PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013

DISETUJUI Tanggal

:

Nama

:

Jabatan

:

Tanda tangan :

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK Daftar Isi

Halaman/ Page

Table of Contents

Directors’ Statement Letter

Surat Pernyataan Direksi

Independent Auditor’s Report

Laporan Auditor Independen

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2014 and 2013

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian……….………..………………………....…

1

Consolidated Statements …………………………………….of Financial Position

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian ………………….. ……………………..….

4

Consolidated Statements of ………………………………...Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian …………………..…………….……………

5

Consolidated Statements of ……………………………………….Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian……………………………….……………...

6

Consolidated Statements ……………………………………………of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.………………………………………………

7

Notes to Consolidated Financial ………………………………………………..Statements

.-,A.

\C,

PELITVDO -

-

SUMT PERNYATMN DIREKSI TENTANG TANGGUNG

BOARD OF DIRECTOR'S STA TEME'VT LETTER REGARDINC RESPOTVS,B, LITY FOR THE CONSOUDATED HNANCTAL

JAWAB TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERo) DAN ENTTTAS ANAK (,GROUP") TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

IHE

SIAIEI'EVrSA (PERSERO)

ATAS

2.

Hot Rudolf Marihot Sihombing Jl. Tanjung Perak Timur No. 610 Surabaya Taman Aloha Blok H5/07

Jabatan

2.

Sidoarjo +62-31-329 8631

Domicile as stated in lD Card

Jl. MelatiNo.2 Sunbaya

Phone Number

+62-31-3298631

Position

Presidqt Direktur

Name Office Address

Hot Rudolf Marihot Sihombing Jl. Tanjung PerakTimur No. 610

Domicile as stated in lD Card

Taman Aloha Blok H5/07

Phone Number

+62-31-329 8631

Position

Acti ng F in ance D i rector

State thaf

:

1. 2'

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di lndonesia

Semua informasi dalam laporan keuangan

DjarwoSurjanto Jl. Tanjung PerakTimur No. 610

Surabaya

anak

b. 4.

2.

Kami Bertanggung .jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas

3. a.

Name Office Address

Surabaya

.

Plt. Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa

'1.

1.

Direktur Utama

Nama

Alamat Domisili sesuai KTP atau ldentitas Nomor Telepon

We,the undersigned :

Jl. Melati No. 2 Surabaya +62-31 -3298631

Alamat Kantor

OF PT PELABUHAN lNDaNESlAttl SUBS'D'AR ES (rf'E "cRaup") DECEMBER3I,2Ol4 AND 2013

AM

ANDFOR YEARTHENENDED

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : '1. Nama Djarwo Surjanto Alamat Kantor Jl. Tanjung Perak Timur No. 610 Surabaya Alamat Domisili sesuai KTP atau ldentitas Nomor Telepon Jabatan

III

.

:

We are responsible for the preparation and presentation of the consolidatd financial statements and subsldlanbs

The consolidated financial stafements of the Company and Subsrdr'ares have been prepared and presented in accordance with lndonesian accounting standards; Nl information contained in the consolidated financial

3. a.

konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah

slatemenfs

dimuat secara lengkap dan benar;

complete and

b.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern

dalam Perusahaan dan Entitas anak

Sidoarjo

of the

Company

and

The consolidated financial statements of the Compny

and subsidiaies do not contain misleading mateial intormation or facts and do not omit mateial

4'

information or facts;

We are

responsible

for the

Companys and Subsrdbries

internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement letter is made truthfully.

Atas nama

.1.d,V 'e"t,/

€/

subsldlarles are

conxt;

-r

Hot Rudolf Marihot Sihombinq Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan / was appointed as Acting Finance Director

ll. Perak Timur ilo. 610, Surabaya, 60165, F0. Box 1123 Telp.031-3298631 s/d 37, Fax.031 - 3295204,3295207 Webaih: [email protected] E-mail: [email protected]

An;u**J

I

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Kantor Akuntan Publik

NomorlNumber : RI020.AGA,lji.1r1 5

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto RSM AAJ

Associates

Jl. Mayjen Sungkono Komplek Darmo Park I Blok lll B 17-19 Surabaya 60256 - lndonesia T +62 31 566 8437,566 4818, F +62 31 561 5587 www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor lndependen/ In

dep e ndent Au

d

itor's Reporf

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/ The Shareholders, Board of Commlssioners and Dkectors PT Pelabuhan lndonesia lll (Persero) Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian

PT Pelabuhan lndonesia

lll

(Persero) ("Perusahan")

dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember zAM, serta laporan laba-rugi komprehensif

konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan

suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan

dan

informasi penjelasan lainnya,

Tanggung jawab manajemen atas Iaporan keuangan'

konsolidasian Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan

We have audited the acampanying consolidated financial sfafemenfs of PT Pelabuhan lndonesia lll (Persero) (the Company) and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial

position

as of

December 31, 2014, and the

consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and conso/ldated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting pollctes and other explanatory information.

Management's responsibilig far the Consolidated financial statements

penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang

Management rs responsrb/e for the preparation and fak presentation of these consolidated financial sfafements in accordance with lndonesian Financial Accounting Sfandardg and for such intemal control as management determines rs necessary to enable the preparation af consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to

disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

fraud or error,

Tanggung jawab Auditor Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu

Auditor's respon sihility Our responsibility rs to express an opinion on fhese

opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit

consolidated financial statements based on our audit. We conduded our audit in accordance with Standards

kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk

on Auditing esfab/rshed by the lndonesian lnstitute of

penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan

Certified Public Accountants, Ifiose sfanda rds require

that we comply with ethical requirements and plan and peiorm the audit to obtain reasonable assurance abod whether the consolidated financial sfatemenfs are free from mateial misstatement.

penyajian material,

RSM AAJ Associates is a member ol

the RSM network. Each member ol the RSM network

Licence number

:

Head Office

:

is an independent accounting and advisory firm which practices in its own right.

Minister of Finance : 1048/KM,1/2009

Plaza ASIA, 10th Floor

The RSM network is not itself a separate legal entity in anyjurisdiction.

Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Bank lndonesia : 063

lakarta 12190 . lndonesia

RSM AAJ Audit.Iax.

Advisory

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian

An audit involves peforming procedures to

material dalam laporan keuangan, baik yang

the financial sfatemenfs, whether due to fraud or

disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor

mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur

obtain

audit evidence about the amounts and disclosures in the financial sfafemenfs. The procedures se/ecfed depend on the auditors' judgment, including the assessmenf of the isks of material misstatement of error. ln making fhose rlsk assessmentg the auditors consider intemal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial stafements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the

of

an

audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi

purpoy

bukan untuk tujuan menyatakan opini

effecflveness of the entity's intemal control. An audit also includes evaluating the appropriafeness of accounting policies used and the reasonab/eness of accounting esfimafes made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial

atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan konsolidasian . PT Pelabuhan lndonesia lll (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk

expressrng

opinion

on

the

sfatemenfs.

We believe that the audit evidence we have obtained to provide a basrs for our audit opinion.

is sufficient and appropriate

Opinion

ln our opinion, the accompanying consolidated financial sfafemenfs present faiily, in all materiat respecfs, the consolidated financial position of PT Pelabuhan lndonesia lll (Persero) and its

subsrdraries as of December 31, 2014, and their consolidated financial pefiormance and cash flows

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai

for the year then ended,

dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesia.

I

in

accordance with

ndonesian Fin anci al Accounting Sfandards.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

lf*rtr. Leknor Joni Nomor lzin Akuntan Publik: AP.07971 Public Accountant License Number: AP.07g7 Surabaya, 30 January 2015 I January 30,2015

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2014 Rp

2013 Rp

ASET

ASSETS

ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Lain-lain Pihak Berelasi Pihak Ketiga Persediaan Uang Muka Kontraktor Biaya Dibayar di Muka Pajak Dibayar di Muka Pendapatan yang Masih Akan Diterima Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual

3d,3e,3f,3s,4,46

4,247,026,898

1,759,522,597

3d,3e,3f,3s,5,46

20,523,000

18,721,013

3e,3h,3s,6,7,46

46,268,899

38,609,652

3d,3h,3s,6,46

341,885,809

334,395,586

3d,3e,3h,3s,7,8

286,823,240

277,942,531

3d,3h,3s,8

8,668,976

12,794,901

3i,9

15,598,999

8,550,805

10

1,290,772,339

913,983,108

11

35,367,609

47,158,520

3v,20a

112,917,147

12,960,296

12

89,515,997

17,077,658

3k

108,981

4,309,029

6,495,477,894

3,446,025,696

Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Investasi pada Entitas Asosiasi Properti Investasi Aset Tetap Piutang Lain-lain Aset Takberwujud Estimasi Tagihan Pajak Aset Pajak Tangguhan Goodwill Aset Tidak Lancar Lainnya

3j,13 3l,14

599,879,610

55,050,608

41,902,836

5,630,820,724

4,478,204,416

17,500,000

18,500,000

3o,3p,17

3,682,654,638

1,657,353,199

3v,20b

126,169,112

27,546,058

3v,20d

20,125,546

9,079,232

3p,17

1,143,301

-

18

7,499,577

3,912,269

10,125,597,187

6,836,377,620

16,621,075,081

10,282,403,316

3l,3m,3n,3o,15 3e,3h,3s,16

Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

d1/February 11, 2015

584,633,681

1

CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Restricted Cash Trade Receivables Related Parties Third Parties Other Receivables Related Parties Third Parties Inventories Contractor Advances Prepaid Expenses Prepaid Taxes Accrued Revenues Fixed Assets held for Sale Total Current Assets NON CURRENT ASSETS Investments in Associates Investment Properties Fixed Assets Other Receivables Intangible Assets Estimated Claims for Tax Refund Deferred Tax Asset Goodwill Other Non Current Assets Total Non Current Assets TOTAL ASSETS

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2014 Rp

2013 Rp

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utang Pajak Utang Bank Uang Persekot/Panjar Uang Titipan Utang Dana Pensiun Pendapatan Diterima di Muka Beban Akrual Utang Lancar Lain-lain Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang Utang Bank

27

60,345,738

40,867,275

3s,28

626,948,453

473,163,524

3s,29

10,092,878

73,202,004

-

235,279,042

CURRENT LIABILITIES Trade Payables Related Parties Third Parties Tax Payables Bank Loans Advances from Customer Fund Retained Pension Fund Payable Unearned Revenue Accrued Expenses Other Current Payable Current Maturity of Long Term Liabilities Bank Loans

2,168,023,845

2,428,501,687

Total Current Liabilities

3d,3e,3r,3s,7,19

156,044,104

223,841,939

3d,3r,3s,19

518,250,098

452,457,447

3v,20c

196,230,887

194,885,958

3s,21

497,600,000

612,543,192

3s,24

29,586,964

23,424,067

3s,25

70,214,139

96,176,968

26

2,710,584

2,660,271

3d,3s,22

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas Jangka Panjang Utang Bank Surat Berharga Yang Diterbitkan Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang Uang Jaminan Provisi Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Kerja

31

1,851,341

1,752,151

3x,47

842,000

1,695,708

3u,32

188,092,625

234,891,775

NON CURRENT LIABILITIES Deferred Tax Liabilities Long - Term Liabilities Bank Loans Securities Issued Long Term Unearned Revenue Guaranteed Deposit Received Long - Term Provisions Employment Benefits Liabilities

7,257,363,768

1,709,307,985

Total Non Current Liabilities

9,425,387,613

4,137,809,672

3v,20d

127,482,728

116,679,203

3d,22

607,509,504

1,188,007,013

3t,23

6,144,306,480

-

30

187,279,090

166,282,135

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS



2

TOTAL LIABILITIES


paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham (dalam Rupiah Penuh) Modal Dasar - 3.200.000 lembar Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 1.018.953 saham tahun 2013 dan 2014 Tambahan Modal Disetor Saldo Laba : Dicadangkan Belum Dicadangkan Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali

2014 Rp

2013 Rp

33

1,018,953,000

1,018,953,000

34

22,500,000

-

3,935,668,312

3,221,909,995

1,194,015,767

1,189,597,317

36

Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS



PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION(Continued) As of December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

EQUITY Equity Attributable to Owners of the Parent Share Capital, Rp 1,000 par Value per Share (Full Amount) Authorized Capital 3,200,000 Shares Subscribed and Paid Up Capital amounted to 1,018,953 shares in 2013 and 2014 Additional Paid in Capital Retained Earnings: Appropriated Unappropriated Total Equity Attributable to Owners of the Parent Non Controling Interest

6,171,137,079

5,430,460,312

1,024,550,389

714,133,332

7,195,687,468

6,144,593,644

Total Equity

16,621,075,081

10,282,403,316

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

3


paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME For The Years Ended December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2014 Rp

2013 Rp

Pendapatan

3u,37

5,958,494,022

5,131,701,941

Revenue

Reduksi Pendapatan

3u,37

(11,579,765)

(10,826,629)

Revenue Reduction

5,946,914,257

5,120,875,312

Net Revenue

3u,38

(3,691,923,014)

(3,147,462,850)

3d,45 15 3u,39

(125,543,035) 7,927,717 18,221,927

83,616,255 2,135,047 31,353,952

Operating Expenses Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net Gains on Fixed Assets Disposal Other Income (Expenses) - Net

2,155,597,852

2,090,517,716

Operating Income

124,748,859 (14,108,051) (145,808,934)

47,927,953 (4,086,150) (33,436,181)

Interest Income Equity In Net Loss of Associates Interest Expenses

2,120,429,726

2,100,923,338

INCOME BEFORE INCOME TAX

(533,577,416)

(528,483,237)

1,586,852,310

1,572,440,101

INCOME TAX EXPENSES NET INCOME FOR THE YEAR

Pendapatan Bersih Beban Usaha Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih Laba Penjualan Aset Tetap Pendapatan (Beban) lainnya - Bersih Laba Usaha Penghasilan Bunga Bagian Rugi Entitas Asosiasi Beban Bunga Pinjaman

3u,40 3u,13 3u,41

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA TAHUN BERJALAN

3v,20d

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

-

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah LABA PER SAHAM DASAR

1,586,852,310

36b


1,572,440,101

OTHER COMPREHENSIVE INCOME TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

1,194,015,767 392,836,543

1,189,597,317 382,842,784

1,586,852,310

1,572,440,101

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO : Owners of the Parent Non - Controlling Interests Total

1,172

1,167

BASIC EARNING PER SHARE

3y,44


-

4


paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Years Ended December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated) Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/

Catatan/ Notes

Saldo Per 1 Januari 2013 Laba Komprehensif Tahun Berjalan Tambahan Setoran Modal Entitas Anak Baru Pembentukan Cadangan Dividen Perubahan Ekuitas Entitas Anak

35

Saldo Per 31 Desember 2013 Laba Komprehensif Tahun Berjalan Tambahan Setoran Modal Entitas Anak baru Pembentukan Cadangan Dividen Saldo Per 31 Desember 2014

35

Attributable to Equity Holders of the Parent Saldo Laba/Retained Earnings Perubahan Ekuitas Tambahan Modal Entitas Anak/ Belum Disetor/ Additional Changes in Equity Dicadangkan Dicadangkan Paid in Capital of Subsidiaries Appropriated Unappropriated Rp Rp Rp Rp

Modal Saham / Share Capital Rp

Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest Rp

Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp

(295,020,191) (969,224)

488,207,423 382,842,784 5,000,000 99,800,000 (261,668,326) (48,549)

5,025,059,832 1,572,440,101 5,000,000 99,800,000 (556,688,517) (1,017,773)

Balance as of January 1, 2013 Comprehensive Income for the Year Additional Paid In Capital New Subsidiary Reserve Fund Dividend Changes in Equity of Subsidiaries

1,189,597,317

5,430,460,312

714,133,332

6,144,593,644

Balance as of December 31, 2013

773,238,317 (59,480,000)

1,194,015,767 (773,238,317) (416,359,000)

1,194,015,767 22,500,000 (475,839,000)

392,836,543 150,250,000 98,477,467 (331,146,953)

1,586,852,310 172,750,000 98,477,467 (806,985,953)

Comprehensive income for the year Additional Paid In Capital New Subsidiary Appropriation of Retained Earnings Dividend

3,935,668,312

1,194,015,767

6,171,137,079

1,024,550,389

7,195,687,468

Balance as of December 31, 2014

1,018,953,000 -

-

969,224 -

2,566,862,883 -

950,067,302 1,189,597,317 -

4,536,852,409 1,189,597,317 -

-

-

(969,224)

665,047,111 (10,000,000)

(665,047,111) (285,020,191)

1,018,953,000

-

-

3,221,909,995

-

22,500,000 -

-

1,018,953,000

22,500,000

-



Jumlah/ Total Rp

5


paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Years Ended December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2014 Rp

2013 Rp

Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas kepada Pemasok Karyawan dan Lainnya

6,542,724,533

5,515,670,563

(3,677,824,844)

(2,837,479,496)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Received from Customers Cash Paid to Suppliers, Employees and Others

Kas yang Dihasilkan dari Operasi

2,864,899,689

2,678,191,067

Cash Generated from Operations

Pembayaran Pajak Penghasilan Penempatan Kas yang dibatasi Penggunaannya Penerimaan Bunga Deposito Pembayaran Bunga Pinjaman

(857,304,271)

(583,496,136)

Payment For Corporate Income Tax

(23,504,600) 82,481,266 (104,502,081)

(18,203,226) 29,210,103 (12,618,543)

Placement of Restricted Cash Interest on Deposit Received Payment for Interest

1,962,070,003

2,093,083,265

Net Cash Provided by Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

40 41

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Investasi Saham Hasil Penjualan Aset Tetap Perolehan Aset Tetap dan Properti Investasi Perolehan Aset Tak Berwujud Penerimaan Dividen Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

17 15 14, 15 17

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Tambahan Setoran Modal dari Kepentingan non Pengendali 22, 23 Penerimaan Pinjaman Penerimaan Surat Berharga Yang Diterbitkan 21, 22 Pembayaran Pinjaman 35 Pembayaran Dividen Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Pengaruh Selisih Kurs - Bersih KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

(1,927,842) 8,167,163

(441,500,200) 280,579

(2,308,339,487) (1,138,037,594) 1,137,878

(1,402,990,872) (618,172,651) -

(3,438,999,883)

(2,462,383,144)

279,966,420 4,297,820,204 5,945,500,000 (5,621,448,264) (806,986,883)

104,800,000 904,177,413 (113,932,188) (556,688,517)

4,094,851,477

338,356,708

2,617,921,598

(30,943,171)

1,759,522,597

1,827,132,462

(130,417,297)

(36,666,694)

4,247,026,898

1,759,522,597



CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Cash Paid for Investment in Stocks Proceeds From Sale of Fixed Assets Acquisition of Fixed Assets and Investment Properties Acquisition of Intangible Assets Cash Dividend Received Net Cash Used In Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceed from Paid -up Capital by Non -Controlling Interest Proceeds from Borrowings Proceeds Securities Issued Payment of Loan Cash Dividend Paid Net Cash Provided by Financing Activities NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR Effect of Foreign Exchange - Net CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR


6

paraf:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

For The Years Ended December 31, 2014 and 2013 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General

a. Pendirian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan (PERSERO) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

a. Establishment PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("the Company") was officially established by Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 58 year 1991 regarding change from State Company (Perusahaan Umum/Perum) to Limited Company (Perseroan Terbatas/Persero) as stated in Notarial Deed of Imas Fatimah, SH., No.5 dated December 1, 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan diubah berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 128 tanggal 25 Juni 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: C2-15948.HT.01.04-TH 98 tanggal 29 September 1998.

The Company's articles Association have been amended based on Annual General Shareholder Meeting dated January 14, 1998 as put forth in Notarial Deed No. 128 by Notary Rahmat Santoso, SH., dated June 25, 1998. The amendment was approved by Minister of Law with a Decree No. C215948.HT.01.04-TH 98 dated September 29, 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, terkait dengan mencabut seluruh isi akta pernyataan keputusan rapat No. 4 tanggal 14 Desember 2011 dan Menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, sehingga modal dasar Perusahaan ditetapkan menjadi sebesar 3.200.000 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.200.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar 1.018.953 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.018.953.000.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by the General Shareholder Meeting Resolution No. 08 dated August 13, 2012 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the change in the articles of association based on the copy of the decision of the Secretary of of Ministry of StateOwned Enterprises as authorized by the Ministry of State-Owned Enterprises during the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelindo III No. SK226/MBU/S/2012 III dated July 16, 2012, related to the revocation of the entire contents of deed No. 4 dated December 14, 2011 and the establishment of the amendment of Article 4, paragraph 2 and 3 of the Articles of Association regarding change in the authorized capital, issued capital and paid up capital, as a result, the authorized capital of the Company is set to 3,200,000 (Full Amount) shares with nominal value of Rp3,200,000,000 and issued and paid up capital of 1,018,953 (Full Amount) shares with value amounting to Rp1,018,958,000.

Akta perubahan ini sudah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012. (lihat Catatan 33)

This amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012 (see Note 33).

7

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum (Lanjutan)


1. General (Continued)

a. Pendirian (Lanjutan) PT Pelabuhan Indonesia III secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI KP.88/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada PT Pelindo III untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

a. Establishment (Continued) PT Pelabuhan Indonesia III officially became a Sea Port Enterprise (BUP) based on Ministry of Transportation Decree No. KP.88/2011 dated February 14, 2011 on the issuance of license to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as a Sea Port Enterprise (BUP). The BUP license authorizes the PT Pelindo III to manage sea ports and its facilities.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan baik berupa pelabuhan tradisional (barang dan penumpang) maupun peti kemas untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta pemeliharaan peralatan pelabuhan dan jasa kesehatan, termasuk pengusahaan:

b. The Aim and Purpose The Company and subsidiaries (collectively referred as “the Group") provide sea port services and undertake both traditional (for goosd and passengers) and container port to support sea transportation of goods for the implementation of national development and to maintainsea port equipments, and health care services including business enterprises:

1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. 2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 3. Dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang. 4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barangbarang angkutan bandar alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. 5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut. 6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan. 7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasian dan distribusi barang termasuk hewan. 8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan. 9. Jasa pelayanan kesehatan. 10. Jasa transportasi laut. 11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan. 12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan.

1. Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring. 2. Services related to pilotage and delay of the ship. 3. Docking and other facilities for the tethering, loading and unloading of goods including animals and facilities for the flow of passengers. 4. Warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment. 5. Land for various of buildings and grounds, industrial and buildings/buildings associated to the sea freight streamlined. 6. Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation. 7. Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals. 8. Education and training services related to port business. 9. Health care services. 10. Sea transportation services. 11. Rental of facilities and various port equipments. 12. Repairservices of port's facility and equipment 13. Property services surrounding the port area.

8



1. Umum (Lanjutan)



b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan) 14. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan. 15. Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan. 16. Depo petikemas. 17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhan. 18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan. 19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhan.

b. The Company's Goal (Continued) 14. Industrial estate in port area. 15. Tourism area in port area. 16. Container depot. 17. Consulting services in the field of port 18. Port communication and information services in the field of port 19. Construction services in the field of port

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 17 (tujuh belas) cabang pelabuhan dan 1 (satu) unit pengusahaan yaitu Terminal Petikemas Semarang serta 1 (satu) Unit Pelaksanaan Kantor Pusat. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

In providing its services, the Company has 17 (seventeen) branches of port container and 1 (one) port services unit, that is Terminal Petikemas Semarang, and 1 (one) executive head office. Work areas of operational branches of port are as follows :

1. Cabang Kelas Utama 2. Cabang Kelas Satu A (IA) 3. Cabang Kelas Satu B (IB)

: Tanjung Perak : Banjarmasin : Tanjung Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS)

1. Prime Class of Branch 2. First Class of Branch A (IA) 3. First Class of Branch B (IB)

4. Cabang Kelas Dua A (IIA)

: Gresik, Kotabaru dan Tanjung Intan

4.

5. Cabang Kelas Dua B (II B) : Tenau / Kupang, Benoa dan Sampit

5.

6. Cabang Kelas Tiga A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar dan Kumai

6.

7. Cabang Kelas Tiga B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga

7.

8. Unit Pelaksanaan Kantor Pusat di Surabaya

8.

9

: Tanjung Perak : Banjarmasin : Tanjung Emas and Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Second Class of Branch A (IIA) : Gresik, Kotabaru and Tanjung Intan Second Class of Branch B (II B) : Tenau / Kupang, Benoa and Sampit Third Class of Branch A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar and Kumai Third Class of Branch B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga Executive head office unit is in Surabaya



1. Umum (Lanjutan)


1. General (Continued) c. Management The Company’s Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2014 and 2013 are as follows :

c. Manajemen Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Komisaris

Komisaris Komisaris Dewan Direksi : Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

2014

2013

Hari Bowo Soritaon Siregar Machfud Sidik

L. Denny Siahaan Fadjar Judisiawan

Imam Zaky, N.P Soritaon Siregar Alisjahbana (meninggal dunia bulan Desember 2013/ passed away in December, 2013) L. Denny Siahaan Agus Suharyono

Djarwo Surjanto Rachmat Satria Husein Latief Toto Heli Yanto -

Djarwo Surjanto Faris Assagaf Husein Latief A. Edy Hidayat Nurjaman Wahyu Suparyono R

Boards of Commissioners: President Commissioner Commissioner Commissioner

Commissioner Commissioner Board of Directors : President Director Director Director Director Director

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK275/MBU/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan PT Pelindo III ( Persero) menetapkan hal –hal berikut :

The Copy of the Minister of State-Owned Enterprises’ Decreer vested in General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK275/MBU/12/2014 dated December 30, 2014 regarding the dismissal of Board of Directors of PT Pelindo III (Persero), stated the following:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-103.MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014.

1. To honorably discharge I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra as Director of PT Pelabuhan Indonesia III who was appointed by the Minister of StateOwned Enterprises with the Decree No. -103.MBU / 2014 dated May 12, 2014, commencing from December 12, 2014.

2. Memberi Kuasa Kepada Direksi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III ( Persero) dengan hak subsitusi untuk menyatakan apa yang ditetapkan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

2..To authorize the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with the substitution right to declare that what was stated in this decree t was in authentic form before a notary or a authorized executive.

3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. The decree is effective per the date specified.

10



1. Umum (Lanjutan)



c. Manajemen (Lanjutan) Berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor SK02/I/KP/DK.P.III-2015, Sdr. Hot Rudolf Marihot Sihombing ditunjuk sebagai pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 09 Januari 2015.

c. Management (Continued) Based on the Decree of the Board of Commissioners PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number.SK02/I/KP/DK.P.III-2015, Hot Rudolf Marihot Sihombing was appointed as Acting Director of Finance which became effective since January 09, 2015.

Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggotaanggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), memuat hal-hal berikut.

The Copy of the Minister of State-Owned Enterprises’ Decree as Shareholder of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-103/MBU/2014 dated May 12, 2014 on discharge, Change of Position Nomenclature and Appointment of members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), covered the following points.

1. Memberhentikan dengan hormat pejabat dibawah 1. Honorablydischarge the following personnels ini: No. Nama / Name Jabatan / Position 1. Djarwo Surjanto Direktur Utama / President Director 2. Husein Latief Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director 3. Faris Assagaf Direktur Operasi dan Teknik / Operation and Technical Director 4. Wahyu Suparyono R. Direktur Keuangan / Finance Director 5. A. Edy Hidayat Nurjaman Direktur Personalia dan Umum /Personnel and General Affairs Director 2. Mengubah Nomenklatur Jabatan angota-anggota Direksi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjadi sebagai berikut: Semula / Previous Direktur Utama Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Direktur Operasi dan Teknik Direktur Keuangan Direktur Personalia dan Umum

2.

Change the position nomenclature of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to as follows: Menjadi/Current Direktur Utama / President Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director

3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut sebagai anggota-anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): No. Nama / Name 1. Djarwo Surjanto 2. Husein Latief 3. 4. 5.

3.

Appoint the following as the new members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): Jabatan / Position Direktur Utama / President Director Direktur / Director

Rachmat Satria Toto Heli Yanto I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra

Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director 11



1. Umum (Lanjutan)



c. Manajemen (Lanjutan) Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-127/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), diputuskan hal berikut: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Imam Zaky sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Agus Suharyono sebagai anggota komisaris, serta mengangkat Sdr. Hari Bowo sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Fadjar Judisiawan sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

c. Management (Continued) Based on the Copy of the Minister of State-Owned Enterprises' Decree in General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-127/MBU/2014 dated June 10, 2014 regarding disccharge and Appointment of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the following was decided: honorably discharge Imam Zaky as the President Commissioner and Mr. Agus Suharyono as member of the Board of Commissioners, and appoint Mr. Hari Bowo as the President Commissioner and Mr. Fadjar Judisiawan as a member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III No: SK-09/MBU/2014 tanggal 9 Januari 2014, Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III, (Persero) diputuskan hal-hal berikut.

Based on the Copy Minister of State-Owned Enterprises Decree in the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No: SK-09/MBU/2014 dated January 9, 2014, about discharge and Appointment of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) in the Company's General Meeting of Shareholders of the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the followings were decided :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alisjahbana sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-149/MBU/2012 tanggal 20 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013.

1. Affirm the discharge with respect of Mr. Alisjahbana as a member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), which was appointed by the Minister of State-Owned Enterprises with the decree No. SK149/MBU/2012 dated March 20, 2012, effective per December 19, 2013.

2. Mengangkat Sdr. Machfud Sidik sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

2. Appoint Mr. Machfud Sidik as a member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Manajer Kunci Grup.

Key management personnels are Board of Commissioners, Board of Directors and Key Managers of the Group.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Surabaya. Keseluruhan karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing berjumlah 1.962 orang dan 2.068 orang. Total karyawan Grup tahun pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing berjumlah 5.376 orang dan 3.422 orang (Tidak diaudit).

The Company's head office is located in Surabaya and the total number of employees as of December 31, 2014 and 2013, respectively was 1,962 and 2,068. The total number of employees of the Group as of December 31, 2014 and 2013 was 5,376 and 3,422, respectively (Unaudited).

12




1. Umum (Lanjutan)


d. Penawaran Umum Efek Perusahaan Pada tanggal 24 September 2014 Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan Senior Note sejumlah USD 500,000,000 jatuh tempo 2024 pada bursa efek di Singapura (Catatan 23).

d. The Company’s Public Offering On September 24, 2014, the Company Issued and listed USD 500,000,000 Senior Note due in 2024, at the Singapore Stock Exchange (SGX) (Note23).

e. Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham entitas anak, baik secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

e. Subsidiaries’ Structure The Company has more than 50% shares in the following subsidiaries direcfly and inderecfly:

Entitas Anak / Subsidiary

Penyertaan Langsung/ Direct Invesments PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC)

Jenis Usaha/ Nature of Business

Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ Total Assets and Percentage of Ownership 2014

Pelayaran pelabuhan petikemas/

2013

%

Rp

%

Rp

50.50

1,312,608,389

50.50

1,223,711,816

98.73

234,009,608

98.36

190,272,263

96.84

2,342,729,005

95.00

1,694,269,907

97.89

473,328,491

95.00

214,884,132

99.50

131,041,786

-

-

90.00

26,235,709

-

-

Container terminal services Pelayanan kesehatan untuk karyawan Grup dan keluarganya dan umum/Health services and hospital for Group's employees and their family and as well as public

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

Jasa pelayaran bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang/ Forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services

PT Pelindo Marine Service (PMS)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun Internasional / the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international Pelayaran pelabuhan petikemas/ Container terminal services Jasa kebersihan, jasa ekspedisi, jasa pengepakan dan pergudangan, jasa keamanan, jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja/ Cleaning services, Freight forwarding services, packing and warehousing, Security services, Recruiting services and manpower distribution

13



1. Umum (Lanjutan)


1. General (Continued) e. Subsidiaries’ Structure (Continued)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) Entitas Anak / Subsidiary

Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ Total Assets and Percentage of Ownership

Jenis Usaha/ Nature of Business

2014 %

Penyertaan Tidak Langsung/ Indirect Invesments PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) PT Pelindo Energi Logistik (PEL) PT Pelindo Daya Solusi (PT PDSi)

2013 Rp

%

Rp

Jasa Kepelabuhanan/ Port Business

60.00

830,113,792

60.00

Pembangunan dan Jasa/ Development and Services

99.00

5,004,136

-

-

Konstruksi Bangunan Pelabuhan dan Dermaga/ Building Construction in Ports and Harbors Usaha Perdagangan dan Jasa/ Tradings and services Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut/ Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier

60.00

232,584,288

-

-

90.00

9,730,865

-

-

99.00

544,500

-

-

416,839,233

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

In the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as “the Group".

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) TPS didirikan dengan akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 1 tanggal 1 April 1999 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) TPS was established by Notarial deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed was approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

TPS bergerak dalam bidang pelayaran pelabuhan petikemas dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya.

TPS operates a business in container terminal services located in Port of Tanjung Perak Surabaya.

Pemegang saham TPS adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (50,50%), P&O Dover (Holdings) Ltd. (49,00%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0,50%). Modal ditempatkan dan modal disetor TPS pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp127.884.057.

The shareholders of TPS are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (50.50%), P&O Dover (Holdings) Ltd. (49.00%) and Employees Cooperative of PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0.50%). The issued and paid capital of TPS as of December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp127,884,057.

14



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC) RSPHC didirikan dengan Akta Notaris Syafran, SH., No. 1 tanggal 1 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-16306 HT.01.01 Th.99 tanggal 13 April 1999. Anggaran Dasar Rumah Sakit telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.14 tanggal 17 April 2012 oleh Lutfi Afandi, SH., notaris di Sidoarjo, mengenai perubahan Anggaran Dasar.

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC) RSPHC was established under Notarial deed No. 1 dated September 1, 1999 by Syafran, SH., Notary in Surabaya. This deed has been approved by the Decree of Minister of Law and Regulation No.C-16306 HT.01.01 Th.99 dated April 13, 1999.The Hospital’s Articles of Association have been amended several times, most recently by deed No. 14 dated April 17, 2012 by Lutfi Afandi, SH., Notary in Sidoarjo, regarding the changes in the Company's statute associated.

RSPHC bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk karyawan Perusahaan dan umum. RSPHC berkedudukan di Surabaya.

RSPHC operates in healthcare services for Group's employees and their family and also public. RSPHC is located in Surabaya.

Pada 31 Desember 2013, pemegang saham RSPHC terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 216.400.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp108.200.000 atau (98,36%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 3.600.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.800.000 atau (1,64%).

As of December 31, 2013, the shareholders of RSPHC consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 216,400,000 (full amount) shares with a value of Rp108,200,000 or (98.36%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 3,600,000 (full amount) shares with a value of Rp1,800,000 or (1.64%).

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.84 tanggal 27 Januari 2014 oleh Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 284.000.000 (angka penuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp142.000.000 atau menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp32.000.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU0032670.AH-01.09. Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

The Company’s articles of association have been amended several times, most recently by notarial deed No.84 dated January 27, 2014 by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya, regarding changes in subscribed and paid-up share capital to be 284,000,000 (full amount) shares amounting to Rp142,000,000 or approval on the addition of paid up capital amounting to Rp32.000.000. The deed has been approved by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia In Lis decision letter No.AHU-0032670.AH.01.09. Year 2014 dated May 9, 2014.

Atas tambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut komposisi kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengalami peningkatan dari Rp108.200.000 menjadi Rp140.200.000. Sedangkan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III tidak melakukan tambahan penyetoran tambahan modal, tetap sebesar Rp1.800.000 selanjutnya prosentase, komposisi modal saham mengalami penurunan modal/delusi menjadi 1,27%.

These additional paid-up capital, the composition of ownership of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) increased from Rp108,200,000 into Rp140,200,000. While ownership of Koperasi Pelabuhan Pelabuhan Indonesia III which does not conduct depositing capital, amounting to Rp1,800,000 so in percentage, the composition of the share capital has been decreased capital/delusions to 1.27%.

15



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) Pada 31 Desember 2014, pemegang saham RSPHC terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 284.000.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp140.200.000 atau (98,73%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 3.600.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.800.000 atau (1,27%).

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) As of December 31, 2014, The shareholders of RSPHC consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 284,000,000 (full amount) shares with a value of Rp140,200,000 or (98.36%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 3,600,000 (full amount) shares with a value of Rp1,800,000 or (1.27%).

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) BJTI didirikan dengan Akta Notaris Moendjiati Soegito, S.H., No. 1 tanggal 9 Januari 2002 di Jakarta telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002. Anggaran Dasar BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 26 Juli 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) BJTI was established under the Notarial deed No. 1 dated January 9, 2002 by Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002. The Articles of Association have been amended several times, most recently by the deed of Shareholders' Extraordinary General Meeting No. 15 dated July 26, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the changes in BJTI's statute- related to changes.

BJTI bergerak dalam bidang jasa pelayaran bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang. BJTI berkedudukan di Surabaya.

BJTI operates in forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak of Surabaya as well as trucking services. BJTI is located in Surabaya.

Pada 31 Desember 2013, komposisi pemegang saham BJTI terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 285.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp285.000.000 atau (95,00%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 15.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp15.000.000 atau (5%).

As of December 31, 2013, the composition of the shareholders of BJTI consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 285,000 (full amount) shares with a value of Rp285,000,000 or (95.00%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 15,000 (full amount) shares with a value of Rp 15,000,000 or (5%).

BJTI telah mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp227.750.000 yang telah diputuskan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No.KU.04/18/P.III-2013; 25/BA/KP.III/XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 yang terdiri atas Rp223.250.000 dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Rp4.500.000 dari Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III.

BJTI has received additional paid-in capital of Rp227,750,000 which decided in the Extraordinary Shareholders Minutes of Meeting (RUPS-LB) No.KU.04/18/P.III-2013; 25/BA/KP.III/XII-2013 which consist above Rp223,250,000 from PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Rp4,500,000 from Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III.

16



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) BJTI telah mereklasifikasi cadangan modal sebesar Rp140.000.000 ke tambahan modal disetor yang komposisinya terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp133.000.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp7.000.000 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Akta No. 1 tanggal 13 Januari 2014 di hadapan Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-04072.40.21.2014 tanggal 10 Juli 2014.

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) BJTI has reclassified the reserve capital of Rp140,000,000 to Additional paid-in capital which the composition consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp133,000,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III Rp7,000,000 which it was decided in Deed No. 1 dated January 13, 2014 by the Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH. The deed has been agreed by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia ih his decision letter No.AHU-04072.40.21.2014 dated July 10, 2014.

BJTI melakukan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 23 Juli 2014 oleh Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya, mengenai persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan pasal 4 ayat 2. Penambahan modal disetor sebesar Rp270.060.000 yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp266.965.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp3.095.000. Perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perusahaan menjadi nilai modal disetor seluruhnya sebesar Rp937.810.000 terbagi atas 937.810 (angka penuh) lembar saham dan setiap saham nominal Rp1.000, yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp908.215.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp29.595.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-05306.40.21.2014 tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan persetujuan tersebut, seluruh tambahan modal disetor dicatat sebagai modal saham.

BJTI had most recent amended of its articles of association based on Extraordinary General Shareholders' Meeting No.11 dated July 23, 2014 by Yahya Abdullah Waber, SH., Notary in Surabaya, about approval of additional paid in capital and changes of article 4 paragraph 2. Additional paid in capital amounting to Rp270,060,000 consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp266,965,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp3,095,000. The changes of article 2 paragraph 2 of articles of association become authorized share capital amounting to Rp937,810,000 divided into 937,810 (full amount) share capital with nominal Rp1,000, consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp908,215,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp29,595,000. The deed has been agreed by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia ih his decision letter No.AHU-05306.40.21.2014 dated August 20, 2014. According to the approval, all additional paid-up capital are to be recorded as share capital.

Pada 31 Desember 2014, komposisi pemegang saham BJTI terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 908.215 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp908.215.000 atau (96,84%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 29.595 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp29.595.000 atau (3,16%).

As of December 31, 2014, the composition of the shareholders of BJTI consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 908,215 (full amount) shares with a value of Rp908,215,000 or (96.84%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 29,595 (full amount) shares with a value of value of Rp29,595,000 or (3.16%).

17



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) BMS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan dengan akta Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., No. 12 tanggal 12 Juni 2012 berkedudukan di Surabaya dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mochammad Ali Wahyudi, SH, No.555 tanggal 16 September 2013 berkedudukan di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-44866.

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) BMS, a subsidiary of BJTI, was established under notarial deed No. 12 dated June 12, 2012, by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya and has been amended with notarial deed No.555 dated September 16, 2013 by Mochammad Ali Wahyudi, SH., Notary in Surabaya, which has obtained authorization from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.10-44866.

BMS bergerak dibidang Jasa Kepelabuhanan dan berkedudukan di Manyar Gresik. Pemegang Saham BMS adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp199.800.000 atau 60%, dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp133.200.000 atau 40%.

BMS operates in port business and services located in Manyar Gresik. The Shareholders of PT BMS are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia with value of Rp199,800,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara with value of Rp133,200,000 or 40%.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) PPI merupakan entitas anak PT BJTI yang didirikan dengan Akta No. 5 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 5 Desember 2014 Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-39434.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) PPI, a subsidiary of BJTI, was established under notarial No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 notary in Surabaya, and has obtained approval from Minister of Law and Human Rights in its decree No. AHU39434.40.10.2014 dated December 12, 2014 and has been registered in the list of companies.NO AHU0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

PPI bergerak dalam bidang usaha Pembangunan dan Jasa dan berkedudukan di Surabaya. Pemegang saham PPI adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp4.950.000 atau 99%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp50.000 atau 1%.

PPI operates in development and services, and located in Surabaya. The Shareholders are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp4,950,000 or 99% and Employee Cooperatives of PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total of Rp50,000 or 1%.

18



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) PT Pelindo Marine Service (PMS) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelindo Marine Service No. 08 tanggal 31 Desember 2011, dari Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, dan Berdasarkan Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-632/MBU/2011 tanggal 22 Nopember 2011 perihal Persetujuan Pendirian Entitas Anak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta Surat Dewan Komisaris No. 61/VI/UM/DK.P.III/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal rekomendasi pendirian entitas anak, para pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta Anggaran Dasar sebagai berikut :

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) PT Pelindo Marine Service (PMS) According to the Deed of Establishment of Limited Liability Company PT Pelindo Marine Service No. 08 dated on December 31, 2011, issued by Stephen Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya and based on Letter from State-Owned Minister No. S-632/MBU/2011 November 22, 2011 regarding Approval on the Establishment of Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and Letter Board of Commissioners No. 61/VI/UM/DK.P.III/2011 dated on June 13, 2011 regarding the recommendation for the establishment of subsidiaries, the competent authorities have agreed to set up a limited liability company jointly as stated in Articles of Association certificate as follows:

1. Perseroan Terbatas bernama PT Pelindo Marine Service berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya, dengan jangka waktu tidak terbatas.

1. Limited Liability Company named PT Pelindo Marine Service is domiciled and headquartered in Prapat Kurung Utara St., No. 58 Surabaya, for unlimited time.

2. Maksud tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun Internasional diantaranya (adalah jasa angkutan di perairan, penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan atau jasa penundaan kapal, pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan atau perbaikan kapal dll).

2. The purpose of PMS is to conduct business in the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international (in the waters transportation services, provision of facilities and / or services or pilotage services and vessel delays, shipyard services for maintenance and or ship repairs, etc).

3. PT Pelindo Marine Service merupakan pengembangan dari Unit Perkapalan PT Pelindo III (Persero).

3. PT Pelindo Marine Service is an expansion of the Shipping Unit of PT Pelindo III (Persero).

Pada 31 Desember 2013, Komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2013, the composition of Shareholders is as follows:

 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 95.000.000 (angka penuh) saham dengan nilai nominal Rp95.000.000 atau 95%.

 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 95,000,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp95,000,000 or 95%.

 Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebanyak 5.000.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000 atau 5%.

 Koperasi Pegawai (Employee Cooperative) PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 5,000,000 (full amount) shares with a nominal value Rp5,000,000 or 5%.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 18 Maret 2014 tentang perubahan modal disetor PMS dari Rp100.000.000 menjadi Rp148.000.000.

Based by General Shareholders' Meeting and declared on the deed No.14 dated March 18, 2014 abaout the changes of PMS paid up capital from Rp100.000.000 to Rp148.000.000. 19



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, Perusahaan merubah modal disetor yang semula berjumlah Rp148.000.000 menjadi Rp260.500.000, sehingga pada 31 Desember 2014, Komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) By Deed dated No. 1, dated December 1, 2014,regarding the Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders Extraordinary with Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., change the paid up capital that is amount to Rp148,000,000 at the first turn into Rp260,500,000, as of December 31, 2014, the composition of Shareholders is as follows:

 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 255.000.000 (angka penuh) saham dengan nilai nominal Rp255.000.000 atau 97,89%.

 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 255,000,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp255,000,000 or 97.89%.

 Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebanyak 5.500.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp.5.500.000 atau 2,11%.

 Koperasi Pegawai (Employee Cooperative) PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 5,500,000 (full amount) shares with a nominal value Rp5,500,000 or 2.11%.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) APBS merupakan entitas anak PMS yang didirikan dengan akta No 9 tanggal 21 April 2014, dari Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014. APBS bergerak dibidang konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, pengerukan dan pemeliharaan kedalaman alur pelayaran dan jasa reklamasi, berkedudukan di Surabaya. Pemegang Saham APBS adalah PMS sebesar Rp112.500.000 atau 60%, dan Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV sebesar Rp75.000.000 atau 40%.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ( APBS) APBS, is a subsidiary of PMS, which was established under deed No. 9 dated April 21, 2014 by Ivan Gelium Lantu, SH, M.Kn., notary in Depok, in which the deed of establishment had been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014. APBS is engaged in building construction in ports and harbors, dredging and maintenance of navigation channel depth and reclamation services, located in Surabaya. Shareholders of ABPS are PMS with the total of r Rp112,500,000 or 60%, and Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV with the total of Rp75,000,000 or 40%.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL) PEL merupakan entitas anak PMS yang didirikan dengan akta No 2 tanggal 9 September 2014, dari Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-29563.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. PEL bergerak dibidang Usaha perdagangan dan Jasa, berkedudukan di Surabaya. Pemegang Saham PEL adalah PMS sebesar Rp9.000.000 atau 90%, dan PT Jaya Samudra Karunia Gas sebesar Rp1.000.000 atau 10%.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL) PEL, a subsidiary of PMS, was established under deed No. 2 dated September 9 2014, by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH, notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU29563.40.10.2014 dated October 14, 2014. PEL is engaged in tradings and services, located in Surabaya. Shareholders of PEL are PMS with the amount of Rp9,000,000 or 90%, and PT Jaya Samudra Karunia Gas with the amount of Rp1,000,000 or 10%.

20



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) PT Terminal Teluk Lamong (TTL) PT Terminal Teluk Lamong didirikan berdasarkan akta No. 309 tanggal 30 Desember 2013, dari Yatiningsih, SH., Master Hukum, Notaris di Surabaya. Akta pendirian Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 2 Mei 2014 dan telah diaktakan dengan akta No. 71 tanggal 8 Mei 2014, dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya.

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) PT Terminal Teluk Lamong (TTL) PT Terminal Teluk Lamong was established under deed No. 309 dated December 30, 2013, by Yatiningsih, SH., Master of Laws, Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014. The Company’s statutes has been amended based on Annual Extraordinary Shareholder Meeting dated May 2, 2014 and as put forth in notarial deed No. 71 dated May 8, 2014 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya.

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU027752.40.20.2014 tanggal 19 Mei 2014.

The amendment was approved by the decision letter of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-027752.40.20.2014 dated May 19, 2014.

PT Terminal Teluk Lamong bergerak dalam bidang Usaha Jasa Kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan bertempat kedudukan di Surabaya. Pemegang Saham TTL adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp99.500.000 atau 99.5%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp500.000 atau 0,5%.

PT Terminal Teluk Lamong is engaged in the port affair services that promote the principles of Good Corporate Governance, located in Surabaya. Shareholders of TTL are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for Rp99,500,000 or 99.5%, and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total amount of Rp500,000 or 0.5%

Kombinasi Bisnis PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) Pada tanggal 24 Pebruari 2014, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melakukan akuisisi atas 90% kepemilikan saham pada PT Persada Jasa Utama (PJU) dari pemilik saham lama, yaitu 89% dari Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), dan 1% dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), dengan total imbalan pembelian yang dialihkan sebesar Rp3.231.000 (Lihat Catatan 17).

Business Combination PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) On February 24, 2014, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) acquired 90% shares in PT Persada Jasa Utama (PJU) from the previous owner that is 89% of the Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), and 1% of the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), with purchase consideration transferred of Rp3,231,000 (See Note 17).

21



1. Umum (Lanjutan)



e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan) Anggaran Dasar PDS telah mengalami beberapa kali perusahaan terakhir berdasarkan Akta No. 183 tanggal 19 Maret 2014 oleh Yatiningsih, SH., MH, Notaris di Surabaya tentang perubahan nama dari PT Persada Jasa Utama (PJU) menjadi PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) dan Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebelumnya Rp2.000.000 menjadi Rp50.000.000. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendaptkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU00482.40.20.2014 tanggal 15 April 2014.

e. Subsidiaries’ Structure (Continued) The most recent changes of the Articles Association is on the deed No 183 dated on March 19, 2014 by Yatiningsih,SH,MH Notary in Surabaya regarding the change of name from PT Persada Jasa Utama (PJU) to PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) and changes in the authorized share capital from Rp2,000,000 to Rp50,000,000. The changes of the Articles Association were approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU00482.40.20.2014 dated on April 15, 2014.

Komposisi Pemegang saham PDS, berdasarkan Anggaran Dasar adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp15.750.000 (90%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp1.750.000 (10%).

The composition of the Shareholders of PDS are to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp15,750,000 (90%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) amounting Rp1,750,000 (10%).

PT Pelindo Daya Solusi (PT PDSi) PT Pelindo Daya Solusi merupakan entitas anak PDS yang didirikan dengan akta No 360 tanggal 29 September 2014, dari Yatiningsih, S.H., MH., Notaris di Surabaya, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-306131.40.10.2014 tanggal .21 Oktober 2014. Anggaran dasar PDSi mengalami perubahan sesuai Akta No. 7 tanggal 5 Januari 2015 dari notaris yang sama mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Pelindo Daya Solusi menjadi PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, tempat kedudukan, susunan dewan komisaris dan direksi.

PT Pelindo Daya Solusi (PT PDSi) PT Pelindo Daya Solusi, a subsidiary of PDS, was established under deed No. 360 dated September 29 2014, by Yatiningsih,SH.,MH., Notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No AHU306131.40.10.2014 tanggal October 21, 2014. The articles of association of PDSI has made changes on the Deed No. 7 dated January 5, 2015 from the same notary concerning the change of name of the Company from PT Pelindo Daya Solusi became PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, domicile, boards of commissioners and directors.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0000225.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 8 Januari 2014. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera bergerak dibidang Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut, berkedudukan di Surabaya. Pemegang Saham PT Tanjung Emas Daya Sejahtera adalah PT PDS sebesar Rp544.500 atau 99%, dan Koperasi pegawai PT Pelindo III (KOPINDO III) sebesar Rp5.500 atau 1%.

This amendment has accepted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU0000225.AH.01.02.TAHUN2015 dated January 8, 2014. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera is engaged in Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier, located in Surabaya. The Shareholders of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera are PT PDS with the total of Rp544,500 or 99%, and Koperasi pegawai(employee cooperative) of PT Pelindo III (KOPINDO III) with the amount of Rp5,500 or 1%.

22



2. Ketentuan Kepelabuhan


2. Port Regulations

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.

a. Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009.

b. Government Regulations No.61 Year 2009 regarding Seaport Affairs, dated October 20, 2009.

c. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KP.88/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), lihat Catatan 1a.

c. Decree of the Minister of Transportation No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as a Seaport Enterprise, see Note 1a.

d. Surat Menteri Perhubungan Nomor: HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, II dan IV (Persero).

d. Minister of Transportation’s Letter No.HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No.17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).

e. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 30 tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang juncto KM. 39 tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan oleh Badan Umum Pelabuhan.

e. Decree of Minister of Transportation No. KM 30 year 1999 dated May 14, 1999 in conjuction with No. KM 39 year 2004 dated March 29, 2004 regarding Mechanism of Tariff Determination and Formulation of Tariff Calculation on Port Services in Ports Managed by General Port Agency.

f. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 juncto KM. 72 tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Jenis dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut.

f. Decree of Minister of Transportation No. KM 50 year 2003 dated October 31, 2003 in conjunction with KM. 72 year 2005 dated November 18, 2005 regarding Types and Classifications of Tariff for Port Services.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan di atas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhan yang berlaku untuk daerah pengusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company’s Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors’ Resolution.

23



3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan


3. Summary of Significant Accounting Policies

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following are the accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia.

a. Statement of Compliance The consolidated financial statements of the Group for the years ended December 31, 2014 and 2013 have been prepared in accordance with the Indonesian Accounting Standard, which include Statements of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standard issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Association of Accountants.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements have been prepared based on the going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows which using cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Tahun Berjalan Penerapan dari interpretasi baru/ revisi yang berlaku efektif pada tahun 2014 berikut tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

Implementation of Current Year Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards The adoption of the following new/ revised interpretations to standards which are effective in 2014 had no material effect to the financial statements:

 ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan, yang diadopsi dari IFRIC 18.

 ISAK 27: Transfer of Assets from Customers, adopted from IFRIC 18.

 ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas, yang diadopsi dari IFRIC 19

 ISAK 28: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments, adopted from IFRIC 19. 24



3. Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan)

Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

e. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)  ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka, yang diadopsi dari IFRIC 20.

e. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements (Continued)  ISAK 29: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining, adopted from IFRIC 20.

 PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33 Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum.

 PPSAK 12: Revocation of PSAK 33 Stripping Activity and Environmental Management at General Mining.

c. Prinsip - Prinsip Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan perusahaan lain yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan entitas anak). Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu perusahaan lain, kecuali dalam keadaan yang jarang, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu perusahaan lain jika terdapat:

c. Principles of Consolidation Consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and of other companies controlled by the Company (and subsidiaries). Control is presumed to exist when the Company owns, directly, or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of another company, except in exceptional circumstance it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control. Control also exists when the Company owned half or less of the voting power of another company if there is:

-

Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;

-

Power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;

-

Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

-

Power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;

-

Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur yang setara dan mengendalikan perusahaan melalui dewan atau organ tersebut; atau

-

Power to appoint or substitute the majority of the members of the board of directors and commissioners or equivalent governing body and control the entity is by that board or body; or

-

Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur yang setara dan mengendalikan perusahaan melalui direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

-

Power to cast the majority of votes at a meeting of the board of directors or commissioners or equivalent governing body and control the company through the board or body.

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.

The existence and effect of potential voting rights that is exercisable or convertible on the date of the reporting period should be considered when assessing whether an entity has the power to govern financial and operating policies of another entity.

25




Akuntansi



c. Prinsip - Prinsip Konsolidasian (Lanjutan) Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif.

c. Principles of Consolidation (Continued) The entities are consolidated from the date on which effective control was transferred to the Company and are no longer consolidated when the Company ceases to have effective control.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup sebagai satu kesatuan.

The effects of all significant transactions and balances between companies within the Group has been eliminated in the consolidated financial statements to reflect the financial position and results of operations of the Group as one business entity.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas induk perusahaan. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain dialokasikan kepada induk perusahaan dan kepentingan nonpengendali.

Non-controlling interest are presented within the equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the parent. Profit or loss and each component of other comprehensive income is allocated to the Company and non-controlling interest.

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan dan ekuitas entitas anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba (rugi) periode berjalan dan ekuitas entitas anak.

Non-controling interest of profit (loss) for the period and equity of subsidiary is stated at proportion of minority shareholders on profit (loss) for the period and equity the subsidiary.

Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The result of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of comprehensive income since the efective date of acquisition up to the effective date of disposal.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan.

d. Foreign Currency Transactions and Balances The Group maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to reflect the exchange rate prevailing on that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year consolidated statement of comprehensive income.

Pada tanggal tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas dalam mata uang asing disesuaikan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai tukar yang digunakan adalah masingmasing Rp12.440 dan Rp12.189 per 1 USD.

On the dates of financial position statements, assets and liabilities in foreign currencies are converted into Rupiah based on middle exchange rate of Bank Indonesia. As of December 31, 2014 and 2013, the exchange rate used was Rp12,440 and Rp12,189 respectively, per 1 USD. 26




Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) e. Transactions with Related Parties Related parties is defined as follows : a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person :

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai berikut : a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut : i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan. ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan. iii. Personil manajemen kunci Perusahaan atau induk Perusahaan.

i. Has control or joint control of the Company. ii. Has a significant influence over the Company. iii. Is a member of the key management personnel of the Company or of the parent of the Company. b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies :

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut : i. Perusahaan lain dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. ii. Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau dari perusahaan lain dalam Grup). iii. Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari perusahaan ketiga. v. Perusahaan lain tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau perusahaan lain yang terkait dengan Perusahaan. vi. Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a). vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf a) i) yang memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan atau merupakan personil manajemen kunci Perusahaan (atau entitas induk dari Perusahaan).

i. The other companies and the Company are members of the same group. ii. One company is an associate or joint venture of the Company (or of a company within the Group). iii. Both companies are joint venture of the same third party. iv. A company is a joint venture of a third party company and the other company is an associates of the third party company. v. The entity is post employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or other company related to the Company. vi. The entity is controlled or jointly controlled by the person identified in letter a). vii. A person identified in letter a) i) has significant influence over the Company or is a member of the key management personnel of the Company (or of the parent of the Company).

27




Akuntansi



f. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity period of three months or less from the date of acquisition and not pledged as collateral as well as no restriction as to use.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai margin deposits atas fasilitas letter of credit, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Cash and cash equivalents which are placed as marginal deposits over letter of credit and collateral for bank loan are classified as "restricted cash".

g. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Deposito Berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan atas utang dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi terealisasi dalam satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

g. Restricted Cash Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months that are realizable within one year from statements of financial position date are presented as restricted cash and are stated at their nominal value.

h. Piutang Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengukuran, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan

h. Receivable The Group applies PSAK 50 (Revised 2010) Financial Instruments: Presentation, PSAK 55 (Revised 2011) Financial Instruments: Recognition and Measurement, and PSAK 60 (Revised 2010) Financial Instruments: Disclosures.

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

At the time of initial recognition, trade receivables are measured at fair value and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa Grup tidak akan dapat menagihkan semua piutang sesuai dengan persyaratan piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 30 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang usaha telah turun nilainya.

An allowance for impairment is established when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments (more than 30 days overdue) are considered indicators that the trade accounts receivable is impaired.

Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

The amount of allowance is the difference between the assets’ carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. 28




Akuntansi



h.. Piutang (Lanjutan) Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

h.. Receivable (Continued) The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. When a trade accounts receivables is uncollectible, such receivable is writtenoff against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are credited to the consolidated statement of comprehensive income.

i. Persediaan Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pada tanggal laporan posisi keuangan persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

i. Inventories Inventories are recorded at cost. At statement of  financial position date inventories are stated at cost or net realizable value whichever is lower. Costs are determined by using weighted average method.

Persediaan yang tidak bekerja baik rusak atau tidak dapat dimanfaatkan dipindahkan ke aset lain dalam akun "Persediaan Tidak Berfungsi" dan dinilai Rp1 per unit. Perbedaan antara biaya perolehan dengan nilai Rp1 dibebankan sebagai kerugian pada tahun berjalan. Jika persediaan tidak berfungsi dijual, selisih antara penjualan dengan nilai persediaan diperlakukan sebagai pendapatan atau beban luar bisnis.



Inventories that are not working, either damaged or cannot be utilized, are transferred to other assets in the account of "Obsolete Inventories" and valued at Rp1 per unit. The difference between at cost with a value of Rp1 is charged as a loss in the current year. If the obsolete inventory is sold, the difference between the sales to the value of the inventory is treated as income or expense outside the business.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi Grup mencatat investasi pada entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas non korporasi seperti Persekutuan, dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.

j. Investments in Associates The Group recorded investment in associate entities, which are entities including non-corporate entities such as Firm, where the Company has significant influence and is not a subsidiary or part of participation in the joint venture.

Metode Ekuitas Investasi pada entitas dimana Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara dan mempunyai pengaruh signifikan tetapi tidak dapat mengendalikan, dicatat dengan metode ekuitas. Pengaruh signifikan juga ada ketika Perusahaan memiliki kurang dari 20% hak suara suatu entitas, namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perusahaan memiliki pengaruh signifikan.

Equity Method Investments in entities in which the Company owns directly or indirectly 20% or more of the voting rights and has significant influence but not control, are accounted for using the equity method. There is also a significant influence when the Company has less than 20% of the voting rights of an entity, but it can be clearly demonstrated that the Company has significant influence.

29




Akuntansi



j.. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan) Berdasarkan metode tersebut, biaya perolehan investasi ditambahkan atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atau entitas anak atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan dikurangi deviden tunai yang diterima.

j.. Investments in Associates (Continued) Under this method, the investment cost is increased or decreased by the Company or subsidiary's share of the profit or net loss of an associate since the date of acquisition less cash dividends received.

Laporan laba rugi komprehensif mencerminkan bagian Perusahaan atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas.

Statement of comprehensive income reflects the Company's share in the result of the operation of the associates. If there is a change recognized directly in the equity of the associates, the Company recognizes its share on such change and disclosed this, if relevant in the statement of changes in equity.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

The financial statements of the associates are prepared on the same reporting period as the Company.

Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Company is required to determine whether to recognize an additional impairment loss on the Company's investment in associates. The Company determines at each reporting date whether there is objective evidence indicating that the investments in associates are impaired. In this regard, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investment in associates and its carrying value and recognized in the consolidated statement of comprehensive income.

k. Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual Aset tetap yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset tetap yang dimiliki untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

k. Fixed Assets held for Sale Fixed assets held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sale. Fixed assets held for sale are presented as current asset and separated from any other heading.

30




Akuntansi



l. Properti Investasi Grup menerapkan PSAK 13 (Revisi 2011) "Properti Investasi". Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

l. Investment Properties The Group adopted PSAK 13 (Revised 2011) "Investment Property". Investment properties consists of land, buildings and infrastructure, which are held by the Company to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business. Investment property is stated at cost including transaction costs less accumulated depreciation and impairment losses, except for land which is not depreciated. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property at the time the cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of day to day servicing of an investment property.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset antara 20 tahun.

Depreciation of buildings and infrastructures is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets within 20 years.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Investment property is derecognized when either it has been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Gains or losses on the retirement or disposal of an investment property are recognized in the consolidated statement of income in the year of retirement or disposal.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfers are made to investment properties when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner occupation, commencement of an operating lease with another party or completion of construction or development. Transfers are made from investment properties when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development for sale.

31




Akuntansi



m. Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

m. Fixed Assets Fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, swasta dan pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasikan langsung dengan aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Fixed assets derived from government assistance, private sector and other parties assistance are stated at the amount of assistance plus all expenditures that can be identified directly with the fixed assets so that it is ready for use.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan, berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dangan taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan sebagai berikut :

Fixed assets, other than land, are depreciated using the straight line method in line with estimated economic useful life from the date the assets are ready for use, as follows:

Golongan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Jalan dan Bangunan Kapal Alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Peralatan kantor dan rumah Kendaraan

Tahun/Years

Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate

10-50 10-30 10-20 5-20 10-25 4-8 4-5

2%-10% 2%-3.33% 5%-10% 10%-20% 4%-10% 12.5%-25% 20%-25%

Classification Port Facility Buildings and roads Ships Port Fasility Equitment Port Facility Installing Office equipment and home Vehicles

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-evaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Manajemen telah mengkaji ulang estimasi umur manfaat ekonomis dan metode penyusutan dan tidak ada penyesuaian yang diperlukan.

At the end of each reporting period, residual values, useful lives and depreciation methods of assets are reviewed and adjusted prospectively, if necessary. Management has reviewed the estimated economic useful life and depreciation methods and no adjustments are required.

Perusahaan menerapkan ISAK 25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomik tanah, mana yang lebih pendek.

The Company adopted Interpretation of PSAK 25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

32




Akuntansi



m.. Aset Tetap (Lanjutan) Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasionalkan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

m.. Fixed Assets (Continued) The costs of repairs and restoration of container yard and port terminals operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat panyusutan aset yang bersangkutan.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs, which add useful life of the fixed assets, are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya.

Fixed assets that are no longer used or sold are removed from the list of fixed assets including the related accumulated depreciation.

Laba atau rugi yang timbul dari pelepasan suatu aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan nilai tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan laba rugi pada pos "pendapatan/(beban) lain-lain neto".

Gain or loss arising from the disposal of a fixed asset is determined by the difference between the net disposal proceeds with the carrying amount of the asset and is recognized in the consolidated statement of income as "Other income/(expense) net".

Aset tetap yang telah habis disusutkan tetapi masih dioperasikan dinilai Rp 1 (satu Rupiah).

Fixed assets that are fully depreciated but still operating are valued at Rp 1.

Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan operasi Perusahaan diklasifikasikan sebagai "Aset Tetap Penugasan" dalam kelompok aset lain-lain.

Fixed assets used by government agencies relating to the Company's operations are classified as “Assigned Fixed Assets” in the group of other assets.

Minimum pengadaan barang dicatat sebagai aset tetap sebagai berikut:

Minimum procurement of goods recorded as fixed assets are as follows:

Instalasi fasilitas pelabuhan sebesar Peralatan sebesar Kendaraan sebesar Emplasemen sebesar

Rp Rp Rp Rp

30,000 20,000 15,000 15,000

Amount of Installing a Port Facility Amount of Equipment Amount of Vehicles Amount of Emplacement

Kriteria berikut digunakan untuk memanfaatkan pemeliharaan dan biaya perbaikan:

The following criteria are used to capitalize maintenance and repair costs:

i. Biaya pemeliharaan dikapitalisasi dalam aset tetap jika ini bisa menambah masa manfaat atau kapasitas fungsi.

i. Maintenance cost is capitalized in fixed assets if it could increase the useful life or its capacity function.

33




Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) m.. Fixed Assets (Continued) ii. Maintenance cost is capitalized, if it meets at least one of the following:

m.. Aset Tetap (Lanjutan) ii. Pengeluaran untuk pemeliharaan dikapitalisasi, jika memenuhi setidaknya salah satu dari: -

Peningkatkan kapasitas Peningkatkan masa manfaat Penambahan fungsi

-

Increase the capacity Increase the useful life Add a function

iii. Penentuan usia penambahan aset tetap sebagai hasil dari pemeliharaan dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan.

iii. The determination of the increase in age of fixed assets as a result of the maintenance is performed by the Board of Directors of the Company.

iv. Biaya pemeliharaan minimal yang dikapitalisasi sebagai asset tetap ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

iv. Minimum maintenance costs to be capitalized as fixed assets are set out in the Accounting Policy.

Biaya Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tergantung pada sedimentasi atau endapan lumpur yang terakumulasi sehingga mengurangi kedalaman alur dan mengganggu olah gerak kapal baik dialur pelayaran maupun di dalam kolam pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan pengerukan sedimentasi / endapan lumpur tersebut agar kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tetap terjaga karena itu pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasi dan diamortisasi setelah pekerjaan pengerukan selesai dan siap digunakan. Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Dredging Costs of Shipping Channels and Port Waters The depth of shipping channels and port waters are exposed to accumulated siltation, which reduces the depth of water and jeopardize the movement of vessels on shipping channels and port waters. Therefore, dredging works are required to maintain proper depth of the shipping channels and port waters. Dredging and its associated costs are capitalized and amortized once the dredging work is concluded and such asset is ready for use. The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period.

Biaya Pemeliharaan Untuk Mempertahankan Kondisi Aset Tetap Karena kondisi lapisan tanah di sejumlah lokasi pelabuhan mengalami penurunan stuktur tanah, maka untuk memelihara dan meningkatkan aksesibilitas pelabuhan, dermaga dan lapangan penumpukan disejumlah lokasi pelabuhan tersebut harus dikembalikan pada ketinggian yang tepat, pengeluran Biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya untuk mengembalikan fungsi dermaga dan lapangan penumpukan sesuai struktur yang tepat dikapitalisasi dan akan diamortisasi setelah aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Maintenance Costs to Maintain Assets Conditions Since several locations of the harbor are experiencing degression of soil structure, to maintain and improve the accessibility of the port, the quayside and the container yard in those locations, maintenance works are done to restore the soil structure to a proper level. Maintenance costs and other associated costs which incurred to restore the function of the dock and container yard to meet a suitable level are capitalized and will be amortized when the assets ready for use.

34




Akuntansi



m.. Aset Tetap (Lanjutan) Masa manfaat untuk mempertahankan aktiva tersebut adalah selama 10 sampai 15 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan segaligus bila pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan lagi. Sementara pemeliharaan pengeluaran yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut dibebankan pada periode berjalan.

m.. Fixed Assets (Continued) The useful life of such asset is ranging from 10 to 15 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the maintenance works need to be done before that period. While maintenance cost that does not meet one of these criteria is expensed in the current period.

n. Aset dalam Penyelesaian Akumulasi biaya konstruksi bangunan dermaga, instalasi mesin dan biaya-biaya lain dikapitalisasi dalam akun "Aset dalam Penyelesaian". Biaya-biaya ini kemudian akan diklasifikasikan ke akun aset tetap apabila pekerjaan konstruksi selesai dan disusutkan pada saat aset siap untuk digunakan.

n. Constrution in Progress The accumulated cost of construction of docks, installation of machineries and other costs are capitalized under "Construction in Progress" account. These costs will be classified to their appropriate fixed assets account when the work is completed and depreciated when the assets are ready for use.

o. Kapitalisasi Biaya Pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

o. Capitalization of Borrowing Costs Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connetion with the borrowing of funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets is substantially complete.

p. Aset Takberwujud Perpanjangan Hak atas Tanah Grup menerapkan ISAK No. 25, “Hak atas Tanah”. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

p. Intangible Assets Renewal of Land Rights The Group adopted ISAK No. 25, “Land Rights”. The cost of the extension or renewal of legal land rights are recognized as an intangible asset and amortized over the period of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

35




Akuntansi



p.. Aset Takberwujud (Lanjutan) Piranti Lunak Komputer Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada disain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

p.. Intangible Assets (Continued) Computer Sofware Costs associated with the maintenance of computer software program are recognized as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognized as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerjan pengembangan piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang sudah memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yan sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. Development costs previously recognized as expenses are not allowed recognized as an asset in a subsequent period.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset diamortisasi selama masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun.

Computer software development costs recognized as assets are amortized over their estimated useful lives, which does not exceed five years.

Goodwill Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Perusahaan dan entitas anak terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Company and Subsidiaries ownership over the fair value of the acquiree’s net asset. Non-controlling interest is measured at propotional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis. Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat goodwill pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai goodwill tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination. If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets using prorate basis. An impairment loss of goodwill is not reversed in the subsequent period.

36




Akuntansi



p.. Aset Takberwujud (Lanjutan) Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari Entitas Anak secara berkala. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai goodwill pada tanggal 31 Desember 2014.

p.. Intangible Assets (Continued) Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the subsidiary. Management believes there was no impairment of goodwill as of Decemeber 31, 2014.

Hak Konsesi Biaya Konstruksi - Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan Alur (Capital Dredging) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Concession rights Cost Of Construction - Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). The costs incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (Capital Dredging), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset construction are capitalized until the construction is completed and operational.

Biaya Konstruksi - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Biaya konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi – Terminal Multi Purpose Teluk Lamong yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Costs of Construction - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Cost of construction is cost directly attributable to the construction of concession assets - Multi Purpose Terminal Lamong Bay which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical assets, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbaruharui, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbaharui, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

37




Akuntansi



p.. Aset Takberwujud (Lanjutan) Suatu aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari pengakuan atau pelepasannya

p.. Intangible Assets (Continued) An intangible asset is derecognized on disposal or when no future benefits are expected from its use or disposal.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam pelaporan laba rugi tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Any gain or loss arising from derecognition of an intangible asset (determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized in the profit or loss on the reporting year when the asset is derecognized.

q. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

q. Impairment of Non Financial Assets At the statements of the financial position dates, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which asset belongs.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Tinjauan penurunan dilakukan ketika indikator penurunan yang hadir. Menentukan nilai pakai aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

Impairment review is conducted when indicators of impairment are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and final disposition of such assets.

r. Utang Usaha Utang usaha adalah utang yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan. Utang usaha yang berhubungan dengan pemborong pekerjaan diakui dan dicatat berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara.

r. Trade Payables Trade payables are liabilities arising from purchasing of goods/services. Accounts payable are stated at the value of goods/services to be paid to vendors. Trade payables related to the work of a contractor is recognized and recorded based on physical percentage of work completed and stated in the Minutes of Meeting. 38




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan 1. Aset Keuangan Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

s. Financial Instruments 1. Financial Assets Financial assets are classified into 4 (four) categories, namely (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) investments held to maturity, and (iv) financial assets available for sale. The classification depends on the purpose of the financial asset. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

i) Financial assets measured at fair value through profit or loss Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition to be measured at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Financial assets are classified as held for trading if acquired for the purpose of sale or repurchase in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless designated as effective hedging instruments. Financial assets measured at fair value through profit or loss are presented in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2014 and 2013, the Group does not have financial assets measured at fair value through profit or loss.

ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate).

ii) Loans and receivables Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed or predetermined payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

39




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

s. Financial Instruments (Continued) Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya dan pendapatan yang masih akan diterima termasuk dalam klasifikasi ini.

Cash and cash equivalents, restricted cash, accounts receivables, other receivables and accrued revenues are included in this classification.

iii) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (Held To Maturity ("HTM")) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain: a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

iii) Investments Held To Maturity ("HTM") HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than: a. Investments which at initial recognition, were designated as financial assets measured at fair value through profit or loss;

b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

b. Investments that are designated as available-for-sale; and

c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

c. Investments that meet the definition of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, investasi HTM diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, HTM investments are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki aset keuangan HTM.

As of December 31, 2014 and 2013, the Group does not have the HTM financial assets.

40




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual (Available For Sale ("AFS")) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

s. Financial Instruments (Continued) iv) Financial Assets Available For Sale ("AFS") AFS Financial assets are non-derivative financial assets that are held during a certain period with the intention to sell in order to fulfill liquidity needs, changes in interest rates or foreign exchange, or assets that are not classified as loans and receivables, HTM investments or financial assets at fair value through profit or loss.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan AFS diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai pendapatan komperhensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

At initial recognition, AFS financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at fair value where any gain or loss is recognized at other comprehensive income, except for impairment loss and foreign exchange up to the financial assets are derecognized.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS).

As of December 31, 2014 and 2013, the Group does not have the financial assets available for sale (AFS)

2. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. Financial Liabilities Financial liabilities are classified into the categories of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss are the financial liabilities that are designated as held for trading. Financial liabilities are classified as held for trading if acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near term and there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking. Derivatives are classified as liabilities for trading except that are designated and effective as hedging instruments. 41




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laporan laba rugi.

s. Financial Instruments (Continued) At initial recognition, financial liabilities measured at fair value through profit or loss are measured at fair value. Transaction costs related to the issuance are recognised in the current period profit or loss. Subsequent increase or decrease in fair value is recognised in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2014 and 2013, the Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi

ii) Financial Liabilities at Amortised Cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured using amortized cost.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, financial liabilities at amortised cost are measured at fair value net of transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate method.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2014 and 2013, the Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

3. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

3. Offsetting of Financial Instruments Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, the entity currently has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

42




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) 4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Jumlah tercatat untuk kelompok aset dan liabilitas keuangan jangka pendek, instrument derivatif maupun yang tidak ditentukan jatuh temponya, telah mencerminkan nilai wajarnya. Sedangkan jumlah tercatat untuk pengukuran nilai wajar tagihan dan utang derivatif diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian dengan input porsi yang dapat diobservasi (Tingkat 2).

s. Financial Instruments (Continued) 4. The Fair Value of Financial Instruments The carrying amountfor group of short-term financial assets and liabilities, derivatif instrument or with indefinite period, have reflected their fair value. Whereas the carrying amount for measurement of deveriative receivable and payable is estimated by using valuation techniques with observable input portions (Level 2)

5. Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrument keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dimasa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrument keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

5. Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipt (including all fees and othera paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction cost and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where apporiate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrument keuangan selain dari instrument keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at fair value through profit or loss.

6. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

6. Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

43




Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) s. Financial Instruments (Continued)  Financial assets carried at amortized cost

s. Instrumen Keuangan (Lanjutan)  Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, they include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in the collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of assets and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

44




Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) s. Financial Instruments (Continued) The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a previous write-off is recovered, the recovery is recognized in the consolidated statement of comprehensive income.

s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan cadangan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Grup. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.  Aset keuangan AFS

 AFS financial assets

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of investments below its cost.

Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

If there is evidence that an impairment occured, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in the consolidated statement of comprehensive income is reclassified from equity to the consolidated statement of income. The impairment loss on equity investments is not reversed through the consolidated statement of comprehensive income; increase in fair value after impairment is recognized in equity.

45




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun “Pendapatan bunga” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

s. Financial Instruments (Continued) In the case of debt instruments classified as AFS financial asset, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of the “Interest income” account in the consolidated statements of comprehensive income.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the consolidated statements of comprehensive income.

7. Penghentian Pengakuan dari Aset dan Liabilitas Keuangan Aset Keuangan Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian yang memenuhi kriteria “pass-through” dan (a) Grup telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

7. Derecognition of Financial Assets and Liabilities Financial Assets A financial asset is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Financial Liabilities A financial liability is derecognized, when and only when, it is extinguished i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expire. 46




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masingmasing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

s. Financial Instruments (Continued) When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of comprehensive income.

8. Akuntansi Lindung Nilai Pada saat dimulainya lindung nilai, Grup melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

8. Hedge Accounting At the inception of a hedge, the Group formally designates and documents the hedging relationship to which the Group wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument’s effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item’s fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial period according to the objective.

Lindung Nilai atas Arus Kas Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Cash Flows Hedges The portion of gains or losses on an effective hedging instrument is recognized in equity, while any ineffective portion is recognized immediately in the consolidated statement of comprehensive income.

47




Akuntansi



s. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi komprehensif. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non keuangan tersebut.

s. Financial Instruments (Continued) Amounts taken to equity are transferred to the consolidated statement of comprehensive income when the hedged transaction affects statement of comprehensive income. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a nonfinancial liability, the amounts taken to equity are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika instrumen lindung nilai telah jatuh tempo atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut terjadi.

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in equity are transferred to the consolidated statement of comprehensive income. If the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognized in equity remain in equity until the forecast transaction or firm commitment occurs.

t. Securities issued Securities issued by the Company are Senior Notes.

t. Surat berharga yang diterbitkan Surat berharga yang diterbitkan Perusahaan adalah Senior Notes. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 23).

Securities issued are classified as financial liabilities at amortised cost (see Note 23).

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi yang dapat diatributkan secara langsung dengan penerbitan surat berharga adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan, diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Securities issued are presented at nominal value net of unamortised securities issuance cost. Costs incurred that are directly attributable to the securities issuance are recognised as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the securities issued using effective interest rate method.

48




Akuntansi



u. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui :

u. Recognition of Revenue and Expenses Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized :

1. Penjualan Barang Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas pemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

1. Sales of Goods Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

2. Penjualan Jasa Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.

2. Sales of Services Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.

3. Pendapatan Kerjasama Mitra Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

3. Revenue Cooperation Partners The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (invoice) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (invoices) issued by the Company to third parties.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".

4. Pendapatan Bunga Penghasilan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

4. Interest Income Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.

5. Beban Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

5. Expenses Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

v. Liabilitas Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya.

v. Employee Benefits Liabilities Short-term Employee Benefits Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered the related services.

49




Akuntansi



v. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya Imbalan kerja sehubungan dengan imbalan pasca kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan imbalan yang lebih tinggi antara Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Peraturan Grup.

v. Employee Benefits Liabilities (Continued) Pension and Others Post-Employment Benefits Employee benefits related to post retirement benefits of employees is in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the Group regulations, whichever benefit is higher.

Grup memiliki program Imbalan pascakerja yang terdiri atas program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

The Group has postemployment benefit programs which consist of defined benefit and defined contribution pension plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada faktor-faktor, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that will be received by the employee upon retirement, which generally depends on certain factors such as age, years of service and compensation.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

Defined contribution plans are pension plans under which the Group pays fixed contributions into a separate entity and have no legal obligation or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the services rendered by the employees in the current and prior periods.

1. Liabilitas Pasca kerja a. Program imbalan pasti Grup memberikan imbalan pasca-kerja manfaat pasti dalam bentuk:

1. Post-employment Benefits a. Defined Benefits Plans The Group provides post-employment benefits in the form of:

i) Program Pensiun Imbalan Pasti – Perusahaan dan TPS (entitas anak) menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Grup yang dihitung secara aktuaria.

i) Defined Benefit Pension Plans - the Company and TPS (a subsidiary) have defined benefit pension plans covering all of their permanent employees which are managed by a Pension Fund as stipulated in the Company’s regulations. Total contributions consist of employee contributions of 5% of employees’ basic pensionable salaries and the Company’s and subsidiaries’ contributions calculated by an actuary.

ii) Program imbalan pasti lainnya dalam bentuk manfaat pasca kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan lainlain.

ii) Other defined benefit plans in the form of benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 and others.

50




Akuntansi



v. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) iii) Grup telah melakukan pendanaan imbalan pasca kerja karyawan melalui program imbalan pasti (PIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

v. Employee Benefits Liabilities (Continued) iii) The Group has funding post-employment benefits to employees through a defined benefit plan (PIP) to the Financial Institution Pension Fund (DPLK).

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan program pasca-kerja imbalan pasti adalah nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti lainnya dihitung oleh aktuaria independen menggunakan metode projected unit credit.

The liabilities recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit post employment plans is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position date less the fair value of plan assets, if any, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The other defined benefit obligations are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligations is determined by discounting the estimated future cash flows using interest rates of government bonds that are denominated in Rupiah and that have terms to maturity approximating the terms of the related benefits liabilities.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dan perbedaan antara asumsi aktuarial dengan kenyataan (experience adjustments) sejumlah yang lebih besar antara 10% dari aset program atau 10% dari liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi konsolidasian selama rata-rata sisa masa kerja para karyawan yang bersangkutan.

Actuarial gains and losses arising from changes in actuarial assumptions and experience adjustments in excess of the greater of 10% of the defined benefit liabilities or 10% of the plan assets are charged or credited to the consolidated statements of income over the average remaining service lives of the respective employees.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban tahun berjalan. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali bila perubahan terhadap manfaat program tergantung pada status kepegawaian pekerja di masa yang akan datang (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasikan secara garis lurus sepanjang periode vesting.

Current service cost is expensed in the current year. Past service costs are recognized immediately in the consolidated statements of comprehensive income, unless the changes to the defined benefit plans are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, past service costs are amortized on a straightline basis over the vesting period.

51




Akuntansi


Signifikan 3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued) v. Employee Benefits Liabilities (Continued) b. Defined Contribution Plans The expenses related to defined contribution plans are determined based on certain percentages of the basic pensionable salaries or insurable salaries of respective participants which are borne by the Group. The Group recognizes contributions payable or insurance premiums payable when an employee has rendered service during the period.

v. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan) b. Program iuran pasti Beban sehubungan dengan program iuran pasti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar pensiun atau gaji dasar asuransi dari setiap peserta program yang menjadi tanggungan Grup. Grup mengakui utang iuran atau utang premi asuransi dalam periode dimana karyawan memberikan jasanya. c. Penghargaan Purna Bakti

c. Full Devotion Awards

2. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk uang duka, tunjangan cacat cuti panjang, dan penghargaan masa kerja. Prakiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini dinilai oleh aktuaria independen.

2. Other long-term employee benefits The Group provides other long-term employee benefits in the form of compassionate allowance, long service leave, disability allowance and loyalty awards. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to postemployment defined benefit plans. These obligations are assessed by an independent actuary.

w. Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Final Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

w. Income Tax Final Income Tax Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subjected to final income tax, the differences between the consolidated financial statements carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Pajak Penghasilan Non-Final Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

Non-Final Income Tax Current income tax is determined based on taxable income, which is computed using the prevailing tax rates.

52




Akuntansi



w. Pajak Penghasilan (Lanjutan) Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

w. Income Tax (Continued) Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, for amounts appealed against by the Group, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, the amendment based on notice of tax assessment will be recorded at the time the appeal is proposed, or (2) based on knowledge of developments in similar cases currently under appeal, based on the rulings of the Tax Court or the Supreme Court, on which a positive appeal outcome is significantly uncertain, the tax assessment will be recognized at the time of the amendment of the tax obligation.

Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan jika, dan hanya jika, entitas:

Current tax assets dan current tax liabilites are offset if, and only if, the entity:

1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan

1. has a legally enforceable right to set off the recognised amount; and

2. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. intend either to settle in net basis, or realises and settles the asset and liability simultaneously.

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas neraca. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku atau yang secara subtansial telah berlaku.

All temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value for financial reporting purposes are recognized as deferred tax using balance sheet liability method. Currently or substantially enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Atas pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final untuk laporan komersial berbeda dengan nilai untuk pelaporan fiskal, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan.

For revenues subject to final income tax, there is no temporary difference between commercial and tax reporting purposes. If the carrying value of assets and liabilities related to the final income tax between commercial and tax reporting is different, it is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Saling hapus atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan jika, dan hanya jika, entitas: 1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

Deferred tax assets dan deferred tax liabilites are offset if, and only if, the entity: 1. has a legally enforceable right to set off current tax asset against current tax liability; and 53




Akuntansi



w. Pajak Penghasilan (Lanjutan) 2. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama.

w. Income Tax (Continued) 2. the deferred tax asset and the deferred tax liability relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

x. Provisi Grup menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

x. Provisions The Group adopted PSAK No. 57 (Revised 2009), “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets”. The revised PSAK is applied prospectively and provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information. There is no significant impact on the adoption of the revised accounting standard on the financial statements.

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus kas keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi tidak diakui.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

y. Basic Earning Per Share Basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent entity with the weighted average common shares outstanding during the period.

y. Laba Per Saham Dasar Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam periode yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atas dampak dari waran yang bersifat dilutif.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average common shares outstanding for the effect of dilutive warrants.

54




4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents 2014 Rp

Kas Bank Pihak-pihak Berelasi Rupiah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Dolar Amerika Serikat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Euro : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pihak Ketiga Rupiah : PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank DBS Indonesia Standard Chartered Bank PT Bank QNB Kesawan Tbk Citibank N. A PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank ANZ Indonesia PT Bank OUB Buana PT Bank Mega Syariah PT Bank Muamalat Tbk Sub Jumlah (Dipindahkan)

2013 Rp

6,898,039

5,492,816

101,947,378

100,994,219

66,283,442

32,230,558

63,329,752

169,604,557

41,383,691

36,198,326

Cash on Hand Cash in Banks Related Parties Rupiah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

363,850,268 136,440,115

29,422,203 77,509,180

78,481,439

40,791,356

2,035,388

1,610,754

-

2,183

US Dollars : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

37,865

Euro : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

74,553,436 16,002,876 16,354,965 1,575,883 1,160,781 1,000,058 999,988 778,570 561,919 310,347 81,554 -

205,476,585 43,127,167 38,752,026 7,641,176 3,406,761 532,822 592,344 287,176 433,592 159,739 85,411

Third Parties Rupiah : PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank DBS Indonesia Standard Chartered Bank PT Bank QNB Kesawan Tbk Citibank N. A PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank ANZ Indonesia PT Bank OUB Buana PT Bank Mega Syariah PT Bank Muamalat Tbk

967,131,850

788,896,000

-

55

Sub Total (Transferred)



4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

Sub Jumlah (Pindahan) Dolar Amerika Serikat : PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank ANZ Indonesia PT Bank Permata Tbk PT Bank QNB Kesawan Tbk Deutsche Bank Citibank N. A Jumlah Bank Deposito Berjangka Pihak-pihak Berelasi Rupiah : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dolar Amerika Serikat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk


4. Cash and Cash Equivalents (Continued) 2014 Rp

2013 Rp

967,131,850

788,896,000

76,120,892 15,146,893 10,693,097 7,133,442 6,969,197 4,855,486 1,146,973 11,029

18,682,079 8,380,243 3,607,387 982,964 161,684,874 -

Sub Total (Transfer) US Dollars : PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank ANZ Indonesia PT Bank Permata Tbk PT Bank QNB Kesawan Tbk Deutsche Bank Citibank N. A

1,089,208,859

982,233,547

Total Cash in Banks Time Deposit Related Parties Rupiah : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

229,500,000

57,500,000

150,900,000

192,000,000

130,000,000 117,000,000

7,500,000 -

435,400,000

24,378,000

136,840,000

-

US Dollars : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

60,500,000 155,000,000 5,000,000 10,000,000

Third Parties Rupiah : PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank UOB Indonesia

Pihak Ketiga Rupiah : PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank UOB Indonesia

116,000,000 126,000,000 5,000,000 -

Dolar Amerika Serikat : PT Bank QNB Kesawan Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk Standard Chartered Bank

933,000,000 584,680,000 186,600,000 -

12,189,000 188,929,500 58,799,735

US Dollars : PT Bank QNB Kesawan Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk Standard Chartered Bank

Jumlah Deposito

3,150,920,000

771,796,235

Total Time Deposits

Jumlah

4,247,026,898

1,759,522,598

Total

56




4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued) 2014 Rp

Deposito berjangka merupakan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan Tingkat Bunga Deposito Berjangka Per Tahun Rupiah Dollar Amerika Serikat

2013 Rp

3% '- 7% 2% - 3.5%

3.5% '- 8.5% 2.60% - 2.65%

5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Cash 2014 Rp

Perusahaan Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Sub Jumlah Entitas Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Rupiah Sub Jumlah Jumlah Tingkat Bunga Deposito Berjangka Per Tahun Rupiah Dollar Amerika Serikat

Time Deposits represent time deposits of 1 - 3 months Interest Rates of Time Deposits Per Annum Rupiah US Dollar

2013 Rp

-

10,000,000

20,000,000

-

20,000,000

10,000,000

523,000

8,721,013

523,000

8,721,013

20,523,000

18,721,013

3.5% - 8.5% 2.60% - 2.65%

3.5% - 8.5% 2.60% - 2.65%

The Company Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Sub Total Subsidiaries PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Rupiah Sub Total Total Interest Rates on Time Deposits Per Annum Rupiah US Dollar

The Company The Company pledged deposits with maturities of 1 month with automatic roll over amounting to Rp20,000,000 from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk and Rp10,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as of December 31, 2014 which are used as collateral for Procurement Enterprise Development and Management of West Surabaya Access Channel (APBS) Port of Tanjung Perak Surabaya.

Perusahaan Perusahaan telah menjaminkan deposito dengan jangka waktu 1 bulan dengan roll over otomastis sebesar Rp20.000.000 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan sebesar Rp10.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk masing-masing pada periode 31 Desember 2014 yang digunakan sebagai jaminan Pengadaan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

57



5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Lanjutan)


5. Restricted Cash (Continued)

Entitas Anak PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) BJTI menempatkan dana rekening escrow sebagai Debt Service Reserve Account sebesar Rp723.013 sehubungan dengan realisasi kredit pencairan kredit tahap II berupa fasilitas term loan maksimum Rp45.000.000 untuk pembayaran LC pembelian 2 unit HMC tipe G HMK 4406.

Subsidiaries PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) BJTI placed an escrow account funds as a Debt Service Reserve Account amounting to Rp723,013 in connection with the realization of loan disbursements phase II in a form of a term loan facility for payment of LC Rp45,000,000 with maximum purchase of 2 units of type G HMK 4406 HMC.

BJTI telah menempatkan dana pada rekening Escrow sebagai Debt Service Reserve Account di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Perak, Surabaya sehubungan dengan realisasi fasilitas kredit (Term Loan) sebesar Rp200.000.000 sesuai dengan Perjanjian kredit Fasilitas Term Loan antara Perusahaan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk dalam Akta no 16 tanggal 30 Agustus 2012. Penempatan dana tersebut digunakan sebagai dana cadangan atas rekening-rekening perusahaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk apabila rekening-rekening tersebut tidak mencukupi untuk pembiayaan operasional BJTI pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.4.198.012.

BJTI has established a fund in Escrow account as Reverse Debt Service Account in PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk branch of Perak, Surabaya in connection with the realization of the credit facility (Term Loan) amounting to Rp200,000,000 in accordance with Term Loan Facility - Credit Agreement between the Company and PT Bank Negara Indonesia Tbk set out in Act no 16 dated August 30, 2012. The Placement of these funds are used as reserve funds on the accounts of the Company in PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as of December 31, 2013 amounting tof Rp4,198,012.

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas LC Impor, BJTI telah menjaminkan Deposito ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing– masing sebesar Rp Nihil Dan Rp4.000.000.

Under the Import LC facility letter of agreement, BJTI had pledged deposits to PT Bank Negara Indonesia (Persero), as of December 31, 2014 and 2013 with the amount of Rp Nill and Rp4,000,000, respectively.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, TPS telah menjaminkan deposito dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk masing-masing sebesar Rp523.000, yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas bea dan cukai TPS.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) As of December 31, 2014 and 2013, TPS has pledged its deposits from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with the amount of Rp523,000 respectively, which is used as collateral for the TPS customs liability.

58



6. Piutang Usaha


6. Trade Receivables 2014 Rp

a. Berdasarkan Pelanggan : Pihak Berelasi Badan Usaha Milik Negara Tentara Nasional Indonesia Instansi Pemerintah

2013 Rp

a. By Customer Related Parties State-Owned Enterprises Indonesian National Army Government Agencies

68,234,511 2,408,521 545,333

61,362,942 1,600,894 560,147

Sub Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

71,188,365 (24,919,466)

63,523,983 (24,914,331)

Sub Total Allowance for Impairment Loss

Sub Jumlah

46,268,899

38,609,652

Sub Total

Pihak Ketiga Swasta Perorangan

403,596,678 2,134,517

395,847,729 2,080,514

Third Parties Private Individual


405,731,195 (63,845,386)

397,928,242 (63,532,657)


Sub Jumlah

341,885,809

334,395,586

Sub Total

388,154,708

373,005,238

Jumlah

Total

149,003,445

80,965,458

161,261,677 62,849,576 11,360,574 7,996,260 7,309,246 77,138,782

254,858,536 21,988,644 19,942,245 7,710,015 5,707,003 70,280,326

b. By Age (Days) Current Overdue : 1 - 30 Days 31 - 90 Days 91 - 180 Days 181 - 270 Days 271 - 365 Days > 365 Days


476,919,560 (88,764,852)

461,452,226 (88,446,988)


Jumlah

388,154,708

373,005,238

Total

314,579,651 162,339,909

144,601,497 316,850,729

c. By Original Currency USD Rupiah


476,919,560 (88,764,852)

461,452,226 (88,446,988)


Jumlah

388,154,708

373,005,238

Total

b. Berdasarkan Umur (Hari) Belum Jatuh Tempo Jatuh Tempo : 1 - 30 Hari 31 - 90 Hari 91 - 180 Hari 181 - 270 Hari 271 - 365 Hari > 365 Hari

c. Berdasarkan Mata Uang USD Rupiah

59




6. Piutang Usaha (Lanjutan)

6. Trade Receivables (Continued)

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut :

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Saldo Awal Penurunan Pemulihan

(88,446,988) (2,999,961) 2,682,097

(61,604,187) (27,310,429) 467,629

Beginning Balance Impairment Recovery

Saldo Akhir

(88,764,852)

(88,446,988)

Ending Balance

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historical pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of custumers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Lihat Catatan 45 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

See Note 45 on credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures credit quality of trade receivables that are neither past due nor impaired.

7. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

7. Balance and Parties

Transaction

with

Related

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

The Group is engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows :

a. Saldo

a. Balances

Piutang Lain-lain/Other Accounts Receivable PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Pengerukan Indonesia PT Portek Indonesia PT Ambang Barito Nusapersada Jumlah/Total

Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets 2014 2013 % %

2014 Rp

2013 Rp

261,448,212

232,072,365

1.57

2.25

30,267,150

30,267,150

0.18

0.29

86,756 17,500,000

38,316 22,200,000

0.00 0.11

0.00 0.22

309,302,118

284,577,831

1.86

2.76

3,958,356

4,719,229

0.04

0.11

3,958,356

4,719,229

0.04

0.11

Utang Usaha/Trade Payable PT Portek Indonesia Jumlah/Total

60




7. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

7. Balance and Transaction Parties (Continued)

with

Related

b. Key Management Personnel Total employee benefits of the key management personnel are as follows:

b. Personil Manajemen Kunci Jumlah imbalan kerja personil manajemen kunci adalah sebagai berikut: 2014 Rp

2013 Rp

Imbalan Jangka Pendek Imbalan Kerja Jangka Panjang

28,671,074 6,252,454

27,281,574 1,924,276

Short-term Employee Benefits Long-term Employee Benefits

Jumlah

34,923,528

29,205,850

Total

c. Transactions

c. Transaksi

Persentase Terhadap Jumla Pembelian dan Penjualan / Percentage of Total Purchases and Sales 2014

2013

2014

2013

Rp

Rp

%

%

Penjualan/Revenue PT Ambang Barito Nusapersada PT Portek Indonesia

2,000,000

2,072,000

0.00

0.04

507,857

444,133

0.00

0.01

Jumlah/Total

2,507,857

2,516,133

0.00

0.05

Pembelian/Purchases PT Portek Indonesia

14,075,849

22,837,536

0.08

0.08

Jumlah/Total

14,075,849

22,837,536

0.08

0.08

-

Transaksi entitas anak dengan pihak berelasi

-

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak Beban pemeliharaan dan perbaikan yang dibayarkan kepada PT Portek Indonesia sebesar nihil untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dicatat sebagai bagian dari beban usaha. Berdasarkan Perjanjian pinjaman No 0200/XI/BJTI/-2013 Tanggal 28 Nopember 2013, BJTI memberikan pinjaman pada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Entitas assosiasi) sebesar Rp230.000.000, dengan dibebani bunga pinjaman sebesar JIBOR (3 bulan) + 4,5% per tahun.

Subsidiaries' transactions with the related parties PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary The maintenance and repair expenses paid to PT Portek Indonesia amounting to nil for the period ended December 31, 2014 and 2013 which were recorded as part of operating expenses. Based on loan agreement No 02-00/XI/BJTI/-2013 dated November 28, 2013, BJTI provided a loan to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (associate) amounting to Rp230,000,000. The loan bears interest rate of JIBOR (3 month) + 4,5% per year.

61






with

Related

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Entitas Anak Pada tanggal 31 Januari 2011, TPS menandatangani surat perjanjian dengan PT Portek Indonesia (PI) mengenai pemeliharaan 11 unit container crane. Perjanjian pemeliharaan mencakup biaya personel dan biaya penunjang sebesar Rp5.850.000 per tahun yang berlaku efektif sampai 30 November 2013. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2013 terjadi perubahan nilai kontrak menjadi Rp6.193.612 per tahun dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2013. Pada tanggal 7 April 2014, TPS menandatangani perpanjangan perjanjian yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017. Beban pemeliharaan yang harus dibayarkan TPS untuk tahap 1 (1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014) sebesar Rp6.400.000 termasuk biaya personel dan biaya penunjang.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Subsidiary On January 31, 2011, the TPS entered into an agreement with PT Portek Indonesia (PI) for the maintenance of 11 units of container cranes. The maintenance agreement covers annual personnel cost and annual supporting cost of Rp5,850,000 effective until November 30, 2013. On May 20, 2013, the annual contract value was change to Rp6,193,612. On April 7, 2014, TPS signed a renewal agreement which is effective starting January 1, 2014 until December 31, 2017. The TPS shall pay maintenance cost for phase 1 (January 1, 2014 until December 31, 2014) amounting to Rp6,400,000 including personnel cost and supporting cost.

Jumlah biaya pemeliharaan dan biaya suku cadang dari PT Portek Indonesia sebesar Rp8.547.213 dan USD311,646 (Angka Penuh) pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp5.336.993 dan USD325,709 (Angka Penuh) pada tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan biaya personel sebesar Rp8.125.679 periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Rp8.245.060 pada tanggal 31 Desember 2013.

The total cost of maintenance and spare parts from PT Portek Indonesia with the amount of Rp8,547,213 and USD311,646 (Full Amount) for the year ended December 31, 2014 and Rp5,336,993 and USD325,709 (Full Amount) for the year ended December 31, 2013. While the personnel cost was Rp8,125,679 for the period ended December 31, 2014 and Rp8,245,060 for the year ended December 31, 2013.

Saldo liabilitas atas pemeliharaan sebesar Rp5.408.012 dan USD138,513 (Angka Penuh) pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp2.340.423 dan USD90,415 (Angka Penuh) pada tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai bagian dari pemeliharaan pada “Beban Akrual”.

The balance of liabilities for maintenance with the amount of Rp5,408,012 and USD138,513 (Full Amount) as of December 31, 2014, and Rp2,340,423 and USD90,415 (Full Amount) as of December 31, 2013, is presented as part of maintenance in the “Accrued Expenses”.

PT Ambang Barito Nusapersada (PT Ambapers) PT Ambapers merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang meliputi pengerukan sungai, muara sungai dan muara laut serta pembuatan bendungan sungai berikut pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan alur pelayaran.

PT Ambang Barito Nusapersada (PT Ambapers) PT Ambapers is a company which carries on business in the areas of development which includes dredging of rivers, estuaries, marine estuaries and dams as well as the management and maintenance of the shipping line.

62






with

Related

Piutang PT Ambapers merupakan hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Ambapers sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 7 Januari 2010 antara Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Perusahaan, PD Bangun Banua dan PT Ambapers, yang isinya bahwa terhadap pinjaman PT Ambapers kepada Perusahaan akan diselesaikan melalui pola bussiness to bussiness. Selanjutnya Perusahaan menindaklanjuti dengan Risalah Rapat Direksi Perusahaan tentang Penyelesaian Hukum dengan Pemerintah Propinsi Kalsel dengan Keputusan Rapat bahwa penyelesaian masalah hukum adalah upaya perdamaian melalui cara "Dading".

Long term receivables from PT Ambapers is the result of agreement between the Company and PT Ambapers in accordance with the minutes of meetings dated January 7, 2010 between the Governor of South Kalimantan, the Company, PD Bangun Banua and PT Ambapers, contains that the loan receivables from PT Ambapers will be resolved through business to business scheme. The Company follow up with Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company regarding Legal Settlement with the Provincial Government of South Kalimantan that the resolution during the meeting is to settle legal matters peacefully through way of “Dading”.

d. Sifat Hubungan dan Transaksi - Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

d. Nature of Relationship and Transactions - Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties

Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi/ Nature of The Relationships with Related Parties

Sifat Transaksi/ Nature of Transactions

PT Portek Indonesia

Entitas Asosiasi / Associate

Piutang Lain-lain, Hutang Usaha, Pendapatan Jasa/ Other Accounts Receivable, Accounts Payable, Revenue

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera


Piutang Lain-lain/ Other Accounts Receivable

PT Ambang Barito Nusapersada


Piutang Lain-lain, Pinjaman Dana/ Other Accounts Receivable, Loan Fund

PT Jasa Marga Bali Tol


Investasi saham/Investment in Stock

PT Lamin Aspalindo tiga


Investasi saham/Investment in Stock

Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)

Entitas Sepengendali/ Entity under common control

Kesejahteraan Karyawan/ Employee Welfare

63




7. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) -


Berikut ini pihak-pihak berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah: Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Bank Rakyat Indonesia PT Bank Tabungan Negara Bank Syariah Mandiri Kementerian Keuangan/Ministry of Finance PT Pertamina (Persero) PT Wijaya Karya (Persero)Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Virama Karya (Persero) PT Industri Soda (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Pengerukan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pembangunan Perumahan PT Nindya Karya (Persero) PT Pelayaran Indonesia (Persero) TNI/ABRI

-

with

Related

The following details are the entities that are controlled, joint controlled or have significant influenced by the Government:

Transaksi

Transactions

Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas/ Rekening yang dibatasi penggunaannya Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents/ Restricted Cash in Banks Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Pinjaman Penerusan Piutang Usaha/Pendapatan Utang titipan Uang Muka Kontraktor/Utang/ Tagihan Bruto/Biaya dan Aset Uang Muka Kontraktor/Utang/ Tagihan Bruto/Biaya dan Aset Utang/Tagihan Bruto/ Biaya dan Aset Piutang Lain-lain/Pinjaman dana Tagihan Bruto/Aset Piutang Lain-lain/Pinjaman dana/Utang Usaha Biaya dan aset Piutang Lain-lain/Biaya Uang Muka Kontraktor/Utang/ Tagihan Bruto/Biaya dan Aset Uang Muka Kontraktor/Utang/ Tagihan Bruto/Biaya dan Aset Piutang Usaha/Pendapatan Piutang Usaha/Piutang Retensi/ Tagihan Bruto/ Pendapatan

Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents Subordinate Loan Accounts Receivable/Revenues Fund Retained Contractor advances/AccountsPayable/Gross Amount Due From Customers/Expenses and Assets Contractor advances/AccountsPayable/Gross Amount Due From Customers/Expenses and Assets AccountsPayable/Gross Amount Due From Customers/Expenses and Assets Other AccountsReceivable/Loan Funds Gross Amount Due From Customers/Assets Other AccountsReceivable/Loan Funds/AccountsPayable Expenses and Assets Other AccountsReceivable/Expense Contractor advances/AccountsPayable/Gross Amount Due From Customers/Expenses and Assets Contractor advances/AccountsPayable/Gross Amount Due From Customers/Expenses and Assets Accounts Receivable/Revenues Accounts Receivable/Retention Receivable/ Gross Amount Due From Customers/Revenues

Rincian item yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah sebagai berikut:

Details of items related to transactions with Related Parties joint controlled or significant influenced by the Government are as follows:

64






Aset

2,053,391,473 20,523,000 46,268,899 304,323,240

Persentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage as to Total Asset 2014 2013 % %

2013 Rp

7.49 0.18 0.62 2.95

Cash and Cash Equivalents Restricted cash Accounts Receivables Other Accounts Receivables

Liabilities Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage as to Total Liabilities 2014 2013 % %

2014 Rp

2013 Rp

156,044,104 11,064,045 3,492,481

223,841,939 468,737,131 9,921,002 2,415,626

Pendapatan

Pendapaan Usaha

12.35 0.12 0.28 1.83

769,741,336 18,721,013 63,523,983 302,881,890

Liabilitas

Utang Usaha Utang Bank Jangka Panjang Utang Titipan Utang Panjar

Related

Assets

2014 Rp

Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Piutang Lain-Lain

with

1.66 0.00 0.12 0.04

5.41 11.33 0.24 0.06

Trade Payables Long Term Bank Loan Fund Retained Deposits Received

Revenue Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan/ Percentage as to Total Revenues 2014 2013 % %

2014 Rp

2013 Rp

200,465,099

197,118,728

65

3.36

3.84

Revenues




8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables 2014 Rp

a. Berdasarkan Pelanggan Pihak Berelasi : Jangka Pendek : PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Catatan 7) PT Portek Indonesia (Catatan 7) PT Alur Pelayaran Barat Surabaya Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun : PT Pengerukan Indonesia (Catatan 7, 16) (Persero) PT Ambang Barito Nusapersada (Catatan 7, 16)

2013 Rp

261,448,212

232,072,365

6,267,150 86,756

6,267,150 38,316

a. By Customer Related Parties : Current Maturities : PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Note 7) PT Portek Indonesia (Note 7) PT Alur Pelayaran Barat Surabaya Current Maturities: PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Note 7, 16) PT Ambang Barito Nusapersada (Note 7, 16)

24,000,000

24,000,000

-

3,700,000

291,802,118

266,077,831

Sub Total

6,506,915 3,655,569 630,085

10,168,633 4,435,426 -

State Owned Enterprise : Other SOE Government Institutions Other

10,792,569

14,604,059

Sub Total

Jumlah Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai

302,594,687

280,681,890

(15,771,447)

(2,739,359)

Total Allowance for Impairment Loss

Jumlah

286,823,240

277,942,531

Total

1,917,575 7,689,354 73,577 -

5,683,109 1,605,399 1,779 6,516,144

Third Parties: Active Employees Private Companies Pension Employees Others

Sub Jumlah BUMN : BUMN Lainnya Instansi Pemerintah Lain-Lain Sub Jumlah

Pihak Ketiga : Pegawai Aktif Swasta Pegawai Pensiunan Lainnya Sub Jumlah Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai

9,680,506

13,806,431

(1,011,530)

(1,011,530)


Jumlah

8,668,976

12,794,901

Total

Jumlah

295,492,216

290,737,432

Total

66



8. Piutang Lain-lain (Lanjutan)


8. Other Receivables (Continued) 2014 Rp

2013 Rp

282,008,043

264,221,171

30,267,150

30,267,150

Jumlah Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai

312,275,193

294,488,321

(16,782,977)

(3,750,889)

Total Allowance for Impairment Loss

Jumlah

295,492,216

290,737,432

Total

b. Berdasarkan Umur (Hari) Belum Jatuh Tempo Jatuh Tempo : 1 - 30 Hari 31 - 90 Hari 91 - 180 Hari 181 - 270 Hari 271 - 365 Hari > 365 Hari

Perubahan saldo adangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut :

b. By Age (Days) Current Overdue : 1 - 30 Days 31 - 90 Days 91 - 180 Days 181 - 270 Days 271 - 365 Days > 365 Days

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Saldo Awal Penurunan selama Periode/Tahun Pemulihan selama Periode/Tahun

(3,750,889) (13,032,088) -

(3,732,005) (24,509) 5,625

Beginning Balance Impairment during the Period/Year Recovery during the Period/Year

Saldo Akhir

(16,782,977)

(3,750,889)

Ending Balance

Piutang lain-lain swasta antara lain terdiri atas Piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia atas klaim asuransi TPS, entitas anak sebesar USD2,043,000 pada tanggal 31 Desember 2014.

Other receivables from Private companies as insurance claim receivables of TPS, subsidiary from PT Asuransi Jasa Indonesia amounting to USD2,043,000 as of December 31, 2014.

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historical pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of custumers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Lihat Catatan 45 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 45 regarding credit risks of accounts receivables to understand how the Group manages and measures the credit quality of accounts receivables that are neither past due not impaired.

67




9. Persediaan

9. Inventories 2014 Rp

Suku Cadang Obat Medis Bahan Pelumas Bahan Bakar Perlengkapan Lain-lain

2013 Rp

6,085,299 4,302,196 1,198,424 42,403 61,034 4,797,855

5,027,491 3,221,568 515,513 106,869 81,735 228,744

Spare Parts Medical Medicine Lubricating Oil Fuel Supplies Others

Sub Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

16,487,211 (888,212)

9,181,920 (631,115)

Sub Total Allowance for Decline in Value

Total

15,598,999

8,550,805

Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut :

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows :

2014 Rp

2013 Rp

Saldo Awal Tahun Penambahan (Pemulihan) pada Tahun Berjalan

631,115

728,535

Balance at Beginning of Year

257,097

(97,420)

Addition (Reversal) During the Year

Saldo Akhir Tahun

888,212

631,115

Balance at End of Year

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Company’s management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, persediaan obat dan alat medis telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing senilai Rp1.000.000 kepada pihak ketiga yaitu PT Jasaraharja Putera yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

As of December 31, 2014 and 2013, the medical supplies and devices have been insured against fire, natural disasters and other risks insured with coverable amount of Rp1,000,000 each to a third party, namely PT Jasaraharja Putera, on which management believes is adequate to cover possible losses that may arise.

68




10. Uang Muka Kontraktor

10. Contractor Advances 2014 Rp

2013 Rp

Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Jalan dan Bangunan Kapal Emplasemen Konsultan

1,114,353,954 173,306,190 2,552,704 67,686 385,005 106,800

654,711,834 219,800,623 35,395,604 3,752,840 256,133 66,074

Port Facility Equipments Port Facility Buildings Road and Builidings Vessels Emplacement Consultant

Jumlah

1,290,772,339

913,983,108

Total

Uang muka kontraktor merupakan uang muka yang diberikan/dibayar kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Grup atas pekerjaan kontraktor yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan termin.

Contractor advances represent advances provided / paid to a third party to carry out its activities for the Group as contractors, which will periodically be taken into account by term bill.

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan uang muka kontraktor Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 lihat catatan 42.

Other important information relating to the contractor advances of the Company as of December 31, 2014 and 2013 is disclosed in Note 42.

11. Biaya Dibayar di Muka

11. Prepaid Expenses 2014 Rp

2013 Rp

Pegawai Asuransi Umum Sewa Bahan Pemeliharaan Lainnya (Dibawah Rp50.000)

16,637,507 7,844,829 6,624,163 3,741,223 70,887 69,840 379,160

17,118,521 19,644,079 6,457,863 1,726,436 291,461 7,144 1,913,016

Employees Insurance General Rent Materials Maintenance Others (Below Rp50,000)

Jumlah

35,367,609

47,158,520

Total

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan seperti biaya pegawai, biaya umum, dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.

Prepaid expenses are expenses incurred in connection with business activities such as staff costs, general expenses, and other business expenses and the cost of rent and insurance.

69




12. Pendapatan yang Masih Akan Diterima

12. Accrued Revenues

2014 Rp

2013 Rp

Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Pelayanan Usaha Bongkar Muat Pelayanan Kapal Pendapatan Bunga Deposito Pelayanan Medis Rupa-rupa Usaha Denda Keterlambatan Proyek Pelayanan Barang Dermaga/tambatan Khusus Pengusahaan Alat-alat Lain-lain

66,653,680 10,297,216 3,089,477 2,434,396 1,830,770 1,241,913 978,660 884,032 335,026 211,767 1,559,060

4,477,091 7,099,022 533,895 381,571 662,553 1,302,303 553,851 245,192 1,821,804 376

Land, Buildings, Water and Electricity Loading and Unloading Services Ship Services Interest income on deposit Medical Services Miscellaneous Services Late Penalties Projects Goods Services Private Ports Equipment Rentals Others

Jumlah

89,515,997

17,077,658

Total

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan tagihan atas pendapatan usaha kepada pihak ketiga, karena pada tanggal laporan posisi keuangan, belum dibuat nota penjualannya dan atau nota penjualan belum ditandatangani.

The accrued revenues are bill of business income to a third party, due on the statement of financial position date, has not made a memorandum of sale and or has not signed the memorandum of sale.

Perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan yang masih akan diterima tersebut dapat direalisasikan.

The Company believes that the accrued revenues can be realized.

13. Investasi pada Entitas Asosiasi

13. Investments in Associates

Penyertaan saham pada entitas asosiasi sebagai berikut:

Investments in shares in associated companies are as follows:

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Metode Ekuitas/Equity Method PT Portek Indonesia PT Lamin Aspalindotiga PT Ambang Barito Nusapersada PT Terminal Petikemas Indonesia PT Jasamarga Bali Tol (JBT) PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Terminal Nilam Utara

2014

2013

49.00% 40.00% 40.00% 25.00% 17.58% 40.00% 40.00%

49.00% 40.00% 40.00% 25.00% 17.58% 40.00% 40.00%

Jumlah/Total

70

Penyertaan/Invesment 2014

2013

14,838,481 10,272,808 35,767,699 125,155,798 394,806,088 3,792,807

13,469,175 2,465,889 36,405,431 144,949,004 398,550,673 4,039,438

584,633,681

599,879,610




13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

13. Investments in Associates (Continued)

Ringkasan mutasi penyertaan adalah sebagai berikut :

Summary of movements in Investments is as follows: 2014 Pemulihan Akumulasi Dividen dan Penyesuaian Rugi/ Penyertaan Lainnya/ Selisih Kurs/ Accumulated Loss Dividend and Other Foreign Exchange Recovery Adjustment Gain/(Loss)

1 Januari 2014 January 1,2014

Tambahan Setoran/ Additional Share

Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Current Portion of Profit/(Loss)

Metode Ekuitas/Equity Method PT Portek Indonesia PT Jasamarga Bali Tol PT Terminal Petikemas Indonesia PT Lamin Aspalindotiga PT Ambang Barito Nusapersada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Terminal Nilam Utara

13,469,175 144,949,004 36,405,431 2,465,889 398,550,673 4,039,438

-

2,507,184 (19,793,206) (637,732) 7,806,919 (3,744,585) (246,631)

-

(1,137,878) -

-

14,838,481 125,155,798 35,767,699 10,272,808 394,806,088 3,792,807

Total

599,879,610

-

(14,108,051)

-

(1,137,878)

-

584,633,681

1 Januari 2013 January 1,2013

Tambahan Setoran/ Additional Share

Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Current Portion of Profit/(Loss)

13,378,760 149,086,800 -

200 37,500,000 400,000,000 4,000,000

90,415 (4,137,996) (1,094,569) 3,758,970 (1,449,327) 39,438

(1,293,082) -

-

-

13,469,175 144,949,004 36,405,431 2,465,889 398,550,673 4,039,438

162,465,560

441,500,200

(2,793,069)

(1,293,082)

-

-

599,879,610

Metode Ekuitas/Equity Method PT Portek Indonesia PT Jasamarga Bali Tol PT Terminal Petikemas Indonesia PT Lamin Aspalindotiga PT Ambang Barito Nusapersada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Terminal Nilam Utara Total

2013 Pemulihan Akumulasi Dividen dan Penyesuaian Rugi/ Penyertaan Lainnya/ Selisih Kurs/ Accumulated Loss Dividend and Other Foreign Exchange Recovery Adjustment Gain/(Loss)

31 Desember 2014 December 31, 2014

31 Desember 2013 December 31, 2013

PT Portek Indonesia (PORTEK) PORTEK didirikan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 175 tanggal 21 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Pebruari 2000. PORTEK didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970.

PT Portek Indonesia (PORTEK) PORTEK was established by Notarial deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000. PORTEK was established based on Foreign Investment Act No. 1 year 1967 as amended by Act No. 11 year 1970.

PORTEK Bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan pelabuhan. PORTEK berkedudukan di Jakarta.

PORTEK is engaged in maintenance services of port equipments. PORTEK is located in Jakarta.

71






Pemegang saham PORTEK adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III(Persero) (49,00%) dan Mitsui Co and Ltd, sebuah perusahaan berbadan hukum Jepang, (51,00%). Modal dasar PORTEK adalah USD2,000,000 (angka penuh). Modal ditempatkan dan disetor PORTEK pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah USD500,000 (angka penuh) atau setara dengan Rp5.450.000.

Shareholders of PORTEK are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (49.00%) and Mitsui Co and Ltd, a company established with Japan law (51.00%). The authorized share capital of PORTEK amounted to USD2,000,000 (full amount). Issued and paid share capital as of December 31, 2014, and 2013 amounted to USD500,000 (full amount) or equivalent to Rp5,450,000.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN") LAMIN didirikan dengan Akta Notaris Nyoman Gede Yudara, SH., No. 14 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya dan telah diubah Akta Notaris Haji Zamri, SH., No. 36 tanggal 31 Oktober 2001. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No. C-13390 HT.01.01 TH 2001 tanggal 16 Nopember 2001.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN") LAMIN was established by Notaries deed No. 14 dated January 31, 2001 by Notary Nyoman Gede Yudara, SH., at Surabaya. This deed has been amended by notary deed No. 36 dated October 31, 2001 of Notary Haji Zamri, SH. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-13390 HT.01.01 TH2001 dated November 16, 2001.

LAMIN bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. LAMIN berkedudukan di Semarang.

LAMIN is engaged in the business of trading, industry, and services. LAMIN is located at Semarang.

Pemegang saham LAMIN adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) dan PT Lamindo Sakti (60%). Modal dasar LAMIN adalah Rp10.000.000. Modal ditempatkan dan disetor LAMIN pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp Nihil.

Shareholders of LAMIN are PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) and PT Lamindo Sakti (60%). Authorized share capital of LAMIN amounted to Rp10,000,000. The issued and paid up share capital of LAMIN as of December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp Nill.

PT Lamin sudah tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2004.

PT Lamin is not operating commercially since 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("PT Ambapers") PT Ambapers didirikan berdasarkan akta Notaris Grace Senda Sardjito, SH Jakarta No. 9 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("AMBAPERS") PT Ambapers was established by Notaries deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, SH at Jakarta. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

PT Ambapers bergerak dalam bidang penyediaan layanan jalur pelayaran di aliran Sungai Barito. PT Ambapers berkedudukan di Banjarmasin.

PT Ambapers is engaged in the business of providing river channel services in Barito River. PT Ambapers is located at Banjarmasin.

Pemegang saham PT Ambapers adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan (60%).

Shareholders of PT Ambapers are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) and South of Borneo provincial Government through Local Company Bangun Banua south of Borneo (60%).

72






Modal dasar PT Ambapers adalah Rp2.000.000. Modal ditempatkan dan disetor PT Ambapers pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp600.000.

Authorized share capital of PT Ambapers amounted to Rp2,000,000. The issued and paid share capital of PT Ambapers as of December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp600,000.

Disamping penyertaan modal saham, PT Ambapers juga diberikan pinjaman untuk pendanaan pengerukan alur dengan saldo pinjaman masing masing Rp17.500.000 dan Rp22.200.000 pada tahun 31 Desember 2014 dan 2013.

In addition to the share capital contributions, PT Ambapers also provided loan to finance the river channel dredging with the balance of Rp17,500,000 and Rp22,200,000 respectively as of December 31, 2014 and 2013,

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) PT TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU21873-AHA-0101 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) PT TPI was established by Notaries deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn. at Jakarta. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No.AHU-21873-AHA-0101 Year 2013 dated April 24, 2013.

PT TPI bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan mutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).

PT TPI is engaged in the provision and development of port facilities, as well as the optimization of the utilization of its resources to have high quality and strong competitiveness by applying the principles of a Limited Liability Company (PT).

PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT) PT JBT didirikan berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011. Anggaran Dasar PT JBT tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 17 Oktober 2012 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, notaris di Depok, mengenai peningkatan Modal dasar, Modal ditempatkan dan disetor serta mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU62682.AH.01.02-Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012.

PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT) PT JBT was established by Notaries deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., at Jakarta. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-57740.AH.01.01. year 2011 dated November 25, 2011. PT JBT’s Articles of Association have been amended, most recently by the Resolution of Extraordinary Shareholder General Meeting No. 1 dated October 17, 2012 by Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, Notary in Depok, regarding the increase in authorized capital, issued capital and paid up capital as well as the change in article 4 sections 1 and 2. The amendments obtained an approval from Minister of Law of Republic Indonesia No. AHU62682.AH.01.02-Year 2012 dated December 6, 2012.

PT JBT berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usahausaha lainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PT JBT is engaged in toll road concession in the area of Nusa Dua, Benoa, Bali's Ngurah Rai, which includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of highways, as well as other efforts in accordance with the provisions and applicable laws. 73






Persentase kepemilikan Perusahaan pada PT JBT kurang dari 17,58%, namun kepemilikan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas karena Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada PTJBT.

The percentage ownership of the Company in PT JBT is less than 17,58%, however, such ownership is classified as invesments in associates using equity method as the Company has signficant influence on PT JBT.

Entitas Asosiasi PT BJTI PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) PT BKMS didirikan dengan akta Notaris Ardi Kristiar, No 56 tanggal 18 Mei 2012 berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mochammad Ali Wahyudi, SH., No. 554 tanggal 16 September 2013 berkedudukan di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-55097.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013. PT BKMS bergerak dibidang perdagangan umum, pembangunan dan jasa.

The Associates of PT BJTI PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) PT BKMS was established under the notarial deed by Ardi Kristiar, No. 56 dated May 18, 2012, in Jakarta and was last amendment by notary, Mochammad Ali Wahyudi, SH., under notarial deed No. 554 dated September 16, 2013, in Surabaya and was approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-55097.AH.01.02. year 2013 dated October 30, 2013. PT BKMS is engaged in general tradings, constructions, and services.

Pemegang Saham PT BKMS adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp400.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp600.000.000 atau 60%. PT BKMS saat ini masih dalam masa konstruksi.

The Shareholders of PT BKMS are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia with the total of Rp400,000,000 or 40% and PT Usaha Era Pratama Nusantara with the total of Rp600,000,000 or 60%. As of date, PT BKMS is still under construction.

PT Terminal Nilam Utara (PT TNU) Pada tanggal 23 Agustus 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian pemegang saham dengan PT Andahanesa Abadi dengan No. KKS.4804/VIII/BJTI2013, yang mengatur pendirian entitas anak yang beroperasi di Terminal Nilam Utara dengan nama "PT Terminal Nilam Utara".

PT Terminal Nilam Utara (PT TNU) On August 23, 2013, a shareholder agreement No. KKS.48-04/VIII/BJTI2013 was signed by both parties, PT BJTI and PT Andahanesa Abadi. The agreement is aimed to manage the establishment of enterprise subsidiary, named PT Terminal Nilam Utara, that is going to run the operations in the North Terminal Nilam.

PT TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013, oleh Yulia, SH., notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU13479.AH.01.01.TH.2014 tanggal 14 April 2014.

PT TNU was established under Notarial deed No. 89 dated August 23, 2013 by Yulia SH., a notary in Jakarta and have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-13479.AH.01.01.TH.2014 dated April 14, 2014.

Pemegang Saham PT. TNU adalah PT BJTI sebesar Rp4.000.000 atau 40%, PT Andahanesa Abadi Rp6.000.000 atau 60%.

The shareholders of PT TNU are PT BJTI amounting to Rp4,000,000 or 40% and PT Andahanesa Abadi amounting to Rp6,000,000 or 60%.

74




14. Properti Investasi

14. Investment Properties

1 Januari 2014/ January 1, 2014

Harga Perolehan : Tanah Bangunan Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan : Bangunan Sub Jumlah Nilai Buku

Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan : Bangunan Sub Jumlah Nilai Buku

2014 Pengurangan/ Disposals

Reklasifikasi/ Reclassification

31 Desember 2014/ December 31, 2014

Cost : Land Building

32,253,404 11,160,177

1,394,398

-

13,089,910

32,253,404 25,644,485

43,413,581

1,394,398

-

13,089,910

57,897,889

1,510,745

1,245,107

-

91,429

2,847,281

1,510,745

1,245,107

-

91,429

2,847,281

Sub Total

55,050,608

Net Book Value

41,902,836

1 Januari 2013/ January 1, 2013

Harga Perolehan : Tanah Bangunan

Penambahan/ Additions





32,253,404 1,048,718

8,187,056

-

1,924,403

32,253,404 11,160,177

33,302,122

8,187,056

-

1,924,403

43,413,581

509,936

381,056

-

619,753

1,510,745

509,936

381,056

-

619,753

32,792,186

Sub Total Accumulated Depreciation : Building

Cost : Land Building Sub Total Accumulated Depreciation : Building

1,510,745

Sub Total

41,902,836

Net Book Value

Properti investasi terdiri dari unit space tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan PT Pelindo III (Persero) seluas 14.784.464 m², yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa. Properti investasi tersebut direklasifikasi dari akun aset tetap ke akun properti investasi oleh manajemen Perusahaan.

Investment properties consist of land and building space unit in the port area of PT Pelindo III (Persero) covering 14,784,464 sqm, which are leased to a third party under the lease agreements. The investment property reclassifications by the Company’s Management are from fixed assets account to investment property account.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp58.992.512 dan Rp58.986.590. Penilaian atas properti investasi dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Pendekatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perusahaan mencatat dan mengakui properti investasi tersebut berdasarkan nilai tercatat pada saat sebelum dipindahkan ke properti investasi. Pusahaan belum melakukan penilain properti investasi.

The fair value of investment property as of December 31, 2014 and 2014 amounted to Rp58,992,512 and Rp58,986,590. The assessment of investment property is carried by the Company, based on the Selling Value of Taxable Object (NJOP). The Company recorded and recognized investment property based on the carrying value at the time before being transferred to investment property. The Company has not made an assessment by an independent appraiser investment property.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Based on the review of the recoverable value of investment property, the Company's management believes that there are no events or changes that indicate a decline in value of assets as of December 31, 2014 and 2013.

75



15. Aset Tetap

15. Fixed Assets 1 January 2014/ January 1, 2014

Biaya Perolehan: Aset Tetap Pokok : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan






1,987,622,533 437,027,713 1,875,476,667 215,822,496 156,481,154

8,271,486 38,930,731 9,527,835 9,655,869 96,846,626

168,512 91,905,348

513,055,391 20,921,684 303,488,737 76,413,659 -

2,508,780,898 496,880,128 2,188,493,239 301,892,024 161,422,432

At Cost: Principal Fixed Assets: Port Facilities Ships Port Facility Equipments Port Facility Installations Dredging and Maintenance Costs Significantly

Aset Tetap Penunjang : Tanah Jalan dan Bangunan Peralatan

153,006,106 566,617,801 268,596,020

2,425,034 28,763,402

24,884 -

5,030,880 70,278,359 32,437,418

158,036,986 639,296,310 329,796,840

Supporting Fixed Assets: Land Roads and Buildings Equipments

Aset Tetap Pelengkap : Kendaraan Emplasement

44,348,143 77,650,168

4,746,952 -

2,270,090 -

6,977,387 87,645,679

53,802,392 165,295,847

Supplementary Fixed Assets: Vehicles Emplacement

Aset dalam Penyelesaian : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya Jalan dan Bangunan Tanah Instalasi Fasilitas Pelabuhan Peralatan Emplasemen Jumlah

Construction in Progress : 552,630,655 7,773,360

371,154,904 6,090,909

-

(560,510,162) (13,828,115)

363,275,397 36,154

84,081,760 13,392,675 5,095,172 10,281,335 685,825 243,071

178,731,526 118,959,651 400,386,482 85,860,788 26,038,838 89,835,280

-

(234,690,192) (58,431,738) (868,702) (72,999,322) (21,002,374) (87,645,679)

28,123,094 73,920,588 404,612,952 23,142,801 5,722,289 2,432,672

Port Facility Buildings Ships Port Facility Equipment and Other Equipments Roads and Buildingss Lands Port Facility Installations Equipments Emplacement

6,456,832,654

1,476,226,313

94,368,834

66,272,910

7,904,963,043

Total

Akumulasi Penyusutan: Aset Tetap Pokok : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan

499,691,235 111,689,217 824,435,801 77,481,713 48,218,525

65,232,261 20,358,648 130,511,414 15,372,576 22,038,699

9,486 29,015,072

2,333,080 419,813 -

564,914,010 132,047,865 957,280,295 93,274,102 41,242,152

Accumulated Depreciation: Principal Fixed Assets: Port Facilities Ships Port Facility Equipments Port Facility Installations Dredging and Maintenance Costs Significantly

Aset Tetap Penunjang : Jalan dan Bangunan Peralatan

183,388,177 174,433,972

28,774,657 24,967,533

1,437 -

318,436

212,161,397 199,719,941

Supporting Fixed Assets: Roads and Buildings Equipments


25,021,019 34,268,579

5,111,850 5,322,495

1,918,349 -

-

28,214,520 39,591,074


1,978,628,238

317,690,133

30,944,344

3,071,329

2,268,445,356

Total

-

5,550,921 146,042 5,696,963

-

-

5,550,921 146,042 5,696,963

Impairment of Assets: Port Facilities Port Facility Equipments Total Net Book value

Jumlah Penurunan Nilai Aset Bangunan Fasilitas Pelabuhan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Jumlah Nilai Buku

4,478,204,416

5,630,820,724

76



15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued) 1 January 2013/ January 1, 2013

Biaya Perolehan: Aset Tetap Pokok : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan






1,812,864,612 437,037,863 1,715,616,243 175,926,110 167,941,491

168,888 20,735,645 986,471 -

2,203,806 258,305 -

176,792,839 (10,150) 139,124,779 39,168,220 (11,460,337)

1,987,622,533 437,027,713 1,875,476,667 215,822,496 156,481,154

At Cost: Principal Fixed Assets: Port Facilities Ships Port Facility Equipments Port Facility Installations Dredging and Maintenance Costs Significantly

Aset Tetap Penunjang : Tanah Jalan dan Bangunan Peralatan

149,010,169 488,036,044 211,483,306

2,754,929 7,885,464

18,460 845,835

3,995,937 75,845,288 50,073,085

153,006,106 566,617,801 268,596,020

Supporting Fixed Assets: Land Roads and Buildings Equipments


54,342,058 72,463,925

4,808,117 -

1,825,206 6,450

(12,976,826) 5,192,693

44,348,143 77,650,168


Aset dalam Penyelesaian : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya Jalan dan Bangunan Tanah Instalasi Fasilitas Pelabuhan Peralatan Emplasemen Jumlah

Construction in Progress : 146,398,989 -

1,345,295,432 7,773,360

-

(939,063,766) -

552,630,655 7,773,360

104,471,123 37,333,642 108,308,700 1,205,236 302,500 7,230,534

247,657,192 259,382,653 9,091,110 42,701,310 4,548,398 -

108,308,700 -

(268,046,555) (283,323,620) (3,995,938) (33,625,211) (4,165,073) (6,987,463)

84,081,760 13,392,675 5,095,172 10,281,335 685,825 243,071

Port Facility Buildings Ships Port Facility Equipment and Other Equipments Roads and Buildingss Lands Port Facility Installations Equipments Emplacement

5,689,972,545

1,953,788,969

113,466,762

(1,073,462,098)

6,456,832,654

Total

Akumulasi Penyusutan: Aset Tetap Pokok : Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Biaya Pengerukan dan Pemeliharaan Signifikan

453,270,689 92,281,696 718,179,712 66,085,581 28,355,880

50,497,893 19,417,671 115,597,833 11,849,121 3,334,167

1,142,381 166,436 -

(2,934,966) (10,150) (9,341,744) (286,553) 16,528,478

499,691,235 111,689,217 824,435,801 77,481,713 48,218,525

Accumulated Depreciation: Principal Fixed Assets: Port Facilities Ships Port Facility Equipments Port Facility Installations Dredging and Maintenance Costs Significantly

Aset Tetap Penunjang : Jalan dan Bangunan Peralatan

162,320,810 156,060,970

22,432,087 20,995,406

18,460 739,857

(1,346,260) (1,882,547)

183,388,177 174,433,972

Supporting Fixed Assets: Roads and Buildings Equipments


33,077,507 31,244,325

4,418,446 3,054,604

1,734,961 6,450

(10,739,973) (23,900)

25,021,019 34,268,579


Jumlah

1,740,877,170

251,597,228

3,808,545

(10,037,615)

1,978,628,238

Total

Nilai Buku

3,949,095,375

4,478,204,416

Net Book value

77





15. Fixed Assets (Continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

Depreciation expense was allocated to the following :

2014 Rp

2013 Rp

Beban Usaha

317,690,133

251,597,229

Operating Expenses

Jumlah

317,690,133

251,597,229

Total

Rincian Aset dalam Penyelesaian (Konstruksi) dan pemasangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Aset Dalam Penyelesaian/ Construction in Progress 2014 Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ Building and Port Facilities Kapal/Ships Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/Port Facility Equipments and Other Equipments Jalan dan Bangunan/ Roads and Builldings Tanah/Lands Instalasi fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations Peralatan/Equipments Emplasemen/Emplacement

Details of Contruction in Progres (Construction) and installation as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage

Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion

363,275,397

1.43%-99.99% 99.99% 20.00%-99.99%

Januari 2015- Agustus 2015/ January 2015 - August 2015 Desember/December 2015 Januari 2015- April 2015/ January 2015- April 2015/ Januari 2015 - Maret 2015 January 2015-March 2015 Januari/January 2015 Januari 2015 - Maret 2015 Janury 2015-March 2015 Januari 2015- April 2015/ January 2015- April 2015/ Januari 2015 - Juni 2015 January 2015-June 2015

73,920,588

7.00%-99.99% 99.99% 3.15%-99.99% 40.00%-99.99% 30.22%-99.99%

Jumlah / Total

Biaya Perolehan/At Cost

36,154 28,123,094

404,612,952 23,142,801 5,722,289 2,432,672 901,265,947

78



15. Aset Tetap (Lanjutan) Aset Dalam Penyelesaian/ Construction in Progress 2013 Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ Building and Port Facilities Kapal/Ships Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/Port Facility Equipments and Other Equipments Jalan dan Bangunan/ Roads and Builldings Tanah/Lands Instalasi fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations Peralatan/Equipments Emplasemen/Emplacement


15. Fixed Assets (Continued) Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage

Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion

0.27% - 99.99%

Januari 2014- Desember 2014/ January 2014-December 2014 Desember/December 2014 Januari/January 2014

552,630,655

Januari 2014 - Agustus 2014 January 2014 - August 2014 Januari 2014 - Desember 2014 January 2014-December 2014 Januari/January 2014

13,392,675

0.25% 35.00% - 99.99%

4.60% - 99.99% 99.99% 50.07% - 99.99%

Januari/January 2014 Januari 2014 - Maret 2014 January 2014-March 2014

99.99% 28.58%

Jumlah / Total

Biaya Perolehan/At Cost

7,773,360 84,081,760

5,095,172 10,281,335 685,825 243,071 674,183,853

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No 06/I/UM/DK.P.III/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Persetujuan atas usulan Penghapusan aset tetap karena kondisi tertentu di Cabang Tanjung Perak, Dewan Komisaris menyetujui usulan Dewan Direksi atas Surat Direksi No : KU.0302/17.1/P.III-2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Permohonan Persetujuan untuk melakukan penghapusan Aktiva tetap Perusahaan karena kondisi tertentu yaitu terminal Gapura Nusantara dan Gapura Surya di cabang pelabuhan Tanjung Perak dengan nilai sebesar Rp1.563.684

Based on the letter of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. 06/I/UM/DK.P.III/2013 dated January 21, 2013 regarding the approval of the proposed disposal of fixed assets due to certain circumstances in Tanjung Perak branch, the Board approved the proposal from Board of Directors under Letter of Directors No. KU.0302/17.1/P.III2012 dated December 14, 2012 regarding the Request for Approval for the disposal of the Company's fixed assets due to certain circumstances namely terminal Gapura Nusantara and Gapura Surya in the port of Tanjung Perak branch with a value of Rp1,563,684.

Berdasarkan Salinan Risalah lelang No.102/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 telah dilakukan penjualan secara lelang atas barang berupa 1 (satu) paket bangunan untuk dibongkar (bongkaran) Terminal Gapura Surya dan Gapura Nusantara terletak di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Peserta lelang yang mengajukan penawaran pada lelang tersebut diikuti oleh 4 (empat) peserta dan telah ditetapkan pemenang lelang dengan penawaran tertinggi dan telah melampaui harga limit yang ditetapkan dengan harga sebesar Rp1.017.420.

Based on the copy of the Minutes of Auction No. 102/2013 dated February 21, 2013, an auction sale was carried out for 1 (one) building package (demolition) Gapura Surya and Gapura Nusantara located in the Port of Tanjung Perak Surabaya. There were 4 (four) bidders at the auction. The winning bidder was selected with the highest bid and exceeded the limit price, amounting to Rp1,017,420.

79






Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup telah mengasuransikan aset tetap yang dimiliki, kecuali tanah, terhadap, risiko kebakaran, property all risk, industrial all risk dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing- masing sebesar Rp8.713.504.184 dan USD726,837,582 (angka penuh) tahun 2014 serta Rp3.904.005.720 dan USD450,000,000 (angka penuh) tahun 2013, kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Wahana Tata, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

As of December 31, 2014 and 2013, the Group insured its fixed assets, except land, against the risk of fire, all property risk, all industrial risks and any other risks with sum insured amount of Rp Rp8,713,504,184 USD726,837,582 (full amount) for 2014 , and, Rp3,904,005,720 and USD450,000,000 (full amount) for 2013, respectively, to third parties, namely PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia and PT Wahana Tata, which, according ot the managemen, is adequate to cover possible losses.

Aset tetap berupa bangunan dan peralatan medis dan non medis PT PHC digunakan sebagai jaminan atas Utang Bank (Catatan 21 dan 22).

Fixed assets such as buildings and medical and non medical equipments PT PHC are used as the collateral for bank loans (Notes 21 and 22).

Pengurangan aset dalam penyelesaian – tanah sebesar Rp108.308.700, merupakan pembatalan atas pembelian tanah PT BMS (entitas anak BJTI), sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat tentang Rencana Pembatalan Transaksi Tanah dan Rencana Pembelian Tanah No. 030.1/Dir-BKMS01/X/2013 dan No. 65.1/SK/BMS/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Kesimpulan dalam pembahasan peserta rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut :

Asset Reduction in Progress - Land amounting to Rp108,308,700 is valued as a cancellation for the purchase of land by PT BMS (subsidiary of BJTI) as stated in the Minutes of Meeting regarding Plan Land Transaction Cancellation and Plan Land Acquisition No. 030.1/Dir-BKMS 01 / X/2013 and No. 65.1/SK/BMS/X/2013 dated October 29, 2013. The conclusion in the discussion of participants agreed on the following:

1. Pemilik lahan dengan ini menyampaikan ketidak sanggupan untuk menyelesaikan kewajiban pembentukan/pemulihan batas tanah sebagaimana disyaratkan oleh PT BMS.

1. The land owner hereby conveys the inability to complete the establishment of obligation/recovery of boundary as required by PT BMS.

2. PT BMS dan pemilik lahan menyepakati untuk membatalkan perjanjian pengikatan jual beli tanah seluas 663.087 m2 dan akta perjanjian No.73 tertanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dihadapan notaris Dedy Hariyanto, ST.S.H.,Mkn. Dengan demikian pemilik lahan berkewajiban mengembalikan uang muka yang telah dibayar oleh PT BMS sebesar Rp108.308.700.

2. PT BMS and land owner agreed to cancel both sale and purchase agreement of land with area of 663,087 m2 and agreement Act No. 73 dated 12 July 2012 made before notary Dedy Hariyanto, ST.SH., Mkn. Thus the land owner is obliged to return the Rp108,308,700 down payment paid in advance by PT BMS.

3. Dilain sisi PT BKMS bermaksud membeli tanah dengan luasan ± 2.142.737 m2 yang terdiri dari (Tanah tambak yang terkena abrasi seluas 1.479.650 m2 dan tanah tambak seluas 663.087 m2).

3. On the other side, PT BKMS intends to purchase the lands with approximately area of 2,142,737 sqm (land embankment which is exposed to abrasion for area covering 1,479,650 sqm and 663,087 sqm embankment land).

80






4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemilik tanah meminta kepada PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk mentransfer uang sejumlah Rp108.308.700 kepada PT BMS sebagai pengembalian uang muka dari pemilik lahan.

4. In relation with the above, the landowners wanted PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) to transfer a total amount of Rp108,308,700 to PT BMS as the refund for the downpayment from the land owner.

5. Dengan ditandatangani berita acara rapat ini maka segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT BMS beralih kepada PT BKMS.

5. As soon as the minute of the meeting is signed, all the rights and liabilities owned by PT BMS would be given to PT BKMS.

6. Para Pihak sepakat akan menuangkan kesepakatan ini dalam akta notariil yang mana saat ini masih dalam proses kepengurusan.

6. Both parties agreed to write legal statement that would be legally written in notarial deed that is still in process.

Perhitungan (keuntungan)/kerugian penjualan aset tetap dan aset tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

The calculation of the (gain)/loss on disposal of fixed assets and fixed assets held for sale are as follow:

2014 Rp

Harga Perolehan Akumulasi penyusutan

2013 Rp

17,502,153 (17,262,707)

8,685,642 (7,856,337)

Cost Accumulated depreciation

Nilai buku bersih Hasil Penjualan

239,446 8,167,163

829,304 2,964,352

Net book value Proceeds from Sales

Laba Penjualan aset tetap

7,927,717

2,135,047

Gain on sale of fixed assets

16. Piutang Lain-lain

16. Other Receivable 2014 Rp

a. Berdasarkan Pelanggan Pihak Berelasi : PT Ambang Barito Nusapersada (Lihat Catatan 7, 8) PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Lihat Catatan 7, 8) Sub Jumlah

2013 Rp

21,200,000

22,200,000

-

24,000,000

21,200,000

46,200,000

a. By Customer Related Parties : PT Ambang Barito Nusapersada (See note 7, 8) PT Pengerukan Indonesia (Persero) (See note 7, 8) Sub Total

Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun : PT Ambang Barito Nusapersada PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Lihat Catatan 7, 8)

(3,700,000)

(3,700,000)

-

(24,000,000)

Sub Jumlah

(3,700,000)

(27,700,000)

Sub Total

Jumlah Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain - Belum Jatuh Tempo

17,500,000

18,500,000

-

-

17,500,000

18,500,000

Total Allowance for Impairment Loss Other Receivable - Current

Current Maturities:

81

PT Ambang Barito Nusapersada PT Pengerukan Indonesia (Persero) (See note 7, 8)



16. Piutang Lain-lain (Lanjutan)


16. Other Receivable (Continued)

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PT PI) Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dan Keperluan Lainnya Kepada PT Pengerukan Indonesia (Persero) No 22 tanggal 13 Agustus 2007, dari notaris Kartono, SH., di Jakarta, PT Pelindo I s/d IV (Persero) Sepakat untuk mengadakan perjanjian pembayaran pemberian pinjaman kepada PT Pengerukan Indonesia (Persero) ("Perjanjian Pinjaman") dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PT PI) Based on the Deed of Working Capital and Other Purposes Loan Agreement to PT Pengerukan Indonesia (Persero) No. 22 dated August 13, 2007, from notary Kartono, SH.,in Jakarta PT Pelindo I s/d IV (Persero) agreed to provide a loan based on the loan agreement to PT Pengerukan Indonesia (Persero) ("Loan Agreement") with the following terms:

-

Maksud perjanjian pinjaman ini adalah untuk memberikan Pinjaman kepada PI sehubungan dengan pelaksanaan program restrukturisasi untuk modal kerja, biaya operasional, pembayaran DP-4, perbaikan kapal dan pembayaran utang kepada suplier.

-

The purpose of this loan agreement is to provide a loan to PI for implementing restructured program for working capital, operating expenses, payment of DP-4, repairs of ship and debt payments to the supplier.

-

Pinjaman yang diberikan sebesar Rp80.000.000 yang sumber dananya berasal dari :

-

Loan funds provided Rp80,000,000 are contributed by:

amounting

to

a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar 20% atau Rp16.000.000.

a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by 20% or Rp16,000,000.

b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 40% atau Rp32.000.000.

b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by 40% or Rp32,000,000.

c. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar 30% atau Rp24.000.000.

c. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) by 30% or Rp24,000,000.

d. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar 10% atau Rp8.000.000.

d. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) by 10% or Rp8,000,000.

-

Pinjaman dari PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) akan ditampung dalam rekening khusus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan No. 120-000555949-2.

-

Loan funds from PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) will be collected in a special account No. 120-00-0555949-2 on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

-

Pinjaman tersebut dijamin dengan :

-

The loan was guaranteed by:

i. Setiap pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh PT Pengerukan dan yang diperoleh dari PT Pelindo I s/d IV (Persero), maka pembayaran atas pekerjaan pengerukan tersebut akan diperhitungkan dengan angsuran pembayaran pinjaman PT Pengerukan Indonesia (Persero).

i. Any dredging work carried out by PT Pengerukan and works obtained from PT Pelindo I s / d IV (Persero), then the payment for the dredging work will be taken into account by PT Pengerukan Indonesia (Persero) installment loan payouts.

ii. Tambahan jaminan berupa 3 unit kapal keruk milik pihak pertama.

ii. Additional collateral in the form of three units of dredgers owned by the first party of this agreement.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

82




17. Aset Takberwujud

17. Intangible Assets 2014 Rp

Aset Tak Berwujud - Hak Konsesi Konstruksi - Terminal Teluk Lamong Konstruksi - APBS Konsktrusi - BMS Aset Takberwujud Lainnya : Lisensi - bersih Jumlah

2013 Rp

2,978,035,197 558,259,327 144,699,509

1,652,816,254 2,565,507 -

1,660,605

1,971,438

Intangible Assets - Concession rights Terminal Teluk Lamong Construction Construction - APBS Construction - BMS Other Intangible Assets Licenses - Net

3,682,654,638

1,657,353,199

Total

Kapitalisasi biaya pinjaman pada aset dalam penyelesaian (konstruksi) - bangunan fasilitas pelabuhan adalah sebagai berikut :

Capitalization of borrowing costs in the construction in progress (construction) - building port facilities are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

PT Bank ANZ Indonesia Deutsche Bank Obligasi

177,331,846 16,210,972 20,741,587

168,224,142 -

PT Bank ANZ Indonesia Deutsche Bank Bonds

Jumlah

214,284,405

168,224,142

Total

Perusahaan telah meminta izin untuk memulai pembangunan pelabuhan kepada Kantor Kesyahbandaran Gresik berdasarkan Surat No. 69/SK/BMS/XI/2013 tanggal 14 November 2013. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Berita Acara Survey Bersama Rencana Titik Pancang Dermaga Pelabuhan Manyar Gresik tanggal 15 Januari 2014, disepakati bahwa pelaksanaan pekerjaan dermaga akan dimulai tanggal 19 Januari 2014.

The Company has requested license to begin port’s construction to Kesyahbandaran Gresik based on letter No. 69/SK/BMS/XI/2013 dated November 14, 2013. This is followed by the Minutes of Joint Survey Plan Stake Point Jetty Port Manyar Gresik dated January 15, 2014, it was agreed that the implementation of dock work will begin on January 19, 2014.

GOODWILL Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT PDS (dahulu PT PJU/ PT Persada Jasa Utama) pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

GOODWILL The fair value of PT PDS (formerly PT PJU’s/ PT Persada Jasa Utama) identifiable assets and liabilities at the date of acquisition were as follows:

83




17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

17. Intangible Assets (Continued) Nilai Wajar/ Fair Value

Aset Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Uang Muka Beban Dibayar di Muka Bank Garansi Aset Tetap - Bersih

1,303,158 2,179,276 23,384 81,425 28,835 85,046

Assets Cash and Cash Equivalents Trade Receivables Advance Prepaid Expenses Bank Guarantee Fixed Asset - Net

Sub Jumlah

3,701,124

Sub Total

1,068,224 313,235

Liabilities Trade Payables Accued Expenses Tax Payable

1,381,459 2,319,665 2,087,699 1,143,301 3,231,000

Sub Total Total Identifiable Net Assets at Fair Values 90% Equity Takeover Goodwill Arising on Acquisition Purchase Consideration Transferred

1,303,158

Net Cash of the Acquired Subsidiary Acquisition of a Subsidiary, net of Cash Acquired

Liabilitas Utang Usaha Liabilitas yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Sub Jumlah Nilai Wajar Aset Nersih Teridentifikasi Pengambilalihan 90% Saham Goodwill Atas Akuisisi Imbalan Pembelian yang Dialihkan Dikurangi Kas yang diperoleh dari Entitas Anak yang Diakuisisi Akuisisi Entitas Anak, Setelah dikurangi Kas yang diperoleh

1,927,842

Pengujian penurunan nilai atas goodwill dilakukan secara tahunan dan Perusahaan membentuk penyisihan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan. 18. Aset Tidak Lancar Lainnya

Impairment of goodwill is assessed annually and a provision should be made when there is an indication where the carrying value may be impaired.

18. Other Non Current Assets 2014 Rp

Uang Jaminan Piutang dalam Kepengurusan Negara Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara Persediaan Tidak Berfungsi Aset Tetap Penugasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penugasan Aset Tetap Tidak Berfungsi Jumlah

2013 Rp

6,264,854 19,616,942

2,635,946 16,983,325

(19,616,942) 4 2,418,438

(16,983,325) 3 2,418,438

(1,192,821) 9,102

(1,142,119) 1

Security Deposits Receivables in the State Leadership Allowance of Long-Term Other Receivable in State Leadership Obsolete Inventories Assigned Fixed Assets Accumulated Depreciation of Assigned Fixed Assets Obsolete Fixed Assets

7,499,577

3,912,269

Total

84




18. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)  



18. Other Non Current Assets (Continued)  Security deposits are deposits for electricity, telephone line and clean water line.  Long-term receivables are doubtful accounts which have already registered to Government Collector Agency for Collection or for follow up.  Obsolete inventories are inventories waiting to be written off.

Uang jaminan merupakan uang jaminan listrik kepada PLN, telepon dan PDAM. Piutang jangka panjang lainnya merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada PUPN untuk ditindaklanjuti. Persediaan tak berfungsi adalah nilai persediaan yang sudah tak berfungsi dan menunggu penghapusannya.

19. Utang Usaha

19. Trade Payables 2014 Rp

a. Berdasarkan Pemasok : Pihak Berelasi PT Portek Indonesia Badan Usaha Milik Negara: PT Hutama Karya (Persero) PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Virama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Pengerukan Indonesia (Persero) Lainnya

2013 Rp

3,958,356

4,719,229

75,517,830 32,527,092 23,181,313 12,584,057 2,180,989

12,276,391 104,068,756 27,893,450 59,791,567 5,324,466

1,871,704 4,222,763

3,890,892 3,698,548 2,178,640

a. By Supplier Related parties : PT Portek Indonesia State Owned Companies: PT Hutama Karya (Persero) PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Virama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Pengerukan Indonesia (Persero) Others

Sub Jumlah

156,044,104

223,841,939

Sub Total

Pihak Ketiga Swasta Lainnya

518,223,774 26,324

452,432,302 25,145

Sub Jumlah

518,250,098

452,457,447

Third parties Private Companies Others Sub Total

Jumlah

674,294,202

676,299,386

Total

14,132,680 660,161,522

5,496,391 670,802,995

b. By Original Currency USD Rupiah

674,294,202

676,299,386

Total

b. Berdasarkan Mata Uang USD Rupiah Jumlah

Saldo utang usaha termasuk utang retensi. Penjelasan lebih terinci atas beberapa pemasok lihat Catatan 42.

The balance of trade payables includes retention payables. For more detailed explanation of some suppliers see Note 42.

85




20. Perpajakan

20. Taxation a. Prepaid Taxes

a. Pajak Dibayar di Muka 2014 Rp

Perusahaan : Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Entitas Anak Pajak Pertambahan Nilai Masukan Jumlah

2013 Rp

649,875

The Company: Value Added Tax (VAT) In

74,750,322

12,310,421

Subsidiaries: Value Added Tax (VAT) In

112,917,147

12,960,296

Total

38,166,825

b. Estimated Claims for Tax Refund

b. Estimasi Tagihan Pajak 2014 Rp

Perusahaan Pajak Pengasilan Badan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2014 Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2014 Entitas Anak PT Terminal Petikemas Surabaya PBB PT Berlian Manyar Sejahtera (Entitas Anak BJTI) Pajak Pengasilan Badan Tahun 2014 Jumlah

2013 Rp

5,258,541 23,251,155

6,331,939 5,258,541 -

5,365,288 9,258,975 80,805,362

5,365,288 16,354 9,258,975 -

1,314,961

1,314,961

914,830

-

126,169,112

27,546,058

The Company Corporate Income Tax Year 2009 Year 2010 Year 2014 Vallue Added Tax Year 2007 Year 2009 Year 2010 Year 2014 Subsidiary PT Terminal Petikemas Surabaya Tax Building PT Berlian Manyar Sejahtera (Subsidiaries) Corporate Income Tax Year 2014 Total

The Company: Based on Tax Assessment Letter for Over of Payment Corporate Income Tax No. 00022/406/09/051/11 dated on April 14, 2011 from the Head Tax Office Badan Usaha Milik Negara (Indonesian- StateOwned- Enterprises), the Company was declared to have an overpayment of Corporate Income Tax for 2009 amounting to Rp26,547,814 with net taxable income of Rp82,372,939. The overpayment was refunded; hence forth, received by the Company dated on May 23, 2011 amounting to Rp24,609,748, whereas Rp1,938,066 had been rebooked as stated in the letter of Tax Underpayment as follow :

Perusahaan: Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00022/406/09/051/11 tanggal 14 April 2011 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2009 sebesar Rp26.547.814 dengan penghasilan kena Pajak sebesar Rp82.372.939. Kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp24.609.748, sedangkan sisanya sebesar Rp1.938.066 dipindahbukukan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut : 86




20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

No.

Nomor Surat Ketetapan/ Notice Letter Number

NOP/NPWP

1

00174/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

2

00175/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

3

00176/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

4

00178/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

5

00179/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

6

00181/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

7

00182/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

8

00183/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

9

00184/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

10

00185/207/09/051/11

01.061.000.4-051.000

11

01207/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

12

01205/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

13

01206/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

14

01212/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

15

01208/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

16

01209/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

17

01210/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

18

01211/101/08/624/10

01.061.000.4-624.001

19

00002/207/97/613/02

01.061.000.4-613.002

20

00209/101/01/613/02

01.061.000.4-613.002

21

00003/207/97/613/02

01.061.000.4-613.002

Masa/Tahun Pajak

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Period/Tax Year

Tax Account Code

Deposit Type Code

Jan-09 Feb-09 Mar-09 May-09 Jun-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jul-08 May-08 Jun-08 Dec-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Jun-05 Jun-05 Jun-05

411211 411211 411211 411211 411211 411211 411211 411211 411211 411211 411121 411121 411121 411121 411121 411121 411121 411121 411211 411121 411211

310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 300 300 300 300 300 300 300 300 310 300 310

Jumlah/Total

Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut melalui suratnya No. KU.05/30/P.III-2011 tanggal 13 Juli 2011 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan koreksi fiskal atas penghasilan final yang diperoleh sehingga atas biaya yang berkaitan dengan penghasilan Final tersebut dikoreksi dan penyusutan atas Aset Tetap Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (“BPYBDS”) dikoreksi dikarenakan aset BPYBDS tersebut menurut fiskus secara hukum belum dimiliki oleh wajib Pajak. Namun dengan Keputusan Nomor KEP876/WPJ.19/2012 tanggal 3 Juli 2012 permohonan keberatan tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor HK.10/22/P.III-2012 tanggal 3 September 2012 Perusahaan mengajukan Banding. Atas pembayaran serta pemindahbukuan terhadap kurang bayar yang dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut disajikan sebagai beban ditangguhkan (Catatan 18).

Utang Pajak/ Tax Payable (Rp) 1,800 15,460 1,791,628 3,122 1,808 11,138 50,920 4,616 7,146 49,308 100 53 100 100 100 100 100 100 188 100 78 1,938,066

Kompensasi / Compensation 1,800 15,460 1,791,628

3,122 1,808 11,138 50,920 4,616 7,146 49,308 100 53 100 100 100 100 100 100 188 100 78 1,938,066

The Company filed an objection to an Overpayment Decree Letter (SKPLB) through its letter No. KU.05/30/P.III-2011 dated on July 13, 2011 to the Head Office of State-Owned Enterprises, with respect to fiscal correction on income subject to final tax, thus the cost associated with such income was corrected and the depreciation of Government Grant With Undetermined Status (“GGWUS”) was corrected because those GGWUS assets had not yet been legally owned by the Company. But with Decree No. KEP-876/WPJ.19/2012 dated July 3, 2012 petition objection was rejected, The Company filed an appeal through Letter No. HK.10/22/P.III-2012 dated September 3, 2012. The payment and transfer of the underpayment that is indicated on the Tax Overpayment (overpayment) is presented as deferred charges (Note 18).

87






Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 53956/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 8 Juli 2014, Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-876/WPJ.19/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 No. 00022/406/09/051/11 tanggal 14 April 2011, atas nama : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Lihat Catatan 18 dan 20), dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Based on Tax Court Decisions No.Put.53956/PP/M.XIIIA/15/2014 dated July 8, 2014, the Tax Court granted the claim in whole on the Company’s appeal against the decision of the General Director of Taxation Number KEP-876/WPJ.19/2012 dated July 3, 2012 regarding the objection on the Overpayment Decree Tax Year 2009 No. 00022/406/09/051/11 dated April 14, 2011, on behalf of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (See Notes 18 and 20), with the calculation as follows:

Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian

271,637,425 -

Net Income Comperasation Losses

Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Terutang Kredit Pajak

271,637,425 76,058,479 (108,938,233)

Taxable Income Income Tax Payable Tax Credit

(32,879,754)

Excess amount of income tax paid

Jumlah Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar

Menunjuk Putusan Pengadilan pajak tersebut diatas, Manajemen Perusahaan telah mengajukan Surat permohonan Pengembalian Lebih Bayar No: KU.05/47/P.III.2014 tanggal 7 Agustus 2014 Kepada Kantor Pelayanan pajak Wajib Pajak Besar Empat, atas pengembalian lebih bayar Pajak Penghasilan Tahun 2009 sebesar Rp6.331.939 (Lihat Catatan 18).

Referring to the tax court decision mentioned above, the Management of the Company filed an appeal for overpayment refund No: KU.05/47/P.III.2014 dated August 7, 2014 to the Wajib Pajak Besar Empat Tax Services Office, on overpayment of income tax in 2009 with the total amount of Rp6,331,939 (See Note 18).

Berdasarkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009, dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding (Perusahaan), terhadap keputusan Direktur jenderal Pajak tanggal 13 April 2012. Hasil atas Putusan pengadilan Pajak tersebut diatas telah diterima Perusahaan pada tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp726.433.

Based on the official copy of the Tax Court decision on an objection to the assessment letter on tax underpayment for VAT tax period of January, February, March, April, May, July, August, September, November and December 2009, it was explained that the results of the examination in the trial, the judges declared the entire grant Petitioner's appeal (the Company), against the decision of the General Director of Taxation dated April 13, 2012. The proceeds on the Tax Court decisions mentioned above has been received by the Company on November 19, 2013 amounting to Rp726,433.

88






Atas kelebihan pajak badan tahun 2010 sebesar Rp7.554.656, perusahaan sudah memperoleh putusan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2010 tersebut sebesar Rp2.627.479 dengan penghasilan neto sebesar Rp89.710.150. Atas Lebih bayar tersebut, Perusahaan masih mengajukan permintaan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melalui Surat No KU.05/02/P.III-2014 tanggal 7 Pebruari 2014.

Due to overpayment corporate income tax in 2010 amounting to Rp7,554,656, the Company obtained a decision based on the results of tax audits Tax Overpayment Corporate Income Tax (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013 from the Head of the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, the Company declared an overpayment of corporate income tax for the year 2010 amounting to Rp2,627,479 with a net income of Rp89,710,150. On the overpayment, the Company filed a request to refund of the excess income tax payments to the Tax Office for Taxpayers Besar Empat KU.05/02/P.III-2014 through letter No. dated February 7, 2014.

Perusahaan mengajukan keberatan atas penyusutan Aset Tetap Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (“BPYBDS”) dengan nilai pajak sebesar Rp2.631.061 dan Perusahaan menerima koreksi sebesar Rp2.296.114 dan telah dibebankan pada tahun 2013.

The Company filed an objection to the depreciation of the value of Government Grant With Undetermined Status (“GGWUS”) tax amounting to Rp2,631,061 and the Company received corrections amounting to Rp2,296,114 and was charged in 2013.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) TPS menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) untuk tahun 2000 2009 yang bertanggal 28 Juni 2010 untuk tahun 2000, dan 11 Juni 2010 untuk tahun 2001 - 2009 sebesar Rp6.956.958 dan telah dibayar seluruhnya oleh TPS pada tahun 2010.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) TPS also received several Tax Assessment on Land and Building Tax (SKP PBB) for the years 2000 - 2009 dated June 28, 2010 for the year 2000 and June 11, 2010 for the years 2001 - 2009 amounting to Rp6,956,958 and were paid by TPS in 2010.

Atas ketetapan SKP PBB tahun 2000 - 2009 tersebut di atas, Perusahaan melakukan pengajuan keberatan dengan surat keberatan No. 2.04/4/9/TPS - 2010 bertanggal 7 September 2010. Atas surat pengajuan keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bertanggal 31 Desember 2010 dengan menerima sebagian atas permohonan keberatan tersebut dan besarnya PBB kurang bayar menjadi sebesar Rp5.641.997.

In response to the SKP PBB above, TPS objected and submitted objection letter No. 2.04/4/9/TPS – 2010 dated September 7, 2010. On the objection letter, the tax office issued tax decision letter for objection on Land and Building Tax dated December 31, 2010 accepting partial amount of objection and under payment of PBB amounting to Rp5,641,997.

Pada tahun 2011, TPS mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak sehubungan dengan surat keputusan Kantor Pajak. TPS telah mencadangkan kerugian sebesar Rp5.641.997 dan mencatat taksiran tagihan pajak sebesar Rp1.314.961 sesuai dengan keputusan kantor pajak.

In 2011, the TPS filed an appeal to the Indonesian Tax Court regarding the tax office decision letter. TPS has provided provision for losses amounting to Rp5,641,997 and reported estimated claim for tax refund amounting to Rp1,314,961 as agreed with tax decision letter. 89






Berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Desember 2012 yang diterima oleh TPS pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding TPS atas sengketa pajak PBB tahun 2000-2009 termasuk jumlah Rp5.600.000 yang harus dikembalikan kepada perusahaan. Sampai dengan tanggal pelaporan auditor independen, TPS belum menerima pengembalian.

Based on Tax Court Decision Letter on December 20, 2012, which was received by the TPS on January 15, 2013, the Tax Court agreed with the TPS appeal letters for tax PBB years 2000-2009 amounting to Rp5,600,000. Up to reporting date, TPS has not yet received the refund.

c. Taxes Payable

c. Utang Pajak 2014 Rp

2013 Rp

Perusahaan : PPh Pasal 29 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 21 PPh Pasal 15 PPh Pasal 4 (2) PPN (Bersih) PPN Wajib Pungut Pajak Lainnya/Utang SKPKB

948,644 5,153,430 411,398 16,638,821 37,085,483 36,608,270 78,011

47,351,138 569,002 4,514,322 223,894 5,381,706 1,332,368 17,670,670

The Company: Income Tax Article 29 Income Tax Art 23/26 (Witholder) Income Tax Article 21 Income Tax Article 15 Income Tax Article 4 (2) VAT (net) VAT Required to Pay Others Tax/ Underpayment

Sub Jumlah

96,924,057

77,043,100

Sub Total

Entitas Anak : PPh Pasal 29 PPh Pasal 25 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 21 PPh Pasal 15 PPN (Bersih) PPN Wapu PPh Pasal 4 ayat 2 PBB

63,743,606 187,215 6,078,442 3,605,343 226,252 25,199,865 219,622 43,435

77,587,673 4,454,883 7,862,834 1,773,655 239,889 7,875,102 17,644,794 380,533 23,495

Subsidiaries: Income Tax Article 29 Income Tax Article 25 Income Tax Article 23/26 Income Tax Article 21 Income Tax Article 15 VAT (net) VAT (Wapu) Income Tax Article 4 (2) PBB

Sub Jumlah PPh Pasal 29 (Tahun 2013)

99,303,780 3,050

117,842,858 -

Sub Total Income Tax Article 29 (Year 2013)

196,230,887

194,885,958

Total

Jumlah

90






Pada tahun 2013, Perusahaan juga menerima Surat ketetapan Pajak kurang bayar dan Surat Tagihan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk Pajak Pertambahan Nilai masa pajak tahun 2007 yang terdiri sebagai berikut :

In the year 2013, the Company received a Tax Assesment Letter of underpayment and tax collection letter from the Head of the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, for the Value Added Tax for tax period 2007 as follows:

Tanggal Jenis Surat/ Tanggal Jatuh Kenaikan/ Increase Bunga/ Interest JUMLAH/ TOTAL Nomor Surat/ Surat/ The Pokok Pajak/ Bulan/ Month Types of Tempo/ Due Number Of Letter Date of the Principal of Tax Yg Hrs dibayar/ Letter Date Pasal/ Article 13(3) Pasal/ Article 13(5) Letter To be Paid JANUARY SKPKB PPN 00095/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 257,257 111,119 25,759 394,135 FEBRUARY SKPKB PPN 00096/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 887 14,465 15,352 MARCH SKPKB PPN 00097/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 76,027 329,440 405,467 APRIL SKPKB PPN 00098/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 7,489 88,871 96,360 MAY SKPKB PPN 00099/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 45,754 17,433 9,436 72,622 JUNE SKPKB PPN 00100/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 18,690 246,091 264,781 JULY SKPKB PPN 00101/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 366,680 59,919 241,848 668,447 AUGUST SKPKB PPN 00102/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 283,247 16,443 248,990 548,680 SEPTEMBER SKPKB PPN 00103/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 67,948 147,877 215,825 OCTOBER SKPKB PPN 00104/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 60,128 410,379 470,507 NOVEMBER SKPKB PPN 00105/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 401,509 29,914 339,189 770,612 DECEMBER SKPKB PPN 00106/207/07/093/13 17-Dec-13 16-Jan-14 894,805 320,409 227,286 1,442,500 JUMLAH

2,480,420

555,237

2,329,631

5,365,288

Perusahaan akan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas masa Pajak Tahun 2007 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diatas disajikan sebagai bagian dari Estimasi Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (Catatan 20b).

The Company is currently in the process of filing an objection to the assessment letter on tax underpayment (SKPKB) over the period of the above Tax Year 2007 to Tax Office for Taxpayers Besar Empat. Payment for Underpayment Assessment letter (underpayment) above is presented as part of Estimated Claims for Tax Refund (Note 20b).

Pada tahun 2013, Perusahaan juga menerima Surat ketetapan Pajak kurang bayar dan Surat Tagihan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk masa pajak tahun 2010 yang terdiri sebagai berikut :

In the year 2013, the Company received a Tax Assesment Letter of underpayment and tax collection letter from the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, for the Value Added Tax for tax period 2010 as follows:

91





No

Masa Pajak/ Tax Period


Sanksi Administrasi Sanksi Administrasi Tanggal PPN yang Bunga ps 13(2) KUP/ Kenaikan ps 13(3) Tanggal Jatuh Nomor/ Number Penerbitan/ Kurang Bayar/ Interest KUP/ Interest Tempo/ SKPKB Date of VAT administrative administrative Due Date Issuance underpayment sanctions of article sanctions of article 13 (2) CTP 13 (3) CTP (a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

00056/207/10/093/13 00057/207/10/093/13 00058/207/10/093/13 00059/207/10/093/13 00060/207/10/093/13 00061/207/10/093/13 00062/207/10/093/13 00063/207/10/093/13 00064/207/10/093/13 00065/207/10/093/13 00066/207/10/093/13 00067/207/10/093/13

12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013

1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014 1/17/2014

(b)

©

Jumlah yang disetujui Diajukan Proses berdasarkan Keberatan/ SKPKB hasil akhir Objections filed pemeriksaan/ Process Total approved (d) = (a)+(b)+© (d) © - (d)

488,407 656,534 261,738 457,850 391,115 396,618 435,316 526,510 302,214 630,826 321,812 2,261,385

114,801 128,085 75,544 150,884 214,603 215,587 100,336 949,043

249,239 389,690 261,738 300,467 391,115 396,618 120,974 79,421 302,214 181,687 112,779 284,212

852,447 1,174,309 523,476 833,861 782,229 793,237 707,174 820,533 604,427 1,028,099 534,927 3,494,641

37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 2,474,771

814,664 1,136,526 485,693 796,078 744,446 755,454 669,391 782,750 566,644 990,316 497,144 1,019,869

7,130,324

1,948,881

3,070,154

12,149,359

2,890,385

9,258,975

Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas masa Pajak Tahun 2010 diatas kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran atas surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diatas disajikan sebagai bagian Estimasi Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (Catatan 20b).

The Company is currently in the process of filing an appeal to the assessment letter on tax underpayment (SKPKB) over the period of the Tax Year 2010 metioned above to the head of Wajib Pajak Besar Empat Tax Office. Payment for Underpayment Assessment letter (SKPKB) above is presented as part of Estimated Claims for Tax Refund (Note 20b).

Pada Bulan Desember 2014, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut diatas dengan mengabulkan sebagian keberatan tersebut dan mengurangi jumlah Kurang Bayar yang terinci sebagai berikut :

In December 2014, the Company had received a reply from the General Director of Taxation of Ministry of Finance of Republic Indonesia regarding the appeal to the assessment letter of tax underpayment on VAT on Goods and Services of the above, where the Company objections were granted partially and thus subtracting the amount of the underpayment with the details as follows

92






No

Masa Pajak/ Tax Period

Tanggal Nomor/ Number Penerbitan/ SKPKB Date of Issuance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

00056/207/10/093/13 00057/207/10/093/13 00058/207/10/093/13 00059/207/10/093/13 00060/207/10/093/13 00061/207/10/093/13 00062/207/10/093/13 00063/207/10/093/13 00064/207/10/093/13 00065/207/10/093/13 00066/207/10/093/13 00067/207/10/093/13

12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013 12/18/2013

SKPKB

Jumlah yang disetujui Diajukan Proses berdasarkan Keberatan/ hasil akhir Objections filed pemeriksaan/ Process Total approved based on the

852,447 1,174,309 523,476 833,861 782,229 793,237 707,174 820,533 604,427 1,028,099 534,927 3,494,641

37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 37,783 2,474,771

814,664 1,136,526 485,693 796,078 744,446 755,454 669,391 782,750 566,644 990,316 497,144 1,019,869

12,149,359

2,890,385

9,258,975

No. Keputusan Keberatan

Tanggal Keputusan Keberatan

KEP-2465/WPJ.19/2014 KEP-2466/WPJ.19/2014 KEP-2478/WPJ.19/2014 KEP-2479/WPJ.19/2014 KEP-2467/WPJ.19/2014 KEP-2468/WPJ.19/2014 KEP-2469/WPJ.19/2014 KEP-2470/WPJ.19/2014

12/11/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 -

Jumlah yang di Jumlah kabulkan Pengembalian

744,126 712,814 448,217 689,474 602,814 1,008,587 531,352 3,493,654

38,103 80,423 258,957 131,059 1,613 19,512 3,575 987

8,231,038

534,229

Jumlah pengembalian atas keberatan SKPKB sebesar Rp 534.229 sudah diterima Perusahaan pada tanggal 12 Januari 2015.

The total refund over the assessment letter on tax underpayment with the amount of Rp534,229 and was received by the Company on Januari 12, 2015.

Atas Surat keputusan Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Januari – Desember 2010 diatas, Perusahaan melakukan pengajuan Banding (lihat catatan 50.b)

Based on the reply form the General Director of Taxation of Ministry of Finance of Republic Indonesia regarding the appeal to assesment letter of tax underpayment above for period January – December 2010, The Company is currently in the process of appeal (Note 50.b) d. Tax Expense

d. Beban Pajak 2014 Rp

2013 Rp

Pajak Kini - Tidak Final Pajak Kini - Final Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan SKP dan SPT Pembetulan

507,944,589 25,875,616 (242,789)

500,035,672 11,744,574 14,406,876

-

2,296,115

Current Tax - Non Final Current Tax - Final Deferred Tax Tax Expense of Company Related to tax assessment letter and revised annual tax return

Jumlah

533,577,416

528,483,237

Total

93





20. Taxation (Continued) 2014 Rp

2013 Rp

164,277,308 23,409,125 9,073,212

182,822,871 9,307,038 13,543,664

-

2,296,115

The Company Current Tax - Non Final Current Tax - Final Deferred Tax Tax Expense of Company Related to tax assessment letter and revised annual tax return

196,759,645

207,969,688

Sub Total

343,667,281 2,466,491 (9,316,001)

317,212,801 2,437,536 863,212

-

-

Subsidiaries Current Tax Current Tax - Final Deferred Tax Tax Expense of Company Related to tax assessment letter

Sub Jumlah

336,817,771

320,513,549

Sub Total

Jumlah

533,577,416

528,483,237

Total

Perusahaan Pajak Kini - Tidak Final Pajak Kini - Final Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan SKP dan SPT Pembetulan Sub Jumlah Entitas Anak Pajak Kini - Tidak Final Pajak Kini - Final Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan SKP

Current Tax Final Income Tax A reconciliation between income before tax and taxable income, referred to the Statements of Comprehensive of Income, is as follows :

Pajak Kini Pajak Penghasilan Final Berikut adalah rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut : 2014 Rp

Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan Bagian laba bersih entitas asosiasi Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi Jumlah

2013 Rp

2,120,429,727

2,100,923,338

(577,970,297)

(563,599,564)

(14,108,051)

(4,086,150)

(274,041,773)

(289,839,621)

Consolidated income before income tax Subsidiaries' income before income tax Equity in net income of associated Adjusted for consolidated eliminations

1,254,309,607

1,243,398,003

Total

94






Perbedaan Permanen : Biaya Bahan Biaya Pemeliharaan Biaya Asuransi Biaya Administrasi Kantor Biaya Diluar Usaha Biaya Tunjangan Komunikasi Biaya Penyusutan Aset Penugasan Biaya Berkaitan Pendapatan Final Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final Sub Total Perbedaan Waktu : Cadangan imbalan kerja Cadangan penurunan nilai piutang Pendapatan bunga yang masih akan diterima Bonus dan tantiem Penyusutan Aset Tetap Bunga Obligasi Tunjangan Sub Jumlah Jumlah Penghasilan Kena Pajak

2013 Rp

Permanent Differences : Raw Expense Maintenance Expense Insurance Expense Office Administration Expenses Other Expense Communication Allowance Assets Depreciation Cost Assignment Expense Related to Interest Income Subjected to Final Tax

1,890,733 1,695,442 2,258,802 101,114,337 18,274,361 783,313

2,039,884 1,834,941 1,977,031 63,690,499 8,353,238 258,032

50,703

50,703

8,340,725

4,201,278

(441,504,492)

(416,061,338)

(253,811,453)

(124,276,131)

Revenue Not Subjected to Tax Interest Income Subjected to Final Tax

(560,907,529)

(457,931,863)

Sub Total

(55,923,160)

(34,063,084)

13,016,050

26,429,211

Allowance for Impairment Loss

(2,052,826) 25,207,566 (72,359,262) 55,906,955 (88,169)

1,211,181 39,371,638 (84,857,928) (2,265,673)

Accrued Deposits Interest Bonus and Tantiem Fixed Assets Depreciation

(36,292,846)

(54,174,655)

657,109,232

731,291,484

95

Timing Differences : Employment Benefis

Allowance Sub Total Total Current Income Tax Expense






Rincian Beban dan Utang Pajak Kini adalah sebagai berikut : Beban Pajak Kini Perusahaan Entitas anak PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Pelindo Marine Service PT Terminal Teluk Lamong PT Pelindo Daya Sejahtera Sub Jumlah Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka : Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25

2013 Rp

164,277,308

182,822,871

265,212,051

254,128,762

2,786,321

2,776,737

74,386,716 881,186 401,007

59,613,385 693,917 -

507,944,589

500,035,672

The Details of the Income Tax Expenses and Taxes Payable are as follows: Current Tax Expense The Company Subsidiaries: PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Pelindo Marine Service PT Terminal Teluk Lamong PT Pelindo Daya Sejahtera Sub Total

Less Prepaid Taxes : The Company Income Tax Article 22 Article 23 Article 25

28,835,903 47,296,369 111,396,191

371,968 39,540,906 95,558,859

218,646,525

183,213,151

2,262,967

1,965,680

58,188,891

54,408,756

1,556,688 121,445 61,989 -

37,541 -

Subsidiaries: PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Berlian Manyar Sejahtera (Subsidiaries) PT Pelindo Marine Service PT Pelindo Daya Sejahtera PT Terminal Teluk Lamong

Jumlah Pembayaran Pajak Dimuka

468,366,968

375,096,861

Total Prepaid Tax

Utang Pajak - Bersih

39,577,621

124,938,811

Entitas Anak PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Berlian Manyar Sejahtera (Entitas Anak BJTI) PT Pelindo Marine Service PT Pelindo Daya Sejahtera PT Terminal Teluk Lamong

96

Current Tax Payable - Net






Terinci sebagai berikut : Utang/(Piutang) pajak Perusahaan Entitas anak PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Pelindo Marine Service PT Pelindo Daya Sejahtera PT Terminal Teluk Lamong Jumlah Utang Pajak Kini Entitas Anak Piutang pajak PT Berlian Manyar Sejahtera (Entitas Anak BJTI) Utang Pajak Tahun Berjalan

2013 Rp

(23,251,155)

47,351,138

46,565,526

70,915,611

523,354

811,057

15,555,967 759,741 339,018 -

5,204,629 656,376 -

63,743,606

77,587,673

The details : Tax payable (Receivable) The Company Subsidiaries PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Pelindo Marine Service PT Pelindo Daya Sejahtera PT Terminal Teluk Lamong Total Current Taxes Payables of Subsidiaries

(914,830)

-

Tax Receivable PT Berlian Manyar Sejahtera (Subsidiaries)

39,577,621

124,938,811

Total of Current Tax Payable

Deferred Tax Deferred Tax Assets Deferred tax assets represent the net amount after the deduction of deferred tax liabilities of subsidiaries as follows:

Pajak Tangguhan Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak dengan rincian sebagai berikut :

97





20. Taxation (Continued) Dikreditkan Dikreditkan (Dibebankan)ke (Dibebankan)ke laporan laba rugi / laporan laba rugi / Credited (Charged) Credited (Charged) 1 Januari 2013/ to income 31 Desember 2013/ to income 31 Desember 2014/ January 1, 2013 for the year December 31, 2013 for the year December 31, 2014

Liabilitas Pajak tangguhan Perusahaan Cadangan penurunan nilai piutang Cadangan Tunjangan Pegawai Cadangan Bonus dan Tantiem Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Pendapatan bunga deposito Beban Bunga Obligasi Penyusutan Cadangan Penurunan Nilai Aset tetap Sub Jumlah

19,121,138.7

6,607,302.7

25,728,441

3,254,012

28,982,453

1,411,676.0

(566,418.4)

845,258

(22,042)

823,216

33,855,199.7

9,842,909.4

43,698,109

6,301,891

50,000,000

63,168,764.3

(8,515,771.0)

54,652,993

(13,980,790)

40,672,203

(398,188.0)

302,795.3

(95,393)

(513,206)

(608,599)

-

-

-

13,976,739

13,976,739

(172,012,850.8)

(21,214,482.1)

(193,227,333)

(18,110,164)

(211,337,497)

-

-

-

20,349

20,349

Deferred Tax Liability The Company Allowance for impairment of receivables Employee Benefit Reserve Bonus reserve and tantiem Post-employment benefit liability Interest income on deposit Interest Expense of Bond Depreciation Allowance for impairment of Fixed Assets

(54,854,260)

(13,543,664)

(68,397,925)

(9,073,211)

(77,471,136)

Sub Total

Subsidiries PT Terminal Petikemas Surabaya (52,640,302) Depreciation of fixed assets 5,788,973 Post-employment benefit liability 222,053 Allowance for decline in value of inventories

Entitas anak PT Terminal Petikemas Surabaya Penyusutan Aset tetap Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Cadangan penurunan nilai persediaan

(44,187,997)

(3,923,416)

(48,111,413)

(4,528,889)

2,900,494

416,627

3,317,121

2,471,852

182,134

(24,355)

157,779

64,274

Sub Jumlah

(41,105,369)

(3,531,144)

(44,636,513)

(1,992,763)

PT Rumah Sakit Primastya Husada Citra Cadangan penurunan nilai piutang Penyusutan Aset tetap Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Cadangan Bonus dan Tantiem Sub Jumlah

(46,629,276)

Sub Total

399,626

77,090

476,716

81,162

557,878

(4,592,434)

6,669

(4,585,765)

(524,342)

(5,110,107)

-

-

-

-

-

425,993

38,290

464,283

974,450

1,438,733

PT Rumah Sakit Primastya Husada Citra Allowance for impairment of receivables Depreciation of fixed assets Post-employment benefit liability Bonus reserve and tantiem

(3,766,815)

122,049

(3,644,766)

531,270

(3,113,496)

Sub Total

-

(268,820)

(268,820)

PT Berlian Manyar Sejahtera Sub Total Total Deferred Tax Liability

PT Berlian Manyar Sejahtera

-

-

Sub Jumlah Total liabilitas pajak tangguhan

-

-

-

(268,820)

(268,820)

(99,726,444)

(16,952,759)

(116,679,204)

(10,803,525)

(127,482,728)

98






Aset Pajak Tangguhan : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Cadangan penurunan nilai piutang Penyusutan Aset tetap dan amortisasi Cadangan Bonus dan Tantiem Provisi Pemeliharaan Kontribusi Lingkungan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

945,084

109,112

1,054,196

184,515

1,238,711

1,643,301

1,310,165

2,953,466

(790,778)

2,162,688

3,145,753

698,698

3,844,451

1,219,768

5,064,219

-

103,250

103,250

107,250

210,500

-

259,688

259,688

(259,688)

-

451,276

5,641

456,917

27,740

484,657

Deferred Tax Assets : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Allowance for impairment of receivables Depreciation of fixed assets Bonus reserve and tantiem Provision for Maintenance Environment Contribution Post-employment benefit liability

Jumlah

6,185,414

2,486,554

8,671,968

488,807

9,160,775

Total Deferred Tax Assets : PT Pelindo Marine Service Allowance for impairment of receivables Depreciation of fixed assets Bonus reserve and tantiem

Aset Pajak Tangguhan : PT Pelindo Marine Service Cadangan penurunan nilai piutang Penyusutan Aset tetap dan amortisasi Insentif, Cadangan Bonus dan Tantiem Pendapatan Diterima Dimuka Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Entitas Anak PT Alur Pelayaran Barat Surabaya PT Pelindo Energi Logistik Jumlah

19,495

16,451

35,946

476,203

512,149

3,040

(28,685)

(25,645)

(52,984)

(78,629)

293,966

(33,813)

260,153

(36,406)

223,747

(64,167)

(64,167)

31,434

105,375

136,809

(65,700)

71,109

Post-employment benefit liability

-

-

-

169,080

169,080

-

-

-

127,736

127,736

Subsidiary PT Alur Pelayaran Barat Surabaya PT Pelindo Energi Logistik

407,263

553,762

961,025

Total

347,935

59,328

99






Aset Pajak Tangguhan : PT Terminal Teluk Lamong Pendapatan bunga deposito Rugi Fiskal

Deferred Tax Assets : PT Terminal Teluk Lamong Provision for Maintenance Fiscal Loss

-

-

-

(96,747)

(96,747)

-

-

-

9,970,782

9,970,782

-

-

-

9,874,035

9,874,035

-

-

-

(8,986)

(8,986)

-

-

-

138,641

138,641

Total Deferred Tax Assets : PT Pelindo Daya Sejahtera Depreciation of fixed assets Bonus reserve and tantiem

Entitas Anak PT Pelindo Daya Solusi

-

-

-

56

56

Subsidiary PT Pelindo Daya Solusi

Jumlah

-

-

-

129,711

129,711

Total

Jumlah Aset Pajak Tangguhan : PT Pelindo Daya Sejahtera Penyusutan Aset tetap dan amortisasi Insentif, Cadangan Bonus dan Tantiem

Total aset pajak tangguhan Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

6,533,349

2,545,882

9,079,231

11,046,315

20,125,546

Total Deferred Tax asset

(93,193,095)

(14,406,877)

(107,599,973)

242,791

(107,357,182)

Total Deferred Tax Liability - Net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

2014 Rp

Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan Bagian laba bersih entitas asosiasi Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi

2013 Rp

2,120,429,727

2,100,923,338

(577,970,297)

(563,599,564)

(14,108,051)

(4,086,150)

Consolidated income before income tax Subsidiaries' income before income tax

(274,041,773)

(289,839,621)

Equity in net income of associated Adjustment for consolidated eliminations

1,254,309,606

1,243,398,003

Sub Total

25% x Rp 1.254.309.606 25% x Rp 1.243.398.003

(313,577,402) -

(310,849,501)

25% x Rp 1,254,309,606 25% x Rp 1,243,398,003

Jumlah

(313,577,402)

(310,849,501)

Total

Sub Jumlah Tarif Pajak yang Berlaku

Effective Tax Rate

100






Pengaruh Pajak atas (Beban) Penghasilan Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal : Biaya Bahan Biaya Pemeliharaan Biaya Asuransi Biaya Administrasi Kantor Biaya Diluar Usaha Biaya Tunjangan Komunikasi Biaya Penyusutan Aset Penugasan Biaya Berkaitan Pendapatan Final Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final Sub Jumlah Jumlah Beban Pajak Perusahaan: Non - Final Final Pajak Penghasilan Sehubungan dengan SKP dan SPT Pembetulan Entitas anak: Beban Pajak Entitas Anak Pajak Penghasilan Sehubungan dengan SKP dan SPT Pembetulan Jumlah Beban Pajak

2013 Rp

(472,683) (423,861) (564,701) (25,278,584) (4,568,590) (195,828) (12,676)

(509,971) (458,735) (494,258) (15,922,625) (2,088,309) (64,508) (12,676)

(2,085,181)

(1,050,320)

110,376,123

104,015,335

63,452,863

31,069,033

Interest not Subjected to Tax Interest Income Subjected to Final Tax

140,226,882

114,482,966

Sub Total

(173,350,520) (23,409,125)

(196,366,535) (9,307,038)

-

(2,296,115)

(336,817,771)

(320,513,549)

-

-

Total Tax Expenses of the Company: Non-Final Final Tax Expense of Company Related to tax assessment letter and revised annual tax return Subsidiaries: Subsidiaries Tax Expense Tax Expense of Company Related to tax assessment letter and revised annual tax return

(533,577,416)

(528,483,237)

Total of Tax Expense

21. Utang Bank

21. Bank Loans 2014 Rp

Kredit Modal Kerja PT Bank ANZ Indonesia (Catatan 22) The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Total

Tax Effect of Nondeductible Expenses (Nontaxable Income) : Raw Expense Maintenance Expense Insurance Expense Office Administrative Expenses Other Expense Communication Allowance Assets Depreciation Cost Assignment Expense related to Interest Income Subjected to Final Tax

2013 Rp

497,600,000

-

-

609,450,000 3,093,192

Working Capital Loans PT Bank ANZ Indonesia (Catatan 22) The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk

497,600,000

612,543,192

Total

101



21. Utang Bank (Lanjutan)


21. Bank Loans (Continued)

Perusahaan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No.13-0462LN tanggal 18 Juli 2013, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen dari The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. dalam mata uang US Dollar dengan maksimum kredit sebesar USD50,000,000 (angka penuh). Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga berupa Reference Rate, yakni BBA LIBOR pada hari penetapan suku bunga ditambah Applicable Margin, yakni 1,7% per tahun.

The Company The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch The Company entered into Credit Facility Agreement No. 13-0462LN dated July 18, 2013, where the Company obtained uncommitted short-term loans from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., denominated in US dollars amounting up to USD50,000,000 (full amount). The loan facility bears interest rate in form of Reference Rate of BBA LIBOR on the fixing day plus Applicable Margin of 1.7% per annum.

Fasilitas tersebut telah diperbaharui dengan perubahan Perjanjian Fasilitas No. HK.0501/264.1/P.III-2013 tanggal 27 Desember 2013, untuk mengubah klausul perjanjian sebagai berikut :

The facility was amended by facility agreement No. HK.0501/264.1/P.III-2013 dated December 27, 2013, to amend the following clauses:

 Tentang perpanjangan jangka waktu pinjaman, sehingga jatuh temponya pada 31 Desember 2014.  Suku bunga yang diacu tercantum di halaman/layar yang berlaku; (Apabila suku bunga yang tercantum di halaman/layar tidak tersedia untuk mata uang atau periode bunga atas Pinjaman tersebut), maka pemberi pinjaman akan menentukan BTMU Jakarta Reference Rate sebagai pengganti dari suku bunga untuk periode bunga pinjaman tersebut dan disetujui oleh Peminjam.  Suku bunga yang tercantum di layar berarti suku bunga penyelesaian Assosiasi dari British Bankers Association Interest Settlement Rate untuk dolar Amerika Serikat dan jangka waktu yang ditampilkan di halaman LIBOR 01 dari layar Ruters pada jam 11.00 waktu London 2 (dua) hari kerja sebelum penarikan.

 The extension of the loan tenure, that it will be due on December 31, 2014.  Interest rates are listed on the page / screen applicable; (If the interest rate stated on the page / screen is not available for the period of currency or interest on the loan), then the Lender will determine the Jakarta BTMU Reference Rate in lieu of interest rate for such interest period and to be approved by the Borrower.

Berdasarkan Surat Biaya tanggal 27 Desember 2013, biaya fasilitas yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas kepada Pemberi Pinjaman adalah sejumlah 0,125% sesuai dengan jumlah setiap penarikan, yang akan dibayarkan dalam mata uang dollar Amerika dan tanpa potongan pajak apapun atau potongan lainnya.

Based on Fee Letter dated December 27, 2013, the facility fee payable to Lender on the Facility Agreement is 0.125% of the each withdrawal amount, which will be paid in US dollars net of any tax deductions or other burdens.

 Interest rates which are listed on the screen indicates

that the completion rate of the British Bankers Association Interest Settlement Rate Association for the United States dollar and the time period displayed in the pages of screen LIBOR 01 Ruters at 11:00 London time two (2) working days prior to withdrawal.

102






Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.  Larangan Penjaminan 1. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain grup yang akan) menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas aset asetnya

The loan is unsecured.  Negative Pledge 1. The Borrower shall not (and the Borrower shall ensure that no other member of the Group will) create or permit to subsist any Security over any of its assets.

2. Peminjam tidak boleh (dan harus memastikan

2. The Borrower shall not (and the Borrower shall

bahwa tidak ada anggota lain grup yang akan): 1. menjual, mengalihkan atau melepas asetnya berdasar ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh peminjam atau anggota lain grup

ensure that no other member of the Group will): 1. sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by the Borrower or any other member of the Group;

2. menjual,

2. sell, transfer or otherwise dispose of any of its

mengalihkan atau melepas tagihannya dengan ketentuan yang memberikan perlindungan pembayaran

receivables on recourse terms.

3. mengadakan

3. enter into or permit to subsist any title retention

atau memperbolehkan kesepakatan dengan retensi hak milik.

arrangement;

4. mengadakan

4. enter into or permit to subsist any arrangement

atau memperbolehkan kesepakatan dimana uang atau keuntungan dari suatu bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan dengan kombinasi rekening lainnya

under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or

5. memperbolehkan

kesepakatan preferen lainnya yang memiliki akibat yang sama.

5. enter into or permit to subsist any other

Persyaratan keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Financial conditions set out in the term loan facility agreement are as follows:

a. Leverage selama periode pinjaman tidak melebihi 2.5:1; b. Hutang bersih pada setiap waktu tidak melebihi 200% dari ekuitas.

a. Leverage in respect of any relevant period shall not

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut .

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 25, 2014 the Company had requested waiver from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas BTMU 2013.

The Company had signed a number of f other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement BTMU 2013.

preferential arrangement having a similar effect.

exceed 2.5:1;

b. Net Debt shall not at anytime exceed 200% of equity.

103






Selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya (“BRI”) menandatangani perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch (“BRI”) signed an extension agreement of secured loan whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausa 16.3, 16.9, 16.16, 18.1 (a), dan 19.12 dari Perjanjian Fasilitas BTMU 2013. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam klausa 20 dari Perjanjian Fasilitas BTMU 2013.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company has violated the Clause 16.3, 16.9, 16.16, 18.1 (a), and 19.12 of the Facility Agreement BTMU 2013. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more events of default as implied in the Clause 20 of the Facility Agreement BTMU 2013.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas BTMU 2013, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. Pada tanggal 3 September 2014, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perubahan Kedua No.014-0827L1 tanggal 3 September 2014.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement BTMU 2013, as stated in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 and subsequent correspondence addressed to The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch. As of the authorization date of September 3, 2014, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch had consented all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed with the amendments proposed by the Company as stated in the Second Amandment Agreement No.014-0827L1 dated September 3, 2014.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No.14-0827L1 dan No.14-0827L2 tanggal 3 September 2014, Perusahaan dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., menyepakati perubahan ketentuan huruf (b) sampai dengan (i):

Based on Second Amendment Agreement No.14-0827L1 and No.14-0827L2 dated September 3, 2014 the Company and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., agreed to amend point (b) until (i):

a. Klausul 1.1 tentang Definisi dari Perjanjian Fasilitas diubah dengan menambahkan definisi kuasi jaminan.

a. Clause 1.1 Definitions of the Facility Agreement is amended by inserting a new definition quasi-security

b. Klausul 17.3 tentang Informasi: lain-lain.

b. Clause 17.3 Information: miscellaneous.

c. Klausul 18.1 (a) tentang Persyaratan keuangan.

c. Clause 18.1 (a) Financial condition.

d. Klausul 18.3 tentang Definisi keuangan dari Perjanjian Fasilitas diubah dengan menghapus definisi Hutang Bersih.

d. Clause 18.3 Financial definitions of the facility agreement is amended by deleting the existing definition of Net Debt. 104






e. Klausul 19.4 tentang Larangan penjaminan.

e. Clause 19.4 Negative Pledge.

f. Klausul 19.10 tentang Akuisisi.

f. Clause 19.10 Acquisition.

g. Klausul 19.11 tentang Pinjaman dan penanggungan.

g. Clause 19.11 Loans and guarantees.

h. Klausul 19.12 (b) tentang Kewajiban keuangan.

h. Clause 19.12 (b) Financial Indebtedness.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch.

The amendments to the facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No.140653LN tanggal 1 Juli 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen dari The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd dalam mata uang US Dollar dengan maksimum kredit sebesar USD75,000,000 (angka penuh). Fasilitas Pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,3% per tahun. Fasilitas Perjanjian Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014.

Based on Credit Facility Agreement No.14-0653LN dated July 1, 2014, the Company obtained short-term loans with no commitment from The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. in U.S. dollars with a maximum credit of USD75,000,000 (full amount). The loan facility bears interest rate of London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per annum. The Credit Facility was due on December 31, 2014.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas BTMU 2014.

The Company had signed a number of other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement BTMU 2014.


In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch (“BRI”) entered into extension amendment of secured loan agreement whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausa 16.3, 16.9, 16.16, 18.1 (a), 19.4(a), dan 19.12 dari Perjanjian Fasilitas BTMU 2014. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam klausa 20 dari Perjanjian Fasilitas BTMU 2014.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Clause 16.3, 16.9, 16.16, 18.1 (a), 19.4(a), and 19.12 of the Facility Agreement BTMU 2014. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more Events of Default under Clause 20 of the Facility Agreement BTMU 2014.

105






Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas BTMU 2014, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement BTMU 2014, in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 and subsequent correspondence addressed to The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch.

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perubahan Kedua No.014-0827L2 tanggal 3 September 2014 , The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan.

As stated in the Second Amandment Agreement No.0140827L2 dated September 3, 2014, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments proposed by the Company.

Pihak The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. memperbolehkan atau menyetujui Grup (Peminjam) memperoleh Kewajiban Keuangan sehubungan dengan penawaran obligasi internasional yang terdiri dari senior unsecured US Dollar fixed rate note dalam jumlah sampai USD500.000.000 (angka penuh) yang akan dilakukan oleh Peminjam (“Penerbitan Obligasi Yang Diajukan”) dan memperbolehkan Grup untuk memberikan penanggungan utang dan ganti rugi sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Yang Diajukan.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. permit the Group (Borrower) to incur Financial Indebtedness in connection with an international bond offering consisting of senior unsecured US Dollar fixed rate note of up to USD500,000,000 (full amount) to be conducted by the Borrower (the “Proposed Bond Issue”) and permit the Group to give guarantees and indemnities in connection with the Proposed Bond Issue.

Pembayaran yang dilakukan Perusahaan terhadap pokok pinjaman dilakukan pada tanggal 27 November 2014. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, adalah RpNihil dan Rp609.450.000.

Repayment of the loans made by the Company is on November 27, 2014. The balance of loan as of December 31, 2014 and 2013 was RpNill and Rp609,450,000, respectively.

PT Bank ANZ Indonesia Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 612/FA/ANZ/NEW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitment dari PT Bank ANZ Indonesia dalam mata uang US Dollar dengan nilai sebesar USD50,000,000 (angka penuh). Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga berupa London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per tahun, dengan periode bunga 1,2,3 atau 6 bulan. Jangka waktu pinjaman maksimum adalah sampai dengan 6 bulan.

PT Bank ANZ Indonesia The Company entered into Credit Facility Agreement No. 612/FA/ANZ/NEW/V/2014 dated May 12, 2014, where the Company obtained uncommitted short-term loans from PT Bank ANZ Indonesia denominated in US dollars amounting to USD50,000,000 (full amount). The loan facility bears interest rate of London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per annum, with interest periods of 1,2,3, or 6 months. Maximum period is up to 6 months.

Fasilitas pinjaman tersebut ditujukan agar digunakan oleh Peminjam untuk tujuan umum Perseroan, termasuk untuk menjembatani waktu investasi yang di keluarkan untuk pembiayaan awal proyek dan penyelesaian pembiayaan baru (“Fasilitas RC”).

The facility is to be used by the Borrower for general corporate purpose, including bridging the investment outlay timing and completion of new financing of the Borrower (“RC Facility”). 106






Fasilitas tersebut telah diperbaharui dengan perubahan Perjanjian Fasilitas No. 641/FA/ANZ/AMN-1/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, untuk mengubah klausul perjanjian sebagai berikut :

The facility was amended by facility agreement No. 641/FA/ANZ/AMN-1/VII/2014 dated July 1, 2014, to amend the following clauses:

 Tentang jumlah pemberian pinjaman berubah dari

 The facility amount is amended from not exceeding

tidak lebih dari USD50,000,000 (angka penuh) menjadi tidak lebih dari USD200,000,000 (angka penuh) pada setiap waktu.

USD50,000,000 (full amount) to not exceeding USD200,000,000 (full amount) at any time.

 Amandemen terhadap isi dari Skedul 3 dari

 Amendment to content of Schedule 3 of the facility

perjanjian fasilitas tersebut, dimana jangka waktu maksimum berubah dari 6 bulan menjadi sampai dengan 9 bulan.

agreement, where maximum period is amended from 6 months to up to 9 months.

Perjanjian Fasilitas ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut dibebani suku bunga: London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,3% per tahun, dengan periode bunga 1,2,3 atau 6 bulan.

The Facility Agreement is integral and inseparable part of the other Facility Agreements.The facility bears interest rate of London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per annum, with interest periods 1,2,3, or 6 months.

Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

The loan is unsecured.

Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut beberapa ketentuan sebagai berikut :

Loan Facility Agreement sets several terms as follows:

mengatur

 Larangan Penjaminan a. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan

 Negative Pledge a. The Company shall not (and the Company shall

bahwa tidak ada anggota lain dari Group yang akan menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas aset-asetnya.

ensure that no other member of the Group will) create or permit any collateral over any of its assets.

b. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan

b. The Company is not allowed and must ensure that

bahwa tidak ada anggota lain Grup yang akan:

no other member of the Group will:

i. Menjual, mengalihkan atau melepaskan

i. Sell, divert or release any of the assets

asetnya berdasarkan ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh Perusahaan atau anggota lain group;

pursuant to the provisions that these assets can be leased or reacquired by the Company or any other members of the group;

ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan

ii. Sell, transfer or otherwise dispose of any of its

tagihannya memberikan (recousure);

dengan ketentuan yang perlindungan pembayaran

receivables on recourse terms;

iii. Mengadakan

iii. Enter into an agreement or allow retention of

atau memperbolehkan kesepakatan dengan retensi hak milik;

property rights;

107






iv. Mengadakan

iv. Conducting or allowing a deal / agreement

atau memperbolehkan kesepakatan dimana uang atau keuntungan dari suatu bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan dengan atau terkena kombinasi rekening; atau

where money or profit from bank or other account may be used, met or caused account combination; or

v. Mengadakan

atau memperbolehkan kesepakatan poreferen lainnya yang memiliki akibat yang sama.

v. Conducting or allowing other deal / agreement

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada PT Bank ANZ Indonesia atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 25, 2014 the Company had requested waiver from PT Bank ANZ Indonesia for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2014.

The Company had signed a number of other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement ANZ 2014.



Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul 5 klausa 7(e) dan Skedul 5 klausa 8(a) dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2014. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul 5 klausa 9(b) dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2014.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company I has violated Schedule 5 Clause 7(e) and Schedule 5 Clause 8(a) of the Facility Agreement ANZ 2014. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more events of Default under Schedule 5 clause 9(b) of the Facility Agreement ANZ 2014.

which has the same impact.

108






Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut di atas dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada PT Bank ANZ Indonesia. Pada tanggal 5 September 2014, PT Bank ANZ Indonesia, dengan bergantung pada syarat dan ketentuan dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut, telah membenarkan, menyepakati, mempertegas, dan mengabulkan seluruh hal-hal yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 addressed to PT Bank ANZ Indonesia. On September 5, 2014, PT Bank ANZ Indonesia, subject to the terms and conditions of the Waiver Request Letter, had confirmed that it has acknowledged, agreed, confirmed and consented to all matters stated in the Waiver Request Letter.

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No.683/FA/ANZ/ AMN-2/VIII/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan dan PT Bank ANZ Indonesia menyepakati perubahan butir (c) Klausula 6 (Pernyataan dan Janji) lampiran 2 dari Perjanjian Fasilitas.

As stated in the second amendment of the Facility Agreement No. 683/FA/ANZ/AMN-2/VIII/2014 dated August 27, 2014, The Company and PT Bank ANZ Indonesia agreed to amend point (c) Clause 6 (Representations and Undertakings) schedule 2 of the Facility Agreement.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada PT Bank ANZ Indonesia.

The amendments to the facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to PT Bank ANZ Indonesia.

Pembayaran yang dilakukan Perusahaan terhadap pokok pinjaman dilakukan pada Bulan Oktober dan November 2014. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, adalah USD40,000,000 (angka penuh) dan USDNihil.

Repayment of the loans made by the company is on October and November 2014. The balance of loan as of December 31, 2014 and 2013 was USD40,000,000 (full amount) and USDNill, respectively.

Entitas Anak PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (“RSPHC”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. 212 tanggal 31 Juli 2012 yang diperbaharui melalui Surat Penawaran Putusan Kredit No. B.2683/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 26 Agustus 2013, RSPHC memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejumlah Rp4.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun yang dibayarkan efektif setiap bulan paling lambat sehari sebelum tanggal akhir bulan.

Subsidiary PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (“RSPHC”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Based on Facility Agreement No. 212 dated July 31, 2012 and most recent addendum Surat Penawaran Putusan Kredit No. B.2683/KC-IX/ADK/08/2013 dated August 26, 2013, RSPHC received working capital credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk amounting to Rp4,000,000 with an interest rate of 10% per annum which is payable monthly, latest by one day before the last day of the month.

Pinjaman tersebut dijamin dengan :  Beberapa (kompleks) bangunan Rumah Sakit Pelabuhan (PHC) Surabaya Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 (dahulu Jl. Kalianget No. 1-2) Surabaya.

The mentioned loan is secured by:  Some of the (complex) Harbor Hospital Building (PHC) Surabaya Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 (formerly Jl. Kalianget No. 1-2) Surabaya.

109






 Beberapa (kompleks) bangunan Rumah Sakit

 Some of the (complex) Harbor Hospital building

Pelabuhan (PHC) Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 91 Surabaya (berlantai 5).

(PHC) Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 91 Surabaya (5 storey).

 Alat-alat medik dan non medik yang berada di

 Medical and non-medical instruments in hospital

Rumah Sakit Pelabuhan (PHC) Surabaya Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 (dahulu Jl. Kalianget No. 1-2) Surabaya.

located in the Port (PHC) Surabaya Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 (formerly Jl. Kalianget No. 1-2) Surabaya.

 Fasilitas non medik dan peralatan penunjang medik

 Non-medical facilities and medical support equipment

yang akan dibeli dengan fasilitas kredit investasi ini, senilai Rp1.000.000.

to be purchased with the credit facility for investment worth Rp1,000,000.

Di dalam perjanjian fasilitas, RSPHC tidak diperkenankan untuk antara lain:  Melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit atau mengalihkan pinjaman ke bank lain;  Melakukan penjualan aset;

Under the facility agreement, RSPHC is not allowed to, among others:  Repay the loan before its due date 

Dispose its assets

 Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang arus kas tidak terganggu;



 Menyewakan aset yang dijaminkan.



Invest in shares of a company, unless those existed as of the date of the agreement and as long as it does not jeopardize the cash flows; Rent out the pledged asset.

Selama tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, manajemen meyakini bahwa RSPHC telah mematuhi ketentuan tersebut.

For the years ended December 31, 2014 and 2013, the management believes that RSPHC has complied to the above conditions.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp3.903.192.

Balance of the loans as of December 31, 2014 and 2013 is Rp Nil and Rp3,903,192, respectively.

RSPHC telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit tersebut pada tanggal 24 Juli 2014.

RSPHC has fully repaid the working capital credit facility at July 24, 2014.

110






PT Bank CIMB Niaga Tbk Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus sesuai dengan perjanjian kredit No. 057/PKSME/Jatim/095/11 tanggal 26 Oktober 2011. Jumlah pinjaman ini maksimal Rp5.000.000 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun. Perjanjian ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Pada perubahan pertama tanggal 18 Desember 2012 jumlah plafond maksimal atas fasilitas ini diturunkan menjadi Rp750.000. Pada perubahan kedua tanggal 19 Februari 2014 jumlah plafond maksimal atas fasilitas ini kembali dinaikkan menjadi Rp5.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Jangka waktu fasilitas pinjaman selama 12 bulan, jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2014. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Asuransi In Health.

PT Bank CIMB Niaga Tbk The Company obtained a specific transaction loan facility in accordance with the loan agreement No. 057/PKSME/Jatim/095/11 dated October 26, 2011. The loan is capped at Rp5,000,000 with interest rate of 11% per annum. This agreement has been amended twice. On the first amendment dated December 18, 2012 the maximum cap amount under this facility lowered to Rp750,000. On the second amendment dated February 19, 2014 the cap of this facility is again raised to Rp5,000,000 with interest rate of 12% per annum. The term of the loan is 12 month, due on October 28, 2014. This loan facility is secured by the account receivables from PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and In Health Insurance.

Melalui Surat Pelunasan Pinjaman Transaksi Khusus Bank CIMB Niaga No AK.1.06/8/11/RSPS-2014 tanggal 26 Agustus 2014, Manajemen PT Prima Satya Husada Citra (RSPHC) mengajukan untuk melakukan penutupan fasilitas pinjaman transaksi khusus kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui setoran dari Rekening No:0950102012001 sebesar Rp2.200.354.023.

In accordance with Special Loan Repayment Transaction Letter No AK.1.06/8/11/RSPS-2014 to Bank CIMB Niaga dated August 26, 2014, the management of PT Prima Satya Husada Citra (RSPHC) proposed to close the loan facility with PT Bank CIMB Niaga Tbk through payment of Rp2,200,354,023 to Account No. 0950102012001

22. Utang Bank Jangka Panjang

22. Long Terms Bank Loans 2014 Rp

2013 Rp

Kredit Investasi Pihak-pihak Berelasi Rupiah : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pihak Ketiga Deutsche Bank AG, London Branch PT Bank ANZ Indonesia

-

465,643,939

607,509,504 -

264,392,740 693,249,376

Investment Credit Facility Related Parties Rupiah : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Third Parties Deutsche Bank AG, London Branch PT Bank ANZ Indonesia

Sub Jumlah

607,509,504

1,423,286,055

Sub Total

-

(235,279,042)

Less Current Maturity Within One Year

607,509,504

1,188,007,013

The Long - Term

Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Bagian Jangka Panjang

111



22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)


22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Perusahaan PT Bank ANZ Indonesia – Fasilitas Pinjaman USD65,000,000 (angka penuh) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menandatangani Perjanjian Fasilitas No: HK.0501/30/P.III-2012 tanggal 16 April 2012 perihal fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD65,000,000 (angka penuh) dimana PT Bank ANZ Indonesia, bersama Australia And New Zealand Banking Group Limited, bertindak sebagai Agen Fasilitas. Fasilitas Pinjaman berjangka sebesar USD65,000,000 (Angka Penuh) tersebut diatas diperoleh dari masing –masing Pemberi pinjaman yaitu PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD40,000,000 (angka penuh) dan The Bank Of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch sebesar USD25,000,000 (angka penuh). Jumlah angsuran pelunasan fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar USD4,062,500 (angka penuh) dan dilakukan setiap triwulan sejak 12 Juli 2013 sampai 12 April 2017. Tingkat suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah sebesar 5,35% per tahun.

The Company PT Bank ANZ Indonesia – Loan Facility USD65,000,000 (full amount) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) entered into Facility Agreement No: HK.0501/30/P.III-2012 dated April 16, 2012 regarding term loan facility amounting to USD65,000,000 (full amount) where PT Bank ANZ Indonesia, together with Australia And New Zealand Banking Group Limited, is acting as Facility Agent. The Term Loan Facility of USD65,000,000 (full amount) mentioned above is obtained from each lender, PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD40,000,000 (full amount) and The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch amounting to USD25,000,000 (full amount). The installment amount of loans is USD4,062,500 (full amount) and is made on every quarter from July 12, 2013 until April 12, 2017. The loan bears interest rate of 5.35% per annum for each interest period.

Fasilitas pinjaman digunakan untuk mendanai belanja modal berkaitan dengan perluasan dan konstruksi fasilitas pelabuhan, termasuk di pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin dan Benoa.

The loan facility is to be used to fund capital expenditures in relation to the expansion and construction of port facilities, including ports in Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin and Benoa.

Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

The loan facility is unsecured.

Dalam klausa 18 dari Perjanjian Fasilitas, Peminjam harus memastikan bahwa: a) Leverage untuk periode terkait tidak melebihi 2.5:1

Under Clause 18 of the Facility Agreement, the Borrower shall ensure that: a) Leverage in respect of any relevant period shall not exceed 2.5:1 b) Interest cover in respect of any relevant period shall not be less than 3:1 for that relevant period c) Debt Service Cover in respect of any relevant period shall not be less than 1.25:1 for that relevant period

b) Interest Cover untuk periode terkait tidak kurang dari 3:1 untuk periode terkait bersangkutan c) Debt Service Cover untuk periode terkait tidak kurang dari 1.25:1 untuk periode terkait bersangkutan d) Hutang bersih pada setiap waktu tidak melebihi 200% dari ekuitas.

d) Net Debt shall not at any time exceed 200% of equity

 Larangan Penjaminan a. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Group yang akan menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas aset-asetnya.

 Negative Pledge a. The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit any collateral over any of its assets.

112






b. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain Grup yang akan:

b. The Company is not allowed and must ensure that no other member of the Group will:

i. Menjual, mengalihkan atau melepaskan asetnya berdasarkan ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh Perusahaan atau anggota lain group;

i.

Sell, divert or release any of the assets pursuant to the provisions that these assets can be leased or reacquired by the Company or any other members of the group;

ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan tagihannya dengan ketentuan yang memberikan perlindungan pembayaran (recousure);

ii.

Sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;

iii. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan dengan retensi hak milik;

iii.

Enter into an agreement or allow retention of property rights;

iv. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan dimana uang atau keuntungan dari suatu bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan dengan atau terkena kombinasi rekening; atau

iv.

Conducting or allowing a deal / agreement where money or profit from bank or other account may be used, met or caused account combination; or

v. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan poreferen lainnya yang memiliki akibat yang sama.

v.

Conducting or allowing other deal / agreement which has the same impact.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada PT Bank ANZ Indonesia atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 25, 2014 the Company had requested waiver to PT Bank ANZ Indonesia for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2012.



In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch (“BRI”) entered into extension amendment of secured loan agreement whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

113






Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausa 16.3, 16.9, 19.4(a), dan 19.12 dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2012. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam klausa 20 dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2012.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Clause 16.3, 16.9, 19.4(a), and 19.12 of the Facility Agreement ANZ 2012. The Company is aware that such breach constitutes one or more Events of Default under Clause 20 of the Facility Agreement ANZ 2012.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut di atas dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada PT Bank ANZ Indonesia. Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, PT Bank ANZ Indonesia, dengan bergantung pada syarat dan ketentuan dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut, telah membenarkan, menyepakati, mempertegas, dan mengabulkan seluruh hal-hal yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 addressed to PT Bank ANZ Indonesia. As of the authorization date of these interim consolidated financial statements, PT Bank ANZ Indonesia, subject to the terms and conditions of the Waiver Request Letter, had confirmed that it has verified, agreed, confirmed and consented to all matters stated in the Waiver Request Letter.

Perusahaan juga mengajukan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas ANZ 2012 untuk memperoleh fleksibilitas bagi Perusahaan dan anggota Grup lainnya dalam pengelolaan dan administrasi keuangannya, termasuk kelonggaran dalam memperoleh utang selain dari pada yang diatur saat ini dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2012. Pada tanggal 3 September 2014, PT Bank ANZ telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, Sebagaimana tertuangdalam perubahan kedua atas Perjanjian Fasilitas No. HK.0501/588/P.III-2014 tanggal 3 September 2014.

The Company also contemplated on amending the Facility Agreement ANZ 2012 to give greater flexibility to the Company and other members of the Group in management and administration of their financial affairs, including the ability to incur financial indebtedness beyond what is permitted under the current terms of the Facility Agreement ANZ 2012. As of the September 3,2014, PT Bank ANZ have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments proposed by the Company as stated in the second amendment of the Facility Agreement No. HK.0501/588/P.III-2014 dated September 3, 2014.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No.HK.0501/588/P.III-2014 tanggal 3 September 2014 Perusahaan dan PT Bank ANZ Indonesia menyepakati perubahan ketentuan huruf (b) sampai dengan (i):

Based on Second Amendment Agreement No.HK.0501/588/P.III-2014 dated September 3, 2014 the Company and PT Bank ANZ Indonesia agreed to amend point (b) until (i):

a. Klausul 1.1 tentang Definisi dari Perjanjian Fasilitas diubah dengan menambahkan definisi kuasi jaminan.

a. Clause 1.1 Definitions of the Facility Agreement is amended by inserting a new definition quasi-security

b. Klausul 17.4 tentang Informasi: lain-lain.

b. Clause 17.4 Information: miscellaneous.

c. Klausul 18.1 (a) tentang Persyaratan keuangan.

c. Clause 18.1 (a) Financial condition.

114






d. Klausul 18.3 tentang Definisi keuangan dari Perjanjian Fasilitas diubah dengan menghapus definisi Hutang Bersih.

d. Clause 18.3 Financial definitions of the facility agreement is amended by deleting the existing definition of Net Debt.

e. Klausul 19.4 tentang Larangan penjaminan.

e. Clause 19.4 Negative Pledge.

f.

f. Clause 19.10 Acquisition.

Klausul 19.10 tentang Akuisisi.

g. Klausul 19.11 tentang Pinjaman dan penanggungan.

g. Clause 19.11 Loans and guarantees.

h. Klausul 19.12 (b) tentang Kewajiban keuangan.

h. Clause 19.12 (b) Financial Indebtedness.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut

The amendments to the facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG Singapore Branch.

adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada PT Bank ANZ Indonesia. Pembayaran yang dilakukan Perusahaan terhadap pokok pinjaman dilakukan pada Bulan Januari, April, Juli, November dan Desember 2014. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, adalah USDNihil dan USD56,875,000 (angka penuh).

Repayment of the loans made by the company is on January, April, July, November and December 2014. The balance of loan as of December 31, 2014 and 2013 was USDNill and USD56,875,000 (full amount), respectively.

PT Bank ANZ Indonesia – Fasilitas Pinjaman USD20,000,000 (angka penuh) Sesuai Perjanjian Fasilitas No.357/FA/03/2013 tanggal 28 March 2013, Perusahaan memperoleh Fasilitas Perdagangan Multi Opsi Tanpa Komitmen (“MOTF”) dalam jumlah setara dengan USD20,000,000 (angka penuh) dengan sub–limit : (i) Sight LC Facility; (ii) Usance & UPAS LC Facility; dan (iii) Trust Receipt LC Facility; dengan nilai maksimal masing-masing tidak melebihi USD20,000,000 (angka penuh).

PT Bank ANZ Indonesia – Loan Facility USD20,000,000 (full amount) In accordance with Facility Agreement No.357/FA/03/2013 dated 28 March 2013, the Company obtained Uncommitted Multi-Option Trade Facility (“MOTF”) amounting to USD20,000,000 (full amount), with sub-limits of: (i) Sight LC Facility; (ii) Usance & UPAS LC Facility; and (iii) Trust Receipt LC Facility; in the maximum amount not to exceed USD20,000,000 (full amount) each.

i. Sight LC Facility ditujukan untuk membantu Peminjam melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan, termasuk namun tidak terbatas pada combined terminal tractor trailers, crane, terminal system, dan lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai 18 bulan sejak tanggal terbitnya. Fasilitas ini dibebani biaya penerbitan sebesar 0,125% per kuartal dan biaya perubahan sebesar 0,125% untuk perubahan nilai dan perpanjangan masa berlaku.

i.

115

Sight LC Facility is designated to support Borrower’s procurement of equipments and machineries related to port/terminal services, including but not limited to combined terminal tractor trailers, crane, terminal system, etc. It is valid up to 18 months from issuance date. It bears issuance fee of 0.125% per quarter, and amendment fee of 0.125% for amendment of amount and validity extension.






ii. Usance & UPAS LC Facility ditujukan untuk untuk membantu Peminjam melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan, termasuk namun tidak terbatas pada combined terminal tractor trailers, crane, terminal system, dan lainnya. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai 180 hari sejak tanggal penunjukan/dokumen pembayaran / dokumen pengangkutan. Masa berlakunya adalah sampai 18 bulan sejak tanggal terbitnya. Usance & UPAS LC Facility dibebani suku bunga 2,5% per tahun, biaya penerbitan sebesar 0,125% per kuartal, biaya perubahan sebesar 0,125% untuk perubahan nilai dan perpanjangan masa berlaku, serta biaya akseptasi sebesar 1% per tahun.

ii.

Usance & UPAS LC Facility is designated to support Borrower’s procurement of equipments and machineries related to port/terminal services, including but not limited to combined terminal tractor trailers, crane, terminal system, etc. Tenor for Usance & UPAS LC is up to 180 days after sight/bill of lading date/transport document date. It is valid up to 18 months from issuance date. The UPAS LC bears an interest rate of 2.5% per annum, issuance fee of 0.125% per quarter, amendment fee of 0.125% for amendment of amount and validity extension, and acceptance fee of 1% per annum.

iii. Trust Receipt LC Facility ditujukan untuk penyelesaian surat kredit (LC), baik LC atas unjuk dan LC berjangka. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai 180 hari sejak tanggal penarikan (bersamasama untuk LC berjangka). Fasilitas ini dibebani suku bunga sebesar Biaya Dana (yang seutuhnya ditentukan berdasarkan kebijakan Pemberi pinjaman sebagaimana dirasa wajar) ditambah 2,25% per tahun.

iii.

Trust Receipt LC Facility is designated to finance settlement of letter of credit (Sight and Usance). Tenor for Trust Receipt LC Facility is up to 180 days from drawdown date (combined with tenor Usance LC). It bears interest rate of Cost of Fund (solely determined by Lender’s discretion as it deemed reasonable) plus 2.25% per annum.

Dalam klausa 6 dari Perjanjian Fasilitas, Peminjam harus memastikan bahwa: a) Leverage untuk periode terkait tidak melebihi 2,5:1.

Under Clause 6 of the Facility Agreement, the Borrower shall ensure that: a) Leverage in respect of any relevant period shall not exceed 2.5:1. b) Interest cover in respect of any relevant period shall not be less than 3:1 for that relevant period. c) Debt Service Cover in respect of any relevant period shall not be less than 1.25:1 for that relevant period. d) Net Debt shall not at any time exceed 200% of equity.

b) Interest Cover untuk periode terkait tidak kurang dari 3:1 untuk periode terkait bersangkutan. c) Debt Service Cover untuk periode terkait tidak kurang dari 1,25:1 untuk periode terkait bersangkutan. d) Hutang bersih pada setiap waktu tidak melebihi 200% dari ekuitas. Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2013.


116






Selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya (“BRI”) menandatangani perjanjian utang berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch (“BRI”) entered into a secured loan agreement whereby RSPHC granted security interests over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul 6 klausa 7(c), Skedul 6 klausa 7(f), dan Skedul 6 klausa 8(a) dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2013. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul 4 klausa 2 dan 3 dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2013.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Schedule 6 Clause 7(c), Schedule 6 Clause 7(f) and Schedule 6 Clause 8(a) of the Facility Agreement ANZ 2013. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more Events of Default under Schedule 4 Clause 2 and 3 of the Facility Agreement ANZ 2013.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut di atas dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada PT Bank ANZ Indonesia. Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, PT Bank ANZ Indonesia, dengan mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut, telah membenarkan, menyepakati, mempertegas, dan mengabulkan seluruh hal-hal yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 addressed to PT Bank ANZ Indonesia. As of the authorization date of these interim consolidated financial statements, PT Bank ANZ Indonesia, subject to the terms and conditions of the Waiver Request Letter, had confirmed that it has verified, agreed, confirmed and consented to all matters stated in the Waiver Request Letter.

Perusahaan juga mengajukan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas ANZ 2013 untuk memperoleh fleksibilitas bagi Perusahaan dan anggota Grup lainnya dalam pengelolaan dan administrasi keuangannya, termasuk kelonggaran dalam memperoleh pinjaman selain daripada yang diatur saat ini dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2013. Pada tanggal 27 Agustus 2014, PT Bank ANZ telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, Sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua atas Perjanjian Fasilitas No.684/FA/ANZ/ AMN2/VIII/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014.

The Company also contemplated on amending the Facility Agreement ANZ 2013 to give greater flexibility to the Company and other members of the Group in management and administration of their financial affairs, including the ability to incur financial indebtedness beyond what is permitted under the current terms of the Facility Agreement ANZ 2013. As of the August 27, 2014, PT Bank ANZ have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments proposed by the Company as stated in the second amendment of the Facility Agreement No. 684/FA/ANZ/AMN-2/VIII/2014 dated August 27, 2014.

117






Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No.684/FA/ANZ/AMN-2/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perusahaan dan PT Bank ANZ Indonesia menyepakati perubahan butir (c) Klausula 6 (Pernyataan dan Janji) lampiran 5 dari Perjanjian Fasilitas.

Based on Second Amendment to Facility Agreement No.684/FA/ANZ/AMN-2/VIII/2014 dated August 27, 2014 the Company and PT Bank ANZ Indonesia agreed to amend point (c) Clause 6 (Statements and Undertakings) appendix 5 of the Facility Agreement.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada PT Bank ANZ Indonesia.

The amendments to the facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to PT Bank ANZ Indonesia.

Deutsche Bank AG, London Branch Berdasarkan Perjanjian Fasilitas kredit tanggal 30 Agustus 2013, perihal fasilitas pinjaman berjangka untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dikoordinasi oleh Credit Suisse AG dan Deutsche Bank AG, London Branch (secara bersama-sama disebut “Original Lenders” dan masing-masing disebut “Lender”) dengan Deutsche Bank AG, London Branch bertindak sebagai Agen Fasilitas, Perusahaan diberikan fasilitas pinjaman untuk tujuan membiayai pembelian dan pengiriman peralatan tertentu kepada Perusahaan. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari Facility A Commitments dan Facility B Commitments, masingmasingnya sejumlah USD62,913,952.88 (angka penuh) dan USD58,327,918.03 (angka penuh), sehingga total fasilitas pinjaman tersebut adalah USD121,241,870.91 (angka penuh).

Deutsche Bank AG, London Branch Based on Credit Facility Agreement dated August 30, 2013, regarding to the term loan facility to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which is coordinated by Credit Suisse AG Deutsche Bank AG, London Branch (collectively referred to as “Original Lenders” and individually referred to as “Lender”) with Deutsche Bank AG, London Branch acting as Facility Agent, the Company is granted loan facilities for the purpose of financing the purchase and delivery of eligible equipment to the Company. The loan facility consists of Facility A Commitments and Facility B Commitments amounting to USD62,913,952.88 (full amount) and USD58,327,918.03 (full amount), respectively which makes up total amount of the loan facility of USD121,241,870.91 (full amount).

Finnvera, perusahaan milik negara yang beryurisdiksi dalam lingkup administratif Kementrian Tenagakerja dan Ekonomi Finlandia, bertindak sebagai penjamin bagi Agen Fasilitas dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Garansi mewakili pihak Pemberi pinjaman dalam perjanjian Finnvera Guarantee. Finnvera Guarantee adalah perjanjian garansi kredit pembeli yang menyertakan term umum Finnvera, dalam bentuk dan substansi yang mengakomodir Agen Fasilitas dalam hubungannya dengan jumlah pinjaman Perusahaan yang terutang dalam Facility Agreement.

Finnvera, a state-owned company within the administrative scope of the Ministry of Employment and the Economy in Finland, is acting as guarantor in favour of the Facility Agent in its capacity as the Guarantee Holder on behalf of the Lenders under the Finnvera Guarantee. Finnvera Guarantee is the buyer credit guarantee agreement incorporating Finnvera general terms, in form and substance satisfactory to the Facility Agent in respect of the amounts owed by the Company under the Facility Agreement.

118






Dengan tunduk pada ketentuan Klausa 22.1 dari Facility Agreement, Pemberi pinjaman dapat, tanpa meminta persetujuan Perusahaan: (a) memberikan hak-haknya; atau (b) mengalihkan melalui novasi, hak dan kewajibannya; dalam Facility Agreement dan dokumen keuangan yang mengikutinya, kepada Finnvera dan/atau FEC (Finnish Export Credit Ltd.,) entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Finnvera) ataupun afiliasi Pemberi pinjaman lainnya, dengan syarat pemberian atau pengalihan tersebut tidak mengakibatkan dibatalkannya, dicabutnya, ataupun diberhentikannya Finnvera Guarantee.

Subject to the other provisions of Clause 22.1 of the Facility Agreement, a Lender may without the consent of the Company: (a) assign any of its rights; or (b) transfer by novation, any of its rights and obligations; under the Facility Agreement and its Finance Documents, to Finnvera and/or FEC (Finnish Export Credit Ltd., Finnvera’s wholly owned subsidiary) or an affiliate of a Lender, provided that any such assignment or transfer shall not result in the Finnvera Guarantee being cancelled, revoked, or terminated.

Para pihak dalam Facility Agreement mengakui dan menyetujui bahwa begitu dapat terlaksana secara wajar setelah tanggal Facility Agreement dan sebelum tanggal Utilisasi pertama, setiap Pemberi pinjaman harus mengalihkan seluruh komitmennya kepada FEC sesuai dengan prosedur pengalihan dalam Klausa 22.6 dari Facility Agreement dan ketentuan dokumen transfer FEC.

The Parties acknowledge and agree that as soon as reasonably practicable following the date of the Facility Agreement and in any event prior to the first Utilisation Date, each Original Lender shall transfer all of its Commitments to FEC in accordance with the procedure for transfer set out in Clause 22.6 of the Facility Agreement and the terms of FEC transfer documents.

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Facility A dari waktu ke waktu, menjadi USD62,913,952.88 (angka penuh) pada tanggal Facility Agreement. Facility A jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Facility A.

Total amount of the Facility A Commitments derived from time to time amounted to USD62,913,952.88 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility A is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility A.

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Facility B dari waktu ke waktu, menjadi USD58,327,918.03 (angka penuh) pada tanggal Facility Agreement. Facility B jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Facility B.

Total amount of the Facility B Commitments derived from time to time amounted to USD58,327,918.03 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility B is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility B.

Waktu mulainya pinjaman yaitu :  Facility A, 29 Desember 2014, dan

Specified Time Starting Point of Credit are:  Facility A, December 29, 2014; and

 Facility B, yang lebih dulu antara:

 Facility B, whichever previous:

i. Tanggal jatuh 20 Bulan dan 14 hari setelah tanggal: (a) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor STS dan (b) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor ASC, dan

i. The due date within 20 Months and 14 days after the date of (a) the notification letter issued for any revenues raised on the bases of STS Export Contract and (b) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of the ASC Export Contract; and

ii. 12 Oktober 2016.

ii. October 12, 2016.

Fasilitas pinjaman ini dibebani biaya-biaya sebagai berikut:

This loan facility bears the following fees:

119






Biaya Komitmen Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas (untuk kepentingan masing-masing kreditur) biaya komitmen sebesar :

Commitment fee The Company shall pay to the Facility Agent (for the account of each Lender) a commitment fee of:

i.

0,2% per tahun untuk rekening Finnvera Residual Risk Guarantee pada Fasilitas yang tersedia (dihitung seolah-olah Finnvera Residual Risk Guarantor memiliki Komitmen Tersedia sama dengan Komitmen Tersedia FEC) diterapkan secara pro rata berdasarkan masing-masing komitmen semula dari Finnvera Residual Risk Guarantor pada tanggal Perjanjian Fasilitas (dalam kapasitasnya sebagai Kreditur semula).

i. 0.2% per annum for the account of the Finnvera Residual Risk Guarantee on the Available Facility (calculated as if the Finnvera Residual Risk Guarantors had Available Commitments equal to FEC’s Available Commitments) applied on a pro rata basis based upon each Finnvera Residual Risk Guarantor’s original Commitments at the date of this Agreement (in its capacity as an Original Lender);

ii. 0,4% per tahun untuk rekening FEC, pada agregat Komitmen Tersedia FEC.

ii. 0.4% per annum for the account of FEC, on the aggregate Available Commitments of FEC.

Biaya Arrangement Perusahaan wajib membayar kepada setiap Arranger biaya arrangement berdasarkan perjanjian sebesar USD1,515,523.39 (angka penuh) yakni 1,25% dari total komitmen.

Arrangement fee The Company shall pay to every Arranger an arrangement fee based on the amount stated in the agreement, USD1,515,523.39 (full amount), which is 1.25% of the total amount of commitments.

Biaya Agen Fasilitas Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas biaya agen berdasarkan perjanjian sebesar USD20,000 (angka penuh) per tahun dan harus dibayar per tahun dimuka.

Facility Agent's fee The Company shall pay to the Cost Facility Agent based on the agreement, USD20,000 (full amount) per annum and payable annually in advance.

Larangan Penjaminan a. Perusahaan tidak akan (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan) membuat atau mengijinkan untuk mengadakan Bunga Keamanan apapun atas asetnya.

Negative Pledge a. The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit to subsist any Security Interest over any of its assets.

b. Perusahaan tidak akan (dan Perusahaan harus

b. The Company shall not (and the Company shall

memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan): i. Menjual, mengalihkan atau melepas asetnya pada istilah dimana mereka atau dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaan atau anggota lain dari Grup;

ensure that no other member of the Group will):

i. sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or maybe leased to or re-acquired by the Company or any other member of the Group; ii. sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; iii. enter into or permit to subsist any title retention arrangement;

ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan salah satu piutang secara recourse; iii. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap judul pengaturan retensi;

120






iv. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup suatu perjanjian dimana uang atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat diterapkan, Gugatan atau dibuat tunduk kombinasi rekening, atau v. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap pengaturan preferensial lain yang memiliki efek yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi yang dimasukkan ke dalam terutama sebagai metode meningkatkan Hutang Keuangan atau pembiayaan akuisisi aset.

iv. Enter into or permit to subsist any arrangement

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada Deutsche Bank AG atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 16, 2014 the Company had requested waiver to Deutsche Bank AG for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas CS-DB.

The Company signed a number of other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement CS-DB.



Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausa 17.4, 17.12, 17.20, 19.1(a), 20.5, 20.7 dan 20.11 dari Perjanjian Fasilitas CS-DB. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam klausa 21 dari Perjanjian Fasilitas CS-DB.

As a result of the Company’s entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Clause 17.4, 17.12, 17.20, 19.1(a), 20.5, 20.7 and 20.11 of the Facility Agreement CS-DB. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more Events of Default under Clause 21 of the Facility Agreement CS-DB.

under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or

v. Enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Financial Indebtedness or of financing the acquisition of an asset.

121






Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas CS-DB, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 16 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada Deutsche Bank AG, London Branch sebagai Agen Fasilitas. Pada tanggal 4 September 2014, Deutsche Bank AG, London Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 29 Agustus 2014.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement CS-DB, in a Waiver Request Letter dated July 16, 2014 and subsequent correspondence addressed to Deutsche Bank AG, London Branch as the Facility Agent. As of the September 4, 2014, Deutsche Bank AG, London have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement CS-DB proposed by the Company as stated in the Amendment to Facility Letter dated August 29, 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG London Branch tanggal 29 Agustus 2014 sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD121,241,890.91 (angka penuh) telah disetujui perubahan perjanjian diantaranya sebagai berikut :

Based on the Amendment Letter of Facility Agreement from Deutsche Bank AG London Branch dated August 29, 2014 regarding the loan facility with the amount of USD121,241,890.91 (full amount) the following amendment has been made and agreed among others :



Klausa 19.1(a) dihapus dan persyaratan keuangan leverage ratio diubah menjadi tidak lebih dari 3.0:1



Clause 19.1(a) is deleted and the financial condition of leverage ratio is amended to not exceeding 3.0:1



Klausa 20.7(a) dihapus dan diganti dengan klausa baru dimana anggota Grup diperbolehkan untuk memiliki liabilitias keuangan sepanjang: (i) nilai agregat liabilitas keuangan Grup tidak melebihi rasio keuangan yang diatur dalam Klausa 19.1 atau menyebabkan pelanggaran terhadap persyaratan keuangan dalam Klausa 19.1 secara umum; (ii) ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman lainnya (termasuk rasio keuangan dan ketentuan larangan lainnya) secara substansial sama dengan ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut.



Clause 20.7(a) is deleted and replaced by a new clause whereby any member of the Group may incur or permit to be outstanding any financial indebtedness as long as: (i) the aggregate financial indebtedness of the Group does not exceed the financial ratios as provided in Clause 19.1 or result in a breach of Clause 19.1 in general; (ii) including prohibiton covenants and other restrictive covenants stated the other facility agreements (including financial ratio and other prohibiton covenants ) are substantially similar to the prohibition or negative covenants provisions of the loan facility agreement.



Klausa 20.5(c) tentang Larangan Penjaminan ditambahkan untuk mengizinkan penjaminan yang terjadi sebelum Perusahaan memasuki perjanjian pinjaman ini



Clause 20.5(c) regarding Negative Pledge is inserted to allow securities which existed prior to the Company entered into the facility agreement.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG London Branch.

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG London Branch.

122






Deutsche Bank AG, Singapore Branch Pada tanggal 22 Maret 2013, Perusahaan memperoleh Fasilitas Jangka Pendek dari Deutsche Bank Singapore Branch dalam bentuk Non-revolving Letter of Credit (“LC”) dengan nilai pokok sampai dengan USD120,000,000 (angka penuh). Fasilitas ini diberikan dengan dasar yang tidak mengikat dalam kurun waktu hingga satu tahun sejak tanggal perjanjian. Setiap LC memiliki masa berlaku yang tidak melebihi 40 bulan dan dapat diberikan untuk pembayaran atas unjuk. LC tersebut dibebani bunga 0,125% per kuartal yang terutang atas nilai LC yang belum diselesaikan dan setiap perubahan ataupun penambahan dari nilai pinjaman atau perpanjangan jangka waktu pinjaman dikenakan tambahan biaya sebesar 0,125% per kuartal atau bagian dari kuartal. Pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

Deutsche Bank AG, Singapore Branch On 22 March 2013, the Company was granted Short Term Facilities, in form of Non-revolving Letter of Credit (“LC”) up to an aggregate principal amount of USD120,000,000 (full amount), by Deutsche Bank AG Singapore Branch. The facility is granted on an uncommitted basis up to one year from the date of the facility agreement. Each of the LC has a validity period of not longer than 40 months and maybe issued for payment at sight. The LC bears an interest rate of 0.125% per quarter, payable on quarterly basis based on outstanding LC amount and any amendment or increase in the amount and/or tenor is subject to additional charge of 0.125% per quarter, or part thereof. The loan is unsecured.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada Deutsche Bank AG atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 16, 2014 the Company had requested waiver from Deutsche Bank AG for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement .

Pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya (“BRI”) menandatangani perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

On August 26, 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch (“BRI”) entered into extension amendment of secured loan agreement whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

Sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul G dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul I dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore.

As a result of RSPHC's entry into loan agreement with BRI and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Schedule G of the Facility Agreement DB Singapore. The Company is aware that such breach /violation constitutes one or more Events of Default under Schedule I of the Facility Agreement DB Singapore.

123






Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas DB Singapore, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 16 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch. Pada tanggal 4 September 2014 Deutsche Bank AG Singapore Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 4 September 2014.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement DB Singapore, in a Waiver Request Letter dated July 16, 2014 and subsequent correspondence addressed to Deutsche Bank AG Singapore Branch. As of September 4,2014, Deutsche Bank AG, Singapore Branch have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement DB Singapore proposed by the Company as stated in the Amendment to Credit Facility Letter dated September 4, 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG Singapore Branch tanggal 4 September 2014 No. SPGNB/NS Ref. SOL 3, telah disetujui perubahan perjanjian sebagai berikut :

Based on the Amendment to Credit Facility Letter No. SPGNB/NS Ref. SOL 3 dated September 4, 2014, by Deutsche Bank AG, Singapore Branch, the following amendment has been made :

Sub clause No. 5 tentang "Schedule G Undertakings" telah dihapus sepenuhnya dan digantikan sebagai berikut:

Sub clause under 5 "Schedule G Undertakings"of the Facility Letter was deleted entirety and substituted by the following :

5. Tidak menyebabkan atau mengijinkan adanya penjaminan atas aset yang dimiliki untuk:

5. Not create or allow to exist any encumbrance or security over the Company's assets for :

i) Penjaminan atau jaminan kuasi yang sudah ada.

i) Any existing security or quasi-security interest;

ii) Kesepakatan saling hapus saldo baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun entitas anak dalam ketentuan perbankan yang wajar untuk tujuan saling hapus saldo debit dan kredit.

ii) Any netting or set-off arrangement entered into by the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of its banking arrangements for the purpose of netting debit and credit balances.

iii) Hak gadai akibat hukum yang berlaku dan dalam kegiatan perdagangan yang wajar.

iii) Any lien arising by operation of law and in the ordinary course of trading.

iv) Purchase Money Security Interest yang nilai totalnya tidak melebihi 5% dari total aset (diukur secara konsolidasian).

iv) Any purchase money security interest the total amount of which does not exceed 5% of the Company's total assets (measured on consolidated basis);

v) Penjaminan atau jaminan kuasi yang timbul dari retensi hak milik atau kesepakatan penjualan bersyarat atau perjanjian yang sama pengaruhnya, dalam hal pembelian barang oleh Perusahaan atau entitas anak dalam kegiatan perdagangan wajar dan dalam ketentuan umum dari pemasok dalam kondisi normal, dan yang tidak timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun entitas anak.

v) Any security or quasi-security interest arising from retention of title or conditional sale arrangements or arrangements having similiar effect in respect of goods supplied to the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of trading and on the supplier's standart or usual terms and not arising as aresult of any default or omission by the Company or any of its subsidiaries.

124






vi) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset milik entitas yang merupakan entitas anak Perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, dimana penjaminan atau jaminan kuasi dibuat sebelum tanggal akuisisi, apabila :

vi) Any security or quasi-security interest over or affecting any assets of any company which become one of the Company's subsidiaries after 22 March 2013, where the security or quasisecurity is created prior to the date on which that company becomes one of the Company's subsidiaries if:

a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat sehubungan dengan akusisi entitas tersebut.

a. The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of that company. b. The principal amount secured did not increase in contemplation of or since the acquisition of that company and. c. The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of that company becoming one of the Company's subsidiaries.

b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisi entitas tersebut. c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perusahaan tersebut menjadi salah satu anak perusahaan. vii) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset yang diperoleh perusahaan atau salah satu anak perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, apabila:

vii) Any security or quasi-security interest over or affecting any assets acquired by the Company or any of its subsidiaries after March 22, 2013 if :

a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat sehubungan dengan perolehan aset tersebut oleh Perusahaan atau entitas anak perusahaan.

a. The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of thatassets by the Company or any of its subsidiaries.

b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisi entitas tersebut oleh Perusahaan atau entitas anak perusahaan.

b. The principal amount secured has not increased in contemplation of or since the acquisition of that assets by the Company or any of its subsidiaries and.

c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perolehan aset tersebut. viii)Pembayaran atau kesepakatan saling hapus atas transaksi tresuri atau transaksi valuta asing yang ditandatangani oleh Perusahaan atau Anak Perusahaan, tidak termasuk jaminan atau jaminan kuasi di bawah kesepakatan pinjaman pendukung, dan

c. The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of the date of acquisition of such assets. viii)Any payment or closeout netting or set-off arrangements pursuant to any treasure transaction or foreign exchange transaction entered into by the Company or any of its subsidiaries, excluding any security or quasisecurity under a credit support arrangements and.

ix) Penjaminan atau jaminan kuasi yang totalnya tidak melebihi 2% dari total aset Perusahaan (diukur secara konsolidasian).

ix) Any security or quasi-security interest the total amount of which does not exceed 2% of the Company's total assets (measured on consolidated basis).

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch.

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG Singapore Branch. 125






Entitas Anak PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. BIN/2.1/085/R tanggal 16 Agustus 2012, BJTI menerima pemberian fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp500.000.000 yang digunakan untuk tujuan:

Subsidiary PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Based on the Letter of Approval No Credit . BIN/2.1/085/R August 16, 2012, BJTI received a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk with maximum facility amounting to Rp500,000,000 used for the purpose of:

a. Pembiayaan kembali peralatan bongkar muat maupun peralatan penunjang pelabuhan.

a.

Refinancing loading and unloading equipments and other supporting port equipments.

b. Pembiayaan peralatan baru atas fasilitas baik berupa peralatan bongkar muat maupun penunjang lainnya.

b.

Financing new equipment for the port facility either loading and unloading equipments or other support.

c. Pembiayaan proyek pengembangan pelabuhan terminal Berlian Tanjung Perak dan/atau terminal di Gresik. Fasilitas kredit dapat digunakan oleh entitas anak PT Berlian Manyar Sejahtera.

c.

Financing project for the development of port in Berlian Tanjung Perak and/or teminal at Gresik . The credit facility may be used by subsidiary PT Berlian Manyar Sejahtera.

Atas fasilitas tersebut telah dilakukan pencairan oleh BJTI sebagai berikut :

The facility has made disbursements by BJTI as follows :

1. Berdasarkan akta No. 16 tanggal 30 Agustus 2012 dari notaris Gamal Wahidin, SH, Notaris di jakarta telah dilakukan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu selama 8 tahun dan berakhir pada 29 Agustus 2020 dan tingkat bunga sebesar 8,35% per tahun. Agunan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut bersifat negative pledge yang artinya segala harta kekayaan BJTI baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas fasilitas kredit.

1.

Based on the deed No. 16 dated August 30, 2012 issued by Gamal Wahidin, SH, a Notary based in Jakarta, regarding disbursement of loan facility amounting to Rp200,000,000 with an eight year term and will expire on August 29, 2020, and with interest rate of 8.35% per year. Collaterals of credit facility are negative pledge which means that all of the assets of BJTI, either movable or immovable, whether already exists or will exists in the future will serve as the collaterals of the loans.

2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 007/BIN/PK/2013 tanggal 25 Februari 2013 telah dilakukan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000 dengan jangka waktu selama 8 tahun dan berakhir pada 24 Pebruari 2021. Atas jumlah tersebut dilakukan pencairan oleh BJTI sebagai berikut :

2.

Based on the Credit Agreement No. 007/BIN/PK/2013 dated February 25, 2013, regarding disbursement of credit facility amounting to Rp300,000,000, with an eight year term and will expire on February 24, 2021. The amount of disbursements made by BJTI are as follows:

- Pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp45.000.000 digunakan untuk pembayaran L/C pembelian 2 (dua) unit HMC tipe G HMK 4406 dengan tingkat suku bunga kradit 8,35% per tahun.

- On April 16, 2013, Rp45,000,000 is used for payment of L/C for purchase of two (2) units of type G HMK 4406 HMC with credit interest rate of 8.35% per year.

- Pada tanggal 2 Juni 2013 sebesar Rp25.000.000 digunakan untuk refinancing atas pengadaan 2 unit HMC dengan tingkat suku bunga kredit 8,35% per tahun.

- On June 2, 2013, Rp25,000,000 is used to refinance procurement of 2 units HMC with credit interest rate of 8.35% per year. 126






- Pada tanggal 29 November 2013 sebesar Rp230.000.000 digunakan sebagai dana pinjaman kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang merupakan entitas asosiasi, dengan tingkat suku bunga kredit 8,6% per tahun.

- On November 29, 2013, Rp230,000,000 is used as a loan to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera which is an associated Company with credit interest rate of 8.6% per year.

Tingkat suku bunga atas fasilitas di atas mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban No.BIN/2.2/362/R tanggal 7 Mei 2014 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,60% per annum.

Interest rates of these facilities have been amended several times, most recently by Notification Letter of Payment No. BIN/2.2/362/R date May 7, 2014 with interest rates by 10,60% per annum.

Agunan dalam pemberian fasilitas kredit bersifat negatif pledge yang selanjutnya didukung oleh akta Perjanjian Larangan Penjaminan No. 17 yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2012. Berdasarkan perjanjian tersebut, yang menjadi agunan adalah segala harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan kredit.

Collateral in the credit facility is negative pledge and further supported by the Negative Pledge Agreement No. 17 which was made on August 30, 2012. Based on the agreement, the collateral includes all assets either movable or immovable which are existing and will be used as guarantee for loan repayment.

Berdasarkan perjanjian kredit antara BJTI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BJTI harus mematuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Under the loan agreement between BJTI and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BJTI must comply with the following requirements :

1. Memelihara rasio keuangan tertentu.

1. Maintain certain financial ratios.

2. BJTI membuka rekening operasional di Bank.

2. BJTI and subsidiaries should open Bank account for operations.

3. Menempatkan dana rekening escrow di Bank sebagai Debt Service Reseverse Account. 4. Melaporkan ke bank jika BJTI memiliki perkata dengan pihak lain, kerusakan atau kerugian atas harta kekayaan serta barang agunan, perubahan susunan Direksi dan Komisaris, perubahan modal dan susunan pemegang saham, dan melakukan pembayaran dividen.

3. Placing funds in the escrow account as the Bank Debt Service Reserve Account. 4. Report to the bank if BJTI has a case with the other party, damage or loss of possessions and goods served as collateral, changer in the composition of the Board of Directors and Commissioners, changes in capital and shareholder structure, and dividend payment.

5. Tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, tidak diperkenankan untuk : a. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan BJTI lain. b. Mengijinkan pihak lain menggunakan BJTI untuk kegiatan usaha lain. c. Mengubah bentuk atau status hukum BJTI.

5. Without written consent from the Bank, BJTI is not allowed to: a. Conduct any business combination (merger), or consolidation with other companies b. Permit others to use BJTI for other business activities. c. Change the form or legal status of BJTI.

d. Membayar hutang BJTI kepada pemegang saham.

d. Pay the debts of BJTI to shareholders.

127






e. Memberikan pinjaman kepada siapapun, termasuk kepada pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya. f. Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.

e. Provide loan to anyone, including to shareholders, unless the loan is granted to a trade transactions directly related to its business.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BJTI telah melanggar salah satu atau lebih poin dalam persyaratan di atas. Hal ini diungkapkan pada Catatan 43.

For the six-month periods ended December 31, 2014 and 2013, BJTI was in breach of one or more some points of the above conditionals. This is disclosed in Note 43.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Perusahan telah mengajukan permohonan waiver kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut .

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 25, 2014 the Company had requested waiver to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement .

BJTI memberikan pinjaman kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (“BKMS”), entitas asosiasi, pada tanggal 29 November 2013 senilai Rp199.800.000. Sebagai akibat dari pemberian pinjaman kepada BKMS tersebut, BJTI telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dari Perjanjian Fasilitas BNI. BJTI menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Perjanjian Fasilitas BNI.

BJTI gave loans to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (“BKMS”), its associate, on November 29, 2013 amounting to Rp199,800,000. As a result of such loans given to BKMS, BJTI has violated Clause 17 of Facility Agreement BNI. BJTI is aware that such breach constitutes one or more Events of Default under Clause 21 of the Facility Agreement BNI.

BJTI telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 18 Agustus 2014. Dalam Surat Pelepasan Tuntutan No. BIN/2.2/622/R tertanggal 26 Agustus 2014, BNI telah mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat BJTI mengembalikan uang sejumlah Rp30.200.000 yang dipinjam dari BNI atau melakukan tambahan setoran modal kepada PT Berlian Manyar Sejahtera (entitas anak) sebesar Rp30.200.000. Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian interim ini, BJTI sepakat untuk melakukan tambahan setoran ke PT BMS.

BJTI had requested for waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches in Waiver Request Later dated August 18, 2014. In its waiver letter No. BIN/2.2/622/R dated August 26, 2014, BNI consented to waive the consequences of such breaches provided that BJTI refund Rp30,200,000 which was initially borrowed from BNI or provide additional capital to PT Berlian Manyar Sejahtera (a subsidiary) amounting to Rp30,200,000. As of the authorization date of these interim consolidated financial statements, BJTI agreed to provide additional capital to PT BMS.

f. Receive loans from the parties, unless the loan is received in order to trade transactions directly related to its business.

128






Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT BJTI mengirimkan Surat No. SK.291-00/VIII/BJTI-2014 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, perihal ijin pemberian fasilitas pinjaman kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (entitas assosiasi).

On August 18, 2014, PT BJTI had requested for waiver through its letter No. SK.291-00/VIII/BJTI-2014 to PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches, related to providing loan facility to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (an associates).

Berdasarkan surat No.BIN/2.2-622.R tanggal 26 Agustus 2014 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memberikan dispensasi atas pemberian pinjaman Perusahaan kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebesar Rp30.200.000 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2013, dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on its waiver letter No. BIN/2.2/622/R dated August 26, 2014, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk consented to waive the consequences of such breaches to provide loan to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera amounting to Rp30,200,000, with the following conditions:

- Perusahaan mengembalikan dana pinjaman pada rekening term loan sebesar Rp30.200.000, atau

-

The Company to refund the loan on term loan’s account with the total of Rp30,200,000, or

- Melakukan tambahan setoran modal kepada PT Berlian Manyar Sejahtera (entitas anak) sebesar minimum Rp30.200.000 paling lambat 3 bulan sejak tanggal keputusan surat ini.

-

Perform additional paid in capital to PT Berlian Manyar Sejahtera (a subsidiary) amounting to Rp30,200,000 at least 3 months from the date of the decision letter.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh notaris Andayani Risilawati SH., MH., dengan akta notaris No. 1 tanggal 12 Nopember 2014, yang menyetujui penambahan modal disetor dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan PT Usaha Era Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp33.000.000 dan Rp22.000.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU09059.40.21.2014 tanggal 1 Desember 2014, sehingga total modal disetor per posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp721.000.000.

According to Statement of Extraordinary General Shareholders Meeting notarized by Andayani Risilawati., SH., MH by notarial deed No. 1 dated November 12, 2014, have approved the additional paid up capital from PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounted to Rp33,000,000 and Rp22,000,000, respectively. The deed has been agreed by The Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia by its letter No.AHU09059.40.21.2014 dated December 1, 2014 so the amount of capital stock as of December 31, 2014 amounting to Rp721,000,000.

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan

23. Securities Issued 2014 Rp

2013 Rp

Senior Notes Penerbitan tahun 2014 USD500,000,000 (Angka Penuh) Diskonto USD2,930,000 (Angka Penuh) Biaya Penerbitan

6,220,000,000 (34,840,630) (42,793,726)

-

Sub Jumlah

6,142,365,644

-

1,940,836

-

Sub-Total Amortization of discount and Issuance cost

6,144,306,480

-

Notes Payable - Net

Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan Jumlah Utang Notes - Bersih

129

Senior Notes Issued In 2014 USD500,000,000 (Full Amount) Discount USD2,930,000 (Full Amount) Issued Cost




23. Surat Berharga Yang Diterbitkan (Lanjutan) 23. Securities Issued (Continued) Berdasarkan Purchase Agreement tanggal 24 September 2014 dan addendum atas perjanjian tanggal 30 September 2014, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (Angka penuh) Senior Notes, yang akan jatuh Tempo pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,314%. Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited dan Standard Chartered Bank.Senior Notes ini dikenakan bunga sebesar 4,875% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan in arrear setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan bunga terakumulasi sejak 1 Oktober 2014. Senior Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan. Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,570,000 (Angka penuh) diterima pada tanggal 1 Oktober 2014 dan digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan Moody’s Investor Service, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masingmasing adalah Baa3, BB+, BBB-.

Based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, the Company issued USD500,000,000 (Full amount) Senior Notes, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%. Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.875% per annum payable semi-annualy in arrears on April 1 and October 1, Strating October 1, 2015 with interests accumulated from October 1, 2014. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company. The net proceeds, which amounted to USD494,570,000 (Full amount) were received by the Company on October 1, 2014 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes. Based on Moody’s Investor Service, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating, the bonds are rated at Baa3, BB+, BBB-., respectively.

Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (Sinking fund) untuk pelunasan utang Senior Notes ini.

The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these Senior Notes.

Dalam rangka penerbitan Senior Notes Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 tanggal 19 Desember 2013. Perusahaan Juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No S-507/MBU/09/2014 tanggal 2 September 2014 dengan besaran nilai sampai dengan USD500,000,000 (Angka penuh) yang dananya akan digunakan untuk membiayai investasi peningkatan kapasitas produksi pelabuhan dan pengembangan terminal baru.

In order to issue the Company’s Senior Notes in the Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2014 Number:KU.04/23.1/P.III-2013 dated December 19, 2013 The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in his letter No. S.507/MBU/09/2014 dated September 2, 2014 with total amount up to USD500,000,000 (Full amount) which will be used to finance the investment for increasing the seaport production capacity and development of the new terminal.

130




24. Uang Persekot/Panjar

24. Advances from Customer

Uang persekot/uang panjar merupakan Utang yang timbul dari penerimaan uang muka pemakaian jasa pelabuhan yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut :

Advances from Customer is a liabilities arising from receipts of cash advances from customers for the use of service ports which will be accounted with billing invoice to be released as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Swasta Badan Usaha Miik Negara Perorangan Instansi Pemerintah ABRI

25,480,694 3,492,481 599,741 9,193 4,855

20,326,210 2,415,625 657,433 22,035 2,764

Private Companies State Owned Entities Individuals Government Institution ABRI

Jumlah

29,586,964

23,424,067

Total

Rincian menurut valutanya adalah sebagai berikut:

Details according to original currencies are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Rupiah Dolar AS

21,884,715 7,702,249

18,832,222 4,591,845

Rupiah US Dollars

Jumlah

29,586,964

23,424,067

Total

25. Uang Titipan

25. Fund Retained

Uang titipan merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari :

Fund retained is a deposit of funds from other parties to be accounted in accordance with its purpose as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Swasta Badan Badan Usaha Milik Negara Purna Bhakti Sewa Tanah Klaim Asuransi Perorangan Instansi Pemerintah Jamsostek Premi Taspen Iuran Serikat Pekerja Iuran Koperasi Tentara Nasional Indonesia Lainnya

31,903,901 11,064,045 9,098,985 3,911,803 2,182,066 334,904 66,894 49,842 31,903 27,867 5,247 1,677 11,535,005

46,140,995 9,875,821 19,470,430 9,105,043 2,516,009 345,605 48,333 11,193 31,525 25,215 242,099 8,364,700

Private Companies State Owned Companies Purna Bhakti Land Lease Insurance Claims Individuals Government Institutions Jamsostek PT Taspen Premiums Labor Union Contributions Contribution of Cooperatives Indonesian Nasional Army Others

Jumlah

70,214,139

96,176,968

Total

131




25. Uang Titipan (Lanjutan)

25. Fund Retained (Continue)

Uang titipan purna bhakti merupakan uang titipan pegawai dan calon pegawai yang berasal dari iuran wajib yang dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulan sebesar 5% dari penghasilan terakhir untuk keperluan iuran pemberian penghargaan purna bhakti yang disetorkan ke kas kantor pusat perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelindo III (Persero) No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 Tentang Peraturan Penghasilan Pegawai.

Purna bhakti deposit funds are deposited money of employees and prospective employees from mandatory dues deducted from employee income every month at 5% of last earnings for full-tuition award devotional service of cash deposited into the corporate headquarters as stipulated in Decree of the Board of Directors of PT Pelindo III (Persero) No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 About Income Employees Regulations.

26. Utang Dana Pensiun

26. Pension Fund Payables

Utang dana pensiun merupakan saldo dana pensiun yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan dan kontribusi iuran pensiun pegawai perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Pension fund payable is a pension fund balance derived from monthly employee salary deduction and other contributions by the employee to the pension hold by the Company with the following details:

2014 Rp

Saldo Awal Tahun Potongan Gaji dan Kontribusi Dana Tersedia Jumlah yang dibayarkan ke DP4 Sub Jumlah Kekurangan Biaya Jasa Lalu Jumlah

2013 Rp

2,660,271 1,229,670

2,836,199 1,271,452

3,889,941 (1,179,357)

4,107,651 (1,447,380)

2,710,584 -

2,660,271 -

2,710,584

2,660,271

27. Pendapatan Diterima di Muka

27. Unearned Revenue 2014 Rp

Pendapatan Penguasaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Pendapatan Pelayanan Bongkar Muat Petikemas Konvensional Pelayanan Barang Pelayanan Medis Pendapatan Diluar Usaha Pendapatan Rupa-Rupa Usaha Pendapatan Pelayanan Kapal Pendapatan Kerjasama Mitra Usaha Jumlah

Balance at Begining of the Year Salary Deduction and Contributions Available Fund Paid to Pension Fund (DP4) Sub Total Pass Service Liability Total

2013 Rp

50,762,547

40,030,395

4,417,717 3,837,159 1,155,864 152,451 20,000 -

51,739 533,292 156,316 93,833 1,700

Revenue from Lands, Buildings, Waters and Electricity Conventional Container Loading and Unloading Services Revenue Goods Services Medical Services Other Income Equipment Rentals Ship Services Revenue Cooperation Partners

60,345,738

40,867,275

Total

132




28. Beban Akrual

28. Accrued Expenses 2014 Rp

2013 Rp

Bonus Kerja Sama Mitra Usaha Bunga Pinjaman Pegawai Pemeliharaan Umum Bahan Pengembangan Masyarakat Administrasi Kantor Asuransi Lain-lain

232,548,985 85,272,691 79,599,564 67,551,692 59,755,566 42,541,849 37,906,564 13,117,307 3,958,362 2,095,549 2,600,324

200,010,394 72,773,230 7,829,866 59,242,910 37,766,487 37,577,258 39,662,346 11,405,872 2,709,755 2,710,818 1,474,588

Bonuses Cost of Joint Operation Interest Loan Employees Maintenance General Material Social Development Office Administration Insurance Others

Jumlah

626,948,453

473,163,524

Total

29. Utang Lancar Lain-lain

29. Other Current Payables 2014 Rp

Cadangan Program Pensiun Iuran Pasti Utang Lancar Lainnya Jumlah

2013 Rp

9,534,168 558,710

72,445,972 756,032

Defined Contribution Pension Plan Reserve Other Current Payables

10,092,878

73,202,004

Total

Cadangan program pensiun iuran pasti merupakan cadangan dana program pensiun iuran pasti yang belum dilakukan pendanaan. 30. Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang

Defined contribution pension plan reserve represents unfunded defined contribution pension plans.

30. Long-Term Unearned Revenue

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun senilai Rp187.279.090 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan Rp166.282.135 untuk tanggal 31 Desember 2013. 31. Uang Jaminan

Long term unearned revenue represents revenue in advance from rental of areas and buildings around the port which will mature in more than a year amounting to Rp187,279,090 as of December 31, 2014 and Rp166,282,135 as of December 31, 2013.. 31. Guaranteed Deposit Received

Utang jaminan per 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan uang jaminan yang diterima pihak ketiga atas pemakaian jasa listrik, jasa telepon dan jaminan lainnya senilai Rp1.851.341 dan Rp1.752.151.

Guarateed Deposit Received as of December 31, 2014 and 2013 are money assurances received from the third party over the usage of electricity, telephone services, and any other assurances amounting to Rp1,851,341 and Rp1,752,151, respectively.

133




32. Liabilitas Imbalan Kerja

32. Employment Benefits Liabilities

Estimasi liabilitas aktuarial per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The estimated actuarial liabilities as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Perusahaan Liabilitas Imbalan Pensiun Liabilitas Imbalan Kerja Lainnya :

157,329,218 5,359,599

213,290,435 5,321,542

The Company Pension Benefits Obligation Other Employee Benefits Obligations

Sub Jumlah Entitas Anak

162,688,817 25,403,808

218,611,977 16,279,798

Sub Total Subsidiaries

Jumlah

188,092,625

234,891,775

Total

Pengelompokan manfaat untuk laporan valuasi aktuaria untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut :

Grouping of benefits on actuarial valuation report for the period ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Pengelompokan Manfaat / Benefits of grouping Imbalan Pasca Kerja yang didanai / Funded Post Retirement Benefits

:

Imbalan Pasca Kerja yang tidak didanai / Unfunded Post Retirement Benefits

:

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Employee Benefits

:

31 Desember 2014 and 2013 / December 31,2014 and 2013 UUK No.13/2003, Program Manfaat Pasti (PMP),Program Iuran Pasti (PIP) dan Purnabakti/ Labor Law No.13/2003, Defined Benefit Program (PMP), Defined Contribution Program (PIP) and Retirement Uang Duka dan Tunjangan cacat / Money Grief and disability benefits Cuti Besar / Long Service Leave

Defined Benefits Plans: The Company maintains defined benefit pension plan program for all permanent employees as of January 1, 2014 which is managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan and Pengerukan ('DP-4") on which the deed establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-248/KM.6/2002 November 12, 2002. Pension Fund ("DP-4") founder was PT (Persero) Pelabuhan of Indonesia II with founding partners PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV and PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pension payable is calculated on the basis of pension income and the period of employment. Funding of Pension Fund contributions from employers and employees is 5% of the pensionable earnings.

Program Imbalan Pasti : Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan ('DP-4") yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. KEP- 248/KM.6/2002 tanggal 12 Nopember 2002. Pendiri Dana Pensiun ('DP4") adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan Mitra pendiri terdiri PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (Penghasilan Merit (Merit) + Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP)) dan masa kerja karyawan. Pendanaan Dana Pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun.

134



32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)


32. Employment Benefits Liabilities (Continued)

Program Iuran Pasti : Perusahaan Perusahaan juga melakukan Pendanaan melalui program pensiun iuran pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing-masing No. KEP1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran porsi pemberi kerja sebesar 10% dari Merit dan TPP.

Defined Contribution Plans : The Company The Company also maintain a defined contribution pension plan (“PIP”) for all permanent employees. This program is managed by Dana Pensiun lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Employees, after serving a qualifying period, are entitled to benefits on retirement, disability or death. The portion of the employer contribution is 10% of the Merit and TPP.

Jumlah beban sehubungan dengan Kontribusi Perusahaan atas program ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp14.994.227 dan Rp15.196.915.

The total expense regarding Company's contribution over the program for the periods ended December 31, 2014 and 2013 was Rp14,994,227 and Rp15,196,915, respectively.

Program Imbalan Pasti : Sehubungan dengan Perusahaan telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan Nama Dana Pensiun Pelindo Purnakarya yang pembentukannya sudah disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. KEP-141/D.05/2015 tanggal 3 Desember 2014 yang dikhususkan bagi pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) serta pegawai mitra pendiri, maka telah dilakukan pengakhiran perjanjian kerjasama Penyediaan layanan Program Pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (DPLK BNI). Sehubungan dengan pengakhiran kerjasama tersebut maka Dana yang merupakan akumulasi dari Iuran dan hasil Pengembangan yang berada di DPLK BNI akan dilakukan pengalihan kepada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya. Sampai dengan tanggal Laporan ini pengalihan Dana tersebut masih dalam proses pengurusan. Sejak Januari 2015 Perusahaan mulai melakukan iuran Program Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) kepada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

Defined Benefits Plans: Since the Company has established an Employer Retirement Benefit Fund (DPPK) namely “Dana Pensiun Pelindo Purnakarya” with a defined benefit plan program which has been legalized by the Board of Commissioners of Financial Service Authority (OJK) in the Letter No. KEP-141/D.05/2015 dated December 3, 2014 for the employees of PT Pelindo III (Ltd) and the employees of its partners, the MOA (memorandum of agreement) concerning pension scheme with the Financial Institution PT BNI (Ltd) has been terminated. Due to the termination of this MOA, the accumulated funds from the fees and its expansion at Pension Fund Unit of BNI (plc) will be switched to “ Dana Pensiun Pelindo Purnakarya”. Up to the date of this report, the switch/transfer is still in process. Since January 2015, the company (Pelindo) begins to collect the fee for this pension program for “ Dana Pensiun Pelindo Purnakarya”

135






Entitas Anak : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Pada tahun 2008 BJTI melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003. Dalam perjanjian tersebut, BJTI menandai liabilitas imbalan pasca kerja melalui pembayaran premi tertentu.

Subsidiaries : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) In 2008, subsidiary BJTI made an agreement with state owned company PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in order to fulfill post retirement benefit obligation as mentioned in Act No. 13/2003. In this agreement, BJTI will fund the program by paying the certain premium.

PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) PT TPS menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya, termasuk karyawan Pelindo III yang diperbantukan ke PT TPS. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP1100/KM/17,1998 tanggal 23 November 1998. Iuran pensiun yang ditanggung karyawan adalah 3% dari penghasilan pokok (PhDP), sedangkan yang ditanggung PT TPS adalah 10% dari penghasilan. Kontribusi Perusahaan adalah sebesar Rp3.816.165 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp3.572.574 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) PT TPS provides defined contribution for pension scheme to all of its permanent employees including those seconded staff from Pelindo III. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, which was legalized by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decree No. KEP-1100/KM/17,1998 dated November 23, 1998. Employees’ contribution is computed at 3% of their basic income (PhDP), while the contribution of the Company is 10% of the basic income of the employees. PT TPS contributed Rp3,816,165 for the period ended December 31, 2014 and Rp3,572,574 for the year ended December 31, 2013.

PT TPS mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU").

PT TPS provides benefits to its employees, who achieved the retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk karyawan Pelindo III yang diperbantukan ke PT TPS termasuk sebagai berikut :

The calculation of post employment benefits for the PT TPS seconded staff from Pelindo III includes the following :

-

Pensiun normal - Uang Penghargaan Purna Bhakti (UPPB) dan Bantuan Biaya Pindah Pensiun (BBPP).

- Retirement - Severance Pay and Gratuity (Uang Penghargaan Purna Bhakti - UPPB and Bantuan Biaya Pindah Pensiun - BBPP).

-

Manfaat kematian dan cacat – UPPB.

- Death and disable benefit – UPPB.

-

Pengunduran diri suka rela – nihil.

- Voluntary resignation – nil.

Masa kerja karyawan Pelindo III yang diperbantukan di PT TPS dihitung sejak karyawan tersebut diperbantukan di PT TPS.

The employment period of the seconded staff to PT TPS is determined based on the start of the assignment to PT TPS.

136






Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 438 karyawan pada 31 Desember 2014 dan 448 karyawan pada 31 Desember 2013.

The number of employees entitled to the postemployment compensation was 438 employees as of December 31, 2014 and 448 employees as of December 31, 2013.

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) PHC melakukan Pendanaan melalui program Pensiun Iuran Pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang ada pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing-masing No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 20% dari gaji pokok karyawan, dimana sebesar 12,5% ditangguhkan oleh karyawan sedangkan yang ditangguhkan oleh PHC sebesar 87,5%.

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) PHC made funding to Pensiun Iuran Pasti ("PIP") for all permanent employees. The program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI Pension Fund) the deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in Decree No. KEP1100/KM.17/1998 dated November 23,1998. Pension benefits will be given on retirement, disability or death. Contributions to the pension plan is 20% of the employee's basic salary on which 12.5% is deferred by the employee while 87.5% is suspended by the PHC.

Kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen sebagaimana tertuang dalam Laporan aktuarial masing – masing No.123/RAC/PL3-UUK/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan No.169.RAC/PL3-UUK/1/2014 tanggal 17 Januari 2014. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari kewajiban, beban, dan mutasi saldo kewajiban imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya:

The Company post-employment benefit liabilities as of December 31, 2014 and 2013 were calculated by PT RAS Actuarial Consulting, an independent actuary as stated in the actuarial reports No.123/RAC/PL3-UUK/I/2015 on January 12, 2015 and No.169.RAC/PL3-UUK/1/2014 on January 17, 2014.The following table is a summary of the liabilities, expenses, and transfer the balance of postemployment benefit obligations and other long-term benefits:

Imbalan Pensiun Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian merupakan jumlah bersih dari:

Pension Benefits Employee benefits expense recognized in the consolidated statements of income consists of the net total of the following amounts:

137





32. Employment Benefits Liabilities (Continued) 2014 Rp

Perusahaan Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Hasil yang Diharapkan Dari Aset Dana Pensiun Amortisasi dari Keuntungan Aktuarial dan Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui (Keuntungan)/ Kerugian Aktuarial yang Diakui Sub Jumlah Entitas Anak Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi

2013 Rp

20,428,462 20,213,381

15,314,635 17,608,340

(6,692,510)

(8,904,492)

-

-

(4,492,323) 29,457,010 21,673,856

(5,708,152) 18,310,331 7,162,371

51,130,866

25,472,702

Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Company Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Amortization of Unrecognized Actuarial Gains and Past Service Cost Recognized Actuarial (Gains)/Losses Sub Total Subsidiaries Expenses are Recognized in profit or loss

The net liability for employee benefits recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

2014 Rp

2013 Rp

307,797,254 (94,172,012)

263,628,049 (86,076,142)

Status Pendanaan Keuntungan/(kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui Beban Jasa Lalu yang Belum Diakui

213,625,242

177,551,907

(56,296,024)

35,738,528

-

-

Funding Status Unrecognized Actuarial Gain/ (loss) Unrecognized Past Service Liability

Sub Jumlah Entitas Anak

157,329,218 25,403,808

213,290,435 16,279,798

Sub Total Subsidiaries

Liabilitas Bersih

182,733,026

229,570,233

Net Liability

Perusahaan Nilai Kini dari Liabilitas Nilai Wajar Aset Program

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Company Present Value of Obligations Fair Value of Plan Assets Program

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

138





32. Employment Benefits Liabilities (Continued) 2014 Rp

2013 Rp

213,290,435 29,457,010 (37,687,926) 1,652,803 (49,383,104)

247,723,777 18,310,331 (29,553,489) (23,190,184)

157,329,218 25,403,808

213,290,435 16,279,798

182,733,026

229,570,233

Perusahaan Liabilitas Bersih Pada Awal Periode Beban ( Pendapatan) Realisasi Pembayaran Manfaat Penyesuaian Kewajiban Perusahaan Iuran Perusahaan Sub Jumlah Entitas Anak Liabilitas Bersih Pada Akhir Periode

Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas akhir tahun dari 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Defisit / (Surplus ) Penyesuaian atas Liabilitas Penyesuaian atas Aset Program

Sub Total Subsidiaries Net Liabilities at Endof the Period

Present value of employee benefit obligation and liability at year end from December 31, 2010 to December 31, 2014 are as follows: 2012

2011

2010

Rp

Rp

Rp

2014

2013

307,797,254 (94,172,012)

263,628,049 (86,076,142)

329,502,352 (128,635,366)

322,006,068 (129,469,682)

287,751,801 (119,882,957)

213,625,242

177,551,907

200,866,986

192,536,386

167,868,844

(46,833,013)

18,905,001

15,404,406

23,976,836

(68,177,371)

27,041,907

24,865,069

Rp

Perusahaan : Nilai kini liabilitas Nilai wajar aset program

The Company Net Liability at Beginning of Period Expense (Income) Payment Realization of Benefits Liabiliteis Company Adjusment Company's Contributions

Rp

(32,367,742)

Deficit / (Surplus ) Experience Adjustments on Liability Experience Adjustments on plan assets

Other employee benefits Employee benefits expense recognized in the consolidated statements of comprehensive income consists of the net total amount of the following:

Imbalan kerja lainnya Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian merupakan jumlah bersih dari: 2014 Rp

Perusahaan Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Hasil yang Diharapkan Dari Aset Dana Pensiun Amortisasi Dari Keuntungan Aktuarial dan Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui (Keuntungan)/ Kerugian Aktuarial yang Diakui Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi

-

The Company Present value of obligation Fair value of plan assets

2013 Rp

1,566,873 378,687

1,734,044 297,077

-

-

-

-

(174,691)

(1,660,863)

1,770,869

370,258

139

The Company Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Amortization of Unrecognized Actuarial Gains and Past Service Cost Recognized Actuarial (Gains)/Losses Expenses are Recognized in Profit or Loss






Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The net liability for employee benefits recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Nilai Kini dari Liabilitas Nilai Wajar Aset Program

5,359,599 -

5,321,542 -

Present Value of the Obligations Fair Value of Plan Assets Program

Status Pendanaan Keuntungan/(Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui Beban Jasa Lalu yang Belum Diakui

5,359,599

5,321,542

-

-

-

-

Funding Status Unrecognized Actuarial Gain/ (Loss) Unrecognized Past Service Liability

Liabilitas Bersih

5,359,599

5,321,542

Net Liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

2014 Rp

Liabilitas Bersih Pada Awal Periode Beban (Pendapatan) Realisasi Pembayaran Manfaat Iuran Perusahaan Liabilitas Bersih Pada Akhir Periode

2013 Rp

5,321,542 1,770,869 (1,732,812) -

4,951,284 370,258 -

5,359,599

5,321,542

Nilai kini liabilitas lainnya akhir tahun dari 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Perusahaan : Nilai kini liabilitas Nilai wajar aset program Defisit / (Surplus ) Penyesuaian atas Liabilitas Penyesuaian atas Aset Program

Net Liability at Beginning of Period Expense (Income) Payment Realization of Benefits Contributions Company Net Liabilities at End of Period

Present value of othe liability at year end from December 31, 2010 to December 31, 2014 are as follows:

2014

2013

2012

2011

2010

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5,359,599 -

5,321,542 -

4,951,284 -

5,025,519 -

4,354,099 -

5,359,599

5,321,542

4,951,284

5,025,519

4,354,099

(648,137)

219,993

252,218

267,018

-

-

-

140

-

-

The Company Present value of obligation Fair value of plan assets Deficit / (Surplus ) Experience Adjustments on Liability Experience Adjustments on plan assets






Asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menentukan estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan dalam program imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used to estimate liabilities for employee benefits under defined benefits plans as of December 31, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

Program imbalan pasca kerja dalam Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) : / Defived benefit program in Pension Fund (Dana Pensiun Perusahaan Palabuhan dan Pagerukan/ DP4) : 2014 Tingkat bunga Tehnis Tingkat mortalita Tingkat proyeksi kenaikan PhDP Pajak atas manfaat pensiun Biaya pengelolaan Selisih usia suami isteri Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri

2013

9.8% 9.8% AMT-1949 Modifikasi/Modified AMT-1949 Modifikasi/Modified 6.0% 6.0% Dibayar penerima/paid by receiver Dibayar penerima/paid by receiver Dari pengembangan dana/ Dari pengembangan dana/ from development funds from development funds 5 tahun/5 years 5 tahun/5 years 1% per tahun/ per annum 1% per tahun/ per annum 0.30556% s/d 1% 0.30556% s/d 1% per tahun/per annum per tahun/per annum

Technical interest rate Mortality rate Income-based projected increase rate Tax on pension benefit Management fee Different age husband and wife Disability rate Resignation rate

Program imbalan pasca kerja yang tidak didanai/ Unfunded post retirement benefit obligation

Tingkat Diskonto tahunan Tingkat kenaikan gaji Tablet tingkat mortalita Tingkat cacat Usia pensiun normal Metode perhitungan Tingkat Pengunduran Diri

2014

2013

8.5% /tahun/annum 6.50%/tahun/annum TMI III 2011 10% TMI III 2011 56 tahun/years Projected Unit Credit 1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age

8.5% /tahun/annum 6.50%/tahun/annum TMI III 2011 10% TMI III 2011 56 tahun/years Projected Unit Credit 1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age

Actuarial interest rate Salary increase rate Mortality rate Disability rate Normal pension age Calculation method Voluntary resignation rate

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jika tingkat diskonto meningkat sebesar satu persen dan semua variabel lainnya konstan, maka liabilitas imbalan kerja karyawan lebih tinggi sebesar Rp455.747 dan Rp536.000, sedangkan jika tingkat diskonto masingmasing menurun satu persen, maka liabilitas lebih rendah masing-masing sebesar Rp397.817 dan Rp411.000.

As of December 31, 2014 and 2013, if the discount rate is higher than one percent with all other variables held constant, the employee benefits liability would have increased by Rp455,747 and Rp536,000, respectively, while if the discount rate is lower one percent, the liability would have decreased by Rp397,817 and Rp411,000, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates. 141




33. Modal Saham

33. Capital Stock Desember/December 31, 2014 dan/and 2013 Nilai Nominal Nilai (Ribuan Rp) (Ribuan Rp)/ Saham/ Par Value per Share Total Amount Shares (Thousand Rp) (Thousand Rp)

Modal dasar Belum ditempatkan Ditempatkan dan disetor penuh

3,200,000 (2,181,047)

1,000 1,000

1,018,953

3,200,000,000 (2,181,047,000) 1,018,953,000

Authorized Unissued Issued and fully paid

Dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, seluruhnya atau 100% dimiliki Negara Republik Indonesia.

The above issued and fully paid share capital is (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang perubahan Modal dasar, Modal disetor dan Modal ditempatkan. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 lembar saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.018.953 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.018.953.000, dengan cara sebagai berikut :

Based on the Deed of Shareholders' General Meeting No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, the change in the articles of association by a copy Ministry Secretary of State Owned Enterprises Resolution No. SK226/MBU/S/2012 III on July 16, 2012, regarding the changes in Authorized, Issued and paid up capital. Company's authorized capital is set at Rp3,200,000,000 consist of 3,200,000 shares, issued and taken part by the Republic of Indonesia for 1,018,953 shares or total amount of Rp1,018,953,000, as follows:

Setoran Modal lama sesuai dengan Akta No 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari :  Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012  Kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011 Jumlah Peningkatan modal disetor tahun 2012 Jumlah Modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2013 dan 2012

809,222,000

209,730,528 472 209,731,000 1,018,953,000

142

Issued and paid share capital as of based on notary deed of Notaris No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH. Additions of paid share capital during 2012 came from : Conversion from government contribution  (PMN) as decreed in government regulation (PP) No. 08 Year 2012 Capitalization of unappropriated  retained earnings up to 2011 Total addition of paid share capital during 2012 Total issued and paid share capital as of December 31,2013 and 2012




34. Tambahan Modal Disetor

34. Additional Paid in Capital

Tambahan modal disetor merupakan selisih setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (Pemegang Saham PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, entitas anak PT PMS) diatas nilai nominal saham. 35. Dividen

Additional Paid In Capital is the difference between capital contribution received from Van Oord Dredging and Marice Contractor, BV (shareholders of PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, a subsidiary of PT PMS ) and the par value of the issued share capital above. 35. Dividend

a. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. RIS-34/D3.MBU/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Persetujuan atas Laporan keuangan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. RIS-34/D3.MBU/2013 dated May 2, 2013 on Approval of Financial Statements and Ratification of Financial Statements Financial Year 2012, the General Meeting of shareholders resolved the following:

 Menyetujui Laporan tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan termasuk Laporan pelaksanaan Tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2012 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun buku 2012 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selam tahun buku 2012.

 Approve the annual report submitted by Directors regarding the Company's circumstances and operations of the Company, Implementation Report from the Supervisory Board of Commissioners during the year 2012 and authorization of the Company's financial report for the fiscal year 2012 as well as providing full release of liability and discharge from full responsibility (Volledig acquit et de charge) of the Board of Directors and Board Commissioner for the management and supervision which has been implemented during the fiscal year 2012.

 Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan PKBL tahun buku 2012.

 Approved and ratified the PKBL annual report for the fiscal year 2012.

 Menetapkan penggunaan laba yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp950.067.302 yang terinci sebagai berikut :

 Appropriation of net income attributable to owners of the Company for financial year ended December 31, 2012 amounting to Rp950,067,302 with details as follows:

Jumlah/Amount Rp

Dividen Cadangan

285,020,191 665,047,111

Dividend Reserve

Jumlah

950,067,302

Total

143




35. Dividen (Lanjutan)

35. Dividend (Continued)

Perusahaan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2012 untuk sumber dana PKBL, tetapi Perusahaan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk program tanggung jawab sosial perusahaan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

The Company does not allocate net income in 2012 for PKBL funding sources, but the Company will establish a reserve charge in 2013 for corporate social responsibility programs that the amount according to the Company's needs and abilities.

Sesuai surat No S-.761/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013 mengenai Tambahan Setoran Dividen BUMN Tahun Buku 2012 dan berdasarkan keputusan RUPS PT Pelabuhan Indonesia III bahwa pemegang saham merubah keputusan RUPS mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, khususnya mengenai pembagian dividen yang telah ditetapkan sebesar Rp285.020.191 menjadi sebesar Rp295.020.191. Pembayaran dividen tambahan sebesar Rp10.000.000 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2013 kepada Bendahara Umum Negara.

Based on letter No. S-761/MBU/2013 dated December 20, 2013 regarding Additional Deposit as BUMN Dividends for the Fiscal Year 2012 and the decision during the AGM of PT Pelabuhan Indonesia III that the decision to change the shareholders' General Meeting on Financial Statements for Fiscal Year 2012, particularly regarding the distribution of dividend set at Rp285,020,191 changes to Rp295,020,191. Additional dividend payment amounting Rp10,000,000 was made on December 27, 2013 to the State Treasurer.

b. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04/15/P.III-2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

b. Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04/15/P.III-2014 dated March 19, 2014 regarding the approval of Annual Report and Certification of Financial Statements Financial Year 2013, the General Meeting of shareholders revolved the following:

 Menyetujui laporan tahunan 2013 serta mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun buku 2013 serta memberikan pelunasan dan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

 Approvedand certified the Company’s annual report and financial statements for the year 2013 and provides full release and responsibilities (Volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners.

 Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan PKBL tahun buku 2013.

 Approved and ratified the PKBL annual report for the fiscal year 2013.

 Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun buku 2013 yang berasal dari laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.189.597.317, dengan komposisi sebagai berikut :

 Appoved appropriation of the Company’s net income for the fiscal year 2013, which derived from the profit attributable to the parent entity amounted to Rp1,189,597,317, with composition as follow:

Jumlah/Amount Rp

Dividen Cadangan Jumlah

416,359,000 773,238,317

Dividend Reserve

1,189,597,317

Total

144




35. Dividen (Lanjutan)

35. Dividend (Continued)

Sesuai surat No S-.790/MBU/2014 tanggal 23 Desember 2014 mengenai Tambahan Setoran Dividen BUMN Tahun Buku 2013 dan berdasarkan keputusan RUPS PT Pelabuhan Indonesia III bahwa pemegang saham merubah keputusan RUPS mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, khususnya mengenai pembagian dividen yang telah ditetapkan sebesar Rp416.359.000 menjadi sebesar Rp475.839.000. Pembayaran dividen tambahan sebesar Rp59.480.000 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 kepada Bendahara Umum Negara. 36. Kepentingan Non Pengendali

Based on letter No. S-790/MBU/2014 dated December 23, 2014 regarding Additional Deposit as BUMN Dividends for the Fiscal Year 2013 and the decision during the AGM of PT Pelabuhan Indonesia III that the decision to change the shareholders' General Meeting on Financial Statements for Fiscal Year 2013, particularly regarding the distribution of dividend set at Rp416,359,000 changes to Rp475,839,000. Additional dividend payment amounting Rp59,480,000 was made on December 29, 2014 to the State Treasurer.

36. Non Controlling Interest a. Non controlling interests in equity of subsidiaries

a. Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

The interests of the minority shareholders in subsidiaries are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

PT Berlian Jasa Termial Indonesia Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Modal Saldo Laba Dicadangkan Deviden

38,342,611 6,562,216 (859,288)

25,977,676 8,592,884 4,500,000 (727,949)

PT Berlian Jasa Termial Indonesia Carrying amount - beginning Net income for current period Paid up Capital Appropriated Retain Earnings Dividends

Sub Jumlah

44,045,539

38,342,611

Sub Total

PT Terminal Petikemas Surabaya Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Deviden

459,164,479 373,962,969 (330,189,251)

353,151,854 366,876,946 (260,864,321)

PT Terminal Petikemas Surabaya Carrying amount - beginning Net income for current period Dividends

Sub Jumlah

502,938,197

459,164,479

Sub Total

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Deviden Modal Sumbangan Koreksi

3,224,630 96,293 (7,046) -

3,142,763 140,601 (10,185) (43,549) (5,000)

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Carrying amount - beginning Net income for current period Dividends Capital Contribution Correction

Sub Jumlah

3,313,877

3,224,630

Sub Total

145




36. Kepentingan Non Pengendali (Lanjutan)

36. Non Controlling Interest (Continued)

2014 Rp

2013 Rp

PT Pelindo Marine Service Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Deviden Saldo Laba Dicadangkan Modal

6,771,931 304,382 (91,368) -

5,658,717 679,086 (65,872) 500,000

PT Pelindo Marine Service Carrying amount - beginning Net income for current period Paid up Capital Appropriated Retained Earnings Dividends

Sub Jumlah

6,984,945

6,771,931

Sub Total

PT Terminal Teluk Lamong Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Tambahan Modal Disetor

(138,011) 675,000

-

PT Terminal Teluk Lamong Carrying amount - beginning Net income for current period Additional Paid In-Capital

Sub Jumlah

536,989

-

Sub Total

PT Pelindo Daya Sejahtera Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Tambahan Modal Disetor

46,967 102,465 1,750,000

-

PT Pelindo Daya Sejahtera Carrying amount - beginning Net income for current period Additional Paid In-Capital

Sub Jumlah

1,899,432

-

Sub Total

Entitas Anak BJTI : PT Berlian Manyar Sejahtera PT Pelindo Properti Indonesia Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Modal

206,629,681 10,175,877 155,250,000

100,276,413 6,553,268 99,800,000

Subsidiary of BJTI : PT Berlian Manyar Sejahtera PT Pelindo Properti Indonesia Carrying amount - beginning Net income for current period Paid up Capital

Sub Jumlah

372,055,558

206,629,681

Sub Total

Entitas Anak PMS : PT Alur Pelabuhan Barat Surabaya PT Pelindo Energi Logistik Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Tambahan Modal Disetor

1,770,349 91,000,000

-

Subsidiary of PMS : PT Alur Pelabuhan Barat Surabaya PT Pelindo Energi Logistik Carrying amount - beginning Net income for current period Additional Paid In-Capital

Sub Jumlah

92,770,349

-

Sub Total

Entitas Anak PDS : PT Pelindo Daya Solusi Nilai tercatat - awal Bagian laba bersih periode berjalan Tambahan Modal Disetor

3 5,500

-

Subsidiary of PDS : PT Pelindo Daya Solusi Carrying amount - beginning Net income for current period Additional Paid In-Capital

Sub Jumlah

5,503

-

Sub Total

1,024,550,389

714,133,332

Total

Jumlah

146




36. Kepentingan Non Pengendali (Lanjutan)

36. Non Controlling Interest (Continued) b. Non controlling interests in net income of subsidiaries

b. Kepentingan non pengendali atas laba bersih entitas anak PT Berlian Jasa Termial Indonesia Entitas Anak PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Pelindo Marine Service Entitas Anak PT Terminal Teluk Lamong PT Pelindo Daya Sejahtera Jumlah

2014 Rp

2013 Rp

16,738,093 373,962,969

15,146,152 366,876,946

96,293

140,601

2,074,731 (138,011) 102,468

679,085 -

392,836,543

382,842,784

37. Pendapatan Usaha Bersih

37. Net Revenues 2014 Rp

Pendapatan Usaha Bruto : Terminal Peti Kemas Pelayanan Bongkar Muat Petikemas Konvensional Pelayanan Kapal Pelayanan Barang Pelayanan Usaha Bongkar Muat Pengusahaan Alat-alat Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik dan Air Pelayanan Kesehatan Terminal Curah Kering Dermaga/tambatan Khusus Rupa-rupa Usaha Pelayanan Konsilidasi Muatan Kerjasama Usaha Terminal Curah Air Forwarding Sub Jumlah

PT Berlian Jasa Termial Indonesia and Subsidiary PT Terminal Petikemas Surabaya PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Pelindo Marine Service and Subsidiary PT Terminal Teluk Lamong PT Pelindo Daya Sejahtera Total

2013 Rp

Gross Revenues : Container Terminal Services Conventional Container Loading and Unloading Services Ship Services Goods Services Loading and Unloading Services Equipment Rental Services

2,735,891,609

2,427,290,138

891,645,987 669,934,679 282,451,926 277,200,460 190,803,785

744,288,007 611,274,371 250,090,990 228,382,764 109,244,890

175,384,643 171,880,031 130,488,832 130,751,654 109,450,264 97,231,067 65,447,133 21,349,611 8,582,341

102,048,121 151,989,784 133,966,636 91,131,259 94,790,495 81,326,222 64,808,511 18,273,428 22,796,325

Land, Building, Water, and Electricity Medical Services Dry Bulk Terminal Services Private Ports Services Others Cargo Consolidation Services Joint Operation Liquid Bulk Terminal Services Forwarding

5,958,494,022

5,131,701,941

Sub Total

147




37. Pendapatan Usaha Bersih (Lanjutan)

37. Net Revenues (Continued)

2014 Rp

Reduksi Pendapatan : Pelayanan Usaha Bongkar Muat Roll On - Roll Off (RORO) Pendapatan Forwarding Pelayanan Barang Pelayanan Rumah Sakit Reduksi Pendapatan Stevedoring Pelayanan Kapal Dermaga/tambatan Khusus Jumlah Reduksi Pendapatan Pendapatan Usaha Bersih

2013 Rp

9,674,696 989,133 328,258 194,497 150,971 123,069 119,141 -

7,475,342 1,036,520 62,131 119,410 890,116 1,127,680 115,430

11,579,765

10,826,629

5,946,914,257

5,120,875,312

38. Beban Usaha

Revenues Reduction : Loading and Unloading Services Roll On - Roll Off (RORO) Revenues Forwarding Goods Service Medical Services Revenue Reduction Stevedoring Ship Services Private Ports Total Revenues Reduction Net Operating Revenues

38. Operating Expenses 2014 Rp

2013 Rp

Biaya Kerjasama Dengan Mitra Usaha Biaya Pegawai Biaya Umum Biaya Bahan Biaya Pemeliharaan Biaya Penyusutan (Catatan 14 dan 15) Biaya Asuransi Biaya Administrasi Kantor Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

1,122,352,629 605,451,792 598,927,170 512,595,636 342,519,781 318,909,176 115,268,301 59,897,937

933,853,680 532,214,038 478,497,670 443,832,250 340,930,862 251,978,285 96,446,033 42,375,095

16,000,592

27,334,937

Cost of Joint Operation Employees Cost General Cost Cost of Materials Maintenance Cost Depreciation (Note 14 and 15) Insurance Cost Office Administrative Cost Impairment of Receivables

Jumlah

3,691,923,014

3,147,462,850

Total

39. Pendapatan (Beban) Lainnya

39. Other Income (Expenses) 2014 Rp

Pendapatan Lainnya Pendapatan Denda dan Klaim Hasil Penjualan Sisa Material Proyek Pendapatan Puskespel/ Kesehatan Pendapatan Penjualan Blanko Pelayanan Pendapatan Diluar Usaha Lainnya Sub Jumlah

2013 Rp

22,601,157 5,365,273 1,020,661

19,830,924 3,591,818 530,637

662,378 52,272,886

755,284 26,559,410

81,922,355

51,268,073

148

Other Income Fines and Claims Sale Material Waste Project Light Health Services Sales Revenue Service Form Other income Sub Total




39. Pendapatan (Beban) Lainnya (Lanjutan)

39. Other Income (Expenses) (Continued)

2014 Rp

2013 Rp

Beban Lainnya Beban Jasa dan Provisi Bank Biaya Denda Pajak Beban Denda dan Klaim Rugi Penghapusan Aset Tetap Beban Penurunan Nilai Alat-Alat Faspel Beban Diluar Usaha Lainnya

16,109,744 3,447,071 1,620,145 1,096,504 146,042 41,280,922

2,944,010 5,326,252 1,791,194 196,821 3,296,837 6,359,007

Sub Jumlah

63,700,428

19,914,121

Other Expenses Bank and Provison Charges Tax Penalty Cost Fines and Claims Loss on Fixed Assets Disposal Impairment Expense Tools Faspel Other Expenses outside Operation Sub Total

Jumlah

18,221,927

31,353,952

Total

40. Penghasilan Bunga

40. Interest Income 2014 Rp

Bunga Deposito Jasa Giro Bunga Pinjaman Jumlah

2013 Rp

67,037,771 16,892,500 40,818,588

27,071,471 12,583,065 8,273,417

Interest on Time Deposits Interest on Current Accounts Interest on Loans

124,748,859

47,927,953

Total

41. Beban Bunga Pinjaman

41. Interest Expenses 2014 Rp

Perusahaan : Bunga Pinjaman : PT Bank ANZ Indonesia PT Bank of Tokyo Mitsubishi Deutsche Bank Bunga Obligasi Entitas Anak Bunga Pinjaman : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Jumlah

2013 Rp

7,838,854 4,300,326 -

The Company: Interest: PT Bank ANZ Indonesia PT Bank of Tokyo Mitsubishi Deutsche Bank Bonds

45,421,754 24,619 66,704

21,297,001 -

Subsidiaries: Interest: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

145,808,934

33,436,181

Total

26,516,873 15,949,030 1,922,999 55,906,955

149



42. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting


42. Significant Agreements and Commitments

Perusahaan : a. Kontrak pekerjaan untuk pengerukan kolam turning basin dan dermaga selatan Pelabuhan Cabang Benoa Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No: HK.0502/05.1/P.III-2014 tanggal 21 Januari 2014, perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk pengerukan kolam turning basin dan dermaga selatan Pelabuhan Cabang Benoa dengan JO. INRESSAS dengan nilai kontrak sebesar Rp35.032.997. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sedangkan jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari harga borongan atau sebesar Rp1.751.649 akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai / berakhir dengan dilampiri BAST-2.

The Company : a. Employment contract for dredging the turning basin and south jetty of Pelabuhan Cabang Benoa

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan Adendum Perjanjian Pemborongan Nomor HK.0502/461.1/P.III-2014 tanggal 18 uli 2014 dan selanjutnya diperbaharui dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) II Nomor : HK.0502/740/P.III-2014 tanggal 30 Desember 2014, para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian pada harga borongan karena adanya Pekerjaan Tambah Kurang dan waktu pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan belum dikeluarkannya Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) oleh Kementrian Perhubungan. Harga borongan yang semula sebesar Rp35.032,997 menjadi sebesar Rp27.494.767 sudah termasuk PPN 10%. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan selama 345 hari kalender terdapat penambahan waktu selama 90 hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Ádendum I”.

The agreement was amended under Chartering Agreement Addendum No. HK.0502/461.1/P.III-2014 dated July 18, 2014 and re-amended again under Addendum II No: HK.0502/740/P.III-2014 dated December 30, 2014, where both parties agreed to make adjustment on the contract price due to the additional/less job description and term of contract since the dredging work permit has yet to be released by the Ministry of Transportation. The contract price was previously at Rp35,032,997 to be revised at Rp27,494,767, 10% VAT inclusive. The term of contract which was set for 345 calendar days were added another 90 calendar days counted from the end of Addendum I.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 7,71%.

As of December 31, 2014, the Work Progress reached 7.71 % level of completion, respectively.

Based on the Chartering Agreement No: HK.0502 / 05.1/P.III-2014 dated January 21, 2014, the company doing contract work for dredging the turning basin and south jetty of Pelabuhan Cabang Benoa with JO. INRESSAS with a contract value of Rp35,032,997. The specified term of the work is 180 (one hundred eighty) calendar days, while the retention fee is fixed at 5% of the contract price or Rp1,751,649 that will be paid after the maintenance is completed / ended by enclosing BAST-2

150



42. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)


42. Significant Agreements and Commitments (Continued)

b. Perjanjian Pengadaan Terminal Tractor untuk Terminal Petikemas Semarang Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/185/P.III-2014 tanggal 13 Mei 2014, perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk Pengadaan Terminal Tractor untuk Terminal Petikemas Semarang dengan PT Wirana Jayatama Abadi dengan nilai kontrak sebesar USD998,582 (angka penuh) dan Rp2.830.003. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender, sedangkan jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar USD53,484.20 (angka penuh) dan Rp177.760.000 akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai / berakhir dengan dilampiri dengan BAST-2.

b. Terminal Tractor Supply Agreement for Container

Pada tanggal 31 Desember 2014, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian masing- masing sebesar 100%. Berdasarkan Berita Acara No. BA.1531/LG.0302/P.III-2014.

As of December 31, 2014, the Work Progress reached 100%, level of completion, based on Minutes of Completion No. BA.1531/LG.0302/P.III-2014.

Terminal in Semarang

Based on the Chartering Letter of Agreement No. HK.0502/185/P.III-2014 dated May 13, 2014, the company doing contract work for the Acquisition Terminal for Container Terminal Tractor Semarang with PT Abadi Wirana Jayatama with a contract value of USD998.582 (full amount) and Rp2.830.003. Period of execution of the work specified for 220 (two hundred and twenty) calendar days, while the performance bond set of USD53,484.20 (full amount) and Rp177,760,000 will be paid after the maintenance is completed / ended by enclosing with BAST-2.

c. Working Contract on dredging of West Surabaya

c. Kontrak pekerjaan pekerjaan pengerukan Alur Pelayaran Barat Surabaya Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No: HK.0502/116/P.III-2014 tanggal 4 April 2014, perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pengerukan Alur Pelayaran Barat Surabaya dengan Van Oord Dredging and Marine Contractor BV dengan nilai kontrak sebesar USD76,166,181.75 (angka penuh) tidak termasuk PPN, PPH dan Bea Import yang berlaku. Nilai kontrak tersebut terdiri dari:

Based on the Chartering Letter of Agreement No:HK.0502/116/P.III-2014 dated April 4, 2014, the Company entered into a contract on dredging work of West Surabaya Cruise, with Van Oord Dredging and Marine Contractor BV, with contract value of USD76,166,181.75 (full amount) excluding VAT, Income Tax and applicable Import Duties. The

 Harga borongan untuk capital dredging sebesar USD51,973,841.75 (angka penuh).

 Contract price for capital dredging amounting to USDD51,973,841.75 (full amount).

 Untuk pekerjaan capital dredging, adalah harga borongan tambahan untuk pengeluaran kerangka sebesar USD3,000,000 (angka penuh).

 Additional contract price for capital dredging, due to extraction of scaffold, amounting to USD3,000,000 (full amount).

 Untuk pekerjaan capital dredging, adalah harga borongan tambahan untuk keadaan menganggur (idle) karena dimungkinkan pengangkatan pipa gas terlambat sebesar USD5,000,000 (angka penuh).

 Additional contract price on idle-time for capital dredging, due to delay of gas pipe haulage, amounting to USD5,000,000 (full amount).

 Harga borongan untuk pekerjaan maintenance dredging selama dua tahun sebesar USD16,192,340 (angka penuh).

 Contract price for maintenance dredging over 2 years period amounting to USD16,192,340 (full amount). 151






Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan untuk pekerjaan capital dredging 10 bulan kalender setelah tanggal permulaan, dan dalam jangka waktu dua tahun setelah pekerjaan capital dredging selesai dilaksanakan dua periode maintenance dredging, sedangkan jaminan pelaksanaan minimal ditetapkan sebesar USD3,255,946.52 (angka penuh), dengan jangka waktu 360 hari akan dikembalikan selambatlambatnya 30 hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Term of contract for the capital dredging is 10 calendar months counted from the commencing date, and 2 years after the capital dredging is done, maintenance dredging will be carried out. The minimum collateral is fixed at USD3,255,946.52 (full amount) with term period of 360 days to be returned at most 30 days after the sign date of the minutes of Job Handover.


As of December 31, 2014, the Work Progress reached 75.55 % level of completion, respectively.

d. Kontrak untuk pekerjaan pengadaan perawatan kesehatan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk tahun 2014 Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/119.1/P.III-2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Asuransi Kesehatan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2014, Perusahaan memberikan imbalan kerja dalam bentuk Program Kesejahteraan Karyawan (Asuransi Kesehatan) untuk karyawan tetap dan keluarganya serta pensiunan pegawai dan Keluarganya, bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, total premi atas obyek yang dipertanggungkan adalah sebesar Rp54.853.109 dengan jumlah peserta sebanyak 8.787 orang dengan sistem kontrak harga satuan tetap. Perusahaan membayar premi kepada PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dilakukan secara bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut:

d. Working Contract on health maintenance in the surroundings of PT Pelabuhan Indonesia III for the year 2014. According to Chartering Agreement No. HK.0502/119.1/P.III-2014 dated February 28, 2014 on Health Insurance Procurement Jobs in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for 2014, The Company provides post-employment benefits in the form of Employee Benefits Program (Health Insurance) for employees and their families as well as retired employees and their families, in collaboration with PT Asuransi Jiwa Indonesia InHealth. Based on the cooperation agreement, the total premiums on insured objects with the amount of Rp54,853,109 with participants of 8,787 people with fixed unit price contract system. The company paid a premium to PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia gradually with the following details :

-

Termyn I : sebesar Rp32.911.865 atau 60% dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2014.

- Term I : Rp32.911.865, or 60% payable not later than April 30, 2014.

-

Termyn II : sebesar Rp16.455.933 atau 30% dibayarkan paling lambat pada 31 Juli 2014.

- Term II : Rp16.455.933 or 30% payable not later than July 31, 2014.

-

Termyn III : sebesar Rp5.485.311 atau 10% dibayarkan paling lambat pada 30 Nopember 2014.

- Term III : Rp5.485.311 or 10% payable not later than November 30, 2014.

152






PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia harus membayar manfaat program tersebut kepada peserta yang terdiri dari Tertanggung Pokok Aktif (Karyawan Aktif) dan Tertanggung Pokok pensiunan, Tertanggung Keluarga Aktif dan Tertanggung Keluarga Pensiunan. PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia wajib menyerahkan jaminan Pelaksanaan sebesar Rp2.742.655 dengan masa berlaku 395 hari kalender. Jangka Waktu Perjanjian adalah dari 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015. Manajemen Perusahaan berkeyakinan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia akan dapat memenuhi kewajiban sehubungan dengan hal tersebut pada saat jatuh tempo.

PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia must pay benefits to participants of the program consisting the Principal Insured Active (Active Employees) and retired Principal Insured, Insured Family Active and Insured Family Pensioners. PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia must submit a guarantee amounting to Rp2,742,655 with validity period of 395 calendar days. Term of Agreement is February 28, 2014 till January 31, 2015. The Company's management believes PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia will be able to fulfill its obligations when the time is due.

e. Perjanjian Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya ( APBS) Berdasarkan Perjanjian kerjasama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS antara Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pihak Kedua), tanggal 8 Mei 2014 No: HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No: HK.0501/75/P.III-2014, Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

e. West Surabaya Groove Cruise Concession Rights (APBS) According to the agreement on Preparation and Services Provision of APBS between the Ministry of Communications of Indonesia (First Party) with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Second Party), dated May 8, 2014 No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No: HK.0501/75/P.III-2014, the Company has obtained the Concession Rights for West Surabaya Groove Cruise (APBS) from the Ministry of Communications of Indonesia, with the following conditions:

1. Pemberian Hak Konsesi :  Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dan Pihak Kedua dengan ini menerima pemberian hak tersebut disertai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai, merencanakan/ merancang, membangun mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

1. Grants of Concession Rights:  The first Party hereby grants rights to the second party to perform activities of preparation and service provision and use of APBS Services. Subsequently, the second party hereby receives the rights together with obligations and responsibilities to finance, planning / design, build, operate and maintain APBS including the installation of navigation supporting tool and collection for APBS services in accordance to the agreement and the applicable regulation.

 Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

 The concession rights cannot be transferred to another party.

153






2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS untuk membiayai, merencanakan / merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran serta melaksanankan pemungutan jasa alur APBS, dengan hasil keluaran diantaranya adalah sebagai berikut:

2. Scope of Agreement Activities related to preparation and service provision of APBS for financing, planning / designing, building, operating and maintaining APBS including the installation of navigation supporting tools and collection for APBS services, with outcome as follows:

a. Panjang alur Pengerukan (Capital Dredging) dan pemeliharaan Alur (maintenance Dredging) 18,87 naitical mile atau 34.947,24 meter.

a. Capital Dredging and Maintenance Dredging are 18.87 naitical miles or 34,947.24 meters.

b. Lebar minimal alur 150 meter untuk 5 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pelebaran sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan 200 meter.

b. The minimum width is 150 meters for first 5 years and will be widen afterwards as necessary with limit of 200 meters maximum.

c. Kedalaman alur minimal -13 meter LWS untuk 3 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan -14 meter LWS.

c. The minimum depth is -13 meters LWS for first 3 years and will be deepen afterwards as necessary with limit of -14 meters LWS maximum.

d. Pengadaan dan pemasangan peralatan Sarana Bantu Navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 20 unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Procurement and installation of cruise navigation supporting tools (SBNP) of 20 units, according to the applicable terms.

3. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Periode Perjanjian Kerjasama untuk jangka waktu selama 25 tahun dengan rincian sebagai berikut:

3. Scope of Agreement The term for this agreement is 25 years with the following details:

a. Masa Pra-Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender.

a. Pre-Construction period no later than 12 calendar months.

b. Masa Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 (dua belas) bulan kalender.

b. Construction period no later than 12 calendar months.

c. Masa Operasi selama 23 tahun terhitung dimulai sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran sampai dengan berakhirnya Perjanjian kerjasama.

c. Operational period of 23 years commenced from the first collection for cruise service till the termination of agreement.

154






4. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Pihak kedua wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan proyek Pengerukan APBS (Capital Dredging APBS) dalam bentuk Aurat Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diakui oleh Kementrian Keuangan sebesar Rp20.000.000 yang diserahkan selambatlambatnya 30 hari setelah penandatanganan perjanjian Kerjasama ini. Dengan masa berlaku minimal 744 hari dan dapat diperpanjang sampai selesainya masa konstruksi.

4. Scope of Agreement The second party shall submit implementation collateral for the Capital Dredging APBS project in the form of Bank Guarantee Letter issued by commercial banks which are recognized by the Ministry of Finance of Rp20,000,000 to be submitted no later than 30 (thirty) days after the signing of this agreement with a minimum validity period of 744 days and can be extended until the completion of the construction period.

5. Status APBS APBS merupakan bagian dari derah lingkungan Kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) diwilayah perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik yang berada di daerah kekuasaan/kewenangan pihak Pertama, sedangkan pengoperasian APBS selama Periode Kerjasama dilaksanakan oleh Pihak kedua.

5. APBS Status APBS is a part of the regional working environment (DLKr) and regional interest environment (DLKp) in the area of Tanjung Perak and Gresik Port which are located in the area of authority of the First Party, whereas during the period of operation of APBS carried out by the Second Party.

6. Status APBS Pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan aset pengoperasian APBS kepada Pihak pertama setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Aset pengoperasian APBS dalam kondisi sesuai ruang lingkup pekerjaan.

6. APBS Status The Second Party is obliged to return the APBS operational assets to First Party after the agreement is terminated and stated in the minutes of APBS operational asset recovery in proper condition in accordance with the scope of work.

7. Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan : Pihak kedua akan melaksanaan pengerukan Alur (Capital Dredging) sesuai dengan jadwal pengerukan Alur selama 12 bulan sejak Detail Engineering Design (DED) disetujui serta diterbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

7. Work Implementation Work Implementation : The Second Party will carry out the Capital Dredging according to the dredging schedule for 12 months commenced since the approval of Detail Engineering Design (DED) and the publishment of Dredging Work Permit (SIKK) and Foreign Ship Usage Permit (IPKA).

8. Pernyataan Siap Operasi Setelah pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka dilakukan uji coba Sispro Pelayanan Penggunaan APBS terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji coba,pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka Pihak Pertama mengeluarakan Pernyataan Siap Operasi.

8. Statement of Ready for Operation After the construction of APBS is declared completed, a trial on APBS Services Usage system and procedure will be tested first. After testing, the construction of APBS is declared completed, then the First Party will issue the Statement of Ready for Operations.

155




f.



9. Hasil Konsesi dan tata Cara Pembayaran  Hasil Konsesi (Concession fee) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompenssasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi penyediaan dan pelayanan asa penggunaan APBS.

9. Concession Rights and Payment Procedures  Concession fees acquired by the First Party are compensation from the Second Party, in relation to the grant of concession for preparation and APBS services usage.

 Hasil konsesi adalah sebesar 3,5% dari pendapatan kotor Pengoperasian APBS.

 Concession fees are 3.5% from the gross income of APBS operational.

 Hasil Konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.

 Concession fees are then remitted to the State Treasury as a non-tax revenue on behalf of First Party every month, not later than 15 (fifteen) days on the following months.

Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No: HK.0502/70/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Terminal Operating System (TOS) untuk terminal Teluk Lamong Surabaya dengan Realtime Business Solutions PTY.Ltd. (RBS), dengan nilai sebesar USD8,255,000 (angka penuh) belum termasuk pajak. Dengan cara pembayaran sebagai berikut :

f. As per the Cathering Agreement No. HK.0502/70/P.III-2013 dated March 1, 2013, the Company entered into employment contracts of Procurement Terminal Operating System (TOS) for terminal Lamong Bay Surabaya with Realtime Business Solutions Pty.Ltd. (RBS), with a value of USD8,255,000 (full amount) excluding taxes. Terms of payment are as follows:

 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Perangkat keras dibayarkan sebesar 25% dari harga pekerjaan atau sebesar USD2,063,750 (angka penuh).

 Payment for Procurement of Hardware is paid at 25% of the price of the work or the amount of USD2,063,750 (full amount).

 Pekerjaan Instalasi Perangkat Keras, Insfrasstruktur Jaringan, Kabel dan Instalasi ruang server dibayarkan sebesar 5% dari harga pekerjaan atau sebesar USD412,750 (angka penuh).

 Hardware Installation, Network Infrastructure, Cabling and Installation of the server room is paid at 5% of the price of the work or the amount of USD412,750(full amount).

 Pembayaran pengadaan base version sebesar 10% dari harga pekerjaan atau sebesar USD825,500 (angka penuh).

 Payment for procurement of base version at 10% of the price of the work or the amount of USD825,500 (full amount).

 Pembayaran Pengadaan dan pemasangan Costumized Version sebesar 55% dari harga pekerjaan atau sebesar USD4,540,250 (angka penuh).

 Payment for procurement and installation of customized Version at 55% of the price of the work or the amount of USD4,540,250 (full amount).

 Pembayaran terakhir sebesar 5% dari harga pekerjaan atau sebesar USD412,750 (angka penuh), setelah Berita Acara penyelesaian.

 The final payment of 5% of the price of the work or the amount of USD412,750 (full amount), after the Minutes of Completion. 156






Jangka waktu Pekerjaan TOS selama 22 (dua puluh dua) bulan terhitung sejak penandatangan kontrak, dengan masa garansi untuk sofware TOS selama 730 hari terhitung sejak Berita Acara penyelesaian Integrasi Seluruh Sistem dan untuk perangkat keras selama 730 hari terhitung sejak diterimanya barang.

The term period for TOS job is 22 (twenty two) months commenced from the contract signing, with a warranty period for TOS software for 730 days starting from the Minutes of completion of Whole System Integration while for hardware, it is 730 days from the receipt of goods.


As of December 31, 2014 and 2013, the Work Progress reached 85.97% level of completion, respectively.

g. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/675/P.III-2014 tanggal 21 Nopember 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan Design and Build Pembangunan Dermaga Curah Kering di Terminal Teluk Lamong dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan harga borongan sebesar Rp145.000.000 sudah termasuk PPN 10% (harga borongan tersebut terdiri dari harga satuan dengan kontrak harga lumpsum berlaku untuk pekerjaan Upper Structure (Mulai dari beton isi tiang pancang baja keatas) sedangkan pekerjaan Upper structure (Pekerjaan pemancangan) berlaku kontrak harga satuan.

g. According to Chartering Agreement No.HK.0502/675/P.III-2014 dated November 21, 2014, the company signed a contract for the design and building of Dermaga Curah Kering in Teluk Lamong Terimnal with PT Hutama Karya (Ltd) with the total cost of Rp145,000,000, including VAT 10 %. The chartering cost consisted of unit price with the lumpsum cost contract for the upper structure work (starting from the ground installation of steel pillar), while the upper structure installation refers to the unit price.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima perkerjaan poertama (BAST-1). Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp7.275.000 terhitung sejak 12 Nopember 2014 sampai dengan 24 Januari 2016.

Term of contract was determined for 12 calender months counted from the date the minutes of meeting was signed by both parties The maintenance period was 6 (six) months counted from the date the minutes of first job handover (BAST –I) was signed. The minimum collateral was fixed at Rp7,275,000 counted from November 12, 2014 to January 24, 2016.

Pada 31 Desember 2014, Kontrak Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 21,2%.

As of December 31, 2014, the work progress had reached 21.2% level of completion.

h. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/646/P.III-2014 tanggal 24 Oktober 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan perkuatan Talud Tegak dan Penambahan Dermaga (Lanjutan) di Pelabuhan Gresik dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan harga borongan sebesar Rp12.578.979 sudah termasuk PPN 10% (harga borongan tersebut berdasarkan harga satuan).

h. According to Chartering Agreement No. HK.0502/646/P.III-2014 dated October 24, 2014, the company signed a contract for the strengthening of “Taluk Tegal and Penambahan Dermaga” at Pelabuhan Gresik with PT Adhi Karya (Persero) Tbk with the total cost of Rp12,578,979, including VAT 10 %. (The chartering cost refers to unit price).

157




i.

j.



Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 100 (Seratus) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangani oleh para pihak. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima perkerjaan pertama (BAST-1). Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp643.730 dengan masa berlaku sampai dengan 13 Februari 2015.

Term of contract was determined for 100 calender days counted from the date the minutes of meeting was signed by both parties The maintenance period was 180 days counted from the date the minutes of first job handover (BAST –I) was signed. The minimum collateral was fixed at Rp643,730 effective till February 13, 2015.

Pada 31 Desember 2014, Kontrak Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 54%.

As of December31, 2014, the work progress had reached 54 % level of completion.

Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/713/P.III-2014 tanggal 8 Desember 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan master Plan Teknologi Informasi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT Ernst & Young Indonesia, dengan harga borongan sebesar Rp4.750.000 sudah termasuk PPN 10% (harga borongan tersebut berdasarkan harga lumpsum).

i. According to Chartering Agreement No. HK.0502/713/P.III-2014 dated December 8, 2014, the company signed a contract for the consulation services of IT mater plan design at PT Pelabuhan III Indonesia with PT Ernst & Young Indonesia, with the total cost of Rp4,750,000 including VAT 10 %. (The chartering cost refers to lumpsum price).

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 110 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangani oleh para pihak dengan Masa pendampingan/dukungan ditetapkan selama 30 hari kerja yang berlaku selama kurun waktu 6 (enam) bulan kalender setelah waktu penyelesaian pekerjaan yang dihitung sejak Berita Acara Serah Terima penyelesaian Pekerjaan (BAST II).

Period of implementation of the work is set for 110 calendar days from the Minutes From The work is signed by the parties with a period of mentoring / support set for 30 working days which is valid for a period of six (6) calendar months after job completion time is calculated from the Minutes Handover completion of Work (BAST II).

Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/653/P.III-2014 tanggal 12 Nopember 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak dan ATS untuk Perangkat Keras Tahun 2014 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT Wahana Cipta Sinatria, dengan harga borongan sebesar Rp7.684.853 sudah termasuk PPN 10% (harga borongan tersebut berdasarkan harga satuan) dan telah diperbaharui dengan Surat Perjanjian tambahan (Adendum) No HK.0502/701.1/P.III-2014 tanggal 1 Desember 2014, tentang perubahan spesifikasi dan jumlah pengadaan dan tidak mengubah harga borongan.

j. According to Chartering Agreement No. HK.0502/653/P.III-2014 dated November 12, 2014, the company signed a contract for the acquisition of software license and ATS for hardware at PT Pelabuhan III Indonesia with PT Wahana Cipta Sinatria, with the total cost of Rp7,684,853 including VAT 10 %. (The chartering cost refers to unit price) and has been renewed with the Additional Change in the contract (Addemdum) No.HK 0502/701.1/P.III2014 dated December 1, 2014 concerning the change in the specification and the number of acquisition and no change in the chartering cost.

158






Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 45 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangani oleh para pihak dengan Masa pemeliharaan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan kalender yang dihitung sejak Berita Acara Serah Terima penyelesaian Pekerjaan (BAST I).

Term of contract was determined for 45 calender days counted from the date the minutes of meeting was signed by both parties The maintance period was 3 (three) months counted from the date the minutes of job handover was signed. (BAST-I).

k. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/145/P.III-2011 tanggal 19 Desember 2011, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk Pembangunan jalan penghubung (causeway) dan lapangan penumpukan terminal multipurpose Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Paket B) dengan PP WIKA KSO dengan Nilai Kontrak sebesar Rp835.229.479 termasuk PPN 10% (harga borongan tersebut terdiri dari harga satuan lumpsum dan fixed unit price).

k. According to chartering agreement No.HK.0502/145/P.III-2011 dated December 19, 2011, the Company entered into contract for the construction of connecting roads (causeway) and the multipurpose stock in Terminal Teluk Lamong Tanjung Perak port of Surabaya (Package B) with PP WIKA KSO with a contract amount of Rp835,229,479 including 10% VAT (wholesale prices consist of lump sum unit price and fixed unit price).

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 780 hari kalender kerja. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Phisik 100% (BAST - 1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp41.761.473 akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai/ berakhir dengan melampirkan BAST-2.

Term of contract was determined to be 780 working calendar days. Maintenance period is determined to be 180 calendar days from the report of the first Physical Handover Work 100% (BAST - 1). Maintenance guarantee is 5% of the wholesale price or Rp41,761,473 which will be paid after the maintenance period completed / ended by enclosing BAST-2.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 99,97% pada tanggal 31 Desember 2014 dan pada 31 Desember 2013 mencapai Tingkat penyelesaian 73,79%.

The Working has reached stage of completion of 99.97% at December 31, 2014 and on December 31, 2013 reached 73.79% stage of completion.

Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/88.1/P.III-2010 tanggal 13 Desember 2010 yang telah diperbaharui dengan Addendum IV HK.0502/461.1/P.III-2013 tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan melakukan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga Petikemas di Pelabuhan Banjarmasin dengan PT Wijaya Karya (Persero) dengan nilai kontrak awal sebesar Rp75.616.401 dan selanjutnya harga borongan berubah menjadi Rp79.166.466 termasuk PPN 10%.

l. According to the chartering agreement No.HK.0502/88.1/P.III-2010 dated on December 13, 2010 updated through Addendum IV No. HK.0502/461.1/P.III-2013 dated July 24, 2013, the Company entered into project contract to construct container pier in Banjarmasin port with PT Wijaya Karya (Persero) with a contract amount of Rp75,616,401 and subsequently changed into total amount of Rp79,166,466 including 10% VAT.

l.

159






Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awal ditetapkan selama 600 hari kalender kerja dan selanjutnya jangka waktu pelaksanaan berubah menjadi 946 hari kalender kerja, Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Phisik 100% (BAST -1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp3.924.573 akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai/berakhir dengan melampirkan BAST-2.

The term of contract was determined to be within 600 working calendar days which is subsequently changed into 946 working calender days. Maintenance period is determined to be within 180 calendar days since the report of the first Physical Handover completed for 100% (BAST -1). The guarantee for the maintenance is 5% of the total amount of the project Rp3,924,573 of which is paid after the maintenance period is completed / ended by enclosing BAST-2.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST-I) No. BA.489.1/LG.0302/P-III-2014 tanggal 25 Februari 2014 dan tingkat penyelesaian 95,06% pada 31 Desember 2013.

The work progress reached 100% level of completion in accordance with the minutes of Work Handover I (BAST-I) BA.489.1/LG.0302/P-III-2014 Februari 25, 2014 and the level of completion reached as of December 31, 2013 was 95.06%.

m. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/98/P.III-2011 tanggal 5 Oktober 2011 Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk Pengadaan 3 (Tiga) unit Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) untuk Pelabuhan Sampit dan Banjarmasin dengan PT Portex Indonesia (pihak berelasi) dengan nilai kontrak sebesar USD2,336,510 (angka penuh) termasuk PPN 10%.

m. According to the statement of work No.HK.0502/98/P.III-2011 dated October 5, 2011 the Company entered into a purchase contract for 3 (three) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) for the Sampit and Banjarmasin Ports with PT Portex Indonesia (the associates) with contract value of USD2,336,510 (full amount) including 10% VAT.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 hari kalender kerja. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Phisik 100% (BAST -1).

Work period is determined to be 90 working calendar days, and the maintanance period is determined to be within 180 working calender days from the report of the first Physical Handover Works 100% (BAST -1).

n. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/05/P.III-2013 tanggal 30 Januari 2013 Perusahaan telah melakukan kontrak kerja dengan PT Hutama Karya (Persero)- wilayah VII, atas Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Modern Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, dengan harga borongan satuan tetap ditetapkan sebesar Rp65.039.126 sudah termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 420 hari kalender.

n. According to the Statement of Work No. HK.0502/05/P.III-2013 dated January 30, 2013, the Company entered into a contract with PT Hutama Karya (Persero) - region VII, for the Construction of Modern Terminal for Passenger in Tanjung Perak Port, with the total contract amount of Rp65,039,126 including 10% VAT, with a working period within 420 (Four Hundred and Twenty) working calendar days.

160






Kontrak Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST-I) No. BA.670.6/PR.03/TPR-2014 tanggal 1 September 2014 dan Pada 31 Desember 2013 mencapai tingkat penyelesaian 30,36%.

The work progress reached a 100% level of completion in accordance with the minutes of Job Handover I (BAST-I) No. BA.670.6/PR.03/TPR-2014 dated September 1, 2014 and As of December 31, 2013, the Work Progress reached 30.36% level of completion.

o. Sesuai Kontrak No. HK.0502/67/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 10 (Sepuluh) unit Ship To Shore (STS) Crane Baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan Konecranes Finland Corporation (Pihak Kedua) Perusahaan di Negara Republik Firlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pekerjaan perakitan dan pendirian STS Crane, Pengetesan dan pengujian Peralatan. Harga untuk ruang lingkup (Phase 1,2 dan suku cadang) adalah sebesar USD77,476,499 (Angka Penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan Bea Impor. Harga untuk phase I merupakan harga tetap (fixed price). Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang - barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan Pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit STS Crane adalah 365 hari kalender sejak PHO dari masing- masing STS Crane.

o. According to the contract No. HK.0502/67/P.III-2013 dated on March 1, 2013, the Company (First party) entered into a purchase contract of 10 (ten) units of Ship To Shore (STS) New Cranes for Terminal Teluk Lamong Surabaya, with Konecranes Finland Corporation (Second Party). The Company's scope of work covers the work of procurement, assembling work and the establishment of STS Crane, testing and equipment test. The cost of the scope (Phase 1.2 and spare parts)amounted to USD77,476,499 (Full Amount) excluding Import VAT, Import Tax and Import Duty. The cost for phase I is a fixed price (fixed price). The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the Acquisition date of the Minutes of Settlement. The warranty period for each unit of STS Crane extends within working calendar 365 days from the PHO for each STS Crane.

Pada 31 Desember 2014 kemajuan Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% untuk 5 unit STS.

As of December31, 2014, the workprogress reached a 100% level of completion in 5 units STS.

p. Sesuai Kontrak No. HK.0502/68/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 20 Automated Stacking Crane (ASC) Baru dan 5 (lima) Straddle Carries (SC) baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan Konecranes Finland Corporation (Pihak Kedua) Perusahaan di Negara Republik Firlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pemasangan dan Instalasi, Pengetesan dan pengujian Peralatan dan masa garansi dengan harga ruang lingkup (Phase 1 dan 2) sebesar USD65,998,100 (Angka Penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan bea masuk Impor.

p. According to the statement of work No. HK.0502/68/P.III-2013 dated March 1, 2013, the Company (First party) entered into a purchase contract of 20 New Automated Stacking Cranes (ASC) and five (5) new Straddle Carries (SC) for Terminal Teluk Lamong Bay Surabaya, with Konecranes Finland Corporation (Second Party), a company in Republic of Firlandia with business scope of procurement tools, mounting and Installation, testing and equipment test and warranty period at a price scope (Phase 1 and 2) amountng to USD65,998,100 (Full Amount) exclusive of import VAT, income tax and import duties.

161






Untuk menjamin dilaksanakannya Perjanjian ini maka pihak kedua wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Perusahaan senilai USD3,299,905 (Angka Penuh). Selain itu pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan Pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian.

To ensure the implementation of this Agreement, the second party has to provide performance bonds amounting to USD3,299,905 (Full Amount). In addition, second party has to provide insurance coverage for any damages arising from the goods of the Company and other parties during the implementation of procurement until the date of the Minutes of Completion.

Pada 31 Desember 2014 kemajuan Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% untuk 4 unit SC.

As of December 31, 2014, the work progress reached a 100% level of completion in 4 units SC.

q. Sesuai Kontrak No. HK.0502/69/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 50 unit Combined Terminal Tractor Trailers (CTT) Baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya dengan Gaussin SA (Pihak Kedua) Perusahaan berkedudukan di Perancis dengan ruang lingkup pekerjaan penyediaan Alat Truck CTT V.4, pekerjaan pembagunan dan perakitan atas CTT dan pengalihan atas hak dan kepemilikan atas 50 CTT dilakukan kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut telah diperbaharui terakhir dengan Perjanjian Tambahan No. HK.0502/231/P.III-2013) tanggal 24 Juli 2013. Harga untuk ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah sebesar USD17,250,703 (Angka Penuh) merupakan kontrak harga satuan (fixed unit price), dan tidak berubah. Masa garansi untuk setiap unit CTT adalah 365 hari kalender sejak PHO dari masing masing CTT. Selain itu pihak kedua dengan biaya sendiri harus mengasuransikan sebesar 110% dari harga kontrak atas nama Perusahaan.

q. According to the contract No. HK.0502/69/P.III-2013 dated on March 1, 2013, the Company (First Party) signed a Purchase Contract of 50 units of Combined Terminal Tractor Trailers (CTT) for the new Terminal Teluk Lamong Surabaya with Gaussin SA (Second Party), a company domiciled in France with scope of work for procurement of Truck Equipment CTT V.4, and assembling the work of developing the CTT and the transfer of title and ownership of 50 CTT made to the Company. The agreement has been renewed ended with the Treaty Supplement No. HK.0502 / 231 / P.III2013) dated July 24, 2013. The cost for this particular scope of work was USD17,250,703 (Full Amount) per one unit (fixed). The warranty period for each unit of CTT extends within 365 working calendar days from the PHO of each CTT. In addition, the second party has to insure them for 110% of the contract price on behalf of the Company, at their own expense.

Pada 31 Desember 2014 kontrak Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100%.

As of December 31, 2014, the workprogress reached a 100% level of completion.

162



42. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan) r.



Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/180/P.III-2013 tanggal 21 Mei 2013, Perusahaan melakukan kontrak untuk pembangunan Gedung, Instalasi dan Mekanikal Elektrikal untuk Terminal Multipurpose Teluk Lamong (Paket D) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak Rp152.200.000 (sudah termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 355 hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Lapangan. Perjanjian Pemborongan ini telah diperbarui dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) No. HK.0502/180/P.III-2013 tanggal 26 September 2013 Jo. Perjanjian Tambahan Kedua (Adendum Kedua) Nomor: HK.0502/156.1/P.III-2014 tanggal 27 Februari 2014 dan Perjanjian Tambahan Ketiga (Addendum III) Nomor: HK.0502/435.1/P.III-2014 tanggal 6 Mei 2014, dan Perjanjian Tambahan Keempat (Adendum IV) Nomor: HK.0502/450.1/P.III2014 tanggal 4 Juli 2014, serta Perjanjian Tamabahan kelima (Adendum V) Nomor: HK.0502/764.1/P.III-2014 tanggal 5 September 2014 dan selanjutnya dengan Perjanjian Tambahan Keenam (Adendum VI) tanggal 27 Nopember 2014.

r. According to the Chartering Agreement No.HK.0502/180/P.III-2013, dated May 21, 2013, the Company signed a contract for the construction of Building, Electrical and Mechanical Installation for Terminal Multipurpose Teluk Lamong (Package D) with PT Adhi Karya (Persero) Tbk, with a contract amount of Rp152,200,000 (including VAT) for a period of 355 working days starting from the date minutes of the meeting of Handover Work was signed. This Chartering Agreement was amended with Supplementary Agreement (Addendum) No. HK.0502/180/P.III-2013 dated September 26, 2013 Jo. The Second Addendum No. HK.0502/156.1/P.III2014 dated February 27, 2014 and the Third Addendum No. HK.0502/435.1/P.III-2014 dated May 6, 2014, Fourth Addendum (addendum IV) No. HK 0502/450.1/P.III-2014 dated July 4, 2014, and fifth additional addendum (Addendum V) No. HK 0502/764.1/P.III-2014 dated September 5, 2014 and sixth additional addendum (addendum VI) dated November 27, 2014.

Para pihak sepakat untuk melakukan pekerjaan Tambah Kurang dari bagian pekerjaan yang diatur dalam Pasal 2 “Perjanjian Induk Jo. Pasal 1 “Adendum kedua“ Jo. Pasal 2 “Adendum Ketiga”Jo. Pasal 2 Ädendum Keempat”Jo. Pasal 2 “Adendum Kelima” sesuai dengan Berita Acara Rapat pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang menjadi satu kesatuan dengan “Adendum VI” ini dan para pihak sepakat untuk mengubah kententuan Pasal 3 tentang harga Borongan, Pasal 4 tentang Cara Pembayaran dan Pasal 6 tentang Jaminan Pelaksanaan.

All parties agreed to do more or less work of each responsibility stated in Article 2 of Master Agreement Jo, Article 1 of Second Addendum Jo, Article 2 of the third addendum Jo., Article 2 of the fourth addendum Jo, article 2 of fifth addendum, in accordance with the minutes of meeting with regard to more or less work and it became unseparated from Addendum VI. All parties agreed to change Article 3 concerning chartering cost/price, Article 4 concerning terms of payment, and Article 6 concerning the guarantee of the work implementation.

Harga Borongan yang semula sebesar Rp205.822.150, bertambah sebesar Rp11.532 sehingga secara keseluruhan harga borongan menjadi sebesar Rp205.833.683 sudah termasuk PPN 10%. Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan selama 462 hari kalender, dengan adendum keempat terdapat penambahan waktu 79 hari kalender sehingga keseluruhan jangka waktu pekerjaan menjadi selama 541 hari kalender. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan keseluruhan menjadi minimal sebesar Rp10.291.684.

The chartering price which was initially Rp205,822,150 increased by Rp11,532 so that the total became Rp205,833,683 including 10 % VAT.The work period which was scheduled for 462 calender days, with additional time of 79 calender days based on addendum four, became 541 calender days. The guarantee of work implementation totally became Rp10,291,684 mininum.

163






Kemajuan Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST-I) No. BA.63/PTL/XI-2014 tanggal 28 November 2014.

The work progress reached a 100% level of completion in accordance with the minutes of job Handover I (BAST-I) No. BA.63/PTL/XI-2014 dated November 28, 2014.

s. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/201/P.III-2013 tanggal 13 Juni 2013, Perusahaan melakukan kontrak tentang Pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp71.638.370 (sudah termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Lapangan. Perjanjian Pemborongan ini telah diperbarui dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) No. HK.0502/568.1/P.III-2013 tanggal 4 Oktober 2013 Jo. Perjanjian Tambahan Kedua (Adendum II) No. HK.0502/403.1/P.III-2014 tanggal 16 Mei 2014 untuk melakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan (melakukan pekerjaan tambah dan kurang) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akibat adanya kegiatan pembersihan ranjau oleh Markas Besar Angkatan Laut. Harga Borongan yang semula sebesar Rp71.638.370 dengan adendum kedua harga borongan bertambah sebesar Rp6.972.106 sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp78.610.476 sudah termasuk PPN 10%. Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan selama 240 hari kalender, dengan adendum kedua ini terdapat penambahan waktu 78 hari kalender sehingga keseluruhan jangka waktu pekerjaan menjadi selama 318 hari kalender. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan keseluruhan menjadi minimal sebesar Rp3.930.523.

s. In accordance to the Chartering Agreement No. HK.0502/201/P.III-2013 dated June 13, 2013, the Company entered into a contract of dredging job for the pool of Multipurpose Terminal Teluk Lamong by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, with a contract value of Rp71,638,370 (inclusive of VAT) with job implementation period of 240 calendar days starting from the date of minutes of Field Handover. The Chartering Agreement was amended with Addendum No. HK0502/568.1/P.III-2013 dated October 4, 2013 Jo. and Second Addendum No: HK.0502/403.1/P.III2014 dated May 16, 2014 to adjust the scope of work (executing additional work and less) as well as the contract period as a result of mine clearance by the Navy Headquarters. The contract price which was originally Rp71,638,370, under the second addendum was increased by Rp6,972,106 bringing the total amount to Rp78,610,476 including 10% VAT. The implementation period of the work assigned was originally 240 calendar days, and was extended for 78 calendar days under the second amendment and thus the entire work would be for 318 calendar days. The minimum collateral for the overall job implementation amounted Rp3,930,523.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian masing- masing sebesar 84,01% dan 15,77%.

As of December 31, 2014 and 2013, the Work in Progress reached 84.01% and 15.77% level of completion, respectively.

164






Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/445/P.III-2014 tanggal 4 Agustus 2014, antara Perusahaan dengan PT Samudra Luas Paramacitra, untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fender di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak dan Tanjung Intan, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp15.654.920 dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara dimulainya pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak dan Masa Pemeliharaan 180 hari terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-I) ditandatangani. Jaminan pelaksanaan dengan Nomor: PL0002010914 tanggal 16 Juli 2014 minimal 5% dari harga borongan atau Rp782.746.000.

t. In accordance with the Chartering Agreement No. HK.0502/445/P.III-2014 dated August 4, 2014, the Company signed a contract with PT Samudra Luas Paramacitra, for the work of supply and installation of fender at Tanjung Perak Port and Tanjung Intan, with the total cost/value Rp15,654,920 scheduled for 180 calendar days starting from the date of minutes of Field Handover. The contract was signed by both parties with the maintenance period was determined for 180 days starting from the minutes of the handover (BAST-I) was signed No PL 0002010914 dated July 16, 2014 with the minimum of 5 % of the total cost or Rp782,746,000

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 72,64%

As of December 31, 2014 and 2013, the Work Progress reached 72.64% level of completion, respectively.

u. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/167/P.III-2014 tanggal 29 April 2014, antara Perusahaan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), untuk Pekerjaan Pengadaan Asuransi Kerugian di Lingkungan PT Pelindo III (Persero) Periode 2014-2015, dengan harga borongan (premi asuransi) pada Perjanjian Pemborongan ini adalah sebesar Rp21.895.400 belum termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu penutupan Asuransi dan periode perjanjian dimulai tanggal 30 April 2014 s/d 31 Maret 2015. Jaminan pelaksanaan dengan Nomor: 14/OJR/040/7652/RABU tanggal 30 April 2014 sebesar 5% dari harga borongan atau Rp1.094.770.

u. In accordance with the Chartering Agreement No. HK.0502/167/P.III-2014 dated April 29, 2014, the Company signed a contract with PT Asuransi Jasa Indonesia (Ltd.) for the project of loss insurance at area of PT Pelindo III (Persero) for the period of 2014-2015, the wholesale price (premium) on this Chartering Agreement amounted Rp21,895,400 excluding VAT 10%, with the period of closure, Insurance and period of the agreement began on April 30, 2014 s / d March 31, 2015. The guarantee of job implementation No. 14/OJR/040/7652/RABU dated April 30, 2014 with the total of 5 % of the total cost or Rp1,094,770.

t.

165






v. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/685/P.III-2014 tanggal 25 Nopember 2014, antara Perusahaan dengan PT Nindya Karya untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Cabang Benoa, dengan harga borongan ditetapkan sebesar Rp29.268.211 sudah termasuk di dalamnya PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan dan Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 365 hari sejak BAST I ditandatangani. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga borongan atau Rp1.553.417.

v. In accordance with the Chartering Agreement No. HK.0502/685/P.III-2014 dated Nov.25,, 2014, the Company signed a contract with PT Nindya Karya for the construction of Dermaga Curah Cair Port Benoa Branch, the total cost of Rp29,268,211 (including the VAT 10 %), working period scheduled for 240 calendar days starting from the date of minutes of Field Handover. The contract was signed by both parties with the maintanace period was determined for 365 calender days since BATS- I. The assurance of overall job implementation was 5% of the total cost or Rp1,553,417.

Pada tanggal 31 Desember 2014 Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 2,76%.

As of December 31, 2014, the Work Progress reached 2.76% level of completion.

w. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/653/P.III-2014 tanggal 12 Nopember 2014, antara Perusahaan dengan PT Wahana Cipta Sinatria untuk Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak ATS untuk Perangkat Keras Tahun 2014 pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan harga borongan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp.7.684.854 sudah termasuk didalamnya PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung sejak tanggal Berita Acara dimulainya pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 3 bulan kalender atau 90 hari kalender sejak dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (BAST-I). Jaminan pelaksanaan No.521309PL 052/309/4965/001 tanggal 4 November 2014 minimal sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp384.242.690.

w. In accordance with the Chartering Agreement No. HK.0502/653/P.III-2014 dated Nov.12, 2014, the Company signed a contract with PT Wahana Cipta Sinatria for the project of supply of software license ATS for hardware 2014 to PT Pelindo III (Ltd,) with the total cost of Rp 7.684.854. (including the VAT 10 %), working period scheduled for 45 calendar days starting from the date when minutes was signed by both parties with the maintanace period determined for 3 months or 90 calender days since the execution of the handover (BAST – I) No.521309PL 052/309/4965/001 dated Nov. 4, 2014, minimum 5 % of the total cost or Rp384,242,690.

Pada tanggal 31 Desember 2014 Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% dengan Berita Acara Serah Terima I (BAST-1) No.128/TECH/WCS/XII/2014

As of December 31, 2014, the Work Progress has reached 100% level of completion, based on Minutes of Completion I (BAST-1) No.128/TECH/WCS/XII/2014

166






PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Entitas Anak a. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No: FA.0.40/1/6/TPS-2014 tanggal 17 Maret 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk Design dan Renovasi Interior Ruang Kerja Lantai 2 Gedung Admistrasi dengan CV Citra Rekatama dengan nilai kontrak sebesar Rp1.779.391 termasuk PPN 10%. Progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 45,22% sesuai dengan berita acara pemeriksaan phisik pekerjaan No. 91/BA-FSK/FAS/INF/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Subsidiary a. Based on the Chartering Agreement No: FA.0.40/1/6/TPS-2014 dated March 17, 2014, the Company entered into employment contracts for Interior Design and Work Space Renovation for the 2nd Floor administration building with CV Citra Rekatama with a total amount of Rp1,779,391 including 10% VAT. Progress of the work reached 45.22% level of completion in accordance with the minutes of physical examination Number: 91/BAFSK/FAS/INF/VI/2014 dated June 16, 2014.

b. PT TPS memiliki perjanjian dengan PT Kone Cranes mengenai pemeliharaan 16 Unit rubber –tired gantry cranes. Berdasarkan perjanjian terakhir tanggal 17 Pebruari 2014 yang berlaku hingga 31 Agustus 2016, biaya pemeliharaan ini adalah sebesar Rp9.929.167. Biaya ini meliputi biaya personalia, biaya operasional dan suku cadang tertentu.

b. PT TPS has an agreement with PT Kone Cranes regarding the maintenance of 16 units of rubber-tired gantry cranes. Based on the latest agreement dated February 17, 2014, which is effective until August 31, 2016, the maintenance fee is Rp9,929,167. The fee covers personnel cost, operational cost and certain spare part.

c. PT TPS memiliki perjanjian dengan PT Prima Jasa Samudra mengenai pemeliharaan 6 unit rubber-tired gantry kalmar. Berdasarkan perjanjian terakhir tanggal 21 Agustus 2014 yang berlaku hingga 20 Agustus 2016, biaya pemeliharaan ini adalah sebesar Rp3.640.800. Biaya ini meliputi biaya personalia, biaya operasional dan suku cadang tertentu.

c. PT TPS has an agreement with PT Prima Jasa Samudra regarding the maintenance of 6 units of rubber-tired gantry cranes. Based on the latest agreement dated August 21, 2014, which is effective until August 20, 2016, the maintenance fee is Rp3,640,800. The fee covers personnel cost, operational cost and certain spare part.

d. Pada tanggal 29 April 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan para pemegang saham menandatangani perjanjian pemegang saham mengenai pengelolaan manajemen dan pengoperasian Perusahaan. Dalam perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk menyumbang sampai dengan 1% dari jumlah dividen setiap tahun untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat dalam aktivitas pengembangan di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Pada tahun 2014 dan 2013, proyek sumbangan pengembangan masyarakat masingmasing sebesar Rp7.411.655 dan Rp5.855.540.

d. On April 29, 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) and its shareholders entered into a Shareholder’s Agreement regarding the management and operation of the Company. Under this agreement, the Company may contribute an amount up to 1% of dividends each year to further develop community projects relating to social, educational and environmental development activities to be established by the Company. In 2014 and 2013, the community development contribution projects amounted to Rp7,411,655 and Rp5.855.540, respectively.

167






PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Entitas Anak e. PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) memiliki perjanjian dengan PT Srikandi Agung Perkasa mengenai pemeliharaan 27 unit rubber-tired gantry cranes. Berdasarkan perjanjian terakhir tanggal 8 Oktober 2012 yang berlaku hingga 31 Desember 2014, biaya pemeliharaan ini adalah sebesar Rp7.010.300 (2013) dan Rp7.276.500 (2014). Biaya ini meliputi biaya personalia, biaya operasional dan suku cadang tertentu.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Subsidiary e. PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) has an agreement with PT Srikandi Agung Perkasa regarding the maintenance of 27 units of rubber-tired gantry cranes. Based on the latest agreement dated October 8, 2012, which is effective until December 31, 2014, the maintenance fee amounted to Rp7,010,300 (2013) and Rp7,276,500 (2014). The fee covers personnel cost, operational cost and certain spare parts.

f.

Pada tanggal 30 November 2007, TPS menandatangani surat perjanjian dengan PT AKR Corporindo Tbk mengenai pasokan bahan bakar solar sampai dengan 30 November 2013.

f. On November 30, 2007, TPS signed an agreement with PT AKR Corporindo, Tbk, regarding supply of diesel fuel until November 30, 2013.

g. Pada tanggal 3 Pebruari 2004, TPS Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dan perwakilan peserta program pensiun iuran pasti menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan program pensiun iuran pasti. Jasa program pensiun yang dikelola oleh DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk meliputi penghimpunan iuran peserta, pengelolaan dana dan penyelenggaraan administrasi kepesertaan. Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan akan mengkoordinasikan dan melaksanakan liabilitasnya untuk membayar/menyerahkan seluruh iuran untuk dan atas nama peserta baik secara tunai atau dengan cara pembayaran yang lazim lainnya kepada dana pensiun. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk akan mengelola dana berdasarkan jenis investasi yang dipilih oleh peserta. Perjanjian ini dapat diperpanjang otomatis setiap tahun.

g. On February 3, 2004, TPS, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, and representatives of the participants of defined contribution pension program sign an agreement relating to the defined contribution pension program. The pension program services which is administered by DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk include collection of participants' fee, fund management, and administration of membership. According to the agreement, the Company will coordinate and do its obligation to pay/ render all contribution for and on behalf of the participants either in cash or any other generally accepted manner of payment to the pension fund. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk will manage the fund based on the investment types determined by the participants. The agreement shall be extended automatically every year.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak a. Pada tahun 2005, PT BJTI mulai melaksanakan kegiatan penanganan bongkar muat dan penanganan petikemas internasional di Terminal Berlian sesuai Perjanjian Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Petikemas No. KKS.0101/46/BJTI2005 dengan PT Samudera Indonesia dan kerjasama ini terus berlanjut sampai dengan saat ini.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary a. In 2005, PT BJTI began to implement the Stevedoring activities and handling of international container in Berlian Terminal as stated in Cooperative Agreement of Stevedoring Container Services No. KKS.0101/46/BJTI-2005 with PT Samudera Indonesia and this partnership continued up to present.

168






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak b. Pada tanggal 25 Januari 2008, Perusahaan melalui PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk program asuransi dana pesangon karyawan perusahaan. Kerjasama ini akan berlaku untuk jangka waktu 34 tahun sejak 1 Oktober 2007.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary b. On January 25, 2008, the Company through PT Berlian Jasa Terminal Indonesia entered into jointagreement with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) on the employee benefit insurance program for the Company's employees. The joint agreement will be effective for 34 years since October 1, 2007.

c. Pada tanggal 30 April 2010, PT BJTI menandatangani kesepakatan bersama antara PT Bintang Laut Timur dan PT Pelayaran Caraka Tirta Perkasa tentang Perjanjian Pengolahan Depo Penumpukan Petikemas PT Bintang Laut Timur seluas lebih kurang 7.000 m2 dalam jangka waktu kerjasama mulai tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2015 dengan perjanjian No.KKS.0101/14.6/BJTI-2010.

c. On April 30, 2010, PT BJTI signed an agreement with PT Bintang Laut Timur and PT Pelayaran Caraka Tirta Perkasa for operating PT Bintang Laut Timur's container depot with an area approximately 7,000 sqm which started on May 1, 2010 until April 30, 2015 as stated in agreement No.KKS.0101/14.6/BJTI-2010.

d. Pada tanggal 10 September 2012, PT BJTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dermaga dan Stockyard di Terminal Satui Kalimantan Selatan dengan PT Surya Anugrah Indoborneo No. KKS.39-02/IX/BJTI-2012 yang berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2012 sampai tanggal 14 September 2015.

d. On September 10, 2012, PT BJTI entered into a Cooperation Agreement for Utilization of Pier and Stockyard in Terminal Satui South Kalimantan with PT Surya Anugrah Indoborneo No.KKS.3902/IX/BJTI-2012 valid for 3 years from September 15 , 2012 until September 14, 2015.

e. Pada tanggal 18 September 2012, PT BJTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Jembatan Timbang Di Terminal Jamrud dengan PT Jamrud Stevedore Konsorsium Utama No. KKS.4301/IX/BJTI-2012 atau No. 002/Jaskotama/SP/IX/2012 yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai tanggal 30 September 2017.

e. On September 18, 2012, PT BJTI entered into a Joint Development Agreement and the Operation Weigh In Terminal Stevedore Jamrud with PT Jamrud Stevedore Konsorsium Utama No. KKS.4301/IX/BJTI-2012 or No. 002/Jaskotama/SP/IX/2012 which is valid for 5 years from October 1, 2012 until September 30, 2017.

f.

f. On May 18, 2011, PT BJTI signed a cooperation agreement for Care Services Dry Bulk Terminal at the Port of Tanjung Perak Surabaya with PT Usaha Era Pratama Nusantara No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 or No.001/Bsa/UEPN/V / 2011, which is valid until December 31, 2021.

Pada tanggal 18 Mei 2011, PT BJTI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 atau No.001/Bsa/UEPN/V/2011 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021.

169






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak g. Pada tanggal 22 Maret 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian usaha patungan dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara dengan No. KKS.22-01/IV/BJTI-2013; 014/UEPNBJTI/ SBY/IV/2013 yang mengatur tentang kerjasama di bidang jasa pengusahaan pelabuhan dan kerjasama di bidang kawasan industri di Manyar - Gresik.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary g. On March 22, 2013, PT BJTI signed a joint venture agreement with the PT Usaha Era Pratama Nusantara with No. KKS.22-01/IV/BJTI-2013; 014/UEPNBJTI/ SBY/IV/2013 governing cooperation in the field of port concession services and cooperation in the field of industrial estates in Manyar-Gresik.

h. Pada tanggal 23 Agustus 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian pemegang saham dengan PT Andahanesa Abadi dengan No.KKS.4804/VIII/BJTI-2013, yang mengatur pendirian anak perusahan yang beroperasi di Terminal Nilam Utara dengan nama anak perusahaan "PT Terminal Nilam Utara".

h. On August 23, 2013, PT BJTI signed a shareholder agreement with PT Andahanesa Abadi with No. KKS.48-04/VIII/BJTI-2013, which regulates the establishment of subsidiaries operating in the North Terminal Nilam with subsidiary named "PT Terminal Nilam Utara ".

i.

Pada tanggal 24 September 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian Gudang Konsolidasi import dengan PT Cahya Selaras Abadi dengan No. KKS.5400/IX/BJTI-2013 dengan masa berlaku 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian.

i. On September 24, 2013, PT BJTI signed a partnership agreement for the import operation Consolidation Warehouse with PT Cahya Selaras Abadi with No. KKS.54-00/IX/BJTI-2013 with a validity period of 3 years since the signing of the agreement.

j.

Pada tanggal 23 September 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan untuk CY di Jl.Prapat Kurung Utara No.6 (Eks. Gudang Persediaan PT Pelindo III Cabang Tg.Perak) dengan PT Mentari Sejati Perkasa dengan No. KKS.53-00/IX/BJTI-2013 dengan masa berlaku 2 tahun sejak berita acara kesiapan pengoperasian lahan.

j. On September 23, 2013, PT BJTI signed a partnership agreement on the use of land for CY Jl.Prapat Kurung Utara No 6 (Eks. Warehouse Inventory Branch Tg.Perak PT Pelindo III) with PT Mentari Sejati Perkasa with No. KKS.5300/IX/BJTI-2013 with a validity period of 2 years from the minutes of the operation readiness of land.

k. Pada tanggal 6 Nopember 2013, PT BJTI menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan & pengoperasian lahan di Jl.Prapat Kurung Selatan No.17 (Eks.PTPN X -XI) dengan PT Tanto dengan No. KKS.56-00/XI/BJTI-2013 masa berlaku 2 Tahun sejak berita acara serah operasi lahan.

k. On November 6, 2013, PT BJTI signed a partnership agreement on the management and operation of land in Jl.Prapat Kurung Selatan No 17 (Eks.PTPN X-XI) with PT Tanto with No. KKS.56-00/XI/BJTI-2013 validity period of 2 years since news of final land operations.

l.

l. On November 8, 2013, PT BJTI signed a partnership agreement in the buildup use of land in Jl.Tanjung Tembaga (Eks. PT Sufang Express) with PT Meratus Lines with No. KKS.56-01/XI/BJTI-2013 with validity period of 2 years since the signing of the agreement.

Pada tanggal 8 Nopember 2013, PT BJTI telah menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan penumpukan di Jl.Tanjung Tembaga (Eks. PT Sufang Express) dengan PT Meratus Lines dengan No. KKS.56- 01/XI/BJTI-2013 dengan masa berlaku 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. 170






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak m. Pada tanggal 31 Mei 2013, PT BJTI telah menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan di Jl.Tanjung Batu. No. 02 dengan PT Tempuran Emas, Tbk, perjanjian No. KKS.3101/V/BJTI-2013 yang berlaku 1 tahun sejak ditandatangani perjanjian.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary m. On May 31, 2013, PT BJTI signed a partnership agreement on use of land in Jl.Tanjung Batu. No. 02 with PT Tempuran Emas, Tbk., with agreement No.KKS.31-01/V/BJTI-2013 which is valid for 1 year since the signing of the agreement.

n. Pada tanggal 06 Nopember 2013, PT BJTI menantangani berita acara tentang pengelolaan dan pengoperasian sebagian lahan di Jl.Tanjung Jati No. 1 (Eks Indomarco) untuk gudang dan lapangan penumpukan dengan PT Royal G & G Logistics, No. BA.38-00/XI/BJTI-2013 yang akan berlangsung 2 tahun sejak dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

n. On November 06, 2013, PT BJTI signed the minutes of the management and operation of some land in Jl.Tanjung Jati no 1 (Ex Indomarco) for warehouse and stacking yard with PT Royal G & G Logistics, No. BA.38-00/XI / BJTI-2013 that will last for 2 years as stated in the agreement.

o. Pada tanggal 01 Juli 2013, PT BJTI telah mengeluarkan keputusan Direksi tentang pemberian manfaat asuransi dan atau pesangon pegawai PT BJTI dengan No. SK direksi Kep.06-00/VII/BJTI2013 yang berlaku sejak ditandatangani surat keputusan ini.

o. On July 1, 2013, PT BJTI Directors issued a decision on granting benefits or insurance and employee severance of PT BJTI with SK directors No. Kep.0600/VII/BJTI-2013 which was effective upon signing of the agreement.

p. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 09.00/SP-2/BMS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.1) dengan PT Van Oord Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp399.986.400 termasuk PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik ekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 97,36% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

p. Based on Chartering Agreement No. 09.00/SP-2/BMS/III/2014 dated March 14, 2014, the Company signed a contract concerning reclamation work for the construction of Manyar Gresik Port Terminal (Package A.1) with PT Van Oord Indonesia with the total cost of contract Rp399,986,400 10% VAT inclusive. The working period was 270 calendar days. The maintenance period was 180 calendar days, effective after the work was declared completed at 100% and stated in Minutes of First Handover (BAST-1). The guarantee for the maintenance was 5%. On December 31, 2014, working progress had reached 97.36% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

q. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 05.00/SP-2/BMS/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.2) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp78.200.000 termasuk PPN 10%.

q. Based on Chartering Agreement No. 05.00/SP2/BMS/I/2014 dated January 9, 2014, the Company signed a contract of construction of retaining wall in Manyar Gresik Port Terminal (Package A.2) with PT Hutama Karya (Persero) with the total cost of contract Rp78,200,000, 10% VAT inclusive. 171






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary The working period was 300 calendar days. The maintenance periode was 180 calendar days, effective after the work was declared completed at 100%. Maintenance guarantee was 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 44,47% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

On December 31, 2014, the working progress had reached 44.47% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

r. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 04.00/SP-2/BMS/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dermaga dan trestle Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket B) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp153.850.400 termasuk PPN 10%.

r. Based on Chartering Agreement No. 04.00/SP-2/BMS/III/2013 dated December 6, 2013, the Company signed a contract of construction of piers and trestle in Manyar Gresik Port Terminal (Package B) with PT Adhi Karya (Persero) plc with the total cost of the contract Rp153,850,400 10% VAT inclusive.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

The working period was 300 calendar days. The maintenance periode was 180 calendar days, effective after the work was declared completed at 100%. Maintenance guarantee was 5%.


On 31 Desember 2014, the working progress had reached level of completion 90.28% based on Minutes of Physical Progress dated 31 Desember 2014.

s. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 02.00/SP-2/BMS/XI/2013 tanggal 15 November 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan trestle penghubung area industri dengan area Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket C) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp47.500.000 termasuk PPN 10%.

s. Based on Chartering Agreement No. 02.00/SP-2/BMS/XI/2013 dated November 15, 2013, the Company signed a contract of construction of trestle connecting industrial area in Manyar Gresik Port Terminal (Package C) with PT Hutama Karya (Ltd.) with the total cost of contract Rp47,500,000, 10% VAT inclusive .


The working period was 300 calendar days. The maintenance periode was 180 calendar days, effective after the work was declared completed at 100%. Maintenance guarantee was 5%.

172






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 87,078% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary On December 31, 2014, working progress had reached the level of completion 87.078% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

t.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.07.00/SP-2/BMS/II/2014 tanggal 26 Pebuari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pengadaan material pasir laut dari lokasi depan area Lantamal V untuk pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT Putra Bangsa Gema Namaskara dengan volume material sebesar 5.909.453 m3 dan nilai kontrak sebesar Rp65.003.983 tidak termasuk PPN 10%.

t. Based on Chartering Agreement No.07.00/SP-2/BMS/II/2014 dated February 26, 2014, the Company signed a contract of sand sea-material procurement from the location in front of Lantamal V for the construction of reclamation in Manyar Gresik Port Terminal with PT Putra Bangsa Gema Namaskara with material volume 5,909,453 m3 the total cost of the contract was Rp65,003,983 excluding 10% VAT.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Jaminan bank garansi sebesar 5%. Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 70% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

The working period was 270 calendar days, while the maintenance guarantee was 5%. On December 31, 2014, working progress had reached 70% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

u. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 06.00/SP-2/BMS/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT Atrya Swascipta Rekayasa dengan nilai kontrak sebesar Rp3.650.000 termasuk PPN 10%.

u. Based on Chartering Agreement No.06.00/SP-2/BMS/I/2014 dated January 24, 2014, the Company signed a contract of consultant services concerning supervision work for the construction of Manyar Gresik Port Terminal with PT Atrya Swascipta Rekayasa with the total cost of contract Rp3,650,000, 10% VAT inclusive.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender setelah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

The working period was 300 calendar days. The maintenance periode was 180 calendar days, effective after the work was declared completed at (BAST-1). Maintenance guarantee was 5%.


On December 31, 2014, working progress had reached the level of completion 83.94% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

173






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Entitas Anak v. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 09.00/SP-KS/BMS/III/2014 tanggal 7 Maret 2014, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang bantuan pembersihan ranjau pada area pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar, Muara Kalimireng di perairan alur pelayaran barat Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp5.533.839 tidak termasuk PPN 10%.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), Subsidiary v. Based on the Agreement No. 09.00/SPKS/BMS/III/2014 dated March 7, 2014, the Company entered into cooperation with the Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (navy) concerning mine clearance assistance in the construction of Manyar Gresik Port Terminal, Muara Kalimireng in shipping lanes in the west lane of Surabaya with with the total cost of contract Rp5,533,839, 10% VAT exclusive.

Pada tanggal 31 Desember 2014, pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan, dan dicatat sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian

On December 31, 2014, the work had been completed and was recorded as part of the construction in progress,.

w. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.01.00/SP-2/BMS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang telah diperbarui dengan Addendum I No.01.01/SP-2.ADD-1/BMS/XI/2013 tanggal 30 September 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa konsultasi survey investigation design (SID) dan detail engineering design (DED) pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT LAPI – ITB dengan nilai kontrak sebesar Rp5.479.000 termasuk PPN 10%.

w. Based on Chartering Agreement No.01.00/SP-2/BMS/V/2013 dated May 20, 2013, updated with Addendum I No.01.01/SP-2.ADD1/BMS/XI/2013 dated September 30, 2013, the Company signed a contract of consultant services contract concerning survey investigation design (SID) and detail engineering design (DED) for the construction of Manyar Gresik Port Terminal with PT LAPI – ITB with total cost of contract Rp5,479,000, 10% VAT inclusive.

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) PT PHC has agreed to a cooperation agreement advanced level referral health services for participants of Health Social Security Agency (BPJS) No.242/KTR/VII01/1213 or No.HH.3.06.Yankes/I/19/RSPS-2013 on December 31, 2013.

PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.242/KTR/VII-01/1213 atau No.HH.3.06.Yankes/I/19/RSPS-2013 pada tanggal 31 Desember 2013.

174






PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan yang telah disepakati yaitu meliputi:

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra In accordance with the agreement, the Company provides health care services to participants in accordance with the scope BPJS agreed health services which include:

1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjut (RTJL).

1. Outpatient treatment of advanced (RTJL).

2. Pelayanan rawat inap lanjutan(RITL). 3. Pelayanan persalinan.

2. Continued inpatient services (RITL). 3. Service delivery.

4. Pelayanan gawat darurat. 5. Pelayanan obat.

4. Emergency services. 5. Drug services.

6. Pelayanan alat kesehatan.

6. Services medical devices.

7. Pelayanan alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis. 8. Pelayanan rujukan parsial.

7. Services other medical devices in accordance with the needs and medical indications. 8. Partial referral service.

9. Pelayanan ambulans.

9. Ambulance services.

10. Pelayanan rujuk balik. 11. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

10. Services refer turning 11. A health service is not guaranteed.

Tarif pelayanan yang diberikan bagi peserta sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan untuk Rumah Sakit (DRG/INA CBG’s) berdasarkan kesepakatan pihak BPJS dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Rates of services provided to participants are in accordance with the rates established using the payment pattern of BPJS Health Hospital (DRG / CBG's INA) based on the agreement with the Association of Health Care Facilities BPJS with reference to a standard rate set by the Minister of Health.

Perjanjian ini berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014.

This agreement is valid for 1 year from January 1, 2014 until December 31, 2014.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan khusus rawat inap bagi pegawai dan pensiunan beserta dengan keluarga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur No. 0505.PJ/041/DISTJATIM/2013 atau No. HH.3.06.Yankes/I/17b/RSPS-2013 pada tanggal 30 Desember 2013.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PHC has agreed to a special agreement inpatient health care for employees and retirees and the families of PT PLN (Persero) Distribution of East Java 0505.PJ / 041 / DIST-JATIM / 2013 or No. HH.3.06.Yankes / I / 17b / RSPS-2013 dated December 30, 2013.

Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai PT PLN (Persero) yang terbagi dalam wilayah-wilayah unit dan dikoordinir oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

In accordance with the agreement, the Company provides health care services to employees of PT PLN (Persero) which is divided into unit areas and coordinated by PT PLN (Persero) Distribution of East Java.

175






PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Biaya Perawatan Kesehatan Rawat Inap sesuai dengan kesepakatan tarif antara kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Inpatient Health Care Costs is in accordance with the agreement rate between the two parties. The agreement is valid for 12 months, starting January 1, 2014 until December 31, 2014 and may be extended in accordance with the agreement.

PT Pembangkitan Jawa – Bali (PJB) Kantor Pusat PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rawat inap dan one day care bagi pegawai dan pensiunan beserta keluarga PT Pembangkitan Jawa – Bali (PJB) Kantor Pusat No.HH.3.06.Yankes/I/Ia/RSPS-2014 pada tanggal 1 Januari 2014.

PT Pembangkitan Jawa – Bali (PJB) Kantor Pusat PT PHC has agreed to a cooperation agreement inpatient health care and one day care for employees and retirees and their families, PT Generation Java - Bali (PJB) Headquarters No.HH.3.06.Yankes /I/la/RSPS-2014 dated January 1, 2014.

PT PHC menerima penunjukan sebagai Rumah Sakit langganan PT PJB untuk memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan yang meliputi rawat inap dan one day care). Perjanjian ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PT PHC was awarded the Hospitals subscription PT PJB to provide health care (examination, diagnosis, treatment and recovery involving hospitalization and one day care). This agreement is valid for one year starting January 1, 2014 until December 31, 2014 and may be extended in accordance with the agreement.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan No. HH.3.06.Yankes/I/8a/RSPS2013 dengan PT Asuransi Jiwa Generali pada tanggal 14 Mei 2013.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia PT PHC has agreed on healthcare cooperation agreement No. HH.3.06.Yankes/I/8a/RSPS-2013 by PT Asuransi Jiwa Generali dated May 14, 2013.

Sesuai dengan kesepakatan, Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Asuransi Jiwa Generali yang meliputi: 1. Rawat Inap. 2. Persalinan. 3. Rawat Jalan Dokter Umum dan Dokter Spesialis. 4. Rawat Jalan Dokter Gigi.

In accordance with the agreement, the Company provides health care services to patients who use the Generali Life Insurance include: 1. Patient. 2. Delivery. 3. Outpatient General Practitioners and Physician Specialist. 4. Outpatient Dentist.

Penggantian biaya Layanan Kesehatan mengacu pada tarif yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 25 Mei 2013 sampai dengan 24 Mei 2016 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Replacement cost refers to Health Services mutually agreed rates. This agreement is valid for three years starting from May 25, 2013 until May 24, 2016 and may be extended in accordance with the collective agreement.

176






PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan rawat jalan pertama bagi peserta PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. 1605/KTR/0912 atau No. HH.3.06.Yankes/1/19b/RSPS-2012 pada tanggal 28 September 2012.

PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia PT PHC has agreed to a cooperation agreement for the first ambulatory care participants Inhealth PT Asuransi Jiwa Indonesia No. 1605/KTR/0912 or No. HH.3.06.Yankes/1/19b/RSPS-2012 on September 28, 2012.

Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Inhealth yang meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan kesehatan lainnya.

In accordance with the agreement, the Company provides health care services to Participants Inhealth which includes medical consultation, examination, treatment, and other health-care measures.

Biaya atas pelayanan kesehatan diterima oleh PT PHC dengan system Fee For Service dengan tarif yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2014.

The cost of health services received by PT PHC with the Fee For Service system with the agreed rates. This agreement is valid from October 1, 2012 until December 31, 2014.

PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

PT Pelindo Marine Service (PT PMS) a. PT PMS signed a memorandum of agreement /MOA

a. PT PMS mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bintang Samudra Utama, berkenaan dengan penyediaan 1 unit kapal tunda Sapu Laut di pelabuhan Kotabaru. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama No.HK.0501/3.1/PMS-2014 tanggal 26 Februari 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 29 Februari 2016.

with PT Bintang Samudra Utama, with regard to the provision of Sapu Laut tugsat Kotabaru’s Port. The agreement has been stated in the MOA No.HK.0501/3.1/PMS-2014 dated on February 26, 2014 for a period up to February 29, 2016.

b. PT PMS mengadakan perjanjian kerjasama dengan

b. PT PMS signed a memorandum of agreement /MOA with PT Waruna Nusa Sentana, with regard to the provision of Martha Green, Waruna Mulia, and Medelin III tug on Mekar Putih’sport. The agreement has been state in the MOA Number: HK.0501/43/PMS-2013 dated September 23, 2014 for a period up to September 30, 2015.

PT Waruna Nusa Sentana, berkenaan dengan penyediaan kapal tunda Martha Green, Waruna Mulia, dan Medelin III di Mekar Putih. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor: HK.0501/43/PMS-2013 tanggal 23 September 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 30 September 2015.

c. PT PMS mengadakan perjanjian kerjasama dengan

c. PT PMS signed a memorandum of agreement/MOA with PT Ocean Buana Lines, with regard to the provision of Perkasa 07 tugs on Tanjung Intan’sport, Cilacap. The agreement has been stated in the MOA No.HK.0501/01.5/PMS-2013 dated January 23, 2014 for a period up to July 31, 2015.

PT Ocean Buana Lines, berkenaan dengan penyediaan kapal tunda Perkasa 07 di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama No.HK.0501/01.5/PMS-2013 tanggal 23 Januari 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2015.

177







PT Pelindo Marine Service (PT PMS) d. PT PMS mengadakan perjanjian kerjasama dengan

d. PT PMS signed a memorandum of agreement /MOA with PT Ocean Buana Lines, with regard to the provision of Sanle V and Abrar Utama tugon Tg. Emas’sport, Semarang. The agreement has been stated in the MOA Number: HK.0502/15/PMS-2013 dated May 1, 2013 for a period up to April 31, 2015.

PT Ocean Buana Lines, berkenaan dengan penyediaan kapal tunda Sanle V dan Abrar Utama di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor: HK.0502/15/PMS2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan jangka waktu sampai dengan 30 April 2015.

e. PT PMS mengadakan perjanjian kerjasama dengan

e. PT PMS signed a memorandum of agreement with PT Ocean Buana Lines, with regard to the provision of Putri Tanjung Buih II tugon Kotabaru’sport. The agreement has been stated in the MOA No.HK.0502/14/PMS-2013 dated May 1, 2013 for a period up to April 31, 2015.

PT Ocean Buana Lines, berkenaan dengan penyediaan kapal tunda Putri Tunjung Buih II di pelabuhan Kotabaru. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama No.HK.0502/14/PMS-2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan jangka waktu sampai dengan 30 April 2015.

f. Perjanjian

Kerjasama Pelayanan Jasa tentang Pelayanan Fasilitas Terminal Untuk Untuk Jenis Kapal Yacht di Pelabuhan Benoa Antara PT Pelindo Marine Service (PT PMS) Dengan PT Asia Pasifik Superyachts Bali (APSY BALI) dengan Nomor: HK.0501/17/PMS2013 dan 036/APSY-PMS/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan jangka waktu sampai dengan 17 Mei 2015.

f. Memorandum of Agreement about Port services for Yacht boats at Benoa’s port was signed between PT PMS and PT Asia Pasifik Superyachts Bali (APSY Bali) number: HK.0501/17/ PMS-2013 and 036/APSY-PMS/V/2013 dated May 17, 2013 for a period up to May 17, 2015.

g. Perjanjian usaha patungan antara PT Pelindo Marine

g. The joint venture agreement was signed between PT Pelindo Marine Service and PT Van Oord Indonesia Number: HK.0501/01/PMS-2014 dated January 17, 2014.

Service dengan PT Van Oord Indonesia dengan Nomor: HK.0501/01/PMS-2014 tanggal 17 Januari 2014.

h. Perjanjian pemegang saham / shareholder agreement antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Van Oord Indonesia dengan Nomor: HK.0501/02/PMS-2014 tanggal 17 Januari 2014.

h. Shareholder agreement was signed between PT Pelindo Marine Service and PT Van Oord Indonesia Number: HK.0501/02/PMS-2014 dated January 17, 2014.

i.

Side Letter Nomor: PU.02/53.4/PMS-2013 tanggal 3 November 2013 perihal usaha patungan antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Van Oord Indonesia yang telah direvisi pada tanggal 17 Januari 2014 dengan Nomor: PU.02/03/PMS-2014.

i. Side letter number: PU.02/53.4/PMS-2013 dated November 3, 2013 about joint venture agreement between PT Pelindo Marine Service and PT Van Oord Indonesiat has been revised with Number: PU.02/03/PMS-2014.

j.

Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Altus Logistics Services Indonesia tentang Pengalihan Kedudukan, Hak dan Kewajiban atas Lahan Sewa Serta Pengambil Alihan Kepemilikan Aset nomor: HK.0501/09/PMS-2014 | 190/WSA-CCM/PMS/III-14 dan 191/ALSI-CCM/PMS/CCD/III-14 tanggal 5 Maret 2014.

j. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Altus Logitics Services Indonesia about the handover of positions, rights and obligations on land’s lease and taking over of asset’s ownership number: HK.0501/09/PMS-2014 | 190/WSA-CCM/PMS/III-14 and 191/ALSICCM/PMS/CCD/III-14 dated March 5, 2014 178







PT Pelindo Marine Service (PT PMS) k. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Pardipta Win Transport tentang Penyediaan Kapal Pandu Time Charter Sadewa 27 di Pelabuhan Kotabaru No.HK.0502/3.5/PMS-2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan jangka waktu mulai 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2016.

k. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Pardipta Win Transport about the Time Charter Sadewa 27 scout ship’s services at Kotabaru’s Port No. HK.0502/3.5/PMS-2014 dated March 6, 2014 from a period from March 1, 2014 to February 28, 2016.

Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Pardipta Win Transport tentang Penyediaan Kapal Pandu Time Charter Pardipta 05 di Pelabuhan Kotabaru No.HK.0502/7.1.2/PMS-2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan jangka waktu mulai 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2016.

l. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Pardipta Win Transport about the Time Charter Pardipta 05 scout ship’s services at Kotabaru’s Port No.HK.0502/7.1.2/PMS-2014 dated March 28, 2014 from a period from April 1, 2014 to March 31, 2016.

m. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service

m. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Multi Jaya Samudera with regard to the provision of TB Medelin dini and TB Maiden II tug at Tg. Perak’s Port No.HK.0502/6.3/PMS-2014 dated March 25, 2014from a period from March 1, 2014 to February 28, 2016.

l.

dengan PT Multi Jaya Samudera tentang Penyediaan Kapal Tunda TB. Medelin Dini dan TB. Maiden II di Pelabuhan Tanjung Perak No.HK.0502/6.3/PMS-2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan jangka waktu mulai 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2016.

n. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service

n. Memorandum of Agreement between PT PMS and PT Pardipta Win Transport with regard to the provision of Time Charter Aroma Syukur scout ships Kotabaru’s port (stagen) No.HK.0502/3.4/PMS-2014 dated March 6, 2014 from a period from March 1, 2014 to February 28, 2016.

dengan PT Pardipta Win Transport tentang Penyediaan Kapal Pandu Time Charter Aroma Syukur di Pelabuhan Kotabaru (Stagen) No.HK.0502/3.4/PMS-2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan jangka waktu mulai 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2016.

o. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service

o. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Pardipta Win Transport with regard to the provision of Time Charter Pardipta 04 scout ships Kotabaru’s port (Batulicin) No.HK.0502/7.1.2/PMS-2014 dated March 6, 2014 from a period from April 1, 2014 to March 31, 2015.

dengan PT Pardipta Win Transport tentang Penyediaan Kapal Pandu Time Charter Pardipta 04 di Pelabuhan Kotabaru (Batulicin) No.HK.0502/7.1.2/PMS-2014 tanggal 6 Maret 2014 dengan jangka waktu mulai 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015.

p. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service

p. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with regard to the procurement of loss insurance services for PT PMS Asset’s Operational periods 2014 (February 28, 2014 – December 31, 2014) No.HK.0502/3.2/PMS-2014 dated February 28, 2014.

dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Pengadaan Jasa Asuransi Kerugian Untuk Aset Operasional PT Pelindo Marine Service Periode 2014 (28 Februari 2014 - 31 Desember 2014) No.HK.0502/3.2/PMS-2014 tanggal 28 Februari 2014.

179







PT Pelindo Marine Service (PT PMS) q. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Energi Logistik

q. Memorandum of Agreement was signed between PT PEL and PT Indonesia Power with regard to the provision of transportation and LNG station (storage, regasification, and pipeline) at Benoa’s Port No.184.PJ/060/IP/2014 | HK.0501/1/PEL-2014 dated December 31, 2014.

dengan PT Indonesia Power tentang kerjasama penyediaan transportasi dan terminal LNG (penyimpanan, regasifikasi dan jaringan pipa) di pelabuhan Benoa No.184.PJ/060/IP/2014 | HK.0501/1/PEL-2014 tanggal 31 Desember 2014

r. Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Marine Service

r. Memorandum of Agreement was signed between PT PMS and PT Pandu Usaha Jaya with regard to the provision of Marine Advirsory Guardian ship’s services at Malacca’s strait No. HK.0501/40/PMS-2014 | 60/SKB/PUJ/2014 dated August 27, 2014 and minutes of the aggrements’s completion number BA.06/PU02/PMS-2014 October 17, 2014.

dengan PT Pandu Usaha Jaya tentang penyediaan tenaga pemanduan untuk pelayanan jasa Marine Advisory Guardianship (MAG) di Selat Malaka No. HK.0501/40/PMS-2014 | 60/SKB/PUJ/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan berita acara rapat tentang penyempurnaan perjanjian kerjasama Nomor: BA.06/PU02/PMS-2014 tanggal 17 Oktober 2014. PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL)

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL)

a. Pada tanggal 2 Desember 2014, PT PEL dengan PT Samudera Energi Tangguh menyepakati nota kesepahaman No.HK.0501/MoU/PEL-2014, Nomor: 019.MoU/SET/XI/2014, tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Dan Pengoperasian Kegiatan Yang Terkait Di Bidang Energi di Seluruh Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

a. On December 2, 2014, PT PEL and PT Samudera Energi Tangguh signed a Memorandum of Understanding (MoU) No.HK.0501/MoU/PEL-2014, No.:019/MoU/SET/XI/2014 for Collaboration Plan in Developing and Operating activities related to Energy scope in all working areas of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

b. Pada tanggal 24 Desember 2014, PT PEL dengan PT Indonesia Power menyepakati nota kesepahaman Nomor Pihak Pertama: 090.MOU/060/IP/2014, Nomor Pihak Kedua: HK.04/22/P.III-2014 tentang Rencana Kerjasama Di Bidang Penyediaan Energi di Pelabuhan Tanjung Perak Dan Pelabuhan Benoa.

b. On December 24, 2014, PT PEL and PT Indonesia Power signed a Memorandum of Understanding (MoU) First Party No.090.MOU/060/IP/2014, Second Party No.HK.04/22/P.III-2014 for Collaboration Plan in the Scope of Energy Supply in Tanjung Perak Port dan Benoa Port

c. Pada tanggal 31 Desember 2014, PT PEL menyepakati pokok-pokok perjanjian dengan PT Indonesia Power Nomor Pihak Pertama: 184.Pj/060/IP/2014, Nomor Pihak Kedua: HK.0501/1/PEL-2014 tentang Kerjasama Penyediaan Transportasi dan Terminal LNG (Penyimpanan, Regasifikasi dan Jaringan Pipa) di Pelabuhan Tanjung Benoa.

c. On December 31, 2014, PT PEL agreed on all points in the agreement with PT Indonesia Power, First Party No.184.Pj/060/IP/2014, and Second Party No.HK.0501/1/PEL-2014 for Collaboration in Transportation and LNG Terminal (storing, regasification and pipeline) supply in Tanjung Benoa Port.

180



43. Kontinjensi


43. Contingencies

Perusahaan 1. Sengketa Penerapan Tarif Petikemas Internasional dengan PT Tresnamuda Sejati Pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, PT Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Nasional pengangkut petikemas, telah menggunakan jasa bongkar muat petikemas yang disediakan oleh unit Terminal Petikemas Semarang PT Pelindo III (Persero) (“TPKS”) dan PT Terminal Petikemas Surabaya (“PT TPS”), entitas anak PT Pelindo III (Persero). Jenis petikemas yang dibongkar diantaranya adalah petikemas internasional yang diangkut dengan kapal milik PT Tresnamuda Sejati.

The Company 1. International Container Tariff dispute with PT Tresnamuda Sejati During 2000 to 2008, PT Tresnamuda Sejati, the National carrier container shipping agent, has been using the services of Stevedoring containers provided by Terminal Petikemas Semarang unit PT Pelindo III (Persero) ("TPKS") and PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS"), subsidiary of PT Pelindo III (Persero). Types of unloaded containers are international containers transported by ships belonging to PT Tresnamuda Sejati.

Pada tahun 2000, PT Pelindo III (Persero) memberikan discount 50% dari tarif dasar US Dollar terhadap petikemas internasional yang di bongkar di wilayahnya, antara lain:

In 2000, PT Pelindo III (Persero) gave 50% discount from the basic tariff against international container that was dismantled in its region :

-

Di TPKS dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2000 sampai dengan 2005); dan

- In TPKS for 5 years (2000 to 2005); and

-

Di PT TPS dalam kurun waktu 8 tahun (tahun 2000 sampai dengan 2008).

- In PT TPS for 8 years (2000 to 2008).

Pemberian diskon tersebut diberikan tidak hanya untuk PT Tresnamuda Sejati, melainkan juga terhadap seluruh agen/perusahaan pelayaran yang menggunakan jasa bongkar muat petikemas internasional di TPKS dan PT TPS.

The discount was given not only to PT Tresnamuda Sejati, but also to the entire agent / shipping company that uses the international containers stevedoring services in TPKS and PT TPS.

Bahwa setelah berakhirnya pemberian discount dimaksud, maka pelayanan jasa bongkar muat petikemas internasional yang dilakukan di TPKS dan PT TPS dikenakan tarif 100% US Dollar.

After the expiration of the discount provision, the Stevedoring services performed in the international container in PT TPS and TPKS tariff imposed 100% US Dollar.

181



43. Kontinjensi (Lanjutan)


43. Contingencies (Continued)

Tidak terima terhadap penerapan tarif 100%, pada tanggal 11 Maret 2009 PT Tresnamuda Sejati mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT Pelindo III (Persero) dan PT TPS melalui Pengadilan Negeri Surabaya. PT Tresnamuda Sejati beranggapan, tindakan mengenakan tarif 100% US Dollar terhadap petikemas internasional yang diangkutnya merupakan tindakan melawan hukum, karena seharusnya PT Pelindo III (Persero) tetap mengenakan tarif 50% US Dollar mengingat petikemas tersebut diangkut dengan kapal PT Tresnamuda Sejati yang trayeknya adalah nasional/domestic, bukan internasional. Akibat tindakan PT Pelindo III (Persero) dan PT TPS tersebut, PT Tresnamuda Sejati merasa dirugikan.

Objected towards 100% of the applied rates, on March 11, 2009, PT Tresnamuda Sejati filed a claim for compensation to PT Pelindo III (Persero) and PT TPS through Surabaya District Court. PT Tresnamuda Sejati thought that applying a 100% tariff against the US dollar international container would commit an action against the law, in fact, PT Pelindo III (Persero) is supposed to apply a tariff of 50% US Dollar regarding to the transported containers through PT Tresnamuda Sejati boat; the undertaken routes is supposed to be national / domestic, not international one. What has been done by PT Pelindo III (Persero) and PT TPS was treated by PT Tresnamuda Sejati to be unfair practice.

Pada proses pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan PT Tresnamuda Sejati tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. Atas putusan tersebut maka PT Pelindo III (Persero) dan PT TPS dimenangkan.

In court proceedings, Surabaya District Court Judge ruled that PT Tresnamuda Sejati's lawsuit was unproven and was entirely rejected. According to the decision, PT Pelindo III (Persero) and PT TPS won.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI dalam surat putusannya No. 2334K/PDT/2010 tanggal 10 Maret 2011, Jo No. 107/PDT/2010/Pn.SBY, Jo No. 171/Pdt.G/2009/ PN.SBY, yang pada intinya PT Pelindo III (Persero) dan PT TPS dimenangkan.

The High Court Judge in East Java and the Supreme Court announce similar verdict issued in the decision letter No. 2334K/PDT/2010 dated on March 10, 2011, Jo No. 107/PDT/2010/Pn.SBY, Jo No. 171/Pdt.G/ 2009/PN.SBY. It is announced that PT Pelindo III (Persero) and PT TPS won.

PT Tresnamuda Sejati mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasasi No. 2334K/PDT/2010 tanggal 10 Maret 2010, dengan pertimbangan :

PT Tresnamuda Sejati filed a Law Reconsideration (PK) through the court of Cassation Decision No. 2334K/PDT/2010 dated March 10, 2010, with the following considerations:

a. Adanya putusan yang berbeda terhadap soal yang sama tingkatannya, yaitu perkara Antara PT Tresnamuda Sejati dengan PT Pelindo II (Persero) yang diputus di PN Jakarta Utara dan Putusan Kasasi di MA dimana pada amar putusannya memenangkan PT Tresnamuda Sejati.

a. The trial yielded different judicial decision in the case between PT Tresnamuda Sejati and PT Pelindo II (Persero) determined by law in the North Jakarta District Court, where the Cassation of Supreme Court Decision verdicted that PT Tresnamuda Sejati won the case.

b. PT Tresnamuda sejati menganggap Putusan Pengadilan baik di PN, PT dan MA atas perkara perdata dengan PT Pelindo III (Persero) serta PT Terminal Petikemas Surabaya dibuat dengan adanya kekhilafan dan kekeliruan oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

b. PT Tresnamuda Sejati considers the Decision issued in PN, PT and MA over the civil case with PT Pelindo III (Persero) and PT Surabaya Container Terminal are made unreasonably misleading due to the missjustifications of the judges. 182






Selanjutnya PT Pelindo III (Persero) mengajukan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2013 Per. Reg. No. 2334/K/PDT/2010 Jo No. 107/PDT/2010/PT. Sby Jo No.171/Pdt.G/2009/PN. Sby. Sebagaimana informasi perkara dalam website Mahkamah Agung RI telah diputus Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Peninjauan Kembali No.595 PK/PDT/2013 tanggal 27 Pebruari 2014 dengan Amar Putusan pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh PT Tresnamuda Sejati.

Consequently, PT Pelindo III (Persero) filed contraPK-memory to the Supreme Court dated August 2, 2013 Per. Reg. No. 2334/K/PDT/2010 Jo No. 107/PDT/2010/PT.sby Jo No.171/Pdt.G/2009/PN.Sby. As the information mattered in the Supreme Court website, a reconsideration has been decreed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia under the Reconsideration Decision No.595 PK/PDT/2013 dated February 27, 2014 by Amar decision which essentially rejects the reconsideration by PT Tresnamuda Sejati.

2. Sengketa Penguasaan Tanah dan Bangunan oleh PT Timur Nusantara Secara Melawan Hukum. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002, PT Pelindo III (Persero) dan PT Timur Nusantara bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 18 Januari 2004 (“Perjanjian Kerjasama”).

2. A Dispute on Land and Building Occupation by PT Timur Nusantara is against the Law. On December 18, 2002, PT Pelindo III (Persero) and PT Timur Nusantara agreed to hold an agreement for managing the container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi, the agreement was due on January 18, 2004 ("Cooperation Agreement").

Objek yang dikerjasamakan dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama lapangan penumpukan seluas 10.000 m2, gudang A seluas 1.000 m2 dan Ruang Kantor seluas 60 m2 yang kesemuanya itu merupakan aset milik PT Pelindo III (Persero). Berdasarkan perjanjian, PT Timur Nusantara diberikan hak untuk menguasai dan mengelola objek yang dikerjasamakan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian yakni tanggal 18 Januari 2004. Ditentukan pula dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian kerjasama telah berakhir, maka PT Timur Nusantara berkewajiban untuk mengembalikan objek perjanjian dimaksud kepada PT Pelindo III (Persero).

The objects mentioned in the agreement include the spaces for stacking the stuffs or goods which are 10,000 sqm wide, Warehouse A which is 1,000 sqm wide, and office area which is 60 sqm widte. All of these assets are owned by PT Pelindo III (Persero). According to the agreement, PT Timur Nusantara is given the right to control and manage the cooperating objects until the expiration date of the agreement which is on January 18, 2004. It is also specified in the agreement, that if the agreement expired, PT Timur Nusantara will be obligated to return the objects as mentioned in the agreement referred to PT Pelindo III (Persero).

Akan tetapi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek ex perjanjian kerjasama. PT Pelindo III pun telah menyampaikan 3 kali surat peringatan secara sah untuk meninggalkan dan mengembalikan objek ex perjanjian kerjasama.

However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara does not have any intention to return and still retain all the objects mentioned in the ex cooperation agreement. PT Pelindo III sent legal warning letters to remind the Company three times to leave and return the objects of the ex cooperation agreement.

183






PT Timur Nusantara beranggapan, bahwa perjanjian kerjasama telah diperpanjang berdasarkan side letter (surat sepihak) yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT Pelindo III (Persero). Sementara PT Pelindo III (Persero) beranggapan surat sepihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak pernah disampaikan sama sekali kepada PT Timur Nusantara.

PT Timur Nusantara assumed that the agreement was extended under the side letter (one-sided letters) issued by the Director of PT Pelindo III (Persero). While PT Pelindo III (Persero) assumed that the side letter has no legal force because it was never delivered to PT Timur Nusantara.

Pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2009, PT Pelindo III (Persero) mengajukan gugatan kepada PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan tuntutan antara lain pengembalian objek ex perjanjian kerjasama dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.287.

On March 20, 2009, PT Pelindo III (Persero) filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court. The lawsuit states that PT Timur Nusantara should return the object of the ex agreement and pay compensation amounting to Rp1,855,287.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan dan memenangkan gugatan PT Pelindo III (Persero).

Surabaya District Court Judge ruled on the lawsuit which was granted and won by PT Pelindo III (Persero).

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relaas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang pada intinya memenangkan PT Pelindo III (Persero) dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PT Timur Nusantara). Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan PT Pelindo III (Persero) berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara (berdasarkan putusan pengadilan). Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI, maka terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through its decision letter No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which sentenced that PT Pelindo III (Persero) won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara. With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and PT Pelindo III (Persero) had a potential gain in the form of return on assets and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara. Through the decision of the Indonesia Supreme Court, then the case has been legally binding.

184






Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No. HK.10/01/P.III2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014. Perusahaan akan selalu melakukan upaya penagihan untuk dapat merealisasikan keputusan tersebut, namun Perusahaan tidak membukukan piutang dan pendapatan atas potensi pendapatan dari putusan tersebut karena saat ini belum ada kejelasan dan kesanggupan bayar dari PT Timur Nusantara. Direksi melakukan upaya pengajuan pelaksanaan putusan pengadilan (aanmaning) melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang ditandatangani oleh Biro Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.KP.0403/300/P.III-2014 tanggal 18 Nopember 2014, namun sampai dengan Tanggal Laporan Ini belum mendapat tanggapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

The Company a letter to the Surabaya District Court to seek clarification on the verdict of Cassation by the Supreme Court sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with letter of Directors No.HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 as well as letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014. The Company keeps reminding the District Court in order to realize the decision, however the Company did not recorded receivables and potential income earning from this decision because as to date there is no certainty of capability by PT Timur Nusantara to pay. Director has filed execution of court decision (aanmarning) through Surabaya District Court, signed by the Legal Bureau as Special Letter of Authority No.KP.0403/300/P.III2014 dated November 18, 2014. However, up to the date of this report, there is no response from Surabaya District Cour.

3. Sengketa Sewa Tanah HPL Dengan PT Wahana Artha Luhur. Bahwa pada tanggal 29 April 1997, PT Pelindo III (Persero) dan PT Wahana Artha Luhur (“PT WAL”) membuat perjanjian sewa HPL Cabang tanjung Perak seluas 27.393 m2 untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair (refinery) dan gudang penimbunan dengan jangka waktu 20 tahun. Berdasarkan perjanjian, pembangunan tersebut adalah kewajiban PT WAL.

3. HPL Land Rental Dispute With PT Wahana Artha Luhur. On April 29, 1997, PT Pelindo III (Persero) and PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") made HPL Tanjung Perak Branch lease agreement covering 27,393 sqm width for the benefit of PT WAL to build liquid vegetable oil plant (refinery) and stockpiling warehouses for 20 years. Based on the agreement, such development is the obligation of PT WAL.

Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, atau selama 14 tahun (sejak ditandatanganinya perjanjian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012), PT WAL tidak melakukan pembangunan pabrik minyak nabati cair (refinery) dan gudang penimbunan yang dibangun hanya tembok pembatas saja.

However, in the implementation or during the 14 years (since the signing of the agreement in 1997 until the 2012), PT WAL did not build liquid vegetable oil plant (refinery) and warehouses stockpiling, it only built the barrier.

Setelah disampaikan 3 kali somasi dan ternyata pembangunan tidak juga dilaksanakan, PT Pelindo III (Persero) pada tanggal 24 Juli 2009 pada akhirnya memutuskan perjanjian dengan PT WAL. Merasa tidak terima, PT WAL kemudian mengajukan gugatan kepada PT Pelindo III (Persero) melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuntutan perpanjangan masa sewa HPL hingga 20 tahun kedepan.

After the subpoena was delivered 3 times and turns out that the construction was not implemented, on July 24, 2009 PT Pelindo III (Persero) decided to discontinue the agreement with PT WAL. PT WAL did not agree with the subpoena, then it filed a lawsuit against PT Pelindo III (Persero) through Surabaya District Court, with the demands of the HPL lease extension up to 20 years. 185






Terhadap kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan PT WAL tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. Atas putusan tersebut maka PT Pelindo III (Persero) adalah pihak yang dimenangkan. Namun ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut (Pelindo III kalah).

Surabaya District Court Judge decided that PT WAL lawsuit was unproven and was wholly rejected. Based on the decision, PT Pelindo III (Persero) won. But at the appeal level, the East Java High Court cancelled the decision of the District Court of Surabaya (Pelindo III lost).

Selanjutnya pada tingkat Kasasi sesuai surat putusan Mahkamah Agung RI No. 2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/ 2009/PN.Sby tanggal 28 April 2011 menjatuhkan putusan yang pada intinya memenangkan PT Pelindo III (Persero). Namun terhadap putusan tersebut PT WAL telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali.

Later on, the Cassation level according to the decision letter of Indonesian Supreme Court No.2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/2009/PN.Sby dated April 28, 2011 passed a decision that PT Pelindo III won. However, PT WAL filed a Reconsideration on the case.

PT Pelindo III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Pebruari 2012. Sebagaimana informasi perkara dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PK dengan register No.470/PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 mengabulkan PK yang diajukan oleh PT WAL, namun sampai dengan tanggal pemeriksaan Perusahaan belum memperoleh salinan tersebut.

PT Pelindo III filed a counter reconsideration on February 13, 2012. As the information matter in the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia PK Verdict with register No.470/PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which granted the PK proposed by PT WAL, but as of to date of audit, the Company has not yet obtained a copy of the inspection decision of the Court.

4. Terdapat beberapa tanah milik Perusahaan masih dalam proses pengadilan: - Perkara perdata No.100/PDT/G/2004/PN.KPG di Stasiun Karantina Hewan yang saat ini dalam proses Mahkamah Agung dengan nilai gugatan kurang lebih Rp1.080.000. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi No.1292K/PDT/2006 tanggal 12 Mei 2009 berdasarkan akta pernyataan permohonan PK No.100/PDT/G/2009/PN.KPG tanggal 28 Juli 2011. Berkas permohonan tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung RI tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dalam surat MA No. 14.204/204 PK/PDT/2014 tanggal 23 Juni 2014.

4. There are some land owned by the Company which are still in civil court process: - Civil case No.100/PDT/G/2004/PN.KPG at Animals Quarantine Station is currently on process in the Supreme Court with collective value of Rp1,080,000. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has filed a reappeal (PK) on decision No.1292K/PDT/2006 dated May 12, 2009, under the deed petition PK No.100/PDT/G/2009/PN.KPG dated July 28, 2011. The petition was accepted by the Supreme Court on April 2, 2014, as stated in the letter of Supreme Court No. 14.204/204PK/PDT/2014, dated June 23, 2014

186






- Perkara perdata No.99/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan Warga Perak Barat atas perbuatan melawan hukum mengalihkan hak atas tanah eks HPL Perusahaan kepada Pemkot Surabaya. Saat ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah ada putusan banding No. 664/PDT/2010/PT.Sby yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Atas putusan tersebut Warga Perak Barat mengajukan kasasi dan telah menyampaikan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat tanda terima kontra memori kasasi No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011.

- A civil case No.99/Pdt.G/2008/PN. against the resident of Perak Barat for committing to break the law yielded from the action made for converting the rights of the land utility owned by ex HPL to Surabaya City Government. Currently, the case is under the process of appeal in the High Court of East Java. There was a verdict, No. 664/PDT/2010/PT.Sby, which enforced the verdict by District Court No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Of that verdict, the residents of Perak Barat had made an appeal and submitted the cassation to the Supreme Court of Surabaya, through the District Court. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has also filed a counter cassation as per counter cassation appeal No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby dated October 27, 2011.

5. Penguasaan hak atas tanah yang tumpang tindih sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No.31/S/VIIXV.2/02/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 sebagai berikut :

5. The overlapped in committing the occupation towards the rights for the land utility as mentioned in the report No.31/S/VIIXV.2/02.2005 dated February 14, 2005 of Supreme Auditor Agency described as follows:

-

Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang yang juga dicatat sebagai asset PT Pertamina UPPDN IV Semarang dengan nilai kurang lebih Rp40.200.000.

- Parts of land management right (HPL) of the Company at Tanjung Emas Port of Semarang was recorded and noted as the assets of PT Pertamina Regional Marketing Unit IV (UPPDN IV) of Semarang with value approximately Rp40,200,000.

-

Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang dikuasai oleh penduduk dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kodya Semarang dengan nilai kurang lebih Rp9.953.600.

- Parts of land management right (HPL) at Tanjung Emas of Semarang was occupied and claimed by residents with certificates of ownership released by District Land Office (BPN) of Semarang City with value approximately Rp9,593,600.

187



43. Kontinjensi (Lanjutan) -



Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak Surabaya digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia dan sebagian lain dihuni penduduk dengan status tidak jelas. Atas hal tersebut telah dibuat nota kesepahaman tentang rencana kerjasama bisnis logistik dan angkutan barang dengan menggunakan sarana kereta api No. HK.04/13/P.III-2009 atau No. D.86/HK.213/U2009 tanggal 4 Nopember 2009. Atas nota kesepahaman tersebut telah ada perjanjian tentang Bisnis Logistik dan Angkutan Barang dengan Menggunakan Sarana Kereta Api oleh Anak Perusahaan No.HK.0501/17.1/P.III-2011 tanggal 4 Februari 2011.

- Parts of land management right at Tanjung Perak Port of Surabaya was utilized by PT Kereta Api Indonesia and the other parts were occupied by individuals without any confirmed status. With regards to the condition, a memorandum of understanding has been made relating to the logistics business cooperation land and freight transport by means of train No. HK.04/13/P.III2009 or No. D.86/HK.213/U-2009 dated November 4, 2009. Basing on that memorandum, an agreement of Logistic Business and transportation of good using subsidiary’s train facility was made as stated on Agreement No.HK0501/17.1/PIII-2011 dated February 4,2011.

6. Beberapa persengketaan lain yang dihadapi perusahaan yang masih dalam proses pengadilan sebagai berikut :

6. Several other dispute which are faced by the Company that are still in process in the court are as follows:

-

Perkara No.20/BANI-SBY/II/2009, bahwa antara Perusahaan Cabang Kumai dengan PT Rancang Persada telah terjadi perikatan hukum dalam pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga CPO, Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan Lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. IP.03/12/KMI-2007 tanggal 29 Agustus 2007 jo. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. HK.0502/03/KMI-2008 tanggal 23 Juli 2008.

- Civil case No.20/BANI-SBY/II/2009. between the Company and PT Rancang Persada legal engagements have taken place in the work of Development Consulting Services Implementation Monitoring CPO Wharf, Pier Versatile, Trestle, a relatively long bridge and Container Stacking Field in Port Bumiharjo, Cabang Kumai, Central Kalimantan as outlined in the Contracting Agreement Letter No. IP.03/12/KMI-2007 dated August 29, 2007 jo. Additional Letter of Agreement (Addendum) No. HK.0502/03/KMI2008 dated July 23, 2008.

Dalam perjalanan perjanjian tersebut dikarenakan ada permasalahan penempatan personil, Perusahaan Cabang Kumai melakukan pemutusan perjanjian. Atas pemutusan perjanjian tersebut, terjadi sengketa antara Perusahaan Cabang Kumai dengan PT Rancang Persada mengenai besaran sisa pembayaran yang harus dibayar oleh PT Pelindo III Cabang Kumai.

During the agreement, because there are problems of personnel placement, Company’s Cabang Kumai terminated the agreement. Upon termination of the agreement, a dispute between the Company and PT Rancang Persada dealing with the rest of the payment which should be paid by PT Pelindo III Cabang Kumai.

188






Mengenai Perkembangan terakhir perkara, telah ada putusan Banding dari Mahkamah Agung RI berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Pemohon Kasasi No. 09/Pdt.G/2009/PN.P.Bun, No.443K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 443K/PDT.SUS/2010, yang pada intinya Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Concerning the latest progress of this case, a decision on the appeal from the Supreme Court of Republic of Indonesia has been made, based on the Cassation Decision Notice to the Authorized Cassation Applicant No. 09/Pdt.G/2009/PN.P.Bun, No. 443K/Pdt.Sus/2010 dated April 20, 2011 and Decision of the Supreme Court No. 443K/PDT.SUS/2010, which essentially Rejected the Applicant’s Appeal of PT Pelabuhan Indonesia III (Ltd).

7. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam risalah rapat No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII2002 tanggal 2 Desember 2002 yang menyatakan Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam pemilikan PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Aspek legal dari keputusan tersebut belum dilaksanakan dan Perusahaan masih dalam proses menentukan nilai kompensasi atas penyertaan tersebut.

7. Based on decision of extra ordinary shareholders' meeting as mentioned in minute of meeting No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII2002 dated December 2, 2002 it was stated that the Company withdraw from the ownership of PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Legal aspects of the decision have not been executed and the Company is currently in the process of determining the value of compensation on this withdrawal.

Potensi nilai liabilitas butir a sampai dengan butir c yang kemungkinan timbul dari hal-hal di atas (jika ada) belum dicatat dalam laporan keuangan.

Potential value of liabilities which might be arise as a consequence of point a to c (if any) were not recorded in the financial statements.

8. PT Pelindo III sebagai Penggugat melawan PT Adaro, PT Adi Guna Putra, PT Aneka Kargo Katulistiwa, PT Bahana Inti Barito, PT Handil Bakti Persada, PT Lambang Jaya Barito, PBM Adaro, PT Mitra Eka Sejati, PT Mas Logistics, PT Caral Dwiguna Sejati, PT Mitra Bahtera Segara.

8. PT Pelindo III as Plaintiff against PT Adaro, PT Adi Putra Guna, PT Aneka Kargo Katulistiwa, PT Bahana Inti Barito, PT Handil Bakti Persada, PT Lambang Jaya Barito, PBM Adaro, PT Mitra Eka Sejati, PT Mas Logistics, PT Caral Dwiguna Sejati and PT Mitra Bahtera Segara.

Putusan PN Banjarmasin No. 17/Pdt.G/2013/PN.Bjm menolak gugatan Penggugat (PT Pelindo III)

The decision from Banjarmasin District Court No. 17/Pdt.G/2013/PN.Bjm rejected the plaintiff’s lawsuit (PT Pelindo III).

Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Pelindo III mengajukan Banding atas putusan PN Banjarmasin. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa memberikan Putusan Banding No.53/PDT/2013/PT.BJM tanggal 1 November 2013 yang menyatakan gugatan PT Pelindo III (Persero) tidak dapat diterima.

The Public Attorney representing Pelindo III had filed an appeal against the decision of the Banjarmasin District Court. Furthermore, the judge in charge gave appeal decision No.53/PDT/2013/PT.BJM November 1, 2013, which stated that the lawsuit Pelindo III (Persero) was not accepted.

Selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan Kasasi ke MA.

Subsequently, the Public Attorney of Banjarmasin has filed a cassation to the Supreme Court.

189






9. Saudara Yusuf Efendi sebagai Penggugat melawan Saudari Widji sebagai Tergugat dan PT Pelindo III sebagai Turut Tergugat, gugatan Saudara Yusuf Efendi terhadap Saudari Widji dan PT Pelindo III sebagai turut tergugat dengan No. perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013.

9. Mr. Yusuf Efendi, a Plaintiff against Mrs. Widji, a Defendant and PT Pelindo III as Co-defendant, Mr.Yusuf Efendi filed lawsuit against Mrs. Widji and PT Pelindo III as a co-defendant with case No.13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated January 22, 2013.

Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan Jl. Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas HPL Pelabuhan, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menempati obyek sengketa tanpa ijin penggugat, selanjutnya penggugat meminta kepada turut tergugat untuk mengubah ijin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Pdt.G 13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013 yang menerima sebagian tuntutan penggugat. Saat ini PT Pelindo III (Persero) selaku turut tergugat telah mengajukan banding atas putusan PN tersebut.

Plaintiff claimed to be the legitimate heir of the building in Jl. Teluk Nibung East 8/25A Surabaya port standing on HPL, the plaintiff claimed that the defendant had occupied the disputed without permission of the plaintiff, then the plaintiff requested the defendant helped to change the land use permit previously on behalf of the defendant to be on behalf of the Plaintiff and no decision has been made by Surabaya District Court No. Pdt.G 13/PN.Sby dated August 28, 2013 the plaintiff received a partial claim. Currently PT Pelindo III (Persero) as co-defendant appealed to the decision of the District Court.

10. PT Pelindo III (Persero) sebagai penggugat intervensi, PT NCL sebagai Penggugat asal/Tergugat Intervensi II dan Tn Henry dkk sebagai tergugat Asal / tergugat Intervensi II, gugatan Intervensi pada perkara No. 951/PDT.G/2012/PN.SBY tanggal 23 November 2012 atas perbuatan melanggar hukum antara PT Namsurya Citra Lines (NCL) penggugat asal atau tergugat intervensi I dan Tn Henry dkk sebagai tergugat asal / para tergugat intervensi II.

10. PT Pelindo III (Persero) as the intervening plaintiff, and PT NCL as the intervening defendant II and Mr Henry and partners as the co-defendant; whereas the intevention lawsuit in the case No. 951/PDT.G/2012/PN.SBY dated November 23, 2012 for any actions against the law committed between PT Namsurya Citra Lines (NCL), the plaintiff or intervening defendant I and Mr. Henry and friends as the interverning defendant II.

Tn Henry dkk sebagai tergugat asal / para tergugat intervensi II mempunyai hubungan hukum dengan PT Namsurya Citra Lines (NCL) sebagai penggugat asal atau tergugat intervensi I dalam bentuk kegiatan pengiriman barang dalam 22 kontainer yang berisi batu mangan yang kemudian ditumpuk oleh PT NCL di area penumpukan milik PT Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Perak. Selanjutnya 22 kontainer tersebut tidak dikeluarkan dari area lapangan penumpukan Pelabuhan Cabang Tanjung Perak selama periode waktu berjalan, sehingga keberadaannya dapat menganggu operasional Pelabuhan Tanjung Perak. Adanya Putusan Sela yang menerima gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/ PT Pelindo III (Persero) dalam Perkara No. 951/Pdt.G/2012 PN.Sby.

Mr. Henry and partners in intervention II have a legal relationship with PT Citra Namsurya Lines (NCL) as the original plaintiff or defendant on the first intervention whose business is to ship goods in 22 containers containing manganese stones which are then stacked by PT NCL in the stacking area belong to the PT Pelindo III (Persero) Tanjung Perak Port. Furthermore, 22 containers are not removed from the container stacking area of Tanjung Perak Harbor Branch until due time, as a result, the stacking containers affected the operations in Tanjung Perak Port. The existence of Injunctions who received the intervention lawsuit filed by Plaintiff Intervention / PT Pelindo III (Persero) in case No. 951/Pdt.G/2012 PN.Sby. 190






Perkara tersebut telah diputus dengan amar putusan pada pokoknya menghukum PT NCL dan para pemilik barang untuk membayar biaya penumpukan sebesar Rp164.892.618,00. PT NCL dan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Kesepakatan No.BA.758/HK.01/TPR-2014 tanggal 25 November 2014.

The case had been decided by the ruling which essentially punished PT NCL and the owner of the goods to pay the cost of buildup with the amount of Rp164,892,618.00. PT NCL and Pelindo III (Persero) Tanjung Perak Branch accepted the decision and did not apply for injunctive remedies against the decision as stated in the Minutes of Agreement No.BA.758/HK.01/TPR-2014 dated November 25, 2014.

Biaya penumpukan sebesar Rp. 164.892.618,00 sebagaimana putusan tersebut telah dibayar oleh PT NCL sebagaimana Bukti Penerimaan Kas Bank No.032283/JKM/2014 dan 032257/JKM/2014 keduanya tertanggal 27 November 2014. Dengan demikian maka perkara ini dinyatakan telah selesai.

The cost of buildup amounted to Rp. 164,892,618 in line with the decision has been paid by PT NCL as stated in cash bank receipt voucher No.032283/JKM/2014 and 032257/JKM/2014 both dated November 27, 2014. Thus, the case has been finalised.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia 11. Gugatan PT Dakai Impex atas Kerusakan Buah Jeruk Impor Pada tanggal 26 April 2013 PT Dakai Impex (Penggugat) mengimpor buah jeruk dari China sebanyak 5 petikemas dan tanggal 5 Mei 2013 juga mengimpor buah jeruk sebanyak 8 petikemas, sehingga total sebanyak 13 petikemas. Dalam perjalanan dari China ke Indonesia memakai petikemas reefer (kontainer pendingin).

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia 11. Lawsuit PT Dakai Impex for Damages of Imported Orange Fruits On April 26, 2013, PT Dakai Impex (the Plaintiff) imported oranges from China using 5 container and on May 5, 2013 also imported oranges using 8 containers, for a total of 13 containers. On the way from China to Indonesia used refrigerated containers.

Pada bulan Mei 2013, barang tersebut telah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Penggugat menggunakan jasa Tergugat I (PT Perak Wharehouse), Tergugat II (PT Buana Amanah Karya - Jakarta), Tergugat III (PT Buana Amanah Karya Surabaya), dan Tergugat IV (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia), yaitu fasilitas bongkar muat, depo/gudang penyimpanan sementara, fasilitas plug listrik.

On May 2013, the goods arrived at the Port of Tanjung Perak Surabaya. The Plaintiff used the services from Defendant I (PT Perak Wharehouse), Defendant II (PT Buana Amanah Karya - Jakarta), Defendant III (PT Buana Amanah Karya – Surabaya), and Defendant IV (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia), that is loading and unloading facilities, warehouse as temporary storage facilitiefor the s, electrical plug.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Penggugat mengeluarkan salah satu petikemas dari gudang milik Tergugat III dengan kondisi buah jeruk dalam keadaan rusak dan busuk. Dari kejadian tersebut 12 petikemas yang lain dibuka di Depo Tergugat III dan ditemukan adanya kesengajaan petikemas milik Penggugat tidak terpasang arus listrik yang mengakibatkan buah jeruk menjadi rusak dan busuk.

On May 30, 2013, the Plaintiff took out one container from the warehouse owned by the Defendant III with the condition that the oranges were damaged and decay. Of the incident, the other 12 containers in the warehouse were opened by the Defendant III and found out that the Plaintiff was deliberate disregarded to use the electricity resulting for the orange fruits to be damaged and rotten.

191






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Pada tanggal 8 Juli 2013, Penggugat mengirim somasi kepada Tergugat III No. 206/DI-DN/VII-13. Dari somasi tersebut, Penggugat menerima Surat Tanggapan dari Tergugat I dengan No. SK.21010/XII/BJTI-2013 tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut:

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia On July 8, 2013, the Plaintiff sent to the Defendant III a subpoena No.206/DI-DN/VII-13. Of the subpoena, the Plaintiff received response letter from the Defendant I No.SK.210-10/XII/BJTI-2013 dated December 11, 2013 as follows:

i. Berdasarkan Perjanjian antara PTBJTI dengan PT Perak Wharehouse No. KKS.42-02/VII/BJTI2013 tanggal 19 Juli 2013 disepakati bahwa PT Perak Wharehouse bertanggungjawab secara penuh atas kerusakan petikemas dan/atau mutu dan isinya milik pihak ketiga (pengguna jasa) yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan petugas PT Perak Wharehouse.

i. Based on the agreement between PTBJTI and PT Perak Wharehouse No.KKS.42-02/VII/BJTI2013 dated July 19, 2013, it was agreed that PT Perak Wharehouse has the full responsibility for damage containers and/or the quality and content of third parties (customers) are caused by the negligence or willful misconduct of the officer of PT Perak Wharehouse.

ii. PT Perak Wharehouse telah mengetahui bahwa arus listrik petikemas reefer yang digunakan untuk petikemas Penggugat dalam kondisi tidak normal tetapi tidak segera melakukan pelaporan sehingga PT Perak Wharehouse tidak mencegah timbulnya beban klaim yang sangat besar.

ii. PT Perak Wharehouse has learned that the electric current used for the container of the the Plaintiff is under abnormal conditions, but not immediately reported by PT Perak Wharehouse in order to prevent a very large claim burden.

Penggugat memperkarakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng berupa ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.022.543 yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

The Plaintiff sued Defendant I, Defendant II, Defendant III and Defendant IV jointly and severally to pay restitution in the form of material and immaterial to the Plaintiff for Rp5,022,543 to be paid in cash and immediately after the verdict of the case becomes legally enforceable.

Sesuai dengan Perjanjian Pelayanan Jasa kontainer Yard Nilam antara PT BJTI dengan PT Buana Amanah Karya No. KKS.29-09/V/BJTI-2013 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi "membebaskan Pihak Pertama (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) dari tanggungjawab terhadap perubahan warna, bentuk dan komposisi barang/produk didalam petikemas karena adanya perubahan cuaca, reaksi kimia dan sebab-sebab lainnya selama berada di lokasi kegiatan.

In accordance with the Services Agreement between PT BJTI and PT Buana Amanah Karya No.KKS.2909/V/BJTI-2013 dated May 15, 2013 which contains the"liberating First Party (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) from the responsibility to change the color, shape and composition of the goods/products in the containers due to changing weather, chemical reactions and any other cause while in the location of activities.

192






PT Berlian Jasa Terminal Indonesia 12. Klaim PT Meratus ke PT BJTI atas Kecelakaan Kerja di PT Pelindo III Cabang Tenau Kupang. Pada tanggal 15 Januari 2014 telah terjadi kecelakaan kerja dikarenakan salah penanganan dalam proses layanan delivery petikemas di Terminal Multi Guna Kupang, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya klaim dari pihak PT Meratus atas kerusakan kontainer TEGU2922572 yang terguling disamping telah menyebabkan kerusakan pada body RTG02 dan juga kerusakan pada chasishead truck nopol DH8560AC.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia 12. Claims of PT Meratus to PT BJTI for accidents at PT Pelindo III Branch Tenau Kupang. On January 15, 2014 a work accident occurred due to mishandling in the process of delivery service of containers in Multipurpose Terminals in Kupang, these events resulted for PT Meratus to claim for damages on Container TEGU2922572 is rolled in addition has caused damage to the body RTG 02 and also damage to the truck chassis head plate DH8560AC.

Terhadap beberapa item barang yang rusak sebenarnya telah dicover oleh pihak asuransi, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pengecekan di Pabrik. Pihak PT BJTI juga sudah mengantisipasi atas klaim dari Pihak Meratus terkait atas kerusakan yang dikecualikan oleh pihak asuransi atas kerusakan ini. Sampai dengan saat ini, belum ada gugatan tertulis yang dikirimkan oleh PT Meratus kepada PT BJTI.

Some of the damaged goods were actually covered by insurance, but as of to date, the checking of the factory is still in progress. PT BJTI is also anticipating for the claims of the related parties of PT Meratus for damages which are excluded by insurers for such defects. As of to date, there is no written claims submitted by PT Meratus to PT BJTI.

44. Laba Per Saham

44. Earning Per Share

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Income from operations and net income for the calculation of basic earning per share is as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Laba Bersih

1,194,015,767

1,189,597,317

Net Income

Jumlah

1,194,015,767

1,189,597,317

Total

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah saham per 31 Desember 2014 dan 2013 sebanyak 1.018.953 saham.

The number of shares based on weighted average of outstanding shares was published for the purpose of calculation of basic earning per share as of December 31, 2014 and 2013 amounted to 1,018,953 shares.

2014 Rp

Laba Bersih Per Saham Dasar

2013 Rp 1,172

1,167

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

Basic Earning per Share

At statement of financial position date, the Company has no dilutive potential ordinary shares.

193




45. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

45. Financial Instrument and Financial Risks Management

a. Kebijakan Manajemen Risiko Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang 3. Risiko Tingkat Suku Bunga 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Harga 6. Risiko Investasi

a. Risk Management Policy In normal transaction, the Goup is generally exposed to financial risks as follows: 1. Credit Risk 2. Foreign Exchange Rate Risk 3. Interest Rate Risk 4. Liquidity Risk 5. Price Risk 6. Investment Risk

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

This note describes the exposure of the Goup to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Perusahaan difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

The Goup’s directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Goup's financial performance.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut: 1. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

The Goup’s policy on financial risk mangagement are as follows: 1. Credit Risk Credit risk is the risk that the Goup and Subsidiaries will incur loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Goup’s financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable and investments. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

194




45. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

45. Financial Instrument and Financial Risks Management (Continued)

Untuk meringankan resiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa /pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Perusahaan lebih mudah memantau pendapatannya. Selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

To minimize this risk, the Goup established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users / customers to pay deposit(s) before entering transaction and hence allow the Company to monitor their income easier. In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables.

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Perusahaan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar. Tergantung pada penilaian Perusahaan, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

When a customer is unable to make payments within the specified time, the Company will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Company will discontinue services to customers as a result of the default. Depending on the assessment of the Company, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2014 Pinjaman yang diberikan dan piutang: Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Masih akan Diterima Jumlah

Belum jatuh tempo/Neither past due

Telah jatuh tempo/Past due

Penurunan nilai/ Impairment

Jumlah/Total

December 31, 2014

4,247,026,898

-

-

4,247,026,898

Loans and Receivables: Cash and Cash Equivalents

20,523,000 149,003,445 299,508,043

327,916,115 30,267,150

(88,764,852) (16,782,977)

20,523,000 388,154,708 312,992,216

Restricted Cash Trade Receivables Other Receivables

89,515,997

-

-

89,515,997

Accrued Revenue

4,805,577,383

358,183,265

(105,547,829)

5,058,212,819

Total

195






31 Desember 2013 Pinjaman yang diberikan dan piutang: Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Masih akan Diterima Jumlah

Belum jatuh tempo/Neither past due

Telah jatuh tempo/Past due

Penurunan nilai/ Impairment

Jumlah/Total

December 31, 2013

1,759,522,597

-

-

1,759,522,597

Loans and Receivables: Cash and Cash Equivalents

18,721,013 80,965,458 282,721,171

380,486,768 30,267,150

(88,446,988) (3,750,889)

18,721,013 373,005,238 309,237,432

Restricted Cash Trade Receivables Other Receivables

17,077,658

-

-

17,077,658

Accrued Revenue

2,159,007,897

410,753,918

(92,197,877)

2,477,563,938

Total

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

2. Foreign Exchange Rate Risk Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Goup’s financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perusahaan.

The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Company’s foreign exchange exposure.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Perusahaan terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan. Pinjaman dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didominasikan dalam mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan. Beberapa liabilitas dan belanja modal Perusahaan diperkirakan akan terus didominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Exposure of currency exchange risk of Company is mainly from cash and cash equivalents, temporary deposits, trade accounts receivables, bank loans and security issued. Bank loans is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents dominated in the same foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Company. Several liabilities and capital expenditures Entity are expected to continue dominated in United States Dollar.

196






Dalam mengelola risiko mata uang, Perusahaan tidak melakukan hedging, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

The Company manages the foreign exchange rate risk without hedging, because transactions have short term period. The Company believes that there are no significant risk of foreign exchange fluctuations on its transactions.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut: - Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.

Iln addressing the risk of fluctuations in foreign currency the Management considenrs the following: - Obtains part of working capital in foreign currency

-

Melakukan pembelian valas secara spot atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka USD.

-

Purchases foreign currency at spot or gradually to be placed in the form of time deposito in USD

-

Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing

-

Obtains revenues in foreign currency which are expected to compensate liabilities on foreign currency

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terutama berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:

The following table presents the Company's financial assets and liabilities denominated in foreign currency, mainly in United States Dollar:

31 Desember 2014/ December 31, 2014 Mata Uang Asing Ekuivalen (Angka Penuh)/ Rupiah / Foreign Currency Equivalent Rupiah (Full Amount)

Aset Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha

(Full Amount)

Rp

Rp

USD EUR

239,504,196.07 2,191.10

2,979,432,199 33,158

51,437,309.42 2,251.00

626,969,456 37,867

USD EUR

USD USD

13,254,436.20

164,885,186

11,863,324.87

144,601,498

USD USD

Jumlah Aset Liabilitas Utang Usaha Beban Akrual Utang Bank Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Utang Bank Utang Obligasi

31 Desember 2013/ December 31, 2013 Mata Uang Asing Ekuivalen (Angka Penuh)/ Rupiah (*)/ Foreign Currency Equivalent Rupiah

3,144,350,543

USD USD USD

10,336,882.54 6,821,073.85 40,000,000.00

USD USD

48,834,213.68 493,915,311.86

128,590,819 84,854,159 497,600,000

450,930.13 1,313,689.00 50,000,000.00

5,496,387 16,012,551 609,450,000

USD USD USD

607,497,618 6,144,306,480

78,566,000.00 -

957,642,116 -

USD USD

7,462,849,076

1,588,601,054

Aset (Liabilitas) Bersih

(4,318,498,533)

(816,992,235)

197

Restricted Cash Trade Receivables Total Assets

771,608,821

Jumlah Liabilitas

Assets Cash and Cash Equivalent

Liabilities Trade Payables Accrued Expenses Bank Loan Current Liabilities Long - Term Liabilities Bank Loans Obligation Bond Total Liabilities Net - Assets (Liabilities)






Analisis Sensitivitas Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Sensitivity Analysis Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar at year end that could increase (decrease) the equity or profit or loss amount are presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that were considered to happen on the reporting date with all other variables are held constant.

Tabel berikut menunjukan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Perusahaan:

The following table shows the sensitivity of the United States Dollar exchange rate changes on net income and stockholder's equity: Sensitivitas/Sensitivity Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Ekuitas/ Equity Rp Rp

Perubahan Nilai Tukar Chage in Exchange Rates

Basis Poin/ Basis Point


Meningkat/Appreciates Terdepresiasi/Depreciates

100 100

34,714,665 (34,714,665)

34,714,665 (34,714,665)


Meningkat/Appreciates Terdepresiasi/Depreciates

100 100

(6,664,554) 6,664,554

(6,664,554) 6,664,554

3. Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

3. Interest Rate Risk Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negative terhabap Perusahan

The Goup monitors the impact of interest rate movements to minimize the negative inpact on the Company.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisa pada profil jatuh tempo aset dan kewajiban berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

To measure market risk on interest rate movement, the Company analized the interest rate movement margin and maturity profile of asset and liabilities based on interest rate change schedule.

198






Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Perusahaan yang dipengaruhi bunga adalah:

On the statement of financial position, the Company's profile of financial instruments that are affected by the interest are as follows:

2014 Rp

2013 Rp

Aset Keuangan Liabilitas Keuangan

4,260,651,859 (7,249,873,601)

1,772,750,794 (2,035,862,457)

Financial Assets Financial Liabilities

Jumlah Aset (Liabilitas) - bersih

(2,989,221,742)

(263,111,663)

Total Assets (Liabilities) – net

Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga

Sensitivity analysis on interest rate risk

2014 Rp

2013 Rp

Tingkat bunga tetap Aset Keuangan Liabilitas Keuangan

4,260,651,859 (7,249,873,601)

1,772,750,794 (2,035,862,457)

Fixed rate Financial Assets Financial Liabilities

Tingkat bunga mengambang Aset Keuangan Liabilitas Keuangan

4,345,864,896 (7,394,871,073)

1,808,205,810 (2,076,579,706)

Variable rate Financial Assets Financial Liabilities

(268,373,896)

Total Assets (Liabilities) – net

Jumlah Aset (Liabilitas) - bersih

(3,049,006,177)

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp3.218.186.432 dan (Rp268.373.896) Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2014 and 2013 by Rp3,218,186,432 and (Rp268,373,896), respectively. A 2% decrease in interest rates for the periods ended December 31, 2014 and 2013 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

199






4. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi libilitasnya

4. Liquidity Risk Liquidity risk in the arising when the cash flow position of the Goup are not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajeman memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai utuk membiayai operasional Perusahan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas actual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatka sumber pendanaan yang optimasl.

In the managing liquidity risk, the Management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and Subsidiaries operations and to mitigate the affects of fluctuation in cash flows. The Management also regularly evaluates the projected and markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

31 Desember 2014 Utang Usaha Utang Lancar Lain-lain Beban Akrual Utang Bank Uang Persekot/Panjar Uang Titipan Surat Berharga Yang Diterbitkan Jumlah

Desember 31, 2013 Utang Usaha Utang Lancar Lain-lain Beban Akrual Utang Bank Uang Persekot/Panjar Uang Titipan Jumlah

Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months

tahun/ 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/More than 1 years

508,001,057 10,092,878 419,243,843 212,656,518 29,586,964 70,214,139 -

74,168,512 207,302,747 892,452,986 -

92,124,633 401,863

1,249,795,399

Jumlah/Total

December 31, 2014

6,144,306,480

674,294,202 10,092,878 626,948,453 1,105,109,504 29,586,964 70,214,139 6,144,306,480

Trade Accounts Payable Other Current Liabilites Accrued Expenses Bank Loans Deposit Received Fund Retained Securities Issued

1,173,924,245

6,236,832,976

8,660,552,620

Total

Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months

tahun/ 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/More than 1 years

660,340,068 36,648,151 239,984,581 49,517,813 23,424,067 96,176,968

13,727,459 2,590,380 226,960,415 795,211,230 -

2,231,859 33,963,473 6,218,527 1,191,100,205 -

676,299,386 73,202,004 473,163,524 2,035,829,247 23,424,067 96,176,968

Trade Accounts Payable Other Current Liabilites Accrued Expenses Bank Loans Deposit Received Fund Retained

1,106,091,648

1,038,489,484

1,233,514,064

3,378,095,196

Total

200

Jumlah/Total

December 31, 2013






5. Risiko Harga Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

5. Price Risk Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Company and subsidiaries are affected by price risk that are primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs. Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Company and subsidiaries are unable to transfer these price increases directly to its customers.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

Company and subsidiaries set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Company and subsidiaries to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Risiko Investasi Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan pemodal.

6. Investment Risk Level of investment risk is the potential loss arising from the acquisition of the expected investment returns are not achieved as planned. The level of risk that is included in the valuation of investment will affect the expected results financiers.

201






Perusahaan dan entitas anak terkena dampak risiko investasi yang terutama diakibatkan oleh fasilitas utang obligasi. Pada bulan September 2014 perusahaan melakukan penawaran Global Bond. Perusahaan menargetkan untuk meraih USD500,000,000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan dan issued pada tanggal 1 Oktober 2014. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Tingkat bunga sebesar 4,875% per tahun dan dibayar setiap 6 bulanan, dimulai 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2022.

The Company and its subsidiaries are affected by the investment risk is mainly due to the bond debt facilities. In September 2014 the company made an offer Global Bonds. The company targets to achieve USD500,000,000 used for financing the development of port facilities and issued on October 1, 2014. The bonds made in full at maturity. An interest rate of 4.875% per annum and payable every 6 months, starting October 1, 2014 until September 30, 2022.

The Bank of New York Mellon bertindak sebagai wali amanat. Per tanggal 8 September 2014 obligasi tersebut mendapatkan peringkat BBBdari Fitch dan BB+ dari Standard & Poor.

The Bank of New York Mellon acts as trustee. As of the date of 8 September 2014 bonds get BBBfrom BB + from Fitch and Standard & Poor's.

Kebijakan Perusahaan dan entitas anak untuk meminimalkan risiko investasi adalah antara lain dengan melakukan penempatan sisa utang obligasi yang belum digunakan pada rekening untuk pembayaran proyek perusahaan dan entitas anak yang akan jatuh tempo.

The Company and its subsidiaries policy to minimize investment risks are, among others, with the placement of the rest of the bonds that have not been used to account for the payment of the project company and its subsidiaries maturing.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Estimasi nilai wajar Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

b. Fair Value of Financial Instruments Fair value estimation The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

PSAK 60, “Financial Instruments: Disclosures” requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

a. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

a. quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);

b. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan

b. inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2); and

202






c. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

c. inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrumen is included in Level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

 penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;

 the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;

 teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

 other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2014 and 2013:

203





45. Financial Instrument and Financial Risks Management (Continued) 2014

2013

Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Nilai tercatat/

Nilai wajar/

Carrying amount

Fair Value

Carrying amount

Fair Value

Aset keuangan: Kas dan Setara Kas Kas yang Dibatasi Penggunaannya Piutang Usaha Piutang Lain-lain Pendapatan yang Masih Akan Diterima

4,247,026,898 20,523,000 388,154,708 295,492,216 89,515,997

4,247,026,898 20,523,000 388,154,708 295,492,216 89,515,997

1,759,522,597 18,721,013 373,005,238 290,737,432 17,077,658

1,759,522,597 18,721,013 373,005,238 290,737,432 17,077,658

Financial assets: Cash and Cash Equivalents Restricted Cash Trade Receivables Other Receivables Accrued Revenues

Jumlah

5,040,712,820

5,040,712,820

2,459,063,938

2,459,063,938

Total

Liabilitas keuangan: Utang Usaha Utang Bank Utang Lancar Lain-lain Beban Akrual Uang Persekot/Panjar Uang Titipan Surat Berharga Yang Diterbitkan

674,294,202 1,105,109,504 10,092,878 626,948,453 29,586,964 70,214,139 6,144,306,480

674,294,202 1,105,109,504 10,092,878 626,948,453 29,586,964 70,214,139 6,144,306,480

676,299,386 2,035,829,247 73,202,004 473,163,524 23,424,067 96,176,968 -

676,299,386 2,035,829,247 73,202,004 473,163,524 23,424,067 96,176,968 -

Financial liabilities: Trade Accounts Payable Bank Loans Other Current Liabilites Accrued Expenses Deposit Received Fund Retained Securities Issued

Jumlah

8,660,552,620

8,660,552,620

3,378,095,196

3,378,095,196

Total

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang, utang dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, receivables, payables and accruals expenses approximate their carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

It is and has been the Company and subsidiaries’ policy that no trading in financial instruments shall be undertaken.

46. Pengelolaan Modal

46. Capital Management

Grup mengelola risiko permodalan untuk memastikan Perusahaan mampu melanjutkan kelangsungan usaha sehingga memaksimalkan imbal hasil pada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memelihara optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

The Group manage risk on capital to ensure the Company ability to continue as a going concern in order to maximize returns for shareholders, and stakeholders to maintain an optimal loan balance and equity.

Struktur permodalan Perusahaan seluruhnya berasal dari ekuitas dan pinjaman pemasok. Tidak terdapat pinjaman lain yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperkuat struktur permodalannya.

The Company's capital structure entirely from equity and trade payables from suppliers. There were no loans made by the Company to strengthen its capital structure.

204



46. Pengelolaan Modal (Lanjutan)


46. Capital Management (Continued)

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian review, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait. 47. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Directors regularly review the Company's capital structure. As part of the review, Directors consider cost of capital and its related risk.

47. Source of Uncertainty Estimation Critica Accounting Judgment

and

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini. i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Properti Investasi Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan Properti Investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. Estimates and considerations used in the preparation of financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities disclosed in below.

Imbalan Kerja Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Employment Benefits The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefits obligations.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions Estimated Useful Lives of Fixed Assets and Investment Properties The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and investment properties based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

205



47. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)


47. Source of Uncertainty Estimation and Critical Accounting Judgment (Continued)

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of goverment bonds that are dominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximates the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

ii. Significant Judgements in Determination of Accounting Policy These following judgments were made by management in relation to the adoption of accounting policies of the Group which has the most significant impact on the recognized amount in the financial statement.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 45.

Classification Financial Asset and Liability The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2010). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 45.

206






Cadangan kerugian nilai piutang Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Cadangan yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

The allowance of impairment of receivables The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available acts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer’s current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

Bila Grup memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Grup menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

If the Group determine that no objective evidence of impairment occured for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers’ ability to pay all amounts due.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

207






Provisi untuk Biaya Perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas alat fasiltas pelabuhan dan operasional kapal, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan. 48. Informasi Penting Lainnya

Provision for The cost of repair tool port facilities and ship docking The Group assesses its provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of activity tools for port facility and vessel operations, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management’s best estimate of the present value of the future restoration costs required.

48. Other Important Information Company 1. In 2012, the Company obtained X-Ray equipment and CCTV in Banjarmasin branch, Tanjung Emas Semarang and Tanjung Benoa - Bali from General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, which are not yet put into operation because it has not been received by the Company (Except X-Ray at Benoa). The Company has confirmed the status of the equipments through PT Pelindo III's President letter to General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. 05.0203/09/PIII-2012 dated August 31, 2012. Based on that letter, a meeting was also conducted by the Ministry of Transportation on Thursday , December 13, 2012, to discuss the status of the equipments.

Perusahaan 1. Pada tahun 2012, Perusahaan memperoleh Hibah peralatan X-Ray & CCTV pada cabang Banjarmasin, Tanjung Emas - Semarang dan Tanjung Benoa - Bali dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang belum dapat dioperasikan (kecuali X-Ray di Benoa) karena saat ini belum ditetapkan /diserahterimakan kepada Perusahaan. Atas hal tersebut Perusahaan telah mengkonfirmasikan status peralatan tersebut melalui Surat Dirut PT Pelindo III (Persero) kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. 05.0203/09/PIII-2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan berdasarkan Surat tersebut juga telah diadakan rapat oleh Kementerian Perhubungan pada hari Kamis, 13 Desember 2012, dengan membahas status peralatan tersebut.

208



48. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)


48. Other Important Information (Continued)

Berdasarkan Surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. UM.002/8/9/DJPL.13 tanggal 14 Pebruari 2013 perihal pemberitahuan Tindak lanjut For The project For Improvement of Port Security System diinformasikan bahwa pada saat ini sedang dalam pelaksanaan proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Operasional (Bastro) di Kementrian Perhubungan yang selanjutnya akan di proses menjadi PMN (Penyertaan Modal Negara) dan selanjutnya akan diserahterimakan kepada perusahaan.

Based on the letter from General Directorate of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. UM.002/8/9/DJPL.13 dated February 14, 2013 regarding the notification on Follow-up For The Project Improvement of Port Security System informed that it is currently under process of making Operational Handover (Bastro) in the Ministry of Transportation which will be further processed into PMN (State Capital) and will be handed over to the company.

2. Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa oleh PT Jasamarga Bali Tol (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sbb :

2. In connection with the Company's use of the HPL land used for the construction of highways Nusa Dua Ngurah Rai - Benoa PT Jasamarga Bali Tol (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

Pemilik/landowners PT Pelindo III (darat /land ) PT Pelindo III (perairan/ waters )

Luas/land area 522 m2 41.490 m2

NJOP

Apraisal

1,227,744,000

2,589,120,000

-

Keterangan/Information

-

Dalam proses P2T/ In the process P2T

Kesimpulan Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah HPL, tanggal 31 Oktober 2013 :

HPL Land Acquisition Discussion Meeting, dated October 31, 2013 stated that:

a. Ada persepsi berbeda terhadap mekanisme perhitungan nilai UGR terhadap penguasaan obyek tanah HPL.

a. There are different perceptions on the UGR value calculation mechanism of the control of HPL ground objects.

b. Untuk tanah perairan dangkal yang pengelolaannya adalah menjadi tanggung jawab PT Pelindo III Cabang Benoa, saat dipergunakan (ditimbun) tanah tersebut masih merupakan perairan sehingga luasan yang terpakai tidak diperhitungkan nilai UGR nya tetapi dilaporkan luas pemanfaatanya kepada atasan.

b. For the management of shallow water soil which is the responsibility of PT Pelindo III Branch Benoa decided that due to the condition of the soil that is still watery when used the UGR value has to be ignored.

c. Sepakat untuk kepastian dalam mengambil keputusan dan untuk menetapkan pemberian UGR terhadap tanah HPL yang dipakai jalan TPT dan P2T akan meminta petunjuk kepada BPKP.

c. Agrees to certainty in decision making and establish the UGR granting HPL the use of the land, TPT and PLT to inquire directions from BPKP.

209






Kesimpulan rapat pada point 3 tersebut di atas, telah diperoleh jawaban dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2013 No.SR-10/D1/03/2013, perihal Pendapat atas Permasalahan Pengadaan Tanah pada Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Jalan Tol Mandara), yang antara lain menyebutkan “Sesuai dengan UndangUndang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria, dimana pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hak pengelolaan lahan tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah. Pemberian ganti rugi yang dapat diberikan terkait hak pengelolaan lahan sesuai dengan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas pada pasal 43 ayat (2) dan (3) hanya pembayaran ganti rugi atas hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, dan ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan.

Conclusion of the meeting on point 3, resolution has been obtained from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) dated December 31, 2013 No. SR-10/D1/03/2013, regarding the above Opinion on Issues on Toll Road Land Acquisition Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Toll Road Mandara), which among other things states that "in accordance with the Law No. 5 of 1960 on the basis of the basic rules Agrarian, of which Article 16 paragraph (1) states that rights are not included in land management rights ground. Compensation can be given related to land management rights in accordance with the regulations from the head of Badan Pertanahan Nasional above in Article 43 paragraph (2) and (3) payment of just compensation for the right to use or the right to build on land management rights, and compensation for buildings and or plants or objects and other objects relating to land in the land use rights or the right to build on land with granted management rights.

Berkenaan dengan diterimanya surat dari BPKP tersebut, manajemen JBT akan segera menindaklanjuti pendapat BPKP tersebut dengan melakukan pembahasan dengan Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (TPT) dan hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham JBT.

With regards to the letter from the BPK, the JBT’s management immediately follow the opinion of BPKP during the discussion over the issue of the Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) and the results were submitted to the Board and Shareholders of the JBT.

3. Berdasarkan risalah rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Mei 2014, Direksi menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

3. Based on the minutes of meeting of the Board of Directors on May 27, 2014, the directors agreed and resolved the following:

a. Bahwa selama belum ada penetapan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 82 dan 92, Pasal 78 PP No.61 Tahun 2009 Jo Pasal 344 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008 yang mengatur tentang konsesi termasuk khususnya mengenai peralihan aset BUMN, Aset atas Terminal Eksisting tetap dicatatkan sebagai aset berwujud dan hal ini masih konsisten dengan peraturan perundang-undangan mengenai Aset BUMN.

a. That as long as no establishment by specific Government Act was made, as stated in Art 82 and 92 of Law No. 17 Year 2008, Art 78 of Government Act No. 61 Year 2009 in conjunction with Art 344 (2) of Law No. 17 Year 2008, which regulate on concessions, particularly for the transfer of assets of State-Owned Enterprises (“SOE”), the assets on Existing Terminals are thus recorded as tangible assets and this is consistent with the regulations concerning assets of SOE.

210






b. Sedangkan untuk pembangunan Terminal Baru yang terletak di DLKR tetapi tidak berstatus HPL Pelindo atau diluar DLKR Pelindo, dalam hal ini khususnya Terminal Teluk Lamong dengan mempertimbangkan rencana pengoperasian dalam waktu dekat, maupun teknis pelaksanaan dengan Otoritas Pelabuhan, maka dapat dilakukan pengajuan konsesi, dengan terlebih dahulu melakukan Koordinasi dengan Otoritas Pelabuhan termasuk mempersiapkan Studi Analisis terkait dengan kewajaran nilai dan jangka waktu konsesi. Perilaku pencatatan aset atas Terminal Teluk Lamong dengan pengajuan konsesi diperhitungkan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku.

b. Whilst for the New Terminal development located in Pelindo’s Work Authority Area but not under Pelindo’s concession rights, or outside Pelindo’s Work Authority Area, which in this case is Teluk Lamong terminal, by considering commencement of operation in the near future, as well as technical implementation with the Port’s Authority, concession rights can be submitted, by first coordinating with the Port’s Authority, including preparing analytical studies related to the fairness of the value and duration of the concession. In regards with the concession rights submission, the list of assets over Terminal Teluk Lamong is accounted for in accordance with the applicable Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS).

c. Selanjutnya dilaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan ketentuan konsesi sebagaimana pembahasan dalam Risalah Direksi ini.

c. Coordination with related work units in regards with implementation of concession arrangements as resolved in the Board of Directors Resolution will therefore be held.

Koordinasi yang telah dilakukan PT Pelindo III (Persero) dengan unit kerja terkait pelaksanaan ketentuan Konsesi adalah sebagai berikut :

PT Pelindo III (Persero) has coordinated with the unit related with the implementation for concession,as follows:

 Surat Dirjen Perhubungan Laut Kepada Menteri Perhubungan tanggal 13 Agustus 2014, Perihal Permohonan untuk memberikan diskresi pelelangan konsesi Teluk Lamong secara langsung kepada PT Pelindo III (Persero).

 Letter from General Director of Sea Transportation to Ministry of Transportation dated August 13, 2014, Subject: Requesting for granting the discretionary concession auctions of Teluk Lamong directly to PT Pelindo III (Persero).

 Surat Dirut PT Pelindo III (Persero) kepada Menteri BUMN tanggal 3 September 2014, perihal  Surat Dirut PT Pelindo III (Persero) kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak tanggal 9 September 2014, perihal Penyampaian proposal permohonan konsesi teluk lamong.

 Letter from Managing Director of PT Pelindo III (Persero) to the Ministry of SOE’s dated September 3, 2014, concerning  Letter from Managing Director of PT Pelindo III (Persero) to the Head of Main Port Authority of Tanjung Perak dated September 9, 2014, regarding the submission of proposal for concessions of Teluk Lamong.

 Surat menteri BUMN kepada menteri Perhubungan tanggal 23 September 2014, Perihal Dukungan Diskresi Konsesi Teluk Lamong, untuk dapatnya PT Pelindo III diberikan konsesi tanpa lelang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemerintahan yang baik.

 Letter from Minister of SOE’s to the Minister of Transportation dated September 23, 2014, regarding the support for discretion concession of Teluk Lamong, for PT Pelindo III to be granted concession without auction with regard to the principles of prudence and good governance.

211






 Surat Dirjen Perhubungan Laut Kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Tanggal 11 November 2014 Perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong. Disampaikan bahwa sambil menunggu proses pemberian konsesi atau bentuk lainnya dari penyelenggara pelabuhan untuk mengoperasikan Teluk Lamong, pada prinsipnya dapat dilakukan uji coba operasional di Terminal Teluk Lamong dengan bekerjasama dengan PT Pelindo III.

 Letter from General Director of Sea Transportation to the Head of Main Port Authority of Tanjung Perak dated November 11, 2014 regarding the operational test in the Teluk Lamong Terminal. It was informed that while waiting for the granting concessions process or other forms of organizational port in operating Teluk Lamong, in principle, an operational testing can be performed in Teluk Lamong Port in cooperation with PT Pelindo III.

 Surat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kepada Dirut PT Pelindo III (Persero) Perihal Uji Coba Operasional Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak dengan isi pokok sebagai berikut :

 Letter from the Head of Main Port Authority of Tanjung Perak to the Managing Director of PT Pelindo III (Persero) regarding the operational testing in Teluk Lamong Terminal Tanjung Perak Port stated the following:

a. Uji coba dilakukan oleh KSOP Tanjung Perak dengan BUP PT Pelindo III;

a. Testing is to be done by KSOP Tanjung Perak and BUP PT Peindo III;

b. Kerjasama uji coba dilakukan melalui penandatangan Nota Kesepahaman antara Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelindo III karena belum ada perjanjian konsesi yang masing menunggu persetujuan diskresi pelelangan konsesi dari Menhub;

b. Cooperation trials conducted through the signing of a Memorandum of Understanding between the Main Port Authority of Tanjung Perak with Pelindo III because there is no concession agreements yet, both waiting for the approval of the discretionary concession auction from the Minister of Transportation

c. PT Pelindo III agar menyediakan konsultan penilai proposal konsesi untuk membantu OP.

c. PT Pelindo III to provide consultant assessor of concession proposal to help OP;

 Addendum I Nota Kesepahaman (MoU) Antara Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelindo III (Persero) Nomor HK.04/21/P.III-2014 dan HK.107/01/10/OP. TPr-14 tanggal 21 Nopember 2014 disepakti :

 Addendum I Memorandum of Understanding (MoU) between the Main Port Authority Tanjung Perak with PT Pelindo III (Persero) No. HK.04/21/P.III2014 and HK.107/01/10/OP.TPR-14 dated November 21, 2014 it was agreed: a. Concession agreement as mentioned in Memorandum of Understanding, is operational commencing from the released of Letter of General Director of Sea Transportation No: PP.001/3/20/DJPL-14 dated November 11, 2014 regarding “Operational Testing in Teluk Lamong Terminal” and

a. Perjanjian Konsesi sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :PP.001/3/20/DJPL-14 tanggal 11 Nopember 2014 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong; dan

b. Concession fee obtained by Authority of Tanjung Perak Port is counted from the released date of Letter of General Director of Sea Transportation No.: PP.001/3/20/DJPL-14 dated November 11, 2014 regarding operational testing in Teluk Lamong Terminal.

b. Concession fee yang diperoleh oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak akan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PP.001/3/20/DJPL14 tanggal 11 Nopember 2014 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong. 212






 Surat Menteri Perhubungan kepada Dirjen Perhubungan Laut tanggal 16 Desember 2014 perihal Permohonan Diskresi Pelelangan Konsesi Terminal Multipurpose Teluk Lamong. PT Pelindo III (Persero) dapat diberikan hak konsesi dari Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dan selanjutnya untuk dituangkan dalam Perjanjian Konsesi.

 Letter from Minister of Transportation to General Director of Sea Transportation dated December 16, 2014 regarding request for discretionary concession auction for Multipurpose Terminal of Teluk Lamong. PT Pelindo III (Persero) to be given the concession rights from the Main Port Authoirty of Tanjung Perak Surabaya and furthermore to be stated in the concession agreement afterwards.

4. Rencana Proyek reklamasi di Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali menimbulkan pendapat pro dan kontra karena berbagai pertimbangan serta dampaknya kedepan. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap Rencana Investasi pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

4. The reclamation project plan at Teluk Benoa, Badung District, Bali, brought pros and cons due to various considerations and the future impacts. The situation and condition indirectly have impacts on the Plan of Benoa Port Investment Development carried out by the company, among others;

a. Keterlambatan pelaksanaan investasi pengerukan kolam dan turning basin dan Dermaga Selatan – 12 M LWS sebagai bagian dari program pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai Tourism Hub dan pengembangan Zona Terminal Energi.

a. The delay of the investment for pool dredging and turning basin and South Dermaga – 12 M LWS as part of the Benoa Port Development Program as the Tourism Hub and the development of energy terminal zone.

b. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa

b. The development of Curah Cair Dock and Benoa Gas Port

Keterlambatan tersebut dikarenakan belum terbitnya perijinan, yang disebabkan oleh : a. Rencana Induk Pelabuhan Benoa belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan karena masih menunggu rekomendasi Walikota Denpasar;

The delay is due the fact that the permit has not been issued yet which is caused by: a. The Master Plan of Benoa has not been settled by Minister of Transportation because the ministry is waiting for the recommendation of the Mayor of Denpasar.

b. Studi Lingkungan (Amdal Kawasan) masih belum dapat diproses lebih lanjut karena masih belum adanya penetapan Rencana Induk Pelabuhan Benoa;

b. The environmental studies cannot be processed further because Master Plan of Benoa has not been settled yet.

c. Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) dan Ijin Pembangunan Dermaga belum dapat diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan karena masih menunggu adanya studi lingkungan dari RIP yang telah ditetapkan.

c. The permit letter of dredging work and the permit of dock building have not been issued by the Ministry of Transportation because the ministry is still waiting for the environmental study from the Master Plan of Development which has been settled.

213






Keterlambatan tersebut menyebabkan potensi : a. Tidak tercapainya rencana untuk melayani kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang (LOA 300 m) yang selama ini dilayani dengan berlabuh dan ditransfer menggunakan tender boat karena keterbatasan kedalaman kolam dan turning basin (kolam putar);

The delay has caused the following potentials: a. The plan to serve the excursion ships with the capacity of 3,000 passengers (LOA 300 m) is not realized and accomplished.

b. Terlambatnya program penyediaan fasilitas Terminal Energi sebagai bagian dari Program Nasional untuk konversi energi untuk pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan solar (HSD) menjadi menggunakan gas alam (natural gas) yang lebih murah

b. The facilities acquisition program of Energy Terminal as part of National Program for Energy Conversion for electrical power plantfrom HSD /gasoline into cheaper natural gas is delayed.

Atas Kondisi Tersebut Manajemen Perusahaan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut : a. Berkoordinasi intensif dengan KSOP Benoa dalam pengurusannya rekomendasi Walikota Denpasar terhadap Rencana Induk Pelabuhan Benoa;

Considering those conditons, the management of the company has taken the following steps: a. Coordinate intensively with “KSOP” Benoa to deal with the process of the recommendation regarding Master Pan of Benoa from Denpasar Mayor.

b. Menyusun dokumen studi AMDAL Kawasan yang saat ini sudah dilakukan sidang Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) serta akan menyusun UKL-UPL di BLH Kota Denpasar sebagai percepatan pemenuhan persyaratan lingkungan terhadap pekerjaan pengerukan Turning Basin dan Dermaga Selatan serta pembangunan dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa

b. Arrange the document of area environmental study which at present is trial and will refer to the Outline of environmental impact analysis reference (KAANDAL) and arrange the UKL –UPL at the law firm Denpasar in order to accelerate the environment requirement for the dredging work and turning Basin and South Dermaga, and the development of Curah Cair and Benoa Gas Energy.

c. Melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk Surat Ijin Kerja Keruk sesuai Permenhub Nomor: PM 74 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permenhub nomor: PM 52 Tahun 2011 tentang pengerukan dan reklamasi serta untuk perijinan pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa

c. Complete the necessary requirements for the permit letter of dredging work in accordance with the regulations of the ministry of transportation No. PM 74 Year 2014 regarding the change of the regulations of the ministry of transportation No. 52 Year 2011 regarding dredging and reclamation and permit for Curah Cair Dock development and Benoa Post Gas.

214






d. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan KLH Nomor: PP.40/1/17/Dp-15 tanggal 28 Januari 2015 perihal Rencana Pengembangan Pelabuhan Benoa, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan RIP Benoa yang masih dalam proses penetapan Menhub, dokumen RIP Benoa dapat dijadikan pedoman dalam Studi Lingkungan Hidup (AMDAL) pengembangan Pelabuhan Benoa, sehingga kegiatan pengembangan Pelabuhan Benoa dapat berjalan secara paralel.

d. There has been an issue of the Letter of Directorate General of Marine Transportation and addressed to the Minister of Life Environment specifically Directorate of Environment Structure No. PP 40/Dp -15 dated January 28, 2015 regarding Benoa Port Development Plan, which stated that since the master plan of Benoa is still in process in the ministry of transportation, the document of Benoa Master Plan can be used as the guideline in the life environment study (AMDAL) for Benoa Port development so that the development activity of Benoa Port can be carried out simultaneously.

Dengan telah dikeluarkannya surat dari Dirjen Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut, pelaksanaan sidang Amdal kawasan yang sebelumnya terhenti dapat dilanjutkan dan direncanakan sidang komisi penilai Amdal pada bulan Februari 2015, sehingga ijin-ijin yang memerlukan dokumen lingkungan dapat pula diupayakan pemenuhannya

Because of the issue of the letter from the Directorate General of Marine Transportation mentioned above, the trial of AMDAL/ environment impact analyisis which was stopped, can be continued and the trial of the AMDAL examiner commission, is scheduled for February 2015 and therefore, all the permits/ licenses requiring environment document can be accomplished.

PT Berlian Manyar Sejahtera (PT BMS) a. Sehubungan dengan rencana pembangunan pelabuhan di kecamatan Manyar kabupaten Gresik oleh PT Berlian Manyar Sejahtera, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) mengajukan ijin pembangunan sesuai dengan surat No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk2013 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 September 2013 mengenai permohonan ijin pembangunan pelabuhan di wilayah Pelabuhan Gresik.

PT Berlian Manyar Sejahtera (PT BMS) a. In relation with the port construction in Manyar district, Gresik by PT Berlian Manyar Sejahtera, Kesyahbandaran Office and Port Authority Class II Gresik (KSOP) submitted a construction permit in accordance with the letter No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 to General Director of Marine Transportation dated September 2, 2013 regarding to the port construction permit in Gresik Port area.

Pada tanggal 8 November 2013, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan izin pengembangan dermaga Pelabuhan Gresik kepada penyelenggara Pelabuhan Gresik sesuai dengan surat No.B.XI-675/PP.08

On November 8, 2013, the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation granted the permission of Port management to develop docks at Gresik Port in accordance with the letter No.B.XI675/PP.08.

215






Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, KSOP mengirimkan surat No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk2013 kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 12 Desember 2013 tentang pengembangan Pelabuhan Gresik Kali Mireng, untuk diminta mengambil langkah-langkah persiapan guna pelaksanaan pengembangan pelabuhan tersebut.

Based on the letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation, KSOP sent a letter No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dated December 12, 2013 regarding the development of Kali Mireng Gresik Port, which was asked to take steps of preparations for the implementation of the port development.

Pada tanggal 29 April 2014, KSOP mengirimkan surat No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal permohonan penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana pembangunan pengembangan Pelabuhan Gresik.

On April 29, 2014, KSOP sent a letter No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 to the General Director of Marine Transportation regarding the appointment request of the Company as executive development of Gresik Port.

Pada tanggal 30 April 2014, Perusahaan menerima surat pemberitahuan No.PP.008/04/11/KSOP.GSK2014 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) bahwa KSOP telah berkirim surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat melimpahkan pembangunan Pelabuhan Kali Mireng kepada Perusahaan. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas pelimpahan pembangunan tersebut.

On April 30, 2014, the Company received a notification letter No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 from KSOP that KSOP has sent the letter to the General Director of Marine Transportation to delegate the development of Kali Mireng Port to the Company. Up to the date of this report, the Company is still waiting for the General Director of Marine Transportation approval for delegating the construction.

b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 09.00/SP-2/BMS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.1) dengan PT Van Oord Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp399.986.400 termasuk PPN 10%.

b. Based on Chartering Agreement No. 09.00/SP2/BMS/III/2014 dated March 14, 2014, the Company signed a contract concerning reclamation work for the construction of Manyar Gresik Port Terminal (Package A.1) with PT Van Oord Indonesia with the amount of Rp399,986,400 including 10% VAT.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

The work performance period was scheduled 270 calendar days. The work maintenance period was f 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical work substantially completed and stated in Minutes of First Handover (BAST-1). Maintenance guarantee was 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 97,36% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 December 2014.

On December 31, 2014, working progress has reached 97.36% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014. 216






c. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 05.00/SP-2/BMS/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.2) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp78.200.000 termasuk PPN 10%.

c. Based on Chartering Agreement No. 05.00/SP2/BMS/I/2014 dated January 9, 2014, the Company signed a construction contract of development work retaining wall of Manyar Gresik Port Terminal (Package A.2) with PT Hutama Karya (Persero) with the amount of to Rp78,200,000 including 10% VAT.


The work performance period was scheduled 300 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physica of work. Maintenance guarantee was 5%.

Berdasarkan Addendum I No. 05.01/SP-2.ADD1/BMS/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi 390 hari kalender.

Based on addendum I No. 05.01/SP-2.ADD1/BMS/VIII/2014 dated August 22, 2014, the work performance period was changed into 390 calendar days

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 44,47% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014

On December 31, 2014, working progress had reached 44.47% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014

d. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 04.00/SP-2/BMS/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dermaga dan trestle Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket B) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp153.850.400 termasuk PPN 10%.

d. Based on Chartering Agreement No. 04.00/SP2/BMSXIII/2013 dated December 6, 2013, the Company signed a contract concerning construction piers and trestle of Manyar Gresik Port Terminal (Package B) with PT Adhi Karya (Persero) Tbk with the amount of Rp153,850,400 including 10% VAT.


The work performance period was scheduled for 300 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical f work. Maintenance guarantee was 5%.

Berdasarkan Addendum II No. 04.02/SP-2.ADD2/BMS/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 terdapat tambahan lingkup pekerjaan sehingga nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp156.487.100, dan jangka waktu diperpanjang menjadi 450 hari kalender terhitung sejak 6 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015.

Based on addendum II No.04.02/SP-2.ADD2/BMS/XI/2014 dated November 20, 2014, there was addition to the scope of work so that the contract value was changed into Rp156,487,100, and the work performance period was extended into 450 calendar days counted since December 6, 2013 until February 28, 2015.

217






Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90,28% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31Desember 2014.


e. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 02.00/SP-2/BMS/XI/2013 tanggal 15 November 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan pembangunan trestle penghubung area industri dengan area Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket C) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp47.500.000 termasuk PPN 10%.

e. Based on Chartering Agreement No. 02.00/SP2/BMS/XI/2013 dated November 15, 2013, the Company signed a contract concerning construction work trestle connecting industrial areas with Manyar Gresik Port Terminal (Package C) with PT Hutama Karya (Persero) with the amount of Rp47,500,000 including 10% VAT.


The work performance period was scheduled for 300 calendar days. The work maintenance period wasf 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical work. Maintenance guarantee was 5%.

Berdasarkan addendum III No. 02.03/SP-2.ADD3/BMS/VIII/2014 tanggal 24 Nopember 2014 terdapat tambahan lingkup pekerjaan sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp60.012.206 dan jangka waktu diperpanjang menjadi 464 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan 21 Pebruari 2015.

Based on addendum III No. 02.03/SP-2.ADD3/BMS/VIII/2014 dated November 24, 2014, there was addition to the scope of work so the contract value was changed to Rp60,012,206 and the work performance period was extended into 464 calendar days from the date November 15, 2013 to February 21, 2015



f.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 07.00/SP-2/BMS/II/2014 tanggal 26 Pebuari 2014, yang telah diperbaharui dengan Adendum I No. 07.01/SP2.ADD-1/BMS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Perusahaan melakukan kontrak pengadaan material pasir laut dari lokasi depan area Lantamal V untuk pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT Putra Bangsa Gema Namaskara dengan volume material sebesar 5.909.453 m3 dan nilai kontrak sebesar Rp65.003.983 tidak termasuk PPN 10%.

f.

218

Based on Contract Agreement No. 07.00/SP2/BMS/II/2014 dated February 26, 2014, updated with Addendum I No. 07.01/SP2.ADD-1/BMS/VI/2014 dated June 9, 2014. The Company signed a material procurement contract form sand sea from Lantamal V location for the construction of reclamation work Manyar Gresik Port Terminal with PT Putra Bangsa Gema Namaskara with material volume 5,909,453 m3. With the amount of Rp65,003,983 excluding 10% VAT.






g. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 06.00/SP-2/BMS/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT Atrya Swascipta Rekayasa dengan nilai kontrak sebesar Rp3.650.000 termasuk PPN 10%.

g. Based on Contract Agreement No. 06.00/SP2/BMS/I/2014 dated January 24, 2014, the Company signed a consultant services contract concerning supervision work for the construction of Manyar Gresik Port Terminal with PT Atrya Swascipta Rekayasa with the amount of Rp3,650,000 including 10% VAT

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender setelah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

The work performance period for 300 calendar days. The work maintenance periode of 180 calendar days shall be effective as stated in Minutes of First Handover (BAST-1). Maintenance guarantee is 5%

Berdasarkan Addendum I Nomor 06.01/SP-2.ADD1/BMS/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014, terdapat tambahan lingkup pekerjaan sehingga jangka waktu pelaksanaan diperpanjang menjadi 408 hari kalender, dan nilai kontrak diubah menjadi Rp4.422.123 termasuk PPN 10%.

Based on Addendum I No. 06.01/SP-2.ADD1/BMS/XI/2014 dated November 17, 2014, there was additional scope of work so the work performance period was extended into 408 calendar days, and the contract value changed into Rp4,422,123 including VAT 10%.

h. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 01.00/SP-2/BMS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang telah diperbarui dengan Addendum I No. 01.01/SP-2.ADD-1/BMS/XI/2013 tanggal 30 September 2013, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa konsultasi survey investigation design (SID) dan detail engineering design (DED) pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT LAPI – ITB dengan nilai kontrak sebesar Rp5.479.000 termasuk PPN 10%.

h. Based on Contract Agreement No. 01.00/SP2/BMS/V/2013 dated May 20, 2013, updated with Addendum I No. 01.01/SP-2.ADD-1/BMS/XI/2013 dated September 30, 2013, the Company signed a consultant services contract concerning survey investigation design (SID) and detail engineering design (DED) for the construction of Manyar Gresik Port Terminal with PT LAPI - ITB with the amount of Rp5,479,000 including 10% VAT.

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) Pada tanggal 2 Desember 2014, Perusahaan dengan PT Samudera Energi Tangguh menyepakati nota kesepahaman Nomor : HK.0501/MoU/PEL-2014, Nomor: 019.MoU/SET/XI/2014, tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Dan Pengoperasian Kegiatan Yang Terkait Di Bidang Energi di Seluruh Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) On December 2, 2014, The Company and PT Samudera Energi Tangguh signed a Memorandum of Understanding (MoU) no. HK.0501/oU/PEL-2014, No.: 019/MoU/SET/XI/2014 for Collaboration Plan in Developing and Operating activities related to Energy scope in all working areas of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

219






PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) a. Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.PP.00/11/2/DP-14 tanggal 26 Mei 2014 perihal uji coba sandar Terminal Teluk Lamong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak yang menyatakan memberikan ijin untuk melakukan 1 (satu) kali uji coba sandar pada dermaga Terminal Teluk Lamong.

PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) a. Letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation No.PP.00/11/2/DP14 dated May 26, 2014 concerning trials dock in Teluk Lamong, addressed to the Head Office of Tanjung Perak Port Authority stated granting permission to do, 1 (one) time trial berth at Terminal Teluk Lamong

b. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.PP.001/3/20/DJPL-14 tanggal 11 November 2014 perihal uji coba operasional di Terminal Teluk Lamong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya yang menyatakan dapat dilakukan uji coba operasional di Terminal Teluk Lamong sambil menunggu proses pemberian konsesi atau bentuk lainnya dari penyelenggara pelabuhan untuk mengoperasikan Terminal Teluk Lamong

b. Based on the letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation No.PP.001/3/20/DJPL-14 dated November 11, 2014 concerning trials berth in Terminal Teluk Lamong, addressed to the Head Office of Tanjung Perak Port Authority it was stated that the Port Authority could conduct trials operations in Terminal Teluk Lamong, while waiting for the granting of concessions or other forms of organizing port organizer and authority to operate Terminal Teluk Lamong.

1. Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan dengan PT Indonesia Power menyepakati nota kesepahaman Nomor Pihak Pertama : 090.MOU/060/IP/2014, Nomor Pihak Kedua : HK.04/22/P.III-2014 tentang Rencana Kerjasama Di Bidang Penyediaan Energi di Pelabuhan Tanjung Perak Dan Pelabuhan Benoa.

1. On December 24, 2014, The Company and PT Indonesia Power signed a Memorandum of Understanding (MoU) First Party No.: 090.MOU/060/IP/2014, Second Party no.: HK.04/22/P.III-2014 for Collaboration Plan in the Scope of Energy Supply in Port of Tanjung Perak dan Port of Benoa.

2. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan menyepakati pokok-pokok perjanjian dengan PT Indonesia Power Nomor Pihak Pertama: 184.Pj/060/IP/2014, Nomor Pihak Kedua: HK.0501/1/PEL-2014 tentang Kerjasama Penyediaan Transportasi dan Terminal LNG (Penyimpanan, Regasifikasi dan Jaringan Pipa) di Pelabuhan Tanjung Benoa

2. On December 31, 2014, The Company agreed on all points in the agreement with PT Indonesia Power, First Party No: 184.Pj/060/IP/2014, and Second Party No:HK.0501/1/PEL-2014 for Collaboration in Transportation and LNG Terminal (storing, regasification and pipeline) supply in Port of Tanjung Benoa.

220



49. Standar Akuntansi Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif


49. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi baru dan revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standarstandar tersebut tidak di perkenankan.

The following are some of the new accounting standards and the revision which will be effective for the annual period beginning January 1, 2015. Early adoption of the above standards is not permitted.

 PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan



PSAK 1 (revised 2013) :Presentation of financial statements

 PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri



PSAK 4 (revised 2013) :Separate financial statements



PSAK 15 (revised 2013) :investment in associates and joint ventures

 PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja



PSAK 24 (revised 2013): Employee benefits

 PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi



PSAK 65: Consolidated financial statements

 PSAK 66: Pengaturan bersama



PSAK 66: Joint arrangements

 PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.



PSAK 67: Disclosure of interests in other entities

 PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar



PSAK 68: Fair value measurement



PSAK 46 (Revised 2014):Income Taxes



PSAK 48 (Revised 2014): Impairment of Assets



PSAK 50 (Revised 2014): Financial Instrument : Presentation

 PSAK 55 (Revisi 2014): Instrument Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran



PSAK 55 (Revised 2014): Financial Instrument : Recoqnition and Measurement

 PSAK 60 (Revisi 2014): Instrument Keuangan : Pengungkapan



PSAK 60 (Revised 2014): Financial Instrument : Disclosures

 ISAK 26 (Revisi 2014) : Penilaian Kembali Deviriatif Melekat



ISAK 60 (Revised 2014): Revaluation Deviriatif Fitted

Hingga tanggal laporan ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak dari Interpretasi Standart serta PSAK baru dan revisian tersebut.

As of the date of this report, the Company is still evaluating the impact of the Standard Interpretation, the new and the revised PSAK.

 PSAK 15 (2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

 PSAK 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan  PSAK 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset  PSAK 50 (Revisi 2014): Instrument Keuangan : Penyajian

221



50. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan


50. Events After The Reporting Period

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelindo Daya Solusi Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, ditetapkan bahwa rapat menyetujui dan memutuskan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, Merubah nama dan kedudukan PT Pelindo Daya Solusi menjadi PT Tanjung Emas Daya Sejahtera berkedudukan di Kota Semarang dan Merubah anggaran dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0000225.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015.

1. Based on the statement in the exraordinary general meeting of the shareholders at PT Pelindo Daya Solusi No.7, dated January 5, 2015, it was stated that the meeting agreed and decided 1) to honorably discharge all member of the directors and commissioners of the company, 2) to change the name and homebase of PT Pleindo Daya Solusi into PT Tanjung Emas Daya Sejahtera with the homebase in Semarang and 3) amand the statutes. The statutes amendment had been approved by the Minister of Lawa and Human Rights of Republic of Indonesia with the decree No. AHU0000225/AH.01.02 dated January 15, 2015.

2. Pada tanggal 29 Januari 2015, Perusahaan mengajukan Surat Banding kepada Ketua Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan atas Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari – Desember 2010 (lihat catatan 20.c).

2. On January 29, 2015, The Company submitted an appeal letter to the Cairman of the Tax Court of The Ministry of Finance on the Underpayment of Value Added Tax period January to December 2010 (Note 20.c).

51. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

51. Responsibility and Authorization for Issuance of the Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 Januari 2015.

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on January 30, 2015.

Persetujuan cetak final olah direksi / Approval of the final print if directors

Hot Rudolf Marihot Sihombing Direktur

Djarwo Surjanto Direktur Utama

222

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Recommend Documents