PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI USAHA PONDOK WISATA DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa seiring dengan perkembangan pesat usaha pondok wisata yang merupakan salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi dan dalam rangka adanya kepastian produk, pelayanan dan pengelolaan serta untuk dapat meningkatkan daya saing usaha pondok wisata, maka penyelenggaraan usaha pondok wisata wajib memenuhi standar usaha pondok wisata;
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai standarisasi bidang pariwisata, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata di Kabupaten Badung.
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
8.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033; 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI USAHA PONDOK WISATA DI KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. 4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 5. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
3
6. Persyaratan Teknis dan Administrasi Pembangunan Usaha Pondok Wisata adalah rumusan ketentuan atau pedoman yang mencakup aspek Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan serta Perizinannya. 7. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaian pengusahaan pondok wisata dengan Standar Usaha Pondok Wisata yang mencangkup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha Pondok Wisata. 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyedian Akomodasi yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum didalam daftar usaha pariwisata. 9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi. 10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 11. Sertifikat Usaha Pondok Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata kepada Usaha Pondok Wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pondok Wisata. 12. Standar Usaha Pondok Wisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pondok Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Pondok Wisata yang mencangkup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. penyelenggara usaha pondok wisata; b. tanda daftar usaha pariwisata, sertifikat dan sertifikasi usaha pondok wisata; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. sanksi administrasi. BAB II USAHA PONDOK WISATA Pasal 3 (1) Usaha Pondok Wisata merupakan usaha perseorangan. (2) Usaha Pondok Wisata tidak memiliki penggolongan usaha pondok wisata. BAB III TDUP, SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA PONDOK WISATA Pasal 4 Setiap Usaha Pondok Wisata di Daerah wajib memiliki TDUP, Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata. Pasal 5 (1) Permohonan Pendaftaran TDUP Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada Bupati. (2) Pengajuan Permohonan Pendaftaran Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen :
4
a. persyaratan administrasi, meliputi : 1. foto copy identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk; 2. Informasi tata ruang secara tertulis; b. persyaratan teknis, meliputi : 1. izin mendirikan bangunan; 2. kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan; dan 3. izin gangguan; c. keterangan tertulis mengenai perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi / jumlah kamar paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan; d. keterangan tertulis mengenai fasilitas yang tersedia, dan e. pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau fotocopy / salinan yang telah dilegalisir sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan. Pasal 6 Ketentuan mengenai tata cara Pendaftaran Usaha Pondok Wisata dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Pemberian Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Untuk keperluan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata dan Penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, LSU Bidang Pariwisata wajib melakukan penilaian terhadap : a. pemenuhan persyaratan dasar, yakni TDUP bidang usaha pondok wisata; b. pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha pondok wisata. (3) Ketentuan mengenai tata cara Sertifikasi Usaha Pondok Wisata dan Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Pengusaha yang telah memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata wajib melaksanakan Standar Usaha Pondok Wisata yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimilikinya. (2) Dalam Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Pondok Wisata yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimilikinya, maka pengusaha bersangkutan wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Pondok Wisata.
5
Pasal 9 (1) Pengusaha dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pengusaha untuk melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain : a. melakukan bimbingan teknis penerapan standar usaha pondok wisata;dan b. pelatihan teknis operasional usaha pondok wisata bagi tenaga kerja usaha pondok wisata. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. evaluasi terhadap persyaratan dasar; dan b. kepemilikan sertifikat usaha pondok wisata. (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 (1) Setiap Pengusaha pondok wisata yang tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha pondok wisata; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan. (4) Pembatasan kegiatan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pondok wisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui. (5) Pembekuan atau pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pengusaha pondok wisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.
6
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata dalam jangka waktu paling lama tanggal 17 Oktober 2016. Pasal 13 (1) Dalam hal Usaha Pondok Wisata termasuk dalam katagori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat tanggal 17 Oktober 2018. (2) Sebelum lewat tanggal 17 Oktober 2018 terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, Usaha Pondok Wisata yang termasuk dalam katagori sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Pondok Wisatanya secara sukarela berdasarkan Peraturan Bupati ini. (3) Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. (4) Terhadap Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 5 Januari 2016 PJ. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 5 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
