saham sebesar Rp15.000.000,‐) 

50.000.000 

235.000.000 

‐ 

‐ 

‐ 

285.000.000 

Proforma  Ekuitas  pada  tanggal  31  Desember  2011  setelah  Penawaran  Umum  kepada  pemegang saham dilaksanakan 

150.000.000 

235.000.000 

(28.990.531) 

(7.780.915) 

221.106 

348.449.660 

         

  149

 

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS      Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana  mempunyai  hak  yang  sama  dan  sederajat  dalam  segala  hal  dengan  pemegang  saham  lama  sesuai  dengan  ketentuan‐ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.    Berdasarkan  UUPT,  pembayaran  dilakukan  melalui  keputusan  pemegang  saham  pada  RUPS  tahunan  atas  rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam tahun manapun  di luar dari laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen  interim dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim  tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan  disetor  serta  cadangan  wajib.  Pembagian  tersebut  ditentukan  oleh  Direksi  setelah  disetujui  oleh  Dewan  Komisaris.  Apabila  setelah  akhir  tahun  buku  tersebut,  Perseroan  mengalami  kerugian,  maka  dividen  interim  yang  telah  dibagikan  harus  dikembalikan  oleh  pemegang  saham  kepada  Perseroan.  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  akan  bertanggung  jawab  secara  renteng  jika  dividen  interim  tersebut  tidak  dikembalikan  kepada  Perseroan.    Setelah  Penawaran  Umum  ini,  Perseroan  bermaksud  untuk  membayarkan  dividen  kepada  pemegang  saham  Perseroan  dalam  jumlah  sekitar  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  laba  bersih  konsolidasi  Perseroan  sejak  tahun  buku 2012 setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan. Perseroan tidak membagikan deviden untuk tahun  buku  2011  dikarena  kondisi  keuangan  Perseroan  belum  memungkinkan  untuk  membagi  deviden  kepada  pemegang  saham  Perseroan.  Tingkat  dividen  Perseroan  juga  dipengaruhi  oleh  aliran  dana  dan  rencana  investasi  dari  Perseroan  dan  Entitas  AnakEntitas  Anak,  disamping  batasan  peraturan  perundangan  yang  digambarkan di  atas  dan  persyaratan  lainnya,  termasuk  pembayaran dividen tunai oleh Entitas Anak  kepada  Perseroan,  kepatuhan  pada  persyaratan  fasilitas  kredit  untuk  memastikan  kemampuan  Perseroan  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  kreditur,  kondisi  keuangan  dan  prospek  usaha  di  masa  mendatang  dari  Perseroan,  dan  faktor‐faktor  yang  dianggap  relevan  oleh  Direksi  Perseroan  dan  pemegang  saham,  termasuk  pemegang saham pengendali. 

  150

   

XIII.  PERPAJAKAN  Pajak  Penghasilan  atas  dividen  dikenakan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Undang‐Undang  Republik  Indonesia  No.  36  tahun  2008  yang  merupakan  perubahan  terakhir    atas  Undang‐ Undang  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan,  penerima  dividen  atau  pembagian  keuntungan  yang  diterima  oleh  Perseroan  Terbatas  sebagai  wajib  pajak  dalam  negeri,  koperasi,  yayasan  atau  organisasi  yang  sejenis  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dari  penyertaan  modal  pada  badan  usaha  yang  didirikan  dan  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  juga  tidak  termasuk  sebagai  Objek  Pajak  Penghasilan sepanjang seluruh syarat‐syarat dibawah ini terpenuhi :     1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  2. Bagi  Perseroan  Terbatas,  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  menerima  dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal  yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.  Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember  1994 tentang Bidang‐bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun  Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana  Pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  antara  lain  berupa  dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.    Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1997  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di  Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:    1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan  dari  transaksi  penjualan  saham  di  Bursa  Efek  dikenakan  Pajak  Penghasilan  sebesar  0,1%  (satu  per  seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang  terhutang  dilakukan  dengan  cara  pemotongan  oleh  penyelenggara  Bursa  Efek  melalui  perantara  pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;  2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per  seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.  3.  Penyetoran  tambahan  Pajak  Penghasilan  yang  terhutang  dapat  dilakukan  oleh  Perseroan  atas  nama  masing‐masing  pemilik  saham  pendiri dalam  jangka  waktu  selambat‐lambatnya  1  (satu)  bulan  setelah  saham  tersebut  diperdagangkan  di  Bursa  Efek.  Namun  apabila  pemilik  saham  pendiri  tidak  memilih  metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak  Penghasilannya  dilakukan  berdasarkan  tarif  Pajak  Penghasilan  yang  berlaku  umum  sesuai  Undang‐ Undang No. 36 tahun 2008.  Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk  Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.    Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak‐pihak yang  memenuhi  syarat  di  atas  dan  bentuk  usaha  tetap  dari  Wajib  Pajak  Luar  Negeri  dikenakan  Pajak  Penghasilan  sesuai  pasal  23  Undang‐Undang  No.  36  tahun  2008.  Perusahaan  yang  membayar  dividen  harus  memotong  pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang‐ Undang  Pajak  Penghasilan.  Pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  23  ini  merupakan  kredit  pajak  untuk  pajak  penghasilan  tahunan  yang  terhutang  oleh  pemegang  saham  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri  dan  bentuk  usaha  tetap.              151

  Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang  pribadi  dalam  negeri  berdasarkan  ketentuan  pasal  17  ayat  2c,tarif  yang  dikenakan  atas  penghasilan  berupa  dividen  yang  dibagikan  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  adalah  paling  tinggi  sebesar  10%  (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal  17  ayat  2d  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.19  tahun  2009  tentang  pajak  Penghasilan  atas  Dividen  yang Diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.    Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal  dari  laba  ditahan  akan  dikenakan  tarif  sebesar  20%  (dua  puluh  persen)  dari  kas  yang  dibayarkan  (dalam  hal  dividen  tunai)  atau  20%  (dua  puluh  persen)  dari  nilai  pari  (dalam  hal  dividen  saham).  Kepada  mereka  yang  merupakan  penduduk  dari  suatu  negara  yang  telah  menandatangani  suatu  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE‐03/PJ.101/1996 tanggal  29  Maret  1996  tentang  Penerapan  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B),  dapat  memperoleh  fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan  Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang.  Namun  untuk  bank,  selama  bank  tersebut  tidak  mengubah  alamat  seperti  yang  tercantum  pada  sertifikat  tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.  CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN  KONSULTAN  PAJAK  MASING‐MASING  MENGENAI  AKIBAT  PERPAJAKAN  YANG  TIMBUL  DARI  PEMBELIAN,  PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.   

  152

   

XIV.  PENJAMINAN EMISI EFEK      1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek    Sesuai  dengan  ketentuan  dan  persyaratan  yang  dinyatakan  dalam  Akta  Perjanjian  Penjaminan  Emisi  Efek  Penawaran  Umum  PT  SMR  Utama  Tbk  No.116  tanggal  21  Juli  2011,  Addendum  Perjanjian  Penjaminan  Emisi  Efek PT SMR Utama Tbk No. 171 tanggal 25 Agustus 2011 dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek  PT SMR Utama Tbk No. 211 tanggal 28 September 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,  S.E.,  MKn,  Notaris  di  Jakarta  Utara,  para  Penjamin  Emisi  Efek  yang  namanya  disebut  dibawah  ini,  secara  bersama‐sama maupun sendiri‐sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang  Akan  Ditawarkan  Perseroan  kepada  masyarakat  sesuai  bagian  penjaminannya  masing‐masing  dengan  kesanggupan penuh (full  commitment) dan  mengikat diri  untuk  membeli  sisa  saham yang  tidak habis  terjual  dengan  Harga  Penawaran  Perdana  pada  tanggal  penutupan  Masa  Penawaran  sesuai  dengan  bagian  penjaminannya masing‐masing.    Perjanjian  Emisi  Efek  ini  menghapuskan  perikatan  sejenis  baik  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  yang  telah  ada  sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.    Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat  untuk melaksanakan tugasnya masing‐masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung  Jawab  Manajer  Penjatahan  Dalam  Rangka  Pemesanan  dan  Penjatahan  Efek  dalam  Penawaran  Umum,  Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep‐45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab  Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.     Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam  Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :    Porsi Penjaminan  %  No  Penjamin Emisi Efek  Jumlah Rupiah  (jumlah lembar)      Penjamin Pelaksana Emisi Efek          1  PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas  439.350.000  263.610.000.000  87,87              Penjamin Pelaksana Efek        1  PT Pacific Capital   52.650.000  31.590.000.000  10,53  2  PT Erdhika Elite Sekuritas  5.500.000  3.300.000.000  1,10  3  PT Dinamika Usahajaya  500.000  300.000.000  0,10  4  PT Onix Capital Tbk  500.000  300.000.000  0,10  5  PT Minna Padi Investama  500.000  300.000.000  0,10  6  PT Danasakti Securities  500.000  300.000.000  0,10  7  PT Lautandhana Securindo  500.000  300.000.000  0,10              TOTAL  500.000.000  300.000.000.000  100,00               

  153

    Berdasarkan  Undang‐undang  Republik  Indonesia  No.8  tahun  1995  tentang  Pasar  modal  dan  Peraturan  Pelaksanaannya,yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:    1. Hubungan  keluarga  karena  perkawinan  dan  keturunan  sampai  derajat  kedua,baik  secara  horizontal  maupun vertikal;  2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;  3. Hubungan  antara  2  Perusahaan  dimana  terdapat  satu  atau  lebih  dari  anggota  Direksi  atau  Dewan  Komisaris yang sama;  4. Hubungan  antara  perusahaan  dengan  pihak,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  mengendalikan  atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  5. Hubungan  antara  2  Perusahaan  yang  dikendalikan,baik  langsung  maupun  tidak  langsung,oleh  pihak  yang sama; atau  6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.    Penjamin  Pelaksana  Emisi  dan  para  Penjamin  Emisi  Efek  seperti  tersebut  di  atas  menyatakan  dengan  tegas  tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10  November 1995 tentang Pasar Modal.    2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana    Harga  penawaran  ini  ditentukan  berdasarkan  harga  kesepakatan  dan  negosiasi  Perseroan  dengan  Penjamin  Emisi  dan,berdasarkan  hasil  penawaran  awal  (bookbuilding)  yang  dilakukan  pada  tanggal  20‐28  September  2011,  maka  ditetapkan  harga  penawaran  umum  perdana  saham  Perseroan  adalah  Rp600.‐  (enam  ratus  Rupiah) per lembar saham.    Penetapan harga penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut :   Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan;   Permintaan investor domestik;   Permintaan dari calon investor yang berkualitas;   Kinerja keuangan Perseroan;   Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha   Status dari perkembangan terakhir Perseroan;   Penilaian berdasarkan rasio perbandingan Price Earnings (P/E) Ratio dari beberapa perusahaan publik  yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan   Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.    Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus  berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di  BEI.                     

  154

 

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL      Lembaga  dan profesi  penunjang  pasar  modal yang berpartisipasi  dalam  rangka  Penawaran  Umum  ini  adalah  sebagai berikut:    1.  Akuntan Publik  Purwantono, Suherman & Surja      Gedung Bursa Efek Indonesia  Menara 2, Lantai 7  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52‐53  Jakarta 12190    No STTD  116/BL/STTD‐AP/2010 tanggal 22 Juli 2010    Keanggotaan Asosiasi  No. 970003   Surat Penunjukan  0881/PSS‐AS/2011 tanggal 4 Maret 2011   Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan  audit  berdasarkan  standar  yang  ditetapkan  oleh  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI).  Standar  tersebut  mengharuskan  akuntan  publik  merencanakan  dan  melaksanakan  audit  agar  memperoleh  keyakinan  memadai  bahwa  laporan  keuangan  bebas  dari  salah  saji  yang  material.  Akuntan  publik  bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang  dilakukan.    2.  Notaris    Humberg Lie, S.H., S.E., MKn     Jalan Raya Pluit Selatan 103,  Jakarta 14450    STTD    No. 04/BL/STTD‐N/2006 tanggal 27 Juni 2006    Surat Penunjukan  No. 02/SMRU‐JKT/II/2011 tanggal 21 Februari 2011    Ruang  lingkup  tugas  notaris  selaku  profesi  penunjang  dalam  rangka  Penawaran  Umum  antara  lain  adalah  menyiapkan  dan  membuatkan  akta‐akta  sehubungan  dengan  Penawaran  Umum,  antara  lain  perubahan  seluruh  anggaran  dasar  Perseroan,  perjanjian  penjaminan  emisi  efek  dan  perjanjian  pengelolaan  administrasi  saham  dan  waran  sesuai  dengan  Peraturan  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.    3.  Konsultan Hukum   ADAMS & CO., Counsellors at Law      Wisma Bumiputera, Lantai 15 Jl.Jend.Sudirman Kav.75  Jakarta 12910    STTD  No. 99/BL/STTD‐KH/2011 tanggal 10 Februari 2011    Keanggotaan Asosiasi  Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal   No. Anggota : 201014    Surat Penunjukan  No. 01/SMRU‐JKT/II/2011 tanggal 21 Februari 2011  Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal    Pedoman Kerja  yang  berlaku  dilandasi  dengan  prinsip  keterbukaan  dan  meterialitas      Tugas  dan  tanggungjawab  konsultan  hukum  dalam  rangka  Penawaran  Umum  ini,  sesuai  dengan  Standar  Profesi  dan  Peraturan  Pasar  Modal  yang  berlaku,  meliputi  pemeriksaan  dan  penelitian  dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan  dan  keterangan  lain  yang  berhubungan  dengan  itu  yang  disampaikan  oleh  Perseroan  kepada  konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji  Tuntas  Dari  Segi  Hukum  yang  menjadi  dasar  Pendapat  Hukum  yang  diberikan  secara  obyektif  dan  mandiri,  serta  guna  meneliti  informasi  yang  dimuat  dalam  Prospektus  sepanjang  menyangkut  segi  hukum,  sebagaimana  diharuskan  dalam  rangka  penerapan  prinsip‐prinsip  keterbukaan  yang  berhubungan dengan Penawaran Umum.          155

  4.   

Biro Administrasi Efek   

       

Keanggotaan Asosiasi  Izin Usaha  Surat Penunjukkan   Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan  Standar  Profesi  dan  Peraturan  Pasar  Modal  yang  berlaku,  meliputi  penerimaan  pemesanan  saham  berupa  Daftar  Pemesanan  Pembelian  Saham  (DPPS)  dan  Formulir  Pemesanan  Pembelian  Saham  (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian  saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk  diberikan  penjatahan  saham,  serta  melakukan  administrasi  pemesanan  pembelian  saham  sesuai  dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.     Bersama‐sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang  tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal  terjadinya  pemesanan  yang  melebihi  jumlah  saham  yang  ditawarkan,  BAE  melakukan  proses  penjatahan  sesuai  dengan  rumus  penjatahan  yang  ditetapkan  oleh  penjamin  emisi,  mencetak  konfirmasi  penjatahan  dan  menyiapkan  laporan  penjatahan.  BAE  juga  bertanggungjawab  menerbitkan  formulir  konfirmasi  penjatahan  (FKP)  atas  nama  pemesan  yang  mendapatkan  penjatahan  dan  menyusun  laporan  Penawaran  Umum  Perdana  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. 

5.   

Penilai   Independen   

       

PT Ficomindo Buana Register Mayapada Tower Lt.10 Suite 02B Jl. Jend. Sudirman Kav.28  Jakarta 12920  ABI/VI/2010‐002 Kep02/PM/BAE/2000 No. 19/FBR_PNWRN/II/11 tanggal 23 Maret 2011 

Ihot, Dolar & Rekan Graha Roi Formula Lt. 3 Suite 302 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 222  Jakarta 12240  No. 37/BL/STTD‐P/A/2008 tanggal 4 Nopember 2008  No. 033/IDR‐KK/II/2011 tanggal 18 Februari 2011  No. 96‐S‐00724

STTD  Surat Penunjukan  Keanggotaan Asosiasi    Tugas dan tanggungjawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi :    Pemeriksaan  fisik  secara  langsung  di  masing‐masing  lokasi,  penganalisaan  data  untuk  menentukan  nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tetap yang dimiliki Perseroan. Dalam melaksanakan  tugas  penilaian  untuk  mengungkapkan  pendapat  mengenai  nilai  pasar  untuk  penggunaan  yang  ada  atas aset tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta  Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta peraturan pasar modal yang berlaku.        Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung  tidak  mempunyai  hubungan  afiliasi  dengan  Perseroan  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Undang‐Undang  N0.8  Tahun  1995  tanggal  10  Nopember  1995,  tentang  Pasar  Modal,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.       

  156

 

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN      Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar  Perseroan  yang  terakhir,  berdasarkan  Keputusan  Sirkular  Pemegang  Saham  Perseroan  Sebagai  Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 4 Juli 2011, sebagaimana dinyatakan  dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 28 tanggal 4 Juli 2011, dibuat  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐ 33920.AH.01.02.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011  dan  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  yang  diselenggarakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di  bawah  nomor  AHU‐0055181.AH.01.09.Tahun  2011  tanggal  6  Juli  2011,  sesuai  dengan  Surat  Pernyataan  Direksi  Perseroan  tertanggal  8  Juli  2011  pendaftaran  dalam  Daftar  Perusahaan  dalam  rangka  UU  WDP  dan  pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan diurus oleh Perseroan.    Nama dan Tempat Kedudukan  Pasal 1    1. Perseroan  Terbatas  ini  bersama  PT.  SMR  Utama  Tbk.  (selanjutnya  dalam  Anggaran  Dasar  disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.  2. Perseroan  dapat  membuka  kantor  cabang  dan  perwakilan  di  tempat  lain,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  sebagaimana  ditetapkan  olh  Direksi  dengan  persetujuan Dewan Komisaris.    Jangka Waktu Berdirinya Peseroan  Pasal 2    Perseroan  didirikan  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  terbatas  terhitung  sejak  tanggal  11  Nopember  2003  dan  telah  memperoleh  pengesahan  status  badan  hokum  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  pada  tanggal  21  Nopember  2003  Nomor  C‐ 28091HT.01.01.TH.2003.    Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha  Pasal 3    1. Maksud  dan  tujuan  Perseroan  ialah  menjalankan  usaha  dalam  bidang  perdagangan,  jasa,  industri, pengangkutan, perbengkelan dan pembangunan.  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan  usaha sebagai berikut:  a. menjadi  pedagang,  agen,  leveransir,  pengecer,  supplier,  distributor  dan  keagenan/perwakilan dari perusahaan‐perusahaan dalam negeri baik secara interinsulair dan  lokal maupun luar negeri dari segala jenis barang dagangan, termasuk namun tidak terbatas  pada  hasil  tambang,  sumberdaya  energi,  alat‐alat  pertambangan,  dan  alat‐alat  konstruksi,  baik  atas  perhitungan  sendiri  maupun  atas  perhitungan  pihak  lain  secara  komisi  termasuk  selaku eksportir dan importir.  b. menjalankan usaha dalam bidang jasa, termasuk jasa yang terkait bidang sumebrdaya energi,  kelistrikan, konsultan di bidang energi, jada kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.  c. mendirikan  dan  menjalankan  usaha‐usaha  baik  secara  langsung  maupun  melalui  anak  perusahaan dalam berbagai bidang industri terkait dengan sumebr alam, sumberdaya energi,  energi listrik, dan memasarkan hail produksinya di dalam maupun di luar negeri.  d. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat, laut, sungai maupun udara.  e. menjalankan  usaha  dalam  bidang  perbengkelan,  meliputi  perawatan,  pemeliharaan  perbaikan  (maintenance)  kendaraan  bermotor,  alat‐alat  berat  atau  berbagai  jenis  mesin,  termasuk  membuka  gerai  penjualan  kendaraan  bermotor,  alat‐alat  berat  maupun  berbagai  jenis mesin, pemasangan dan penjualan aksesorisnya. 

295

  f.

menjalankan  usaha  dalam  bidang  pembangunan  pembangkit  tenaga  listrik  berikut  usaha  yang  terkait  dengan  pembangkit  tenaga  listrik,  termasuk  usaha  dan  jasa  penunjang  ketenagalistrikan. 

 

1.

2.

3.

4.

Modal  Pasal 4    Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,‐ (empat ratus milyar Rupiah), terbagi  atas  4.000.000.000  (empat  milyar)  saham,  masing‐masing  saham  bernilai  Rp100,‐  (seratus  Rupiha).  Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau  sejumlah  100.000.000.000  (seratus  milyar  Rupiah)  oleh  Para  Pemegang  Saham  yang  telah  mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir  akta.  Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal  Perseroan  pada  waktu  dan  dengan  harga  serta  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Rapat  Direksi  dengan  persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (selajutnya  cukup  disebut  dengan  ”RUPS”)  dengan  mengindahkan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  peraturan  perundang‐undangan di bidang Pasar Modal dengan ketentuan pengeluaran saham itu tidak  dengan harga dibawah pari.  Kecuali  sebagaimana  ditentukan  ayat  7  Pasal  4  ini,  jika  saham  yang  masih  dalam  simpanan  akan  dikeluarkan  dengan  cara  penawaran  umum  terbatas  dengan  hak  memesan  efek  terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Penawaran Umum Terbatas”) kepada  para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar  Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetepkan oleh Direksi berdasarkan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  menyetujui  Penawaran  Umum  Terbatas  tersebut  mempunyai  hak  terlebih  dahulu  untuk  membeli  saham  yang  hendak  dikeluarkan  tersebut (selanjutnya disebut ”Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat ”HMETD”)  seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).  HMETD  tersebut  dapat  dijual  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain,  dengan  mengindahkan  ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.  Direksi  harus  mengumumkan  keputusan  tentang  pengeluaran  saham  dengan  penawaran  umum  terbatas  tersebut  dalam  sekurang‐kurangnya  1  (satu)  surat  kabar  harian  berbahasa  Indonesia  yang  berperedaran  luas  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  pertimbangan  Direksi.  Para  pemegang  saham  atau  pemegang  HMETD  tersebut  berhak  membeli  saham  yang  akan  dikeluarkan  tersebut  sesuai  dengan  jumlah  HMETD  yang  dimilikinya  pada  waktu  dan  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.  Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  etrsebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak  atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang  dimiilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada  Perseroan,  maka  saham  tersebut  akan  dialokasikan  kepada  para  pemegang  saham  yang  hendak  membeli  saham  dalam  jumlah  yang  lebih  besar  dari  porsi  HMETD‐nya  sebanding  dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran  Dasar dan peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.  Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian:  (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut  jumlah  maksimumnya  belum  ditetapkan  serta  dilakukan  tanpa  adanya  jaminan  dari  pembeli  siaga,  maka  sisa  saham  yang  tidak  diambil  bagian  tersebut  tidak  jadi  dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;  (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut  telah  ditetapkan  jumlahnya  serta  dilakukan  dengan  jaminan  dari  pihak  tertentu  yang  bertindak  sebagai  pembeli  siaga  dalam  Penawaran  Umum  Terbatas  tersebut,  yang  telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham  tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat 

296

  yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum  Pemegang Saham tersebut;  demikian  dengan  mengindahkan  ketentuan  Anggaran  Dasar  dan  peraturan  perundang‐ undangan di bidang Pasar Modal.  5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan  hendak  mengeluarkan  efek  yang dapat  ditukar  dengan  saham  atau  efek  yang  mengandung  hak  untuk  memperoleh  saham  seperti  obligasi  konversi,  waran  atau  efek  konversi  lainnya  yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya  dengan  mengindahkan  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal,  dan  tidak  mengurangi  izin  pihak  yang  berwenang  ‐sejauh  disyaratkan  berdasarkan  peraturan  perundang‐undangan (selanjutnya cukup disebut “Efek Bersifat Ekuitas”).   6. Jika  saham  yang  masih  dalam  simpanan  hendak    dikeluarkan  oleh  Perseroan  kepada  para  pemegang  efek  yang  dapat  ditukar  dengan  saham  atau  efek  yang  mengandung  hak  untuk  memperoleh  saham  seperti  obligasi  konversi,  waran  atau  efek  konversi  lainnya  yang  telah  dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka  Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada  para  pemegang  saham  yang  ada  pada  saat  itu  untuk  membeli  terlebih  dahulu  saham  yang  akan  dikeluarkan  tersebut,  satu  dan  lainnya  dengan  mengindahkan  ketentuan  Anggaran  Dasar dan peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.   7. Direksi  berwenang  mengeluarkan  saham, efek  yang dapat  ditukar  dengan  saham  atau  efek  yang mengandung hak untuk memperoleh saham seperti obligasi konversi, waran atau efek  konversi  lainnya  dengan  penawaran  terbatas  (private  placement)  atau  penawaran  umum  (kedua,  ketiga  dan  selanjutnya)  sesuai  dengan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dalam hal pengeluaran  tersebut:   a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;  b. ditujukan  kepada  pemegang  obligasi  atau  Efek  lain  yang  dapat  dikonversi  menjadi  saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;  c. dilakukan  dalam  rangka  reorganisasi  dan/atau  restrukturisasi  yang  telah  disetujui  oleh  Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau   d. dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  di  bidang  Pasar  Modal  yang  memperbolehkan  penambahan modal tanpa HMETD.  Saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk  memperoleh  saham  seperti  obligasi  konversi,  waran  atau  efek  konversi  lainnya  yang  dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak dengan harga, jumlah, jangka  waktu,  dan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Rapat  Direksi  berdasarkan  keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang‐ undangan di bidang Pasar Modal.   8. Dalam  hal  peningkatan  jumlah  saham  yang  ditempatkan  lebih  lanjut  sehubungan  dengan  peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal 4 ini  berlaku  pula  secara  mutatis  mutandis  bagi  pengeluaran  saham  karena  adanya  peningkatan  modal dasar tersebut.  9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang  diterbitkan mempunyai hak‐hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang  sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk  mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  10. Penambahan  modal  dasar  yang  mengakibatkan  modal  ditempatkan  dan  disetor  menjadi  kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :  a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal  dasar;  b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua  puluh  lima  perseratus)  dari  modal  dasar  wajib    dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  6  (enam)  bulan  setelah  persetujuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  dimaksud dalam butir b diatas;  

297

  d.

e.

dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak  terpenuhi  sepenuhnya  maka  Perseroan  harus  mengubah  kembali  anggaran  dasarnya,  sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat  (2)  Undang‐Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (untuk  selanjutnya disingkat dengan ”UUPT”) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka  waktu dalam butir c diatas tidak terpenuhi;  Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas  termasuk  juga  persetujuan  untuk  mengubah  anggaran  dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam butir d diatas.  Perubahan  anggaran  dasar  dalam  rangka  penambahan  modal  dasar  menjadi  efektif  setelah  terjadinya  penyetoran  modal  yang  mengakibatkan  besarnya  modal  disetor  menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai  hak‐hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak  mengurangi  kewajiban  Perseroan  untuk  mengurus  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal  disetor tersebut 

  Saham  Pasal 5    1.

Semua  saham  yang  dikeluarkan  oleh  Perseroan  adalah  saham  atas  nama  sebagaimana  terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.  2. Setiap  saham  memberikan  kepada  pemiliknya  hak  yang  tidak  dapat  dibagi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 52 UUPT.  3. Jika  suatu  tindakan  Perseroan  mengakibatkan  terjadi  pecahan  nilai  nominal  saham,  ketentuan mengenai perlakukan pencahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai  nominal  saham  dan  bukti  pemilikan  pecahan  nilai  saham  akan  ditetapkan  di  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  memutuskan  tindakan  Perseroan  yang  mengakibatkan  terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.  4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham,  yaitu  yang  namanya  tercatat  sebagai  pemilik  ‐saham  yang  bersangkutan  dalam  Daftar  Pemegang Saham Perseroan.  5. Apabila  saham  karena  sebab  apapun  menjadi  milik  beberapa  orang,  maka  mereka  yang  memiliki  bersama‐sama  itu  diwajibkan  untuk  menunjuk  seorang  di  antara  mereka  atau  seorang  lain  sebagai  kuasa  mereka  bersama  dan  hanya  nama  kuasa  bersama  mereka  yang  berhak  dimasukkan  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  dan  hanya  yang  ditunjuk  atau  diberi  kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham  tersebut.   6. Selama ketentuan ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut  tidak  berhak  mengeluarkan  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  sedangkan  pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.  7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar  dan  kepada  semua  keputusan  yang  diambil  dengan  sah  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham serta peraturan perundang‐undangan.   8. Untuk  saham  Perseroan  yang  tercatat  pada  bursa  efek  berlaku  peraturan  perundang‐ undangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  peraturan  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan  dicatatkan.  9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan  isinya  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  10,  11,  12,  13  dan  14  di  bawah  ini  atau  konfirmasi  pencatatan saham sebagaimana diatur dalam ayat 15 dan 16 di bawah ini.  10. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Biaya  yang dikeluarkan untuk setiap penerbitan surat  saham sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat  pada waktu itu.    

298

  11. Surat  kolektif  saham  dapat  dikeluarkan  sebagai  bukti  pemilikan  2  (dua)  atau  lebih  saham  yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.  12. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:  a. Nama dan alamat pemegang saham  b. Nomor surat saham;  c. Tanggal pengeluaran surat saham;  d. Nilai nominal saham;  e. Lain‐lain  hal  yang  dianggap  perlu  oleh  Perseroan  dan  diharuskan  oleh  peraturan  perundang‐undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.  13. Pada surat kolektif saham sekurang‐kurangnya harus dicantumkan:   a. Nama dan alamat pemegang saham  b. Nomor surat kolektif saham  c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham  d. Nilai nominal saham  e. Jumlah saham  f. Lain‐lain  hal  yang  dianggap  perlu  oleh  Perseroan  dan  diharuskan  oleh  peraturan  perundang‐undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.  14. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai peraturan perundang‐undangan  di bidang Pasar Modal dan harus ditandatangani oleh anggota Direksi dari dan yang mewakili  Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.  15. Untuk  saham  yang  termasuk  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  atau  pada  Bank  Kustodian  (khusus  dalam  rangka  kontrak  investasi  kolektif),  diterbitkan  dalam  bentuk  Konfirmasi  Pencatatan  Saham  yang  ditandatangani  oleh  anggota  Direksi  yang  berwenang  mewakili  Direksi  sesuai  dengan  ketentuan  Angggaran  Dasar  atau  tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.   16. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham .yang termasuk dalam  Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :   a. Nama  dan  alamat  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  atau  Bank  Kustodian  yang  melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;   b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;  c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;  d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;  e. Ketentuan  bahwa  setiap  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  dengan  klasifikasi  yang  sama  adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;   f. Persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Direksi  untuk  pengubahan  Konfirmasi  Pencatatan  saham.    Pengganti Surat Saham  Pasal 6    1. Apabila  surat  saham  rusak,  lusuh  atau  usang  atau  tidak  dapat  dipakai  lagi,  maka  atas  permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan dengan penyerahan atas surat  saham  asli  atau  sisa  surat  saham  asli  tersebut,  Direksi  akan  mengeluarkan  surat  saham  pengganti, setelah surat saham yang rusak, lusuh, atau usang, atau tidak dapat dipakai lagi  tersebut  diserahkan  kembali  kepada  Direksi,  dengan  mengenakan  biaya  sesuai  dengan  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  peraturan  bursa  efek  dimana  saham Perseroan tercatat pada waktu itu  a. Asli  surat  saham  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  kemudian  dihapuskan  setelah  memberikan  penggantian  surat  saham  dan  oleh  Direksi  dibuat  berita  acara  untuk  dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.  b. Apabila  surat  saham  hilang,  rusak  sehingga  tidak  dapat  terbaca  (musnah)  atau  dicuri  maka  atas  permintaan  tertulis  dari  pemegang  saham  yang  bersangkutan,  Direksi  akan  mengeluarkan  surat  saham  pengganti  dengan  mengenakan  biaya  sesuai  dengan  peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana  saham  Perseroan  tercatat  pada  waktu  itu  setelah  menurut  pendapat  Direksi  hilangnya 

299

  atau musnahnya saham itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu  oleh  Direksi  untuk  tiap  peristiwa  yang  khusus  dan  khusus  untuk  saham  yang  hilang,  Perseroan  telah  mendapatkan  dokumen  pelaporan  dari  Kepolisian  Republik  Indonesia  atas hilangnya surat saham tersebut. Dalam hal surat saham hilang, rusak sehingga tidak  dapat  terbaca  (musnah),  atau  dicuri,  pemegang  saham  atau  orang  yang  berhak  menerima  surat  saham  baru  tersebut  harus  menanggung  kerugian  yang  diderita  oleh  Perseroan akibat dari penerbitan surat saham pengganti tersebut.   2. Tentang  rencana  pengeluaran  pengganti  surat  saham  karena  hilang  atau  rusak  sama  sekali  atau dicuri harus diumumkan oleh Direksi di bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan  dalam  waktu  paling  kurang  14  (empat  belas)  hari  sebelum  pengeluaran  pengganti  surat  saham,  dan dengan  iklan dalam  sedikitnya 1 (satu)  surat kabar  harian berbahasa  Indonesia  yang  beredar  di  tempat  kedudukan  Perseroan  sedikitnya  30  (tiga  puluh)  hari  sebelum  pengeluaran penggantinya itu.   3.  Untuk  saham  yang  tercatat  pada  bursa  efek  berlaku  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  peraturan  bursa  efek  dimana  saham  tersebut  tercatat,  dengan  memperhatikan peraturan perundang‐undangan.  4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi  terhadap Perseroan.  5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham sebagaimana diuraikan dalam ayat 1  dan  ayat  3  Pasal  6  ini  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada  biaya  penyelidikan  untuk  surat  saham  yang  dimaksud  dalam  ayat  3  ‐ini  ditanggung  oleh  pemegang  saham  yang  bersangkutan.  Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 pasal 6 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku  bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.    Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  Pasal 7    1. Direksi Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  sesuai dengan ketentuan Pasal 50,  Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 116 UUPT serta peraturan  perundangundangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  peraturan  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan dicatatkan.  2. Pemegang  saham  harus  memberitahukan  setiap  perpindahan  tempat  ‐tinggalnya  dengan  surat  kepada  Direksi  Perseroan.  Selama  pemberitahuan  itu  belum  dilakukan,  maka  segala  panggilan  dan  pemberitahuan  kepada  pemegang  saham  adalah  sah  jika  dialamatkan  pada  alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.  3. Perubahan  pada  Daftar  Pemegang  Saham  harus  disetujui  Direksi  dan  dibuktikan  dengan  penandatanganan  pencatatan  atas  perubahan  tersebut  oleh  anggota  Direksi  yang  berhak  mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.   4. Setiap  pendaftaran  atau  pencatatan  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  termasuk  pencatatan  mengenai  suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai  atau  fidusia  dan  bentuk jaminan lain yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus  dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang tercatat pada bursa efek  berlaku  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  peraturan  bursa  efek  dimana saham tersebut dicatatkan dengan memperhatikan peraturan perundang‐undangan.    Penitipan Kolektif  Pasal 8    1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  Perseroan  atas  nama  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  untuk  kepentingan  pemegang  rekening  pada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian.     

300

  2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Saham  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Bank  Kustodian  atau  Perusahaan  Efek  yang  dicatat  dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ‐Penyelesaian dicatat atas nama Bank  Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank  Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.  Apabila  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Bank  Kustodian  merupakan  bagian  dari  Portofolio  Efek  Reksa  Dana  berbentuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  tidak  termasuk  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian,    maka  Perseroan  akan  mencatatkan  saham  tersebut  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  Perseroan  atas  nama  Bank  Kustodian  untuk  kepentingan  pemilik  Unit  Penyertaan  dari  Reksa  Dana  berbentuk  kontrak  investasi kolektif tersebut.  Perseroan  wajib  menerbitkan  sertifikat  atau  konfirmasi  kepada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  Pasal  8  di  atas  atau  Bank  Kustodian  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat 3  pasal  8  di  atas  sebagai  tanda bukti  pencatatan  dalam  Daftar Pemegang Saham Perseroan.  Perseroan  wajib  memutasikan  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  yang  terdaftar  atas  nama  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk  kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak  yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.  Permohonan  mutasi  disampaikan  oleh  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  atau  Bank  Kustodian kepada Perseroan ‐atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian,  Bank  Kustodian  atau  Perusahaan  Efek  wajib  menerbitkan  konfirmasi  kepada  pemegang  rekening  sebagai  tanda  bukti  pencatatan  dalam  rekening Efek.   Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan  Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.  Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham  tersebut  hilang  atau  musnah,  kecuali  Pihak  yang  meminta  mutasi  dimaksud  dapat  memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar‐benar sebagai  pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.  Perseroan  wajib  menolak  pencatatan  saham  ke  dalam  Penitipan  Kolektif  ‐apabila  saham  tersebut  dijaminkan,  diletakkan  dalam  sita  berdasarkan  penetapan  pengadilan  atau  disita  untuk pemeriksaan perkara pidana.   Pemegang  rekning  Efek  yang  Efeknya  tercatat  dalam  Penitipan  Kolektif  berhak  hadir  dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah  saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.   Bank  Kustodian  dan  Perusahaan  Efek  wajib  menyampaikan  daftar  rekening  Efek  beserta  jumlah  saham  Perseroan  yang  dimiliki  oleh  masing‐masing  pemegang  rekening  pada  Bank   Kustodian  dan  Perusahaan  Efek  tersebut  kepada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  Perseroan  paling  lambat  1  (satu)  hari  kerja  sebelum  panggilan Rapat  Umum Pemegang Saham.  Manajer  Investasi  berhak  hadir  dan  mengeluarkan  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif  dan tidak ‐termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  dengan  ketentuan  bahwa  Bank  Kustodian  tersebut  wajib  menyampaikan  nama  Manajer  Investasi  tersebut  kepada  Perseroan  paling  lambat  1  (satu)  hari  kerja  sebelum  panggilan  RUPS.  Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak‐hak lain sehubungan dengan  pemilikan  saham  kepada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  atas  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  dan  seterusnya  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  tersebut  menyerahkan  dividen,  saham  bonus  atau  hakhak  lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing‐masing  pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 

   

301

  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak‐hak lain sehubungan dengan  pemilikan  saham  kepada  Bank  Kustodian  atas  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  pada  Bank  Kustodian  yang  merupakan  bagian  dari  portofolio  Efek  Reksa  Dana  berbentuk  kontrak  investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpan dan  Penyelesaian.  15. Batas  waktu  penentuan  pemegang  rekening  Efek  yang  berhak  untuk  memperoleh  dividen,  saham  bonus  atau  hak‐hak  lainnya  sehubungan  dengan  pemilikan  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  ditentukan  oleh  RUPS  ‐dengan  ketentuan  bahwa  Bank  Kustodian  dan  Perusahaan  Efek wajib  menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan  yang  dimiliki  oleh  masing‐masing  pemegang  rekening  Efek  tersebut  kepada  Lembaga  Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan  pemegang  saham  yang  berhak  untuk  memperoleh  dividen,  saham  bonus  atau  hak‐hak  lainnya,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  Perseroan  paling  lambat  1  (satu)  hari  kerja  setelah  tanggal  yang  menjadi  dasar  penentuan  pemegang  saham  yang  berhak  untuk  memperoleh dividen, saham bonus atau hak‐hak lainnya tersebut.     Pemindahan Hak atas Saham  Pasal 9    1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar  dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama  dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan  lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.   2. Setiap  pemindahan  hak  atas  saham  harus  berdasarkan  akta  pemindahan  hak  yang  ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka  yang sah. Setiap biaya yang dikenakan berkenaan dengan pemindahan hak atas saham harus  sesuai dengan peraturan perundang‐undangan di bidang pasar modal dan peraturan ‐bursa  efek dimana saham Perseroan tercatat.  a. Akta  pemindahan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  harus  berbentuk  sebagaimana  ditentukan  dan/atau  yang  dapat  diterima  oleh  Direksi  dan  salinannya  disampaikan Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham  yang  tercatat  pada  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan  tercatat  pada  waktu  itu  harus  memenuhi peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa  efek dimana saham tersebut tercatat.   b. Pemindahan  hak  atas  saham  yang  tercatat  dalam  rekening  pada  Penitipan  Kolektif  dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam  Penitipan  Kolektif  ke  atas  nama  individu  pemegang  saham  yang  bukan  pemegang  rekening  dalam  Penitipan  Kolektif  dengan  melaksanakan  pencatatan  atas  pemindahan  hak  atas  saham  oleh  Direksi  Perseroan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  5  Pasal 8 di  atas.   3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran  Dasar telah dipenuhi.   4. Pemindahan  Hak  atas  Saham  harus  mendapat  persetujuan  dari  Instansi  berwenang,  jika  peraturan perundang‐undangan mensyaratkan hal tersebut.  5. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat  Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.   6. Apabila  karena  warisan,  perkawinan  atau  sebab  lain  saham  tidak  lagi  menjadi  milik  Warga  Negara  Indonesia  atau  badan  hukum  Indonesia  atau  apabila  seorang  pemegang  saham  kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang  atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada seorang Warga  Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.         

302

  7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Direksi  wajib  mencatat  pemindahan  hak  atas  saham,  tanggal,  dan  hari  pemindahan  hak  tersebut  dalam  daftar  pemegang  saham  dan/atau  daftar  khusus  tersebut  di  atas  dan  memberitahukan  perubahan  susunan  pemegang  saham  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  untuk  dicatat  dalam  daftar  Perseroan  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.   Direksi  dapat  menolak  untuk  mendaftar  pemindahan  hak  atas  saham  dalam  Daftar  Pemegang Saham apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan cara  yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak  yang berwenang tidak dipenuhi.   Apabila  Direksi  menolak  untuk  mencatat  pemindahan  hak  atas  saham,  maka  Direksi  wajib  mengirimkan  pemberitahuan  penolakan  kepada  pihak  yang  akan  memindahkan  haknya  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh   Direksi.  Mengenai  saham  Perseroan  yang  tercatat  pada  bursa  efek  setiap  penolakan  untuk  mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang‐undangan  di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan tercatat.  Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari bursa efek di Indonesia  sebelum  diiklankannya  pemanggilan  untuk  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  untuk  menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang  Saham yang dimaksud.   Orang  yang  mendapat  hak  atas  saham  sebagai  akibat  kematian  seorang  ‐pemegang  saham  atau  karena  suatu  alasan  lain  yang  menyebabkan  pemilikan  suatu  saham  beralih  menurut  hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu‐waktu disyaratkan oleh Direksi,  dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  Pendaftaran  hanya  dapat  dilakukan  apabila  Direksi  dapat  menerima  baik  bukti  hak  itu,  dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  peraturan  perundang‐ undangan  di  bidang  Pasar  Modal  serta  peraturan  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan  dicatatkan pada waktu itu.  Semua  pembatasan,  larangan  dan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  yang  mengatur  hak  untuk  memindahkan  hak  atas  saham  dan  pendaftaran  pemindahan  hak  atas  saham  harus  berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9  Pasal ini. 

 

1.

2. 3.

4.

Rapat Umum Pemegang Saham  Pasal 10    Dalam  Anggaran  Dasar  ini  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  berarti  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut juga Rapat Umum  Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.  Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setiap tahun yang wajib  diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.  Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :  a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan  Pasal 68 UUPT.  b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal ‐‐‐‐ 70 dan Pasal 71  UUPT.  c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar.  d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  e. Diputuskan  mata  acara  lainnya  yang  telah  diajukan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.   Persetujuan  laporan  tahunan  dan  pengesahan  laporan  keuangan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris  atas  pengawasan  yang  telah  dijalankan  selama  tahun  buku  yang  lalu,  sejauh  tindakan  tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.     

303

  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  dapat  diselenggarakan  sewaktu‐waktu  berdasarkan  kebutuhan  untuk  membicarakan  dan  memutuskan  mata  acara  rapat,  namun  tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dmaksud  dalam ayat 3 butir a dan b tersebut di atas.   

1.

2.

3.

4.

5.

Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham  Pasal 11    Rapat  Umum  Pemegang  Saham  diadakan  di  tempat  kedudukan  Perseroan  atau  di  tempat  Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang ‐utama atau di tempat Perseroan melakukan  kegiatan  usahanya  yang  utama  atau  di  tempat  kedudukan  bursa  efek  di  tempat  dimana  saham Perseroan dicatatkan sepanjang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dilangsungkan  dengan  melakukan  pemberitahuan  dan  pemanggilan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  81,  Pasal  82,  Pasal  83,  dan  Pasal  86  UUPT  serta  Pasal 79 ayat 1, 5, 6, dan 7 dan Pasal 80 UUPT, dengan memperhatikan ketentuan peraturan  perundangundangan  di  bidang  Pasar  Modal  dan  dengan  ketentuan  bahwa  pemanggilan  Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum  tanggal  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dengan  tidak  memperhitungkan  tanggal  pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.   Usul  dari  pemegang  saham  harus  dimasukan  dalam  acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam hal :  a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau  lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan  jumlah saham dengan hak suara;   b. usul  yang  bersangkutan  telah  diterima  oleh  Direksi  sedikitnya  7  (tujuh)  hari  sebelum  tanggal  pemanggilan  untuk  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  bersangkutan  dikeluarkan;  c. menurut  pendapat  Direksi  usul  itu  dianggap  berhubungan  langsung  dengan  usaha  Perseroan.  Apabila  dalam  Anggaran  Dasar  tidak  ditentukan  lain,  maka  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dipimpin  oleh  anggota  Dewan  Komisaris  yang  ditunjuk  oleh  Rapat  Dewan  Komisaris  untuk  itu,  dalam  hal  Rapat  Dewan  Komisaris  tidak  melakukan  penunjukan,  Rapat  dipimpin  oleh  salah  seorang anggota Dewan  Komisaris  yang  hadir  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham,  dalam  hal  tidak  ada  seorang  pun  dari  anggota  Dewan  Komisaris  yang  hadir,  maka  Rapat  Umum Pemegang Saham diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir  atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dipimpin  oleh  salah  seorang  anggota  Direksi  lainnya  yang  hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut  tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham diketuai oleh seorang pemegang saham  yang dipilih oleh dan dari antara ‐mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.   Dari  segala  hal  yang  dibicarakan  dan  diputuskan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dibuat  Risalah  Rapat  Umum Pemegang Saham,  yang  ‐untuk pengesahannya ditandatangani  oleh Ketua Rapat dan paling  sedikit  1  (satu)  orang pemegang  saham atau  kuasa pemegang  saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang  Saham. Penandatangan yang dimaksud di atas tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum  Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris. 

 

1.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  Pasal 12    Apabila  Anggaran  Dasar  tidak  menentukan  lain,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dapat  dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86, Pasal 88,  dan  Pasal  89  UUPT  juncto  Pasal  38  ayat  (2)  dan  atau  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang Pasar Modal. 

304

  2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  rangka  pengeluaran  Efek  Bersifat  Ekuitas  dapat  dilangsungkan  apabila  kuorum  kehadiran  sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  dan  (4)  UUPT  juncto.  Pasal  42  ayat  (2)  telah  dipenuhi  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  rangka  pengeluaran  Efek  Bersifat  Ekuitas  tersebut  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  42  ayat  (2)  juncto  Pasal  87  UUPT  dengan  memperhatikan  peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.  Pemungutan  suara  mengenai  diri  orang  dilakukan  dengan  surat  tertutup  yang  tidak  ditandatangani  dan  mengenai  hal  lain  secara  lisan,  kecuali  apabila  ketua  Rapat  Umum  Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang  saham  yang  hadir  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  bersama‐sama  mewakili  sedikitnya  10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlah  seluruh  saham  yang  dikeluarkan  Perseroan  dengan hak suara.  Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dan  menggunakan  hak  suaranya  sesuai  dengan  jumlah  saham yang dimilikinya.   Dalam  pemungutan  suara,  anggota  Direksi,  anggota  Komisaris  dan  karyawan  Perseroan  dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang ‐saham dalam rapat.   Pengambilan suara termasuk di dalamnya perhitungan suara blanko (abstain) akan dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum  termasuk  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal.  Kecuali  ditentukan  lain  dalam  Anggaran  Dasar  ini,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dapat  mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 87, ‐Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT dan juga sesuai  Pasal  38  ayat  (2)  UUPT  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar Modal.   Keputusan  berkenaan  dengan  transaksi  yang  mempunyai  benturan  kepentingan,  kuorum,  dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas  Pasar  Modal  Nomor  IX.E.1  Mengenai  Benturan  Kepentingan  Transaksi  Tertentu  dan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor  IX.J.1  mengenai  Pokok‐Pokok  Anggaran  Dasar  Perseroan  Yang  Melakukan  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas dan Perusahaan Publik.  Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan  suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut  Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara  rapat yang bersangkutan; dan   a. Menurut  pendapat  Ketua  Rapat  hal  tersebut  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan  usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.  b. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  dibuat  Berita  Acara  Rapat  oleh  Notaris.  Berita  acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tersebut  menjadi  bukti  yang  sah  terhadap  semua  pemegang  saham  dan  pihak  ketiga  tentang  keputusan  dan  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham. 

   Direksi  Pasal 13    1.

2.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari  sedikitnya 2 (dua)  orang  Direktur,  seorang  diantaranya  diangkat  menjadi  ‐Direktur  Utama,  dan  bila  dipandang  perlu  dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.   Anggota  Direksi  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dari  calon  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan  Pasal  93  UUPT  serta  persyaratan  lain  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal,  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  mengangkatnya  sampai  penutupan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tahunan  yang  ketiga  setelah  tanggal  pengangkatannya,  dengan  tidak  mengurangi  hak  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk  memberhentikannya sewaktu‐waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. 

305

  3. 4.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.  Anggota  Direksi  dapat  diberi  gaji  dan/atau  tunjangan  lainnya  termasuk  santunan  purna  jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT. Kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan  kepada  anggota  Direksi  harus  berdasarkan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  dimana  usul  mengenai  jumlah  keseluruhan  kenaikan  gaji  dan  tunjangan  anggota  Direksi  tersebut harus telah dicantumkan dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang  bersangkutan.   5. Apabila  oleh  suatu  sebab  jabatan  anggota  Direksi  lowong,  maka  dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  terjadi  lowongan,  harus  diselenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  untuk  mengisi  lowongan  itu.  Masa  jabatan  seorang  yang  diangkat  untuk    mengisi  lowongan  tersebut  adalah  sisa  masa  jabatan  dari  anggota  Direksi  yang  jabatannya  telah  menjadi lowong tersebut.   6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka  waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk  mengangkat  Direksi  baru,  dan  untuk  sementara  Perseroan  diurus oleh Dewan Komisaris.  7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan  secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh)  hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri  sebagaimana  tersebut  di  atas  tetap  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  sebagai  anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran  dirinya  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  berikutnya.  Dalam  hal  Perseroan  tidak  menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari  setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut,  pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum  Pemegang Saham.  8. Dalam  hal  anggota  Direksi  mengundurkan  diri  sehingga  mengakibatkan  jumlah  anggota  Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku  apabila  telah  disetujui  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  sekaligus  mengangkat  anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.  9. Jabatan anggota Direksi akan berakhir apabila :  a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;   b. tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  perundang‐undangan  atau    ketentuan  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan  dicatatkan  pada  waktu  itu,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  karena menjadi tidak waras ‐atau pailit;   c. meninggal dunia;   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  10. Dalam  hal  terjadi  pengangkatan,  penggantian,  dan  pemberhentian  anggota  Direksi,  Direksi  wajib  memberitahukan  perubahan  anggota  Direksi  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, tersebut.    Tugas dan Wewenang Direksi  Pasal 14    1. Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT.  2. Didalam  menjalankan  pengurusan  sebagaimana  dimaksud  ayat  1,  Direksi  wajib  melaksanakan  tugasnya  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggungjawab  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang‐undangan.            

306

  3.

4.

5. 6.

7.

Direksi  berhak  mewakili  Perseroan  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan  tentang  segala  hal  dan  dalam  segala  kejadian,  mengikat  Perseroan  dengan  pihak  lain  dan  pihak  lain  dengan  Perseroan,  serta  menjalankan  segala  tindakan,  baik  yang  mengenai  kepengurusan  maupun  kepemilikan, atas harta kekayaan dengan pembatasan bahwa untuk :   a. Meminjam  atau  meminjamkan  uang  atas  nama  Perseroan  (tidak  termasuk  mengambil  uang Perseroan di Bank).  b. Mendirikan  suatu  usaha  baru  atau  turut  serta  pada  perusahaan  lain  baik  di  dalam  maupun di luar negeri.  harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.   Direksi  wajib  meminta  persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk  mengalihkan  kekayaan  Perseroan  atau  menjadikan  jaminan  utang  ‐kekayaan  Perseroan  yang  merupakan  lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi  atau  lebih,  baik  yang  berkaitan  satu  sama  lain  maupun  tidak  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  buku  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  102  UUPT  dan  atau  peraturan  perundang‐ undangan di bidang Pasar  Modal.   Salah 1 (satu) orang anggota Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama  Direksi serta mewakili Perseroan.  Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau  berhalangan  yang  tidak  perlu  dibuktikan  kepada  pihak  ketiga,  rapat  Direksi  dipimpin  oleh  Wakil Direktur Utama, dalam hal ‐Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan  yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota  Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.  Dalam  hal  Perseroan  mempunyai  kepentingan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan  diwakili oleh anggota Direksi lainnya  yang  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dan  dalam  hal  Perseroan  mempunyai  kepentingan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  seluruh  anggota  Direksi,  maka  dalam  hal  ini  Perseroan  diwakili  oleh  Dewan  Komisaris,  satu  dan  lain  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal  tentang  benturan  kepentingan  transaksi tertentu. 

  Rapat Direksi  Pasal 15    1.

2. 3.

4. 5.

Rapat  Direksi  dapat  diadakan  setiap  waktu  bilamana  dipandang  perlu  oleh  Direktur  Utama  atau  oleh  seorang  atau  lebih  anggota  Direksi  atau  atas  permintaan  tertulis  dari  Dewan  Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama‐ sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  Panggilan  Rapat  Direksi  dilakukan  oleh  anggota  Direksi  yang  berhak  mewakili  Direksi  menurut ketentuan Anggaran Dasar.  Panggilan  Rapat  Direksi  harus  disampaikan  dengan  surat  tercatat  atau  dengan  surat  yang  disampaikan  langsung  kepada  setiap  anggota  Direksi  ‐dengan  mendapat  tanda  terima  yang  layak atau dengan telefax, telex, sekurang‐kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,  dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.  Apabila  hal‐hal  yang  hendak  dibicarakan  perlu  segera  diselesaikan,  jangka  waktu  panggilan  itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan  tanggal panggilan dan tanggal rapat.   Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.  Rapat  Direksi  diadakan  di  tempat  kedudukan  Perseroan  atau  tempat  kegiatan  utama  Perseroan.  Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak  disyaratkan  dan  Rapat  Direksi  dapat  diadakan  di  tempat  lainnya  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  anggota  Direksi  yang  berhak  mewakili  Direksi  menurut  ketentuan  Pasal  14  ayat  5  Anggaran  Dasar  dan  rapat  tersebut  berhak  mengambil  keputusan  yang  sah  dan  mengikat.   

307

  6.

7.

8. 9. 10.

11.

12.

13.

  14.

15.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media video confrence atau melalui sarana media  elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  semua  peserta  Rapat  Direksi  saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam  Rapat  Direksi.  Ketentuan  kuorum  kehadiran  dan  persyaratan  pengambilan  keputusan  Rapat  Direksi  yang  ‐diselenggarakan  dengan  cara  ini  adalah  sama  dengan  ketentuan  yang  berlaku  bagi  Rapat  Direksi  yang  diselenggarakan  dengan  kehadiran  langsung  tanpa  menggunakan  media  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  9  dan  10  Pasal  15  ini.  Ketentuan  mengenai  Berita  Acara  ‐ Rapat Direksi yang dilakukan melalui media video conference atau media elektronik lainnya  tersebut ditandatangani oleh semua peserta Rapat.   Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir  atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi  akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.   Seorang  anggota  Direksi  dapat  diwakili  dalam  Rapat  Direksi  hanya  oleh  anggota  Direksi  lainnya berdasarkan surat kuasa.   Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat.  Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal  keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil  dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari  jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat.   Seorang  anggota  Direksi  tidak  dapat  memberikan  suaranya  dalam  Rapat  yang  membahas  suatu  kontrak atau  usulan  kontrak  atau  suatu  rencana  dimana yang  bersangkutan  memiliki  kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.   Apabila  suara  yang  setuju  dan  yang  tidak  setuju  berimbang,  maka  ketua  rapat  Direksi  mempunyai  suara  yang  menentukan,  kecuali  dalam  rapat  Direksi  dimana  hadir  dan/atau  diwakili  hanya  2  (dua)  orang  anggota  Direksi  atau  dimana  hanya  2  (dua)  orang  anggota  Direksi  yang  dapat  mengeluarkan  suara  dalam  rapat,  maka  ketua  rapat  Direksi  tidak  mempunyai suara yang menentukan.   a. Setiap  anggota  Direksi  yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara  dan  tambahan  1  (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakilinya.  b.  Pemungutan  suara  mengenai  diri  orang  dilakukan  dengan  surat  suara  tertutup  tanpa  tanda  tangan,  sedangkan  pemungutan  suara  yang  mengenai  hal‐hal  lain  dilakukan    secara  lisan, kecuali ketua rapat menentukan tanpa ada keberatan dari yang hadir.   c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap  tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.   Berita  Acara  Rapat  Direksi  harus  dibuat  oleh  seorang  yang  hadir  dalam  rapat  dan  ditunjuk  oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota  Direksi  lainnya  yang  hadir  dan  ditunjuk  untuk  itu  oleh  rapat  tersebut,  untuk  memastikan  kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah  untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam  rapat  yang  bersangkutan.  Apabila  Berita  Acara  dibuat  oleh  Notaris,  penandatanganan  demikian tidak disyaratkan.   Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan  ketentuan  semua  anggota Direksi  telah memberikan persetujuan  mengenai  usul  keputusan  tersebut  dengan  menandatangani  persetujuan  secara  tertulis.  Keputusan  yang  diambil  dengan  cara  demikian  mempunyai  kekuatan  yang  sama  dengan  keputusan  yang  diambil  dengan sah dalam rapat Direksi. 

  Dewan Komisaris  Pasal 16    1.

Dewan  Komisaris  terdiri  dari  sedikitnya  2  (dua)  orang  anggota  Dewan  Komisaris,  seorang  diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.  

   

308

  2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Anggota  Dewan  Komisaris  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dari  calon  yang  memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT serta persyaratan lain berdasarkan  ketentuan  peraturan  ‐perundang‐undangan  di  bidang  Pasar  Modal,  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  mengangkatnya  sampai  penutupan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  tahunan  yang  ketiga  setelah  tanggal  pengangkatannya,  dengan  tidak  mengurangi  hak  Rapat  Umum  Pemegang  Saham untuk memberhentikannya sewaktu‐waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.  Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.   Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya  ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.   Kenaikan  gaji  dan  tunjangan  yang  diberikan  kepada  anggota  Dewan  Komisaris  harus  berdasarkan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  dimana  usul  mengenai  jumlah  keseluruhan  kenaikan  tersebut  harus  telah  dicantumkan  dalam  pemanggilan  Rapat  Umum  Pemegang Saham. Wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya  untuk masing‐masing anggota Dewan  Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat  dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.  Dalam  hal  oleh  suatu  sebab  jabatan  anggota  Dewan Komisaris  lowong,  maka dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  setelah  terjadinya  lowongan,  harus  diselenggarakan  Rapat  Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.  Masa  jabatan  seseorang  yang  diangkat  untuk  mengisi  lowongan  tersebut  adalah  sisa  masa  jabatan  dari  anggota  Dewan  Komisaris  yang  jabatannya  telah  menjadi  lowong  tersebut.  Seorang  anggota  Dewan  Komisaris  berhak  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  dengan  memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya  30 (tiga puluh) hari sebelum ‐tanggal pengunduran dirinya.  Kepada  anggota  Dewan  Komisaris  yang  mengundurkan  diri  sebagaimana  tersebut  di  atas,  tetap  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  sebagai  anggota  Dewan  Komisaris  sejak  pengangkatan  yang  bersangkutan  hingga  saat  pengunduran  dirinya  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  ‐ berikutnya.  Dalam  hal  Perseroan  tidak  menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  setelah  diterimanya  surat  pengunduran  diri,  maka  dengan  lampaunya  kurun  waktu  tersebut,  pengunduran  diri  anggota  Dewan  Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.  Dalam  hal  anggota  Dewan  Komisaris  mengundurkan  diri  sehingga  mengakibatkan  jumlah  anggota  Dewan  Komisaris  menjadi  kurang  dari  2  (dua)  orang,  maka  pengunduran  diri  tersebut  menjadi  berlaku  apabila  telah  disetujui  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan  minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.  Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal :   a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;  b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;   c. tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  perundang‐undangan  atau  ketentuan  bursa  efek  dimana  saham  Perseroan  dicatatkan  pada  waktu  itu,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  karena menjadi tidak waras atau pailit;  d. meninggal dunia;  e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  Dalam  hal  terjadinya  pengangkatan,  penggantian,  dan  pemberhentian  anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi  wajib  memberitahukan  perubahan  anggota  Dewan  Komisaris  tersebut  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  untuk  dicatat  dalam  daftar  Perseroan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 

  Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris  Pasal 17    1.

Dewan  Komisaris  melakukan  pengawasan  atas  kebijakan  manajemen  Perseroan  serta  memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT. 

309

  2.

3. 4.

5.

Dewan  Komisaris  setiap  waktu  dalam  jam  kerja  kantor  Perseroan  berhak  ‐memasuki  bangunan  dan    halaman  atau  tempat  lain  yang  dipergunakan  atau  yang  dikuasai  oleh  Perseroan  dan  berhak  memeriksa  semua  pembukuan,  surat  dan  alat  bukti  lainnya,  memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain‐lain serta berhak untuk mengetahui  segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.  Direksi  dan  setiap  anggota  Direksi  wajib  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  segala  hal  yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.  Dewan  Komisaris  berdasarkan  Keputusan  Rapat  Dewan  Komisaris  berhak  memberhentikan  untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan  peraturan  perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.  Dalam  hal  Dewan  Komisaris  melakukan  tindakan  pengurusan  Perseroan  dalam  keadaan  tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku  ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT. 

  Rapat Dewan Komisaris  Pasal 18    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat  Dewan  Komisaris.    Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.  Pasal 19    1. Direksi  menyampaikan  rencana  kerja  yang  memuat  juga  anggaran  ‐tahunan  Perseroan  kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.  2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga  puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.   3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga  puluh  satu)  Desember.  Pada  setiap  akhir  bulan  Desember  tiap  tahun,  buku  Perseroan  ditutup.  Dalam  waktu  paling  lambat  4  (empat)  bulan  setelah  buku  Perseroan  ditutup  Direksi  menyusun  laporan  tahunan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan  yang  ditandangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat  Umum  Pemegang  Saham  ‐Tahunan.  Laporan  Tahunan  tersebut  harus  disediakan  di  kantor  Perseroan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum  tanggal  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.  4. Direksi  menyusun  dan  menyediakan  laporan  tahunan  di  kantor  Perseroan,  dan  setelah  neraca  dan  laporan  laba  rugi  dari  laporan  keuangan  mendapat  pengesahan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Direksi  menyampaikan  neraca  dan  laporan  laba  rugi  tersebut  kepada  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkannya dalam surat kabar berbahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66,  Pasal  67  dan  Pasal  68  UUPT  dengan  memperhatikan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  No.  X.K.2  tentang  Kewajiban  Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.     Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen dan Dividen Interim  Pasal 20    1. Penggunaan  laba  bersih  Perseroan  ditentukan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sesuai  dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.   2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai  dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.           

310

  3.

4.

Dividen  hanya  dapat  dibayarkan  sesuai  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  keputusan  mana  juga  harus  ditentukan  waktu  pembayaran  dan  bentuk  dividen.  Dividen   untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham  itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau  atas  wewenang  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  mana  keputusan  untuk  pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua  pemegang  saham.  Pasal  83  UUPT  berlaku  secara  mutatis  mutandis  bagi  pengumuman  tersebut.   Terhadap  dividen  yang  tidak  diambil  oleh  Pemegang  Saham  berlaku  ketentuan  Pasal  73  UUPT. Cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, yang belum digunakan untuk  menutup  kerugian dan  jumlah  cadangan yang  melebihi 20% (duapuluh  persen) dari  jumlah  modal  ditempatkan  dan  disetor  yang  penggunaannya  belum  ditentukan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  harus  dikelola  dengan  cara  yang  tepat  menurut  pertimbangan  Direksi  setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan  perundang‐undangan. 

    Perubahan Anggaran Dasar  Pasal 21    Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk  perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  dilakukan  sesuai  dengan Pasal  86, Pasal 87, dan Pasal 88 UUPT, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan  perundangundangan  di  bidang  Pasar  Modal  termasuk  ketentuan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor  IX.J.1  mengenai  Pokok‐Pokok  Anggaran  Dasar  Perseroan  Yang  Melakukan  ‐Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas  Dan  Perusahan  Publik  dan  Peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.    Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan  Pasal 22  Dalam  hal  Perseroan  melakukan  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan  dan/atau  Pemisahan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 89, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,  Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133,  Pasal  135  dan  Pasal  137  UUPT,  dan  dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang‐ undangan  di  bidang  Pasar  Modal  termasuk  ketentuan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Nomor  IX.G.1  mengenai  Penggabungan  Usaha  atau  Peleburan  Usaha  Perusahaan  Publik  atau  Emiten dan  ketentuan  Peraturan Badan  Pengawas  Pasar Modal Dan  Lembaga  Keuangan nomor  IX.J.1 mengenai Pokok‐Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek  Bersifat  Ekuitas  Dan  Perusahaan  Publik  serta  peraturan  bursa  efek  di  tempat  dimana  saham  Perseroan dicatatkan.    Pembubaran dan Likuidasi  Pasal 23    Dalam  hal  Perseroan  dibubarkan  harus  diadakan  likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  142,  Pasal 143 Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT.    Peraturan Penutup  Pasal 24    Segala  sesuatu  yang  tidak  atau  belum  cukup  diatur  dalam  Anggaran  Dasar  ini,  akan  diputuskan  dalam Rapat Umum Pemegang Saham.   

311

 

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM      1.

  2.

  3.  

Pemesanan Pembelian Saham    Pemesanan  pembelian  saham  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan‐ketentuan  yang  tercantum  dalam  Formulir  Pemesanan  Pembelian  Saham  (selanjutnya  disebut  “FPPS”)  dan  Prospektus  ini.  Pemesanan  pembelian  saham  dilakukan  dengan  menggunakan  FPPS  asli  yang  dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek  yang  namanya  tercantum  pada  Bab  XXII  dalam  Prospektus  ini.  FPPS  dibuat  dalam  5  (lima)  rangkap.  Pemesanan  yang  telah  diajukan  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  Pemesan.  Pemesanan  pembelian  saham  yang  dilakukan  menyimpang  dari  ketentuan‐ketentuan  tersebut  di  atas  tidak  akan dilayani. Pemesanan pembelian saham dapat menggunakan FPPS copy namun harus diganti  dengan  FPPS  asli  pada  saat  pengembalian  formulir  pemesanan  dan  harus  disampaikan  kepada  Para Penjamin Emisi Efek.    Setiap  pemesanan  saham  harus  telah  memiliki  rekening  efek  pada  Perusahaan  Efek  atau  Bank  Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.  Pemesan yang berhak    Pemesan  yang  berhak  melakukan  pemesanan  pembelian  saham  adalah  Perorangan  dan/  atau  Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang‐Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10  Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  No.  Kep‐48/PM/1996  tanggal  17  Januari  1996,  sebagaimana  diubah  dengan  Keputusan  Ketua  Baeppam  No.  Kep‐45/PM/2000  tanggal  27  Oktober  2000  tentang  Tanggung  Jawab  Manajer  Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.  Jumlah Pemesanan  Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang‐kurangnya 500 (lima ratus)  saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham. 

  4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif    Saham‐saham  yang  ditawarkan  ini  telah  didaftarkan  pada  KSEI  berdasarkan  Perjanjian  Tentang  Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan  dengan KSEI nomor SP‐0019/PE/KSEI/0711 tanggal 25 Juli 2011:    A.     Dengan  didaftarkannya  saham  tersebut  di  KSEI  maka  atas  Saham  yang  ditawarkan  berlaku  ketentuan sebagai berikut :  1. Perseroan  tidak  menerbitkan  saham  dalam  bentuk  Surat  Kolektif  Saham  (SKS),  tetapi  saham  tersebut  akan  didistribusikan  dalam  bentuk  elektronik  yang  diadministrasikan  dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam  rekening efek selambat‐lambatnya pada tanggal 7 Oktober 2011.  2. Sebelum saham‐saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa  Efek,  pemesan  akan  memperoleh  bukti  kepemilikan  saham  dalam  bentuk  Formulir  Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).  3. KSEI,  Perusahaan  Efek,  atau  Bank  Kustodian  akan  menerbitkan  konfirmasi  tertulis  kepada  pemegang  rekening  sebagai  surat  konfirmasi  mengenai  kepemilikan  Saham.  Konfirmasi  Tertulis  merupakan  surat  konfirmasi  yang  sah  atas  Saham  yang  tercatat  dalam rekening efek.  4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek  di KSEI. 

 

312

  5.

Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus,  hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak‐hak  lainya yang melekat pada Saham.  6. Pembayaran  dividen,  Saham  bonus,  dan  perolehan  atas  hak  memesan  efek  terlebih  dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk  oleh  Perseroan,  melalui  Rekening  Efek  di  KSEI  untuk  selanjutnya  diteruskan  kepada  pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan  Efek atau Bank Kustodian.  7. Setelah  Penawaran  Umum  dan  setelah  saham  Perseroan  dicatatkan,  Pemegang  Saham  yang  menghendaki  sertifikat  saham  dapat  melakukan  penarikan  saham  keluar  dari  Penitipan  Kolektif  di  KSEI  setelah  saham  hasil  Penawaran  Umum  didistribusikan  ke  dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.  8. Penarikan  tersebut  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  penarikan  saham  kepada KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan  mengisi Formulir Penarikan Efek.  9. Saham‐saham  yang  ditarik  dari  Penitipan  Kolektif  akan  diterbitkan  dalam  bentuk  Surat  Saham  selambat‐lambatnya  5  (lima)  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima  oleh  KSEI  dan  diterbitkan  atas  nama  pemegang  saham  sesuai  permintaan  Perusahaan  Efek  atau  Bank Kustodian yang mengelola saham.  10. Pihak‐pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan  wajib  menunjuk  Perusahaan  Efek  atau  Bank  Kustodian  yang  telah  menjadi  Pemegang  Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.    B. Saham‐saham  yang  telah  ditarik  keluar  dari  Penitipan  Kolektif  KSEI  dan  diterbitkan  Surat  Kolektif  Sahamnya  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  penyelesaian  transaksi  bursa.  Informasi  lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau  Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.    5.

6.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham    Selama  Masa  Penawaran,  para  Pemesan  yang  berhak  dapat  melakukan  pemesanan  pembelian  saham  selama  jam  kerja  dan  harus disampaikan  kepada Para  Penjamin  Emisi  Efek  dimana  FPPS  diperoleh.    Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang  bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran  Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.    Bagi  pemesan  badan  usaha  asing,  disamping  melampirkan  fotocopy  paspor/KIMS  (Kartu  Ijin  Menetap  Sementara),  AOA  (Article  of  Association/Anggaran  Dasar)  dan  POA  (Power  of  Attorney/Surat  Kuasa),  wajib  mencantumkan  pada  FPPS,  nama  dan  alamat  tempat  domisili  hukum yang sah secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.  Penjamin Pelaksana Emisi Efek.    Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila  FPPS  tidak  diisi  dengan  lengkap  atau  bila  persyaratan  pemesanan  pembelian  saham  tidak  terpenuhi.    Masa Penawaran    Masa  penawaran  akan  berlangsung  1(satu)  hari  kerja  pada  tanggal  3  Oktober  2011  pada  pukul  10.00 ‐ 16.00 WIB.   

313

  7.

8.

9.

Tanggal Penjatahan  Tanggal  penjatahan  dimana  penjatahan  saham  akan  dilakukan  oleh  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2011.    Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus  Pemesanan  pembelian  saham  secara  khusus  pada  harga  perdana  oleh  para  karyawan  dan  manajemen  Perseroan  dapat  diajukan  langsung  kepada  Perseroan  tanpa  melalui  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  atau  Agen  Penjual  selama  masa  penawaran  dengan  jumlah  sebanyak‐ banyaknya  10  (sepuluh)  persen  dari  jumlah  keseluruhan  saham  yang  ditawarkan  dalam  Penawaran Umum ini.     Syarat Pembayaran  Pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  uang  tunai,  RTGS,  pemindahbukuan  (PB),  cek  atau  wesel  bank  dalam  mata  uang  Rupiah  dan  dibayarkan  oleh  pemesan  yang  bersangkutan  (tidak  dapat  diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada  Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam  rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada : 

  Bank Mayapada Kantor Pusat Operasional  No. Rekening: 100.30.01672.6  Atas Nama: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas    Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik  pihak  yang  mengajukan  (menandatangani)  FPPS,  (cek  dari  milik/atas  nama  pihak  ketiga  tidak  dapat  diterima  sebagai  pembayaran)  dan  sudah  harus  diterima  secara  efektif  (in  good  funds)  pada tanggal 6 Oktober 2011 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima  pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak  berhak  atas  penjatahan.  Pembayaran  dengan  menggunakan  cek  atau  transfer  atau  pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.    Semua  biaya  bank  dan  biaya  transfer  sehubungan  dengan  pembayaran  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  pemesan.  Semua  cek  dan  bilyet  giro  bank  akan  segera  dicairkan  pada  saat  diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan  pembelian  saham  yang  bersangkutan  otomatis  dianggap  batal.  Untuk  pembayaran  pemesanan  pembelian  saham  secara  khusus,  pembayaran  dilakukan  langsung  kepada  Perseroan.  Untuk  pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan  fotocopy  Lalu  Lintas  Giro  (LLG)  dari  bank  yang  bersangkutan  dan  menyebutkan  nomor  FPPS/DPPS‐nya.  Pembayaran  melalui  ATM  tidak  berlaku.  Dalam  1  (satu)  Slip  Setoran  tidak  diperkenankan  untuk  diisi  dengan  campuran  jenis  pembayaran,  misalnya  tunai  tidak  dapat  digabung dengan bilyet giro.    10. Bukti Tanda Terima  Para  Penjamin  Emisi  Efek  yang  menerima  pengajuan  FPPS  akan  menyerahkan  kembali  kepada  pemesan,  tembusan  dari  FPPS  lembar  ke  5  sebagai  bukti  tanda  terima  pemesanan  pembelian  saham.  Bukti  tanda  terima  pemesanan  pembelian  saham  tersebut  bukan  merupakan  jaminan  dipenuhinya  pemesanan.  Bukti  tanda  terima  tersebut  harus  disimpan  untuk  kelak  diserahkan  kembali  pada  saat  pengembailan  uang  pemesanan  dan/atau  penerimaan  Formulir  Konfirmasi  Penjatahan  atas  pemesanan  pembelian  saham.  Bagi  pemesan  pembelian  saham  secara  khusus,  bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.    11. Penjatahan Saham  Pelaksanaan  penjatahan  saham  akan  dilakukan  oleh  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  selaku  Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  No.  Kep‐48/PM/1996  tanggal  17  Januari  1996,  sebagaimana  diubah  dengan  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  Kep‐45/PM/2000  tanggal  27  Oktober  2000  tentang  Tanggung  Jawab  Manajer  Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.   

314

  Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam  mengenai  kewajaran  dari  pelaksanaan  penjatahan  dengan  berpedoman  kepada  peraturan  Bapepam  No.  VIII.G.12  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  nomor  Kep‐17/PM/2004  tentang  Pedoman  Pemeriksaan  Oleh  Akuntan  Atas  Pemesanan  dan  Penjatahan  Efek  Atau  Pembagian  Saham Bonus dan Peraturan Bapepam nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor  Kep‐45/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer  Penjatahan  Dalam  Rangka  Pemesanan  Dan  Penjatahan  Efek  Dalam  Penawaran  Umum  paling  lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.  Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling  lambat    10  (sepuluh)  hari  sejak  efektifnya  Pernyataan  Pendaftaran  sesuai  dengan  Peraturan  Bapepam  nomor  IX.A.2  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  nomor  Kep‐25/PM/2003  tentang  Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.    (I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)  Dalam  Penawaran  Umum  ini,  Penjatahan  Pasti  dibatasi  sampai  dengan  jumah  maksimum  95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan    Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan  Sistem  Penjatahan  Pasti,  maka  penjatahan  tersebut  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut :  a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak‐pihak yang akan  mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;    b. Dalam  hal  terjadi  kelebihan  permintaan  beli  dalam  Penawaran  Umum,  Penjamin  Emisi  Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau  memiliki saham untuk mereka sendiri;     c.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi  Efek,Agen Penjualan Efek atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham  yang  telah  dibeli  atau  akan  dibelinya  berdasarkan  kontrak  penjaminan  Emisi  Efek,  kecuali  melalui  Bursa  Efek  jika  telah  diungkapkan  dalam  Prospektus  bahwa  saham  tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek; dan 

d.

Sebanyak‐banyaknya 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 95%  (sembilan  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  saham  yang  ditawarkan  kepada  Masyarakat  dialokasikan untuk berbagai ragam investor institusi domestik, termasuk reksa dana dan  asset  management,  asuransi,  dana  pensiun  dan  berbagai  institusi  lokal  lainnya  serta  nasabah perorangan. 

 

  (II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)  Penjatahan  terpusat  dibatasi  sampai  dengan  5%  (lima  persen)  dari  jumlah  saham  yang  ditawarkan.    Jika  jumlah  efek  yang  dipesan  melebihi  jumlah  efek  yang  ditawarkan  melalui  suatu  Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa  efek sebagai berikut :  i. Para  pemesan  yang  tidak  dikecualikan  memperoleh  satu  satuan  perdagangan  di  Bursa,  jika  terdapat  cukup  satuan  perdagangan  yang  tersedia.  Dalam  hal  jumlahnya  tidak  mencukupi,  maka  satuan  perdagangan  yang  tersedia  akan  dibagikan  dengan  diundi.  Jumlah  saham  yang  termasuk  dalam  satuan  perdagangan  dimaksud  adalah  satuan  perdagangan penuh  terbesar  yang  ditetapkan  oleh Bursa  dimana  saham  tersebut  akan  dicatatkan.  ii. Apabila  masih  terdapat  efek  yang  tersisa,  maka  setelah  satuan  perdagangan  dibagikan  kepada  Pemesan,  pengalokasian  dilakukan  secara  proporsional  dalam  satuan  perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.     

315

  (III)  Penjatahan Bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa    Jika  para  pemesan  pegawai  Perusahaan  dan  pemesan  yang  tidak  mempunyai  hubungan  istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa  saham  tersebut  dibagikan  secara  proporsional  kepada  para  pemesan  yang  mempunyai  hubungan istimewa.    12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum    Pembatalan atau penundaan penawaran umum dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam & LK  nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep‐122/BL/2009 tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Dalam  Rangka  Penawaran  Umum.  Dalam  jangka  waktu  sejak  efektifnya  Pernyataan  Pendaftaran  sampai  dengan  berakhirnya  masa  Penawaran  Umum,  Emiten  dapat  menunda  masa  Penawaran  Umum  untuk  masa  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  efektifnya  Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:    1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi :  a. Banjir,  gempa  bumi,  gunung  meletus,  kebakaran,  peperangan  atau  huru  hara  di  Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usah Emiten;   b. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun lebih dari 10% (sepuluh persen)  selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut‐turut.  c. Terjadi  peristiwa  lain  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kelangsungan  usaha  Emiten  yang  disetujui  terlebih  dahulu  oleh  Bapepam‐LK  sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.  2. Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  a. Mengumumkan  penundaan  masa  Penawaran  Umum  atau  pembatalan  Penawaran  Umum  dalam  paling  kurang  satu  surat  kabar  harian  berbahasa  Indonesia  yang  mempunyai  peredaran  nasional  paling  lambat  satu  hari  kerja  setelah  penundaan  atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,  Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya,  b. Menyampaikan  informasi  penundaan  masa  Penawaran  Umum  atau  pembatalan  Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan  pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a,  c. Menyampakan  bukti  pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin  a  kepada  Bapepam dan LK palng lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud, dan  d. Emiten  menunda  masa  Penawaran  Umum  atau  membatalkan  Penawaran  Umum  yang  sedang  dilakukan,  dalam  hal  pesanan  efek  telah  dibayar  maka  Emiten  wajib  mengembalikan  uang  pemesanan  Efek  kepada  pemesan  palng  lambat  2  (dua)  hari  kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.  Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  Penjamin  Emisi  Efek  wajib  membatalkan  pesanan  tersebut.    13. Pengembalian Uang Pemesanan    1 Penjatahan  akan  dilakukan  apabila  pemesanan  saham  melampaui  jumlah    saham  yang  ditawarkan.  Penjatahan  ditentukan  oleh  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  dengan  memperhatikan  ketentuan  ketentuan  peraturan  perundang‐undangan  yang  berlaku  dengan  memperhatikan hal‐hal sebagai berikut :  (i)     Penjatahan dilakukan  sedemikian  rupa untuk  mencapai  suatu pengikut  sertaan yang  luas  dalam pemilikan saham.  (ii) Pemesanan Khusus akan dikabulkan sesuai dengan jumlah dan ketentuan dalam peraturan  perundang‐undangan di bidang Pasar Modal.  (iii) Tanpa mengurangi ketentuan‐ketentuan di atas dalam penjatahan harus diusahakan untuk  mengabulkan  sedapat  mungkin  pemesanan‐pemesanan  saham  yang  sah  dalam  jumlah  kecil yang diajukan.   

316

 

2

  3

(iv) Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  Penjamin  Emisi  Efek  wajib  membatalkan  pesanan tersebut.  (v) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menutup masa penawaran lebih dini apabila jumlah  pesanan  yang  masuk  telah  melebihi  jumlah  saham  yang  ditawarkan  dengan  tidak  mengabaikan ketentuan yang berlaku bahwa masa penawaran sekurang‐kurangnya 3 (tiga)  hari kerja dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BAPEPAM & LK.    Pelaksanaan  keputusan  penjatahan  saham  ditetapkan  oleh  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  dengan memperhatikan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : KEP‐48/PM/1996, tanggal 17‐01‐ 1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) diubah dengan nomor  KEP‐45/PM/2000  tanggal  27‐10‐2000  (dua  puluh  tujuh  Oktober  dua  ribu)  berikut  segenap  perubahan dan/atau penambahannya.  Penjatahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  10.1.  dan  pasal  10.2.  di  atas  harus  sudah  selesai  selambat‐lambatnya  pada  tanggal  yang  akan  ditentukan  dalam  suatu  perjanjian  tambahan/  perubahan  atas  Perjanjian  Penjaminan  Emisi  Efek  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  Perjanjian  Penjaminan  Emisi  Efek.  Penjamin  Emisi  Efek  harus  berusaha  untuk  memastikan  bahwa  penjatahan  akan  dilakukan  pada  suatu  tanggal  yang  disetujui bersama oleh Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek terhitung sejak tanggal  penutupan Masa Penawaran, namun demikian tidak akan lebih lambat dari 3 (tiga) Hari Kerja  sejak tanggal penutupan Masa Penawaran. 

  4

Selambat‐lambatnya  pada  pukul  16.00  WIB  (enam  belas  Waktu  Indonesia  Barat)  pada  Hari  Kerja  terakhir  setelah  penutupan  Masa  Penawaran,  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  dan/atau  Biro  Administrasi  Efek yang ditunjuk  wajib  menyampaikan  kepada Emiten. Daftar  Pemesanan  Saham  yang  sah,  yang  diisi  lengkap  sebagaimana  mestinya,  dengan  merinci  nama‐nama,  alamat‐alamat  dari  pemesan‐pemesan  yang  dikabulkan  serta  jumlah  saham  untuk  dicatatkan  dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemesan‐pemesan yang diterima baik; danFormulir  Pemesanan Pembelian Saham. 

5

Dengan  memperhatikan  ketentuan  mengenai  penjatahan  tersebut  di  atas,  apabila  terjadi  kelebihan  pemesanan,  maka  Penjamin  Emisi  Efek  bertanggung  jawab  dan  wajib  mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan  dengan pembelian saham selekas mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari  2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan.  

 

  Pengembalian  uang  tersebut  harus  dilakukan  dalam  bentuk  cek  atau  bilyet  giro  atas  nama  pemesan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham pada  Penjamin  Emisi  Efek  dimana  Formulir  Pemesanan  Pembelian  Saham  semula  diajukan,  dan  untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.    6   7

Untuk  para  Pemesan  Khusus  pengembalian  uang  diatur  dan  dilaksanakan  langsung  oleh  Emiten.  Tentang  pengembalian  uang  pemesanan  sehubungan  dengan  pengakhiran  atau  pembatalan  dari Penawaran Umum saham tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut : 

  Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang tersebut  menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek, dengan demikian Emiten harus dibebaskan dari  tanggung  jawabnya  atas  segala  tuntutan  yang  disebabkan  oleh  tidak  dilaksanakannya  pengembalian uang dan ganti rugi tersebut.    Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan  uang pemesanan tersebut kepada para pemesan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.     

317

  8

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab‐sebab yang tercantum dalam  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  point  12  diatas  dan  mengakibatkan  pembatalan  dari  Penawaran Umum saham, maka baik Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan kepada para  pemesan  uang  pembayaran  yang  telah  diterima  sehubungan  dengan  pemesanan  saham,  selekas mungkin namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah  tanggal pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

  Keterlambatan  pembayaran  atas  pengembalian  uang  tersebut  akan  disertai  ganti  rugi  yang  akan diperhitungkan dari hari kelima sejak berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau  tanggal  pembatalan  Penawaran  Umum,  yang  besarnya  dihitung  berdasarkan  tingkat  bunga  Sertifikat  Bank  Indonesia  1  (satu)  bulan  ditambah  2  %  (dua  persen)  per  tahun  yang  berlaku  pada saat itu, untuk setiap hari keterlambatan.    14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham    Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing‐masing rekening efek pemesan  saham  pada  para  Penjamin  Emisi  Efek  dan  Agen  Penjualan  dimana  FPPS  yang  bersangkutan  diajukan  akan  dilaksanakan  selambat‐lambatnya  1  (satu)  hari  kerja  setelah  tanggal  penjatahan.  FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda  jati  diri  pemesan  dan  menyerahkan  bukti  tanda  terima  pemesanan  pembelian  saham.  Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.    15. Lain‐Lain    Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan  pembelian  saham  secara  keseluruhan  atau  sebagian.  Pemesanan  berganda  yang  diajukan  lebih  dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.    Sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  Kep‐48/PM/1996,  tanggal  17  Januari  1996  sebagaimana  diubah  dengan  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  Kep‐45/PM/2000  tanggal  27  Oktober  2000  tentang  Tanggung  Jawab  Manajer  Penjatahan  Dalam  Rangka  Pemesanan  dan  Penjatahan  Efek  Dalam  Penawaran  Umum,  setiap  pihak  dilarang  baik  langsung  maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran  Umum. 

 

318

 

XXI. PENYEBARLUASAN  PROSPEKTUS  PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM   

DAN 

FORMULIR 

  Prospektus  dan  Formulir  Pemesanan  Pembelian  Saham  dapat  diperoleh  pada  kantor  Penjamin  Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: 

  PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK        PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS  Equity Tower, Lt. 22  Jl. Jendral Sudirman Kav. 52‐53  Jakarta 12190  Tel. (021) 2991 6600  Fax. (021) 515 2644    PENJAMIN EMISI EFEK  PT Pacific Capital Sona Topas Tower Lt. 18  Jl. Jend. Sudirman Kav 26  Jakarta 12920  Telp 021 252 4930  Fax 021 252 4931    PT Erdikha Elit Sekuritas PT Danasakti Securities  Sucaco Building lt 3  Jl. Tanah Abang III No. 6  Kebon Sirih kav 71  Jakarta 10160  Telp 021 231 2345  Jakarta 10340  Fax 021 231 4880  Telp 021 3983 6420    Fax 021 315 2841    PT Dinamika Usahajaya PT Lautandhana Securindo  Jl. KS. Tubun III/15  Wisma Kyoei Prince Lantai 15  Jakarta 11410  Jl. Jend Sudirman Kav 3  Telp 021 533 0987  Jakarta 10220  Fax 021 533 0991  Telp 021 5785 1818  Fax 021 5785 1637    PT Minna Padi Investama PT Onix Capital Tbk  Equity Tower Lt.11  Deutsche Bank Building Lt.15  Jl. Jend Sudirman Kav 52‐53  Jl. Imam Bonjol No 80  Jakarta 12190  Jakarta 10310  Telp 021 525 5555  Telp 021 3190 1777  Fax 321 525 6666  Fax 021 3190 1616   

   

319

Halaman ini sengaja dikosongkan

 

LAMPIRAN  :  Perhitungan  Cadangan  Pertambangan  Mangan  di  Daerah  IUP Produksi Mangan PT Soe Makmur Resources Tbk   

 

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ i DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1 1.2 Tujuan ........................................................................................................................... 1 1.3 Deliverable .................................................................................................................... 1

BAB 2 PERHITUNGAN CADANGAN MANGAN DI PT. SMR........................................... 2 2.1 Sumberdaya mangan PT. SMR .................................................................................... 2 2.2 Metoda perhitungan cadangan ..................................................................................... 5 2.3 Hasil perhitungan cadangan mangan PT. SMR ............................................................ 11 2.4 Evaluasi Ekonomi ......................................................................................................... 17 2.4.1 Rencana Produksi ............................................................................................... 18 2.4.2 Umur tambang dan Pendapatan ......................................................................... 20 2.4.3 Biaya Investasi .................................................................................................... 21 2.4.4 Biaya Penggalian dan Operasi ........................................................................... 21

BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................................................... 23 3.1 Kesimpulan ................................................................................................................... 23 3.2 Rekomendasi ................................................................................................................ 23

DAFTAR PUSTAKA

i  

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1a Sebaran sumberdaya mangan di bagian barat daerah IUP-OP PT. SMR ... 3 Gambar 2.1b Sebaran sumberdaya mangan di bagian barat daerah IUP-OP PT. SMR ... 4 Gambar 2.2 llustrasi yang menunjukkan bahwa semua lapisan mangan dapat ditambang karena geometri lapisan mangan yang tidak terlalu curam ......... 6 Gambar 2.3 llustrasi yang menunjukkan bahwa tidak semua lapisan mangan dapat ditambang karena geometri lapisan mangan yang terlalu curam ................. 6 Gambar 2.4 Foto yang menunjukkan penggunaan alat-alat berat dalam proses penggalian mangan di IUP-OP PT. SMR .................................................... 7 Gambar 2.5 Foto yang menunjukkan proses pemilahan dan packing yang menggunakan tenaga manusia .................................................................... 8 Gambar 2.6 Foto yang menunjukkan mining lost akibat metoda penambangan semi mekanis........................................................................................................ 8 Gambar 2.7 Poligon cadangan tertambang bagian barat wilayah evaluasi, menunjukkan nisbah kupas pada setiap titik pengamatan ................................................. 11 Gambar 2.8 Poligon cadangan tertambang bagian timur wilayah evaluasi, menunjukkan nisbah kupas pada setiap titik pengamatan .......................... 12

ii  

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1a Jumlah sumberdaya mangan di daerah IUP-OP PT. SMR untuk mangan dengan kadar lebih besar dari 50% ................................................................. 2 Tabel 2.1b. Jumlah sumberdaya mangan di daerah IUP-OP PT. SMR untuk mangan dengan kadar 10 – 30% ................................................................................... 2 Tabel 2.2

Daftar lengkap poligon perhitungan cadangan mangan grade 1 ..................... 12

Tabel 2.3

Poligon Perhitungan cadangan dengan tonase Mn Grade 1 lebih besar dari 25.000 ton ........................................................................................................ 16

Tabel 2.4

Rencana produksi tambang pada beberapa tahapan selama umur tambang . 18

Tabel 2.5

Skenario Umur Tambang dengan laju produksi tahunan ROM Mn Grade ...... 19

Tabel 2.6

Matriks estimasi produksi tahunan overburden dan waste pengotor bijih (kT) pada tiap tahap umur tambang ........................................................................ 20

Tabel 2.7

Rencana Produksi ROM Mn Grade 1 dan perkiraan pendapatan dari produksi bersih yang dijual seluruhnya, dengan eskalasi harga jual produk naik 5% setiap tahunnya. .......................................................................................................... 20

Tabel 2.8

Total investasi pada tahun pertama, termasuk PPN ....................................... 21

Tabel 2.9

Biaya operasi penambangan pada empat tahun pertama umur tambang, dalam ribuan rupiah ......................................................................................... 22

iii  

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perhitungan Biaya Investasi LAMPIRAN 2 Asumsi - Asumsi Biaya LAMPIRAN 3 Perhitungan Harga Pokok Penjualan Penambangan LAMPIRAN 4 Proyeksi Depresiasi & Amortisasi Aktiva LAMPIRAN 5 Analisis Kelayakan Proyek LAMPIRAN 6 Proyeksi Laba Rugi LAMPIRAN 7 Proyeksi Neraca

iv  

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

PT. SMR meminta PT. LAPI-ITB untuk melakukan analisis cadangan mangan di daerah IUP-OP-nya yang terletak di daerah Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebelumnya, PT. LAPI-ITB telah memberikan expert opinion beserta perhitungan independen terhadap sumberdaya mangan di PT. SMR.

Cadangan adalah sumberdaya yang dapat ditambang (mineable). Dengan demikian, untuk dapat mengetahui jumlah cadangan, diperlukan analisis mineable parameters yang dapat mempengaruhi jumlah cadangan. Dalam pekerjaan ini, PT. LAPI ITB melakukan analisis terhadap semua parameter tersebut (dibahas dalam sub bab 2.2). Selanjutnya, jumlah sumberdaya mangan yang sebelumnya telah dihitung, dikurangi dengan batasan-batasan mineable parameter ini akan menghasilkan angka cadangan mangan di IUP-OP PT. SMR.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengetahui angka cadangan mangan di IUPOP PT. SMR.

1.3 Deliverable

Hasil yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah: -

jumlah cadangan mangan di daerah IUP-OP PT. SMR.

-

rekomendasi pengelolaan cadangan mangan di daerah IUP-OP PT. SMR.

1   

BAB 2 PERHITUNGAN CADANGAN MANGAN DI PT. SMR

2.1 Sumberdaya mangan PT. SMR

Dari pekerjaan sebelumnya, diperoleh angka sumberdaya mangan di daerah PT. SMR seperti tercantum dalam Tabel 2.1. dan Gambar 2.1. Perlu ditegaskan kembali bahwa angka sumberdaya ini diperoleh dari data mangan yang tersedia di sekitar 791 Ha dari total luas IUP-OP PT. SMR yang sebesar 4550 Ha, atau hanya sekitar 17% dari luas total IUP-OP PT. SMR. Masih terdapat kemungkinan mangan di daerah-daerah lainnya, jika dilakukan eksplorasi lanjutan yang berupa pemboran.

Tabel 2.1a. Jumlah sumberdaya mangan di daerah IUP‐OP PT. SMR untuk mangan dengan  kadar lebih besar dari 50%  Uraian Terukur Terindikasi Terduga Sumberdaya IUPP SMR 1,440,000 3,225,400 2,503,000 Jumlah Terukur + Terindikasi (insitu) 4,665,400 Jumlah Terduga 2,503,000   Tabel 2.1b. Jumlah sumberdaya mangan di daerah IUP‐OP PT. SMR untuk mangan dengan  kadar 10 – 30%  Uraian Terukur Terindikasi Terduga Sumberdaya IUPP SMR 1,006,600 2,253,300 1,736,000 Jumlah Terukur + Terindikasi (insitu) 3,259,900 Jumlah Terduga 1,736,000  

2   

Gambar 2.1a Sebaran sumberdaya mangan di bagian barat daerah IUP‐OP PT. SMR 

3   

Gambar 2.1b Sebaran sumberdaya mangan di bagian barat daerah IUP‐OP PT. SMR 

4   

Berdasarkan SNI, perhitungan cadangan hanya dapat dilakukan pada sumberdaya terukur dan terindikasi. Jumlah kedua sumberdaya ini untuk mangan yang berkadar lebih dari 50% adalah sebesar 4,665,400 metrik ton. Sebagai catatan, perhitungan cadangan tidak dilakukan pada mangan yang berkadar 10-30%. Metoda untuk menghitung jumlah cadangan dari jumlah sumberdaya seperti disebutkan di atas dibahas dalam sub bab di bawah ini.

2.2 Metoda perhitungan cadangan

Cadangan adalah sumberdaya yang dapat ditambang (mineable). Parameterparameter penambangan tersebut adalah:

–

Batasan topografi dan geometri bahan galian Jika sumberdaya tersebut berada pada topografi yang cukup landai, dan mempunyai geometri (terutama kemiringan lapisan) yang tidak terlau curam, maka bisa dikatakan bahwa hampir semua sumberdaya dapat ditambang. Akan tetapi, jika sumberdaya tersebut memiliki topografi dan geometri (terutama kemiringan) yang ekstrem, maka ada beberapa bagian dari sumberdaya tersebut yang tidak dapat ditambang. Pengurangan sumberdaya ini disebut sebagai mining lost. Hal ini tentunya akan mengurangi angka cadangan. Gambar 2.2 mengilustrasikan bahwa hampir semua sumberdaya dapat ditambang, karena kemiringan lapisan dari sumberdayanya relatif datar. Sementara itu, Gambar 2.3 mengilustrasikan bahwa terdapat beberapa bagian sumberdaya yang tidak dapat ditambang karena memiliki kemiringan yang ekstrem (hampir tegak). Kemiringan yang

hampir

tegak

tersebut

mengakibatkan

semakin

banyak

‘bench’

penambangan yang harus dibuat, yang mengakibatkan semakin banyak juga tanah penutup (waste/overburden) yang akan dihasilkan. Waste yang terlalu banyak mengakibatkan penambangan menjadi tidak ekonomis.

5   

Gambar 2.2 Illustrasi yang menunjukkan bahwa semua lapisan mangan dapat ditambang  karena geometri lapisan mangan yang tidak terlalu curam 

Gambar 2.3 Illustrasi yang menunjukkan bahwa tidak semua lapisan mangan dapat  ditambang karena geometri lapisan mangan yang terlalu curam 

6   

–

Penambangan Metoda penambangan di PT. SMR adalah semi-mekanik. Pada proses penggalian memang digunakan alat-alat berat (Gambar 2.4), tetapi pada proses pemilahan, packing, dan loading, digunakan tenaga manusia (Gambar 2.5). Proses yang menggunakan tenaga manusia ini juga menghasilkan mining lost seperti

ditunjukkan

pada

Gambar

2.6.

Hasil

analisis

yang

dilakukan

menghasilkan angka mining lost akibat proses ini adalah sebesar 30%.

Gambar  2.4  Foto  yang  menunjukkan  penggunaan  alat‐alat  berat  dalam  proses  penggalian mangan di IUP‐OP PT. SMR 

7   

Gambar 2.5 Foto yang menunjukkan proses pemilahan dan packing yang menggunakan  tenaga manusia 

Mangan

Gambar 2.6 Foto yang menunjukkan mining lost akibat metoda penambangan semi  mekanis. 

8   

Dengan proses yang relatif mudah yang hanya melibatkan pencucian dan pemisahan secara gravitasi, mining lost karena proses penambangan ini dapat di-recover sebesar 90%. Hanya diperlukan sedikit biaya tambahan untuk proses ini seperti dibahas pada sub bahasan keekonomian.

–

Pengolahan Seperti telah dijelaskan diatas, perhitungan cadangan hanya dilakukan pada mangan yang berkadar lebih besar dari 50%. Mangan dengan kadar seperti ini dapat langsung dijual tanpa dilakukan pengolahan. Dengan demikian, tidak terdapat mining lost akibat proses pengolahan.

–

Ekonomi Perhitungan keekonomial penambangan mangan di PT. SMR dibahas secara mendalam dalam sub bahasan 2.4.

–

Pasar PT. SMR memiliki kontrak berjangka – jangka panjang dengan pembeli. Kontrak ini menyatakan bahwa berapapun produksi PT. SMR akan dibeli oleh pembeli. Dengan demikian, tidak terdapat batasan cadangan akibat dari pasar mangan.

–

Lingkungan Batasan-batasan lingkungan yang dapat mempengaruhi jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah tipe hutan, yaitu hutan lindung dan taman nasional, serta sungai-sungai besar. IUP-OP PT. SMR terletak di daerah lahan kritis tidak terdapat batasan penambangan akibat jenis hutan. Sementara itu, perhitungan sumberdaya

yang

telah

dilakukan

sebelumnya

tidak

mengikutsertakan

sumberdaya yang terdapat di sungai-sungai besar seperti Sungai Noebesa. Dengan demikian, tidak terdapat pengurangan angka cadangan karena kondisi lingkungan ini.

9   

Sebagai tambahan, hasil penambangan mangan tidak menghasilkan limbah yang beracun karena semuanya menggunakan proses mekanis, bukan kimiawi. Dengan demikian, tidak diperlukan pengolahan limbah beracun (detoxinasi), sehingga hal ini tentunya akan mengurangi biaya keekonomian penambangan yang diakibatkan oleh pengelolaan lingkungan.

Kewajiban setiap pemegang IUP-OP adalah melakukan reklamasi pasca tambang. Biaya reklamasi pasca tambang ini sudah dimasukkan dalam analisis keekonomian seperti dibahas pada sub bahasan 2.4 Evaluasi Keekonomian.

–

Sosial dan politik PT. SMR selama ini membayar fee ke pemilik lahan untuk setiap mangan yang dihasilkan. Pembayaran fee ini telah dimasukkan kedalam perhitungan keekonomian cadangan yang dibahas dalam sub bahasan 2.4 dibawah. Selama ini, sistem fee ini tidak menimbulkan masalah dengan pemilik lahan. Kemudian, sistem penambangan semi-mekanis yang melibatkan banyak tenaga manusia juga berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak. Hal ini menyebabkan selama ini penambangan yang dilakukan oleh PT. SMR tidak menimbulkan gejolak sosial kemasyarakatan. Sementara itu, PT. SMR juga melakukan kewajiban ke pemerintah dalam bentuk pembayaran royalti untuk setiap mangan yang dihasilkan. Berdasarkan semua pertimbangan di atas, sampai saat ini, tidak terdapat permasalahan sosial yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi produksi dan cadangan mangan di daerah PT. SMR

Resume Berdasarkan

pembahasan

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

faktor

yang

mempengaruhi angka cadangan mangan di daerah IUP-OP PT. SMR adalah batasan topografi dan geometri bahan galian, dan metoda penambangan.

10   

2.3 Hasil perhitungan cadangan mangan PT. SMR

Batasan topografi dan geometri bahan galian

Poligon sumberdaya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan 2.8, dimana perbedaan warna menggambarkan tingkat nisbah kupas. Poligon berwarna biru, biru muda, kuning, dan merah secara berurutan menunjukkan nisbah kupas semakin besar. Hal ini juga berarti tahapan umur tambang pertama, kedua, ketiga dan keeempat.

  Gambar 2.7 Poligon cadangan tertambang bagian barat wilayah  evaluasi,menunjukkan nisbah kupas pada setiap titik pengamatan.   

11   

  Gambar 2.8 Poligon cadangan tertambang bagian timur wilayah  evaluasi,menunjukkan nisbah kupas pada setiap titik pengamatan.    Daftar tonase cadangan pada setiap poligon yang tampak pada Gambar 2.2 dan 2.3 di atas dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan 2.3. dibawah ini.   Tabel 2.2 Daftar lengkap poligon perhitungan cadangan mangan grade 1 

No 

POLIGID 

LUAS   POLIGON  2

m

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

P1AA  P1AB  P1AC  P1AD  P1AE  P1AF  P1BA  P1BB  P2A 

15,740  8,910  9,629  10,059  8,689  20,605  7,218  10,050  39,738 

Tebal rata‐rata  Mn Grd 1 

SG  Mn Grd 1  3

m

ton/m

0.24  1.72  0.08  0.34  0.21  0.58  0.23  0.23  0.05 

Tonase   Mn Grd 1  ton

4  4  4  4  4  4  4  4  4 

14,796  61,302  3,081  13,681  7,299  47,802  6,641  9,246  7,948 

12   

No 

POLIGID 

LUAS   POLIGON  2

m

10  0  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  0  0  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  0  34  35  0  36  37  0  38  39  40  41  42  43  44  45 

P2C  P2D  P3A  P3B  P3C  P3D  P3E P3F  P3G  P3H  P3I  P3J  P3K P3L  P3M  P3N  P3O  P3P  P3Q  P3R  P3S  P4A  P4B  P4C  P4D  P5A  P5B  P5C P5D  P6AA  P6AB  P6BA  P6BB  P6BC  P6BD  P6BE  P6BF  P7 P8  P9AA  P9AB  P9AC 

6,736  0  4,720  54,889  25,133  13,227  15,566 471,090  6,407  14,238  69,110  6,612  0 0  29,421  8,071  9,207  9,970  6,818 10,529  24,495  59,156  17,668  17,297  33,988  6,915  17,993  0 8,560  12,917  0  5,595  89,444  0  4,667  99,985  17,667 1,016 17,667  7,199  14,440 36,734 

Tebal rata‐rata  Mn Grd 1 

SG  Mn Grd 1  3

m

ton/m

0.06  0.04  1.00  0.96  0.27  0.08  0.19 0.35  0.24  0.75  0.38  0.30  0.04 0.04  0.08  0.10  0.10  0.06  0.12 0.06  0.18  0.09  0.10  0.07  0.08  0.06  0.14  0.04 0.12  0.10  0.02  0.04  0.08  0.04  0.05  0.10  0.11 0.20 0.14  0.15  0.10 0.07 

Tonase   Mn Grd 1  ton

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

1,617  0  18,881  210,772  27,144  3,968  11,830  659,526  6,151  42,714  105,048  7,934  0  0  8,826  3,229  3,683  2,393  3,273  2,527  17,636  21,296  7,067  4,843  10,876  1,660  10,076  0  4,109  5,167  0  895  28,622  0  933  39,994  7,774  813  9,893  4,319  5,776  10,286 

13   

No 

POLIGID 

LUAS   POLIGON  2

m

46  0  47  48  0  49  50  51  52  53  54  55  56  0  57  58  59  60  61  0  62  63  0  0  64  65  66  67  68  69  70  71  72  0  73  74  0  75  76  77  78  79 

P9AD  P9B  P10AA  P10AB  P10AC  P10AD  P10AE  P10AF  P10AG  P10BA  P10BB  P10BC  P10BD  P10BE  P11A  P11B  P11C  P11D  P11E  P11F  P11G  P11H  P11I  P11J  P12A  P12B  P12C  P12D  P12E  P13  P14 P15  P16  P17A  P17B  P17C  P17D  P17E  P17F  P17G  P18A  P18B S 

36,210  0  24,304  8,337  0  6,277  7,427 10,204  17,668  22,741  17,668  11,306  18,722 0  4,727 23,437  80,913  7,912  21,899  0 18,700 29,232  0  0  8,717  10,673  8,932  8,334 4,897  17,668  17,668 17,667  17,667  0  10,794 28,317 0  17,668  174,035  11,590  17,663  650,490 

Tebal rata‐rata  Mn Grd 1 

SG  Mn Grd 1  3

m

ton/m

0.08  0.03  0.10  0.12  0.03  0.08  0.06 0.05  0.05  0.07  0.07  0.09  0.12 0.06  0.06 0.12  0.06  0.06  0.09  0.04 0.08 0.13  0.01  0.02  0.06  0.04  0.06  0.08 0.06  0.15  0.06 0.08  0.06  0.04  0.08 0.05 0.02  0.07  0.22  0.08  0.27  0.63 

Tonase   Mn Grd 1  ton

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

11,587  0  9,722  4,002  0  2,009  1,783  2,041  3,534  6,367  4,947  4,070  8,612  0  1,134  11,250  19,419  1,899  7,446  0  5,984  15,551  0  0  2,092  1,708  2,144  2,667  1,175  10,601  4,240  5,654  4,240  0  3,454  5,663  0  4,947  153,151  3,477  19,076  1,634,031 

14   

No 

POLIGID 

LUAS   POLIGON 

Tebal rata‐rata  Mn Grd 1 

2

m

80  81  82  83  84  85  86  0  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  0  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113 

P18B N  P18C  P18D  P18E  P18F  P18G  P18H  P18I  P18J  P18K  P19  P20AA  P20AB  P20AC  P20AD  P20AE  P20BA  P20BB  P21A  P21B  P21C  P21D  P24A  P24B  P24C  P24D  P24E  P24F  P24G  P24H  P24I  P24J  P24K  P24L  P24M  P24N 

  

TOTAL 

  

  

3,633,596 

3

m

86,386  14,546  21,604  7,100  215,348  60,602  6,138  0  14,229  4,285  32,768  10,463  11,743  14,293 15,323 24,515  139,965  13,001  9,285  7,066  0  3,650 8,543 7,545  9,839  9,632  20,537  9,857  8,084  10,613  6,073  17,669  8,324  11,424  8,109  8,788 

SG  Mn Grd 1  ton/m

0.14  0.17  0.17  0.25  0.16  0.11  0.37  0.02  0.05  0.10  0.16  0.10  0.08  0.11 0.08 0.10  0.27  0.10  0.09  0.23  0.04  0.35 0.13 0.12  0.09  0.07  0.10  0.21  0.23  0.06  0.11  0.14  0.06  0.18  0.12  0.53 

Tonase   Mn Grd 1  ton

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

48,376  9,891  14,691  7,100  137,823  26,665  9,084  0  2,561  1,714  20,971  4,185  3,758  6,289  4,597  9,806  151,162  5,200  3,342  6,500  0  5,109  4,442  3,622  3,542  2,697  8,215  8,280  7,437  2,547  2,672  9,895  1,998  8,225  3,892  18,630 

1) Cadangan    2)Cadangan (Mineable   @ Mn Grade 1) ‐  97% x  (1)  

4,027,942  3,907,100 

 

    15   

Tabel 2.3 Poligon Perhitungan cadangan dengan tonase Mn Grade 1    lebih besar dari 25.000 ton  No 

POLIGID 

LUAS   POLIGON  2

m

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

P1AB  P1AF  P3B P3F  P3I  P6BB  P6BE  P17F  P18B S  P18B N  P18G  P18F 

8,910  20,605  54,889 471,090  69,110  89,444  99,985  174,035  650,490  86,386  60,602  215,348 

Mean Thickness  Mn Grd 1 

SG  Mn Grd 1  3

m

ton/m

1.72  0.58  0.96 0.35  0.38  0.08  0.10  0.22  0.63  0.14  0.11  0.16 

Tonase   Mn Grd 1  ton

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

61,302  47,802  210,772  659,526  105,048  28,622  39,994  153,151  1,634,031  48,376  26,665  137,823  3,126,447 

Resume Berdasarkan hasil perhitungan diatas, batasan topografi dan geometri bahan galian memberikan angka jumlah cadangan mangan di IUP-OP PT. SMR sebesar 3,907,100 ton.

Penambangan Seperti telah dijelaskan sebelumnya, metoda penambangan yang dilakukan PT. SMR, yaitu metoda semi mekanis, menghasilkan mining lost sebesar 30%. Akan tetapi, dengan pengolahan lebih lanjut (dibahas di keekonomian), sebanyak 90% dari mining lost tersebut dapat di-recover. Dengan mempertimbangan hal ini, maka jumlah cadangan mangan di daerah IUP-OP PT. SMR adalah sebagai berikut: -

Tanpa recovery mining lost: Cadangan mangan = 70% x 3,907,100 ton = 2,734,970 ton

-

Dengan recovery mining lost: Cadangan mangan = 2,734,970 + (90% x 1,172,130) = 3,789,887

16   

Angka-angka ini adalah angka-angka akhir cadangan mangan di IUP-OP PT. SMR yang dievaluasi di studi ini.

2.4 Evaluasi Ekonomi

Layak atau tidaknya pertambangan suatu mineral sangat tergantung pada faktor ekonomi di mana kegiatan ekstraksi suatu mineral diusahakan untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin pada harga yang pantas. Selama umur tambang lazimnya produksi dirancang sedemikian rupa sehingga penggalian dilakukan terlebih dahulu pada daerah / blok model tambang dengan nisbah kupas (SR atau Stripping Ratio) dan nisbah limbah (WoR) terkecil terlebih dahulu. Walaupun ke dua parameter nisbah ini tidak memberikan gambaran secara langsung keekonomian bijih mangan (dibandingkan parameter lainnya seperti NPV atau NCF setiap poligon), namun parameter tersebut secara langsung menentukan kapasitas operasi penggalian, pengangkutan, dan pengolahandalam operasi pertambangan baik lapisan penutup maupun bijih.

Dalam evaluasi ini, diasumsikan sumberdaya bijih mangan pirolusit insitu tergali seluruhnya, dan terpilah manual sebesar lebih kurang 70%, atau mining lost (30%) akibat penggalian manual, dan bijih dari mining lost (limbah sebelum pengolahan kembali) tersebut dipindahkan ke stockpile khusus sebagai limbah berharga yang terpisah dari timbunan lapisan penutup. Karena sampai dengan penulisan laporan belum adanya informasi mengenai metoda dan peralatan yang dibutuhkan untuk pemurnian secara mekanis bijih dari mining lost tersebut, maka dalam laporan ini juga belum memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengolahan kembali limbah berharga tersebut. Demikian pula halnya dengan perhitungan biaya pemurnian limbah berharga tersebut untuk menghasilkan logam mangan dari bijih kadar lebih rendah.

17   

2.4.1 Rencana Produksi

Rencana Produksi di Mulut Tambang

Pembagian poligon pada Gambar 2.2 dan 2.3mengilustrasikan rancangan umum tambang pada beberapa tahap umur tambang. Rencana produksi di mulut tambang yaitu berupa produksi volume lapisan penutup (overburden), tonase limbah (pengotor bijih mangan), tonase limbah bijih mangan (termasuk bijih mangan grade 1 dan grade 2), dan tonase produk mangan grade 1.

Pada tahap pertama rencana penambangan dilakukan direkomendasikan pada poligon-poligon rencana tambang dengan agregat nisbah kupas rata-rata kurang dari 1 BCM/ton dan nisbah limbah (unit waste/unit ore) sebesar 0,2, sedangkan pada tahap ke dua dilakukan pada poligon dengan agregrat SR dan WoR lebih besar daripada tahap pertama, yaitu berturut-turut sebesar 2,5 BCM/ton dan 0,41.Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4, terdapat peningkatan nilai SR yang sangat besar pada tahap ke 3 dan 4 yaitu pada fasa akhir umur tambang. Hal ini karena dari data profil di permukaan yang ada, ketebalan gabungan lapisan bijih mangan kadar tinggi di sebagian besar lokasi poligon di ke dua tahap ini ditemukan tipis.

Tabel 2.4 Rencanaproduksitambangpada beberapa tahapan selama umur tambang  TAHAP  TAHAP 1  TAHAP 2  TAHAP 3  TAHAP 4  TOTAL 

VOLUME  LAPISAN PENUTUP  x1000 M3  2,720  9,440  15,870  6,690  28,030 

ROM  BIJIH  kT 3,580 4,523 2,696 565 10,799

ROM  LIMBAH  kT 725 1,868 3,940 660 6,533

ROM  RECOVERED  MN Grd 1  Mn Grd 1  SR  WoR  kT kT  1,608 1,126   0.96  0.20 1,170 819   2.50  0.41 835              585   7.35  1.46 302 214  21.86  1.17 3,609 2,529  2.60  0.60

  Skenario produksi produk mangan Grade 1 pada kapasitas produksi 150, 200, 250, dan 300 kilo ton setiap tahun diringkas pada tabel 2.5 di bawah ini. Dapat dilihat bahwa pada tahap pertama umur tambang, dengan produksi sebesar 150 kT setiap

18   

tahunnya, diperoleh umur tambang lebih kurang 11 tahun, dengan perkiraan produksi ROM mangan Grade 1 sebesar 1608 kT, atau sebesar lebih kurang 41% dari jumlah rencana produksi selama umur tambang. Dengan metode pemilahan mangan grade 1 dilakukan dengan tenaga manusia, maka skenario tambang adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Skenario Umur Tambang dengan laju produksi tahunan   ROM Mn Grade 1  TAHAP  TAHAP 1  TAHAP 2  TAHAP 3  TAHAP 4  TOTAL LOM  (TAHUN) 

@150 kTpa  Thn 

@200 kTpa  Thn 

@250 kTpa  Thn 

@300 kTpa  Thn 

10.7  7.8 5.6  2.0 

8.0  5.9 4.2  1.5 

6.4  4.7 3.3  1.2 

5.4  3.9  2.8  1.0 

24.1 

18.1 

14.5 

12.0 

  Selanjutnya dengan menganggap pembagian produksi lapisan penutup dan limbah bukan bijih dengan kapasitas alat gali yang sama setiap tahunnya selama tahap pertama 11 tahun umur tambang, didapatkan tonase material sebesar 651.000 ton per tahun pada tahap pertama, dan 4.031.000 ton per tahun pada tahap kedua pada tahun pertama paruh kedua umur tambang. Material ini dipisahkan dan dipindahkan pada dari lokasi penggalian, dengan maksimum jarak 1 km dari lokasi penggalian.

Walaupun umur tambang maksimum 24 tahun pada skala produksi terkecil pada Tabel 2.5 (150 kTpa), perhitungan kelayakan ekonomi hanya dilakukan pada umur tambang tahap pertama dan satu tahun pertama tahap ke dua saja dengan pengingkatan kapasitas produksi pada tahap ke dua. Kelayakan pertambangan mangan untuk 12 tahun pertama (separuh umur tambang), di mana strategi tambang seperti tersebut di atas diyakini akan menghasilkan tingkat pengembalian terbesar.

19   

Tabel 2.6 Matriks estimasi produksi tahunan overburden dan waste pengotor bijih  (kT) pada tiap tahap umur tambang  TAHAP    TAHAP 1  TAHAP 2  TAHAP 3  TAHAP 4  TOTAL Selama Umur  Tambang (ton) 

@150 kTpa  kT  651 3,023 7,265 7,866

@200 kTpa  kT  868 4,031 9,686 10,488

@250 kTpa  kT  1,085  5,038  12,108  13,110 

@300 kTpa  kT  1,302 6,046 14,530 15,732

87,049 

87,049 

87,049 

87,049 

  2.4.2 Umur tambang dan Pendapatan

Produksi produk mangan grade 1 yang didapatkan dari 10 tahun tahap pertama dan 1 tahun pertama tahap ke 2 direkomendasikan dalam Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7 Rencana Produksi ROM Mn Grade 1 dan perkiraan pendapatan dari  produksi bersih yang dijual seluruhnya, dengan eskalasi harga jual produk naik 5%  setiap tahunnya.  Tahun     2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Rencana Produksi  (ROM Mn) ton  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  200,000 

Produksi Bersih*)  (Mn Sale) ton  12,000  36,000  75,000  112,500  135,000  135,000  135,000  145,500  145,500  145,500  145,500  194,000 

Harga Jual  Rp. /Ton  2,100,000  2,205,000  2,315,250  2,431,013  2,552,563  2,680,191  2,814,201  2,954,911  3,102,656  3,257,789  3,771,298  3,591,713 

Pendapatan   (juta rupiah)   25,200  79,380  173,644  273,489  344,596  361,826  379,917  429,940  451,437  474,008  548,724  696,792 

*) produksi bersih  dianggap meningkat sekitar 50% setiap tahunnya sejak tahun 2011,  sampaidengan maksimum 97% dari kapasitas produksi ROM Mn Grade 1 sejak tahun ke 8.         

20   

2.4.3 Biaya Investasi

Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk penambangan mangan, penumpukan di stockpiles, pembuatan jalan dan untuk pendukung tambang dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Total investasi pada tahun pertama, termasuk PPN  Komponen investasi  Akuisisi Lahan Stockpiles  Perlengkapan Tambang Utama  Perlengkapan Pendukung  Prasarana Pendukung   Akses Desa dan Jalan Tambang  TOTAL  

Pembelian    Rp.(x 1 juta)   4,125  96,273  11,495  12,980  33,000  157,873 

  2.4.4 Biaya Penggalian dan Operasi

Tabel 2.9 di bawah ini meringkas biaya operasi pertambangan, yaitu biaya langsung yang terjadi dari operasi pertambangan, dan pendukung operasi pertambangan yang memuat biaya operasi langsung berupa biaya pertambangan.

Dari konsep rancangan tambang di Wilayah IUP-OP PT. SMR strategi tersebut dijabarkan dengan memperhitungkan kontribusi terbesar pembiayaan tambang, yaitu biaya operasi di mulut tambang (ROM) dan di stockpile bijih dan produk. Unsur biaya operasi tersebut antara lain biaya pengupasan dan penimbunan lapisan penutup yang berkorelasi langsung dengan nisbah kupas, biaya penggalian bijih, biaya pemindahan dan penimbunan bijih berkadar lebih rendah.

21   

Tabel 2.9 Biaya operasi penambangan pada empat tahun pertama umur tambang,   dalam ribuan rupiah    Keterangan  Biaya Variabel :  Biaya Pengambilan Batu  Biaya Analisis Mangan  Transportasi Hauling ke Stock Pile  Biaya Transportasi Hauling ke  Pelabuhan  Biaya Bongkar Muat  V  Biaya Bongkar Muat  P  Biaya Lain‐lain  Biaya Tenaga Kerja Langsung  Biaya Bahan Bakar ATU  Biaya Royalti  Biaya Kas Desa  Jumlah Biaya Variabel  Biaya Tetap :  Biaya Pemeliharaan Aktiva  Biaya Restrbusi Jalan  Biaya Lingkungan K3  Biaya Iuran IUP  Total Biaya Tetap  Jumlah Biaya Produksi  Harga Pokok Produksi (/ton)  Persediaan Bahan Baku (+)  Persediaan Bahan Akhir (‐)  Harga Pokok Penjualan  Harga Pokok Penjualan (/ton) 

2010 

 4,800,000   12,000   720,000  1,200,000  240,000  240,000   120,000   2,289,690   13,320,000   585,000  600,000   24,126,690   347,596   21,600   120,000   100,000   589,196   24,715,886   2,060   1,353,173   4,529,281   21,539,778   1,956 

2011 

 4,688,000   39,600   2,268,000  3,780,000 

2012 

2013 

 31,212,000    42,978,924   90,750    134,764   4,961,250    7,032,572  8,268,750 

 756,000   1,653,750   756,000  1,606,500    378,000   811,125   12,593,295   13,738,140   43,281,000   48,024,900    1,790,100   3,803,963   1,836,000  3,901,500    2,165,995  118,072,628      2,896,636   2,896,636    66,096   140,454    370,800   795,675    100,000   100,000    3,433,532   3,932,765    5,599,527  122,005,393    2,378   1,627    4,529,281   7,035,578    7,035,578   10,027,840    3,093,231  119,013,130    2,442   1,658  

11,720,953   2,344,191   2,457,945   1,127,869   14,882,985   53,030,801   5,238,056   5,372,366  146,321,426   2,896,636   214,895   1,229,318   100,000   4,440,849  150,762,274   1,489   10,027,840   12,391,420  148,398,695   1,498 

  Berdasarkan komponen biaya dan pendapatan tersebut, dapat dihitung tingkat kelayakan ekonomi dengan parameter seperti NPV, IRR, dan lain-lain. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan spreadsheet program didapatkan NPV sebesar 141,954 milyar rupiah, dan IRR sebesar 33%.

Perhitungan keekonomian selengkapnya diberikan pada lampiran dari laporan ini.

22   

BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Hanya batasan tambang dan metoda penambangan yang mengurangi angka cadangan di PT. SMR 2. Jumlah cadangan mangan di IUP-OP PT. SMR adalah sebagai berikut: –

2,734,970 ton jika tidak dilakukan recovery terhadap mining lost akibat penambangan semi mekanis

–

3,789,887 ton jika dilakukan recovery terhadap mining lost akibat penambangan semi mekanis.

3.2 Rekomendasi

Hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT. SMR adalah sebagai berikut: 1. Melakukan recovery terhadap mining lost akibat penambangan karena recovery ini hanya melibatkan proses yang cukup sederhana (pencucian dan pemisahan), dan hanya memerlukan biaya yang relatif kecil. 2. Melakukan eksplorasi lanjutan untuk menambah sumberdaya dan cadangan. Seperti telah dijelaskan di atas, data mangan yang tersedia hanya melingkupi 17% dari total IUP-OP PT. SMR. Eksplorasi di daerah-daerah yang lain sangat potensial untuk menambah cadangan mangan di PT. SMR. Untuk tahap awal, perlu dilakukan eksplorasi dengan menambah kerapatan data di lokasi-lokasi sumberdaya terduga sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi terindikasi atau terukur. Jika statusnya telah meningkat, maka perhitungan cadangan dapat dilakukan sehingga jumlah cadangan dapat bertambah dalam jumlah yang cukup signifikan.

23   

3. Menyusun strategi untuk pengembangan mangan dengan kadar 10-30%. Mangan dengan kadar ini hanya perlu dilakukan pengolahan yang cukup sederhana untuk menaikkan kadarnya. Pengolahan ini juga tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan demikian, strategi pengembangan mangan dengan kadar ini juga akan dapat menambah cadangan dengan signifikan.

24   

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN PERHITUNGAN BIAYA INVESTASI Lampiran - 1 No. Uraian Satuan A Biaya Investasi Penambangan I Biaya Praoperasi Survey dan Penelitian Perijinan Sub Total I II

Jumlah d.

Jumlah c.

Sub Total II III.

1 2 3 4 5

19 2 1 1 6

Bh Bh Bh Bh Bh

1 2 3 4 5 6

Mesin Dan peralatan Generator Set kapasitas 500 KVA Generator Set kapasitas 5 KVA Tanki Solar Tanki Air Conveyor Elektrikal

2 15 2 2 2 1

Bh Bh Bh Bh Unit ls

1 2 3 4 3

Alat Angkut DumpTruck Kapasitas 20 Ton Dump Truck 8 Ton Mobil Jeep Mobil Pick Up Motor

35 7 8 10 20

1 2 3 4 5 6 7

Bangunan Bangunan Kantor Bangunan Camp Staff Bangunan Camp Non Staff Bangunan Kantin dan Loundry Bangunan Ibadah Bangunan Klinik Bangunan Workshop

1,000 750 1,000 300 200 100 250

Sarana dan Prasarana 1 Pembuatan Jalan Jalan Perbaikan Jalan Desa (12 m) Pembukaan Jalan Desa Baru (12 M) Jalan Tambang (12 m)

Sub Total III Total Investasi Penambangan B. a. 1 b 1 2 c 1 2 d 1 2

Jumlah Biaya Investasi

Investasi Stock Piles Tanah dan Bangunan Tanah Sub Total Bangunan Bangunan Kantor Bangunan Mess Sub Total Alat Angkut Truck Kapasitas 20 Ton Kendaran Sub Total Alat Berat Buldozer Loader Sub Total Mesin dan Peralatan

Jumlah

0 0 0

Investasi Penambangan Mangan Pembebasan Lahan Tambang Alat Berat Excavator Buldozer Grader Compactor 12 Ton Wheeloader

a. b.

Jumlah c.

Harga Satuan

1,125,000,000 1,980,000,000 1,440,000,000 765,000,000 1,170,000,000

21,834,971,910 3,960,000,000 1,440,000,000 765,000,000 7,394,662,921 35,394,634,831

650,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 300,000,000 500,000,000

1,300,000,000 375,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000 500,000,000 2,975,000,000

Bh Bh Bh Bh Bh

1,100,000,000 350,000,000 450,000,000 325,000,000 25,000,000

38,829,588,015 2,621,722,846 3,600,000,000 3,250,000,000 500,000,000 48,801,310,861

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2,500,000,000 1,875,000,000 2,500,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 625,000,000 9,000,000,000 96,170,945,693

15 Km 10 Km 20 Km

500,000,000 750,000,000 750,000,000

7,500,000,000 7,500,000,000 15,000,000,000 30,000,000,000 126,170,945,693

2.5 Ha

150,000

3,750,000,000 3,750,000,000

600 m2 1,000 m2

1,750,000 1,750,000

1,050,000,000 1,750,000,000 2,800,000,000

4 Bh 2 bh

350,000,000 300,000,000

1,400,000,000 600,000,000 2,000,000,000

2 Bh 2 Bh

1,980,000,000 1,170,000,000

1 ls

2,500,000,000

3,960,000,000 2,340,000,000 6,300,000,000 2,500,000,000

17,350,000,000 143,520,945,693

URAIAN

1 USD 1 Ton

9,000

PROYEKSI

105% 365 9,000

3,257,789

105% 365 9,000

5.0%

3,420,679

105% 365 9,000

2,853 102,620 171,034 34,207 25,599 14,111

5.0%

3,591,713

105% 365 9,000

107,751 2,283 14,258 507,297 63,412 61,827 0.66

3,138 107,751 179,586 35,917 26,111 14,534

5.0%

3,771,298

105% 365 9,000

2022 105% 365 9,000

3,102,656

5.0%

2,594 97,734 162,889 32,578 25,097 13,700

102,620 2,238 13,842 497,350 62,169 60,614 0.65

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

2021 105% 365 9,000

2,954,911

5.0%

2,358 93,080 155,133 31,027 24,605 13,301

97,734 2,194 13,439 487,598 60,950 59,426 0.64

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2020 105% 365 9,000

2,814,201

5.0%

2,144 88,647 147,746 29,549 24,122 12,914

93,080 2,151 13,048 478,037 59,755 58,261 0.62

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2019

105% 365 9,000

2,680,191

5.0%

1,949 84,426 140,710 28,142 23,649 12,538

88,647 2,109 12,668 468,664 58,583 57,118 0.61

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2018

105% 365 9,000 2,552,563

5.0%

1,772 80,406 134,010 26,802 23,186 12,172

84,426 2,068 12,299 459,474 57,434 55,998 0.60

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2017

105% 365 9,000 2,431,013

5.0%

1,611 76,577 127,628 25,526 22,731 11,818

80,406 2,027 11,941 450,465 56,308 54,900 0.59

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2016

105% 365 9,000 2,315,250 5.0%

1,464 72,930 121,551 24,310 22,285 11,474

76,577 1,987 11,593 441,632 55,204 53,824 0.58

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2015

2,205,000 5.0%

1,331 69,458 115,763 23,153 21,848 11,139

72,930 1,948 11,255 432,973 54,122 52,769 0.56

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2014

365 9,000

5.0%

1,210 66,150 110,250 22,050 21,420 10,815

69,458 1,910 10,927 424,483 53,060 51,734 0.55

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2013

2,100,000

1,100 63,000 105,000 21,000 21,000 10,500

66,150 1,873 10,609 416,160 52,020 50,720 0.54

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2012

1,000 60,000 100,000 20,000 20,000 10,000 63,000 1,836 10,300 408,000 51,000 49,725 0.53

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2011

60,000 1,800 10,000 400,000 50,000 48,750 0.52

5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 2% 2%

30 15 7

2010

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 15 7

Satuan

/Ton /Ton /Ton /Ton /Ton /Ton

% % % % % % % % % % % % %

30 15 7

235 USD

/Ton /Ton /Ton /Ton /Ton /Ton /Ton

Hari Hari Hari

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN ASUMSI-ASUMSI BIAYA Lampiran - 2

Hari Kerja Kurs USD 1 Harga Jual Grade 1 % Kenaikan harga Jual/tahun

Persediaan Batubara Piutang Usaha Hutang Usaha

2 Biaya Biaya Mangan Biaya Analisis Mangan 1,000 Biaya Transportasi Hauling ke Stock Pile 60,000 Biaya Transportasi Hauling ke Pelabuhan 100,000 Biaya Bongkar Muat V 20,000 Biaya Bongkar Muat P 20,000 Biaya Lain-lain 10,000 3 Perhitungan Biaya-biaya Penambangan Biaya Bahan Bakar ATU 60,000 RP Biaya Restrbusi Jalan 1,800 RP Biaya Lingkungan K3 10,000 RP Biaya Pengambilan Mangan 400,000 RP Kas Desa 50,000 RP Biaya Royalti 48,750 RP PPn dan PBB 0.52 USD 3 Kenaikan Biaya-biaya Š Batu Bara Š Biaya Tenaga Kerja Langsung Š Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Š Biaya Transportasi Vessel Š Biaya Transportasi Hauling ke Pelabuhan Š Biaya Bongkar Muat V Š Biaya Bongkar Muat P Š Biaya Bahan Bakar Š Biaya Operasional Kantor Š Biaya Restrbusi Jalan Š Biaya Lingkungan K3 Š Biaya Royalti Š PPn dan PBB 4 Perputaran Š Š Š

378,000,000

589,196,337

Total Biaya Tetap

1,955,726

21,539,777,873

Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan

1,353,172,555

4,529,281,019

Persediaan Bahan Baku (+)

Persediaan Bahan Akhir (-)

2,059,657

100,000,000

Biaya Iuran IUP

24,715,886,337

120,000,000

Biaya Lingkungan K3

Harga Pokok Produksi

21,600,000

Jumlah Biaya Produksi

347,596,337

Biaya Pemeliharaan Aktiva

Biaya Restrbusi Jalan

Biaya Tetap :

24,126,690,000

600,000,000

Biaya Kas Desa

Jumlah Biaya Variabel

585,000,000

13,320,000,000

Biaya Bahan Bakar ATU

Biaya Royalti 3,901,500,000

3,803,962,500

48,024,900,000

13,738,140,000

811,125,000

1,606,500,000

1,653,750,000

8,268,750,000

4,961,250,000

90,750,000

31,212,000,000

2012

3,932,765,142

100,000,000

795,675,000

140,454,000

2,896,636,142

10,027,840,491

7,035,577,573

1,626,739

2,441,951

1,657,691

83,093,230,588 119,013,129,725

7,035,577,573

4,529,281,019

2,377,765

85,599,527,142 122,005,392,642

3,433,532,142

100,000,000

370,800,000

66,096,000

2,896,636,142

82,165,995,000 118,072,627,500

1,836,000,000

1,790,100,000

43,281,000,000

12,593,295,000

120,000,000

2,289,690,000

Biaya Lain-lain

Biaya Tenaga Kerja Langsung

756,000,000

756,000,000

240,000,000

3,780,000,000

240,000,000

1,200,000,000

Biaya Transportasi Hauling ke Pelabuhan

2,268,000,000

Biaya Bongkar Muat V

720,000,000

Biaya Transportasi Hauling ke Stock Pile

39,600,000

14,688,000,000

2011

Biaya Bongkar Muat P

12,000,000

4,800,000,000

2010

Biaya Analisis Mangan

Biaya Pengambilan Batu

Biaya Variabel :

Keterangan

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN Perhitungan Harga Pokok Penjualan Penambangan Lampiran 3

1,497,578

148,398,695,112

12,391,419,817

10,027,840,491

1,489,010

150,762,274,437

4,440,848,637

100,000,000

1,229,317,875

214,894,620

2,896,636,142

146,321,425,800

5,372,365,500

5,238,056,363

53,030,801,250

14,882,985,000

1,127,869,313

2,457,945,000

2,344,190,625

11,720,953,125

7,032,571,875

134,763,750

42,978,924,000

2013

1,442,846

172,904,282,712

14,374,286,229

12,391,419,817

1,439,400

174,887,149,124

4,779,104,051

100,000,000

1,519,436,894

263,031,015

2,896,636,142

170,108,045,073

6,575,775,372

6,411,380,988

57,323,274,750

16,027,830,000

1,394,046,470

3,008,524,680

2,953,680,188

14,768,400,938

8,861,040,563

177,888,150

52,606,202,976

2014

1,457,117

186,066,913,170

15,375,459,129

14,374,286,229

1,458,621

187,068,086,069

4,829,947,778

100,000,000

1,565,020,000

268,291,635

2,896,636,142

182,238,138,292

7,079,918,151

6,902,920,197

60,189,438,488

17,172,675,000

1,515,638,301

3,068,695,174

3,273,662,208

16,368,311,039

9,820,986,623

206,547,908

56,639,345,204

2015

1,510,288

193,694,407,055

15,968,861,008

15,375,459,129

1,514,915

194,287,808,934

4,882,264,211

100,000,000

1,611,970,600

273,657,468

2,896,636,142

189,405,544,724

7,221,516,514

7,040,978,601

63,198,910,412

18,317,520,000

1,561,107,450

3,130,069,077

3,437,345,318

17,186,726,591

10,312,035,955

227,202,698

57,772,132,108

2016

1,528,530

210,027,862,868

17,378,418,077

15,968,861,008

1,529,661

211,437,419,937

5,086,943,393

100,000,000

1,789,466,474

300,840,776

2,896,636,142

206,350,476,544

7,938,853,821

7,740,382,475

67,245,329,199

19,462,365,000

1,733,002,726

3,440,989,272

3,889,929,118

19,449,645,592

11,669,787,355

269,361,421

63,510,830,564

2017

1,583,105

218,824,700,173

18,039,965,561

17,378,418,077

1,587,891

219,486,247,656

5,146,644,203

100,000,000

1,843,150,468

306,857,592

2,896,636,142

214,339,603,454

8,097,630,897

7,895,190,125

70,607,595,659

20,607,210,000

1,784,992,808

3,509,809,058

4,084,425,574

20,422,127,872

12,253,276,723

296,297,563

64,781,047,176

2018

1,643,292

227,143,981,490

18,725,732,770

18,039,965,561

1,648,253

227,829,748,699

5,208,075,869

100,000,000

1,898,444,982

312,994,744

2,896,636,142

222,621,672,831

8,259,583,515

8,053,093,927

74,137,975,442

21,752,055,000

1,838,542,592

3,580,005,239

4,288,646,853

21,443,234,265

12,865,940,559

325,927,320

66,076,668,119

2019

1,705,702

235,770,610,842

19,436,854,753

18,725,732,770

1,710,846

236,481,732,825

5,271,289,113

100,000,000

1,955,398,332

319,254,639

2,896,636,142

231,210,443,712

8,424,775,185

8,214,155,806

77,844,874,214

22,896,900,000

1,893,698,870

3,651,605,343

4,503,079,196

22,515,395,979

13,509,237,587

358,520,052

67,398,201,482

2020

1,716,104

309,779,194,229

26,064,489,086

18,725,732,770

1,720,662

317,117,950,545

6,116,236,160

100,000,000

2,685,413,709

434,186,308

2,896,636,142

311,001,714,385

11,457,694,252

11,171,251,896

108,982,823,899

22,896,900,000

2,600,679,781

4,966,183,267

6,304,310,874

31,521,554,370

18,912,932,622

525,829,409

91,661,554,015

2021

Sub Total

159,272,694,435 Sub Total

-

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN PROYEKSI DEPRESIASI & AMORTISASI AKTIVA Lampiran 4 URAIAN Harga Perolehan Awal Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Inventaris Kantor 6 Sarana dan Prasarana Biaya Praoperasi Penambahan Aktiva Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana 1 Biaya Praoperasi Harga Perolehan Akhir Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana 1 Biaya Praoperasi Sub Total

2010

4,774,125,098 1,239,026,850 28,309,736,292 -

2011

0 4,774,125,098 1,239,026,850 28,309,736,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012

2013

2014

2015

2016

PROYEKSI 2017

2018

2019

2020

2021

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 189,281,493,799

0

0 0

0 0 3,660,250,000 2,928,200,000 9,223,830,000 0

0 0 4,355,697,500 73,369,231,442 51,821,284,857 43,923,000,000

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 4,214,026,850 4,214,026,850 4,214,026,850 4,214,026,850 4,214,026,850 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 78,421,908,577 78,421,908,577 78,421,908,577 78,421,908,577 78,421,908,577 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 35,394,634,831 35,394,634,831 35,394,634,831 35,394,634,831 35,394,634,831 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 6,160,250,000 6,160,250,000 6,160,250,000 6,160,250,000 6,160,250,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 4,928,200,000 4,928,200,000 4,928,200,000 4,928,200,000 4,928,200,000 6,300,000,000 6,300,000,000 6,300,000,000 6,300,000,000 6,300,000,000 15,523,830,000 15,523,830,000 15,523,830,000 15,523,830,000 15,523,830,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 179,154,695,356 179,154,695,356 179,154,695,356 179,154,695,356 179,154,695,356 368,436,189,155 368,436,189,155 368,436,189,155 368,436,189,155 368,436,189,155

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 13,774,125,098 4,214,026,850 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 8,569,724,350 78,421,908,577 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 151,791,140,019 35,394,634,831 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 87,215,919,688 30,000,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000 73,923,000,000

159,272,694,435 159,272,694,435 34,322,888,240 34,322,888,240

0 9,000,000,000 2,975,000,000 50,112,172,285 35,394,634,831 30,000,000,000

0

0

0 13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0

0

0 13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

0

0 0 0

0 144,831,807,116

0 13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

0

0 13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

-

0 4,774,125,098 1,239,026,850 28,309,736,292 0 0

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0

159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 348,554,188,234 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435 159,272,694,435

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 0 159,272,694,435 304,104,501,551

338,427,389,791 338,427,389,791 338,427,389,791 338,427,389,791 716,990,377,388 527,708,883,590 527,708,883,590 527,708,883,590 527,708,883,590 527,708,883,590

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 0

0 0 0 0 0 0

193,595,582,675 483,259,196,907

Page 1

1 Biaya Praoperasi

Nilai Buku Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana

1 Biaya Praoperasi

Akumulasi Depresiasi & Amortisasi Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana

1 Biaya Praoperasi

Depresiasi & Amortisasi Tambang 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile 1 Tanah 2 Bangunan 3 Mesin dan Peralatan 4 Alat Angkutan 5 Alat Berat 6 Sarana dan Prasarana

URAIAN

Sub Total

Sub Total

5.00% Sub Total

0.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%

0.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 13,085,418,843 3,792,624,165 70,579,717,719 31,855,171,348 28,500,000,000 0 3,750,000,000 2,660,000,000 2,250,000,000 1,800,000,000 5,670,000,000 0

185,631,947,953 444,878,573,827

151,309,059,713 280,935,641,752

0 0 0 0 0 0

0 4,774,125,098 1,239,026,850 28,309,736,292 0 0

23,168,859,799 38,380,623,080

140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 -

7,963,634,722 0

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000

15,205,225,078 30,416,988,358

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000 0 0 140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 0

2011

-

7,963,634,722 7,963,634,722

2010

560,000,000 1,000,000,000 800,000,000 2,520,000,000 -

2,754,825,020 1,685,610,740 31,368,763,431 14,157,853,933 6,000,000,000

7,963,634,722 23,175,398,002

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000 0 0 140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 0

2014

700,000,000 1,250,000,000 1,000,000,000 3,150,000,000 -

3,443,531,275 2,107,013,425 39,210,954,288 17,697,317,416 7,500,000,000

7,963,634,722 23,175,398,002

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000 0 0 140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 0

2015

840,000,000 1,866,025,000 1,492,820,000 4,702,383,000 -

4,132,237,529 2,963,985,860 54,390,068,290 26,418,909,385 11,196,150,000

17,427,709,412 49,371,472,072

2017

980,000,000 2,482,050,000 1,985,640,000 6,254,766,000 -

4,820,943,784 3,820,958,295 69,569,182,292 35,140,501,353 14,892,300,000

7,963,634,722 39,907,397,382

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

PROYEKSI

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

2016

1,120,000,000 3,098,075,000 2,478,460,000 7,807,149,000 -

5,509,650,039 4,677,930,730 84,748,296,294 43,862,093,322 18,588,450,000

7,963,634,722 39,907,397,382

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

2018

7,963,634,722 39,907,397,382

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

2020

7,963,634,722 39,907,397,382

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

2021

1,260,000,000 3,714,100,000 2,971,280,000 9,359,532,000 -

1,400,000,000 4,330,125,000 3,464,100,000 10,911,915,000 -

1,540,000,000 4,946,150,000 3,956,920,000 12,464,298,000 -

6,198,356,294 6,887,062,549 7,575,768,804 5,534,903,165 6,391,875,600 7,248,848,035 99,927,410,296 115,106,524,298 130,285,638,299 52,583,685,291 61,305,277,260 70,026,869,229 22,284,600,000 25,980,750,000 29,676,900,000

7,963,634,722 39,907,397,382

0 688,706,255 856,972,435 15,179,114,002 8,721,591,969 3,696,150,000 0 0 140,000,000 616,025,000 492,820,000 1,552,383,000 0

2019

0 11,708,006,333 2,949,818,795 54,895,336,004 24,776,244,382 25,500,000,000 0 3,750,000,000 2,380,000,000 1,750,000,000 1,400,000,000 4,410,000,000 0

0 11,019,300,078 2,528,416,110 47,053,145,146 21,236,780,899 24,000,000,000 0 3,750,000,000 2,240,000,000 1,500,000,000 1,200,000,000 3,780,000,000 0

0 10,330,593,824 2,107,013,425 39,210,954,288 17,697,317,416 22,500,000,000 0 3,750,000,000 2,100,000,000 1,250,000,000 1,000,000,000 3,150,000,000 0

0 9,641,887,569 5,605,738,490 97,401,071,728 60,797,010,304 62,726,850,000 0 3,750,000,000 1,960,000,000 4,294,225,000 3,435,380,000 10,821,447,000 0

70,894,316,894

0 8,264,475,059 3,891,793,620 67,042,843,725 43,353,826,366 55,334,550,000 0 3,750,000,000 1,680,000,000 3,062,175,000 2,449,740,000 7,716,681,000 0

62,930,682,172

0 7,575,768,804 3,034,821,185 51,863,729,723 34,632,234,397 51,638,400,000 0 3,750,000,000 1,540,000,000 2,446,150,000 1,956,920,000 6,164,298,000 0

54,967,047,450

0 6,887,062,549 2,177,848,750 36,684,615,721 25,910,642,428 47,942,250,000 0 3,750,000,000 1,400,000,000 1,830,125,000 1,464,100,000 4,611,915,000 0

47,003,412,728

0 6,198,356,294 0 0 0 44,246,100,000 0 3,750,000,000 1,260,000,000 0 0 0 0

Page 2

276,871,368,709 253,695,970,706 230,520,572,704 207,345,174,701 536,536,690,226 307,347,799,045 267,440,401,663 227,533,004,281 187,625,606,898 102,457,869,022

78,857,951,615

0 8,953,181,314 4,748,766,055 82,221,957,727 52,075,418,335 59,030,700,000 0 3,750,000,000 1,820,000,000 3,678,200,000 2,942,560,000 9,269,064,000 0

39,096,129,243 47,059,763,965 55,023,398,686 72,451,108,098 80,414,742,820 88,378,377,541 96,342,012,263 104,305,646,985 112,269,281,707 84,731,419,085 107,906,817,087 131,082,215,090 180,453,687,162 220,361,084,544 260,268,481,927 300,175,879,309 340,083,276,691 379,990,674,074

420,000,000 750,000,000 600,000,000 1,890,000,000 -

2,066,118,765 1,264,208,055 23,526,572,573 10,618,390,449 4,500,000,000

7,963,634,722 23,175,398,002

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000 0 0 140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 0

2013

128,140,199,914 120,176,565,192 112,212,930,470 104,249,295,749 276,103,080,136

0 12,396,712,588 3,371,221,480 62,737,526,861 28,315,707,865 27,000,000,000 0 3,750,000,000 2,520,000,000 2,000,000,000 1,600,000,000 5,040,000,000 0

31,132,494,521 61,556,021,082

280,000,000 500,000,000 400,000,000 1,260,000,000 -

1,377,412,510 842,805,370 15,684,381,715 7,078,926,966 3,000,000,000

7,963,634,722 23,175,398,002

0 688,706,255 421,402,685 7,842,190,858 3,539,463,483 1,500,000,000 0 0 140,000,000 250,000,000 200,000,000 630,000,000 0

2012

EBITDA Depresiasi dan Amortisasi Pajak Salvage Value Total Cash Inflow

URAIAN

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN ANALISIS KELAYAKAN PROYEK Lampiran 5

Cash Inflow s s s s

Cash Outflow s Aktiva s Interest During Constructions s Penambahan Modal Kerja Total Cash Outflow Net Cash Flow Discount Factor NET PRESENT VALUE (NPV) INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) s Present Value Cash Inflow s Present Value Cash Outflow s Present Value Cash Flow PROFITABILTY INDEX (PI) s Kumulatif Net Cashflow

DISCOUNTED PAYBACK PERIOD (DPP) s Penjualan Bersih s Variable Cost (VC) s Fixed Cost (FC) s Biaya Pemeliharaan Aktiva s Biaya Restrbusi Jalan s Biaya Lingkungan K3 s Biaya Tenaga Kerja s Biaya Operasional s Biaya Penjualan s Biaya Penyusutan dan Amortisasi Total FC BREAK EVEN POINT (BEP) dalam Rupiah BEP RATA-RATA

TOTAL

1,004,285,743,984

(334,113,300,915) 670,172,443,069 18.40% 86,194,164,920 33.4% 226,215,463,768 (161,343,479,377.27) 64,871,984,390 1.40

5 2,350,000,289,810

(377,615,804,642) -16.07%

(75,439,182,219)

(75,439,182,219) -

2011

(11,455,339,048) -

2010

(11,455,339,048)

2012

(15,216,096,565) 59,281,658 (15,156,814,907)

2013

62,561,288,094 23,175,398,002 85,736,686,097

2014

2015

81,700,320,421 23,175,398,002 207,345,174,701.25 312,220,893,125

PROYEKSI

26,530,167,068 30,416,988,358 56,947,155,426

2016

62,654,417,753 23,175,398,002 85,829,815,756

2017

96,248,220,061 23,175,398,002 119,423,618,064

2018

105,873,643,373 49,371,472,072 155,245,115,445

2019

114,347,855,294 39,907,397,382 154,255,252,676

-

2020

96,771,146,186 39,907,397,382 136,678,543,569

-

2021

527,674,444,162 39,907,397,382 102,457,869,022 670,039,710,567

-

670,039,710,567 0.1318 88,283,616,129

-

136,678,543,569 0.1560 21,322,180,530

-

154,255,252,676 0.1847 28,492,000,128

(189,281,493,798.69) (189,281,493,798.69)

155,245,115,445 0.2187 33,951,004,108

-

119,423,618,064 0.2589 30,922,642,914

-

(103,451,678,043) 0.3066 (31,715,796,518)

-

312,220,893,125 0.3630 113,331,789,786

-

85,736,686,097 0.4298 36,847,513,036

(144,831,807,116) (144,831,807,116)

56,947,155,426 0.5089 28,977,787,673

-

(15,156,814,907) 0.6025 (9,131,725,328)

174,477,781,049 1.00 0.00 0.00

(220,270,989,335) 0.7133 (157,128,113,968)

86,194,164,920 1.00 0.00 0.00

648,350,875,160 311,001,714,385

(11,455,339,048) 0.8446 (9,675,117,439)

64,871,984,390 1.00 0.00 0.00

428,864,685,307 214,339,603,454

88,283,616,129 88,283,616,129

36,379,984,263 1.00 0.00 0.00

406,019,935,290 206,350,476,544

2,896,636,142 434,186,308 2,685,413,709 27,987,570,000 37,375,828,850 12,967,017,503 39,907,397,382 124,254,049,896

21,322,180,530 21,322,180,530

2,428,980,155 1.00 0.00 0.00

360,921,258,411 189,405,544,724

2,896,636,142 306,857,592 1,843,150,468 25,162,020,000 28,081,013,411 8,577,293,706 39,907,397,382 106,774,368,702

238,803,682,828 37%

28,492,000,128 28,492,000,128 (28,493,662,759) 0.00 0.00 0.00

342,247,576,383 182,238,138,292

2,896,636,142 300,840,776 1,789,466,474 23,749,245,000 25,528,194,010 8,120,398,706 39,907,397,382 102,292,178,491

213,456,420,278 50%

33,951,004,108 33,951,004,108 3,222,133,759 1.00 0.97 0.97

305,887,975,582 170,108,045,073

2,896,636,142 273,657,468 1,611,970,600 22,336,470,000 23,207,449,100 7,218,425,168 49,371,472,072 106,916,080,551

208,007,093,085 51%

30,922,642,914 30,922,642,914 (110,109,656,027) 0.00 1.00 1.00

240,895,022,902 146,321,425,800

2,896,636,142 268,291,635 1,565,020,000 20,923,695,000 21,097,681,000 6,844,951,528 23,175,398,002 76,771,673,308

224,983,970,898 62%

26,313,357,339 (58,029,153,857) (31,715,796,518) (146,957,169,063) 0.00 1.00 1.00

166,222,263,699 118,072,627,500

2,896,636,142 263,031,015 1,519,436,894 19,510,920,000 19,179,710,000 6,117,759,512 23,175,398,002 72,662,891,565

164,208,558,182 48%

113,331,789,786 113,331,789,786 (175,934,956,736) 0.00 1.00 1.00

75,030,410,959 82,165,995,000

2,896,636,142 214,894,620 1,229,317,875 18,098,145,000 17,436,100,000 4,817,900,458 23,175,398,002 67,868,392,098

163,696,539,816 54%

36,847,513,036 36,847,513,036

(9,675,117,439.26) (166,803,231,407.47) 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Bulan 23,911,161,276 24,126,690,000

2,896,636,142 140,454,000 795,675,000 16,685,370,000 15,851,000,000 3,324,445,274 23,175,398,002 62,868,978,419

172,872,327,686 72%

28,977,787,673 28,977,787,673

12 0 0

2,896,636,142 66,096,000 370,800,000 3,818,148,750 14,410,000,000 1,500,608,219 30,416,988,358 53,479,277,470

217,036,404,306 131%

(9,131,725,328) (9,131,725,328)

Tahun 0 0

347,596,337 21,600,000 120,000,000 5,111,947,287 7,024,805,001 99,375,000 59,281,658 12,784,605,283

(562,332,689,690) -749%

(53,813,788,448) (103,314,325,520) (157,128,113,968)

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

(1,418,348,112,030) -5932%

(9,675,117,439) (9,675,117,439)

0 0 0 0

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

Biaya Operasional

(11,455,339,048)

(4,398,329,238)

(15,853,668,286)

Laba Ditahan, Awal Tahun

Laba Ditahan, Akhir Tahun

-

Laba Bersih

Pajak

(91,292,850,505)

(15,853,668,286)

(75,439,182,219)

-

(75,439,182,219)

Laba Sebelum Pajak

(11,455,339,048)

14,000,000,000

2,438,617,262

50,937,745,327

15,211,763,281

Biaya Emisi

937,055,593

12,889,666,858

Total Biaya Operasional

Beban Bunga (dll)

59,281,658

Biaya Penyusutan Aktiva

1,500,608,219

-

15,205,225,078

99,375,000

Biaya Penjualan

Biaya Amortisasi

792,000,000

14,410,000,000

3,818,148,750

594,257,912

(8,062,819,629)

83,093,230,588

75,030,410,959

2011 II

5,111,947,287

Biaya Gaji TKTL

Biaya Sewa Kantor dan Umum

7,024,805,001

2,371,383,403

Beban Usaha

21,539,777,873

23,911,161,276

2010 I

Tambang

I

Laba Kotor

Harga Pokok Penjualan

Penjualan Bersih

URAIAN

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN Proyeksi Rugi Laba Lampiran 6

(106,508,947,070)

(91,292,850,505)

(15,216,096,565)

-

(15,216,096,565)

2,438,617,262

59,986,613,276

15,211,763,281

7,963,634,722

3,324,445,274

16,685,370,000

950,400,000

15,851,000,000

47,209,133,974

119,013,129,725

166,222,263,699

2012 III

(87,407,226,781)

(106,508,947,070)

19,101,720,289

7,428,446,779

26,530,167,068

2,438,617,262

63,527,543,461

15,211,763,281

7,963,634,722

4,817,900,458

18,098,145,000

-

17,436,100,000

92,496,327,791

148,398,695,112

240,895,022,902

2013 IV

(42,363,099,353)

(87,407,226,781)

45,044,127,428

17,517,160,666

62,561,288,094

2,438,617,262

67,983,787,514

15,211,763,281

7,963,634,722

6,117,759,512

19,510,920,000

-

19,179,710,000

132,983,692,871

172,904,282,712

305,887,975,582

2014 V

16,461,131,350

(42,363,099,353)

58,824,230,703

22,876,089,718

81,700,320,421

2,438,617,262

72,041,725,530

15,211,763,281

7,963,634,722

6,844,951,528

20,923,695,000

-

21,097,681,000

156,180,663,214

186,066,913,170

342,247,576,383

2015 VI

61,572,312,133

16,461,131,350

45,111,180,782

17,543,236,971

62,654,417,753

2,438,617,262

102,133,816,340

31,943,762,661

17,427,709,412

7,218,425,168

22,336,470,000

-

23,207,449,100

167,226,851,356

193,694,407,055

360,921,258,411

2016 VII

130,871,030,577

61,572,312,133

69,298,718,444

26,949,501,617

96,248,220,061

2,438,617,262

97,305,235,098

31,943,762,661

7,963,634,722

8,120,398,706

23,749,245,000

-

25,528,194,010

195,992,072,422

210,027,862,868

406,019,935,290

2017 VIII

207,100,053,805

130,871,030,577

76,229,023,228

29,644,620,144

105,873,643,373

2,438,617,262

101,727,724,499

31,943,762,661

7,963,634,722

8,577,293,706

25,162,020,000

-

28,081,013,411

210,039,985,135

218,824,700,173

428,864,685,307

2018 IX

289,430,509,617

207,100,053,805

82,330,455,812

32,017,399,482

114,347,855,294

2,438,617,262

106,377,465,526

31,943,762,661

7,963,634,722

9,006,158,391

26,574,795,000

-

30,889,114,752

223,163,938,082

227,143,981,490

450,307,919,573

2019 X

359,105,734,871

289,430,509,617

69,675,225,254

27,095,920,932

96,771,146,186

2,438,617,262

112,298,747,718

31,943,762,661

7,963,634,722

10,425,754,108

27,987,570,000

-

33,978,026,227

211,508,511,166

309,779,194,229

521,287,705,395

2020 XI

739,031,334,668

359,105,734,871

379,925,599,797

147,748,844,365

527,674,444,162

2,438,617,262

118,237,813,736

31,943,762,661

7,963,634,722

12,967,017,503

27,987,570,000

-

37,375,828,850

648,350,875,160

-

648,350,875,160

2021 XII

VIII

IX

2018

X

2019

XI

2020

XII

2021

727,778,788,391 26,644,556,513 26,064,489,086 -

2017

628,739,067,846 21,422,782,414 19,436,854,753 -

780,487,833,991

VII

448,610,032,843 18,505,804,914 18,725,732,770 -

669,598,705,013

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

2016

327,779,163,315 17,624,576,109 18,039,965,561 -

485,841,570,527

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (269,866,057,150) (74,899,081,794) 159,272,694,435 54,967,047,450 760,555,799,647

VI

213,088,754,451 16,685,750,765 17,378,418,077 -

363,443,704,984

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (237,922,294,489) (42,955,319,133) 159,272,694,435 62,930,682,172 689,574,068,051

-

2015

106,816,669,327 14,832,380,483 15,968,861,008 -

247,152,923,294

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (205,978,531,829) (11,011,556,473) 159,272,694,435 70,894,316,894 545,724,330,948

6,081,714,120 -

V

202,837,863,302 14,064,968,892 15,375,459,129 -

137,617,910,818

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (174,034,769,168) 20,932,206,188 159,272,694,435 78,857,951,615 463,233,862,787

4,369,337,646 -

2014

123,100,030,656 12,570,738,723 14,374,286,229 232,278,291,323

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (142,091,006,508) 52,875,968,848 159,272,694,435 276,103,080,136 576,131,972,278

4,209,325,298 -

IV

59,071,646,069 9,899,795,462 12,391,419,817 150,045,055,608

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 6,160,250,000 4,928,200,000 15,523,830,000 (110,147,243,847) 84,819,731,509 348,554,188,234 104,249,295,749 326,686,938,075

4,054,964,218 -

2013

21,675,348,790 6,831,051,933 10,027,840,491 81,362,861,348

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 (78,203,481,187) 100,951,214,170 159,272,694,435 112,212,930,470 445,442,435,963

3,726,067,569 -

III

38,534,241,214

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000

3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 (62,991,717,906) 116,162,977,450 159,272,694,435 120,176,565,192 386,384,598,250

3,587,607,130 -

2012

19,757,725,976 3,083,441,546 7,035,577,573 29,876,745,095

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000 3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 (47,779,954,625) 131,374,740,731 159,272,694,435 128,140,199,914 340,877,801,993

3,354,000,120 -

II

5,193,100,641 3,297,009,567 4,529,281,019 294,076,072 959,076,136 14,272,543,435

13,774,125,098 4,214,026,850 78,421,908,577 35,394,634,831 30,000,000,000 3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 (32,568,191,344) 146,586,504,012 159,272,694,435 280,935,641,752 466,056,386,977

2,891,331,291 -

2011

4,774,125,098 1,239,026,850 28,309,736,292 3,750,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 6,300,000,000 (17,356,428,064) 161,798,267,292 304,104,501,551 151,309,059,713 342,984,072,101

2,339,829,448 -

I

(2,144,664,783) 32,178,223,457 159,272,694,435 205,723,461,327

1,641,634,767 -

2010

40,000,000

-

26,750,000,000

26,750,000,000

-

32,831,714,120

76,116,326,000 76,116,326,000 102,866,326,000

26,750,000,000

31,119,337,646

76,116,326,000 76,116,326,000 108,948,040,120

30,959,325,298

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 122,477,021,536

26,750,000,000

30,804,964,218

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 122,317,009,188

30,476,067,569

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 122,162,648,108

26,750,000,000

30,337,607,130

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 121,833,751,459

30,104,000,120

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 121,695,291,020

26,750,000,000

29,641,331,291

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 121,461,684,010

29,089,829,448

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 120,999,015,181

26,750,000,000

28,391,634,767

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 120,447,513,338

354,099,997 27,933,432,130

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 119,749,318,657

26,750,000,000

15,241,357,890 76,116,326,000 91,357,683,890 119,291,116,020

-

-

200,000,000,000 289,430,509,617 69,675,225,254 654,105,734,871 763,053,774,991

95,000,000,000

26,750,000,000

-

200,000,000,000 207,100,053,805 82,330,455,812 584,430,509,617 706,907,531,153

95,000,000,000

-

200,000,000,000 130,871,030,577 76,229,023,228 502,100,053,805 624,417,062,993

95,000,000,000

26,750,000,000

200,000,000,000 61,572,312,133 69,298,718,444 425,871,030,577 548,033,678,685

95,000,000,000

-

200,000,000,000 16,461,131,350 45,111,180,782 356,572,312,133 478,406,063,591

95,000,000,000

26,750,000,000

200,000,000,000 (42,363,099,353) 58,824,230,703 311,461,131,350 433,156,422,370

95,000,000,000

-

200,000,000,000 (87,407,226,781) 45,044,127,428 252,636,900,647 374,098,584,657

95,000,000,000

26,750,000,000

200,000,000,000 (106,508,947,070) 19,101,720,289 207,592,773,219 328,591,788,400

95,000,000,000

602,370,000

200,000,000,000 (91,292,850,505) (15,216,096,565) 188,491,052,930 308,938,566,268

95,000,000,000 200,000,000,000 (15,853,668,286) (75,439,182,219) 203,707,149,495 323,456,468,152

95,000,000,000

(4,398,329,238) (11,455,339,048) 79,146,331,714 198,437,447,734

95,000,000,000 95,000,000,000 200,000,000,000 359,105,734,871 379,925,599,797 1,034,031,334,668 1,136,897,660,668

186,962,133 26,750,000,000

-

PT. Soe Makmur Resource STUDY KELAYAKAN PENAMBANGAN DAN PENJUALAN MANGAN Proyeksi Neraca Lampiran 7 URAIAN AKTIVA Aktiva Lancar : Kas dan Bank Piutang Dagang Persediaan Biaya Dibayar dimuka Piutang Lain2 Uang Muka Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap : Tambang Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Alat Angkutan Alat Berat Sarana dan Prasarana Investasi Stock Pile Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Alat Angkutan Alat Berat Sarana dan Prasarana Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aktiva Tetap Aktiva dalam progres Biaya Perijinan - bersih TOTAL AKTIVA PASSIVA : Hutang Lancar : Hutang Usaha Biaya Masih harus dibayar

Hutang Lain2

Hutang Pajak Pendapatan diterima dimuka

Hutang Jangka Pendek Kewajiban jangka panjang Jatuh tempo Jumlah Hutang Lancar Hutang Jangka Panjang : Kewajiban pajak Tangguhan-bersih Hutang Leasing Pinjaman KMK Hutang Pada Pemegang Saham Jumlah Hutang Jangka Panjang TOTAL HUTANG MODAL : Modal disetor,awal Modal Sendiri Agio Saham Laba Ditahan Laba Tahun Berjalan Total Modal TOTAL PASSIVA

Halaman ini sengaja dikosongkan