NASKAH PENJELASAN
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
1
www.djpp.depkumham.go.id
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dalam
kerangka
hubungan
ekonomi
dan
perdagangan
internasional,
keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional antara lain tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistim perdagangan internasional, serta kemampuan menyesuaikan ekonomi nasional terhadap perkembangan internasional. Untuk itu, Indonesia ikut serta menandatangani suatu perjanjian perdagangan baik ditingkat internasional, regional, maupun bilateral. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan regional antara lain adalah dalam forum ASEAN dengan menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995. Tujuan AFAS
adalah untuk meliberalisasi perdagangan di bidang jasa dan
meningkatkan kerja sama ekonomi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perdagangan bidang jasa di ASEAN. Setelah melakukan empat putaran perundingan, dan menghasilkan lima protokol yaitu: 1. Protocol to Implement the Initial Package of Commitment under the AFAS yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 15 Desember 1997; 2. Protocol to Implement the Second Package of Commitment under the AFAS yang ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998; 3.
Protocol to Implement the Third Package of Commitment under the AFAS yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 31 Desember 2001,
4. Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment under the AFAS yang ditandatangani di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 3 September 2004, dan
2
www.djpp.depkumham.go.id
5. Protocol to Implement the Fifth Package of Commitment under the AFAS yang ditandatangani di Cebu, Filipina pada tanggal 8 Desember 2006. Selanjutnya, dalam pertemuan informal pada tanggal 11 Januari 2007 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memberikan kepada Negara-negara Anggota tenggang waktu untuk mencapai target komitmen yang disepakati sejak awal dalam Komitmen Paket Kelima. Setelah tercapai kesepakatan perbaikan Komitmen Paket Kelima, disusun Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the AFAS (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam AFAS) yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 19 November 2007. Komitmen Paket Keenam merupakan penggabungan dan penyempurnaan sektor-sektor dalam Komitmen Paket Kelima dengan penambahan sektor-sektor baru.
Komitmen
Paket
Keenam
merupakan
salah
satu
sarana
untuk
memperdalam dan memperluas integrasi dan jaringan perekonomian dengan keikutsertaan sektor swasta menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.
B. TUJUAN Pengesahan Komitmen Paket Keenam, bertujuan antara lain : 1. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang disepakati pada AFAS 6; 2. untuk meningkatkan akses pasar perdagangan dan investasi di bidang jasa; 3. untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi di bidang jasa yang kondusif, transparan, bebas, dan fasilitatif; 4. untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa terdiri dari 8 butir kesepakatan yang tertuang dalam Jadwal Komitmen Spesifik dari 10 Negara Anggota ASEAN, sebagai berikut :
3
www.djpp.depkumham.go.id
1.
Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib terus memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka berdasarkan GATS kepada Negara-negara Anggota lainnya yang bukan merupakan anggota WTO (butir 1);
2.
Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari Komitmen-komitmen Horizontal,
Jadwal-jadwal
Komitmen
Spesifik
dan
Daftar-daftar
Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota (butir 2); 3.
Berdasarkan Komitmen-komitmen Horizontal, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masingmasing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan
preferensial
satu
sama
lain
berdasarkan
prinsip-prinsip
Perlakuan yang Sama (butir 3);
4.
Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (butir 4);
5.
Protokol ini wajib mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya (butir 5);
6.
Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya masingmasing untuk pemberlakuan Protokol ini (butir 6);
7.
Masing-masing internalnya,
Negara
Anggota,
setelah
penyelesaian
prosedur
wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara
tertulis (butir 7); 8.
Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan-pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan ayat 7 kepada masing-masing Negara Anggota (butir 8);
9.
Lampiran-lampiran berisi Jadwal Komitmen Spesifik Sektor Jasa.
4
www.djpp.depkumham.go.id
BAB II KEUNTUNGAN DAN KONSEKUENSI
A. KEUNTUNGAN Pengesahan Protokol dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain berupa: 1. membantu
Pemerintah
Indonesia
dalam
menyiapkan
kebijakan
dan
infrastruktur nasional dalam rangka liberalisasi sektor jasa; 2. terciptanya peluang usaha di sektor jasa yang lebih luas bagi para pelaku usaha Indonesia di kawasan ASEAN; 3. meningkatnya daya saing pelaku usaha nasional di sektor jasa; 4. meningkatnya kerja sama perdagangan dan investasi di bidang jasa antara Indonesia dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya; 5. adanya standardisasi profesi-profesi di kawasan ASEAN.
B. KONSEKUENSI Pengesahan Protokol dimaksud akan memberikan konsekuensi antara lain: 1. adanya kewajiban untuk membuka pasar di sektor jasa yang tercantum dalam jadwal komitmen spesifik dan mengurangi hambatan perdagangan jasa agar dapat diakses para pemasok jasa asing; 2. memberikan perlakuan yang sama baik kepada para pemasok jasa dalam negeri maupun dari Negara Anggota ASEAN lainnya; 3. perlunya
harmonisasi peraturan
perundang-undangan
nasional
terkait
dengan pelaksanaan Protokol; 4. meningkatnya pelaku usaha asing di bidang jasa yang masuk ke dalam pasar domestik memerlukan kesiapan para pelaku usaha domestik dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha asing; 5. perlunya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah;
5
www.djpp.depkumham.go.id
C. URGENSI PENGESAHAN 1. Landasan Filosofis Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan regional diarahkan untuk menunjang kepentingan nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya perkembangan kerja sama diantara Negara Anggota ASEAN dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dengan adanya peluang investasi baru di sektor jasa. Kesiapan Indonesia dalam perdagangan dan investasi di bidang jasa yang tertuang dalam jadwal komitmen spesifik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pelaku usaha di sektor jasa untuk lebih meningkatkan daya saing diantara Negara Anggota ASEAN. Dengan adanya kesiapan pelaku usaha sektor jasa dalam negeri diharapkan dapat menguasai pasar dalam negeri dan memperluas pasar ekspor di sektor jasa. 2. Landasan Sosiologis Tujuan diadakannya AFAS adalah untuk meliberalisasi perdagangan bidang jasa melalui peningkatan kerja sama perdagangan, peningkatan efisiensi dan daya saing industri jasa nasional, penghapusan hambatan perdagangan di bidang jasa serta meningkatkan kualitas, kualifikasi, lisensi,
dan
standar
profesi.
Pengesahan Protokol ini akan mendorong peningkatan kemampuan dan daya saing pelaku usaha di bidang jasa nasional khususnya di kawasan ASEAN yang akhirnya dapat mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Landasan Yuridis Pengesahan Protokol ini akan melengkapi atau merupakan pengaturan secara
nasional
pelaksanaan
Persetujuan
yang
terkait
dengan
perdagangan jasa yang telah disahkan oleh Indonesia, antara lain:
6
www.djpp.depkumham.go.id
a. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1994
tentang
Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); b. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS; c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN).
7
www.djpp.depkumham.go.id
BAB III KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang terkait dengan Protokol Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Protokol antara lain: 1. Sektor Perdagangan Jasa a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata; c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia; f.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; i.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
j.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; l.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 1994 tentang Pengawasan
Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; n. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; o. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; p. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
8
www.djpp.depkumham.go.id
q. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; r.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19
Tahun
2005
tentang Standar Nasional Pendidikan; t.
Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
2. Sektor Investasi a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
B. Harmonisasi dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada Untuk pelaksanaan Protokol yang efektif, memerlukan kesiapan Indonesia untuk menyelaraskan perdagangan
peraturan
perundang-undangan
dan investasi di
yang
bidang jasa khususnya
terkait
dengan
peraturan
yang
dimaksudkan untuk: 1.
mengurangi atau penghapus hambatan perdagangan di bidang jasa sektor-sektor bisnis, telekomunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, angkutan laut, dan energi yang melibatkan berbagai instansi terkait sektor-sektor jasa dimaksud.
2.
perijinan, mutu, standar, dan profesi.
9
www.djpp.depkumham.go.id
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN di Singapura pada tanggal 19 November 2007 merupakan perjanjian pelaksanaan dari ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995. Pengesahan Protokol dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi penyempurnaan jadwal-jadwal
komitmen
spesifik
pada
AFAS
sebelumnya
serta
untuk
meningkatkan akses pasar perdagangan jasa dan investasi. Pengesahan Protokol diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain untuk menunjukkan kesiapan Indonesia di sektor-sektor jasa tertentu yang tertuang dalam jadwal komitmen spesifik. Namun demikian, juga akan memberikan konsekuensi antara lain kesediaan Indonesia untuk membuka akses pasar di sektor jasa yang tercantum dalam jadwal komitmen spesifik dan memberikan perlakuan yang sama baik kepada para pemasok jasa dalam negeri maupun dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Protokol agar dapat berjalan efektif dan maksimal, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
B. REKOMENDASI Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan merujuk pada Pasal 11 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta Butir 5 Protokol, Pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dimaksud dengan Peraturan Presiden.
10
www.djpp.depkumham.go.id
