PROSPEKTUS
Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan Tanggal Pembayaran Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia
: : : : : :
25 Maret 2011 29 – 31 Maret 2011 1 April 2011 4 April 2011 5 April 2011 6 April 2011
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT “PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (Badan Usaha Milik Negara)
Kegiatan Usaha Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Grha SMF Jalan Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Telepon: (+6221) 2700-400, Faksimili: (+6221) 2701-400 www.smf-indonesia.co.id PENAWARAN UMUM OBLIGASI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL IV TAHUN 2011 DENGAN JAMINAN PASTI ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP463.000.000.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 11 April 2012 dan Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 5 April 2013. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG KPR MILIK PERSEROAN BERDASARKAN AKTA JUAL BELI TAGIHAN DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI. DALAM HAL NILAI JAMINAN KURANG DARI 60% (ENAM PULUH PERSEN), PERSEROAN WAJIB MEMBERIKAN JAMINAN TAMBAHAN YANG NILAINYA MENCUKUPI UNTUK MENUTUP KEKURANGAN NILAI JAMINAN OBLIGASI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL IV TAHUN 2011 DENGAN JAMINAN PASTI ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) TERSEBUT TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN DALAM KEADAAN LALAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN JUGA JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) TERSEBUT DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI YANG BUKAN MERUPAKAN AFILIASI PERSEROAN (KECUALI PERUSAHAAN AFILIASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA). PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN /ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA LAINYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA MENENGAH SEHINGGA MENGAKIBATKAN JUMLAH PEMEGANG OBLIGASI RELATIF SEDIKIT PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“Fitch”): AA (idn) (Double A ; Stable Outlook) KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI. Emisi Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)
WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Terafiliasi) Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2011
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap” kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta pada dengan Surat No. S-076/DIR/SMF/I/2011 tertanggal 19 Januari 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-002/BEI.PPS/01-2011 tanggal 17 Januari 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, dan Lembaga dan Profesi Penunjang lainnya dalam penerbitan Obligasi ini tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang terafiliasi sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
DAFTAR ISI Definisi Dan Singkatan............................................................................................................................iii Ringkasan ............................................................................................................................................... x I.
PENAWARAN UMUM................................................................................................................... 1
II.
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM
OBLIGASI................................................................................................................................... 14
III.
PERNYATAAN HUTANG............................................................................................................. 15
IV.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN............................................................... 19
V.
RISIKO USAHA........................................................................................................................... 32
VI.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN................... 34
VII.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.................................................................................. 35 1. Riwayat Singkat Perseroan.................................................................................................. 35 2. Obligasi dan Medium Term Notes yang telah diterbitkan..................................................... 36 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.................................................................. 37 4. Struktur Organisasi Perseroan............................................................................................. 37 5. Pengurusan dan Pengawasan............................................................................................. 38 6. Sumber Daya Manusia......................................................................................................... 43 7. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa......................................... 44 8. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan............................................................. 45 9. Perjanjian Penting Perseroan.............................................................................................. 45 10. Aset Tetap Perseroan........................................................................................................... 46
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN................................................................... 47 1. Umum................................................................................................................................... 47 2. Kegiatan Usaha.................................................................................................................... 49 3. Manajemen Risiko................................................................................................................ 50 4. Teknologi.............................................................................................................................. 50 5. Internal Audit........................................................................................................................ 50 6. Persaingan........................................................................................................................... 50 7. Strategi Usaha..................................................................................................................... 51 8. Kondisi Perekonomian Indonesia dan Prospek Usaha........................................................ 52 9.
Dukungan Lembaga Internasional....................................................................................... 54
10. Asuransi.............................................................................................................................. 54 11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau “GCG”).................................. 54 12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)............................. 56 13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ............................................................................... 56 IX.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.................................................................................... 57
X.
EKUITAS..................................................................................................................................... 59
i
XI.
PERPAJAKAN............................................................................................................................. 60
XII.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI................................................................................................ 61
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM................................................................................................................. 62
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM................................................................................................ 65 XV.
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.................. 67
XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI..................................................................................... 173 1. Umum................................................................................................................................. 173 2. Keterangan Tentang Obligasi............................................................................................. 174 3. Pemberitahuan................................................................................................................... 189 4. Hukum Yang Berlaku......................................................................................................... 189 XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI..................................................... 190 XVIII. ANGGARAN DASAR............................................................................................................... 193 XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI........................................................ 215 XX.
KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT............................................................................. 219
XXI. AGEN PEMBAYARAN.............................................................................................................. 227 XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI................................................................................................................................. 228
ii
Definisi Dan Singkatan Afiliasi
: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Aktiva Produktif
: Berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.
Agen Pembayaran
: Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Anak Perusahaan
: Berarti (jika ada) perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
Bank Kustodian
Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam
: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK
: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik No.606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi
: Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek atau BEI
: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. iii
Daftar Pemegang Rekening
: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi
: Berarti Prospektus, Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Jaminan Fidusia, Akta Pengakuan Hutang, Penjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi beserta semua perubahan-perubahannya, penambahanpenambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek
: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif
: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Ekuitas
: Berarti sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) nomor 21.
Emisi
: Berarti suatu penerbitan Obligasi untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan. Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. Hari Kalender
: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja
: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hutang
: Berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang Efek konversi, hutang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, hutang kredit investasi, hutang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali hutang pajak, hutang dividen (jika ada), hutang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, hutang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
iv
Jumlah Terhutang
: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian
: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Konfirmasi Tertulis
: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)
: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
KSEI
: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian
: Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat
: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Material
: Berarti suatu transaksi sesuai Peraturan Bapepam dan LK nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Pengubahan Kegiatan Usaha, dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari Ekuitas yang dilakukan dalam 1 (satu) kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
v
Obligasi
: Berarti “OBLIGASI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL IV TAHUN 2011 DENGAN JAMINAN PASTI ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP” berjumlah pokok obligasi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), yang terdiri dari Obligasi seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan Obligasi seri B dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini merupakan surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pinjaman Yang Diberikan
: Berarti pembiayaan kembali (refinancing) atas portofolio KPR yang telah dibukukan penyalur KPR dengan dana jangka menengah/ panjang dari Perseroan.
Pemegang Obligasi
: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: 1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening. Pemegang Rekening
: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum
: Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif
: Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi
: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perjanjian Agen Pembayaran
: Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 8 tanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
vi
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
: Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 10 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 34 tanggal 21 Februari 2011, dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 54 tanggal 18 Maret 2011, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan
: Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 9 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 33 tanggal 21 Februari 2011, dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 52 tanggal 18 Maret 2011, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahanpenambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
: Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-0002/ Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI PO/KSEI/0111 tanggal 19 Januari 2011 dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pernyataan Pendaftaran
: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto Peraturan Bapepam Nomor: IX.C 1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum berikut dokumendokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.
Perseroan
: Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial disingkat PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
vii
Perusahaan Afiliasi Negara : Berarti : Republik Indonesia i. Badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia; atau ii. Badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia; atau iii. Badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; tidak termasuk Anak Perusahaan Perseroan (jika ada). Perusahaan Efek
: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pokok Obligasi
: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang yang pada Tanggal Emisi bernilai sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), yang dari waktu ke waktu jumlahnya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan (Pasal 10) dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI serta akan dicatatkan di Bursa Efek.
Prospektus
: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan Bapepam No: IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Prospektus Awal
: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas
: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
Rekening Efek
: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Refinancing Program
: Berarti salah satu jenis kegiatan SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada lembaga penyalur KPR untuk menggantikan pendanaan portfolio KPR yang sudah disalurkan kepada debitur KPR dengan menggunakan dana sumber lain.
viii
Refinancing Pinjaman
: Berarti kegiatan penggantian dana dari sumber lain yang telah dipinjamkan sebelumnya kepada lembaga penyalur KPR.
RUPO
: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS
: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Sekuritisasi
: Berarti transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
Satuan Pemindahbukuan
: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi
: Berarti bukti sertifikat Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi
: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.
: Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Tanggal Pembayaran
: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Bunga Obligasi Obligasi, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. UUPM
: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuanpembaharuannya.
Wali Amanat
: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
ix
Ringkasan Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah. •
Perseroan
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan di bawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: A. Maksud dan tujuan Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi; b. menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan surat partisipasi apabila pasar belum kondusif; c. menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang. C. Selain kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut: • memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan; • menerbitkan surat hutang; • mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement); • melaksanakan fungsi sebagai koordinator global; • melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi; • melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan; • menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • melakukan pembelian Efek Beragun Aset; • kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
x
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.59 tanggal 22 Juli 2005 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-20694 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2147/BH.09.05/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No.9263/2005 (“Akta No.59”). Akta No.59 tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Akta No.59 tersebut diubah dengan Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: KETERANGAN
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
4.000.000
4.000.000.000.000
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 1.000.000 1.000.000.000.000 Saham dalam Portepel
•
3.000.000
(%)
100,00
3.000.000.000.000
Keuangan
Berikut ini ringkasan data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Gani & Rekan (Grant Thornton) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif.
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN 31 Desember Jumlah Aset Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Pendapatan Beban Usaha Laba Usaha Laba Sebelum Pajak Penghasilan Laba Bersih ROA (%) ROE (%) NPM (%)
30 September
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.029.802 2.538 1.027.264 24.927 (3.674) 21.253 28.307 27.264 2,65 2,65 85,27
1.123.148 7.373 1.115.775 102.984 (17.155) 85.829 87.125 88.511 7,88 7,93 84,88
1.188.150 7.277 1.180.873 83.724 (20.628) 63.096 65.351 65.098 5,48 5,51 75,72
1.268.212 10.078 1.258.134 100.485 (21.962) 78.523 80.220 77.260 6,09 6,14 75,61
1.927.471 575.889 1.351.582 121.859 (23.564) 98.295 101.518 93.449 4,85 6,91 74,71
2.597.368 1.190.319 1.407.049 76.409 (22.226) 54.183 56.422 55.561 2,14 3,95 72,72
xi
•
Risiko Usaha
Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Risiko Kredit 2. Risiko Tingkat Suku Bunga 3. Risiko Likuiditas 4. Risiko Operasional 5. Risiko Peraturan / Regulasi 6. Risiko Hukum 7. Risiko Makro ekonomi Risiko Investasi yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah risiko gagal bayar dan risiko tidak likuidnya efek. •
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada lembaga penyalur KPR. •
Strategi dan Prospek Usaha Perseroan
Dalam menjalankan misinya membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia, Perseroan melakukan (1) Program Sekuritisasi (2) Program Penyaluran Pinjaman (3) Program Penjaminan. Kegiatan tersebut, memberikan manfaat sebagai berikut: Bagi Lembaga Penyalur KPR • • •
Bagi investor
Mengurangi maturity mismatch • Meningkatkan kemampuan mengelola posisi aset • dan kewajiban Ketersediaan sumber dana jangka menengah/panjang • secara berkesinambungan
Alternatif produk investasi yang aman karena berjaminan Merupakan instrumen investasi yang dapat diperdagangkan Alternatif investasi yang dapat disesuaikan dengan time horison investor
Untuk menunjang keberhasilan kegiatan utama, Perseroan melakukan berbagai kegiatan pendukung, yaitu: program pendidikan & pelatihan, penyediaan pedoman & standar dokumen KPR, program sosialisasi dan edukasi konsumen KPR. Kegiatan tersebut di atas dilakukan untuk memanfaatkan potensi pasar dengan menerapkan strategi mendorong efisiensi pasar pembiayaan primer perumahan yang akan menciptakan volume KPR yang sehat dan terjangkau. Statistik mencatat bahwa rata-rata pertumbuhan KPR selama 7 (tujuh) tahun terakhir sebesar 38,5% dan dalam 4 (empat) tahun terakhir pertumbuhannya mencapai 35,1%. Pertumbuhan KPR tersebut dicapai dalam keadaan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan selama 7(tujuh) dan 4 (empat) tahun terakhir masing-masing sebesar 22,6% dan 23,8%, yang relatif stabil. Ini mengindikasikan bahwa ada dorongan kebutuhan perumahan yang cukup besar sehingga KPR tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan total kredit. Peluang untuk pertumbuhan KPR tersebut masih terbuka luas, hal ini dapat dilihat pada rasio KPR terhadap PDB, dimana saat ini Indonesia baru mencapai kisaran 2%, yang masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara sekawasan seperti India, Korea, Thailand dan Malaysia, yang memiliki rasio KPR terhadap PDB mencapai 4%, 14%, 16% dan 23%.
xii
•
Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan
Nama Obligasi
: Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Jumlah Nilai Obligasi
: Sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), yang dibagi atas 2 (dua) seri Obligasi: • Seri A: sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). • Seri B: sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah).
Jangka Waktu : • Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan. • Seri B: 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerbitan. Harga Penawaran
: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga : • Seri A: 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun. • Seri B: 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun. Satuan Pemindahbukuan
: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan
: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rencana Penggunaan Dana
: Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada lembaga penyalur KPR.
Jaminan
: Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang KPR milik Perseroan berdasarkan akta jual beli tagihan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi. Dalam hal nilai jaminan kurang dari 60%, Perseroan wajib memberikan jaminan tambahan yang nilainya mencukupi untuk menutup kekurangan nilai jaminan.
Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pembatasan-pembatasan dan : Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajibanKewajiban-kewajiban kewajiban Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini Perseroan (covenants) diuraikan dalam Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi. Hasil Pemeringkatan
: Obligasi ini telah mendapatkan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. RC064/DIR/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010: AA (idn) (Double A; Stable Outlook)
Pembelian Kembali (buyback) : • 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pelaksanaan pembelian kembali (buyback) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. • Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali pemilikan Obligasi oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan.
xiii
• Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi, maka Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. • Jika Perseroan memiliki rencana pembelian kembali (buyback) Obligasi, baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan (treasury bond), hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan antara lain Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (buy back) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai rencana pembelian kembali (buyback) tersebut. Selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian (buyback) Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek, dan KSEI serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi. • Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (buyback) dapat dilihat dalam Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi. • Pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan mengakibatkan: (i) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau (ii) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan yang kemudian dijual kembali.
7. Ringkasan Pertimbangan (Rating rationale) Pertimbangan Fitch dalam memberi pemeringkatan adalah karena pemerintah Republik Indonesia menguasai 100% kepemilikan di Perseroan, dan peran serta Perseroan dalam mengembangkan pembiayaan perumahan pasar sekunder dengan harga terjangkau. Pemeringkatan ini juga mempertimbangkan rekam jejak Perseroan sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama 5 tahun dan tidak adanya jaminan pemerintah atas kewajiban Perseroan. Walaupun demikian, Fitch melihat bahwa pemerintah akan memberi tambahan modal pada Perseroan, kemungkinan pada tahun 2011, untuk memfasilitasi perluasan aktifitas pendanaan.
xiv
Perseroan telah melakukan ekspansi pendanaan kredit perumahan dengan memberikan pinjaman kepada lima lembaga penyalur tahun 2010 dari dua lembaga penyalur tahun 2007. Peminjaman ini memberikan kontribusi peningkatan 264% y-o-y dalam total pinjaman pada akhir tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.235 miliar. Pinjaman yang diberikan pada lima perusahaan KPR, termasuk bank pemerintah yaitu PT Bank Tabungan Negara, adalah sebesar 98% dari total pinjaman Perseroan pada akhir bulan September 2010. Pinjaman dikelola secara tidak langsung melalui kriteria pinjaman yang dibuat oleh Perseroan. Hal ini menyebabkan semua pinjaman dari Perseroan berstatus performing pada akhir September 2010. Perseroan berencana untuk mengembangkan portofolio mortgage re-finance loan sebanyak Rp1.186 miliar pada tahun 2011 dengan cara berfokus pada bank regional yang sedang berkembang, bank syariah dan perusahaan pembiayaan berskala kecil. Pengembangan pinjaman akan didanai melalui modal usaha, tambahan modal dan pinjaman; pinjaman yang dimaksud adalah melalui senior debt maksimal sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2011. Fitch juga mengetahui ada rencana dari pemerintah untuk memberikan tambahan modal kemungkinan pada tahun 2011. Perseroan mengkordinasikan transaksi sekuritisasi pinjaman KPR perumahan Bank BTN I , II dan III dengan total sebesar Rp1.252 miliar tahun 2010. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pasar domestik perkreditan, Perseroan berinvestasi pada kelas A dari transaksi ini yang besarnya 22% dari total aset pada akhir September 2010. Perseroan juga menyediakan pencadangan untuk bunga tiga-bulanan dan senior expenses sebagai bagian dari perluasan perkreditan untuk ketiga pinjaman tersebut. Hal ini selaras dengan rencana jangka panjang Perseroan dalam mengembangkan perkreditan pasar sekunder, yang mana termasuk dengan peran sebagai penjamin kredit untuk peminjam kredit atau mortgage backed, daripada hanya bertindak sebagai penyedia pendanaan. Perseroan telah menikmati laba sejak berdiri. Pendapatan dari pinjaman sampai dengan akhir September 2010 sebesar Rp21,8 miliar, akhir tahun 2009 sebesar Rp51,8 miliar, akhir tahun 2008 sebesar Rp40,6 miliar dan akhir tahun 2007 sebesar Rp16,7 miliar sebagai hasil dari perluasan aktifitas pendanaan. Perseroan didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 dan berada di bawah ketentuan dan pengawasan Kementerian Keuangan. 8.
Obligasi dan Medium Term Notes yang Telah Diterbitkan
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP01) telah diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2009 dan tercatat di BEI pada tanggal 13 Juli 2009. Peringkat SMFP01 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan, dengan bunga tetap sebesar 10,125%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi ini telah dilunasi oleh Perseroan secara tepat waktu pada tanggal jatuh tempo 15 Juli 2010.
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP02) telah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2009 dan tercatat di BEI pada tanggal 30 Desember 2009. Peringkat SMFP02 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp251.000.000.000 (dua ratus lima puluh satu miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2011, dengan bunga tetap sebesar 9,50%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi ini telah dilunasi oleh Perseroan secara tepat waktu pada tanggal jatuh tempo 3 Januari 2011.
•
Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 16 April 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp163.000.000.000 (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2011 dengan bunga tetap sebesar 8,75% dan Seri B dengan jumlah
xv
pokok sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2012 dengan bunga tetap sebesar 9,25%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim. MTN ini untuk Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2011 dan untuk Seri B akan jatuh pada tanggal 16 April 2012. •
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP03) telah diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 dan tercatat di BEI pada tanggal 9 Juli 2010. Peringkat SMFP03 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp727.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2012 dengan bunga tetap sebesar 9,25% dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp227.000.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2013 dengan bunga tetap sebesar 9,75%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi SMF III Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2012 dan Seri B pada tanggal 8 Juli 2013.
•
Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011 dengan bunga tetap sebesar 8,50%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, jumlah total seluruh Obligasi dan MTN yang masih terhutang adalah •
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp227.000.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).
•
Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah)
•
Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).
Jumlah total seluruh Obligasi dan MTN yang masih terhutang adalah Rp1.115.000.000.000 (satu triliun seratus lima belas miliar Rupiah). Hak-hak Pemegang Obligasi 1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. 2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
xvi
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun diluar dari jumlah jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau d. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
xvii
Halaman ini sengaja dikosongkan
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL IV TAHUN 2011 DENGAN JAMINAN PASTI ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp463.000.000.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 11 April 2012 dan Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2013. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka menengah (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dengan peringkat: AA (idn) (Double A ; stable outlook) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (Badan Usaha Milik Negara)
Kegiatan Usaha Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Grha SMF Jalan Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Telepon: (+6221) 2700-400, Faksimili: (+6221) 2701-400 www.smf-indonesia.co.id Risiko utama yang dihadapi adalah risiko kredit sehubungan dengan kelancaran pembayaran kembali pokok dan/atau bunga penyaluran pinjaman yang apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu ada risiko investasi mengenai kemungkinan tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan yang disebabkan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka menengah/panjang. Risiko usaha lainnya dapat dilihat didalam Prospektus ini pada bab V
1
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.59 tanggal 22 Juli 2005 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-20694 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2147/BH.09.05/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No.9263/2005 (“Akta No.59”). Akta No.59 tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Akta No.59 tersebut diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: KETERANGAN
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar
4.000.000
4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia
1.000.000
1.000.000.000.000
Saham dalam Portepel
3.000.000
3.000.000.000.000
(%)
100
KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT: NAMA OBLIGASI Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Obligasi terdiri atas dua seri, yaitu: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dan akan jatuh tempo tanggal 11 April 2012. Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dan akan jatuh tempo tanggal 5 April 2013.
2
JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. JUMLAH NOMINAL OBLIGASI DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN Obligasi diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. HARGA PENAWARAN 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi. PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebagai berikut: Seri A : 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun. Seri B : 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 11 April 2012 dan Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2013. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke
1 2 3 4 5 6 7 8
3
Seri A
Seri B
5 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Januari 2012 11 April 2012 - - - -
5 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Januari 2012 5 April 2012 5 Juli 2012 5 Oktober 2012 5 Januari 2013 5 April 2013
JAMINAN Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang KPR milik Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Tagihan No.47 tanggal 23 Juni 2010 dibuat dihadapan B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, Notaris di Jakarta dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Dalam hal nilai jaminan kurang dari 60%, Perseroan wajib memberikan jaminan tambahan yang nilainya mencukupi untuk menutup kekurangan nilai jaminan. Jual beli kumpulan tagihan dilaksanakan dengan harga Rp500.000.010.049 (lima ratus miliar sepuluh ribu empat puluh sembilan Rupiah) dengan kategori tagihan lancar. Dalam hal nilai jaminan kurang dari yang dipersyaratkan, maka Perseroan wajib memberikan jaminan tambahan berupa piutang KPR lainnya atas nama Perseroan. PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) 1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (buyback) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. 2. Pembelian kembali (buyback) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. 3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (buyback) jika pelaksanaan pembelian kembali (buyback) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (buyback) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai rencana pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut. 5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan: i. Periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan; ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi; kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; dan target harga maksimal pembelian kembali (buyback) yang tentukan atas pertimbangan dan keputusan dari Perseroan; iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (buyback); v. Tata cara penyelesaian pembelian kembali (buyback); vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi (selanjutnya disebut “Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali”);
4
6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan: i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali. 7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (buyback) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (buyback) pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam angka 5 butir ii tersebut di atas. 9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi. 10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jumlah pembelian kembali (buyback) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; ii. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan iii. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. 11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan 11 tersebut di atas, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan: i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di buyback) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di buyback) untuk disimpan; ii. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi; dan iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi.
Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (buyback) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, dan Bapepam dan LK serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
5
12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (buyback) Obligasi dilaksanakan. 13. Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali pemilikan Obligasi oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Wali Amanat selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan. 14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI. 15. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (buyback) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun. 16. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut. 17. Pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan mengakibatkan: - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. PERPAJAKAN Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana telah ditentukan pada Bab XVI Prospektus ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Apabila dana pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi tidak diambil oleh Pemegang Obligasi pada saat jatuh tempo maka jumlah dana pembayaran yang tidak diambil tersebut wajib disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang bersangkutan dan Perseroan dibebaskan oleh KSEI sebagai Agen Pembayaran dari tanggung jawab pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
6
KELALAIAN PERSEROAN Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi. PROSEDUR PEMESANAN Prosedur pemesanan dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi. WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung BRI II Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman Kav.44 dan 46 Jakarta 10210 Telepon: (021) 575-8130, 575-8140, 570-9060 ext. 2335, 2371 Faksimili: (021) 575-2444, 251-0316 Up. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal, Divisi Treasury HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan surat PT Fitch Ratings Indonesia Surat No. RC064/DIR/ XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka menengah (Obligasi) Perseroan adalah: AA (idn) (Double A; Stable Outlook) Peringkat yang diberikan tersebut mencerminkan kuatnya posisi Perseroan sebagai satu-satunya Perusahaan yang melakukan pembiayaan pasar sekunder perumahan di Indonesia dan dimiliki secara penuh oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkatan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11. Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini. RATING RATIONALE Pertimbangan Fitch dalam memberi pemeringkatan adalah karena pemerintah Republik Indonesia menguasai 100% kepemilikan di Perseroan, dan peran serta Perseroan dalam mengembangkan pembiayaan perumahan pasar sekunder dengan harga terjangkau. Pemeringkatan ini juga mempertimbangkan rekam jejak Perseroan sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama 5 tahun dan tidak adanya jaminan pemerintah atas kewajiban Perseroan. Walaupun demikian, Fitch melihat bahwa pemerintah akan memberi tambahan modal pada Perseroan, kemungkinan pada tahun 2011, untuk memfasilitasi perluasan aktifitas pendanaan. 7
Perseroan telah melakukan ekspansi pendanaan kredit perumahan dengan memberikan pinjaman kepada lima lembaga penyalur tahun 2010 dari dua lembaga penyalur tahun 2007. Peminjaman ini memberikan kontribusi peningkatan 264% y-o-y dalam total pinjaman pada akhir tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.235 miliar. Pinjaman yang diberikan pada lima perusahaan KPR, termasuk bank pemerintah yaitu PT Bank Tabungan Negara, adalah sebesar 98% dari total pinjaman Perseroan pada akhir bulan September 2010. Pinjaman dikelola secara tidak langsung melalui kriteria pinjaman yang dibuat oleh Perseroan. Hal ini menyebabkan semua pinjaman dari Perseroan berstatus performing pada akhir September 2010. Perseroan berencana untuk mengembangkan portofolio mortgage re-finance loan sebanyak Rp1.186 miliar pada tahun 2011 dengan cara berfokus pada bank regional yang sedang berkembang, bank syariah dan perusahaan pembiayaan berskala kecil. Pengembangan pinjaman akan didanai melalui modal usaha, tambahan modal dan pinjaman; pinjaman yang dimaksud adalah melalui senior debt maksimal sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2011. Fitch juga mengetahui ada rencana dari pemerintah untuk memberikan tambahan modal kemungkinan pada tahun 2011. Perseroan mengkordinasikan transaksi sekuritisasi pinjaman KPR perumahan Bank BTN I , II dan III dengan total sebesar Rp1.252 miliar tahun 2010. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pasar domestik perkreditan, Perseroan berinvestasi pada kelas A dari transaksi ini yang besarnya 22% dari total aset pada akhir September 2010. Perseroan juga menyediakan pencadangan untuk bunga tiga-bulanan dan senior expenses sebagai bagian dari perluasan perkreditan untuk ketiga pinjaman tersebut. Hal ini selaras dengan rencana jangka panjang Perseroan dalam mengembangkan perkreditan pasar sekunder, yang mana termasuk dengan peran sebagai penjamin kredit untuk peminjam kredit atau mortgage backed, daripada hanya bertindak sebagai penyedia pendanaan. Perseroan telah menikmati laba sejak berdiri. Pendapatan dari pinjaman sampai dengan akhir September 2010 sebesar Rp21,8 miliar, akhir tahun 2009 sebesar Rp51,8 miliar, akhir tahun 2008 sebesar Rp40,6 miliar dan akhir tahun 2007 sebesar Rp16,7 miliar sebagai hasil dari perluasan aktifitas pendanaan. Perseroan didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 dan berada di bawah ketentuan dan pengawasan Kementerian Keuangan. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. 2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. 3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
8
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun diluar dari jumlah jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau d. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: 1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: I.
Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
II. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; III. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
9
a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan. b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan. 2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; 3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) 4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha. 6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain. 8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi. 9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
10
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk: (i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas Bunga Obligasi yang dihitung berdasarkan hari yang lewat. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia. (iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan butir (x) di bawah ini, harus berada dalam rasiorasio keuangan sebagai berikut: a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu) b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Hutang tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu).
“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.
“Hutang” berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang Efek konversi, hutang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, hutang kredit investasi, hutang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali hutang pajak, hutang dividen (jika ada), hutang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, hutang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
(iv) Memberitahukan secara tertulis terlabih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 1. Peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi dan digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
11
2. Penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada). (v) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vi) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (vii) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. (viii) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain. (ix) memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. (x) Menyampaikan kepada Wali Amanat : 1. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. 2. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK . 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir. (xi) memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (xii) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12
(xiii) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada); 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, pembagian deviden, susunan pemegang saham Anak Perusahaan (jika ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan (jika ada) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan; 3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada); 4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut. (xiv) membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya. (xv) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No: IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh hutang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. HAK SENIORITAS ATAS HUTANG Hak tagih sehubungan dengan Obligasi memiliki peringkat preferen sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi sedangkan hak tagih terhadap sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Pokok Obligasi memiliki peringkat paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada lembaga penyalur KPR. Atas dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,328% (nol koma tiga dua delapan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi: a. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek 0,126% (nol koma satu dua enam persen). b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,062% (nol koma nol enam dua persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,025% (nol koma nol dua lima persen); Konsultan Hukum 0,03% (nol koma nol tiga persen) dan Notaris 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen). c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal untuk biaya jasa Wali Amanat 0,024% (nol koma nol dua empat persen) dan Lembaga Pemeringkat Efek 0,05% (nol koma nol lima persen). d. Biaya KSEI 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) dan BEI 0,025% (nol koma nol dua lima persen). e. Biaya lain-lain (percetakan, biaya pemeringkat, audit penjatahan, iklan prospektus ringkas dan public expose) 0,03% (nol koma nol tiga persen). Sesuai dengan Surat No. S-038/DIR/SMF/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
14
III. PERNYATAAN HUTANG Pada tanggal 30 September 2010, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp1.190.319 juta, terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp436.960 juta dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp753.359 juta. Angka-angka ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono dan Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif.
Uraian
(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Kewajiban Lancar Surat Hutang Jangka Menengah Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Hutang Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Hutang Lain-lain Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Penyisihan Bonus Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Surat Hutang Jangka Menengah-Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Satu Tahun Hutang Obligasi-Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Jumlah Kewajiban
162.893 251.014 1.114 18.950 211 2.778 2.613 24.971 725.775 1.190.319
Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. 1. Surat Hutang Jangka Menengah (dalam jutaan Rupiah) 30 September 2010
MTN SMF I Tahun 2010 Seri A Seri B
163.000 25.000 188.000
Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi
(135)
Jumlah-bersih
187.865
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi
163.000
162.894
(106)
Bagian yang Akan Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi
25.000
Jumlah-bersih
24.971
(29)
Pada tanggal 16 April 2010 Perseroan telah menerima hasil dari penerbitan Medium Term Notes (MTN) SMF I Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan jumlah Rp188.000.000.000. MTN tersebut terdiri dari 2 (dua) seri yaitu: Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka 370 Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri A sebesar Rp163.000.000.000.
15
Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri B sebesar Rp25.000.000.000. Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. 2. Hutang Obligasi (dalam jutaan Rupiah)
30 September 2010
Nilai Nominal: Obligasi II Obligasi III
251.000 727.000
978.000
Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi
(1.211)
Jumlah – bersih
976.789
Dikurangi : Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Obligasi II
251.000
Beban emisi yang belum diamortisasi
14
Jumlah – bersih
251.014
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun Obligasi II Obligasi III
727.000
Beban emisi yang belum diamortisasi
(1.225)
Jumlah – bersih
725.775
Pada bulan Desember 2009 Perseroan menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 02) dengan nilai nominal Rp251.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2011. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Juli 2010 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp727.000.000.000. Obligasi tersebut diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 yang terdiri dari 2 seri yaitu: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000. Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp227.000.000.000. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur SMF lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
16
3. Hutang Lain-lain Hutang Lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp1.114 juta. Hutang Lainlain merupakan hutang kepada pihak ketiga. 4. Biaya Yang Masih Harus Dibayar Biaya Yang Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp18.950 juta. Rincian Biaya Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian
Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Tunjangan Karyawan Bunga Obligasi Bunga MTN Lain-lain
448 15.051 3.423 28
Total Biaya Yang Masih Harus Dibayar
18.950
5. Hutang Pajak Hutang Pajak Perseroan per 30 September 2010 sebesar Rp211 juta. Rincian Hutang Pajak Perseroan per 30 September 2010 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian
Jumlah
Hutang Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23
184 27
Total Hutang Pajak
211
6. Penyisihan Bonus Penyisihan Bonus Perseroan per 30 September 2010 sebesar Rp2.778 juta. Penyisihan Bonus dilakukan berdasarkan atas Surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan No. SR-4197/LK/2005 tanggal 30 November 2005, dimana Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berhak atas bonus sebesar 5% dari laba bersih Perseroan untuk tahun/periode yang bersangkutan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, pemegang saham menyetujui untuk memberikan tantiem sebesar 1,5% dari laba bersih perseroan tahun 2009 kepada Direksi dan Komisaris dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.S-007/SKD/DIR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 memberikan bonus kepada karyawan tetap sebesar 1,5% dari laba bersih perseroan tahun 2009. 7. Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Perseroan per 30 September 2010 sebesar Rp2.613 juta. 8. Komitmen dan Perjanjian Signifikan -
SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No. 001/PPK/SMFKIK-DSMF-I/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp2.037 juta ke dalam rekening cadangan.
17
-
SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No. 037/PPK/SMFKIK-DSMF-II/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp8.452 juta ke dalam rekening cadangan.
-
SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No. 053/PPK/ KIK-DBTN01/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp16.788 juta ke dalam rekening cadangan serta berjanji dan mengikat diri untuk membeli seluruh EBA Kelas A dari Pemegang EBA Kelas A apabila Rapat Umum Pemegang EBA menyatakan telah terjadi Kejadian Gagal Bayar EBA. Pembelian EBA Kelas A akan dilakukan dengan harga sebesar Jumlah Pokok Terhutang dari EBA Kelas A.
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 PERSEROAN MENERBITKAN MEDIUM TERM NOTES II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHUN 2010 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (MTN II) SEBESAR RP200.000.000.000 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH), DENGAN TINGKAT BUNGA SEBESAR 8,50% PER TAHUN, BERJANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN DAN JATUH TEMPO PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2011. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.
18
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif. 1. Umum Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan di bawah No. 1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 3 Juli 2009 Tambahan No. 17294, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi; b. menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan surat partisipasi apabila pasar belum kondusif; c. menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang. Selain kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut: • memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan; • menerbitkan surat hutang; • mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement); • melaksanakan fungsi sebagai koordinator global; • melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi;
19
• • • •
melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan; menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; melakukan pembelian Efek Beragun Aset; kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Kondisi Perekonomian Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Faktor tingkat suku bunga juga rentan terhadap kinerja Perseroan, dalam hal tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan rumah akan meningkat, begitupun sebaliknya. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan bertumbuh di sektor riil akan mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan perumahan. Tingkat inflasi juga sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga/biaya dana serta daya beli dan daya bayar konsumen. Kejadian bencana alam ataupun kondisi makro ekonomi akan mempengaruhi Perseroan apabila dampak dari kejadian tersebut memberikan dampak kerugian kepada penyalur KPR yang menerima pinjaman dari Perseroan. Khususnya kondisi makro ekonomi yang menimbulkan risiko sistemik di pasar keuangan akan langsung mempengaruhi kinerja Perseroan, mengingat pada dasarnya Perseroan harus melakukan pendanaan dari pasar modal untuk melakukan program pemberian pinjaman. Untuk memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR, Perseroan menggunakan sumber dana jangka menengah/panjang yang berasal dari investor surat utang. Dana yang berasal dari investor surat utang tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena karakteristiknya jauh berbeda. Sekalipun demikian, untuk dapat memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR, Perseroan harus mempertimbangkan kondisi DPK tersebut agar transaksi penyaluran pinjaman dengan lembaga penyalur KPR dapat terlaksana. Karena itu, Perseroan menyediakan dana dengan jangka waktu menengah yang lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pendanaan yang diperoleh penyalur KPR dari DPK. Dengan cara ini, penyalur KPR mau menerima pinjaman dari Perseroan karena disamping lebih panjang waktunya juga lebih pasti. Untuk memenuhi permintaan pinjaman dari lembaga penyalur KPR, sementara menunggu hasil dari penerbitan surat utang Perseroan, Perseroan menggunakan dana yang bersumber dari ekuitas Perseroan. Pengaruh turun naiknya suku bunga terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan tidak ada sekalipun pinjaman yang diberikan kepada penyalur KPR didanai dari penerbitan surat utang karena Perseroan meminjamkannya dengan selalu ada positif margin di atas bunga dan biaya penerbitan surat utang pendanaan. Dengan demikian Perseroan harus melakukan pengelolaan aset liabiliti sebaik mungkin untuk mendapatkan dana yang termurah dari pasar modal dan melakukan penyaluran kepada lembaga penyalur KPR dengan jangka waktu yang menarik dan mendukung program KPR jangka panjang. Disamping itu, Perseroan berusaha mendapatkan pendanaan yang lebih murah biayanya melalui meningkatkan rating korporasi dan surat utang. Dengan kebijakan pemerintah, Perseroan sedang mengusulkan penambahan setoran modal Pemegang Saham. 3. Analisa Laporan Keuangan Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang diambil dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson
20
Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif. a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Usaha
KETERANGAN
2008
2009
2010
(Periode 9 bulan)
83.482 242 83.724
100.145 340 100.485
121.434 424 121.859
75.860 549 76.409
(12.655) (7.973) (20.628) 63.096 2.255 65.351
(15.669) (6.293) (21.962) 78.523 1.697 80.220
(16.096) (7.468) (23.564) 98.295 3.223 101.518
(13.953) (8.273) (22.226) 54.183 2.239 56.422
- (253) 65.098
(3.260) 300 77.260
(8.496) 427 93.449
(861) 55.561
Pendapatan Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Jumlah Pendapatan Beban Usaha Gaji dan Tunjangan Karyawan Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha Laba Usaha Pendapatan Lain-Lain - Bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini Tangguhan Laba Bersih
(dalam jutaan Rupiah)
2007
Pendapatan Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebesar Rp 76.409 juta. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp121.859 juta, meningkat sebesar 21,27% atau sebesar Rp21.374 juta dari pendapatan Perseroan pada tahun 2008 sebesar Rp100.485 juta. Hal ini terutama karena adanya peningkatan volume pada Pinjaman Yang Diberikan dan Efek Beragunan Aset (EBA). Pendapatan berbasis bunga tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 naik sebesar Rp21.289 juta terutama karena kenaikan volume pinjaman yang diberikan, EBA yang diterbitkan tahun 2009, dan dari pendapatan deposito berjangka akibat kenaikan tingkat suku bunga deposito. Pendapatan berbasis imbalan tahun 2009 mengalami kenaikan Rp84 juta dibandingkan tahun 2008 terutama karena adanya pendapatan koordinator sekuritisasi dan pendukung kredit sebagai akibat peran SMF dalam transaksi sekuritisasi I. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp100.485 juta, meningkat sebesar 20,01% atau sebesar Rp16.761 juta dari pendapatan Perseroan pada tahun 2007 sebesar Rp83.724 juta. Hal ini karena terutama peningkatan volume pada Pinjaman Yang Diberikan. Pendapatan berbasis bunga tahun 2008 naik sebesar Rp16.663 juta dibandingkan dengan tahun 2007 terutama karena kenaikan volume pinjaman yang diberikan dan kenaikan tingkat suku bunga deposito. Pendapatan berbasis imbalan tahun 2008 meningkat sebesar Rp98 juta dibandingkan dengan tahun 2007 karena kenaikan pendapatan jasa pendidikan dan latihan. Berikut adalah rincian Pendapatan Perseroan berdasarkan sumber pendapatan:
21
(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN
2007
2008
2009
2010
(Periode 9 bulan)
Pendapatan Pendapatan Berbasis Bunga: - Deposito Berjangka - Sertifikat Bank Indonesia - Surat Utang Negara (SUN) Obligasi Retail Indonesia (ORI) - - Pinjaman Yang Diberikan - Efek Beragun Aset (EBA)
39.068 26.593 1.147 - 16.674 -
36.317 19.800 1.217 2.162 40.649 -
55.221 - 1.290 2.815 51.796 10.312
32.636 1.015 2.118 23.046 17.046
Jumlah Pendapatan Berbasis Bunga
83.482
100.145
121.434
75.860
Pendapatan Berbasis Imbalan: - Jasa Pendidikan dan Pelatihan - Kordinator Sekuritisasi - Pendukung Kredit
242 - -
340 - -
284 19 121
315 30 203
242
340
424
549
83.724
100.485
121.859
76.409
Jumlah Pendapatan Berbasis Imbalan Jumlah
Beban Usaha Jumlah beban usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebesar Rp22.226 juta. Jumlah beban usaha tahun 2009 sebesar Rp23.564 juta, meningkat sebesar 7,29% atau sebesar Rp1.602 juta dari beban usaha Perseroan tahun 2008 sebesar Rp21.962 juta. Hal ini karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan serta beban umum dan administrasi. Jumlah beban usaha Perseroan tahun 2008 sebesar Rp21.962 juta, meningkat sebesar 6,47% atau sebesar Rp1.334 juta dari beban usaha Perseroan tahun 2007 sebesar Rp20.628 juta. Hal ini karena peningkatan gaji dan tunjangan karyawan. Jumlah beban usaha tahun 2007 sebesar Rp20.628 juta terdiri dari beban gaji dan tunjangan karyawan Rp12.655 juta serta beban umum dan administrasi Rp7.973 juta.
22
Laba Usaha Laba Usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebesar Rp54.183 juta. Laba Usaha Perseroan tahun 2009 sebesar Rp98.295 juta, naik sebesar 25,18% atau Rp19.772 juta dari tahun 2008 sebesar Rp78.523 juta, terutama karena kenaikan pendapatan usaha tahun 2009 sebesar Rp121.858 juta dari Rp100.485 juta tahun 2008 yang lebih besar dari peningkatan beban usaha sebesar Rp23.563 juta tahun 2009 dari Rp21.961 juta tahun 2008. Laba Usaha Perseroan tahun 2008 sebesar Rp78.523 juta, naik sebesar 24,45% atau Rp15.427 juta dari tahun 2007 sebesar Rp63.096 juta, karena kenaikan pendapatan dari pinjaman yang disalurkan. Laba usaha tahun 2007 sebesar Rp63.096 juta.
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebesar Rp56.422 juta. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tahun 2009 sebesar Rp101.518 juta, naik sebesar 26,55% atau Rp21.298 juta dari tahun 2008 sebesar Rp80.220 juta. Terutama karena kenaikan laba usaha sebesar Rp19.772 juta. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 sebesar Rp80.220 juta, naik sebesar Rp14.869 juta atau 22,75% dari tahun 2007 sebesar Rp65.351 juta, karena realisasi jumlah penyaluran pinjaman naik 57,41% dan naiknya tingkat bunga penyaluran pinjaman, sehingga total pendapatan naik 18,85%, sementara biaya hanya naik 6,46%. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 sebesar Rp65.351 juta.
23
Laba bersih Laba Bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebesar Rp55.561 juta. Laba Bersih Perseroan tahun 2009 sebesar Rp93.449 juta, naik sebesar Rp16.188 juta atau 20,95% dari tahun 2008 sebesar Rp77.260 juta. Hal ini karena kenaikan pendapatan lebih besar dari kenaikan beban, masing-masing 22,41% dan 7,29% dari pendapatan dan beban tahun 2008. Laba Bersih Perseroan tahun 2008 sebesar Rp77.260 juta, naik sebesar Rp12.162 juta atau 18,68% dari tahun 2007 sebesar Rp65.098 juta. Hal ini karena kenaikan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya administrasi dan umum serta beban pajak penghasilan. Laba Bersih Perseroan pada tahun 2007 sebesar Rp65.098 juta.
b. Perkembangan Pengelolaan Aset Tabel berikut menunjukkan komposisi Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010: KETERANGAN
30 September
2007
2008
2009
2010
821.266 -
661.575 -
511.238 355.881
947.743 327.107
339.000
3.354
204.038
76.798
2.936 - 316 83 335 2.818
3.028 204 - 1.740 256 6.314
11.629 14 6 385 355 6.653
12.227 944 448 2.664
1.166.754
676.471
1.090.199
1.367.931
ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Pinjaman yang diberikan – Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun Piutang Usaha Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Piutang Lain-lain Uang Muka Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Jumlah Aset Lancar
(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember
24
(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN
31 Desember
Aset Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman yang diberikan – Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 Tahun Sinking Fund Investasi jangka panjang-bersih Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
30 September
2007
2008
2009
2010
-
1.865
1.330
- 5.408 12.175 1.806 1.537 470
530.285 8.866 47.197 1.315 1.837 375
21.396 1.188.150
1.472
733.233 10.604 4 7.204 26.719 2.264 15.918
1.158.408 10.110 12.186 34.584 1.403 11.274
591.741
837.272
1.229.437
1.268.212
1.927.471
2.597.368
Pada tanggal 30 September 2010, jumlah aset Perseroan sebesar Rp2.597.368 juta naik sebesar 34,76% atau sebesar Rp669.897 juta dibandingkan posisi per 31 Desember 2009. Hal ini terutama karena penerbitan Obligasi SMFP03 sebesar Rp727.000 juta yang sebagian telah disalurkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, serta aset lancar lainnya. Pada tanggal 30 September 2010, jumlah aset lancar Perseroan sebesar Rp1.367.931 juta. Pada tanggal 31 Desember 2009, aset lancar Perseroan sebesar Rp1.090.199 juta, naik sebesar 61,16% atau Rp413.728 juta dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini terutama karena adanya tambahan investasi jangka pendek berbentuk EBA tahun 2009 sebesar Rp355.881 juta, sebagai bentuk peran Perseroan sebagai standby buyer EBA. Pada tanggal 31 Desember 2008, aset lancar Perseroan sebesar Rp676.471 juta, menurun 42,02% atau Rp490.283 juta dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2007. Hal ini karena kas digunakan untuk penyaluran pinjaman dan untuk investasi jangka panjang. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.166.754 juta. Dalam aset lancar terdapat pajak dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut: Pajak Dibayar Dimuka
(dalam jutaan Rupiah)
30 September
2007
2008
2009
2010
Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai-Bersih
2.248 570
5.364 950
5.364 1.289
10 2.654
Jumlah
2.818
6.314
6.653
2.664
31 Desember
Pajak penghasilan pasal 23, merupakan pajak atas pendapatan kordinator sekuritisasi dan pendukung kredit serta jasa pendidikan dan pelatihan Perseroan yang dipotong dan dibayarkan ke Kas Negara oleh penyalur KPR.
25
Pinjaman Yang Diberikan Pinjaman Yang Diberikan merupakan saldo refinancing atas portofolio KPR di lembaga penyalur KPR. Saldo Pinjaman Yang Diberikan Perseroan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp1.235.206 juta. Berikut adalah rincian Pinjaman Yang Diberikan oleh Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
31 Desember
Saldo Pinjaman Yang Diberikan: PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) – Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero)-Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Jumlah Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 Tahun PT Bank Tabungan Negara (Persero) - Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen PT Bank Negara Indonesia (Persero) – Syariah Jumlah Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun
30 September
2007
2008
2009
2010
334.000 - 5.000 - - - - -
500.000 30.400 1.425 903 911 - - -
500.000 27.360 5.465 804 3.643 200.000 - 200.000
499.250 24.349 4.758 1.456 4.393 1.000 200.000
-
-
-
500.000
339.000
533.639
937.271
1.235.206
334.000 - 5.000 - - - - 339.000
- 3.040 125 105 84 - - 3.354
- 3.040 472 111 415 - 200.000 204.038
71.605 3.040 482 74 597 1.000 76.798
-
530.285
733.233
1.158.408
Investasi Jangka Panjang-Bersih Saldo Investasi Jangka Panjang-Bersih Perseroan tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp12.186 juta. Merupakan investasi jangka panjang pada SUN FR0035 sebesar Rp2.381 juta, SUN FR0037 sebesar Rp10.000 juta, dikurangi diskonto sebesar Rp195 juta. Berikut adalah rincian Investasi Jangka Panjang – Bersih Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
31 Desember
30 September
2007
2008
2009
2010
Dimiliki hingga jatuh tempo: SUN FR0035 SUN FR0037 Dikurangi diskonto yang belum di amortisasi Obligasi Retail Indonesia (ORI) 004 Ditambah Premi yang belum diamortisasi
2.381 10.000 (206) - -
2.381 10.000 (195) 35.000 11
2.381 10.000 (185) 35.000 8
2.381 10.000 (195) -
Investasi Jangka Panjang – Bersih
12.175
47.197
47.204
12.186
26
c. Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Tabel berikut menunjukkan komposisi kewajiban Perseroan per 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010: (dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 31 Desember 30 September 2007 2008 2009 2010 KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Bagian Lancar Dari Kewajiban Jangka Panjang : Surat Hutang Jangka Menengah - - - 162.893 Hutang Obligasi - - 299.294 251.014 Hutang lain-lain 485 224 660 1.114 Biaya yang masih harus dibayar 641 553 7.614 18.950 Hutang pajak 555 591 8.512 211 Penyisihan bonus 3.255 3.863 4.672 2.778 Pendapatan diterima di muka 315 1.760 957 Jumlah kewajiban lancar 5.251 6.991 321.708 436.960 Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan tunjangan purna jabatan 1.352 1.926 2.168 Penyisihan imbalan kerja karyawan 674 1.161 1.930 2.613 Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar : Surat Hutang Jangka Menengah - - - 24.971 Hutang Obligasi - - 250.083 725.775 3.087 254.181 753.359 Jumlah kewajiban tidak lancar 2.026 JUMLAH KEWAJIBAN 7.277 10.078 575.889 1.190.319
Jumlah kewajiban Perseroan per 30 September 2010 sebesar Rp1.190.319 juta, naik sebesar Rp614.430 juta atau sebesar 106,69% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena penerbitan Surat Utang. Dibandingkan dengan tahun 2009, hutang lain-lain per 30 September 2010 naik Rp454 juta terutama karena adanya penyisihan dana untuk CSR tahun 2009 yang belum terealisasi. Biaya yang masih harus dibayar per 30 September 2010 naik Rp11.336 juta dibandingkan pada tahun 2009 terutama karena kenaikan bunga surat utang obligasi dan MTN. Jumlah kewajiban Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp575.889 juta, naik sebesar Rp565.811 juta atau 5.614% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini karena penerbitan obligasi tahun 2009 sebesar Rp551.000 juta, untuk mendanai pinjaman yang diberikan dan pembelian EBA. Dibandingkan dengan tahun 2008, biaya yang masih harus dibayar dan hutang pajak meningkat, masing-masing terutama karena kenaikan utang bunga surat utang obligasi dan hutang pajak badan tahun 2009 yang dilunasi di kuartal I tahun 2010. Jumlah Kewajiban Perseroan per 31 Desember 2008 sebesar Rp10.078 juta, naik sebesar Rp2.801 juta atau 38,50% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2007. Hal ini karena meningkatnya pendapatan diterima dimuka yang berasal dari provisi akibat peningkatan volume pinjaman yang diberikan. Jumlah Kewajiban Perseroan per 31 Desember 2007 sebesar Rp7.277 juta.
27
d. Perkembangan Ekuitas Tabel berikut menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan per 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010: KETERANGAN
(dalam jutaan Rupiah) 30 September 2009 2010
2007
31 Desember 2008
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Laba belum terealisasi efek tersedia untuk dijual Saldo Laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya
1.000.000 -
1.000.000 -
1.000.000 -
1.000.000 840
44.000 136.873
76.000 182.134
116.000 235.582
162.000 244.209
Jumlah Ekuitas
1.180.873
1.258.134
1.351.582
1.407.049
Per 30 September 2010, posisi Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.407.409 juta, naik sebesar Rp55.467 juta atau sebesar 4,10% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2009 terutama berasal dari laba bersih Perseroan selama 9 bulan tahun 2010. Per 31 Desember 2009, posisi Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.351.582 juta, naik sebesar Rp93.449 juta atau 7,43% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2008, kenaikan berasal dari laba bersih tahun 2009 sebesar Rp93.449 juta. Per 31 Desember 2008, posisi Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.258.134 juta, naik sebesar Rp77.260 juta atau 6,54% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2007, berasal dari saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang bersumber dari laba bersih Perseroan tahun 2008. Per 31 Desember 2007, posisi Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.180.873 juta. Rasio Keuangan Perseroan a. Likuiditas Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat dilihat pada rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar. Tingkat likuiditas Perseroan per 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar 222,22x, 96,77x, 3,39x dan 3,13x. Penurunan tingkat likuiditas per 31 Desember 2008 dibandingkan per 31 Desember 2007 terutama karena penurunan pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Penurunan tingkat likuiditas per 31 Desember 2009 dibandingkan per 31 Desember 2008 terutama karena kenaikan utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Penurunan tingkat likuiditas per 30 September 2010 dibandingkan per 31 Desember 2009 terutama karena kenaikan pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun lebih rendah dibandingkan kenaikan surat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. b. Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajibannya yang dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Tingkat solvabilitas Perseroan per 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar 163,27x 125,84x, 3,35x, 2,18x. Penurunan tingkat solvabilitas per 31 Desember 2008 dibandingkan per 31 Desember 2007 karena kewajiban tahun 2008 naik sebesar 38,50% dari kewajiban per 31 Desember 2007 sedangkan kenaikan jumlah aset hanya sebesar 6,74%. Penurunan tingkat solvabilitas per 31 Desember 2009 dibandingkan per 31 Desember 2008 karena kewajiban per 31 Desember 2009 naik sebesar 5.614,13% dari kewajiban per 31 Desember 2008 sedangkan kenaikan jumlah aset hanya sebesar 51,98%. Penurunan tingkat solvabilitas per 30 September 2010 dibandingkan per 31 Desember 2009 karena kenaikan surat utang.
28
c. Imbal Hasil Ekuitas Imbal Hasil Ekuitas atau Return on Equity (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2007, 2008, 2009, dan 30 September 2010 masing-masing sebesar 5,51%, 6,14%, 6,91% dan 3,95%. Kenaikan imbal hasil ekuitas tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 karena laba bersih tahun 2008 naik sebesar 18,68% dibandingkan dengan tahun 2007 sedangkan kenaikan ekuitas hanya sebesar 6,54%. Kenaikan imbal hasil ekuitas tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 karena laba bersih tahun 2009 naik sebesar 20,95% dibanding tahun 2008 sedangkan kenaikan ekuitas hanya sebesar 7,43%. d. Imbal Hasil Investasi Imbal Hasil Investasi atau Return on Asset (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Imbal Hasil Investasi Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar 5,48%, 6,09%, 4,85% dan 2,14%. Kenaikan imbal hasil investasi tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 karena laba bersih tahun 2008 naik sebesar 18,68% dibandingkan dengan tahun 2007 sedangkan kenaikan jumlah aset sebesar 6,74%. Penurunan imbal hasil investasi tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 karena laba bersih tahun 2009 naik sebesar 20,95% dibandingkan tahun 2008 sedangkan kenaikan jumlah aset sebesar 51,98%. e. Belanja Modal Penambahan aset tetap (capital expenditure) Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar Rp146 juta, Rp86 juta, Rp25.995 juta, dan Rp22,366 juta. Total Aset tetap sebelum penyusutan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar Rp2.850 juta, Rp2.936 juta, Rp28.931 juta dan Rp37.371 juta. Akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 masing-masing sebesar Rp1.043 juta, Rp1.621 juta, Rp2.212 juta, dan Rp2.919 juta. Total aset tetap setelah penyusutan pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 menjadi masing-masing Rp1.806 juta, Rp1.315, Rp26.719 juta dan Rp34.584 juta. Penambahan tersebut sebagian besar berupa pembelian inventaris kantor, kendaraan, tanah dan bangunan dalam renovasi. Sumber dana untuk penambahan aset tetap tersebut berasal dari kas dan setara kas Perseroan. f.
Analisa Arus Kas
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010: KETERANGAN Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas-Awal Saldo Kas dan Setara Kas-Akhir
2007
31 Desember 2008
(177.547) (87) - (177.634) 998.900 821.266
(124.591) (35.100) - (159.691) 821.266 661.575
29
(dalam jutaan Rupiah) 30 September 2009 2010 (672.823) (26.184) 548.670 (150.337) 661.575 511.238
(169.549) (6.531) 612.585 436.505 511.238 947.743
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan penerimaan kas dari aktivitas operasional antara lain melalui penjualan EBA dan hal tersebut telah terjadi di bulan Desember tahun 2010. Penjualan EBA meningkatkan penerimaan kas dari aktifitas operasional karena investasi pada EBA adalah investasi untuk diperdagangkan yang jangka waktunya pendek (masuk dalam aktifitas operasional) sehingga penjualan EBA akan menambah pemasukkan kas dari aktifitas operasional. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp169.549 juta, yang berasal dari bunga pinjaman, deposito, SUN, ORI dan EBA masing-masing sebesar Rp 75.368 juta, Rp30.316 juta, Rp1.151 juta, Rp2.120 juta, Rp24.086 juta. Dari pelunasan penyaluran pinjaman dan hasil lainnya masing-masing sebesar Rp 204.144 juta dan Rp 11.315 juta. Pengeluaran kas untuk penambahan pinjaman sebesar Rp501.062 juta Pembayaran kas untuk pihak ketiga Rp29.925 juta, untuk Direksi dan karyawan sebesar Rp9.012 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp672.823 juta. Yang berasal dari penerimaan bunga pinjaman, deposito, SUN, ORI dan EBA masing-masing sebesar Rp57.814 juta, Rp55.212 juta, Rp1.263 juta, Rp2.812 juta, Rp6.992 juta. Dari pelunasan penyaluran pinjaman dan penerimaan hasil lainnya, masing-masing sebesar Rp420 juta dan Rp950 juta. Pengeluaran kas digunakan untuk penambahan pinjaman, direksi dan karyawan masing-masing sebesar Rp404.083 juta dan Rp7.702 juta dan untuk pihak ketiga sebesar Rp26.563 juta. Penerimaan bunga dari pinjaman sebesar Rp 57.814 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp124.591 juta. Yang berasal dari penerimaan bunga pinjaman, deposito, SBI, SUN, dan ORI masing-masing sebesar Rp35.980 juta, Rp34.605 juta, Rp20.263 juta, Rp1.205 juta, Rp1.995 juta. Dari pelunasan penyaluran pinjaman dan penerimaan hasil lainnya masing-masing sebesar Rp339.107 juta dan Rp950 juta. Pengeluaran kas digunakan untuk penambahan pinjaman, pembayaran kas untuk pihak ketiga dan untuk direksi dan karyawan masing-masing sebesar Rp532.492 juta, Rp8.520 juta dan Rp14.227 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp177.547 juta. Yang berasal dari penerimaan bunga pinjaman, deposito, SBI SUN masing-masing sebesar Rp15.233 juta, Rp40.669 juta, Rp26.592 juta, Rp1.216 juta. Dari pelunasan penyaluran pinjaman dan penerimaan hasil lainnya masing-masing sebesar Rp66.000 juta dan Rp257 juta. Pengeluaran kas digunakan untuk penambahan pinjaman, pihak ketiga dan direksi dan karyawan masing-masing sebesar Rp305.000 juta, Rp7.403 juta dan Rp13.357 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp6.531 juta karena penambahan aset tetap (tanah dan bangunan dalam renovasi). Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir tanggal pada 31 Desember 2009 sebesar Rp26.184 juta, terutama digunakan untuk penambahan aset tetap (tanah dan bangunan dalam renovasi). Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp35.100 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi ini digunakan untuk pembelian ORI masing-masing sebesar Rp35.014 juta, penambahan aset tetap Rp85,95 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp87 juta. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi ini digunakan untuk penambahan aset tetap.
30
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp612.585 juta berasal dari penerimaan penerbitan obligasi. Kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp548.670 juta yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisinya. g. Prospek Usaha Portofolio KPR nasional sampai dengan Oktober 2010 (sesuai data dari Bank Indonesia) tercatat Rp135 triliun, sedangkan sampai dengan Desember 2010 SMF telah menyerap sekitar Rp3,301 triliun (atau kurang dari 2%) dari pasar yang ada baik melalui pemberian pinjaman (refinancing) maupun sekuritisasi. Dari tahun 2006 Perseroan telah mempersiapkan diri memasuki pangsa pasar yang lebih luas, salah satunya yaitu melalui pembiayaan produk syariah (yang merupakan pasar yang sangat potensial di masa yang akan datang). Hal ini telah mulai membuahkan hasil pada dengan disalurkannya pembiayaan syariah sebesar Rp600 miliar. Pada tahun 2011 Prospek Usaha Perseroan akan lebih difokuskan kepada pembiyaan syariah dengan memperhatikan besarnya pangsa pasar yang dapat dibiayai oleh Perseroan baik melalui pemberian pinjaman maupun melalui sekuritisasi. h. Manajemen Risiko Keterangan lebih lanjut mohon lihat Bab VIII sub bab Manajemen Risiko.
31
V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut: 1. RISIKO KREDIT Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang diakibatkan dari ketidaklancaran pembayaran kembali pokok dan/atau bunga penyaluran pinjaman, yang apabila jumlahnya material, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Risiko ini dihadapi Perseroan dari penempatan dalam bentuk pinjaman kepada lembaga penyalur KPR. Risiko kredit lain bersumber dari penempatan Perseroan di beberapa bank milik pemerintah dalam bentuk deposito dan risiko kredit dari surat utang negara. 2. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA Risiko tingkat bunga adalah potensi kerugian yang ditimbulkan karena perubahan tingkat bunga di pasar. Salah satu aktifitas usaha Perseroan adalah menyalurkan pinjaman ke lembaga penyalur KPR yang dibiayai dengan penerbitan obligasi dan atau surat utang lain. Risiko tingkat bunga akan berpengaruh apabila sudah terjadi negative spread antara pendanaan dengan penyaluran pinjaman. 3. RISIKO LIKUIDITAS Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang disebabkan ketidakmampuan Perseroan mengelola komitmen memenuhi kewajiban pendanaan dan penempatan. Risiko ini dihadapi oleh Perseroan dalam aktivitas pembayaran kewajiban yang segera jatuh tempo dan penyaluran / penempatan dana. Risiko likuiditas akan berpengaruh apabila aktivitas pendanaan tidak dapat dilakukan mengikuti profil jatuh tempo penyaluran pinjaman. 4. RISIKO OPERASIONAL Risiko operasional adalah potensi kerugian yang disebabkan tidak berfungsinya tingkat efektifitas dari sistem, prosedur dan pengawasan dalam lingkungan Perseroan. Karena sebagian besar aset Perseroan terbentuk dari aset keuangan, maka pelaksanaan internal proses yang terstruktur dalam melakukan evaluasi terhadap calon debitur ataupun rencana penempatan merupakan dasar bagi manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Risiko akan muncul apabila proses evaluasi yang obyektif dan rinci tidak dilakukan oleh organ-organ Perseroan. Risiko operasional akan berpengaruh apabila internal kontrol tidak berjalan dengan baik, sehingga proses pengambilan keputusan tidak berjalan dengan obyektif. 5. RISIKO PERATURAN / REGULASI Perseroan beroperasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, di dalam regulasi tersebut operasional Perseroan berinteraksi dengan perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan bukan bank yang diatur oleh Bapepam dan LK. Berkaitan dengan transaksi sekuritisasi, peran Perseroan banyak berkaitan dengan Bapepam dan LK. Secara khusus aktivitas Perseroan belum diatur di dalam ketentuan apapun di Bapepam dan LK ataupun di Bank Indonesia, sebagai penjabaran atas peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh Perseroan berinteraksi dengan perbankan dan lembaga penunjang pasar modal. Pengaturan-pengaturan lebih
32
rinci mengenai peran Perseroan dapat mempengaruhi ruang gerak kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Risiko peraturan/regulasi akan berpengaruh apabila terjadi perubahan pengaturan yang menyebabkan Perseroan tidak dapat beroperasi. 6. RISIKO HUKUM Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan hukum yang tidak sempurna. Sebagai Perseroan yang berdiri dalam sebuah negara hukum Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. 7. RISIKO MAKRO EKONOMI Risiko makro ekonomi adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Faktor tingkat suku bunga juga rentan terhadap kinerja Perseroan, dalam hal tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan rumah akan meningkat, begitupun sebaliknya. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan bertumbuh di sektor riil akan mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan perumahan. Tingkat inflasi juga sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga/biaya dana serta daya beli dan daya bayar konsumen. Kejadian bencana alam ataupun kondisi makro ekonomi akan mempengaruhi Perseroan apabila dampak dari kejadian tersebut memberikan dampak kerugian kepada penyalur KPR yang menerima pinjaman dari Perseroan. Khususnya kondisi makro ekonomi yang menimbulkan risiko sistemik di pasar keuangan akan langsung mem-pengaruhi kinerja Perseroan, mengingat pada dasarnya Perseroan harus melakukan pendanaan dari pasar modal untuk melakukan program pemberian pinjaman. B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, investor pembeli Obligasi juga menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek dan risiko yang terjadi karena perubahan harga obligasi di pasar. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN DALAM PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.
33
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 21 Februari 2011 atas laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan/Clarkson Hyde International dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian” dengan paragraf penjelasan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006) yaitu “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yaitu “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” secara prospektif, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.
34
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan di bawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi; b. menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan surat partisipasi apabila pasar belum kondusif; c. menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang. 3. Selain kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut: a. memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan; b. menerbitkan surat hutang; c. mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement); d. melaksanakan fungsi sebagai koordinator global; e. melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi; f. melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan; g. menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; h. melakukan pembelian Efek Beragun Aset; i. kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.59 tanggal 22 Juli 2005 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-20694 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2147/BH.09.05/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No.9263/2005 (“Akta No.59”).
35
Akta No.59 tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.5 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Akta No.59 tersebut diubah dengan Akta No. 114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. Perseroan berkantor pusat di Grha SMF, Jalan Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. 2. Obligasi dan Medium Term Notes yang telah diterbitkan •
Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP01) telah diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2009 dan tercatat di BEI pada tanggal 13 Juli 2009. Peringkat SMFP01 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan, dengan bunga tetap sebesar 10,125%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi ini telah dilunasi oleh Perseroan secara tepat waktu pada tanggal jatuh tempo 15 Juli 2010.
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP02) telah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2009 dan tercatat di BEI pada tanggal 30 Desember 2009. Peringkat SMFP02 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp251.000.000.000 (dua ratus lima puluh satu miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan dengan bunga tetap sebesar 9,50%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi ini telah dilunasi oleh Perseroan secara tepat waktu pada tanggal jatuh tempo 3 Januari 2011.
•
Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 16 April 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp163.000.000.000 (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan dengan bunga tetap sebesar 8,75% dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan bunga tetap sebesar 9,25%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim. MTN ini untuk Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2011 dan untuk Seri B akan jatuh pada tanggal 16 April 2012.
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP03) telah diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 dan tercatat di BEI pada tanggal 9 Juli 2010. Peringkat SMFP03 adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp727.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan bunga tetap sebesar 9,25% dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp227.000.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan bunga tetap sebesar 9,75%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi SMF III Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2012 dan Seri B pada tanggal 8 Juli 2013.
36
•
Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011 dengan bunga tetap sebesar 8,50%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, jumlah total seluruh Obligasi dan MTN yang masih terhutang adalah •
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
•
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp227.000.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah)
•
Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah)
•
Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).
Jumlah total seluruh Obligasi dan MTN yang masih terhutang adalah Rp1.115.000.000.000 (satu triliun seratus lima belas miliar Rupiah). 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian pada tahun 2005 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut: Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar
4.000.000
4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia
1.000.000
1.000.000.000.000
Saham dalam Portepel
3.000.000
3.000.000.000.000
4. Struktur Organisasi Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Komite Audit
Direktur Utama
Internal Audit
Komite: - Manajemen Risiko - Aktiva & Kewajiban - Pengembangan Bisnis - Kredit
Sekretaris Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Direktur
Manajemen Resiko
KETERANGAN
Direktur
Bisnis
Keuangan & Akunting
Riset & Pengembangan
Garis supervisi Garis koordinasi
Kepatuhan
Teknologi Informasi
37
Persentase (%)
100
5. Pengurusan dan Pengawasan Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 110 tanggal 13 Agustus 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris
: Jugia Wahab : Arys Ilyas : Ir. Tito Murbaintoro, MM
Direksi Direktur Utama Direktur Direktur
: Erica Soeroto : Sutomo : Yudhi Ismail
Informasi Tambahan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Jugia Wahab dan Arys Ilyas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.328/KMK.05/2005 tertanggal 11 Juli 2005, sedangkan pengangkatan Ir. Tito Murbaintoro, MM sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2008 yang keputusannya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah No.1714/RUB.09.03/ VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah berakhir pada tanggal 22 Juli 2010, dan selanjutnya dengan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-6612/BL/2010 tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan No. SKU-127/ MK/2010 tanggal 16 Juni 2010 selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, telah ditetapkan Jugia Wahab sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Arys Ilyas, dan Ir. Tito Murbaintoro, MM untuk tetap melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif. Penetapan tersebut dituangkan dalam Akta No.110 tanggal 13 Agustus 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-32556 tanggal 20 Desember 2010. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yaitu Erica Soeroto dan Drs. Soetomo masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.327/ KMK.05/2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang dituangkan dalam Akta Pendirian, sedangkan pengangkatan Yudhi Ismail sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.521/ KMK.010/2009 tertanggal 29 Desember 2009 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.58 tanggal 20 Januari 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-02915 tanggal 4 Februari 2010. Masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir pada tanggal 22 Juli 2010, dan selanjutnya dengan Surat Ketua Bapepam dan LK No.S-6612/BL/2010 tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan Nomor SKU-127/MK/2010 tanggal 16 Juni 2010 selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No.S-005/ DEKOM/SMF/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, telah ditetapkan Erica Soeroto untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama, serta Sutomo, dan Yudhi Ismail masing-masing sebagai anggota
38
Direksi Perseroan dengan kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif. Penetapan tersebut dituangkan dalam Akta No.110 tanggal 13 Agustus 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-32556 tanggal 20 Desember 2010. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam IX.I.6 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, berdasarkan surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 30 November 2010. Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Jugia Wahab Komisaris Utama Warga negara Indonesia dan berusia 69 tahun. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1966. Pengalaman Kerja : In-house lawyer di Citibank Compliance officer di PT Merchant Investment Corporation GM dan Corporate Secretary PT Papan Sejahtera Direktur Administrasi & Keuangan PT Papan Sejahtera Direktur Utama PT Papan Sejahtera Corporate Secretary PT Lippo Land Development Tbk Wakil Ketua Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan mewakili PT Bank Danamon Tbk. : Wakil Direktur Rumah Sakit Sumber Waras di bidang 1999-2005 Administrasi & Keuangan : Senior associate di Law Firm Kartini Muljadi & Rekan 1999-2005 2005-sekarang : Komisaris Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 1970-1975 1976-1980 1980-1984 1984-1990 1990-1992 1992-1997 1997-1998
: : : : : : :
Arys Ilyas Komisaris Warga negara Indonesia dan berusia 64 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1976. Pengalaman Kerja : 1991-1997 1995-2005
: Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Bapepam : Komisaris dan Komisaris Utama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi 1997-2005 : Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam 2004-Juni 2009 : Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2005-sekarang : Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
39
Tito Murbaintoro Komisaris Warga negara Indonesia dan berusia 51 tahun. Mendapat gelar Sarjana Teknik dari Institiut Teknologi Surabaya jurusan teknik arsitektur pada tahun 1982 dan gelar Magister Manajemen di bidang keuangan Real Estate dari Lembaga PPM pada tahun 1998, gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009. Pengalaman Kerja : : Penata muda Departemen Pekerjaan Umum 1983 2005-sekarang : Kementerian Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementeriaan Negara Perumahan Rakyat. 2008-sekarang : Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Direksi Erica Soeroto Direktur Utama Warga negara Indonesia dan berusia 59 tahun. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1975 dan gelar Master Hukum Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995. Ruang lingkup Direktur Utama membawahi Operasional yang meliputi bagian Product Operation, Credit Structuring and Servicing, Corporate Secretariat, Audit Internal dan Corporate Affair. Pengalaman Kerja : : Asisten Presiden Direktur PT Dian Utami : Legal & Collection Department PT Bank Bumi Daya : Program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Bank Indonesia 1980-1982 : Staff Legal Department PT Bank Papan Sejahtera 1982-1986 : Legal Credit Administration Head Department PT Bank Papan Sejahtera 1986-1988 : Credit Processing Head Division PT Bank Papan Sejahtera 1988-1990 : Building Management & HRD & General Affairs Head Division PT Bank Papan Sejahtera 1990-1995 : Credit and Collection Head Division PT Bank Papan Sejahtera 1995-1996 : Treasury and Money Market Head Divison PT Bank Papan Sejahtera 1996-1997 : National Branches Director PT Bank Papan Sejahtera 1997-1998 : Institutional Mortgage Services Director PT Bank Papan Sejahtera 2005-sekarang : Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
1975-1976 1976-1978 1978-1979
40
Sutomo Direktur Warga negara Indonesia dan berusia 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1980. Ruang lingkup Direktur Keuangan & IT membawahi bagian Keuangan, Accounting & Finance Control, Teknologi Informasi Pengalaman Kerja : : Dinas Hortikultura Departemen Pertanian : PT Dok dan Galangan Kapal IPPA Gaya Baru (Persero) : Bagian Penyertaan dan Pasar Modal PT Bank Bumi Daya (Persero) dan Anggota Tim Survey Obligasi Pelanggan di NTT-PC Jepang : Deputy Manager pada Urusan (Divisi) Investment Banking 1988-1991 PT Bank Bumi Daya (Persero) 1991-2000 : Manajer sampai dengan Direktur PT Bumi Daya Sekuritas 2000-2003 Direktur PT Mandiri Sekuritas : Executive Vice President PT Mandiri Sekuritas 2003-2004 : Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi 2004-2005 2005-sekarang : Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 1971-1975 1975-1981 1981-1988
Yudhi Ismail Direktur Warga negara Indonesia dan berusia 47 tahun. Mendapat gelar Sarjana Science Management dan Marketing dari Universitas Golden Gate, San Fransisco, Amerika pada tahun 1988. Ruang lingkup Direktur Manajemen Risiko membawahi bagian Manajemen Risiko, Research & Development dan Kepatuhan. Pengalaman Kerja : 1990-1993
: Asisten Manajer Custodial Services Departemen, Standard Chartered Bank 1994-1995 : Manajer Equity Sales, PT Bakrie Securities 1996-1997 : Asisten Direktur, Peregrine Fixed Income Ltd., Hong Kong 1998-2000 : Head of Fixed Income, PT Bank Mega 2001-2002 : Direktur, Inti Prebon Securities 2003-2005 : Direktur Eksekutif, Himdasun 2006-2008 : Sales Manager, Bloomberg L.P. Singapore 2009-sekarang : Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
41
KOMITE AUDIT Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan No.IX.I.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan dengan susunan Komite Audit pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Ketua
: Jugia Wahab
Anggota : Alexander Zulkarnain Warga negara Indonesia dan berusia 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1994, dan Magister Manajemen (S2) Keuangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1999. Beberapa pendidikan kursus/pelatihan yang pernah diikuti antara lain : Risk Based Audit Course, Australia (2006), Curbing Corruption on Procurement, Philipina (2004), dan Certified Internal Auditor, USA (2001). Memiliki nomor Ikatan Komite Audit Indonesia 0562507 04. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – sekarang), Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (2004 – sekarang), Anggota Komite Audit PT BNI Tbk. (2002 – sekarang), dan mengajar CIA Preparation di YPIA (2001 – sekarang) dan Bina Nusantara (2001 – sekarang). Houtman Zainal Arifin Warga negara Indonesia dan berusia 60 tahun. Mempunyai pengalaman kerja, yaitu Vice President Citibank, NA, Jakarta (1968 – 1987), Managing Director Bank Angkasa (1987 – 1992), Komisaris Bank Pacific (1995 – 1997), Audit Councel Bank Nasional (1994 – 1996), Komisaris PT Asuransi Nugra Pacific (1997 – 2007), dan pengajar pasca sarjana di Universitas Gunadarma (1993 – 2003) dan Perbanas (1985 – 1999). Jabatan saat ini adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Bangkit Gemilang (1995 – sekarang), dan Managing Consultan pada HZA & Associates (2008 – sekarang), Penasihat untuk Gubernur Kalimantan Barat (2000 – 2003). Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008. SEKRETARIS PERUSAHAAN Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.028/ DIR/HRD/SMF/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Direksi mengangkat Wisaksono S Nugroho sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikan Heliantopo. Wisaksono S Nugroho adalah warga negara Indonesia dan berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Pepperdine University, USA pada tahun 1986. Mempunyai pengalaman kerja dari perusahaan PT Bank Societe Generale Indonesia sebagai Treasury Manager dan Merincorp dan di Perseroan sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, adalah sebagai Kepala Bagian Finance & Accounting.
42
Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi dalam menangani kegiatankegiatan yang berhubungan dengan stakeholders; menangani fungsi kegiatan kehumasan dan sistim informasi Perseroan; menjalankan fungsi corporate legal affair / legal compliance; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta. Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Tahun
Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Rp5.268.752.230 Rp6.111.425.696 Rp3.070.205.000 Rp2.675.232.500
2007 2008 2009 30 September 2010
Dasar penetapan dari remunerasi ini adalah: Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-505/MK.010/2007 tanggal 30 Oktober 2007. 6. Sumber Daya Manusia Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha terutama karena Perseroan merupakan perusahaan pertama yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan dalam industri pembiayaan perumahan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan pegawai secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri. Pengembangan profesionalisme karyawan dilaksanakan dengan mengikut sertakan para karyawan dalam program pendidikan, antara lain: • Manajemen Risiko dan Sekuritisasi • Kursus Bahasa Inggris • Pelatihan di Hongkong Mortgage Corporation, Hong Kong; Housing Development Finance Corporation, India; Structured Finance di Hongkong; International Housing Finance, di Wharton School of University of Pennsylvania, USA dan Sociedad Hipotecaria Federal, Mexico. Dalam hal sistem penggajian, selain telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Upah Minimum Regional yang berlaku, manajemen senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas pegawai, disamping itu Perseroan juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan pegawai melalui pengadaan berbagai fasilitas seperti: • Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); • Pinjaman karyawan (perumahan, mobil dan darurat); • Kesehatan (rawat jalan reimburseable sebesar 80% oleh Perseroan dan rawat inap diasuransikan pada Asuransi Manulife); • Pensiun (dikelola sendiri oleh Perseroan); • Tunjangan Jabatan; • Tunjangan Hari Raya; • Tunjangan Cuti Tahunan; • Tunjangan Berjangka Perumahan (TBP) sesuai dengan ketentuan Perseroan. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sumber daya manusia sejumlah 27 orang karyawan tetap dan 19 karyawan outsource yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing.
43
Komposisi karyawan tetap Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen dan usia adalah sebagai berikut: Menurut Jenjang Pendidikan Tingkat
31 Desember
Pendidikan
2006
2007
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
%
Master (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SMU
6 10 3 2
28,57 47,62 14,29 9,52
5 11 5 1
22,73 50,00 22,73 4,55
Jumlah
21
100
22
100
30 September 2008
Jumlah Orang
2009
2010
%
Jumlah Orang
3 11,54 17 65,38 5 19,23 2 3,85
5 17 4 1
18,52 62,96 14,81 3,70
5 17 4 1
18,52 62,96 14,81 3,70
27
27
100
27
100
100
% Jumlah Orang
%
Menurut Jenjang Manajemen Tingkat
31 Desember
Jabatan
2006
30 September 2008
2009
2010
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
1 1 1 2 2 3 2 5 4
4,76 4,76 4,76 9,52 9,52 14,29 9,52 23,81 4,76
0 2 1 4 4 3 2 4 2
0,00 9,09 4,55 18,18 18,18 13,64 9,09 18,18 9,09
1 2 1 3 4 4 1 6 5
3,85 7,70 3,85 11,55 15,40 15,40 3,85 23,12 19,23
3 0 3 3 3 3 2 5 5
11,11 0,00 11,11 11,11 11,11 11,11 7,41 18,52 18,52
3 0 4 3 3 2 4 2 6
11,11 0,00 14,81 11,11 11,11 7,41 14,81 7,41 22,22
21
10
22
100
27
100
27
100
27
100
Deputy General Manager Senior Manager Manager Senior Asst. Manager Assistant Manager Official Assistant Senior Staff Staff Junior Staff Jumlah
2007
% Jumlah Orang
%
Menurut Jenjang Usia Tingkat
31 Desember
Usia
2006
55 tahun < 0 51 – 55 Tahun 46 – 50 Tahun 41 – 45 Tahun 36 – 40 Tahun 31 – 35 Tahun 24 – 30 Tahun Jumlah
2007
30 September 2008
2009
2010
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
%
Jumlah Orang
% Jumlah Orang
%
0,00 2 1 6 2 2 8
0 9,52 4,76 28,57 9,52 9,52 38,10
0,00 2 3 4 4 4 5
0 9,09 13,64 18,18 18,18 18,18 22,73
0,00 2 4 5 3 5 8
1 7,70 15,40 18,52 11,55 19,23 30,82
3,70 1 4 5 3 5 8
2 3,70 14,81 18,52 11,11 18,52 29,63
7,41 1 3 5 3 5 8
3,70 11,11 18,52 11,11 18,52 29,63
21
100
22
100
27
100
27
100
27
100
7. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit per tanggal 30 September 2010, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp1.472 juta yang merupakan Pinjaman kepada Karyawan. Berdasarkan RKAP tahun 2008 yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2008 dan Keputusan Rapat Khusus Komisaris dan Direksi tanggal 6 Februari 2008. Pinjaman ini dikenakan bunga 3% per tahun dan pembayaran angsuran atas pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji/honor tiap bulannya.
44
8. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, perburuhan, tata usaha negara, ataupun perkara yang terdaftar/tercatat dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, serta perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan. 9. Perjanjian Penting Perseroan No. Pihak Surat Perjanjian Jangka waktu 1. PT Bank BTN (Persero) Perjanjian No. 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 5 tahun , sampai tanggal 4 Juni 2008, dengan fasilitas tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp500 miliar Perjanjian No. 024/PP/SMF-DKI/IX/2008 10 tahun sampai 2. PT Bank DKI tanggal 24 September 2008 dengan tanggal 24 fasilitas sebesar Rp100 miliar September 2018 3. PT Finansia Multifinance Perjanjian No. 021/PP/SMF-FMF/VII/2008 10 tahun dari tanggal tanggal 25 Juli 2008 dengan fasilitas 25 Juli 2018 sebesar Rp25 miliar 4. PT Ciptadana Multifinace Perjanjian No. 020/PP/SMF-CMF/VII/2008 8 tahun sampai tanggal 18 Juli 2008 dengan fasilitas tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp10 miliar 5. PT Bhakti Finance Perjanjian No. 010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 8 tahun sampai tanggal 10 April 2008 dengan fasilitas tanggal 10 April 2016 sebesar Rp25 miliar 6. PT First Indo American Perjanjian No. 011/PP/SMF-FIAL/III/2010 8 tahun sampai Leasing tanggal 1 Maret 2010 dengan fasilitas dengan tanggal sebesar Rp10 miliar 1 Maret 2018 7. PT Bank Tabungan Akad Pembiayaan Mudharabah 5 tahun sejak Negara (Persero) No.045/AKAD/SMF-BTN/XI/2009 tanggal pencairan tanggal 5 November 2009 dengan fasilitas sebesar Rp200 miliar 8. PT Bank Tabungan Akad Pembiayaan Mudharabah 3 tahun sejak Negara (Persero) No.054/AKAD/SMF-BTN/XII/2010 tanggal pencairan tanggal 16 Desember 2010 dengan fasilitas sebesar Rp200 miliar 9. PT Bank Tabungan • Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan KPR 3 (tga) tahun Negara (Persero) Bersyarat No.022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 • Akta Jual Beli Tagihan No.47 tanggal 23 Juni 2010 dari Notaris BRAY Mahyastuti, S.H., sebesar Rp.500.000.010.049,00 10. BTN, DIM, BRI & SCSI • Nota Kesepakatan Sekuritisasi Tagihan KPR BTN No. 039/MOA/KIK-DSMF-I/ XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 • Daftar Induk Definisi dan Interpretasi No. 040/DEF/KIK-DSMF-I/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Perubahan Daftar Induk Definisi dan Interpretasi No. 041/ADD.DEF/KIK-DSMF-I/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 • Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-I KPR BTN No. 79 Tanggal 16 Januari 2009 Not. Sutjipto, SH. 11. BTN, DIM & BRI • Perjanjian Induk Sekuritisasi Tagihan KPR BTN Tahap II No. 022/PIS/ SMF-KIK-DSMF-II/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 • Daftar Induk Definisi & Interpretasi Transaksi Sekuritisasi KPR BTN Tahap II No. 023/DEF/KIK-DSMF-II/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, Perubahan Daftar Induk Definisi & Interpretasi Transaksi Sekuritisasi Tagihan KPR BTN Tahap II No. 042/ADD.DEF/KIK-DSMF-II/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 • Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-II KPR BTN No. 13 Tanggal 5 Agustus 2009, Perubahan Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-II KPR BTN No. 134 Tanggal 19 Oktober 2009 Not. Sutjipto, SH.
45
Jaminan Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar Tidak ada jaminan
Tidak ada jaminan
Tidak ada jaminan
Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syaratsyarat tertentu yang dapat merugikan pemegang obligasi (negative covenants). 10. Aset Tetap Perseroan Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan (Grha SMF) yang digunakan sebagai kantor Perseroan yang terletak di Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut: Jenis Aset
Lokasi
Bentuk Kepemilikan
Tanah seluas 493 M2 Tanah seluas 493 M2
Jl. Panglima Polim I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
HGB No.1438 20 Desember 2039 tanggal 21 Desember 2009 HGB No.1439 13 Januari 2040 tanggal 14 Januari 2010
Bangunan seluas Jl. Panglima Polim I No.1 & 3 722 M2. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Masa Berlaku (s/d tanggal)
IMB No.4774/IMB/2010 tanggal 30 April 2010IMB No.12543/IMB/2010 Tanggal 3 November 2010 TOTAL
46
Nilai Buku per 30 September 2010 Rp7,502 miliar Rp12,668 miliar
Rp12,041 miliar
Rp32,211 miliar
viii. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1. Umum Dalam menjalankan upaya membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia, Perseroan melakukan: 1. Program sekuritisasi Perseroan dapat berperan sebagai koordinator global, penata sekuritisasi atau pendukung kredit untuk melaksanakan transaksi sekuritisasi atas aset portofolio KPR yang dimiliki oleh lembaga penyalur KPR. 2. Program pemberian pinjaman Perseroan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dalam bentuk refinancing portofolio KPR. Pinjaman tersebut diantaranya dijamin dengan hak tagih KPR, hak tanggungan atas agunan yang melekat dan/atau hak recourse untuk mengganti jaminan KPR yang memburuk. 3. Program penjaminan Perseroan akan memberikan penjaminan bagi penerbitan surat hutang ataupun efek beragun aset KPR yang diterbitkan oleh lembaga penyalur KPR. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas memberikan manfaat sebagai berikut: Bagi Lembaga Penyalur KPR • • •
Bagi Investor
Mengurangi maturity mismatch, • Meningkatkan kemampuan mengelola posisi aset • dan kewajiban, Ketersediaan sumber dana jangka menengah/panjang • secara berkesinambungan.
Alternatif produk investasi yang aman karena berjaminan, Merupakan instrumen investasi yang dapat diperdagangkan, Alternatif investasi yang dapat disesuaikan dengan time horison investor.
Pada bulan Februari dan September 2009, Perseroan telah menyelesaikan transaksi sekuritisasi KPR perdana di Indonesia dengan menerbitkan dan mencatatkan efek beragun aset di Bursa Efek Indonesia. Transaksi ini dilaksanakan menggunakan struktur transaksi KIK EBA sesuai ketentuan Bapepam & LK. Dalam transaksi ini, Perseroan berperan sebagai global coordinator, pembeli siaga dan pendukung kredit. Dalam menjalankan perannya sebagai koordinator global atas transaksi sekuritisasi KPR BTN melalui konsep KIK EBA, SMF mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya adalah: 1. Mengatur transaksi sekuritisasi. 2. Mengkoordinasi semua partisipan yang terkait dalam transaksi sekuritisasi. 3. Sebagai fasilitator dan penghubung kepada regulator dalam hal berkaitan dengan kebutuhan regulasi dalam transaksi sekuritisasi. 4. Memonitor proses transaksi sekuritisasi termasuk mereview setiap informasi yang diperoleh dari partisipan yang terkait dalam transaksi sekuritisasi. 5. Memonitor kelayakan serta tugas penyedia jasa (servicer), Manager Investasi dan Bank Kustodian, pool of securitizied asset & RMBS, sebagaimana ternyata dalam Dokumen Transaksi. 6. Membantu dan mengkoordinasi partisipan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam transaksi sekuritisasi. Berikut ini adalah ringkasan tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA): Efek Beragun Aset (EBA) diterbitkan oleh KIK-DSMF-I yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Tujuan investasi adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang wajib dibayar kepada
47
para Pemegang EBA, Kumpulan Tagihan mana diperoleh dari penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan terseleksi dalam nilai pokok Rp111.111.108.501 (seratus sebelas miliar seratus sebelas juta seratus delapan ribu lima ratus satu Rupiah) oleh Kreditur Awal kepada Manajer Investasi untuk kepentingan para pemegang EBA yang diwakilkan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi bekerja sama dengan Penjamin Emisi Efek akan mengundang masyarakat untuk berinvestasi dalam EBA kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), mewakili 90% dari keseluruhan Jumlah Pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final. EBA kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu daripada EBA kelas B menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam pasal 7 perjanjian KIK-EBA. EBA Kelas A mempunyai waktu pelunasan paling lama 9 (sembilan) tahun sejak Tanggal Penutupan, dengan rata-rata umur EBA sesuai ekspektasi Kreditur Awal adalah 2,57 tahun apabila diasumsikan adanya pelunasan secara konstan per tahun (“constan per anum prepayment rate” atau “CPR”) yang diaplikasikan secara bulanan terhadap saldo pokok yang ada dalam kumpulan tagihan. Efek Beragun Aset (EBA) diterbitkan oleh KIK-DSMF-II yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Tujuan investasi adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang wajib dibayar kepada para Pemegang EBA, Kumpulan Tagihan mana diperoleh dari penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan terseleksi dalam nilai pokok Rp391.305.329.159 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) oleh Kreditur Awal kepada Manajer Investasi untuk kepentingan para pemegang EBA yang diwakilkan oleh Bank Kustodian Manajer Investasi bekerja sama dengan Penjamin Emisi Efek akan mengundang masyarakat untuk berinvestasi dalam EBA kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah), mewakili 92% dari keseluruhan Jumlah Pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final. EBA kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu daripada EBA kelas B menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam pasal 7 perjanjian KIK-EBA. EBA Kelas A mempunyai waktu pelunasan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penutupan, dengan rata-rata umur EBA sesuai ekspektasi Kreditur Awal adalah 2,76 tahun apabila diasumsikan adanya pelunasan secara konstan per tahun (“constan per anum prepayment rate” atau “CPR”) yang diaplikasikan secara bulanan terhadap saldo pokok yang ada dalam kumpulan tagihan. Efek Beragun Aset (EBA) diterbitkan oleh DBTN01 yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Tujuan investasi adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang wajib dibayar kepada para Pemegang EBA, Kumpulan Tagihan mana diperoleh dari penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan terseleksi dalam nilai pokok Rp750.000.230.716,80 (tujuh ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah delapan puluh sen) oleh Kreditur Awal kepada Manajer Investasi untuk kepentingan para pemegang EBA yang diwakilkan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi bekerja sama dengan Penjamin Emisi Efek akan mengundang masyarakat untuk berinvestasi dalam EBA kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp688.500.000.000 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), mewakili 91,8% dari keseluruhan Jumlah Pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final. EBA kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu daripada EBA kelas B menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam pasal 7 perjanjian KIK-EBA. EBA Kelas A mempunyai waktu pelunasan paling lama 8 (delapan) tahun sejak Tanggal Penutupan, dengan rata-rata umur EBA sesuai ekspektasi Kreditur Awal adalah 5,35 tahun apabila diasumsikan adanya pelunasan secara konstan per tahun (“constan per anum prepayment rate” atau “CPR”) yang diaplikasikan secara bulanan terhadap saldo pokok yang ada dalam kumpulan tagihan.
48
Sampai dengan akhir September 2010, Perseroan telah membukukan pemberian pinjaman dengan program refinancing kepada beberapa lembaga penyalur KPR, seperti Bank BTN, BPD DKI, PT Finansia Multi Finance, PT Ciptadana Multifinance, PT Bhakti Finance. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1/2008 pada 26 Januari 2008 yang memungkinkan Perseroan melakukan pemberian pinjaman berjangka panjang. Berikut ini adalah pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010 : KETERANGAN
%
2008
%
2009
2010
Pendapatan Deposito Berjangka 24.927 220,87 79.984 (51,16) 39.068 (7,04) 36.317 52,05 Sertifikat Bank Indonesia - - 22.053 20,59 26.593 (25,54) 19.800 - Surat Utang Negara - - 867 32,30 1.147 (6,10) 1.217 (6,00) Obligasi Retail Indonesia - - - - - - 2.162 30,20 Pinjaman Yang Diberikan - - 51 32.594,12 16.674 143,79 40.649 27,42 Jasa Pendidikan dan pelatihan - - 29 734,48 242 40,50 340 (16,47) Efek Beragun Aset - - - - - - - Kordinator Sekuritisasi - - - - - - - Pendukung Kredit - - - - - - -
55.221 - 1.290 2.815
32.636 1.030 2.114
51.796 284 10.312 19 121
22.191 315 17.026 30 203
21,27 121.859
75.546
Jumlah
2005
%
2006
24.927
313,14 102.984
31 Desember
(dalam jutaan rupiah)
%
(18,70)
2007
83.724
20,02 100.485
30 September
2. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha utama Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan utama, Perseroan melakukan berbagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan secara mandiri ataupun bekerja sama dengan pihak yang dapat memberikan sinergi terutama untuk mendorong perbaikan menyeluruh di pasar primer pembiayaan perumahan. a. Penyediaan Pedoman dan Standar Dokumen KPR Pedoman dan Standar dokumen KPR disediakan untuk memberikan petunjuk bagi lembaga penyalur KPR dalam melakukan proses pengelolaan KPR yang baik dan benar. Pedoman ini secara berkala senantiasa disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. b. Program Pendidikan dan Pelatihan Perseroan bekerjasama dengan Housing Development Finance Corporation, Ltd. (HDFC), India melaksanakan pelatihan residential mortgage best practices untuk lembaga penyalur KPR. Pemilihan HDFC sebagai partner karena reputasi HDFC sebagai lembaga penyalur KPR non bank yang terkenal di dunia pembiayaan perumahan. c. Sosialisasi Perseroan menjalankan program sosialisasi secara terintegrasi untuk membentuk awareness yang akhirnya membangun citra publik yang positif terhadap Perseroan. Program sosialisasi juga dilakukan untuk mempublikasikan program dan produk Perseroan. Dalam hal sosialisasi produk, Perseroan melakukan pengenalan produk yang akan ditawarkan melalui pelatihan, seminar, client gathering, one-on-one meeting sesuai dengan target audience. Untuk beberapa kegiatan sosialisasi Perseroan juga bekerja sama dengan regulator terutama yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan baru ataupun apabila ada rencana diterbitkannya ketentuan baru yang berkaitan dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Sosialisasi juga dilakukan secara pasif melalui web-site Perseroan. d. Edukasi Konsumen KPR Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat, Perseroan menyusun program edukasi konsumen KPR untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman tentang KPR yang baik dan benar, dimana diharapkan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong industri pembiayaan perumahan yang sehat.
49
3. Manajemen Risiko Dalam mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan telah mengidentifikasi risiko, menganalisa dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari risiko yang ditimbulkan baik risiko yang berada dalam kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Terdapat beberapa tindakan untuk meminimalisasi risiko-risiko sebagaimana di bawah ini (lihat Bab V: Risiko Usaha): Jenis Risiko Risiko Kredit
Keterangan : Perseroan memperkecil risiko kredit antara lain dengan melakukan skema refinancing atas portofolio KPR yang sudah dibukukan oleh lembaga penyalur KPR, hak recourse terhadap jaminan KPR yang memburuk, kecukupan jaminan, sistem reimbursement, memiliki Hak Tanggungan dan pendaftaran fidusia atas KPR yang dijaminkan.
Risiko Tingkat Bunga
: Perseroan memperkecil risiko tingkat bunga dengan melakukan pengelolaan asset liability management secara efektif.
Risiko Likuiditas
: Perseroan mengurangi risiko likuiditas antara lain melalui pengelolaan arus kas sehingga dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo.
Risiko Operasional
: Perseroan mengurangi risiko operasional dengan cara melakukan kegiatan, selalu mengacu kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dengan mengutamakan pemisahan tugas dan wewenang (segregation of duty), serta mekanisme dual-control.
Risiko Peraturan/Regulasi : Perseroan mengurangi risiko peraturan/regulasi dengan cara menjalankan kegiatan usahanya selalu menggunakan SOP yang secara berkala disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Risiko Hukum
: Perseroan mengurangi risiko hukum melalui penggunaan jasa pihak ketiga sebagai konsultan hukum untuk memberikan opini hukum yang dibutuhkan dan mematuhi setiap perjanjian.
Risiko Makro Ekonomi
: Perseroan memperkecil risiko makro ekonomi antara lain dengan membatasi penggunaan valuta asing, pengelolaan asset liability dan likuiditas yang efektif.
4. Teknologi Sistem informasi dan teknologi digunakan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder, Perseroan menyediakan layanan informasi melalui website. 5. Internal Audit Unit Internal Audit berperan membantu manajemen Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan dan operasional. Unit Internal Audit melakukan pemeriksaan (audit) atau review terhadap aktivitas Perseroan hingga monitoring atas pelaksanaan temuan audit. 6. Persaingan Secara kelembagaan Perseroan tidak memiliki pesaing, karena tidak ada perusahaan sejenis di Indonesia yang mempunyai usaha yang sama. Hal ini juga merupakan pola yang umum terjadi di negara-negara lain yang sudah memulai pembangunan pasar pembiayaan sekunder perumahan terlebih dahulu. Yang membedakan, Perseroan sejak awal pendiriannya didirikan dengan bentuk entitas hukum Perseroan Terbatas, tanpa mendapatkan kekhususan yang berkaitan dengan misi yang harus dijalankannya.
50
Untuk menjaga peringkat kredit yang terbaik, Perseroan akan menjaga tingkat risiko dalam aset liability dengan melakukan penempatan dana dan penyaluran pinjaman secara prudent. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan dana dari investor pasar modal dengan harga yang terbaik akan selalu terbuka. 7. Strategi Usaha Kegiatan usaha utama Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut, strategi yang diterapkan adalah mendorong efisiensi di pasar primer pembiayaan perumahan agar terbentuk volume portofolio KPR yang sehat dan terjangkau, dengan cara : 1. Mendorong bertambahnya jumlah dan jenis lembaga penyalur KPR, sebagai pelaku baru dalam pembiayaan KPR, 2. Menyediakan dana jangka menengah/panjang secara berkesinambungan bagi lembaga penyalur KPR yang membutuhkan dan bersedia menggunakan standar Perseroan, 3. Bersinergi dengan pelaku, regulator pasar modal dan regulator terkait industri perumahan untuk memfasilitasi dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan, 4. Menciptakan produk-produk pasar modal berbasis KPR yang dapat menjadi alternatif investasi. Berikut ini adalah gambar diagram bisnis proses Perseroan: Lembaga Penyalur KPR
PT Sarana Multigriya Finansial
Sekuritisasi
Pembukuan KPR a Portofolio KPR
Investor
Refinancing
A
a
B
1
1
4
b 7
Structuring
Analisis kredit
Efek Beragun Aset
Obligasi
2
2
5
8
KIK EBA
Persetujuan
Pembayaran
Pembayaran
b
Memenuhi Kriteria Seleksi SMF ?
Ya
3
Conform KPR c1
B
c2
Y 3
6
Perjanjian & Pencairan Refinancing
C
4 Dijaminkan
d1
d1
Aplikasi Sekuritisasi
Aplikasi Refinancing
e1
e2
A
a
C
Refinancing Portofolio 5 Penerbitan Obligasi 6 3a
6
Dijual
b
3 Pencairan Dana
Pencairan Dana
Proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan dimulai di pihak penyalur KPR yang melaksanakan fungsinya untuk menyalurkan dan membukukan KPR. Portofolio yang telah terbentuk dari penyaluran KPR tersebut akan diseleksi sesuai dengan Kriterian Seleksi SMF. Berdasarkan portofolio yang terseleksi penyalur KPR dapat mengajukan 2 alternatif program melalui Perseroan, yaitu : (1) apabila penyalur KPR bermaksud menjualnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan program sekuritisasi (2) apabila hal pertama tidak dapat dilakukan atau lembaga penyalur KPR hanya ingin menjaminkan portofolionya maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program refinancing. Aplikasi beserta seluruh data pendukung untuk melakukan programprogram tersebut akan direview oleh tim reviewer Perseroan untuk melakukan analisa kredit, analisa jaminan, analisis struktur (untuk sekuritisasi) termasuk analisa profil dari lembaga penyalur KPR tersebut untuk medapatkan hasil penilaian kredit atau hasil evaluasi kemungkinan struktur transaksi yang akan dilaksanakan. Dalam hal sekuritisasi, dari hasil evaluasi dan analisa tersebut maka Perseroan akan membentuk dan mengundang lembaga penunjang & profesi penunjang Pasar Modal lainnya untuk
51
menstruktur transaksi dan membentuk KIK EBA. Dalam hal refinancing Program, hasil tersebut diajukan ke komite kredit untuk mendapatkan rekomendasi akhir sebelum mendapatkan persetujuan Direksi. Berdasarkan persetujuan Direksi, pengikatan dan perjanjian refinancing program dilakukan secara lengkap lalu diikuti dengan pencairan dana. Pihak yang telah bekerja sama dalam program sekuritisasi adalah BTN sebagai originator dan penyedia jasa (servicer), yang berhasil diterbitkan efek beragun aset (EBA) yang dijual ke pasar modal dalam tahun 2009 dan 2010 sebanyak 3 kali. 8. Kondisi Perekonomian Indonesia dan Prospek Usaha a. Kondisi Perekonomian dan Industri KPR di Indonesia Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi domestik hingga akhir tahun 2010 serta memperhatikan perkembangan ekonomi global, pemerintah pada tahun 2011 mengambil dasar perhitungan berbagai besaran dalam RAPBN tahun 2011 antara lain pertumbuhan ekonomi 6,3 % dan laju inflasi 5,3%. Dengan kondisi ekonomi dan inflasi tersebut, tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) 3 bulan di tahun 2011 diperkirakan tetap sebesar 6,5%, sama dengan perkiraan akhir tahun 2010; nilai tukar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; harga minyak US$80 per barel. Dari data terakhir perkembangan suku bunga dan kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan kebijakan bunga rendah, belum dapat diharapkan mendorong turunnya suku bunga kredit, termasuk bunga KPR, oleh karena itu suku bunga KPR di tahun 2011 diperkirakan tetap sama dengan tahun 2010. Memperhatikan asumsi perkembangan ekonomi di atas, penyaluran KPR di tahun 2011 diperkirakan mengalami pertumbuhan kurang lebih sama dengan tahun 2010 dikisaran 20%. Meskipun diperkirakan penyaluran KPR pada tahun 2011 terus tumbuh, tetapi karena pada umumnya perbankan masih ingin menjaga rasio LDR dikisaran 78 – 100% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai bulan Maret 2011, maka permintaan untuk melakukan sekuritisasi KPR relatif akan terbatas. Selama tahun 2009, pembiayaan syariah mencapai 2% dari total pembiayaan/kredit perbankan secara keseluruhan. Bank Indonesia menargetkan porsi pembiayaan berbasis syariah tersebut termasuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB) akan mencapai sebesar 5%. Pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah perbankan syariah dari yang hanya berjumlah 3 bank dan 19 Unit Usaha Syariah pada tahun 2005 telah berkembang menjadi 10 bank dan 23 unit usaha syariah pada bulan Juli 2010, demikian pula dari sisi jumlah kantor bank syariah yang berjumlah 550 pada tahun 2005, telah tumbuh menjadi 1.540 kantor pada bulan Juli 2010, dan diproyeksikan akan terus tumbuh selama tahun 2010. Grafik 1 menggambarkan data historis saldo penyaluran KPR perbankan.
52
Pertumbuhan KPR masih terjadi sampai dengan 31 Oktober 2010, tetapi tingkat pertumbuhannya tercatat di bawah rata-rata pertumbuhan historis seperti diperlihatkan di dalam Tabel 2. Tabel 2 Data Pertumbuhan Saldo KPR Perbankan Industri Pembiayaan Perumahan
Saldo KPR Saldo Total Kredit Rasio KPR terhadap total kredit (%) Rasio KPR terhadap PDB (%) GDP (trilyun)
(dalam triliun Rupiah)
31 Desember
Oct-10
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
135.09 1,675.6 8.06 2.86 4727.6
115,2 1,437.9 8,01 2,05 5,613
101,0 1.307,7 7,72 2,04 4,954
78,0 1.002,0 7,78 1,79 3,957
61,0 792,3 7,69 1,83 3,338
46,1 695,7 6,63 1,69 2,730
30,6 559,5 5,46 1,33 2,303
21,0 440,5 4,77 1,07 1,787
10,8 371,1 2,91 0,67 1,610
12,1 316,0 3,83 0,81 0,81
Sumber: Bank Indonesia, diolah pada tahun 2010
Berdasarkan data pertumbuhan KPR sebagai dijelaskan diatas, pertumbuhan yang dicapai oleh Perseroan akan dapat seiring dengan pertumbuhan KPR tersebut bila dalam menjalankan tugasnya Perseroan dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang memadai. b. Prospek Usaha Portofolio KPR yang sehat merupakan bahan baku bagi tumbuhnya pasar pembiayaan sekunder perumahan. Prospek usaha Perseroan berkaitan erat dengan pertumbuhan sektor pembiayaan KPR, pola perbankan dalam membiayai penyaluran KPR kepada konsumen dan appetite dari investor pasar modal untuk berinvestasi di efek-efek berbasis KPR. Pertumbuhan portofolio KPR di Indonesia selama 5 tahun terakhir cukup signifikan, dari Rp46 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp115 triliun pada tahun 2009. Pada Juni 2010 portofolio telah tumbuh menjadi sekitar Rp130 triliun. Sepanjang 5 tahun terakhir portofolio KPR perbankan masih tetap berkisar di 7% s.d 8% terhadap total saldo penyaluran kredit perbankan. Besarnya tingkat pertumbuhan portofolio KPR belum memberikan gambaran baik bagi ketersediaaan KPR di Indonesia. Besarnya portofolio KPR dibandingkan dengan PDB baru sebesar 2% pada akhir tahun 2009. Hal ini menggambarkan masih adanya potensi untuk pertumbuhan KPR. Data yang sama dari beberapa negara lainnya memberikan perbandingan bagaimana masih belum berkembangnya pembiayaan KPR di Indonesia. Portofolio KPR yang sehat merupakan bahan baku bagi tumbuhnya pasar pembiayaan sekunder perumahan. Sampai dengan Juni 2010 baru 1,5% pasar KPR yang dapat disupport oleh Perseroan, karenanya masih besar potensi dan kegiatan yang harus dilaksnakan agar dapat melakukan penetrasi pasar lebih dalam dan lebih luas.
53
Seperti dapat dilihat dalam grafik berikut ini: (dalam bentuk persentase)
Sumber: EMF, economywatch.com. Diambil dari materi presentasi HDFC pada tahun 2008
9. Dukungan Lembaga Internasional Pada awal tahap persiapan pendiriannya, pemerintah Republik Indonesia mendapatkan dukungan dari proyek Municipal Finance Project (MFP) yang merupakan kerjasama antara Badan Analisa Keuangan & Moneter (BAKM) dan USAID. 10. Asuransi Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh asetnya untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp16.068.056.622 pada tanggal 30 Desember 2010 yang meliputi gedung kantor, kendaraan bermotor, komputer, perlengkapan dan peralatan kantor. Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan. Berikut adalah rincian dari pertanggungan asuransi Perseroan: Jenis Polis Asuransi
Nilai Pertanggungan Obyek (Rp juta) Pertanggungan
Jangka Waktu
Asuransi Penanggung
18/10/2010 s/d 18/10/2011
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Polis Standar Kebakaran Indonesia
14.960
Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
380
Kendaraaan Bermotor 16/01/2011 s/d Roda Empat. 16/01/2012
PT Asuransi MSIG Indonesia
Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
666
Kendaraaan Bermotor 23/12/2010 s/d Roda Empat. 23/12/2011
PT Asuransi MSIG Indonesia
Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
42
Kendaraan Bermotor Roda Dua
PT Asuransi MSIG Indonesia
Gedung dan Peralatan kantor
11/11/2010 s/d 11/11/2011
Perusahaan asuransi tersebut di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. 11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau “GCG”) Perseroan merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
54
Dengan mengacu kepada surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana juga diatur tentang Benturan Kepentingan, dari sejak awal Perseroan melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang terkandung di dalam visi, misi dan falsafah Perseroan untuk melengkapi pengaturan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sebagai landasan pengelolaan Visi Perseroan ditetapkan sebagai berikut : Menjadi entitas mandiri dengan tujuan setiap keluarga dapat memiliki rumah yang layak. Sedangkan Misi Perseroan adalah sebagai berikut : Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, falsafah Perseroan adalah : a. Bersih, yang bermakna bahwa manajemen dan seluruh jajaran Perseroan berkomitmen untuk bekerja dengan akal sehat, itikad baik dalam kerangka kerja yang digariskan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan-peraturan yang berlaku, dan arahan Pemegang Saham. Hal ini dilaksanakan dengan integritas yang tinggi dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. b. Transparan, yang bermakna bahwa manajemen dan seluruh jajaran Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan dalam kebijakan, anggaran dan rencana bisnis Perseroan. c. Sehat, yang bermakna bahwa manajemen dan seluruh jajaran Perseroan akan memelihara dengan baik dan dengan penuh integritas rasio-rasio kesehatan yang telah ditargetkan. Prinsip-prinsip dalam falsafah Perseroan dijabarkan di dalam Etos Kerja Perseroan, yang merupakan komitmen manajemen dan seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan setiap aktivitas, yaitu : • Menjaga nama baik Perseroan • Menjaga rahasia Perseroan • Menjaga dan menggunakan harta kekayaan Perseroan dengan jujur, baik dan benar • Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data Perseroan dengan jujur, baik dan benar • Menghindarkan diri dari benturan kepentingan pribadi dengan Perseroan • Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di Perseroan untuk kepentingan pribadi • Tidak memberikan isyarat untuk meminta dan/atau menerima suap, imbalan dan cindera mata • Tidak menggunakan dan/atau membawa dan menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang memabukkan di dalam dan di luar Perseroan • Tidak merugikan keuangan Perseroan seperti menggelapkan harta/kekayaan Perseroan Penerapan falsafah dan etos kerja dilaksanakan secara lebih rinci di dalam Ketentuan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Perseroan. Khusus untuk menjabarkan secara lebih rinci mengenai kewajiban Direksi dan pembagian tugas antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Perseroan telah menyusun Manajemen Manual. Di dalam Manajemen Manual ini diatur mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan oleh komitekomite manajemen, pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada saat ketidakberadaan salah satu anggota Direksi dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dalam rangka usaha menjaga kualitas dan pengendalian pengadaan barang dan jasa untuk operasional dan pelaksanaan usaha Perseroan telah disusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan pada bulan September 2005. Revisi atas Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut dibuat dengan mengacu pada surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
55
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya telah menyusun Panduan Pengawasan yang merupakan dasar serta kesepakatan diantara Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Berdasarkan hal itu, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Komite Audit bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi secara periodik atas efektivitas kegiatan usaha, kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan penyusunan rencana kerja Perseroan termasuk melakukan penelaahan atas data serta laporan-laporan kondisi keuangan Perseroan. 12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pencadangan untuk CSR baru dibentuk berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2009 untuk dilaksanakan pada tahun 2010, adapun kegiatan CSR yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, yaitu; • Pada tanggal 20 Maret 2010, Perseroan turut berpartisipasi dalam aktivitas “go green” yaitu mendukung program Peduli Lingkungan yang dilakukan oleh kelompok pencinta tanaman hias. • Pada tanggal 9 Juli 2010, Perseroan bekerjasama dengan RRI Jakarta mengadakan program pelestarian budaya nasional berupa pagelaran wayang kulit. • Pada tanggal 14 Juli 2010, Perseroan bersama dengan Habitat for Humanity Indonesia, sebuah organisasi nirlaba, menyelenggarakan kegiatan bersama sebagai wujud dukungan atas program Peduli Rumah Sehat Masyarakat, dengan pembangunan 4 buah rumah serta perbaikan 8 buah rumah terletak di Kampung Buaran, Kelurahan Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. • Pada tanggal 16 Juli 2010 Perseroan bersama Yayasan Sekar Mlatti, mendukung program Peduli Kesehatan Rakyat bagi 20 anak dari keluarga kurang mampu yang memerlukan tindakan medis/ penyembuhan dengan biaya yang relatif besar dan perlu segera ditangani. 13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Seni logo “smf” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan pendaftaran No.033639 tanggal 3 Februari 2006 sebagaimana dimuat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut, seni logo “smf” telah diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 2006 di Jakarta dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Etiket merek “SMF Make Affordable Home Possible” telah didaftarkan pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan pendaftaran No.J00-2006003143, kategori kelas barang/jasa 36, sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2008 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2006.
56
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Gani & Rekan (Grant Thornton) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif. Neraca
KETERANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2005
2006
2007
30 September
2008
2009
2010
ASET Aset Lancar Kas dan setara kas 1.026.140 998.901 821.266 661.575 511.238 Investasi Jangka Pendek - - - - 355.881 Pinjaman yang diberikan – Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 Tahun - 66.000 339.000 3.354 204.038 Piutang Usaha Berbasis Bunga 1.479 3.050 2.936 3.028 11.629 Berbasis Imbalan - 50 - 204 14 Piutang Lain-lain 1 289 316 - 6 Uang Muka 29 195 83 1.740 385 Biaya dibayar dimuka 20 63 335 256 355 Pajak dibayar dimuka 70 173 2.818 6.314 6.653 Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Sinking Funds Investasi jangka panjang-bersih Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan-bersih Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar
1.027.739
1.068.721 1.166.754
-
-
- - - 1.659 404 -
34.000 3.843 12.164 2.279 1.789 352
- - 5.408 12.175 1.806 1.537 470
947.743 327.107 76.798 12.227 944 448 2.664
676.471
1.090.199
1.367.931
1.865
1.330
1.472
530.285 8.866 47.197 1.315 1.837 375
733.233 10.604 47.204 26.719 2.264 15.918
1.158.408 10.110 12.186 34.584 1.403 11.274
2.063
54.427
21.396
591.741
837.272
1.229.437
1.029.802
1.123.148
1.188.150
1.268.212
1.927.471
2.597.368
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Bagian Lancar Dari Kewajiban Jangka Panjang : Surat Hutang Jangka Menengah - - - - - Hutang Obligasi - - - - 299.294 Hutang lain-lain 290 460 485 224 660 Biaya yang masih harus dibayar 110 368 641 553 7.614 Hutang pajak 775 607 555 591 8.512 Penyisihan bonus 1.363 4.426 3.255 3.863 4.672 Pendapatan diterima di muka - 249 315 1.760 957
162.893 251.014 1.114 18.950 211 2.778 -
Jumlah kewajiban lancar
436.960
JUMLAH ASET
2.538
6.109
5.251
6.991
321.708
Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan tunjangan purna jabatan - 961 1,352 1.926 2.168 Penyisihan imbalan kerja karyawan - 303 674 1.161 1.930 Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar : Surat Hutang Jangka Menengah - - - - - Hutang Obligasi - - - - 250.083 Jumlah kewajiban tidak lancar JUMLAH KEWAJIBAN
2.613 24.971 725.775
-
1.264
2.026
3.087
254.181
753.359
2.538
7.373
7.277
10.078
575.889
1.190.319
57
(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN
31 Desember
2005
2006
2007
30 September
2008
2009
2010
1.000.000 -
1.000.000 840
116.000 235.582
162.000 244.209
EKUITAS Modal Ditempatkan & Disetor Penuh 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Laba Belum Terealisasi Efek Tersedia Untuk Dijual - - - - Saldo Laba: Telah ditentukan penggunaannya - - 44.000 76.000 Belum ditentukan penggunaannya 27.264 115.775 136.873 182.134 Jumlah Ekuitas
1.027.264
1.115.775
1.180.873
1.258.134
1.351.582
1.407.049
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.029.802
1.123.148
1.188.150
1.268.212
1.927.471
2.597.368
31 Desember
2007
2008
2009
2010
PENDAPATAN 24.927 102.984 83.724 BEBAN USAHA Gaji dan tunjangan karyawan (3.237) (13.014) (12.655) Umum dan Administrasi (437) (4.141) (7.973) Total Beban Usaha (3.674) (17.155) (20.628) Laba Usaha 21.253 85.829 63.096 Pendapatan Lain-lain Bersih 7.054 1.296 2.255 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 28.307 87.125 65.351 Manfaat (beban) Pajak Penghasilan Badan Kini (1.447) - - Tangguhan 404 1.386 (253) LABA BERSIH 27.264 88.511 65.098 Laba Bersih per Saham (dalam ribu Rupiah) 27,26 88,51 65,10
100.485 (15.669) (6.293) (21.962)
121.859 (16.096) (7.468) (23.564)
76.409 (13.953) (8.273) (22.226)
78.523
98.295
54.183
1.697
3.223
2.239
80.220 (3.260) 300 77.260 77,26
101.518 (8.496) 427 93.449 93,45
56.422
30 September
Laporan Laba Rugi
KETERANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
2005
2006
30 September
(861) 55.561 55,56
Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan
KETERANGAN
Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan terhadap Jumlah Aset (%) Pendapatan Pinjaman yang diberikan terhadap Pinjaman yang diberikan (%) Laba Usaha terhadap Pendapatan (%) Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) atau Net Profit Margin (NPM) Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan (%) Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) atau Return on Asset (ROA) Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%)atau Return on Equity (ROE) Laba Bersih terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan (%) Beban Usaha terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan (%) Beban Usaha terhadap Total Pendapatan (%) Pinjaman yang diberikan terhadap Kewajiban (X) atau Loan to Financing Ratio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar (X) Modal Kerja (netto) terhadap Jumlah Aset (X) Jumlah Aset terhadap Jumlah Kewajiban (X) Jumlah Ekuitas terhadap Pinjaman Yang Diberikan (X) Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas (X) RASIO PERTUMBUHAN Pinjaman yang diberikan (%) Jumlah Aset (%) Jumlah Kewajiban (%) Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan (%) Total Pendapatan (%) Beban Usaha (%) Laba Usaha Laba Sebelum Pajak Penghasilan (%) Laba Bersih (%)
(dalam persentase)
31 Desember
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
-
1,40
3,21
2,69
0,89*
- 85,26
0,05 83,34
4,92 75,36
7,62 78,14
5,53 80,66
1,87* 70,91*
85,27
84,88
75,72
75,61
74,71
72,72*
113,56
84,60
78,06
79,83
83,31
73,84*
2,65
7,88
5,48
6,09
4,85
2,14*
2,65
7,93
5,51
6,14
6,91
3,95*
-
173.550,44
390,41
190,07
180,42
241,09*
- 11,49
33.637,06 16,45
123,71 23,99
54,03 21,49
45,49 18,84
96,44* 28,26*
1,71 3,39 0,40 3,35 1,44 0,43
1,06 3,13 0,36 2,18 1,14 0,85
75,64 51,98 5.614,13 27,42 21,27 7,29 25,18 26,55 20,95
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
- *** 404,98 1,00 405,79 - - N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
- *** 174,92 0,95 152,33 11,16 0,01 N.A** 9,06 190,54 N.A** 313,14 366,93 303,84 207,79 224,64
Keterangan: * Tidak dapat diperbandingkan ** Tahun Pertama belum ada pinjaman yang diberikan *** Tidak terhingga karena belum ada Hutang
58
- *** 222,22 0,98 163,27 3,48 0,01 239,00 5,79 (1,30) 32.642,31 (18,70) 20,24 (26,49) (24,99) (26,45)
96,77 0,53 125,84 2,36 0,01 57,42 6,74 38,50 143,78 20,02 6,46 24,45 22,75 18,68
- ***
X. EKUITAS Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Gani & Rekan (Grant Thornton) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2010 Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif. Modal disetor Perseroan seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir. KETERANGAN
2005
(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006
30 September
2007
2008
2009
2010
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Laba Belum Terealisasi Efek Tersedia Untuk Dijual Saldo Laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya
1.000.000 - - 27.264
1.000.000 1.000.000 - - - 44.000 115.775 136.873
1.000.000 - 76.000 182.134
1.000.000 - 116.000 235.582
1.000.000 840
Jumlah Ekuitas
1.027.264
1.115.775 1.180.873
1.258.134
1.351.582
1.407.049
59
162.000 244.209
XI. PERPAJAKAN Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi. 2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i)15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest). 3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. 4. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan 2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Pada tanggal 20 Oktober 2010, Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Masa (SPT) bulan September 2010. Selama tahun 2010, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan atas PPh 21,23 dan 4 (2) serta telah melaporkannya ke kantor pajak terkait tepat waktu.
60
XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 10 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”), dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 34 tanggal 21 Februari 2011, berikut perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) adalah sebagai berikut: No. Penjamin Emisi Obligasi
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi: PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)
Jumlah
Persentase (%)
463.000.000.000
100%
463.000.000.000
100%
Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Perseroan adalah Badan Hukum Indonesia yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.
61
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik
Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) Jl. Anggrek Garuda Raya No. 9, Slipi Jakarta 11480 Nomor STTD : 377/PM/STTD-AP/2004 Tanggal STTD : 11 Juni 2004 Surat Perintah Kerja : 046/PPJ/SMF-RWR/XI/2010 tanggal 2 November 2010 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1272 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas Pokok:
Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum
Warens & Partners Law Firm Jl. Sisingamangaraja No.63 Kebayoran Baru Jakarta 12120 Nomor STTD : 95/STTD-KH/PM/1996 Tanggal STTD : 10 September 1996 Surat Perintah Kerja : 043/PPJ/SMF-WP/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 98016 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Tugas Pokok:
Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
62
Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II, Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 dan 46 Jakarta 10210 Nomor STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 Tanggal STTD : 11 Juni 1996 Surat Penunjukkan Kerja : S-0887/DIR/SMF/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 Pedoman Kerja : SOP Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Tugas Pokok:
Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi yang diwaliamanati selama umur Obligasi dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2009 Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten. Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Jl. Panglima Polim V / 11 Kebayoran Baru Jakarta Nomor STTD : 04/STTD-N/PM/1996 Tanggal STTD : 12 Februari 1996 Surat Perintah Kerja : 044/PPJ/SMF-NOTARIS/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 06 Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris Tugas Pokok:
Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
Selain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
63
Halaman ini sengaja dikosongkan
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
65
Halaman ini sengaja dikosongkan
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Halaman ini sengaja dikosongkan
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
81
Halaman ini sengaja dikosongkan
Halaman ini sengaja dikosongkan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) BALANCE SHEETS SEPTEMBER 30, 2010, DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) NERACA 30 SEPTEMBER 2010, 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
30 September 2010
31 Desember 2009
Catatan
31 Desember 2008
31 Desember 2007
September 30, 2010
December 31, 2009
Notes
December 31, 2008
December 31, 2007 ASSETS
ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Pinjaman Yang Diberikan - Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Piutang Usaha Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Piutang Lain-Lain Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka
947,743,445,949
511,237,931,961
2c, 2d, 2l, 3
327,106,765,779
354,881,292,161
2f, 2l, 4
661,574,981,702 -
821,266,413,869 -
76,798,213,491
205,037,760,119
2e, 2l, 10
3,354,280,290
339,000,000,000
Loan - current portion Account Receivables
12,226,630,459
11,629,097,516
2e, 2l, 5a
3,028,481,769
2,935,938,166
-
14,415,276
2e,2l, 5b
204,000,000
-
Interest Based Fee Based Other Receivables Advance Payments Prepaid Expenses Prepaid Taxes
-
5,526,022
943,773,355
385,290,432
7
1,739,618,736
82,733,344
448,504,719
354,637,756
8
255,889,287
334,981,829
2 663 670 959 2,663,670,959 1,367,931,004,711
6 652 947 721 6,652,947,721 1,090,198,898,964
2h 17a 2h,
6 313 844 241 6,313,844,241 676,471,096,025
2 817 670 000 2,817,670,000 1,166,753,567,304
1,472,274,371
1,330,518,100
2b, 2l, 9
1,865,227,677
1,158,407,993,615
733,233,266,550
2e, 2l, 10
530,285,029,909
10,109,729,128
10,603,525,000
2d, 2l, 11
8,866,306,000
5,408,265,000
12,185,672,332
47,203,888,146
2f, 2l, 12
47,196,561,879
12,174,641,935
34,584,112,301
26,719,069,058
2g, 13
1,315,144,089
1,806,432,029
1,403,035,957
2,263,967,981
2h, 17e
1,837,346,195
1,536,817,137
11,273,802,663
15,918,062,930
375,125,183
470,160,100
1,229,436,620,367
837,272,297,765
591,740,740,932
21,396,316,201
2,597,367,625,078
1,927,471,196,729
1,268,211,836,957
1,188,149,883,505
2l, 6
-
315,830,096
Non Current Assets
Aset Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman Yang Diberikan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Sinking Funds Investasi Jangka Panjang - bersih Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masingmasing sebesar Rp2.919.381.169, Rp2.212.236.274, Rp1.621.066.959 dan Rp1.043.832.519) Aset Pajak Tangguhan - bersih Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET
Current Assets Cash and Cash Equivalents Short Term Investments
2l, 14
-
Due From Related Parties
-
Loan - net of current portion Sinking Funds Long-term Investments - net Fixed Assets (net of accumulated depreciation as of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 amounted to Rp2.919.381.169, Rp2.212.236.274, Rp1.621.066.959 and Rp1.043.832.519 respectively) Deferred Tax Assets - net Other Assets
TOTAL ASSETS
(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
87
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) BALANCE SHEETS SEPTEMBER 30, 2010, DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) NERACA 30 SEPTEMBER 2010, 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 30 September 2010
31 Desember 2009
September 30, 2010
December 31, 2009
Catatan Notes
31 Desember 2008
31 Desember 2007
December 31, 2008
December 31, 2007
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Kewajiban Lancar
Current Liabilities
Bagian Lancar dari Kewajiban Jangka Panjang : Surat Hutang Jangka Menengah Hutang Obligasi Hutang Lain-Lain Kepada Pihak ketiga Kepada Pihak Hubungan Istimewa Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Penyisihan Bonus Pendapatan Diterima Dimuka Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan Tunjangan Purna Jabatan Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar : Surat Hutang Jangka Menengah Hutang Obligasi JUMLAH KEWAJIBAN
162,893,689,002
-
2j, 2l, 21
251,013,721,319
299,293,503,756
2j, 2l, 22
1,113,981,221
659,763,387
-
-
18,949,817,885
7,613,702,359
2l, 16
2l, 15 15, 2b, 2l
170,871,230 52,621,794 552,867,967
485,349,249 640,471,552
211,010,040
8,511,939,770
2h, 17b
591,416,375
554,573,130
2,778,043,184
4,672,436,677
18, 25
3,863,021,516
3,254,920,476
436,960,262,651
956,730,175 321,708,076,124
2e,19
1,759,947,423 6,990,746,305
315,235,806 5,250,550,213
-
2,168,420,000
11b, 25
1,926,241,250
1,352,066,250
2,612,761,000
1,929,845,000
2i, 20, 25
1,161,341,000
674,189,000
24,970,881,221
-
2j, 2l, 21
-
725,774,958,760 753,358,600,981
250,082,613,668 254,180,878,668
2j, 2l, 22
3,087,582,250
2,026,255,250
1,190,318,863,632
575,888,954,792
10,078,328,555
7,276,805,463
23
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
840,143,169
-
-
162,000,000,000
116,000,000,000
76,000,000,000
44,000,000,000
244,208,618,277
235,582,241,937
182,133,508,402
136,873,078,042
1,407,048,761,446
1,351,582,241,937
Laba belum terealisasi efek tersedia untuk dijual Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
2,597,367,625,078
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
Non Current Liabilities Provision for Post Occupation Benefit Provision for Employee Benefits Long-Term Liabilities Net of Current Portions : Medium Term Notes Bonds Payable TOTAL LIABILITIES Stockholders' Equity
Ekuitas Modal Saham Modal dasar - 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000 lembar saham
Current Portions of Long-Term Liabilities : Medium Term Notes Bonds Payable Other Payables Third Parties Related Parties Accrued Expenses Taxes Payable Provision for Bonus Unearned Income
1,258,133,508,402
1,927,471,196,729
1,268,211,836,957
1,000,000,000,000 -
1,180,873,078,042
1,188,149,883,505
Capital Stock Authorized capital - 4.000.000 shares at par value of Rp 1.000.000 each Issued and fully paid capital 1.000.000 shares Unrealized gain of availabe for sale securities Retained Earnings Appropriated Unappropriated TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY (See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
88
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF INCOME (LOSS) 9 (NINE) MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN LABA (RUGI) PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
Tahun 2010 Year 2010
Tahun 2009 Year 2009
Tahun 2008 Year 2008
Catatan Notes
Tahun 2007 Year 2007
Periode 9 (sembilan) bulan 9 (nine) months period PENDAPATAN BEBAN USAHA Gaji dan Tunjangan Karyawan Umum dan Administrasi
76,409,161,084
(
13,953,286,355 )( 8,272,964,137 )(
(
22,226,250,492
(
LABA USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN Kini Tangguhan
LABA BERSIH PER SAHAM - DASAR
)(
100,485,005,274
2e, 2k, 24
16,095,683,890 )
2k, 25
(
7,467,990,643 )
2k, 26
(
23,563,674,533
54,182,910,592
98,294,862,080
2,238,885,107
3,222,935,857
56,421,795,699
101,517,797,937
)
(
2k, 27
83,724,204,983
15,668,661,964 )( 6,293,126,374 )( 21,961,788,338
)(
12,655,407,261 ) 7,972,950,579 )
(
- ( 860,932,024 ) 860,932,024 )( 55,560,863,675
55,561
8,495,686,188 )
17c
426,621,786
17d
8,069,064,402 )
(
93,448,733,535
93,449
OPERATING EXPENSES Salaries and Employees' Benefits General and Administrative
78,523,216,936
63,095,847,143
OPERATING INCOME
1,696,801,965
2,254,963,507
OTHER INCOME - NET
80,220,018,901
65,350,810,650
INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
3,260,117,600 ) 300,529,059
(
REVENUES
20,628,357,840 )
2h
( LABA BERSIH
121,858,536,613
(
252,401,137 )
2,959,588,541 )(
252,401,137 )
CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) Current Deferred
77,260,430,360
65,098,409,513
NET INCOME
77,260
65,098
EARNINGS PER SHARE - BASIC
(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
89
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 9 (NINE) MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh / Issued and fully paid capital
Saldo tanggal 1 Januari 2007 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Laba bersih tahun 2007 Saldo tanggal 31 Desember 2007 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Laba bersih tahun 2008 Saldo tanggal 31 Desember 2008 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Laba bersih tahun 2009 Saldo tanggal 31Desember 2009
1,000,000,000,000
Laba belum terealisasi efek tersedia untuk dijual/ Unrealized gain of availabe for sale securities
-
-
-
-
-
1,000,000,000,000
-
-
-
-
-
1,000,000,000,000
Saldo laba / Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya / Appropriated
-
-
-
-
-
Jumlah ekuitas /
Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated
Total stockholder's equity
115,774,668,529
-
44,000,000,000 44,000,000,000
32,000,000,000 76,000,000,000
40,000,000,000 -
1,115,774,668,529
Balance as of January 1, 2007
65,098,409,513
65,098,409,513
Distribution of income Appropriation for general and special reserve Net Income year 2007
136,873,078,042
1,180,873,078,042
Balance as of December 31, 2007
(44,000,000,000)
-
77,260,430,360
77,260,430,360
Distribution of income Appropriation for general and special reserve Net Income year 2008
182,133,508,402
1,258,133,508,402
Balance as of December 31, 2008
(32,000,000,000)
-
93,448,733,535
93,448,733,535
Distribution of income Appropriation for general and special reserve Net Income year 2009 Balance as of December 31, 2009
(40,000,000,000)
-
1,000,000,000,000
-
116,000,000,000
235,582,241,937
1,351,582,241,937
-
840,143,169
-
-
840,143,169
-
-
46,000,000,000
(46,000,000,000)
-
(934,487,335)
(934,487,335)
Laba belum terealisasi efek tersedia untuk dijual Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Laba bersih periode 9 (sembilan) bulan tahun 2010
-
-
-
-
-
-
55,560,863,675
55,560,863,675
Unrealized gain of availabe for sale securities Distribution of income Appropriation for general and special reserve Allocation for Corporate Social Responsibility Net Income 9 (nine) months period year 2010
Saldo tanggal 30 September 2010
1,000,000,000,000
840,143,169
162,000,000,000
244,208,618,277
1,407,048,761,446
Balance as of September 30, 2010
(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
90
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS 9 (NINE) MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Tahun 2010 Year 2010 Periode 9 (sembilan) bulan
Tahun 2009 Year 2009
Tahun 2008 Year 2008
Catatan Notes
Tahun 2007 Year 2007 *)
9 (nine) months period ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Bunga Penyaluran Pinjaman Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat Utang Negara (SUN) Obligasi Retail Indonesia (ORI) Efek Beragun Aset (EBA) Penambahan Penyaluran Pinjaman Penerimaan Angsuran Pinjaman Investasi pada Efek Beragun Aset (EBA) Pelepasan Efek Beragun Aset (EBA) Penerimaan Cicilan Pokok Efek Beragun Aset (EBA) Penerimaan dari Hasil Lainnya Penerimaan (Pembayaran) Kas Dari (Untuk) : Pihak Ketiga Komisaris, Direksi dan Karyawan Tunjangan Purna Jabatan (Penambahan) Sinking Fund Pengurangan Sinking Fund Pendukung Kredit Dana Transisi Servicer Bunga Obligasi Bunga MTN Pajak Penghasilan Restitusi Pajak Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Investasi pada Obligasi Retail Indonesia (ORI) Pembelian Aset Tetap Penambahan Aset Dalam Penyelesaian Penambahan Aset Lain-Lain Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi
(
75,367,961,085
57,814,395,811
30,315,653,063
55,212,516,788
-
-
1,150,538,325
1,262,666,790
2,119,776,750
2,812,514,250
24,086,284,151
6,991,580,239
501,061,984,515 ) ( 204,143,722,656 -
( ( ( (
(
378,500,000,000
-
8,077,350,000
63,326,617,235
16,900,693,960
11,315,160,872
9,502,067,283
)
29,924,079,402 ) (
26,563,311,479
)
9,011,559,818 ) (
7,702,496,598
)
2,593,989,375 ) (
402,225,000
)
7,496,968,128 ) (
2,974,741,000
)
4,239,819,499
4,356,884,964
(
15,430,891,573
)
242,612,970
(
399,256,964
)
27,953,750,000 )
-
4,143,750,000 )
-
8,343,664,111 )
-
4,438,855,769
-
169,548,747,508 ) (
( ( ( (
)
419,941,509 (
116,930,000
( ( (
404,083,543,647
2a,24 2a,24 2a,24 2a,24 2a,24 2a,24 10 10 2f, 4 2f, 4 2f, 4 2a,27 2a,26 2a,25 2a,25 11 11 14 14 24 24 17c 17f
672,822,920,132 ) -
837,569,060 ) (
20,404,489,586
)
5,602,747,744 ) (
5,590,604,698
)
90,402,200 ) (
188,656,505
)
6,530,719,004 ) (
26,183,750,789
)
12 13 13 14
35,979,977,357
15,233,749,997
34,604,953,438
40,669,145,614
20,263,044,174
26,592,897,313
1,205,719,200
1,216,523,604
1,995,084,000
-
(
532,492,921,296
)(
305,000,000,000 )
339,107,800,901
66,000,000,000
-
-
-
-
-
-
949,779,290
257,697,120
(
8,520,073,755
)(
7,403,856,578 )
(
14,079,297,976
)(
13,357,050,872 )
(
147,510,000
)(
191,250,000 )
(
4,635,795,502
)(
4,483,500,000 )
1,177,754,502
2,918,235,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
124,591,485,667 ) (
(
35,014,000,000 )
(
85,946,500
)(
(
35,099,946,500 ) (
177,547,408,802 ) 86,942,636 )
86,942,636 )
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Interest income from Loans Time Deposits Bank Indonesia Certificates (SBI) Government Bonds (SUN) Government Bonds (ORI) Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) Additions of Loans Installment of Loans Investment on RMBS Divestment of RMBS Principal Installment of RMBS Others Income Cash Receipt (Payment) from (for) Third Parties Commisioner, Directors and Employees Post-Occupation Benefit (Additions) of Sinking Funds Deductions of Sinking Funds Reserve Account Servicer Transition Fund Interest on bonds Interest on MTN Income Taxes Tax Refund Net Cash provided used in Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Investment on Government Bonds (ORI) Acquisition of Fixed Assets Additions of Asset in Progress Additions of Other Assets Net Cash used in Investing Activities
(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
91
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS 9 (NINE) MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009, 2008 AND 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2010 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 (Lanjutan/Continued) Tahun 2010 Year 2010 Periode 9 (sembilan) bulan 9 (nine) months period ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Penerimaan Hasil Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Hutang Pokok Obligasi Biaya Emisi Obligasi Biaya Emisi MTN Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
( ( (
Tahun 2009 Year 2009
Tahun 2007 Year 2007 *)
727,000,000,000
551,000,000,000
22
-
-
188,000,000,000
-
-
-
21 21
-
300,000,000,000 )
-
-
1,643,962,000 ) ( 771,057,500 ) 612,584,980,500
2,330,378,820
-
-
-
-
-
548,669,621,180
-
-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS
436,505,513,988
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AWAL
511,237,931,961
661,574,981,702
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR
947,743,445,949
511,237,931,961
KEGIATAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian ke aset tetap ( Reklasifikasi dari uang muka ke aset tetap ( Reklasifikasi dari hutang lain-lain ke aset tetap ( Reklasifikasi dari uang muka ke aset dalam penyelesaian ( Reklasifikasi dari hutang lain-lain ke aset dalam penyelesaian (
Tahun 2008 Year 2008
Catatan Notes
(
150,337,049,741
)
)
(
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from issuance of bonds Proceeds from issuance of Medium Term Notes Bonds Principal Payment Bonds Issuance Costs MTN Issuance Costs Net Cash provided by Financing Activities INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
159,691,432,167 ) (
177,634,351,438 )
2c,2d,3
821,266,413,869
998,900,765,307
CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
2c,2d,3
661,574,981,702
821,266,413,869
CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING NON CASH ACTIVITIES
)
-
-
-
Reclasification from aset in progress to fixed aset Reclasification from advance payment to fixed aset Reclasification from other payables to fixed aset
2,185,332,135
)
-
-
-
Reclasification from advance payment to aset in progress
415,173,949
)
-
-
-
Reclasification from other payables to aset in progress
12,666,170,538
)
357,867,307
)
301,185,931
Restated, See Note 2a *)
*) Disajikan kembali, Lihat Catatan 2a
(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
92
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
1. INFORMASI UMUM
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
1. GENERAL INFORMATION
a. Pendirian dan Informasi Umum PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008.
a. Establishment and General Information PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) was established within the framework of the Government of the Republic of Indonesian Regulation number 5 year 2005 dated February 7, 2005 on Investment by the Republic of Indonesia to Establish a State Owned Company in Secondary Mortgage Financing and the Indonesian Presidential Regulation number 19 year 2005 dated February 7, 2005 on Secondary Mortgage Financing which had been revised by Indonesian Presidential Regulation number 1 year 2008 dated January 26, 2008.
Anggaran Dasar SMF dibuat oleh notaris Imas Fatimah, S.H., No. 59, tanggal 22 Juli 2005. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-20694.HT.01.01. TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69, Tambahan No.9263 tanggal 30 Agustus 2005.
Articles of Association of SMF was notarized under deed number 59 dated July 22, 2005 of notary Imas Fatimah, S.H. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under number C-20694.HT.01. 01.TH.2005 dated July 26, 2005 and was published in Supplement number 9263 of the Official Gazette number 69 dated August 30, 2005 of the Republic of Indonesia.
Sesuai dengan Anggaran Dasar No.59 tanggal 22 Juli 2005 tersebut di atas, maksud dan tujuan SMF adalah sebagai berikut : a. Kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan pada bank dan lembaga keuangan yang memberikan kredit pemilikan rumah. b. Menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang dan/atau jangka pendek. c. Kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam a dan b di atas.
According to Articles of Association number 59 dated July 22, 2005 above, the purpose and objectives of SMF are :
93
a. To engage in financing activities by providing secondary mortgage financing facilities to banks and financial institutions that grant home ownership loans. b. To gather funds from the public to finance its secondary mortgage financing activities by issuing longterm and/or short-term securities. c. To engage in other activities in order to support the activities as mentioned in “a” and “b” above.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Pada tanggal 13 Agustus 2008 SMF telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercatat dalam Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dari Sutjipto, S.H.,M.Kn, notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-94053.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.
On August 13, 2008 Stockholder’s Extraordinary General Meeting which notarized under Deed number 114 dated August 13, 2008, of Sutjipto, S.H.,M.Kn, a notary in Jakarta, regarding Statement of Meeting Decision of Articles of Association amendment. This amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU94053.AH.01.02. year 2008 dated December 5, 2008.
Berdasarkan akta perubahan tersebut maksud dan tujuan SMF adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
Based on the amendment of the deed, the purpose and objectives of SMF are to promote and develop secondary mortgage financing market as to increase capacity and sustainability of housing finance which is affordable for the people.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SMF dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. b. Menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif. c. Menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat utang. d. Kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam a, b dan c di atas.
In order to achieve the said purpose and objectives, SMF can perform the following operational activities : financial asset from a. Purchase mortgages originator, in the form of mortgage receivables including the attached right on the collateral and issued asset backed security in the form of participation certificate.
c. Appoint SPV to purchase financial asset from originator and issued asset back security in the form of bond. d. Engage in other activities in order to support the activities as mentioned in “a”, “b” and “c” above.
SMF mulai melakukan kegiatannya pada Oktober 2005.
SMF started its activities in October 2005.
SMF berkantor di Plaza Bapindo, Menara Mandiri, lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta.
SMF is domiciled at Bapindo Plaza, Menara Mandiri, 10th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.
94
b. Warehouse pool of financial asset and issued Participation Certificate when market is not conducive yet.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Sejak tanggal 15 Juli 2010 SMF berkantor di Grha SMF, Jl. Panglima Polim I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. b. Penawaran Umum Obligasi
Since on July 15, 2010, SMF is domiciled at Grha SMF, Jl. Panglima Polim I number 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. b. Public Offering of Bonds
Pada bulan Juli 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 01) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan Nilai Nominal sebesar Rp300.000.000.000 tingkat suku bunga sebesar 10,125% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2010. Obligasi ini telah dilunasi tepat waktu pada saat jatuh tempo.
In July, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 01) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp300.000.000.000 and interest rate of 10,125% per annum and maturity on July 15, 2010. Bonds were timely paid on maturity date.
Pada bulan Desember 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama ”Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 02) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp251.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 3 Januari 2011.
In December, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 02) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp251.000.000.000 and interest rate of 9,5% per annum and will be matured on January 3, 2011.
Pada bulan Juni 2010 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 03) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp727.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu :
In June, 2010 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Year 2010 With Fixed Interest Rate” (SMFP 03) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp727.000.000.000 This Bonds consist of 2 (two) series :
Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada 8 Juli 2012.
A Series : Bond with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 years term from issuance date. Bond A Series issued with nominal value of Rp500.000.000.000 and will be matured on July 8, 2012.
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp227.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada 8 Juli 2013.
B Series : Bond with fixed interest rate 9.75% p.a, 3 years term from issuance date. Bond B Series issued with nominal value of Rp227.000.000.000 and will be matured on July 8, 2013.
95
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
c. Penerbitan Menengah
Surat
Hutang
Jangka
c. Medium Term Notes Issuance
Pada bulan April 2010 SMF menerbitkan Surat Hutang Jangka Menegah (MTN) SMF I Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan jumlah Rp188.000.000.000. MTN tersebut terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:
On April 2010 SMF issued Medium Term Notes (MTN) SMF I Year 2010 with fixed interest rate amounted Rp188.000.000.000. This MTN consist of 2 (two) series:
Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka 370 Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri A sebesar Rp163.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada 21 April 2011.
A Series : MTN with fixed interest rate 8.75% p.a, 370 calendar days term from issuance date. MTN A Series amounted Rp163.000.000.000 and will be matured on April 21, 2011.
Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri B sebesar Rp25.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada 16 April 2012.
B Series : MTN with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 (two) years term from issuance date. MTN B Series amounted Rp25.000.000.000 and will be matured on April 16, 2012.
d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
d. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 30 September 2010 berdasarkan akta No. 110 tanggal 13 Agustus 2010, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang definitif, adalah sebagai berikut:
The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2010 based on Notarial Deed number 110 dated August 13, 2010, regarding Statement the Decision of Stockholder’s of State Owned Company of which effective date from July 22, 2010 until the appointment of definitive member of Board of Directors and Board of Commissioners, are as follows :
30 September 2010 Dewan Komisaris Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Penelitian, Pengembangan dan Manajemen Resiko Direktur Keuangan dan IT
September 30, 2010 :
Jugia Wahab
:
: :
Arys Ilyas Tito Murbaintoro
: :
:
Erica Soeroto
:
: :
Yudhi Ismail Sutomo
: :
96
Board of Commissioners President Commissioner (Indipendent Comissioner) Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Research & Development and Risk Management Director IT and Finance Director
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial No.521/KMK.010/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial, adalah sebagai berikut :
The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2009 based on copy of Decision Letter of Minister of Finance number 521/KMK.010/2009 dated December 29, 2009, on the appointment of Boards of Directors of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), are as follows :
31 Desember 2009 Dewan Komisaris Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Penelitian, Pengembangan dan Manajemen Resiko Direktur Keuangan dan IT
December 31, 2009 :
Jugia Wahab
:
: :
Arys Ilyas Tito Murbaintoro
: :
:
Erica Soeroto
:
: :
Yudhi Ismail Sutomo
: :
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan akta No. 114 tanggal 13 Agustus 2008 dari Sutjipto, S.H.,M.Kn, notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :
Board of Commissioners President Commissioner (Indipendent Comissioner) Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Research & Development and Risk Management Director IT and Finance Director
The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2008 based on Notarial Deed number 114 dated August 13, 2008, of Sutjipto, S.H.,M.Kn, a notary in Jakarta, are as follows :
31 Desember 2008
December 31, 2008
Dewan Komisaris Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Komisaris Komisaris
:
Jugia Wahab
:
: :
Arys Ilyas Tito Murbaintoro
: :
Board of Commissioners President Commissioner (Indipendent Comissioner) Commissioner Commissioner
Direksi Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Keuangan dan IT
: : :
Erica Soeroto Paulus Nurwadono Sutomo
: : :
Board of Directors President Director Operational Director IT and Finance Director
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Anggaran Dasar SMF dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.327/KMK.05/2005 dan No.328/KMK.05/ 2005 tanggal 11 Juli 2005 dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.119 tanggal 28 Juni 2007 adalah sebagai berikut :
97
The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2007 based on Articles of Association of SMF and the Decision Letters of the Minister of Finance number 327/KMK.05/2005 and number 328/KMK.05 /2005 dated July 11, 2005, and minutes of Stockholder’s Extraordinary General Meeting number 119 dated June 28, 2007, are as follows :
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued 31 Desember 2007
December 31, 2007
Dewan Komisaris Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Komisaris Komisaris
:
Jugia Wahab
:
: :
Arys Ilyas Iskandar Saleh
: :
Board of Commissioners President Commissioner (Indipendent Comissioner) Commissioner Commissioner
Direksi Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Keuangan
: : :
Erica Soeroto Paulus Nurwadono Sutomo
: : :
Board of Directors President Director Operational Director Finance Director
Jumlah honorarium dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masingmasing sebesar Rp834.707.500, Rp1.044.430.000, Rp1.792.334.363 dan Rp1.931.467.071.
Total compensations and allowances paid to the Board of Commissioners for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 amounted Rp834.707.500, Rp1.044.430.000. Rp1.792.334.363 and Rp1.931.467.071 respectively.
Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah masingmasing sebesar Rp1.840.525.000, Rp2.025.775.000, Rp4.319.091.333 dan Rp3.337.258.159.
Total salaries and allowances paid to Directors for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 amounted Rp1.840.525.000, Rp2.025.775.000. Rp4.319.091.333 and, Rp3.337.258.159 respectively.
Pada tanggal 23 Juli 2010 SMF telah membayar tunjangan purna jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp2.498.989.375. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SMF No. 002/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008 susunan Komite Audit SMF pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut :
On July 23, 2010, SMF has paid the post occupation benefit of Board of Commissioners and Board of Directors in relation to expiration of their year service on July 22, 2010 amounted Rp2.498.989.375.
Ketua Anggota Anggota
: : :
Based on the Decision Letter of SMF’s Board of Commissioners number 002/KEP/DEKOM/2008 dated June 26, 2008, the composition of SMF’s Audit Committee as of September 30, 2010, December 31, 2009 and 2008, is as follow :
Jugia Wahab Alexander Zulkarnain Houtman Zainal Arifin
: : :
Chairman Member Member
Pembentukan Komite Audit SMF telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.5.
SMF Audit Committee has been established in accordance with Bapepam regulation number IX.I.5.
ada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 2007 SMF, mempekerjakan masing-masing 27, 27, 27 dan 22 karyawan.
As of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, SMF employed 27, 27, 27 and 22 employees.
98
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh SMF disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.
The accounting and reporting policies adopted by SMF conform to generally accepted accounting principles in Indonesia (PSAK) and Regulation number VIII.G.7 regarding “Financial Statement Guidelines” included in the appendix of the decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Board number Kep06/PM/2000 dated March 13, 2000.
Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :
The significant accounting principles applied consistently in the preparation of the financial statements for 9 months period ended September 30, 2010 and the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 are as follows :
a. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasi menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
a. The basis of preparation of the financial statements. The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, unless otherwise stated. The statements of cash flows present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.
Laporan arus kas untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 disajikan dengan metode langsung. Untuk penyesuaian laporan ini, SMF telah menyajikan kembali laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yaitu dari sebelumnya menggunakan metode tidak langsung menjadi metode langsung.
The statement of cash flows for 9 months period ended September 30, 2010 and the years ended December 31, 2009 and 2008 is presented using the direct method. For conforming purpose to this report, SMF has restated its statements of cash flows for the year ended December 31, 2007, from indirect method to direct method.
b. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa SMF melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No.7, tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.
99
b. Transactions with related parties SMF entered into transactions with certain parties which are regarded as having related party relationships as defined under PSAK number 7, “Related Party Disclosures”.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.
All transactions with related parties, whether or not made under similar terms and conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the financial statements.
Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi antara SMF dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Negara, tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Based on PSAK number 7, transactions between SMF and the Government, other state-owned companies and any entities owned and controlled by the Government, are not considered as transactions with related parties.
c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
c. Foreign currency transactions and balances Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions.
Pada tanggal neraca, seluruh aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.
As of the balance sheet dates, all foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia on those dates. The resulting net foreign exchange gains or loses are recognized in the current year’s statement of income.
Kurs yang digunakan pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:
The exchange rates used as of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 were as follows:
1 Dollar Amerika Serikat
2010 (September/ September)
2009
2008
2007
Rp8.924
Rp9.400
Rp10.950
Rp9.419
United States Dollar 1
d. Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang serta tidak dibatasi penggunaannya.
d. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, time deposits and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less and free of utilization restriction.
SBI disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi.
SBI are presented at their nominal amount, net of unamortized interest.
100
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Sebagai liquidity facility, SMF perlu menyediakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi permintaan lembaga penyalur KPR.
As liquidity facility provider, SMF should provide sufficient liquidity in order to fulfill request from any KPR lenders.
Deposito berjangka dan SBI yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang yang telah ditentukan penggunaannya tidak dikelompokan dalam kas dan setara kas tetapi pada akun sinking fund.
Time deposits and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less which its usage is determined not classified as cash and cash equivalents but as sinking fund account.
e. Pinjaman yang diberikan Pinjaman Yang Diberikan Pinjaman yang diberikan adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.
e. Loans Loans Loans is non derivative financial asset with fixed or certain payment that does not have active market quoted price in a form of funding or any equivalent form, which based on agreement or contractual debt between creditor and debtor which oblige debtor to fulfill its obligation in certain period with compensation in a form of interest payment.
Sejak 1 Januari 2010
Since January 1, 2010
Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
Loans is classified as Loans and Receivables.
Pengakuan awal Pinjaman yang Diberikan diukur pada nilai wajar yaitu nilai pokok dikurangi dengan pendapatan provisi dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran setelah pengakuan awal, diukur pada biaya perolehan selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.
Loans is initially measured at fair value added by transaction cost that can be attributed directly and represent additional cost to gain the financial asset. Subsequent to initial recognizing, financial asset, valued at cost is amortized using effective interest rate subtracted by provisioning for impairment loss.
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan oleh Perseroan apabila terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kriteria yang digunakan oleh Perseroan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah
Provisioning of impairment loss is conducted by the Company if there is objective evidence that financial asset is impaired. classified by aging of past due receivables as follows Significant financial trouble on debtor, breach of contract i.e default or delinquency on interest
101
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam, pelanggaran kontrak seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, indikasi adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang sejak pengakuan awal aset dimaksud meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok tersebut termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.
or principle payment, any possibilities that debtor is declared bankrupt or having financial reorganization, disappearance of financial asset active market caused by financial problems, any indication measurable decreasing over future estimated cash flow since initial recognition of financial asset even though it has not been identified individually, including decreasing on payment status and local and national economic condition correlated with asset default.
Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara individual.
The company determines evidence of impaired loans individually.
Penghentian pengakuan pinjaman yang diberikan dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari pinjaman yang diberikan tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari pinjaman yang diberikan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh. Setiap hak atau kewajiban yang timbul ataupun masih dimiliki oleh Perseroan setelah pengalihan aset keuangan, dicatat sebagai aset atau kewajiban secara terpisah.
Loans is derecognized when its contractual right on cash flow from loans is ended or the company transfers right on cash from loan or has responsibilities to pay all cash flow which has been received.
Sebelum 1 Januari 2010
Before January 1,2010
Pinjaman dinyatakan pinjaman.
Loans are stated outstanding balances.
yang sebesar
diberikan saldo pokok
Pendapatan provisi atas pinjaman yang diberikan ditangguhkan dan
102
Every rights and obligations appeared or still own by the company after asset transfer are recorded on separate account.
at
their
Provision fees related to loans are deferred and periodically
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
diakui sebagai pendapatan secara periodik sesuai dengan jangka waktu pinjaman yang diberikan tersebut dengan metode garis lurus.
recognized as income over the term of the loans with straight line method.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.009/SKD/DIR/IX/2007 SMF mengelompokkan kualitas pinjaman sebagai berikut:
Based on Board Of Director’s decision Letter number 009/SKD/DIR/IX/2007 SMF classified its loan quality as follows: - Current (1 to 30 days) : no loan installment past due; - Special Attention (31 to 90 days): 3 times loan installments past due; - Hard Core ( more than 90 days) : more than 3 times loan installments past due.
- Lancar (1-30 hari) : tidak terdapat tunggakan angsuran pinjaman; - Perhatian Khusus (31-90 hari) : terjadi sampai 3 kali tunggakan angsuran pinjaman; - Tidak Lancar (> 90 hari) : terjadi lebih dari 3 kali tunggakan angsuran pinjaman. SMF melakukan pembentukan cadangan terhadap pinjaman yang diragukan dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk Pinjaman dalam Perhatian Khusus sebesar 2% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan; - Untuk Pinjaman Tidak Lancar sebesar 100% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan. Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat
SMF provides provision for doubtful loan with the following policy: - For Loan under Special Attention, 2% from loan outstanding net of loan collateral values; - For Hard Core Loan, 100% from loan outstanding net of loan collateral values. Term Purchase Program (TPP)
Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat / Term Purchase Program (TPP) adalah pembelian tagihan dari lembaga penyalur KPR dengan cessie dan dengan syarat with recourse, untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Melalui transaksi ini, kepemilikan atas tagihan KPR secara yuridis beralih dari penjual kepada pembeli, akan tetapi karena jual beli dilakukan dengan syarat with recourse dan waktu tertentu, maka resiko atas hak tagih masih melekat pada lembaga penyalur KPR. Secara akuntasi, transaksi ini tidak memenuhi kriteria jual putus sehingga tagihan KPR masih tercatat dalam pembukuan lembaga penyalur KPR. TPP berbeda dengan anjak piutang dalam hal risiko dan manfaat yang ditanggung oleh bank
103
TPP is purchasing of mortgage receivables from mortgage lender with cessie and with recourse conditions for certain period as agreed by parties. Legally by this transaction, the legal ownership of the mortgage receivable transferred from seller to buyer, however due to with-recourse transaction and certain period, the inherent risk on receivable is still born by originator. Accounting wise this transaction is not comply with true sale criteria, therefore mortgage receivable is still on the book of originator. TPP is different with factoring in term of risk and reward is still on seller, while risk and reward on factoring transaction is transferred to buyer.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
penjual sedangkan risiko dan manfaat anjak piutang ditanggung oleh pembeli. TPP diperlakukan sama dengan Pinjaman yang Diberikan sehingga kebijakan akuntansi TPP sama dengan kebijakan akuntansi Pinjaman yang diberikan. f. Investasi
TPP is treated the same as Loans because of that the accounting policy of TPP is same with Loans accounting Policy. f. Investments
Sejak 1 Januari 2010 Investasi jangka pendek Termasuk dalam Investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan sebagai efek yang tersedia untuk dijual.
Since January 1, 2010 Short-term investments .Short term investment is classified as Financial asset at Fair Value through Profit and Loss and as available for sale securities.
Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi periode tahun berjalan. Sedangkan efek yang tersedia untuk dijual, selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehan efek dicatat dalam komponen ekuitas dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat efek tersebut dijual.
The changes of fair value measured in income statement current year. The different of fair value and at cost price of an available for-sale securities are recognized to stockholder’s equity and will be recorded on current year profit and loss when the securities eventually sold.
Penghentian pengakuan Investasi Jangka Pendek dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari Investasi Jangka Pendek tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari Investasi Jangka Pendek atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.
Short term investment derecognizing is done if contractual right on cash flow derived from short term investment is ended or the company transfer its right or having obligation to fully pay received cash flow.
Penentuan nilai wajar atas investasi jangka pendek dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu secara berkala, merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.
Fair value of short term investment is determined using quotation price from active market on said instrument. A market is considered as active if there are periodically fair quoted prices, actual and regular market transaction.
104
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.
Long-term investments Long term investment is classified as hold to maturity financial instrument.
Pengakuan awal Investasi jangka panjang diukur pada nilai wajar yaitu nilai pokok dan ditambah premium atau diskonto. Pengukuran setelah pengakuan awal, selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi premi atau ditambah diskonto yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.
Initially long term investment is recognized on its fair value which is nominal value added by premium or discount. Subsequent measurement is done on carrying cost deducted by amortized premium or added by amortized discount on effective interest rate.
Penghentian pengakuan Investasi jangka panjang dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.
Long term investment is derecognized if contractual right on cash flow derived from long term investment is ended or the company transfer its right or having obligation to fully pay received cash flow.
Efek yang diklasifikasikan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan usianya kurang dari satu tahun direklasifikasi ke akun investasi jangka pendek dan tetap dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.
Securities that is classified as for hold to maturity less than 1 (one) year maturity are classified as short term investment and still classified as for hold to maturity.
Sebelum 1 Januari 2010 Investasi jangka pendek
Before January 1,2010 Short-term investments
Investasi jangka pendek merupakan Efek yang dimiliki untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya dan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
Short term investments represent securities acquired for trading, stated at fair value and unrealized gains or losses are recognized in the current year’s profit and loss statement. Long-term investments
Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang merupakan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi (ditambahkan) dengan amortisasi premi (diskonto).
105
Long-term investments represent held-to-maturity securities are stated at cost after deducting (adding) the amortization of premium (discount).
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
g. Aset tetap
g. Fixed assets
Aset tetap dinyatakan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap tersebut sebagai berikut :
Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated when brought into use for the first time on a straight line method over their estimated useful lives as follows :
Tahun / Years 20 5 5 5 5
Bangunan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor
Buildings Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles
Tanah tidak disusutkan.
Land is not depreciated.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; renovasi dan penambahan dalam jumlah material yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kemampuan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dalam tahun yang bersangkutan.
The cost of repairs and maintenance is charged to operations as incurred; significant renovation and betterments which extend the useful lives or improve the economic value in the future in the form of increase in capacity or standard of performance are capitalized to the related fixed assets. When assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in the current year’s statement of income.
Nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset diestimasi apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang memberikan indikasi bahwa nilai perolehan mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Apabila terjadi penurunan nilai aset, maka kerugian atas penurunan nilai aset diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.
The recoverable amount of an asset is estimated whenever events or changes in circumstances indicate that its carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset value, if any, is recognized as loss in the current year’s statement of income.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Jumlah biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.
Assets in progress is stated at cost. Total historical cost will be transferred to the respective property and equipment account when completed and ready for use.
Efektif tanggal 1 Januari 2008, SMF menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007)
Effective on January 1, 2008, SMF implements PSAK number 16 (Revised
106
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
– Aset Tetap. Sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007) – Aset Tetap, SMF diharuskan memilih antara metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk mengukur biaya perolehan. SMF memilih untuk menggunakan metode biaya, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) tersebut. h. Pajak penghasilan badan Pajak kini Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.
2007) – Fixed Assets. According to the PSAK number 16 (Revised 2007) – Fixed Asset, SMF has to choose between the cost method or revaluation method as its accounting policy in measuring the cost of acquisition. SMF has chosen the cost method, therefore there is no change of its accounting policy regarding the PSAK number 16 (Revised 2007) implementation. h.
Corporate income tax Current tax Current tax expense is calculated based on the estimated taxable income for the year.
Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika SMF mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.
Adjustment to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.
Pajak tangguhan Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sepanjang besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.
Deferred tax Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities on each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax loses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantial telah diberlakukan pada tanggal neraca.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax regulation) that have been enacted or substantively enacted on the balance sheet date.
i. Penyisihan imbalan kerja karyawan SMF mengakui kewajiban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No.
107
i.
Provision for employee benefits SMF recognized its employee benefit liability in accordance with Labor Law number 13 Year 2003 dated March 25, 2003 (Law number 13) and PSAK
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
13) dan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”.
number 24 (Revised 2004) regarding “Employee Benefits”.
Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja berdasarkan UU No. 13 dihitung dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial projected unit credit. Keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing program pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10 % dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aset program) dan 10 % dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.
Under PSAK number 24 (Revised 2004), the cost of providing employee benefits under the Law number 13 is actuarially determined using the projected unit-credit method. Actuarial gains or loses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or loses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceed the greater amount in between 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date (excluding the plan assets) and 10% of the present value of plan asset at that time.
Keuntungan dan kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus atas rata-rata sisa masa kerja karyawan.
These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.
Selanjutnya, beban jasa lalu (past service liability) atas perubahan dari kewajiban imbalan dari program yang telah ada harus diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak (vested).
Further more, past service liability arising from the changes in the benefit payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.
Pada tahun 2008, SMF membentuk sinking fund atas kewajiban imbalan paska kerja yang ditempatkan dalam deposito berjangka tersendiri.
In year 2008, SMF established a sinking fund for obligation of post employment benefit and placed in restricted time deposit.
j. Surat Utang
j.
Notes payable
Sejak 1 Januari 2010
Since January 1, 2010
Surat utang yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi.
Notes payable is liabilities which is amortized cost.
Pengakuan awal surat utang diukur sebesar nilai nominal dikurangi beban emisi. Pengukuran setelah pengakuan awal, selanjutnya diukur sebesar nilai nominal dikurangi beban emisi yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.
Initially, notes payable is measured at nominal value deducted by issuance cost. Subsequent to initial recognition, notes payable is measured at nominal value deducted by amortized issuance cost using effective interest rate.
108
classified as measured at
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Penghentian pengakuan surat utang dilakukan jika kewajiban surat utang tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
Notes payable is derecognized if its contractual obligation is ended which is when contractual obligation is released or canceled or due.
Sebelum 1 Januari 2010
Before January 1,2010
Surat utang yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Beban emisi surat utang sehubungan dengan penerbitan surat utang diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi surat utang untuk menentukan hasil emisi bersih surat utang tersebut. Diskonto diamortisasi selama jangka waktu surat utang tersebut dengan menggunakan metode garis lurus.
Notes payable issued are presented at nominal value net of unamortized discounts. Notes payable issuance costs in connection with the notes payable issuance are recognized as discounts and directly deducted from the proceeds of notes payable issuance to determine the net proceeds of the notes payable issuance. The discounts are amortized over the period of the notes payable using the straight-line method.
k. Pendapatan dan beban
k. Revenues and expenses
Sejak 1 Januari 2010 Pendapatan Berbasis Bunga dan Beban Bunga
Since January 1, 2010 Interest Based Revenues
Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Revenues are recognized when incurred (accrual basis method).
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa datang. Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh fees dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi.
Interest rate is rate that discounted payment estimation and future cash receipt for the whole term of financial liability or asset. When calculating interest effective rate, the company estimated future cash flow by considering contractual condition the financial instrument but it didn’t considered any future loss. Effective interest rate method includes fees or any cash payment or receipt which is un separated from effective interest rate, including transaction cost.
109
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi I) dan biaya bunga Obligasi I mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 85 : 15 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds I issuance cost) and interest on bond I reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 85 : 15 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi II) dan biaya bunga Obligasi II mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds II issuance cost) and interest on bond II reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi III) dan biaya bunga Obligasi III mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds III issuance cost) and interest on bond III reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Rasio pembebanan amortisasi diskonto tersebut sesuai komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum masing-masing obligasi ke dalam penyaluran pinjaman dan penempatan dalam EBA
Discount amortization expenses ratio is the same with usage composition of fund proceed from public offering of each bond to loans and placement in EBA.
Semua beban amortisasi emisi obligasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.
All bonds issuances amortization expenses were calculated with effective interest rate. Fee Based Income
Pendapatan Berbasis Imbalan Pendapatan berbasis imbalan yang terdiri dari koordinator global sekuritisasi, pendukung kredit, jasa pendidikan dan pelatihan diakui pada saat jasa telah diberikan, dimana jumlah tersebut dapat diukur dengan andal.
Fee based income derived from securitization global coordinator, credit enhancer, training and education services fee are recognized when services were performed, provided that the amount can be measured reliably.
Beban diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).
Expenses are recognized when incurred (accrual basis method).
Sebelum 1 Januari 2010 Pendapatan Berbasis Bunga
Before January 1, 2010 Interest Based Revenues
Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).
110
Revenues are recognized when incurred (accrual basis method).
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Bunga dari pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak lancar (non performing) diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (metode basis kas), atas bunga yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, dibatalkan.
Interest income on loan classified as non performing is recognized upon actual cash collections. When loan classified as non performing, the interest receivables which are already recognized as interest income but not yet collected are cancelled.
Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak lancar, digunakan terlebih dahulu membayar pokok. Kelebihan penerimaan pembayaran atas pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga.
The collection of loan classified as non performing is initially applied to loan outstanding. The excess payment from loan outstanding is recognized as interest income.
Pendapatan bunga dari pinjaman yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas pinjaman menjadi lancar.
Interest income of restructured loan is recognized upon actual cash collection before the loan quality becomes current.
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi I) dan biaya bunga Obligasi I mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 85 : 15 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds I issuance cost) and interest on bond I reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 85: 15 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi II) dan biaya bunga Obligasi II mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds II issuance cost) and interest on bond II reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi III) dan biaya bunga Obligasi III mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Discount amortization expense (bonds III issuance cost) and interest on bond III reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.
Rasio pembebanan amortisasi diskonto tersebut sesuai komposisi penggunaan dana hasil Penawaran
Discount amortization expenses ratio is the same with usage composition of fund proceed from
111
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Umum masing-masing obligasi ke dalam penyaluran pinjaman dan penempatan dalam EBA
public offering of each bond to loans and placement in EBA. Fee Based Income
Pendapatan Berbasis Imbalan Pendapatan berbasis imbalan yang terdiri dari koordinator global sekuritisasi, pendukung kredit, jasa pendidikan dan pelatihan diakui pada saat jasa diberikan dimana jumlah tersebut dapat diukur dengan andal.
Fee based income derived from securitization global coordinator, credit enhancer, training and education services fee are recognized when services are performed, provided that the amount can be measured reliably.
Beban diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).
Expenses are recognized when incurred (accrual basis method).
l. Instrumen Keuangan
l.
Financial Instruments
Pada tahun 2006, DSAK menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 ”Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan PSAK 55 ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.
In 2006, DSAK issued PSAK 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognizing and Measurement". The statements supersedes PSAK 50 "Accounting for Certain Investments in Securities" and PSAK 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities." Both statements are effective for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2010.
Aset keuangan Perseroan terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Usaha, Piutang Lainlain, Piutang Hubungan Istimewa, Pinjaman yang Diberikan, Sinking Funds, Investasi Jangka Panjang dan Aset Lain-lain (Pendukung Kredit dan Dana Transisi Penyedia Jasa).
The company’s financial assets consist of Cash and Cash Equivalents, Short Term Investment, Account Receivables, Other Receivables, Due from Related Parties, Loans, Sinking Funds, Long Term Investments and Other Assets (Reserved Account and Servicer Transition Fund).
Kewajiban keuangan Perseroan terdiri dari Hutang Lain-lain, Biaya yang Masih Harus Dibayar (Bunga Obligasi dan Bunga MTN), Kewajiban Jangka Panjang (Surat Hutang Jangka Menengah dan Hutang Obligasi)
The company’s financial liabilities consist of Other Payables, Accrued Expenses (Interest Bonds and Interest MTN), Long Term Liabilities (Medium Term Notes and Bonds Payable)
Klasifikasi Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), SMF mengklasifikasikan
Classification In the application of PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006), SMF classifies
112
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.
financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.
- Aset keuangan
- Financial assets
SMF mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yaitu investasi jangka pendek (EBA); (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang hubungan istimewa, pinjaman yang diberikan, sinking funds dan aset lain-lain; (iii)aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo yaitu investasi jangka panjang; dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual yaitu investasi jangka pendek (ORI). Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. - Kewajiban keuangan
SMF classifies its financial assets in category (i) financial assets measured at fair value through profit and loss including short term investment (RMBS); (ii) loans and receivables, including cash and cash equivalent, account receivables, other receivables, special parties receivables and loans, sinking fund and other assets; (iii) held to maturity financial assets, including long term investment; and (iv) available for sale financial assets including short term investments (ORI). This classification depends on the purpose of acquisition of financial assets. Management determines the classification of financial assets at initial recognition. - Financial Liabilities
SMF mengklasifikasikan kewajiban keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut:
SMF classifies financial liabilities in the category of financial liabilities measured by amortized issuance cost.
(i) Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
(i) Measured at fair value in income statement, which consist of 2 sub classification, financial liabilities that recognized on the initial and financial liabilities that classified as trading group.
(ii) Kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi adalah
(ii) Financial liabilities that recorded based on amortized of historical cost are other
113
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban jangka panjang (surat hutang jangka menengah dan hutang obligasi).
payables, accrued expenses and long term liabilities (MTN and bonds).
Initial Recognition
Pengakuan awal Perseroan mengakui aset keuangan dan kewajiban keuangan pada tanggal perolehan.
The company recognized financial asset on acquition date and financial liability on its issuance date.
Pengakuan awal aset keuangan dan kewajiban keuangan diukur pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan ke periode berjalan. Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.
Initially, the company recognizes financial asset value on its fair value added by transaction cost which can be attributed directly except financial asset that been measured at fair value through profit and loss, transaction cost is noted to current period. The measure of financial asset and liabilities will be recognized based on it s classification.
Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu kewajiban keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk kewajiban keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban (sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi dicatat pada akun terpisah dan bukan bagian dari nilai aset ataupun kewajiban keuangan). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat
Transaction cost is expenses that can be attributed directly to financial asset and liabilities, it includes the additional cost that will not occurred if the financial instrument was not received or published. For financial assets, the transaction cost will increase the number that must be recorded at the beginning of assets recognition. Whereas for the financial liabilities, the transaction cost reduced the number of debts that was recorded at the time of the initial recognition. (before January 1 , 2010, issuance cost is recorded at several account and not included in financial asset or financial liability balance). The transaction cost is amortized for the term of a financial instrument using the effective interest method and recognized as part of the income for a financial assets or interest expense the issuance cost of a financial liability. (before 1 January 2010, transaction cost amortization
114
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
sebagai bagian dari pendapatan pinjaman yang diberikan. Biaya transaksi sehubungan dengan kewajiban keuangan (sebelum tanggal 1 Januari 2010, amortisasi biaya transaksi dicatat sebagai beban dari perolehan pendapatan dari pinjaman atau sebagai pengurang dari pendapatan penempatan dana, sesuai dengan penggunaan dana yang bersumber dari kewajiban keuangan). Pengukuran awal
setelah
pengakuan
is recorded as cost of interest income or reducing fund placement income, in accordance with fund usage condition derived from financial liability issuance).
Measurement Subsequent Initial Recognition
to
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan serta kewajiban keuangan yang pada awalnya diukur pada nilai wajar selanjutnya akan diukur pada nilai wajarnya.
A financial asset classified as available for sale and a financial instrument which initially recognized at fair value, should be measured at its fair value.
Pinjaman yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan selanjutnya akan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Loans and receivables, held-tomaturity investments, and financial liabilities should be measured at amortized cost using the effective interest method.
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Pada setiap tanggal neraca, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan apabila terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka
115
Impairment An entity is required to assess at each balance sheet date whether there is any objective evidence of impairment. Provisioning on impairment is conducted if there is objective evidence that financial asset or pool of financial asset value is decreasing. If there is objective evidence on loss from declining value on asset in classified as loans and receivable and hold to maturity investment, the loss should be measured between carrying amount and estimated future cash flow (not included credit loss that has not
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari suatu aset tesebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai aset yang tercatat tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.
been occurred) discounted by initial effective interest rate. Loss from impairment should be recognized in current income statement.
Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, atau atas aset derivatif yang terkait dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tersebut, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai yang tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku dipasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.
If there is objective evidence on loss from declining value on loans and receivable and hold to maturity investment, the loss should be measured between carrying amount and estimated future cash flow (not included credit loss that has not been occurred) discounted by initial effective interest rate. Loss from impairment should be recognized in current income statement. For investments in unquoted equity instruments that cannot be reliably measured at fair value, the present value of the estimated future cash flows are calculated using the current market rate of return for a similar financial asset. Impairment loss should not be corrected.
Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.
A gain or loss on an available-forsale financial asset shall be recognized directly in equity, through the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial asset is derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized in profit or loss. However, interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss.
116
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara individual.
The company determines any evidence on value decreasing on individual.
Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut.
Impairment caused by combination of several occurrences. Loss on future occurrences should not be recognized as impairment, until there are objective evidences. Financial asset impairment objective evidences should be including data that can be observed by the company.
Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai. Sejalan dengan itu, juga menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk menyesuaikan data yang dapat diobservasi mengenai kelompok aset keuangan untuk mencerminkan keadaan terkini.
The company used its previous experiences to estimate loss value on impairment. While, the company should use its experiences to update observation data on financial asset.
Derecognizing
Penghentian pengakuan a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.
a. financial asset should be derecognized if the contractual right on its cash flow has been ended or the company transferred its right to receive cash flow from the financial asset or the entity has retained the contractual rights to receive the cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pass those cash flows on under an arrangement
Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan diakui sebagai aset atau kewajiban secara terpisah.
Every right and liability arise after transfer of financial asset should be recognized as separated asset or liabilities
117
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
b. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
b. financial liability should be removed from the balance sheet when, and only when, it is extinguished, that is, when the obligation specified in the contract is either discharged or cancelled or expires.
Jika suatu kewajiban keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu kewajiban yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.
Where there has been an exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms, or there has been a substantial modification of the terms of an existing financial liability, this transaction is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. A gain or loss from extinguishment of the original financial liability is recognized in profit or loss.
Perseroan menghapusbukukan saldo pinjaman yang diberikan pada saat Perseroan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi setelah mendapat persetujuan dari yang berwenang sesuai ketentuan terkait yang berlaku. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.
The company write off loans balance after it has been decided that it can not be collected again and it has been approved by authorized. Income from or re-establishment on financial asset that has been written off is recognized as other income.
Reklasifikasi instrumen keuangan
Financial Reclassification
Instrument
Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.
The company should not reclassify financial instrument from or to financial assets at fair value through profit or loss.
Jika karena perubahan intensi atau kemampuan perseroan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga
If because changes on the company intention or ability, a financial instrument can not be classified as hold to maturity investment, it should be
118
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
jatuh tempo, maka investasi tersebut harus direklasifikasi menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya diakui secara langsung dalam ekuitas, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai, dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. Namun, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi.
reclassified as available for sale and measured on its fair value. Differences between carrying amount with fair value caused by reclassification should be recognized in equity, through changes on equity report, except for loss on impairment, loss or gain from changes on currency value, until it is derecognized, and accumulated loss or gain that had been measured in equity should be recognized in income statement. Interest income recorded in income statement should be using effective interest method.
Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan yang tidak memenuhi salah satu kriteria definisi instrumen keuangan, maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (Tainting Rule).
If there is a significant sale or reclassification on hold to maturity investment, then the rest of hold to maturity investment should be reclassified as available for sale (tainting rule)
Jika karena perubahan intensi atau kemampuan perusahaan atau dalam situasi yang jarang terjadi dalam hal ukuran yang andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia atau karena persyaratan “dua tahun buku sebelumnya” telah terlewati, maka lebih tepat untuk mencatat aset keuangan atau kewajiban keuangan pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi daripada menggunakan nilai wajar.
If because changes on the company intention or ability or in a rare situation, there is no measurement to determine fair value or because “previous two years” condition has not been passed, financial instrument should be recorded at cost or amortized cost.
Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan
atas
Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan,
119
Fair value instrument
on
financial
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
atau suatu kewajiban dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.
liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.
Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu secara berkala dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.
Quoted market prices in an active market are the best evidence of fair value and should be used, where they exist, to measure the financial instrument. A market considered as active if there is price quotation, which is actual and regular transaction and also fair.
Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perseroan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.
A market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique that makes maximum use of market inputs and includes recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, and option pricing models.
m. Informasi segmen SMF menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) - Pelaporan segmen berdasarkan segmen usaha. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan berdasarkan produk atau jasa yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen usaha lain.
m. Segment information’s SMF applied PSAK number 5 (Revised 2000) - Segment Reporting based on the business segments. Business segment is a distinguishable component based on products or services that are subject to risks and returns which is different from other business segments.
n. Penggunaan estimasi Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut.
n. Use of estimates The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.
120
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
3. KAS DAN SETARA KAS 2010 (September) Rp Kas Rupiah Dollar Amerika Serikat Bank Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero) Tbk. Dollar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
25.000.000
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
10.000.000
10.000.000
544.364
7.238.000
363.408
-
25.544.364
17.238.000
10.363.408
9.999.935
1.704.767.230
537.697.472
336.283.755
16.340.976
6.748.173
3.700.182.717
78.423.241 1.799.531.447
8.499.445 552.945.090
4.519.553 4.040.986.025
1.363.140 1.800.894.587
19.362.871 572.307.961
31.374.269 4.072.360.294
Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah Sertifikat Bank Indonesia setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi Jumlah
9.999.935
Cash in Banks Rupiah PT Bank Mandiri 1.079.308.416 (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia 38.420.339 (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) 12.520.590 Tbk. 1.130.249.345 United States Dollar PT Bank Mandiri 59.382.368 (Persero) Tbk 1.189.631.713 Time Deposits Rupiah
20.917.006.998
88.648.386.000
105.542.258.000
258.521.735.000
155.000.000.000 -
55.000.000.000 -
127.855.000.000 -
57.500.000.000 45.000.000.000
176.000.000.000
151.000.000.000
175.495.000.000
-
342.000.000.000
216.000.000.000
248.600.000.000
-
110.000.000.000
-
-
-
42.000.000.000
-
-
-
100.000.000.000 945.917.006.998
947.743.445.949
510.648.386.000
511.237.931.961
Suku bunga per tahun untuk deposito berjangka berkisar antara 6% sampai dengan 7% pada periode 9 bulan tahun 2010, antara 5,5% sampai dengan 13,00% pada tahun 2009, 11,25% sampai dengan 13,50% pada tahun 2008, antara 3,00% sampai dengan 10,25% pada tahun 2007.
121
657.492.258.000
661.574.981.702
Cash on hand Rupiah United States Dollar
361.021.735.000
459.045.047.221 821.266.413.869
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank DKI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) - Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) - Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Syariah Bank Indonesia Certificates – net of unamortized interest. Total
Annual interest rates for time deposits ranged from 6% to 7% in 9 months period year 2010, 5,5% to 13,00% in 2009, 11,25% to 13,50% in 2008, 3,00% to 10,25% in 2007.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Suku bunga per tahun untuk Sertifikat Bank Indonesia antara 7,97% sampai dengan 12,90% pada tahun 2007.
In 2007, annual interest rates for Bank Indonesia Certificates ranged from 7,97% to 12,90%.
4. INVESTASI JANGKA PENDEK
Klasifikasi diperdagangkan Efek Beragun Aset (EBA) Ditambah: Laba belum terealisasi
Klasifikasi tersedia untuk dijual Obligasi Retail Indonesia (ORI) Ditambah Premi yang belum di amortisasi Laba belum terealisai Bersih
4. SHORT TERM INVESTMENT
2010 (September) Rp
290.272.688.805
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Classified as trading Residential Mortgage Backed - Securities (RMBS) Add:
353.599.306.040
-
987.968.417
1.281.986.121
-
-
291.260.657.222
354.881.292.161
-
-
-
Classified as Available for sale Government Bonds(ORI) Add unamortized premium
35.000.000.000
-
5.965.388
-
-
-
840.143.169 35.846.108.557
-
-
-
354.881.292.161
-
-
327.106.765.779
Efek Beragun Aset (EBA) Efek Beragun Aset (EBA) kelas A diterbitkan oleh KIK-DSMF-I dan KIKDSMF-II. Tujuan utama dari investasi ini adalah untuk diperdagangkan sehubungan dengan peran SMF dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
Unrealized Gain
Unrealized Gain Net
Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) class A issued by KIK-DSMF-I and KIK-DSMF-II. The main purpose of this investment is for trading in relation to SMF function in introducing and developing secondary mortgage financing market
Laba (rugi) belum terealisasi adalah selisih antara harga pasar dengan harga perolehan EBA untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2010 dan tahun 2010 masing-masing sebesar (Rp294.017.704) dan Rp1.281.986.121.
Unrealized gain (loss) is the difference between market price and acquisition price RMBS for 9 months period ended September 30, 2010 and Year 2010 amounted (Rp294.017.704) and Rp1.281.986.121.
Informasi lain mengenai KIK EBA adalah sebagai berikut:
Others information relating to RMBS is as follows: Jadwal Pembayaran Bunga dan Pokok/Payment Schedule of Principal and Interest
EBA/RMBS
Peringkat/Rating
Tingkat Bunga/Interest Rate
KIK-DSMF-I
AAAid
13% pa
3 bulan/3 months
KIK-DSMF-II
idAAA
11% pa
3 bulan/3 months
122
Jatuh Tempo/Maturity Date 10 Maret 2018 /March 10, 2018 10 Desember 2019 /December 10, 2019
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Obligasi Retail Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah seri ORI004 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2012. Bunga atas obligasi retail ini akan diterima setiap 1 bulan sekali.
Retail Government Bond (ORI) issued by the Government of the Republic of Indonesia is ORI004 which bear fixed interest rate of 9,50% p.a, and will be due on March 12, 2012. Interest of the bond will be received every 1 month.
Amortisasi premi Obligasi Retail Indonesia (ORI) sebesar Rp1.641.835, untuk periode 9 bulan untuk tahun 2010.
The premium amortization of the Retail Government Bond (ORI) amounted to Rp1.641.835 for 9 months period year 2010.
Per 30 September 2010 SMF mereklasifikasi efek ORI yang dijual pada tanggal 10 dan 14 Desember 2010 sebagai efek yang tersedia untuk dijual. (Catatan 12 dan 31)
As of September 30, 2010 SMF reclassified ORI that had been sold on December 10 and 14, 2010 as available for sale securities (Note 12 and 31).
5. PIUTANG USAHA
5. ACCOUNT RECEIVABLES Represent account receivables from third parties as follow:
Merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga sebagai berikut:
a. Piutang Berbasis Bunga : Pinjaman yang Diberikan (Catatan 2e) Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat (Catatan 2e) Penempatan Dana Deposito Berjangka Surat Utang Negara (SUN) Obligasi Retail Indonesia (ORI) Efek Beragun Aset (EBA) Jumlah b. Piutang Berbasis Imbalan : Jasa Pendidikan dan Latihan Koordinator Sekuritisasi Jumlah
2010 (September) Rp
4.821.740.948
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
6.282.347.292
74.548.200
a. Interest Based Receivable :
1.556.736.111
1.354.166.694
-
-
-
6.175.907.642
6.282.347.292
74.548.200
1.556.736.111
Loans (Note 2e) Term Purchase Program (Note 2e) Placement
2.201.455.526
619.010.888
2.490.638.263
185.615.467
310.077.142
293.475.306
169.820.000
169.820.000
169.820.000
3.493.831.824 6.050.722.817 12.226.630.459
4.247.842.194 5.346.750.224 11.629.097.516
2.953.933.569 3.028.481.769
-
7.800.000
204.000.000
-
6.615.276 14.415.276
204.000.000
Piutang berbasis bunga merupakan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan, deposito berjangka, SUN, ORI dan EBA yang masih akan diterima.
123
1.085.726.749
Time deposits Government 293.475.306 Bonds (SUN) Government bonds (ORI) Residential Mortgage Backed - Securities (RMBS) 1.379.202.055 Total 2.935.938.166 b. Fee Based Receivable : Education and - training services Securitization Coordinator Total -
Interest receivables represent interest receivables from loan, time deposits, SUN, ORI and RMBS .
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
6. PIUTANG LAIN-LAIN
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Direksi dan Komisaris
6. OTHER RECEIVABLES
2010 (September) Rp
Pihak Ketiga Lain-lain Jumlah
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
-
-
-
311.830.096
Related Parties Directors and Commissioners
-
5.526.022 5.526.022
-
4.000.000 315.830.096
Third Parties Others Total
Piutang lain-lain pihak hubungan istimewa tahun 2007 sebesar Rp311.830.096, merupakan piutang jangka pendek yang sudah dilunasi pada tahun 2008. 7. UANG MUKA
7. ADVANCE PAYMENTS 2010 (September) Rp
Jasa Konsultan Operasional Biaya Sekuritisasi Lain-lain Jumlah
2009
2008
Rp
Rp
385.290.432
9.820.000
Rp 45.525.000 -
722.018.181 943.773.355
385.290.432
1.729.798.736 1.739.618.736
37.208.344 82.733.344
8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA
In the balance of operational advance payment amounted Rp221.755.174 included the unsettled usage of company credit card.
2009 Rp
2008 Rp
2007 Rp
376.165.491 66.110.388 -
257.000.000 59.476.934 34.200.000
149.000.000 44.514.235 58.800.000
252.000.000 44.080.162 37.485.000
6.228.840 448.504.719
3.960.822 354.637.756
3.575.052 255.889.287
1.416.667 334.981.829
9. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA 2010 (September) Rp 1.472.274.371 1.472.274.371
Consultant Fees Operational Securitization Expenses Others Total
8. PREPAID EXPENSES
2010 (September) Rp
Komisaris dan Direksi Karyawan Jumlah
2007
221.755.174
Dalam saldo uang muka operasional sebesar Rp221.755.174 termasuk pemakaian kartu kredit korporasi yang belum dipertanggungjawabkan.
Tunjangan Karyawan Asuransi Parkir Pemeliharaan Perangkat Lunak Jumlah
Other receivables – related parties in 2007 amounting Rp311.830.096, represent short-term receivable had been paid in 2008.
Employee Benefits Insurance Parking Software Maintenance Total
9. DUE FROM RELATED PARTIES 2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
644.730.969 685.787.131 1.330.518.100
a. Komisaris dan Direksi Pinjaman kepada Komisaris dan Direksi berdasarkan RKAP tahun 2008 yang telah disetujui oleh Rapat
124
1.391.176.247 474.051.430 1.865.227.677
-
Commissioners And Directors Employees Total
a. Commissioners and Directors The loans to Commissioners and Directors based on annual budget (RKAP) year 2008 was approved by
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2008 dan Keputusan Rapat Khusus Komisaris dan Direksi tanggal 6 Pebruari 2008. Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji/honor tiap bulannya dan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2010.
Stockholder’s General Meeting dated January 30, 2008 and Decision of Commissioners and Directors Special Meeting dated February 6, 2008. Installment payment of principal and interest of loans deducted from monthly salary/honorarium and will be due on July 21, 2010.
b. Karyawan Pinjaman kepada karyawan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Komisaris Perseroan No.01/Dir-Kom/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada Karyawan Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji tiap bulannya.
b. Employees The loans to employees based on Decision of Company Commissioners and Directors Meeting number 01/DirKom/2006 dated January 24, 2006 regarding the decision on the extension of loan facility to the employee. Installment payment of principles and interest of loans deducted from monthly salary.
Transaksi piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menggunakan kebijakan dan syarat yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.
Receivable for related parties has the same policies and conditions with third parties.
10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN
10. LOANS
Merupakan pinjaman yang diberikan yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan perumahan yang telah disalurkan per 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 sebagai berikut: 2010 (September) Rp PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Catatan 30k) PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah
Represent loans which are utilized for refinancing home ownership loan which had been disbursed as of September, 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 as follow:
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
499.249.790.991 24.349.257.920
500.000.000.000 27.360.000.000
500.000.000.000 30.400.000.000
334.000.000.000 -
4.757.749.380
5.464.507.399
1.425.184.067
5.000.000.000
1.456.535.814 4.392.862.952
803.949.081 3.642.570.189
903.126.132 911.000.000
-
-
200.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
200.000.000.000
200.000.000.000
-
-
125
PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Note 30k) PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat 500.000.010.049 Jumlah 1.235.206.207.106 Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Catatan 30k) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Jumlah
938.271.026.669
533.639.310.199
3.040.000.000
3.040.000.000
3.040.000.000
482.266.690
471.606.332
124.889.889
73.846.725 596.583.314
111.203.193 414.950.594
105.371.327 84.019.074
1.000.000.000
-
-
200.000.000.000
-
71.605.516.762 76.798.213.491
205.037.760.119
3.354.280.290
733.233.266.550
530.285.029.909
1.000.000.000
Bagian yang Akan Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun 1.158.407.993.615
339.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Term Purchase Program Total
Less Current Portion PT Bank Tabungan 334.000.000.000 Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi 5.000.000.000 Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Note 30k) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Term Purchase Program Total 339.000.000.000
-
Long-Term Portion
Jangka waktu pinjaman adalah antara 1 sampai dengan 10 tahun.
The terms of the loans are from 1 to 10 years.
Pinjaman tersebut dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar, termasuk hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut.
The loans are secured by mortgage receivables (KPR) that are classified as current, including the right on inherent collateral for such receivables.
Suku bunga atas pinjaman yang diberikan rata-rata per tahun 10,05%, 10,32%, 10,27% dan 7,46% masingmasing untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
The loans were borne average interest rate of 10,05%, 10,32%, 10,27% and 7,46% p.a for 9 months period ended September 30, 2010 and the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 respectively.
Pinjaman yang diberikan oleh SMF per 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 seluruhnya dalam klasifikasi lancar (Catatan 2e).
All of SMF’s outstanding loans as of December 31, 2009, 2008 and 2007 are under current classification (Note 2e).
Perseroan meyakini bahwa per 30 September 2010 tidak ada penurunan nilai sehingga tidak melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.
The company believed that as of September 30, 2010, there is no asset impairment so there was no provision for impairment loss.
126
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
11. SINKING FUNDS
11. SINKING FUNDS 2010 (September) Rp
Resiko Jabatan Tunjangan Purna Jabatan Imbalan Paska Kerja Karyawan Jumlah
2009
2008
Rp
Rp
2007 Rp
7.496.968.128
6.505.260.000
5.778.723.750
4.056.198.750
2.612.761.000
1.929.845.000
1.161.341.000
-
Occupation Risk Post-0ccupation Benefit Post Employment Benefit
-
2.168.420.000
1.926.241.250
1.352.066.250
10.109.729.128
10.603.525.000
8.866.306.000
5.408.265.000
Total
a. Sinking Fund atas Resiko Jabatan Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan (Depkeu) No. SR-4197/LK/ 2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pemberitahuan Keputusan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham yang keputusannya antara lain bahwa dalam hal Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris (Pengurus) diberhentikan sebelum masa tugasnya selesai namun bukan karena kesalahan yang bersangkutan, pengurus tetap berhak atas gaji/honor sampai masa tugasnya selesai.
a. Sinking Fund for Occupation Risk Based on Letter number SR4197/LK/2005 dated November 30, 2005 of the Directorate General of Financial Institutions – Finance Department regarding information on the decision of Minister of Finance as shareholder among other that in the event of termination of Board of Directors, Board of Commissioner’s and Board of Commissioner’s Secretary (the board members) before their respective terms end not due to their fault or negligence, the board members are still entitled to salary/honorarium until their terms end.
Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2007 yang didokumentasikan dalam akta No.53, oleh notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan sinking fund untuk resiko jabatan yaitu sebesar 75% dari gaji/ honor bulanan Pengurus. Akumulasi sinking fund akan menjadi milik SMF jika Pengurus tidak diberhentikan sampai akhir masa jabatannya. Dalam akumulasi sinking fund tersebut, terdapat bagian untuk Direksi dan Komisaris dengan besaran yang akan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
Based on the minutes of the Stockholder’s General Meeting held on January 30, 2007, as notarized under deed number 53 of Imas Fatimah, S.H., the stockholder approved the amount of the sinking fund for occupation-risk is computed at 75% of the monthly salary/honorarium of the board members. SMF will retain ownership of the accumulated sinking fund if the board members are not discharged up to the time their respective terms end. Parts of the accumulated sinking fund are for distribution to the Boards of Directors and Commissioners, the amount of which will be determined by the Stockholder through the Stockholder’s General Meeting.
127
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Mutasi atas resiko jabatan adalah sebagai berikut: 2010 (September) Rp Saldo awal Pembentukan selama tahun berjalan Koreksi selama tahun berjalan Saldo akhir
Movements of occupation risk are as follows:
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
6.505.260.000
5.778.723.750
4.056.198.750
2.848.500.000
Beginning balance
991.708.128
1.933.211.250
2.167.980.000
1.778.523.750
Establishment during the year
7.496.968.128
(
1.206.675.000 6.505.260.000
)(
445.455.000 5.778.723.750
)(
570.825.000 4.056.198.750
)
Adjustment during the year Ending balance
Koreksi resiko jabatan dikarenakan adanya Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris (Pengurus) yang mengundurkan diri, sehingga saldo yang telah dibentuk kembali menjadi milik SMF.
Adjustment of occupation risk is happened because of the designation of Boards of Directors, Boards of Commissioners and Secretary of Boards of Commissioners, the balance of sinking fund owned by SMF.
b. Sinking Fund atas Tunjangan Purna Jabatan. SMF membentuk sinking fund atas tunjangan purna jabatan berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S326/SMBU/2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang juga diberlakukan pada SMF sebagaimana dijelaskan dalam RUPS tanggal 20 Juni 2006.
b. Sinking Fund for Post-Occupation Benefit SMF established a sinking fund for post-occupation benefit based on Letter number S-326/SMBU/2002 dated May 3, 2002 of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) regarding remuneration Package decision of Boards of Directors and Commissioners/Board of Supervisory State Owned Enterprise (BUMN) that is also applicable to SMF as discussed in the Stockholder’s General Meeting on June 20, 2006.
Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2007 yang di dokumentasikan dalam akta No. 53, oleh notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan sinking fund untuk tunjangan purna jabatan yaitu sebesar 25% dari jumlah gaji/honor bulanan Pengurus setiap bulannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan (Catatan 25).
Based on the minutes of the Stockholder’s General Meeting held on January 30, 2007, as notarized under deed number 53 of Imas Fatimah, S.H., the stockholder approved the amount of the sinking fund for post-occupation benefit is computed at 25% of the salary/honorarium that is paid to the board members every month and recorded in the statement of income of the current year (Note 25).
Mutasi penyisihan atas tunjangan purna jabatan adalah sebagai berikut:
Movements of provision for postoccupation benefit are as follows:
128
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued 2010 (September) Rp Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25) Pembayaran selama tahun berjalan Saldo akhir
(
2009
2008
2007
Rp
Rp
2.168.420.000
1.926.241.250
1.352.066.250
960.750.000
Beginning balance
425.569.375
644.403.750
721.685.000
582.566.250
Provision during the year (Note 25)
2.593.989.375 -
)(
402.225.000 2.168.420.000
)(
147.510.000 1.926.241.250
Rp
)(
191.250.000 1.352.066.250
)
Payment during the year Ending balance
c. Sinking Fund atas Imbalan Paska Kerja Karyawan. SMF membentuk sinking fund atas tunjangan paska kerja karyawan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2008 yang didokumentasikan dalam akta No.168 oleh notaris Sutjipto S.H. (Catatan 2i, 20 dan 25).
c. Sinking Fund for Post-Employment Benefit SMF established a sinking fund for post-employment benefit based on Stockholders General Meeting dated January 30, 2008 regarding approval on annual budget (RKAP) of year 2008 as notarized under deed number 168 of Sutjipto S.H. (Notes 2i, 20 and 25).
Pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, jumlah sinking fund tersebut sebesar Rp10.109.729.128, Rp10.603.525.000, Rp8.866.306.000 dan Rp5.408.265.000 ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
As of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the sinking funds amounted to Rp2.612.761.000, Rp10.603.525.000, Rp8.866.306.000 and Rp5.408.265.000 respectively, were placed in time deposits at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12. INVESTASI BERSIH
JANGKA
PANJANG
2010 (September) Rp Surat Utang Negara (SUN) Dikurangi Diskonto yang belum di amortisasi Bersih Obligasi Retail Indonesia (ORI) Ditambah Premi yang belum di amortisasi Bersih
12.381.000.000
(
195.327.668 12.185.672.332 -
)(
–
12. LONG-TERM INVESTMENTS – NET
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
12.381.000.000
12.381.000.000
12.381.000.000
184.719.077 12.196.280.923 35.000.000.000
)(
195.523.481 12.185.476.519 35.000.000.000
)(
206.358.065 ) 12.174.641.935 -
-
7.607.223 35.007.607.223
11.085.360 35.011.085.360
-
12.185.672.332
47.203.888.146
47.196.561.879
12.174.641.935
Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terdiri dari seri FR0035 dan FR0037 dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 12,90% dan 12,00% per tahun dan akan jatuh tempo masing-masing
129
Government Bonds (SUN) Less Unamortized Discount Net Government Bonds(ORI) Add unamortized premium Net
Government Bonds (SUN) issued by the Government of the Republic of Indonesia consist of FR0035 and FR0037 Series, which bear fixed interest rates of 12,90% and 12,00% p.a, respectively, and will be due on June 15, 2022 and September 15,
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
pada tanggal 15 Juni 2022 dan 15 September 2026. Bunga atas Surat Utang Negara ini akan diterima setiap 6 bulan sekali.
2026, respectively. Interest of the bonds will be received every 6 months.
Amortisasi diskonto Surat Utang Negara (SUN) masing-masing sebesar Rp8.088.213, Rp10.804.404, Rp10.834.584 dan Rp10.804.404 untuk periode 9 bulan tahun 2010 dan untuk tahun 2009, 2008 dan 2007.
The discount amortization of the Government Bonds (SUN) amounted to Rp8.088.213, Rp10.804.404, Rp10.834.584 and Rp10.804.404 respectively for 9 months period year 2010 and for year 2009, 2008 and 2007.
Obligasi Retail Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah seri ORI004 dengan tingkat bunga tetap sebsar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2012. Bunga atas obligasi retail ini akan diterima setiap 1 bulan sekali.
Retail Government Bond (ORI) issued by the Government of the Republic of Indonesia is ORI004 which bear fixed interest rate of 9,50% p.a, and will be due on March 12, 2012. Interest of the bond will be received every 1 month.
Amortisasi premi Obligasi Retail Indonesia (ORI) masing-masing sebesar Rp3.478.137 dan Rp2.914.640 untuk tahun-tahun 2009 dan 2008.
The premium amortization of the Retail Government Bond (ORI) amounted to Rp3.478.137 and Rp2.914.640 respectively for years 2009 and 2008.
Tujuan kepemilikan efek yang dikelompokan dalam investasi jangka panjang yaitu sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.
The goals on acquisition of securities categorized as long term investment is to be hold to maturity.
Per 30 September 2010 SMF mereklasifikasi efek ORI yang djual pada tanggal 10 dan 14 Desember 2010 sebagai efek yang tersedia untuk dijual. (Catatan 4 dan 31)
As of September 30, 2010 SMF classified ORI securities as available for sale (Note 4 and 31).
13. ASET TETAP
13. FIXED ASSETS 30 September 2010 / September 30, 2010 Saldo awal / Beginning Balance
Nilai perolehan Tanah Bangunan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor Aset Dalam Penyelesaian Akumulasi penyusutan Gedung Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor
Nilai buku bersih
Rp
Penambahan Additions
Pengurangan Deductions
Rp
Rp
Reklasifikasi
Saldo akhir / Ending Balance
Reclasification Rp
Rp
20.297.564.902 534.914.715 437.274.962
5.000.000 12.040.944.710 22.125.680 1.322.957.649
-
-
20.302.564.902 12.040.944.710 557.040.395 1.760.232.611
712.196.055
771.764.797
-
-
1.483.960.852
1.358.750.000 23.340.700.634
14.162.792.836
-
-
1.358.750.000 37.503.493.470
5.590.604.698
8.203.253.828
-
(13.793.858.526)
-
28.931.305.332
22.366.046.664
-
(13.793.858.526)
37.503.493.470
(422.734.174) (198.343.281)
(150.511.809) (83.500.229) (123.902.722)
-
-
(150.511.809) (506.234.403) (322.246.003)
(498.779.693)
(145.417.647)
-
-
(644.197.340)
(1.092.379.126)
(203.812.488)
-
-
(1.296.191.614)
(2.212.236.274)
(707.144.895)
-
-
(2.919.381.169)
26.719.069.058
34.584.112.301
130
Acquisition Cost Land Building Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles
Assets in Progress Accumulated Depreciation Building Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles
Net book value
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Terdapat penambahan aset tetap dan aset dalam penyelesaian untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2010 yang tidak berasal dari pembelian akan tetapi berasal dari proses reklasifikasi akun uang muka sebesar Rp2.543.199.442 dan hutang lain-lain Rp 716.359.880, pembayaran dan reklasifikasi tersebut terjadi pada periode berjalan.
There are additional fixed asset in assets in progress for 9 month period ended September 30, 2010 which didn’t come from purchasing but from reclassification proceed of advance payment amounted Rp2.543.199.442 and other payable accounts amounted Rp716.359.880, payment and reclassification happened in current period.
Reklasifikasi aset dalam penyelesaian sebesar Rp13.793.858.526 merupakan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp12.666.170.538 dan sisanya sebesar Rp1.127.687.988 ke beban umum dan admistrasi.
Reclassification of aset in progress amounted Rp13.793.858.526 is reclassification to fixed asset amounted Rp12.666.170.538 and the rest of it amounted Rp1.127.687.988 to general and administrative expenses.
31 Desember 2009 / December 31, 2009 Saldo awal / Beginning Balance Nilai perolehan Tanah Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor
Aset Dalam Penyelesaian
Akumulasi penyusutan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor
Nilai buku bersih
Rp 534.914.715 330.350.278
Penambahan Additions
Pengurangan Deductions
Rp
Rp
20.297.564.902
Reklasifikasi
Saldo akhir / Ending Balance
Reclasification
Rp
106.924.684
-
712.196.055
-
-
-
712.196.055
1.358.750.000
-
-
-
1.358.750.000
2.936.211.048
20.404.489.586
-
-
23.340.700.634
2.936.211.048
5.590.604.698 25.995.094.284
-
-
5.590.604.698 28.931.305.332
(315.751.234) (128.346.098)
(106.982.940) (69.997.183)
-
-
(422.734.174) (198.343.281)
(356.340.485)
(142.439.208)
-
-
(498.779.693)
(820.629.142) (1.621.066.959)
(271.749.984) (591.169.315)
-
-
(1.092.379.126) (2.212.236.274)
1.315.144.089
-
20.297.564.902 534.914.715 437.274.962
26.719.069.058
Acquisition Cost Land Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles
Assets in Progress
Accumulated Depreciation Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles Net book value
31 Desember 2008 / December 31, 2008 Saldo awal / Beginning Balance Rp Nilai perolehan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor Akumulasi penyusutan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor
Nilai buku bersih
Penambahan Additions Rp
534.914.715 281.403.778
48.946.500
712.196.055
-
1.321.750.000 2.850.264.548
37.000.000 85.946.500
(208.768.294) (70.433.792) (213.901.277) (550.729.156) (1.043.832.519)
Reklasifikasi Reclasification
Pengurangan Deductions Rp -
(106.982.940) (57.912.306) (142.439.208) (269.899.986) (577.234.440)
1.806.432.029
Saldo akhir / Ending Balance Rp -
534.914.715 330.350.278
-
712.196.055
-
1.358.750.000 2.936.211.048
-
-
(315.751.234) (128.346.098)
-
-
(356.340.485)
-
-
(820.629.142) (1.621.066.959) 1.315.144.089
131
Acquisition Cost Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles Accumulated Depreciation Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles
Net book value
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
31 Desember 2007 / December 31, 2007 Saldo awal / Beginning Balance Rp Nilai perolehan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor Aset dalam Penyelesaian Akumulasi penyusutan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor
Nilai buku bersih
507.945.715 173.630.142
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo akhir /
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Rp
Rp
Rp
Rp
26.969.000 107.773.636
-
-
534.914.715 281.403.778
712.196.055
-
-
-
712.196.055
1.321.750.000 2.715.521.912
134.742.636
-
-
1.321.750.000 2.850.264.548
47.800.000 2.763.321.912
11.610.000 146.352.636
-
(59.410.000) (59.410.000)
2.850.264.548
(208.768.294)
-
(104.032.769)
(104.735.525)
(22.504.477)
(47.929.315)
-
-
(71.462.070)
(142.439.207)
-
-
(213.901.277)
(286.379.160) (484.378.476)
(264.349.996) (559.454.043)
-
-
(550.729.156) (1.043.832.519)
2.278.943.436
(70.433.792)
1.806.432.029
Acquisition Cost Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles Assets in Progress Accumulated Depreciation Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles Net book value
SMF telah mengasuransikan aset tetap kecuali aset tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia, pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.833.444.375, Rp1.443.444.375, Rp1.664.270.793 dan Rp2.986.170.639 tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. SMF mengasuransikan pembelian aset yang terjadi pada periode 9 bulan tahun 2010 pada bulan Oktober 2010 (Catatan 31a).
SMF has insured its fixed assets except land from the risk of fire and theft with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia, non related party for sum insured of Rp1.833.444.375, Rp1.443.444.375. Rp1.664.270.793 and Rp2.986.170.639 as of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, respectively. SMF insures the purchase of assets in 9 months period of 2010 (notes 31a).
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.
Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.
Berdasarkan penelaahan atas nilai aset yang dilakukan pada akhir periode, manajemen yakin bahwa tidak ada potensi terjadinya penurunan nilai aset yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
Based on the review of assets value at the end of the period, management believes that there is no potential impairment in the values of the assets stated in the financial statements.
Sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Lelang No. 1005/BLTAL/XII/09 tanggal 7 Desember 2009 dan Risalah Lelang No. 020/2009 tanggal yang sama, SMF telah ditunjuk sebagai pemenang lelang atas aset properti berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 11/Melawai,
In accordance with Auction Winner Appointment Letter number 1005/BLTAL/XII/09 dated December 7, 2009 and Auction Minutes number 020/2009 on the same date, SMF has been announced as the auction winner of property assets of land and building with ownership certificate number 11/Melawai, with 493-
132
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
luas 493-m2 yang berlokasi di Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru Jakarta, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1954, No. 529. Aset properti tersebut terdiri dari harga perolehan tanah sebesar Rp12.800.564.831 dan harga perolehan bangunan sebesar Rp5.590.604.698. Sertipikat hak milik Nomor 11/Melawai telah dirubah menjadi hak guna bangunan dengan nomor 1439 atas nama SMF dan telah diterima.
m2 land located on Jl. Panglima Polim I number 1 Kebayoran Baru Jakarta, which is described in Surat Ukur dated July 2, 1954, number 529. The cost of assets property consists of land of Rp12.800.564.831 and building of Rp5.590.604.698. The free hold certificate number 11/Melawai has been changed to right of use building certificate number 1439 under the name of SMF and has been in SMF’s custody.
Sesuai dengan akte jual-beli No. 112/2009 tanggal 22 Desember 2009 notaris Nathalia Alvina Jinata SMF telah membeli sebidang tanah dengan sertipikat hak milik No. 446/Melawai seluas 493-m2 yang berlokasi di Jl. Panglima Polim I No.3 Kebayoran Baru Jakarta, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00602/2004 tanggal 28 Januari 2004. Harga perolehan tanah tersebut sebesar Rp7.497.000.000 yang akan digunakan sebagai pengembangan gedung yang sudah ada. Sertipikat hak milik Nomor 446/Melawai telah dirubah menjadi hak guna bangunan dengan nomor 1438 atas nama SMF dan telah diterima.
In accordance with the deed of sale and purchase number 112/2009 dated December 22, 2009 by public notary Nathalia Alvina Jinata SMF acquired a land with ownership certificate number 446/Melawai of 493-m2 located on Jl. Panglima Polim I number 3 Kebayoran Baru Jakarta, which is described in Surat Ukur number 00602/2004 dated January 28, 2004. The land cost is Rp7.497.000.000 which will be used for extension development of the existing building. The free hold certificate number 446/Melawai has been changed to right of use building certificate number 1438 under the name of SMF and has been in SMF’s custody.
14. ASET LAIN-LAIN
Jaminan Sewa Ruangan Kantor Perangkat LunakBersih Logo-bersih Pendukung Kredit Dana Transisi Penyedia Jasa Jumlah
14. OTHER ASSETS 2010 (September) Rp
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
-
277.200.000
277.200.000
277.200.000
Office Rent Deposit
121.825.048
185.484.234
97.925.183
174.771.628
Software-net
37.887.500
-
-
18.188.472
Logo-net
10.488.696.115
14.829.984.696
-
-
625.394.000
625.394.000
-
-
Reserve Account Servicer Transition Fund
11.273.802.663
15.918.062.930
375.125.183
470.160.100
Total
Peran SMF sebagai pendukung kredit adalah sebagai penyedia dana untuk rekening cadangan dalam pelaksanaan transaksi sekuritisasi, imbalan sebesar 0,03% per tahun dari saldo dana pendukung kredit. Dana pendukung kredit digunakan untuk membayar pokok dan bunga yang tertunggak dalam hal terjadinya kegagalan pembayaran oleh para debitur atas kumpulan tagihan, sesuai dengan perjanjian pendukung kredit.
133
SMF function as a credit enhancer, is to provide funds reserves account for the execution of securitization transaction, annual fee 0.03% pa of the outstanding reserves account. Funds on reserves account will be used to pay delinquent principal and interest in case of debtors of pool of asset failed to pay according to credit enhancement agreement.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Kredit sebesar Akun Pendukung Rp10.488.696.115 merupakan saldo dana SMF yang ditempatkan di Bank Kustodian untuk pelaksanaan penjaminan transaksi sekuritisasi dengan skema KIK EBA per 30 September 2010. Penempatan tersebut sesuai dengan perjanjian pendukung kredit No.001/PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan No.037/PPK/SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 4, 30i dan 30j)
As of September 30, 2010, balance of reserve account amounted to Rp10.488.696.115 represent SMF’s fund placed in Custodian Bank for the purpose of credit enhancement of KIK EBA securitization scheme transaction. The aforementioned placement is in accordance to Credit Enhancer Agreement number 001/PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 dated January 7, 2009 and number 037/PPK/SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 dated September 14, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 4, 30i, 30j)
Dana Transisi Penyedia Jasa merupakan dana yang ditempatkan SMF di Bank Kreditur Awal sebagai jaminan atas dana tansisi penyedia jasa untuk persiapan biaya pemberitahuan dan biaya pendaftaran hak tanggungan (HT) dalam rangka transaksi sekuritisasi KPR BTN dengan skema KIK EBA.
Servicer Transition Fund represents funds placed by SMF in Originator Bank Account as collateral, prepared for servicer transition fund on notification and pledge of right registration (HT) in relation to BTN securitization transaction with KIK EBA scheme.
15. HUTANG LAIN-LAIN
15. OTHER PAYABLE
2010 (September) Rp Pihak Ketiga PT Royalindo Expoduta PT Visi Anak Bangsa PT Logica Information Technology PT Micron Mustika Integrasi Notaris PT Eldridge Gunaprima Solution KAP Eddy, Prakarsa, Permana & Siddharta(Sekuritisasi) PT Integrated Marketing Communication PT Fitch Rating Indonesia Housing Development Finance Corporation Limited PT Danareksa Sekuritas PT Pefindo Kantor Notaris – Emi Susilowati,SH
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.416.126
Third parties PT Royalindo Expoduta
-
-
-
79.923.532 PT Visi Anak Bangsa PT Logica Information 79.716.569 Technology PT Micron Mustika 59.174.868 Integrasi
-
-
-
52.250.000
3.300.000
3.300.000
5.500.000
PT Eldridge - Gunaprima Solution
-
-
165.371.230
-
-
304.120.000
-
-
-
162.648.000
-
-
-
104.960.400
-
-
-
44.062.500
-
-
2.898.121
25.000.000
-
-
-
15.000.000
-
-
134
Notary
KAP Eddy,Prakarsa, Permana & Siddharta -(Securitization) PT Integrated Marketing Communication PT Fitch Rating Indonesia Housing Development Finance Corporation Limited PT Danareksa Sekuritas PT Pefindo Legal Office – Emi Susilowati, SH
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Koperasi Karyawan Mandiri Sekuritas
48.986.825
-
-
-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Koperasi Mandiri Securitas Employees
Lain-lain Jumlah Pihak Ketiga Pihak Hubungan Istimewa
983.796.275
672.487
-
85.868.154
Others
1.113.981.221
659.763.387
170.871.230
485.349.249
Total Third Parties
-
-
52.621.794
-
Related Party
Jumlah
1.113.981.221
659.763.387
223.493.024
485.349.249
Total
75.000.000
-
-
-
Saldo Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga (Lain-lain) sebesar Rp983.796.275, sejumlah Rp659.987.335 merupakan saldo alokasi penggunaan laba bersih SMF tahun buku 2009 untuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Linkungan (PKBL) yang belum terealisasi. Pengalokasian dana PKBL tersebut sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No 45 oleh notaris Emi Susilowati, S.H.
Other Payable – Third Parties (Others) amounting Rp743.060.375, Rp419.251.435 represents balance of SMF 2009 net profit allocation for Corporate Social Responsibility (CSR) that unrealized. This allocation is according to minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010 which was notarized under deed number 45 by notary Emi Susilowati, S.H.
Hutang Lain-Lain – Pihak Hubungan Istimewa merupakan saldo hutang kepada Paulus Nurwadono per 31 Desember 2008. Hutang tersebut merupakan selisih antara gaji dan tunjangan terhutang (setelah diperhitungkan angsuran bulanan atas pinjamannya bulan Desember 2008) dengan pengembalian tunjangan purna jabatan yang telah dibayarkan oleh SMF di bulan Nopember 2008 untuk pelunasan pinjaman berkenaan dengan surat pengunduran diri Paulus Nurwadono yang kemudian belum disetujui oleh pemegang saham SMF. Hutang tersebut telah dilunasi pada awal tahun 2009.
Other Payable - Related Party represents due to Paulus Nurwadono as of December 31, 2008. This payable represents the balance of salary and allowance (net of his loan monthly installment for December 2008) with repayment of post occupation benefits had been paid by the Company for the loan settlement in November 2008 in relation with Paulus Nurwadono’s resignation letter of which later has not been approved by the Company’s Stockholder. That payable had been paid in the early 2009.
16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 2010 (September) Rp Tunjangan Karyawan Jasa Profesional Sewa Kendaraan Kustodian Bunga Obligasi Bunga MTN Lain-lain Jumlah
16. ACCRUED EXPENSES
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
448.284.591 15.050.938.582 3.423.097.826 27.496.886
455.530.928 89.100.000 7.621.587 7.051.222.222 10.227.622
476.499.707 65.000.000 11.368.260
449.139.166 156.000.000 19.665.340 8.219.812 7.447.234
Employee Benefits Professional Fees Vehicle Rent Custodian Interest Bonds Interest MTN Others
18.949.817.885
7.613.702.359
552.867.967
640.471.552
Total
Tunjangan karyawan merupakan biaya tunjangan cuti karyawan yang dibayarkan di awal tahun berikutnya.
135
Employee benefits represent accrued expenses for annual leave allowances which will be settled in the beginning of the following year.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Biaya lain-lain yang masih harus dibayar terdiri atas biaya listrik dan telepon. 17. PERPAJAKAN
Other accrued expenses consist of electricity and telephone. 17. TAXATION
a. Pajak Dibayar Dimuka 2010 (September) Rp Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai-bersih Jumlah
a. Prepaid Taxes 2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
5.364.172.500
5.363.839.165
2.247.576.243
2.653.766.360
1.288.775.221
950.005.076
570.093.757
Income Tax Article 23 Refundable Value Added Tax-net
2.663.670.959
6.652.947.721
6.313.844.241
2.817.670.000
Total
9.904.599
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, untuk tujuan perpajakan, status SMF masuk kriteria sebagai lembaga keuangan sesuai dengan Undangundang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, sehingga mulai tahun 2009, atas pendapatan bunga penyaluran pinjaman SMF tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23. b. Hutang Pajak
b. Taxes Payable 2010 (September) Rp
Pajak penghasilan Pasal 21 : - September - Desember - Tahunan Pasal 23 Pasal 29 Jumlah
In accordance with President of Republic of Indonesia’s Regulation number 1 year 2008 regarding the Amendment of President of Republic of Indonesia’s Regulation number 19 year 2005 regarding Secondary Mortgage Financing, for taxation purposes, SMF status is in the criteria of financial institution according to Income Tax Law number 36 year 2008 and Minister of Finance Regulation number 251/PMK.03/2008 dated December 31, 2008, therefore starting on 2009, there is no withholding tax article 23 on interest income of SMF’s loans.
184.185.870 26.824.170 211.010.040
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
152.267.944 16.007.607 8.343.664.219 8.511.939.770
c. Pajak Penghasilan Badan
154.904.300 425.686.404 10.825.671 591.416.375
138.942.694 413.722.266 1.908.170 554.573.130
Income tax Article 21 : - September - December - Annually Article 23 Article 29 Total
c. Corporate Income Tax
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan rugi pajak untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :
136
The reconciliation between income before corporate income tax, as shown in the statements of income, and tax loss for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 is as follows:
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Laporan Laba Rugi
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Rp
56.421.795.700
Beda Tetap Beban Hubungan Masyarakat dan Rapat Beban Personalia Beban Jasa Kustodian Beban Lainnya Beban Administrasi Bank Beban Emisi Obligasi Pendapatan Bunga Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Tarif Final – Bersih Beban Asuransi Perjalanan
2010 (September)
101.517.797.937
(
363.261.038
410.706.192
447.148.680
-
-
163.986.601
299.397.692
-
19.784.598
70.039.393 -
82.509.647 38.302.763
24.187.395
22.919.596
-
-
3.070.092.833
(
Beban Pajak
)
)(
1.623.882.576
)
Permanent Differences Public Relation and Meeting Expenses Personnel Expenses Custody service Expenses Other Expenses Bank Administration Expenses Bonds issuance Cost
4.586.599
-
-
-
Interest Income Already Subjected to Final Tax – net Travel Insurance Expanse
39.912.683
-
-
-
Membership Expanse
955.624.396
-
-
-
Tax Expanse
58.832.240.337
Beban Keanggotaan
65.350.810.651
871.913.731
(
80.220.018.901
Income Before Corporate Income tax Per Statements Of Income
)(
71.954.566.468
)(
59.564.385.491
) ( 66.830.730.105
)
Beda waktu Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Beban Personalia Penyusutan aset tetap Laba (Rugi) Fiskal Akumulasi laba (rugi) fiskal tahun Sebelumnya Akumulasi Laba (Rugi) fiskal akhir
(
1.894.393.494
)
809.415.160
608.101.040
(
2.168.420.000
)
242.178.750
574.175.000
391.316.250
768.504.000
487.152.000
371.410.000
682.916.000 (
59.747.179
)(
(
6.928.257.210
)
)
53.548.424
)(
259.693.764
)
(
173.753.952
)
30.341.736.385
23.057.760.987
(
1.430.978.206
)
-
( 12.132.368.125
) ( 10.701.389.919
)
10.925.392.862
( 12.132.368.125
)
)(
30.341.736.385
Perhitungan beban pajak kini dan hutang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:
Laba (rugi) Fiskal Beban pajak –kini Pajak penghasilan dibayar dimuka Tagihan (Hutang) Pajak Penghasilan
(
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Rp
10.925.392.862
6.928.257.210
)
30.341.736.385
-
(
8.495.686.188
9.904.599
)(
152.021.969 (
8.343.664.219
137
Tax income (loss) Tax income (loss) carry-forward from previous year Tax Income (loss) carry Forward ending
The computation of current tax expense and corporate income tax payable are as follow :
2010 (September)
9.904.599
)
117.328.380
( 6.928.257.210
1.170.615.664
259.781.920
20.968.778
119.887.524
(
Temporary difference Reversal of provision for bonus Provision for Post occupation Benefit Provision for Employee benefits Personnel Expense Depreciation of fixed assets
3.260.117.600 6.376.380.522
)
3.116.262.922
( )
12.132.368.125 2.247.576.243 2.247.576.243
)
Taxable income (loss) Current tax Expense Prepaid of income taxes Income Tax (Payable) Claim
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Tidak terdapat beban pajak kini untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2007, karena SMF mengalami rugi fiskal.
No current tax expense was due for 9 months period ended September 30, 2010 and the years ended December 31, 2007, because SMF had been in tax loss position.
Per 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, saldo tagihan (hutang) pajak penghasilan (PPh) masing-masing sebesar Rp9.904.599, (Rp8.343.664.219), Rp3.116.262.922 dan Rp2.247.576.243.
As of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, balance of income tax receivable (Payable) amounted to Rp9.904.599, (Rp8.343.664.219), Rp3.116.262.922 and Rp2.247.576.243 respectively.
d. Manfaat (beban) pajak tangguhan
d. Deferred tax benefit (expense)
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan SMF (pengaruh pajak atas perbedaan temporer pada tarif pajak tunggal 25%) adalah sebagai berikut:
Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Akrual beban Personalia
2010 (September)
2009
2008
Rp
Rp
Rp
2007 Rp
(
473.598.373
)
202.353.790
170.268.291
(
542.105.000
)
60.544.688
160.769.000
117.394.875
192.126.000
136.402.560
111.423.000
170.729.000 (
Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi
14.936.795
)(
29.971.881
Efek perubahan tarif pajak : Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Akrual beban Personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Efek dari penyesuaian : Akrual beban personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Jumlah manfaat (beban) pajak tangguhan
The computation of deferred tax benefit (expense) of SMF (tax effects of temporary differences using the 25% single tax rate) is as follows :
( (
5.242.195
)(
64.945.480
14.993.559
32.851.946
(
)(
(
351.184.697
)
52.126.186
Difference in net book value of fixed assets between tax ) and accounting bases
(
115.890.645
)(
65.098.410
)
-
-
(
57.787.238
)(
27.041.325
)
-
-
(
34.840.230
)(
13.483.780
)
-
-
(
14.294.991
)(
1.894.459
)
-
-
12.904.278
5.063.497
-
-
121.891.055
-
-
)(
860.932.024 )
88.206 426.621.786
e. Aset pajak tangguhan
)(
Bonus Provision Provision for postoccupation benefit Provision for employee benefits Personnel accrued Expense
77.908.129
-
30.992.737
)
82.314.703
)
-
300.529.059
(
252.401.137
Effect of reduction in tax rate : Provision for Bonus Provision for postOccupation benefit Provision for employee benefits Personnel accrued Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases Effect of adjustment : Personnel accrued Expense
)
Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases Total deferred tax benefit (expense)
e. Deferred tax assets
Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:
138
The tax effects on significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes is as follows:
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Penyisihan bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan Imbalan kerja karyawan Akrual Beban personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Aset pajak Tangguhanbersih
f.
(
2010 (September)
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Rp
694.510.796
1.168.109.169
1.081.646.023
976.476.142
-
542.105.000
539.347.550
405.619.875
653.190.250
482.461.250
325.175.480
202.256.700
98.945.937
113.882.732
11.528.863
28.416.881
43.611.026
1.403.035.957
)(
42.590.170
2.263.967.981
)(
120.351.721
1.837.346.195
)(
75.952.461 )
1.536.817.137
Provision for Bonus Provision for postoccupation benefit Provision for employee benefits Personnel accrued Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases Net deferred tax assets
Pada tahun 2009 dan 2008, terdapat perubahan dalam penghitungan pajak tangguhan, dari menggunakan tarif pajak maksimum 30% menjadi menggunakan tarif pajak tunggal 28% dan dari tarif tunggal 28% menjadi tarif tunggal 25% yang disebabkan adanya perubahan tarif pajak sesuai Undangundang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 untuk penghitungan pajak penghasilan badan yang berlaku masing-masing pada tahun 2010 dan 2009.
In 2009 and 2008, the deferred tax calculation was changed formerly based on maximum rate of 30% to single rate of 28% and formerly based on single rate of 28% to single rate of 25%, in accordance with Income Tax Law number 36 year 2008 due to the changes in corporate income tax rate which will be effective in 2010 and 2009, respectively.
Laba fiskal SMF tahun 2009 dan 2008 serta rugi fiskal tahun 2007 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan SMF ke Kantor Pelayanan Pajak.
Taxable income of SMF for year 2009 and 2008 also taxable loss for year 2007 were similar to the amounts reported in the SMF’s tax returns filed to the Tax Office.
SMF tidak menyisihkan aset pajak tangguhan untuk rugi pajak tahun 2007 karena adanya ketidakpastian atas rugi pajak yang dapat digunakan terhadap pendapatan kena pajak di masa yang akan datang.
SMF has not provided deferred tax assets on its tax loss for 2007 due to uncertainty for tax loss to be utilized against future taxable income.
Surat Ketetapan Pajak
f. Tax Assessment Letter
Pada bulan April 2010, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2008 dan 2007 sebesar Rp2.828.486.243 dan Rp2.247.576.243 Perusahaan telah menerima pembayaran atas kelebihan pajak tersebut sebesar Rp4.438.855.769, setelah dikurangi
139
In April 2010, the Company received Over Payment Tax Assessment Notice (SKPLB) Corporate Withholding Tax for year 2008 and 2007 amounting to Rp2.828.486.243 and Rp2.247.576.243 The Company had received its corporate withholding tax refund amounting to Rp4.438.855.769 after deducted by Under Payment Tax Assessment Notice
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut: Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter SKPKB PPh 21 SKPKB PPh 21 SKPKB PPh 23 SKPKB PPh 23 SKPKB PPh Pasal 4 (2) SKPKB PPh Pasal 4 (2) SKPKB PPN SKPKB PPN STP PPN
(SKPKB) and Tax Collection Notice (STP) as follows: Tahun/ Year 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008
18. PENYISIHAN BONUS
Jumlah (Rp)/ Amount (Rp) 119.338.054 193.102.182 14.180.703 Nihil/Zero 450.852 Nihil/ Zero Nihil/ Zero 281.940.842 28.194.084
18. PROVISION FOR BONUS
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan No. SR-4197/LK/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pemberitahuan Keputusan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham, yang antara lain dalam keputusannya bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berhak atas bonus sebesar 5% dari laba bersih SMF untuk tahun/ periode yang bersangkutan.
Based on letter number SR-4197/LK/2005 dated November 30, 2005 of the Directorate General of Financial Institution – Finance Department regarding information on the decision of Minister of Finance as shareholder among other that Board of Directors, Board of Commissioners and employees are entitled for bonus amounting to 5 % of SMF’s annual net profit.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No. 45 notaris Emi Susilowati, S.H. memutuskan: (1) Memberikan tantiem kepada Direksi dan Komisaris sebesar 1,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2009, (2) Bagi Anggota Direksi yang telah mengundurkan diri tidak diberi tantiem dan atas tantiem tersebut dikembalikan kepada perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: S-007/SKD/DIR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan tetap sebesar 1,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2009.
Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010 which was notarized under deed number 45 by notary Emi Susilowati, S.H. decided (1) 1,5% of 2009 company’s net profit will be distributed as tantiem to Board of Directors and Commissioners, (2) No tantiem for resigned Board of Director’s member and the undistributed tantiem return to the company. Based on Board of Directors Letters No : S007/SKD/DIR/VI/2010 dated June 30, 2010 decided to distribute 1,5% of 2009 company’s net profit as bonus to employees.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2009, pemegang saham memutuskan untuk memberikan bonus sebesar 1% dari laba bersih perseroan tahun 2008.
In the Stockholder’s General Meeting held on June 18, 2009, the stockholder decided to distribute 1% of 2008 company’s net profit as bonus.
140
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2008, pemegang saham memutuskan untuk memberikan bonus sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan tahun 2007.
In the Stockholder’s General Meeting held on June 26, 2008, the stockholder decided to distribute 2,5% of 2007 company’s net profit as bonus.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2007, pemegang saham memutuskan untuk membagikan bonus sebesar 50% dari jumlah yang telah dicadangkan di tahun 2006.
In the Stockholder’s General Meeting held on June 28, 2007, the stockholder decided to distribute 50% of the bonus which had been provided in 2006.
Pembalikan atas pencadangan bonus tahun 2009 (43,48%), 2008 (80%), 2007 (50%) dan 2006 (50%) dibukukan sebagai pendapatan lain-lain di periode 9 bulan tahun 2010 dan tahun 2009, 2008 dan 2007 (Catatan 27).
The reversal of bonus provision for 2009 (43,48%), 2008 (80%), 2007 (50%) and 2006 (50%) were credited to other income in 9 months period year 2010 and year 2009, 2008 and 2007 (Note 27).
Mutasi penyisihan bonus adalah sebagai berikut :
Movements of bonus provisions is as follows :
Saldo awal Pembagian tantiem dan bonus (termasuk pajak – khusus karyawan) Pembalikan penyisihan bonus tahun lalu (Catatan 27) Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25) Saldo akhir
2010 (September) Rp 4.672.436.677
(
(
2.640.740.389
2.031.696.288
)(
)(
2009
2008
Rp 3.863.021.516
Rp 3.254.920.476
742.606.682
3.120.414.834
Mutasi pendapatan penyaluran pinjaman berikut:
(
)(
Beginning balance
2.212.768.070
Tantiem and Bonus distributed (include tax – for ) employees)
2.212.768.070
Reversal of last year provision for bonus (Note 27)
-
Rp 569.444.445
956.730.175 956.730.175
1.190.502.978 1.759.947.423
2007 Rp
-
Interest Income
315.235.806 315.235.806
Provision Fee From Lending Ending balance
2008
2007
-
Rp 1.190.502.978
Rp 315.235.806
Rp 249.074.074
-
26.259.815
1.338.779.716
414.814.815
-
)(
Provision during the year (Note 25) Ending balance
Movements of provision fee from lending is as follows:
2009
-
)
3.254.920.476 3.254.920.476
2008
provisi dari adalah sebagai
2010 (September) Rp
Saldo awal Ditambah Pendapatan provisi Dikurangi Pengakuan pendapatan (Catatan 24) Saldo akhir
Rp
-
1.627.460.238
)(
3.863.021.516 3.863.021.516
2009 -
1.627.460.238
Rp 4.425.536.140
19. UNEARNED INCOME
19. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Pendapatan Bunga Pendapatan Provisi dari Penyaluran Pinjaman Saldo akhir
)(
4.672.436.677 4.672.436.677
2.778.043.184 2.778.043.184
2010 (September) Rp
)(
2007
260.032.618 956.730.175
141
)(
463.512.544 1.190.502.978
)(
348.653.083 315.235.806
Beginning balance Add Provision fees
)
Less Income Recognition (Note 24) Ending balance
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Sejak 1 Januari 2010 pendapatan provisi diatribusikan secara langsung dalam pengakuan awal pinjaman yang diberikan dan selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 20. PENYISIHAN KARYAWAN
IMBALAN
Since January 1, 2010 provision fee attributed directly to initial measured of loan and amortized using effective interest rate.
KERJA
20. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS
SMF memberikan imbalan kerja untuk karyawan yang telah mencapai usia pensiunnya yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.
SMF provides employee benefits to its employees who reach the retirement age of 55 year in accordance with Labor Law number 13/2003 dated March 25, 2003.
Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban imbalan kerja karyawan yang dicatat di laporan laba rugi dan diakui dalam neraca untuk kewajiban imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 sesuai perhitungan PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 30 September 2010, 11 Januari 2010, 20 Januari 2009 dan 19 Pebruari 2008.
The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the statements of income and the amount recognized in the balance sheets for the provision of employees benefits as of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008, and 2007, as determined by PT Eldridge Gunaprima Solution, an independent actuary, in its report dated September 30, 2010, January 11, 2010, January 20, 2009 and February 19, 2008.
a. Beban imbalan kerja karyawan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007: 2010 (s.d September/ until September)
2009
Rp
682.916.000
420.910.000 66.242.000 487.152.000
2007 Rp 341.487.000 29.923.000 371.410.000
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Rp
364.347.000 2.612.761.000
1.990.577.000 )(
60.732.000 1.929.845.000
142
Current service cost Interest cost Past service cost Total
b. Provision for employee benefits as of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007.
2010 (September)
2.977.108.000 (
Rp
571.278.000 117.615.000 79.611.000 768.504.000
b. Penyisihan imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
Nilai sekarang dari kewajiban imbalan kerja karyawan Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui Jumlah
2008
Rp
545.534.000 137.382.000 -
Beban jasa kini Beban bunga Beban jasa lalu Jumlah
a. Employee benefits expense for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007:
)
1.085.755.000
664.748.000
Present value of Employee benefits Obligation
75.586.000 1.161.341.000
9.441.000 674.189.000
Unrecognized actuarial gain (loss) Total
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
c. Mutasi atas penyisihan imbalan kerja karyawan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.
Saldo awal Beban imbalan kerja karyawan Saldo akhir
c. Movements on provision for employee benefits for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007.
2010 (September)
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Rp
1.929.845.000
1.161.341.000
674.189.000
302.779.000
682.916.000 2.612.761.000
768.504.000 1.929.845.000
487.152.000 1.161.341.000
371.410.000 674.189.000
Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja karyawan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :
The principal assumptions used in determining the provision for employee benefits for the period/years ended September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007 are as follows:
2010 (September)
2009
2008
2007
9,0%
10,5%
12%
10%
9,0%
10%
10%
9,0 %
Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji di masa depan Penurunan : Tingkat kematian Tingkat cacat jasmaniah Pengunduran diri
Usia pensiun normal
Normal retirement age
(Notes 2i, 11 and 25)
21. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH
Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi ( Jumlah-bersih Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi ( Jumlah-bersih
2010 (September) Rp
2008
2007
Rp
Rp
Rp
)
163.000.000.000 106.310.998 162.893.689.002
21. MEDIUM TERM NOTES (MTN)
2009
163.000.000.000 25.000.000.000 188.000.000.000 135.429.777 187.864.570.223
Discount rate Future salary Increases Decrements : Mortality Disability Turn-over rates
Indonesian Mortality Table 1999 10 % dari tingkat kematian /10% of mortality rate 10 % sampai usia 25 tahun dan berkurang secara linear sebesar 1 % untuk usia diatas 45 tahun/ 10 % up to age 25 years old And reducing linearly to 1 % At age 45 % years old and thereafter 55 tahun / 55 years
(Catatan 2i, 11 dan 25)
MTN SMF I Tahun 2010 Seri A Seri B
Beginning balance Employee benefits Expense Ending balance
)
143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MTN SMF I Year 2010 A Series B Series Less : Unamortized MTN Issuance cost Total-net
Current Portion Less : Unamortized MTN Issuance cost Total-net
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued Bagian yang Akan Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi ( Jumlah-bersih Beban amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi (Catatan 24)
25.000.000.000 29.118.779 24.970.881.221
)
295.016.389
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Long-term portion Less : Unamortized MTN Issuance cost Total-net Amortization costs charged to the statements of income (Note 24)
Pada tanggal 16 April 2010 SMF telah menerima hasil dari penerbitan Medium Term Notes (MTN) SMF I Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan jumlah Rp188.000.000.000. MTN tersebut terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:
On April 16, 2010 SMF received proceed of Medium Term Notes (MTN) SMF I Year 2010 issuance with fixed interest rate amounted Rp 188.000.000.000. This MTN consist of 2 (two) series:
Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka 370 Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri A sebesar Rp163.000.000.000.
A Series : MTN with fixed interest rate 8.75% p.a, 370 calendar days term from issuance date. MTN A Series amounted Rp163.000.000.000.
Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri B sebesar Rp25.000.000.000.
B Series : MTN with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 (two) years term from issuance date. MTN B Series amounted Rp25.000.000.000.
MTN yang akan jatuh tempo dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru.
akan surat
Settlement of due MTN will be funded from the new notes payable issuance.
Penatausaha dan agen penempatan atas MTN ini adalah PT Danareksa Sekuritas. Dana yang diperoleh dari penerbitan ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembiayaan kembali aktiva produktif Perseroan.
Arranger and placement agent of these MTNs is PT. Danareksa Sekuritas. The proceed from the issuance was used as working capital after deducting issuance expenses, included company’s productive asset refinancing.
Pemegang surat berharga diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.
Note holders represented by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Trustee.
Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap SMF dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut:
The trustee agreements contained several constraints against SMF and required the Trustee’s written approval before execution of the following:
1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk
1. To merge and acquire or approval for subsidiary (if any) to merge and acquire except to merge and acquire with a company that have similar business
144
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok MTN dan/atau pembayaran Bunga MTN, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
operation and there is not any negative impact to the Company and will not influence the capacity of Company on MTN Principal repayment and/or MTN Interest payment, except it’s in line with Indonesian Government privatization program accordance with following rules:
a. Semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan MTN dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan MTN dan Perjanjian Perwaliamanatan.
a. All MTN terms and conditions in Trustee Agreement and other related documents is prevail and bind thoroughly to surviving company and in case the Company is not a surviving company then all obligation for MTN and/or Trustee Agreement has been legally shifted to surviving company and it has sufficient assets and repayment capacity based on MTN and Trustee Agreement.
b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
b. One of surviving company’s business line must be similar to the Company’s main business.
2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan MTN, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha seharihari Perseroan.
2. To obtain new loan or giving approval to subsidiary (if any) to obtain new loan that has higher level than existing MTN liability, except the loan is intended for the Company daily business activities.
145
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha seharihari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).
3. Pledged and/or charged or approval to pledge and/or to charge its assets in any way including rights for company income and/or subsidiary (if any), both current and will be obtained in the future, except pledge that is intended for the Company and subsidiary’s daily business activities.
4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
4. To extend loan to any party or approval to subsidiary (if any) to extend loan to any party, except:
(ii) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
(ii) Loans in accordance with Company’s business activities based on articles of association.
5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.
5. To change the Company's main business or approval for subsidiary (if any) to change its main business.
6. Mengurangi ditempatkan Perseroan.
modal disetor
6. To reduce Company’s authorized, issued and paid up capital.
7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau mengijinkan anak perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh penebit dan atau anak perusahaan jika ada sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
7. To lodge the request bank corrupt or the postponement request of the obligation of debt payment (PKPU) or the subsidiary company (if being available) lodged the request bank corrupt or the PKPU request that put forward by company and or the subsidiary company if being as resulting from the existence of the bankruptcy request of the other side.
modal dasar, dan modal
146
(i) Existing loan prior to signing of the Trustee Agreement.
(iii) Loans to employees including Directors and Commissioners under Company’s employees welfare program in accordance to company’s policy.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan MTN.
8. To declare or to distribute dividend for the year during the Company unable to service MTN liability based on Trustee Agreement, Deed of acknowledgment of debt and/or other related MTN agreements.
9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha penerbit sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi penerbit diatur oleh pihak lain.
9. To enter into all kind of forms of cooperation, profit-sharing or similar agreement other apart from day to day activity of the company or enter into management agreement similar agreement other then one that caused the company activity being arrange by the other side.
SMF telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
SMF compiled with all the requirements mentioned in trustee agreement. 22. BONDS PAYABLE
22. HUTANG OBLIGASI 2010 (September) Rp
Nilai Nominal: Obligasi I Obligasi II Obligasi III Dikurangi : Beban emisi yang
belum diamortisasi
(
2008
2007
Rp
Rp
Rp
300.000.000.000 251.000.000.000 551.000.000.000
251.000.000.000 727.000.000.000 978.000.000.000
Jumlah – bersih
2009
1.211.319.921 ) ( 976.788.680.079
1.623.882.576
)
549.376.117.424
-
-
-
Less: Unamortized bonds issuance costs
-
-
Total – net
Dikurangi : Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Less: Current Portion
Obligasi I Obligasi II Beban emisi yang belum diamortisasi
300.000.000.000 -
251.000.000.000 13.721.319
Jumlah – bersih
(
706.496.244
)
-
-
Bond I Bond II
-
-
Unamortized bonds issuance costs Total – net
251.013.721.319
299.293.503.756
-
-
727.000.000.000
251.000.000.000 -
-
-
Bond II Bond III
-
-
Unamortized bonds issuance costs
-
-
Total – net
-
Amortization costs charged to the statements of income (Note 24)
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun Obligasi II Obligasi III Beban emisi yang belum diamortisasi Jumlah – bersih Beban amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi (Catatan 24)
Bonds I Bonds II Bond III
Long-term portion
(
1.225.041.239 ) ( 725.774.958.761
2.760.660.932.
917.386.332 250.082.613.668
706.496.244
147
)
-
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Pada bulan Juli 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 01) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan Nilai Nominal sebesar Rp300.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 10,125% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender dan jatuh tempo tanggal 15 Juli 2010. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur SMF lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In July, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 01) which was listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp300.000.000.000 and interest rate of 10,125% per annum, 370 days terms and matured on July 15, 2010. This bond was not guaranteed by special collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the bonds holder rights is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi:
The proceed from the bond issuance (after deducting the emission cost),was used for financing of earning assets with allocation as follow:
- 85% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. - 15% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.
• 85% for lending in the form of refinancing program. • 15% for investment on Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) of the securitization.
Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (pihak yang tidak terafiliasi) bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 01 berasal dari kas dan setara kas.
This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA (idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (a non-affiliated party) acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement SMFP 01 from cash and cash equivalent.
Pada bulan Desember 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 02) dengan nilai nominal Rp251.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2011.
In December, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 02) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp251.000.000.000 and interest rate of 9,5% per annum, 370 days terms and will be matured on January 3, 2011. This bond is not guaranteed by special
148
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur SMF lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the bonds holder rights is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi:
The proceed from the bond issuance (after deducting the emission cost), was used for financing of earning assets with allocation as follow:
- 90% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. - 10% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.
• 90% for lending in the form of refinancing program. • 10% for investment on Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) of the securitization.
Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (pihak yang tidak terafiliasi) bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 02 berasal dari kas dan setara kas.
This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA(idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (a non-affiliated party) acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement SMFP 02 from cash and cash equivalent.
Pada bulan Juli 2010 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp727.000.000.000. Obligasi tersebut diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 yang terdiri dari 2 seri yaitu: Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000.
In July, 2010 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Year 2010 With Fixed Interest Rate” with nominal value of Rp727.000.000.000. The Bond was issued on July 8, 2010 which consist of 2 series:
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp227.000.000.000.
B Series : Bond with fixed interest rate 9.75% p.a, 3 years term from issuance date. Bond B Series issued with nominal value of Rp227.000.000.000.
149
A Series : Bond with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 years term from issuance date. Bond A Series issued with nominal value of Rp500.000.000.000.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur SMF lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
This bond is not guaranteed by special collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the right of bond holder is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi :
Obtained fund from the bond issuance, after deducting the emission fees, was used for financing of earning asset with allocation :
90% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. 10% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.
90% for lending in the form of refinancing program. 10% will be invested on Residential Mortgage Backed Securites (RMBS) result of securitization.
Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 03 berasal dari kas dan setara kas.
This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA(idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement of SMFP 03 from cash and cash equivalent.
Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap SMF dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut:
The trustee agreements contained several constraints against SMF and required the Trustee’s written approval before execution of the following:
1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan
1. To merge and acquire or approval for subsidiary (if any) to merge and acquire except to merge and acquire with a company that have similar business operation and there is not any negative impact to the Company and will not influence the capacity of Company on Bond Principal repayment and/or Bond Interest payment, except it’s in line with Indonesian Government privatization program accordance with following rules:
150
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.
a. All bonds terms and conditions in Trustee Agreement and other related documents is prevail and bind thoroughly to surviving company and in case the Company is not a surviving company then all obligation for Bonds and/or Trustee Agreement has been legally shifted to surviving company and it has sufficient assets and repayment capacity based on Bonds and Trustee Agreement.
b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
b. One of surviving company’s business line must be similar to the Company’s main business.
2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
2. To obtain new loan or giving approval to subsidiary (if any) to obtain new loan that has higher level than existing bonds liability, except the loan is intended for the Company daily business activities.
3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-
3. Pledged and/or charged or approval to pledge and/or to charge its assets in any way including rights for company income and/or subsidiary (if any), both current and will be obtained in the future, except pledge that is intended for the Company and subsidiary’s daily business activities.
151
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
hari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada). 4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
4. To extend loan to any party or approval to subsidiary (if any) to extend loan to any party, except:
5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.
5. To change the Company's main business or approval for subsidiary (if any) to change its main business.
6. Mengurangi ditempatkan Perseroan.
modal disetor
6. To reduce Company’s authorized, issued and paid up capital.
7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau mengijinkan anak perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh penebit dan atau anak perusahaan jika ada sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
7. To lodge the request bank corrupt or the postponement request of the obligation of debt payment (PKPU) or the subsidiary company (if being available) lodged the request bank corrupt or the PKPU request that put forward by company and or the subsidiary company if being as resulting from the existence of the bankruptcy request of the other side.
8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi.
8. To declare or to distribute dividend for the year during the Company unable to service Bonds liability based on Trustee Agreement, Deed of acknowledgment of debt and/or other related Bonds agreements.
modal dan
dasar, modal
152
(i) Existing loan prior to signing of the Trustee Agreement. (ii) Loans in accordance with Company’s business activities based on articles of association. (iii) Loans to employees including Directors and Commissioners under Company’s employees welfare program in accordance to company’s policy.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha penerbit sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi penerbit diatur oleh pihak lain.
9. To enter into all kind of forms of cooperation, profit-sharing or similar agreement other apart from day to day activity of the company or enter into management agreement similar agreement other then one that caused the company activity being arrange by the other side.
SMF telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
SMF compiled with all the requirements mentioned in trustee agreement. 23. CAPITAL STOCK
23. MODAL SAHAM a.
Modal Saham
a. Capital Stock
SMF dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. SMF memiliki modal dasar sebesar Rp 4 triliun yang terdiri dari 4 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1 triliun yang terdiri dari 1 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. b. Penggunaan Laba Bersih
SMF is solely owned by the Government of the Republic of Indonesia. SMF has authorized capital stock of Rp4 trillion consisting of 4 million shares with par value of Rp1 million per share. As of September 30, 2010, December 31, 2009, 2008 and 2007, the issued and fully paid capital amounted Rp1 trillion, consisting of 1 million shares with par value of Rp1 million per share. b. Appropriation of Net Income
i. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No 45 notaris Emi Susilowati, S.H. menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2009 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp46.000.000.000, sebagai laba ditahan sebesar Rp46.514.246.200 dan sebagai alokasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp934.487.335 serta memberikan tantiem sebesar 1,5% dari laba bersih perseroan.
i. Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010, which was notarized under deed number 45 of notary Emi Susilowati, S.H.approved the 2009 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp46.000.000.000, as retained earning amounting Rp46.514.246.200, as allocation for Corporate Social Responsibility (CSR) activity amounting Rp934.387.335 and distribute 1,5% of the company net income as tantiem.
ii. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2009, yang dinyatakan dengan akta No. 38 notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2008 sebagai dana cadangan
ii Based on minutes of the Stockholder’s . General Meeting held on June 18, 2009 which was notarized under deed number 38 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the stockholder approved the 2008 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp40.000.000.000, as
153
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
umum dan tujuan sebesar Rp40.000.000.000 dan sebagai laba ditahan sebesar Rp37.260.430.360 serta memberikan bonus sebesar 1% dari laba bersih perseroan.
retained earning amounting Rp37.260.430.360 and distribute 1% of the company net income as bonus.
iii. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2008, yang dinyatakan dengan akta No. 262 notaris Sutjipto, S.H.,M.Kn., pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2007 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp32.000.000.000 dan sebagai laba ditahan sebesar Rp33.098.409.514 serta memberikan bonus sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan.
iii. Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 26, 2008 which was notarized under deed number 262 of Sutjipto, S.H.,M.Kn., the stockholder approved the 2007 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp32.000.000.000, as retained earning amounting Rp33.098.409.514 and distribute 2,5% of the company net income as bonus.
iv. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2007, yang dinyatakan dengan akta No. 118 notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2006 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp44.000.000.000 serta memberikan bonus sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan.
iv. Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 28, 2007 which was notarized under deed number 118 of Imas Fatimah, S.H., the stockholder approved the 2006 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp44.000.000.000 and distribute 2,5% of the company net income as bonus.
24. PENDAPATAN
Berbasis Bunga
24. REVENUES 2010 (s.d September/ until September) Rp
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Interest Based Placements/ Investments:
Penempatan Dana/Investasi: Pinjaman yang Diberikan Bunga Pinjaman (Catatan 2k) Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat (Catatan 2e) Provisi dari Penyaluran Pinjaman (Catatan 2e) Dikurangi: Beban Bunga Obligasi ( (Catatan 2k, 22) Beban Bunga MTN ( (Catatan 2k, 21) Amortisasi Beban Emisi Obigasi ( (Catatan 2k, 22)
Loan 65.133.799.642
64.591.639.348
40.185.838.954
16.325.671.294
Interest (Note 2k)
13.135.416.849
-
-
-
Term Purchase Program (Note 2e)
623.630.364
260.032.618
463.512.544
348.653.083
45.572.403.722 ) (
12.454.850.000 )
-
-
-
-
-
-
40.649.351.498
16.674.324.377
7.860.975.550
)
2.413.945.214 ) ( 23.045.522.369
600.521.807 51.796.300.159
154
)
Provision from Lending (Note 2e) Less: Bond Interest Expenses (Note 2k, 22) MTN Interest Expenses (Note 2k, 21) Amortized Bonds Issuance Cost (Note 2k, 22)
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued Efek Beragun Aset (EBA) Pendapatan Bunga EBA Dikurangi: Laba (rugi) belum terealisasi ( (Catatan 4) Beban Bunga Obligasi ( (Catatan 2k, 22) Amortisasi Beban Emisi Obigasi ( (Catatan 2k, 22) Deposito Berjangka Sertifikat Bank Indonesia Surat Utang Negara (SUN) Ditambah: Amortissasi Diskonto SUN Obligasi Retail Indonesia (ORI) Dikurang: Amortisasi Premium ORI
(
Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) 23.678.989.499
294.017.704
)
5.992.587.292 ) (
346.715.718 ) (
11.326.300.211
-
-
1.281.986.121
-
-
2.190.122.222 )
-
-
105.974.437 )
-
-
17.045.668.785
10.312.189.673
-
-
32.635.741.537
55.221.167.404
36.316.631.117
39.067.848.452
-
-
19.800.505.237
26.592.897.313
1.012.021.524
1.279.268.626
1.205.719.200
1.135.936.592
3.446.535 1.015.468.059
10.804.404 1.290.073.030
10.834.584 1.216.553.784
10.804.404 1.146.740.996
2.119.776.750
2.817.877.379
2.164.904.000
-
1.641.835 ) (
3.478.137 ) (
2.914.640
)
-
2.118.134.915
2.814.399.242
2.161.989.360
-
75.860.535.666
121.434.129.508
100.145.030.996
83.481.811.138
Jumlah
315.209.833
283.917.125
339.974.278
242.393.845
30.115.114 203.300.473
19.341.134 121.148.846
-
-
548.625.420
424.407.105
339.974.278
242.393.845
76.409.161.084
121.858.536.613
100.485.005.274
83.724.204.983
25. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN
Gaji, honorarium dan lembur Tunjangan Karyawan Penyisihan bonus (Catatan 18) Tunjangan purna jabatan (Catatan 11b) Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan (Catatan 20) Jumlah
Unrealized Gain (Loss) (Note 4) Bond Interest Expenses (Note 2k, 22) Amortized Bonds Issuance Cost (Note 2k, 22)
Time deposits Bank Indonesia Certificates Governmenfct Bonds (SUN) Add: SUN Amortized Discont Government Bonds (ORI) Less: ORI Amortized Premi
Fee Based
Berbasis Imbalan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Sekuritisasi Pendukung Kredit
Interest Less:
2010 (s.d September/ until September) Rp
Education and Training Services Securitization Coordinator Reserve Account
Total
25. SALARIES AND EMPLOYEES BENEFITS
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
Salaries, honorarium and overtime
5.306.960.322
6.147.803.588
5.809.127.500
4.784.875.350
4.759.797.474
3.862.535.875
4.787.675.948
3.661.635.185
2.778.043.184
4.672.436.677
3.863.021.516
3.254.920.476
Employee Benefits Provision for bonus (Note 18)
425.569.375
644.403.750
721.685.000
582.566.250
Post – occupation benefit (Note 11b)
371.410.000 12.655.407.261
Provision for Employee Benefits (Note 20) Total
682.916.000 13.953.286.355
768.504.000 16.095.683.890
155
487.152.000 15.668.661.964
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued
Gaji dan tunjangan karyawan termasuk kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi SMF (Catatan 1).
Salaries and employees benefits include compensation received by SMF’s Boards of Commissioners and Directors (Note 1).
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Sewa dan Sewa Ruang Kantor Jasa Profesional Iklan, Informasi dan Hubungan Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Penyusutan Aset Tetap (Catatan 13) Transportasi dan Akomodasi Perlengkapan Kantor dan Percetakan Asuransi Kustodian Pemeliharaan dan Perbaikan Komunikasi Utilitas Administrasi Bank Lain-lain Jumlah
2010 (s.d September/ until September) Rp
26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
1.353.019.745 961.472.866
2.252.744.691 862.918.427
2.041.171.898 170.099.446
1.861.869.213 1.983.954.107
1.464.402.452
1.231.463.232
619.374.611
1.701.660.237
374.208.633
919.928.542
891.580.365
756.075.431
707.144.895
591.169.315
577.234.440
559.454.043
544.764.159
795.346.430
683.395.562
426.084.109
435.277.372 126.764.647 56.040.948
161.719.715 154.712.076 51.207.144
294.982.088 156.167.060 116.438.473
177.842.410 144.127.357 82.509.647
893.832.679 93.462.992 154.152.102 19.860.922 1.088.559.725 8.272.964.137
126.185.691 95.923.040 84.548.456 26.991.430 113.132.454 7.467.990.643
115.998.123 66.276.062 71.323.940 24.187.395 464.896.911 6.293.126.374
80.657.117 59.239.157 58.114.562 22.919.596 58.443.593 7.972.950.579
27. PENDAPATAN LAIN-LAIN – BERSIH
Pembalikan penyisihan bonus tahun lalu (Catatan 18) Pendapatan bunga dari jasa giro Laba (Rugi) selisih Kurs Hadiah Penempatan dana Bunga pinjaman Karyawan Lainnya Jumlah
2010 (s.d September/ until September) Rp
2009
2008
2007
Rp
Rp
Rp
3.120.414.834
1.645.513.169
2.212.768.070
24.639.749
20.640.459
16.387.639
23.243.346
(
Transportation and Accommodation Office Equipment And Printing Insurance Custodian Service Repairs and Maintenance Communication Utilities Bank Charges Others Total
27. OTHER INCOME – NET
2.031.696.288
2.727.471
Rent and Office Space Rental Professional Fees Advertising, Information and Public Relation Training and Education Depreciation of Fixed Assets (Note 13)
40.618.135
)(
9.314.113
)
18.483.586
-
-
-
468.505
55.369.018 124.452.581 2.238.885.107
59.712.756 62.785.943 3.222.935.857
44.215.270 1.696.801.965
2.254.963.507
28. MANAJEMEN RISIKO
Reversal of last year bonus provision (Note18) Interest income on current account Gain (Loss) on Foreign Exchange Gift from Placement Employees loan Interest Others Total
28. RISK MANAGEMENT
Dalam mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan telah mengidentifikasi risiko, menganalisa dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari risiko yang ditimbulkan baik risiko yang berada dalam kendali Persero
156
In anticipating of risks faced, the Company has identified risk, analyzed and performed mitigation against the caused risk effects both risk under the control of the Company and risk beyond the control of the Company.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
maupun risiko yang yang berada di luar kendali Perseroan. Resiko Kredit Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sekunder perumahan, dimana Perseroan memberikan pembiayaan kepada lembaga penyalur KPR. Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya lembaga penyalur KPR tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Credit Risk Credit risk is a major risk because the Company is engaged in secondary mortgage financing activity to mortgage lenders, in which the Company offers credit financing. Directly, the Company faces risks when mortgage lenders are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract.
Perseroan memperkecil risiko kredit antara lain dengan melakukan skema refinancing atas portofolio KPR yang sudah dibukukan oleh lembaga penyalur KPR, hak recourse terhadap jaminan KPR yang memburuk, kecukupan jaminan, sistem reimbursement, memiliki Hak Tanggungan dan pendaftaran fidusia atas KPR yang dijaminkan.
The company reduces credit risk by constructing refinancing scheme based on originated mortgage portfolio by mortgage lenders, recourse right on deterioted collateral, sufficient collateral coverage ratio, reimbursement mechanism, lien and registered assignment of collateral.
Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.
For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.
Eksposur kredit
Maximum exposure to credit risk
maksimum
terhadap
risiko
Eksposur Perseroan terhadap risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.
The Company’s exposure to credit risk mainly comes from financing receivables, of which maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.
Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan yang dimiliki Perseroan:
The following table sets out the total credit risk and risk concentration of financing receivables of the Company:
Pemerintah Bank Non Bank
Government Bank Non Bank
48.031.780.889 1.224.599.058.960
10.607.148.146
157
48.031.780.889 1.224.599.058.960 10.607.148.146
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Risiko Tingkat Bunga Perseroan memperkecil risiko tingkat bunga dengan melakukan pengelolaan asset liability management secara efektif.
Interest Rate Risk The company reduces interest rate risk by effectively managing asset liability.
Sumber dana penyaluran pinjaman kepada penyalur KPR adalah dana dari pasar modal. Oleh karenanya tingkat bunga pendanaan sangat penting untuk menjaga marjin antara tingkat bunga pendanaan dengan tingkat bunga penyaluran.
Source of fund for loan disbursement to mortgage lender is fund raised from capital market. Thus, it is important to maintain margin between interest rate of raised fund and disbursed loan.
Untuk mengurangi risiko dari negative margin, maka Perseroan melakukan pendanaan dengan jangka waktu yang memberikan tingkat bunga terbaik untuk penyaluran.
Mitigating the risk of negative margin, the Company manages fund raising to fit interest rate for loan disbursement according to fund maturity.
Penyesuaian tingkat bunga kredit dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman
Interest rate adjustment contractual agreement.
Tabel berikut mengambarkan rincian aset dan kewajiban keuangan perseroan yang dikelompokkan menurut tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:
The following table summarizes the Company’s financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates:
Aset Keuangan / Financial Asset : Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Piutang Usaha / Receivables Berbasis Bunga / Interest Based Berbasis Imbalan / Fee Based Piutang Hubungan Istimewa / Due From Related Parties Pinjaman Yang Diberikan / Loans Sinking Funds / Sinking Fund Investasi Jangka
based
on
(dalam juta rupiah)
Tingkat Bunga Mengambang Floating Rate
< 3 bulan / < 3 mounth
is
Tingkat Bunga Tetap Fixed Rate
1-3 bulan/ 1-3 months
3-24 bulan 3-24 months
>3-12 bulan/ >3-12 months
1-2 tahun/ 1-2 years
2-3 tahun/ 2-3 years
>3 tahun/ >3 years
Jumlah / Total
1.801
-
945.917
-
-
-
-
947.743
-
-
23.560
61.432
150.291
55.977
35.846
327.108
-
-
12.227
-
-
-
-
12.227
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
34
-
84
1.279
1.472
-
-
286
75.554
82.966
854.348
222.052
1.235.206
-
-
10.110
-
-
-
-
10.110
-
-
-
-
12.186
12.186
-
158
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued Panjang – Bersih / Long Term Investment - Net Aset Lain-Lain – pendukung kredit dan dana transisi penyedia dana / Other Assets – Reserve Account and Servicer Transition Fund. Kewajiban Keuangan / Financial Liability: Biaya yang masih harus dibayar / Accrued Expenses Surat Hutang Jangka Menengah / Medium Term Notes Hutang Obligasi / Bonds Payable
-
1.801
-
11.114 11.114
992.175
137.020
233.257
910.409
271.363
11.114 2.557.166
-
476
18.474
-
-
-
-
18.950
-
-
-
162.894
24.971
-
-
187.865
-
476
18.474
251.014 413.908
499.210 524.181
226.565 226.565
-
976.789 1.183.604
1.801
10.638
973.701
(276.888)
(290.924)
683.844
270.523
1.372.721
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Liquidity Risk Liquidity risk is the risk, whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities.
Perseroan mengurangi risiko likuiditas antara lain melalui pengelolaan arus kas dan menetapkan jumlah minimal likuiditas yang dijaga di dalam neraca sehingga dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo.
The company reduces liquidity risk by managing cash flow and manages minimum level of liquidity in balance sheet in order to fulfill its each due obligation.
Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan kewajiban keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2010.
The following table summarizes the maturity gap profile of the Company’s assets and financial liabilities as at 30 September 2010. (dalam juta rupiah)
Tidak memiliki tanggal jatuh tempo / No contractual maturity
Aset Keuangan / Financial Asset : Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Piutang Usaha / Receivables Berbasis Bunga / Interest Based Berbasis Imbalan / Fee Based
< 1 bulan / < 1 mounth
1-3 bulan/ 1-3 months
>3-12 bulan/ >3-12 months
1-2 tahun/ 1-2 years
2-3 tahun/ 2-3 years
Jumlah / Total
>3 tahun/ >3 years
26
1.801
945.917
-
-
-
-
947.743
-
-
23.560
61.432
150.291
55.977
35.846
327.108
-
6.411
5.816
-
-
-
-
12.227
-
-
-
-
-
-
-
-
159
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
Lanjutan/Continued Piutang Lain-Lain / Other Receivables Piutang Hubungan Istimewa / Due From Related Parties Pinjaman Yang Diberikan / Loans Sinking Funds / Sinking Fund Investasi Jangka Panjang – Bersih / Long Term Investment - Net Aset Lain-Lain – pendukung kredit dan dana transisi penyedia dana / Other Assets – Reserve Account and Servicer Transition Fund.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
67
34
-
84
1.279
1.472
-
94
192
75.554
82.966
854.348
222.052
1.235.206
-
-
10.110
-
-
-
-
10.110
-
-
-
-
-
-
12.186
12.186
-
-
-
-
-
-
11.114
11.114
26
8.314
985.662
137.020
233.257
910.409
282.477
2.548.066
Kewajiban Keuangan / Financial Liability: Hutang Lain-lain / Others Payable Biaya yang masih harus dibayar / Accrued Expenses Surat Hutang Jangka Menengah / Medium Term Notes Hutang Obligasi / Bonds Payable
1.114
1.114
476
26
18.474
a.
24.971
187.865
251.014
499.210
226.565
-
976.789
18.474
413.908
524.181
226.565
-
1.190.067
6.724
967.188
(276.888)
(290.924)
683.844
281.637
1.366.258
29. SEGMENTS INFORMATION
Perseroan tidak menyajikan informasi segmen berdasarkan segmen usaha karena kegiatan usaha perusahaan terfokus pada satu kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan pada bank dan lembaga keuangan yang memberikan kredit pemilikan rumah. DAN
162.894
1.590
29. INFORMASI SEGMEN
30. KOMITMEN SIGNIFIKAN
18.950
PERJANJIAN
SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara – Syariah berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah No.045/AKAD/SMFBTN/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah tersebut sebesar Rp 200 milyar yang digunakan sebagai
160
The company’s does not provide segment Information based on business segments because the company’s business activity is only focusing in financing activities which is secondary mortgage financing facilities to banks and financial institutions that grant home ownership loans..
30. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS a. SMF provides loan to PT Bank Tabungan Negara – Syariah based on Akad Mudharabah number 045/AKAD/SMF-BTN/XI/2009 dated November 5, 2009. Mudharabah facility amounted Rp 200 billion which used as special working capital to finance home
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
b.
c.
d.
e.
modal kerja Mudharib khusus untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB ("KPS BTN iB").
ownership with syariah system (“KPS BTN iB).
Jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pencairan dana yaitu 13 Nopember 2009 sampai dengan 13 Nopember 2014.
The term of the loan is 5 years from disbursement date of funds November 13, 2009 to November 13, 2014.
SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) berdasarkan Surat Perjanjian No. 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp500 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.
b. SMF provides loan to PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) based on Agreement Letter number 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 dated June 4, 2008 for loan facility amounted Rp500 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.
Jangka waktu pinjaman adalah selama 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2013.
The terms of the loan is 5 (five) years, and will be due on June 4, 2013.
SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank DKI (Bank DKI) berdasarkan Surat Perjanjian No.024/PP/SMF-DKI/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp100 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.
c. SMF provides loan to PT Bank DKI (Bank DKI) based on Agreement Letter number 024/PP/SMFDKI/IX/2008 dated September 24, 2008 for loan facility amounted Rp100 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.
Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2018.
The term of the loan is 10 (ten) years and will be due on September 24, 2018.
SMF memberikan pinjaman kepada PT Finansia Multi Finance (FMF) berdasarkan Surat Perjanjian No.021/PP/SMF-FMF/VII/ 2008 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp25 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.
d. SMF provides loan to PT Finansia Multi Finance (FMF) based on Agreement Letter number 021/PP/SMF-FMF/VII/2008 dated July 25, 2008 amounted Rp25 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.
SMF memberikan pinjaman kepada PT Ciptadana Multifinance (CMF) berdasarkan Surat Perjanjian No.020/PP/SMF-CMF/VII/ 2008 tanggal 18 Juli 2008 dengan fasilitas sebesar Rp10 miliar yang digunakan
e. SMF provides loan to PT Ciptadana Multifinance (CMF) based on Agreement Letter number 020/PP/SMF-CMF/VII/2008 dated July 18, 2008 for loan facility amounted Rp10 which used for
161
The term of the loan is 10 (ten) years to July 25, 2018.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
untuk refinancing pemilikan rumah disalurkan.
f.
g.
h.
atas yang
kredit telah
refinancing of outstanding mortgage loans.
Jangka waktu pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.
The term of the loan is 8 (eight) years to July 18, 2016.
SMF memberikan pinjaman kepada PT Bhakti Finance (BIFIN) berdasarkan Surat Perjanjian No.010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 pada tanggal 10 April 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp25 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.
f.
SMF provides loan to PT Bhakti Finance (BIFIN) based on Agreement Letter number 010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 dated April 10, 2008 for loan facility amounted Rp25 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.
Jangka waktu pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tanggal 10 April 2016.
The term of the loan is 8 (eight) years to April 10, 2016.
SMF menandatangani perjanjian No.011/PP/SMF-FIAL/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan PT First Indo American Leasing. Berdasarkan perjanjian tersebut SMF setuju memberikan pinjaman sebesar Rp10 miliar untuk refinancing atas KPR yang telah disalurkan.
g. SMF sign agreement Letter number 011/PP/SMF-FIAL/III/2010 dated March 1, 2010 with PT First Indo American Leasing. Based on that agreement SMF agreed to provides loan facility amounted Rp10 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.
Jangka waktu masa pinjaman adalah selama 8 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2018.
The term of the loan is 8 years and will be due on March 1, 2018.
SMF telah menandatangani perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sebagai berikut: - Ketentuan Umum Jual Beli tagihan KPR bersyarat, - Perjanjian Induk Jual Beli tagihan KPR bersyarat No. 022/PIJB/SMFBTN/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, dan - Akte Jual Beli No. 47 tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan B.R.AY. Mahyastuti, SH., Notaris di Jakarta sebesar Rp500.000.010.049 dengan jangka waktu 3 tahun.
h. SMF signed agreement with PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. As follows: - General Provisions of Term Purchase Program, - Term Purchase Program Main Agreement, number 022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 dated 23 June 2010, and - Deed of sale and purchase number 47 dated 23 June 2010 by public notary B.R.AY. Mahyastuti, SH., Jakarta amounted Rp500.000.010.049 with 3 years of period term.
162
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
i.
SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No.001/ PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp54.186.914.235 ke dalam rekening cadangan. Selanjutnya, KIK-DSMF-I wajib membayar imbalan jasa kepada SMF sesuai dengan urutan prioritas pembayaran pada setiap tanggal pembayaran sebesar 0,03% per tahun dari jumlah pokok terhutang.
i.
SMF signed a Credit Enhancer Agreement number 001/PPK/SMFKIK-DSMF-I/I/2009 dated January 7, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. According to the agreement, SMF is acting as credit enhancer for the issuance of residential mortgagebacked securities (RMBS) transaction. SMF agreed to provide and transfer fund not less then maximum threshold amount to reserve account at closing date which was amounted Rp54.186.914.235. Furthermore, KIKDSMF-I obliges to pay SMF quarterly for the service rendered based on payment priority on every payment date with annual interest rate 0,03% of principal outstanding.
j.
SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No.037/PPK/ SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp257.025.890.749 ke dalam rekening cadangan. Selanjutnya, KIK-DSMF-II wajib membayar imbalan jasa kepada SMF sesuai dengan urutan prioritas pembayaran pada setiap tanggal pembayaran sebesar 0,03% per tahun dari jumlah pokok terhutang.
j.
SMF signed a Credit Enhancer Agreement number 037/PPK/SMFKIK-DSMF-II/IX/2009 dated September 14, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. According to the agreement, SMF is acting as credit enhancer for the issuance of residential mortgage-backed securities (RMBS) transaction. SMF agreed to provide and transfer fund not less then maximum threshold amount to reserve account at closing date which was amounted Rp257.025.890.749. Furthermore, KIK-DSMF-II obliges to pay SMF quarterly for the service rendered based on payment priority on every payment date with annual interest rate 0,03% of principal outstanding.
k.
SMF menandatangani perjanjian program penempatan dana dalam rangka penyaluran pembiayaan pemilikan rumah (PPR) No. 040/PKSBPR-SRAGEN/IX/2009 tanggal
k. SMF signed fund placement program agreement for housing finance number 040/PKS-BPRSRAGEN/IX/2009 dated September 30, 2009 with PT Bank
163
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
30 September 2009 dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Berdasarkan perjanjian tersebut SMF setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama program penempatan dana dalam bentuk pembiayaan deposito berjangka Mudharabah Muqayyadah dengan tujuan untuk membiayai dan/atau memproduksi KPR iB Rsh bersubsidi di kabupaten Sragen. Perjanjian berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama. Perjanjian ini telah diperpanjang selama 6 bulan sesuai surat tanggapan permintaan penambahan dan perpanjangan deposito No.S-281/DIR/SMF/IV/ 2010 tanggal 7 April 2010.
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Based on the agreement SMF agreed to coorporate in fund placement program in the form of time deposits Mudharabah Muqayyadah with the purpose for financing and/or producing subsidized KPR iB Rsh in Sragen district. The agreement valid for 6 months since agreement date. This agreement extended for 6 months based on request letter of time deposit re-extension number S281/DIR/SMF/IV/2010 dated April 7, 2010.
l.
SMF menandatangai perjanjian penggunaan jasa No.038/PPJ/SMFLMFEUI/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp540.000.000 dan jangka waktu 3 bulan. Berdasarkan perjanjian tersebut Lembaga Management FEUI bersedia dan setuju bertindak sebagai penyedia jasa penyusunan studi untuk menyusun dan mensosialisasikan naskah akademik tentang institusi sejenis dengan SMF di negara lain. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 berdasarkan Addendum II Perjanjian Penggunaan Jasa No.017/ADDII.PPJ/SMF-LMFEUI/V/ 2010 tanggal 20 Mei 2010.
l.
m.
SMF menandatangani perjanjian penggunaan jasa No.047/PPJ/SMFGFG/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan Guidance Financial Group, LLC dengan nilai kontrak sebesar $157,130.00 dan jangka waktu 13 bulan. Berdasarkan perjanjian tersebut Guidance Financial Group, LLC bersedia menyediakan jasa konsultasi dalam rangka pengembangan standar
signed service agreement m. SMF number 047/PPJ/SMF-GFG/XI/2009 dated November 23, 2009 with Guidance Financial Group, LLC with a contract value of $157,130.00 for 13 months. Based on the mentioned agreement, Guidance Financial Group, LLC is willing to provide consultancy services for developing of the Syariah Housing Finance standardization documents and
164
SMF signed service agreement number 038/PPJ/SMFLMFEUI/IX/2009 dated September 14, 2009 with Faculty of Economy University of Indonesia (FEUI) Management Institute with a contract value of Rp540.000.000 for 3 months. Based on the mentioned agreement, FEUI Management Institute is willing and agree to act as a service provider to provide and socialized academic script regarding similar institution as SMF in other countries. This agreement extended to July 31, 2010, based on service agreement number 017/ADDII.PPJ/SMF-MFEUI/V/2010 dated May 20, 2010.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
dokumen mekanisme sekunder syariah. n.
KPR Syariah dan pasar pembiayaan perumahan berbasis
secondary housing finance mechanism under Syariah based.
SMF menandatangani perjanjian kerjasama No. 83/PKS/DIR/2010 dan No. 042/PKS/SMF-BTN/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk tentang sekuritisasi atas aset KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut SMF bersedia untuk memberikan jasanya untuk melaksanakan transaksi sekuritisasi KPR BTN yang ke-3 Tahun 2010 dan berperan sebagai penata transaksi sekuritisasi, pendukung kredit, pemodal dan penerima mandat untuk pelaksanaan due diligence transaksi sekuritas termasuk menunjuk notaries dan auditor independent.
n. SMF signed agreement number 83/PKS/DIR/2010 and number 042/PKS/SMF-BTN/X/2010 dated October 7, 2010 with PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk about asset mortgage securitization. According to the agreement, SMF agreed to serve the third BTN mortgage securitization transaction year 2010 and acting as mortgage securitization arranger, credit enhancer, stand-by buyer and mandatory for due diligence securitization transaction include apoint notary and independent auditor.
31. PERISTIWA NERACA
SETELAH
TANGGAL
31. SUBSEQUENT EVENTS
a.
Pada Oktober 2010 SMF telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap kebakaran, pencurian dan gempa bumi kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jasindo Takaful dengan nilai pertanggungan masing sebesar Rp16.072.056.622.
a. On October 2010 SMF has insured its fixed assets from the risk of fire, theft and earthquake with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jasindo Takaful for sum insured of Rp16.072.056.622.
b.
Pada tanggal 10 Desember 2010 SMF menjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri ORI004 Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000.000.
b. On December 10, 2010, SMF sold the Retail Government Bond (ORI) is ORI004 year 2008 amounted Rp10.000.000.000
c.
Pada tanggal 14 Desember 2010 SMF menjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri ORI004 Tahun 2008 sebesar Rp25.000.000.000.
c. On December 14, 2010, SMF sold the Retail Government Bond (ORI) is ORI004 year 2008 amounted Rp25.000.000.000
d.
Pada tanggal 23 Desember 2010 Perseroan telah mencairkan pembiayaan Mudharabah Muqayadah kepada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah sebesar
d. On December 23, 2010 the company disbursed Mudharabah fund to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Unit of Rp200.000.000.000 based on the agreement Number
165
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) berdasarkan perjanjian No.054/AKAD/SMF-BTN/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.
054/AKAD/SMF-BTN/XII/2010 dated December 16, 2010.
e.
Perseroan bertindak sebagai standby buyer dan pendukung kredit atas penerbitan EBA DBTN01 pada tanggal 27 Desember 2010. Dana yang dialokasikan untuk standby buyer sebesar Rp236.500.000.000 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dan dana cadangan sebagai pendukung kredit sebesar Rp16.788.906.250,- (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan perjanjian KIK EBA No.118 tanggal 15 November 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan KIK EBA No.143 tangal 15 Desember 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
e. The company is act as a stand by buyer and reserve account of the issuance of EBA DBTN 01 on December 27, 2010. The allocated fund of Rp236.500.000.000 and reserve fund as a reserve account of Rp16.788.906.250,- based on the aggrement of KIK EBA Number 118 dated November 15, 2010 that had been changed to the act of KIK EBA Number 143 dated December 15, 2010, both of the acts is made by Aulia Taufani, the bachelor of Law, the substitute of Sutjipto, the bachelor of Law, Notary Public in Jakarta.
f.
Pada tanggal 30 Desember 2010 Perseroan menerbitkan Medium Term Notes II (MTN II) sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011.
f.
g.
Penjualan EBA DSMF II kepada PT. Mandiri Manajemen Investasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2010.
g. The sale of EBA DSMF II to PT Mandiri Management Investment of Rp100.000.000.000 on December 30, 2010.
h.
Obligasi SMFP02 sebesar Rp251.000.000.000,yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2011 telah dilunasi pada tanggal 30 Desember 2010 sesuai dengan surat PT KSEI No.KSEI-23112/JKS/2010 tanggal 30 Desember 2010.
h. Obligasi SMFP02 Rp251.000.000.000,that matured on January 3, 2011 had been paid on December 30, 2010 based on the letter of PT KSEI No.KSEI23112/JKS/2010 on December 30, 2010.
i.
Pada tanggal 30 Desember 2010 SMF telah menyerahkan dana pembayaran pokok dan bunga Obligasi II sebesar
i.
166
On December 30, 2010 the company issued Medium Term Notes II (MTN II) Rp200.000.000.000 , with interest rate of 8.5% p.a, and matured on December 30, 2011.
On December 30, 2010 SMF paid the principle and interest fund of Obligasi II Rp257.623.611.111 that matured on
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
Rp257.623.611.111 yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2011 kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku agen pembayaran. 32. REKLASIFIKASI AKUN
January 3, 2011 to PT Indonesian Central Securities Custodian as a payment agent.
32. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2009, 2008 dan 2007 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan periode 30 September 2010 dan 31 Desember 2009. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut :
Several accounts in financial statements for 2009, 2008 and 2007 have been reclassified to conform with presentation period as of September 30, 2010 and December 31, 2009 financial statements. Details of these accounts are as follows :
Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification 2009 Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment 1.000.000.000 Bunga Masih Akan Diterima / Interest Receivables Pinjaman yang diberikan / Loan Bagian pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Current Portion of Loan 204.037.760.119 Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga / Other Receivables – Third Parties Piutang Lain-lain / Other Receivables Hutang Lain-lain / Other Payables Biaya Yang Masih harus Dibayar / Accrued Expenses Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification 2009 Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Piutang Usaha Berbasis Bunga / Account Receivables – Interest Based Piutang Usaha – Berbasis Imbalan/ Account Receivables - Fee Based Bagian pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Current Portion of Loan 205.037.760.119 Pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Loan - net of current portion Piutang lain-lain / Other Receivables Hutang Lain-lain / Other Payables Biaya Yang Masih harus Dibayar / Accrued Expenses -
33. PENERAPAN AWAL PSAK NO. (REVISI 2006) DAN PSAK NO. (REVISI 2006)
50 55
Laporan keuangan pada tanggal dan periode sembilan bulan berakhir 30 September 2010 adalah laporan keuangan Perseroan yang telah disesuaikan dengan
167
2008
2007 -
-
3.028.481.769 533.639.310.199
2.935.938.166 339.000.000.000
-
-
2.939.938.156 204.000.000 288.493.024
2.939.938.156 311.830.096 485.349.249
487.867.967
640.471.552
2008
2007 -
-
3.028.481.769
2.935.938.166
204.000.000
-
3.354.280.290
339.000.000.000
530.285.029.909 223.493.024
315.830.096 485.349.249
552.867.967
640.471.552
33. FIRST ADOPTION OF PSAK NO. 50 (2006 REVISION) AND PSAK NO. 55 (2006 REVISION) The financial statements as of and ninemonth period ended 30 September 2010 are the Company’s financial statement prepared in accordance with SFAS No. 50
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006).
(2006 Revision) and SFAS No. 55 (2006 Revision).
Atas penerapan standar baru tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi berikut sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
In adopting the above new standards, the Company has identified the following transitional adjustments in accordance with the Technical Bulletin No. 4 concerning the transitional provisions for the first adoption of SFAS No. 50 (2006 Revision) and SFAS No. 55 (2006 Revision) as issued by Indonesian Institute of Accountants.
Tidak terdapat dampak transisi atas penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap saldo awal neraca Perseroan pada tanggal 1 Januari 2010 dikarenakan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan perusahaan.
There is no effect of the transition to SFAS No. 50 (2006 Revision) and SFAS No. 55 (2006 Revision) to the Company’s opening balance sheet as of 1 January 2010 because no impairment of company financial assets.
34. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN
34. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND FINANCIAL LIABILITY
Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrument keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Niali wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model aruskas diskonto.
Fair value is the value at exchanged price which financial instrument market wish to make fair transaction and not a sale value due to financial difficulties or proced liquidation. The fair value is obtain non quoted price or disconted cash flow model.
Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan kewajiban keuangan perusahaan pada tanggal 30 September 2010.
Carrying value and estimated fair value of financial assets and liabilities dated September 30, 2010, as follow:
Nilai Tercatat / Carrying Value Rp Aset Keuangan: Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Piutang Lain-Lain Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman Yang Diberikan Sinking Funds Investasi Jangka Panjang – Bersih Aset Lain-Lain
Nilai Wajar / Fair Value Rp
947.743.445.949 327.106.765.779
947.743.445.949 327.106.765.779
12.226.630.459 1.472.274.371 1.235.189.288.529 10.109.729.128
12.226.630.459 1.472.274.371 1.235.206.207.106 10.109.729.128
12.185.672.332 11.273.802.663 2.557.307.609.210
12.185.672.332 11.273.802.663 2.557.324.527.787
168
Financial Asset: Cash and Cash Equivalents Short Term Investments Account Receivables Interest Based Fee Based Other Receivables Due From Related Parties Loans Sinking Funds Long-term Investments – net Other Assets
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued Kewajiban: Hutang Lain-lain Biaya yang masih harus Dibayar Surat Hutang Jangka Menengah Hutang Obligasi
1.113.981.221
1.113.981.221
18.949.817.885
18.949.817.885
187.737.524.373 976.788.680.079 1.184.717.049.408
187.864.570.223 976.788.680.079 1.190.066.247.759
Metode penentuan nilai wajar digunakan adalah sebagai berikut:
yang
Liability: Other Payables Accrued Expenses Medium Term Notes Bonds Payable
The Fair value method is as follows :
Nilai wajar kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha berbasis bunga, piutang usaha berbasis imbalan dan sinking fund mendekati nilai tercatat karena jatuhtempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
Fair value of cash and cash equivalents, Short term investment, Account receivables Interest based, Account receivables fee Based and sinking fund near to carrys value because of the short maturity of those financial instrument.
Piutang hubungan istimewa dinilai mengunkan diskonto aruskas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 30 September 2010.
Due from related parties be measured by discounted cashflow based on Market interest rate dated 30 September 2010.
Nilai wajar pinjaman yang diberikan, Investasi jangka panjang-SUN dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi mengunakan suku bunga efektif.
Fair value of loans, long term investment – SUN be measured at amortized cost using effective interest rate.
Nilai wajar surat hutang jangka menengah, hutang obligasi dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi mengunakan suku bunga efektif.
Fair value of medium term notes, Bonds payable, be measured at amortized cost using effective interest rate.
35. KONDISI EKONOMI
35. ECONOMIC CONDITION
Kegiatan SMF dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa datang yang dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah dan faktor lainnya yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kontrol SMF. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan.
169
SMF activities are affected in the future by the economic condition in Indonesia that could lead to unstable value of currency and interest rate, decreased of stock price that also could worsen the decrease of economic growth. Economic improvement and recovery depends on several factors such as monetary and fiscal policies by the government and other factors, which are beyond control of SMF. This financial report, encompass the effect of economic condition as long as it can be determined and estimated.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
36. PENERBITAN KEUANGAN
KEMBALI
LAPORAN
36. REISSUED OF THE FINANCIAL STATEMENTS
Sehubungan dengan rencana SMF untuk penawaran umum obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011, laporan keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dengan angka pembanding tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, telah diterbitkan kembali.
In relation with SMF’s plan to conduct bond public offering of Sarana Multigriya Finansial IV year 2011, the financial statements for 9 months period ended September 30, 2010 with comparative figures for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007, was reissued.
Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal-hal dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan a. Neraca b. Laba rugi c. Ekuitas d. Arus Kas
The reissuance of financial statements related to the following notes :
2. Informasi Umum a. Catatan 1b. Penawaran Umum Obligasi. b. Catatan 1c. Penerbitan Surat hutang Jangka Menengah. c. Catatan 1d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite audit dan Karyawan.
2. General Information a. Note 1b Public offering of Bonds b. Notes 1c Medium Term Notes Issuance c. Note 1d Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting a. Catatan 2a. Dasar penyusunan laporan keuangan. b. Catatan 2d. Kas dan Setara Kas. c. Catatan 2e. Pinjaman yang Diberikan. d. Catatan 2f. Investasi e. Catatan 2j. Surat Hutang f. Catatan 2k. Pendapatan dan Beban g. Catatan 2l. Instrumen Keuangan
3. Summary of Significant Accounting Policies. a. Note 2a The basisi of preparation of the financial statements. b. Note 2d Cash and Cash equivalent c. Note 2e Loans. d. Note 2f Investments e. Note 2j Notes Payable f. Note 2k Revenues and expenses g. Note 2l Financial Instruments
4. Catatan atas Laporan Keuangan a. Catatan 4. Investasi Jangka Pendek b. Catatan 5a Piutang Berbasis Bunga c. Catatan 9. Piutang Hubungan Istimewa d. Catatan 10. Pinjaman Yang Diberikan e. Catatan 11a. Sinking Fund Resiko Jabatan f. Catatan 12. Investasi Jangka Panjang – Bersih g. Catatan 13. Aset Tetap
4. Notes to Financial Statements a. Note 4.Short-Term Investment b. Note 5a Account Receivable Interest Based c. Note 9 Due from Related Parties d. Note 10 Loans
170
1. Financial Statements
a. b. c. d.
Balance Sheet Income Statement Equity Cash Flow
–
e. Note 11a Sinking fund for Occupation Risk f. Note 12 Long-Term Investments – Net g. Note 13 Fixed Assets
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued
h. Catatan 15. Hutang Lain-lain i. Catatan 16. Biaya Yang Masih Harus Dibayar. j. Catatan 17 Perpajakan. k. Catatan 18 Penyisihan Bonus. l. Catatan 19 Pendapatan Diterima Dimuka m. Catatan 21 Surat Hutang Jagka menengah. n. Catatan 22 Hutang Obligasi o. Catatan 24 Pendapatan. p. Catatan 25 Gaji dan Tunjangan Karyawan. q. Catatan 26 Beban Umum dan Administrasi. r. Catatan 28 Manajemen Risiko s. Catatan 29 Informasi Segmen t. Catatan 31 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca. u. Catatan 33 Penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) v. Catatan 34 Nilai Wajar Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan. w. Catatan 36 Penerbitan Kembali Laporan Keuangan. x. Catatan 37 Penyelesaian atas Laporan Keuangan. Perbandingan Laporan Keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2010 sebelum dan sesudah penyesuaian dalam rangka Penawaran umum obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
h. Note 15 Other Payable i. Note 16 Accrued Expenses j. Note 17 Taxation k. Note 18 Provision for Bonus l. Note 19 Unearned Income m. Note 21 Medium Term Notes n. Note 22 Bonds Payable o. Note 24 Revenues p. Note 25 Salaries and Employees Benefits q. Note 26 General and Administrative Expenses r. Note 28 Risk Management s. Note 29 Segments Information t. Note 31 Subsequent Events u. Note 33 First Adoption of PSAK No. 50 (2006 Revision) and PSAK No. 55 (2006 Revision) v. Note 34 Fair Value of Financial Asset and Financial Liability w. Note 36 Reissued of The Financial Statements x. Note 37 Completion of The Financial Statements
Comparation of financial statement for the period of 9 months ended September 30, 2010 before and after adjustment in relation the plan to conduct bond public offering of Sarana Multigriya Finansial IV year 2011 as follows:
Sebelum Penyesuaian / Before adjustment - Neraca / Balance Sheets Investasi jangka Pendek / Short Term Investments Piutang Usaha – Berbasis Bunga / Account Receivables - Interest Based Pinjaman yang Diberikan Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun / Loan - Current Portion Investasi Jangka Panjang – Bersih / Long-Term Investments – net Aset Tetap / Fixed Assets Aset Pajak tangguhan – bersih / Deferred Tax Assets – net Jumlah Aset / Total Assets Surat Hutang Jangka Menengah – Bagian Lancer / Medium Term Notes – Current Portions Hutang obligasi – Bagian Lancar / Bonds Payable Current Portions Hutang Lain-lain – Pihak ketiga / Other Payables Third Parties
Setelah Penyesuaian / After Adjustment
Perubahan / Changing
291.260.657.222
327.106.765.779
35.846.108.557
12.169.309.384
12.226.630.459
57.321.075
1.158.391.075.038
1.158.407.993.615
16.918.577
47.209.372.614 34.451.921.654
12.185.672.332 34.584.112.301
(35.023.700.282) 132.190.647
1.387.788.110 2.596.323.538.657
1.403.035.957 2.597.367.625.078
15.247.847 1.044.086.421
162.782.745.963
162.893.689.002
110.943.039
250.770.653.417
251.013.721.319
243.067.902
873.245.321
1.113.981.221
240.735.900
171
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 9 Bulan yang Berakhir 30 September 2010
dan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements for 9 Months Period Ended September 30, 2010 and the Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007
Lanjutan/Continued Biaya yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses Penyisihan Bonus / Provision for Bonus Pendapatan Diterima Dimuka / Unearned Income Surat Hutang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Medium Term Notes – Net of Current Portions Hutang Obligasi – Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Bonds Payable – Net of Current Portions Jumlah Kewajiban / Total Liabilities Laba Belum Terealisasi Efek Tersedia Untuk Dijual / Unrealized Gain of Availabe for Sale Securities Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya / Retained Earnings – Unappropriated Jumlah Ekuitas / Total Stockholders' Equity Jumlah Kewajiban dan Ekuitas / Total Liabilities and Stockholders' Equity - Laba (Rugi) / Profit (Loss) Pendapatan / Revenues Beban Usaha / Operating Expenses Gaji dan Tunjangan Karyawan / Salaries and Employees' Benefits Umum dan Administrasi / General and Administrative Laba Usaha / Operating Income Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Income Before Corporate Income Tax Beban Pajak Penghasilan Badan – Tangguhan / Corporate Income Tax Benefit (Expense) – Deferred Laba Bersih
37. PENYELESAIAN KEUANGAN
ATAS
20.109.378.700 2.717.051.796 762.978.318
18.949.817.885 2.778.043.184 -
(1.159.560.815) 60.991.388 (762.978.318)
24.954.778.410
24.970.881.221
16.102.811
725.540.145.162 1.191.334.748.127
725.774.958.760 1.190.318.863.632
234.813.598 (1.015.884.495)
-
840.143.169
840.143.169
242.988.790.530
244.208.618.277
1.219.827.747
1.404.988.790.530
1.407.048.761.446
2.059.970.916
2.596.323.538.657
2.597.367.625.078
1.044.086.421
75.035.044.543
76.409.161.084
1.374.116.541
(13.892.294.967)
(13.953.286.355)
(60.991.388)
(8.164.418.884) 52.978.330.692
(8.272.964.137) 54.182.910.592
(108.545.253) 1.204.579.900
55.217.215.799
56.421.795.699
1.204.579.900
(876.179.871) 54.341.035.928
(860.932.024) 55.560.863.675
15.247.847 1.219.827.747
LAPORAN
Manajemen SMF bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk
periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang diselesaikan pada
tanggal 21 Pebruari 2011, 9 Juni 2010, 23 Juni 2009 dan 22 Pebruari 2008.
172
37. COMPLETION STATEMENTS
OF
THE
FINANCIAL
The management of SMF is responsible for the preparation of the financial statements for 9 months period ended September 30, 2010 and the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 which were
completed on February 21, 2011, June 9, 2010, June 23, 2009 and February 22, 2008.
XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 1. Umum Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), diterbitkan dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap.” Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Perjanjian Perwaliamanatan”) dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 11 April 2012 dan Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2013. Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terhutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di pasar modal dan keputusan RUPO.
173
2. Keterangan Tentang Obligasi A. Pokok Obligasi Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), dengan ketentuan bahwa Penjamin Emisi Obligasi menjamin penawaran Obligasi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), secara Kesanggupan Penuh (full commitment), dengan ketentuan sebagai berikut: • Obligasi Seri A dengan Jumlah Pokok sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan. • Obligasi Seri B dengan Jumlah Pokok sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerbitan. B. Bunga Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap ini menawarkan Obligasi dengan tingkat bunga tetap yang dibagi atas 2 (dua) seri, yaitu: •
Seri A sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun,
•
Seri B sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo Obligasi pada tanggal 5 April 2012 dan Seri B akan dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo Obligasi Seri B pada tanggal 5 April 2013. Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terhutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga Ke
Seri A
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Januari 2012 11 April 2012 - - - -
174
Seri B 5 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Januari 2012 5 April 2012 5 Juli 2012 5 Oktober 2012 5 Januari 2013 5 April 2013
C. Jaminan 1. Guna menjamin pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada para Pemegang Obligasi, untuk memberikan Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia.
Hak Pemegang Obligasi adalah preferen atas Jaminan.
“Jaminan” berarti piutang KPR milik Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Tagihan Nomor 47 tanggal 23 Juni 2010 dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti, SH., dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan nilai Pokok Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun total nilai tagihan sebesar Rp 500.000.010.049 dengan kategori tagihan lancar.
2. Perseroan wajib mempertahankan nilai Jaminan dari waktu ke waktu sekurang kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. 3. Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen), maka Perseroan wajib memberikan Jaminan Tambahan yang nilainya mencukupi untuk menutup kekurangan nilai Jaminan.
“Jaminan Tambahan” berarti piutang KPR lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dan diperlukan apabila terdapat penurunan nilai Jaminan.
4. Perseroan wajib memberikan laporan rincian Jaminan kepada Wali Amanat secara bulanan yang diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya. Laporan tersebut wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. 5. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Akta Jaminan Fidusia ditandatangani, Wali Amanat wajib mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia beserta dokumen lainnya yang diperlukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. D. Pembelian Kembali Obligasi (Buyback) 1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (buyback) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. 2. Pembelian kembali (buyback) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. 3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (buyback) jika pelaksanaan pembelian kembali (buyback) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
175
4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (buyback) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai rencana pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut. 5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan: i. Periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan; ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi; kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; dan target harga maksimal pembelian kembali (buyback) yang tentukan atas pertimbangan dan keputusan dari Perseroan; iii. Tata cara penyelesaian pembelian kembali (buyback); iv. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; v. Tanggal pembayaran pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi (selanjutnya disebut “Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali”); 6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan: i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali. 7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (buyback) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (buyback) pada periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam angka 5 butir ii tersebut di atas. 9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi. 10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jumlah pembelian kembali (buyback) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; ii. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan iii. Obligasi yang dibeli kembali (buyback) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. 176
11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (buyback) Obligasi sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan 11 tersebut di atas, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali (buyback) Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan: i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di buyback) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di buyback) untuk disimpan; ii. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi; dan iii. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buyback) Obligasi. 12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (buyback) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (buyback) Obligasi dilaksanakan. 13. Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali pemilikan Obligasi oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Wali Amanat selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan. 14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI. 15. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (buyback) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya pelunasan tersebut.. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun. 16. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut. 17. Pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan mengakibatkan: - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. E. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa: 1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
177
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan. b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan. 2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; 3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada). 4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; c. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha. 6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
178
7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain. 8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi. 9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain. 2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk: i.
Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas Bunga Obligasi yang dihitung berdasarkan hari yang lewat. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. ii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia; iii. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan butir (x) di bawah ini, harus berada dalam rasiorasio keuangan sebagai berikut: a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu); b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Hutang tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu).
“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.
179
“Hutang” berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang Efek konversi, hutang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, hutang kredit investasi, hutang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali hutang pajak, hutang dividen (jika ada), hutang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, hutang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
iv. Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 1. Peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi dan digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau 2. Penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada). v. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. vi. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. vii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. viii. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain. ix. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. x. Menyampaikan kepada Wali Amanat : 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. 2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
180
4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK. 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir. xi Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. xii Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. xiii Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada); 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, pembagian deviden, susunan pemegang saham Anak Perusahaan (jika ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan (jika ada) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan; 3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada); 4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam bagian E dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut. xiv Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya; xv Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No: IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang. F. Kelalaian Perseroan 1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: a. Angka 2 huruf a, c, d, e, g dan h di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
181
b. Angka 2 huruf f di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau c. Angka 2 huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini: a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
182
f.
Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan krediturnya (cross-default) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo. G. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam -peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan: 1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain; b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang; d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI;
183
f.
Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana: a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; b. Wali Amanat atau Bapepam dam LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. 3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Bapepam dan LK, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 4. Tata Cara RUPO: a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO.
Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
184
d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; - Agenda RUPO; - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilankeputusan RUPO. e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. f.
Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. h. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp.1 (satu rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. i.
Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
j.
Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
k. Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan. l.
Pada saat pelaksanaan RUPO: - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat. 185
n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO. 5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusansebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili
186
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). c. Bila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). 6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia). d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
187
7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusankeputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. 8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 17.2. Perjanjian Perwaliamanatan. 9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. H. Hak-Hak Pemegang Obligasi 1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. 2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. 3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 188
3. Pemberitahuan Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan: PERSEROAN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Grha SMFJalan Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Telepon: (021) 2700-400 Faksimili: (021) 2701-400 Up. Corporate Secretary
WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung BRI II Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 dan 46 Jakarta 10210 Telepon: (021) 575-8130, 575-8140, 570-9060 ext. 2335, 2371 Faksimili: (021) 575-2444, 251-0316 Up. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal, Divisi Treasury
4. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.
189
XVII. K E T E R A N G A N T E N TA N G P E M E R I N G K ATA N OBLIGASI 1. Hasil Pemeringkatan Obligasi Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, dan Peraturan Bapepam No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka menengah sesuai dengan Surat No. RC064/DIR/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari PT Fitch Ratings Indonesia, “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap” telah mendapat peringkat: AA (idn) (Double A ; Stable Outlook) Lembaga Pemeringkatan Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. 2. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Menengah Tabel di bawah ini menunjukan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap”. “AAA(idn)”
:
Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
“AA(idn)”
:
Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perseroan-perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
“A(idn)”
:
Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
“BBB(idn)”
:
Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajibankewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
190
“BB(idn)”
:
Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya pada negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
“B(idn)”
:
Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
“CCC(idn)” : ”CC(idn)” ”C(idn)”
Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
“DDD(idn)” ”DD(idn)” ”D(idn)”
Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajibankewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
:
3. Rating Outlook Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan. Positive Negative Stable Developing
: : : :
Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat. Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat. Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil. Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.
Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Rating Alert di masa yang akan datang. Rating Alert dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau developing terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat. 4. Ringkasan Pertimbangan (Rating Rationale) Pertimbangan Fitch dalam memberi pemeringkatan adalah karena pemerintah Republik Indonesia menguasai 100% kepemilikan di Perseroan, dan peran serta Perseroan dalam mengembangkan pembiayaan perumahan pasar sekunder dengan harga terjangkau. Pemeringkatan ini juga mempertimbangkan rekam jejak Perseroan sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama 5 tahun dan tidak adanya jaminan pemerintah atas kewajiban Perseroan. Walaupun demikian, Fitch melihat bahwa pemerintah akan memberi tambahan modal pada Perseroan, kemungkinan pada tahun 2011, untuk memfasilitasi perluasan aktifitas pendanaan. Perseroan telah melakukan ekspansi pendanaan kredit perumahan dengan memberikan pinjaman kepada lima lembaga penyalur tahun 2010 dari dua lembaga penyalur tahun 2007. Peminjaman ini memberikan kontribusi peningkatan 264% y-o-y dalam total pinjaman pada akhir tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.235 miliar. Pinjaman yang diberikan pada lima perusahaan KPR, termasuk bank pemerintah yaitu PT Bank Tabungan Negara, adalah sebesar 98% dari total pinjaman Perseroan pada akhir bulan September 2010.
191
Pinjaman dikelola secara tidak langsung melalui kriteria pinjaman yang dibuat oleh Perseroan. Hal ini menyebabkan semua pinjaman dari Perseroan berstatus performing pada akhir September 2010. Perseroan berencana untuk mengembangkan portofolio mortgage re-finance loan sebanyak Rp1.186 miliar pada tahun 2011 dengan cara berfokus pada bank regional yang sedang berkembang, bank syariah dan perusahaan pembiayaan berskala kecil. Pengembangan pinjaman akan didanai melalui modal usaha, tambahan modal dan pinjaman; pinjaman yang dimaksud adalah melalui senior debt maksimal sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2011. Fitch juga mengetahui ada rencana dari pemerintah untuk memberikan tambahan modal kemungkinan pada tahun 2011. Perseroan mengkordinasikan transaksi sekuritisasi pinjaman KPR perumahan Bank BTN I , II dan III dengan total sebesar Rp1.252 miliar tahun 2010. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pasar domestik perkreditan, Perseroan berinvestasi pada kelas A dari transaksi ini yang besarnya 22% dari total aset pada akhir September 2010. Perseroan juga menyediakan pencadangan untuk bunga tiga-bulanan dan senior expenses sebagai bagian dari perluasan perkreditan untuk ketiga pinjaman tersebut. Hal ini selaras dengan rencana jangka panjang Perseroan dalam mengembangkan perkreditan pasar sekunder, yang mana termasuk dengan peran sebagai penjamin kredit untuk peminjam kredit atau mortgage backed, daripada hanya bertindak sebagai penyedia pendanaan. Perseroan telah menikmati laba sejak berdiri. Pendapatan dari pinjaman sampai dengan akhir September 2010 sebesar Rp21,8 miliar, akhir tahun 2009 sebesar Rp51,8 miliar, akhir tahun 2008 sebesar Rp40,6 miiar dan akhir tahun 2007 sebesar Rp16,7 miliar sebagai hasil dari perluasan aktifitas pendanaan. Perseroan didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 dan berada di bawah ketentuan dan pengawasan Kementerian Keuangan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
192
XVIII. ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta No. 114 tanggal 13 Agustus 2009 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan terbatas ini bernama Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial” disingkat PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 22 Juli 2005 dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 26 Juli 2005 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi; b. Menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif; c. Menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang. 3. Selain kegiatan usaha tersebut pada ayat 2, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut: a. Memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan; b. Menerbitkan Surat Utang; c. Mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement); d. Melaksanakan fungsi sebagai Koordinator Global; e. Melaksanakan fungsi sebagai Penata Sekuritisasi; f. Melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan; g. Menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; h. Melakukan pembelian Efek Beragun Aset; i. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
193
MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham, masing masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). 3. Sebesar 100 % (seratus per seratus) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) telah disetor sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tanggal 7 Pebruari 2005 oleh Negara Republik Indonesia. 4. Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari. 5. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). 6. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh Pemegang Saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki. 7. Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari berakhir, apabila ternyata masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham dengan klasifikasi yang sama, Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pemegang Saham lainnya yang masih berminat. 8. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada Pemegang Saham tersebut masih ada saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham, Direksi harus menawarkan jumlah tertentu atas saham tersebut terlebih dahulu kepada karyawan Perseroan yang berminat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 9. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham : a. ditujukan kepada karyawan Perseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (Employee Stocks Option Program) Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang atau pemisahan, yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. 10. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, maka Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak lain. 11. Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat 10, adalah bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan formal lainnya. SAHAM Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya. 2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 3. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. 194
4. Selama ketentuan pada ayat 3 belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham ditangguhkan. 5. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangundangan. SURAT SAHAM Pasal 6 1. Untuk tiap-tiap saham dapat diterbitkan 1 (satu) helai surat saham, disertai seperangkat tanda dividen berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat dividen baru. 2. Surat-surat saham diberi nomor urut, sedangkan tanda-tanda dividen dan talon itu mempunyai nomor yang sama dengan surat saham yang disertainya. 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. 4. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham. 5. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham. 6. Surat-surat Saham dan Surat Kolektif harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh seorang Direktur bersama sama dengan Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama atau Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7 1. Apabila surat saham dan/atau tanda dividen dan/atau talon rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan penggantinya. 2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. Apabila surat saham dan/atau tanda dividen dan/atau talon hilang, maka atas permintaan tertulis mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan penggantinya setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut telah cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus. 4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 5 mutatis muntandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8 1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; 195
3. 4. 5. 6. 7.
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Setiap perubahan kepemilikan saham; dan g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak. 2. Akta pemindahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau salinannya sesuai dengan asli disampaikan kepada Perseroan. 3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 4. Para Pemegang Saham lainnya berhak secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya, membeli saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran dilakukan. 5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan, Pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 6. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4. 7. Keharusan menawarkan kepada Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi. 9. Mulai hari panggillan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 10. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 9 membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditangguhkan. DIREKSI Pasal 10 1. Perseroan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, serta memilki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
196
3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, tidak pernah: i. dinyatakan pailit; atau ii. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau iii. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. d. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan/atau hukum. 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 5. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris mengetahui dan menyatakan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 11 1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Anggota Direksi diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya. 4. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. 5. Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan dimaksud. 7. Selama jabatan anggota Direksi kosong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau pihak lain untuk sementara waktu menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama. 8. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan anggota Direksi baru, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif. 9. Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan. 10. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai satupun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan tugas Direksi, dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif, dan dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi kekosongan tersebut. 11. Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 10, Dewan Komisaris dapat bertindak sendiri atau menunjuk salah seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris. 12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan: a. Mengundurkan diri; b. Meninggal dunia; c. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
197
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19.
20.
d. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; e. Dinyatakan pailit atau dinyatakan tunduk pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan; f. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau g. Berhalangan tetap. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut pada ayat 13 atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan, maka anggota Direksi bersangkutan berhenti dari jabatannya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, termasuk berhenti karena mengundurkan diri, tetap bertanggungjawab terhadap segala tindakannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penetapan pemberhentiannya atau tanggal efektif berakhirnya jabatannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada. Anggota Direksi dilarang: a. merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; b. merangkap jabatan pada jabatan struktural dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah; c. merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; d. merangkap jabatan pada jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; atau f. menjadi calon Kepala Pemerintah Daerah. Dalam hal anggota Direksi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir demi hukum terhitung sejak terpenuhinya ketentuan tersebut. PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU DIREKSI Pasal 12
1. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; atau e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Selain alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan.
198
4. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk/dikuasakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat 3 ditetapkan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 6. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh anggota Direksi yang bersangkutan. 7. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dianggap telah terpenuhi. 8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. 9. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 13 1. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin dan melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik yang mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. 6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. Mengadakan kerja sama operasi yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; c. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. 7. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan. 8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. 199
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran tertulis dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu: a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang; b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain. c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). g. Mengadakan kerja sama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham. h. Menghapus tagih piutang macet yang telah dihapusbukukan. i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. j. Melakukan tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 11. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan pendapat atau saran tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya pendapat atau saran tertulis dari Dewan Komisaris. 12. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10. 13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan selain pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, ayat 8, dan ayat 10, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. 14. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi. 15. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan yang dilakukan telah disetujui Direksi dan harus segera dilaporkan kepada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tindakan tersebut dilakukan. 16. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. 17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak atas nama Direksi. 18. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 tidak dilakukan, maka salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi berwenang bertindak atas nama Direksi. 19. Dalam hal Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak atas nama Direksi. 20. Dalam hal anggota Direksi hanya berjumlah 2 (dua) orang, sehingga hanya terdapat satu orang anggota Direksi, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dapat menjalankan fungsi Direksi untuk sementara waktu sampai dengan Direktur Utama dapat menjalankan fungsinya kembali. 21. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 22. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
200
HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 14 Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka: 1. Direksi berhak untuk: a. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan; b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan; d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain; e. Menghapusbukukan piutang macet dalam nilai tertentu yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan. g. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. 2. Direksi berkewajiban tanpa mengurangi tanggung jawab pengurusan Perseroan pada umumnya: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan; c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham; g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya; h. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 15 1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka rencana kerja tahun sebelumnya diberlakukan. 4. Rencana kerja tahun sebelumnya berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
201
RAPAT DIREKSI Pasal 16 1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 2. Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, baik mengenai cara pengambilan keputusan maupun materi yang diputuskan. 3. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. 5. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang mengusulkan rapat dan dalam hal rapat diusulkan pemegang saham, oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. 6. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 7. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 8. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 9. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. 10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 11. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 12. Rapat Direksi dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya. 13. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 14. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara bedasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. 15. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakilinya. 16. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama atau pimpinan rapat yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. 17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. 18. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. 19. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat risalah rapat Direksi yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 17 1. Dalam hal kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. 2. Apabila perbenturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada ayat 1.
202
DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 3. Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah : i. dinyatakan pailit; atau ii. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau iii. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. d. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan/atau hukum. 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 5. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS Pasal 19 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. 4. Para anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perseroan. 6. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan dimaksud. 7. Selama jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya atau pihak lain untuk sementara waktu menjalankan tugas anggota Dewan Komisaris yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama. 8. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris baru, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatan tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk sementara menjalankan tugas anggota Dewan Komisaris yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang definitif. 203
9. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai satupun anggota Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham sudah harus mengisi kekosongan tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan. 10. Selama jabatan Dewan Komisaris kosong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan Komisaris yang definitif. 11. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif. 12. Pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat 7, ayat 8, dan ayat 11, selain anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Komisaris yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan. 13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Masa jabatannya berakhir; b. Mengundurkan diri; c. Meninggal dunia; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham dengan alasan: i. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ii. melanggar ketentuan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan; iii. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Dinyatakan pailit atau dinyatakan tunduk pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan; atau e. Berhalangan tetap. 14. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 15. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 16. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15 atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan, maka anggota Dewan Komisaris bersangkutan berhenti dari jabatannya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 17. Anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, termasuk berhenti karena mengundurkan diri, tetap bertanggungjawab terhadap segala tindakannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penetapan pemberhentiannya atau tanggal efektif berakhirnya jabatannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU DEWAN KOMISARIS Pasal 20 1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan alasan anggota Dewan Komisaris bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. melakukan tindakan yang diindikasikan telah merugikan Perseroan; dan/atau d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
204
3. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan. 4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/dikuasakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat 3 ditetapkan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 6. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dianggap telah terpenuhi. 8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. 9. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. 10. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. 11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada. 12. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; atau e. calon Kepala Daerah. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21 1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 2. Dewan Komisaris bertugas: a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi; b. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perseroan; c. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Rapat Umum Pemegang Saham; d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; e. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diusulkan Direksi. 3. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan, halaman dan/atau tempat lain yang dipergunakan dan/atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku, surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 4. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
205
5. Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. 6. Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dibebankan kepada Perseroan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. 7. Para anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. 8. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau terdapat alasan mendesak yang dinilai tepat bagi Perseroan. 9. Pemberhentian sementara itu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi. c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. f. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir. g. Dalam hal pemegang saham Perseroan adalah Pemegang Saham tunggal, maka keputusan tersebut dapat ditetapkan tanpa harus penyelenggaraan rapat secara fisik (on paper). h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e telah lewat dan tidak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum. i. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf h. 10. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris Baru. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS Pasal 22 Tanpa mengurangi tugas Dewan Komisaris untuk mengawasi Perseroan oleh Direksi dan memberi nasehat pada Direksi maka Dewan Komisaris berkewajiban: 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan laporan lainnya dari Direksi. 2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal menunjukkan gejala kemunduran, serta melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan. 5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
206
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 23 1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 2. Keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik mengenai cara pengambilan keputusan maupun materi yang diputuskan. 3. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 4. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 6. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. 7. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 8. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 10. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 11. Apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka pimpinan rapat Dewan Komisaris dipilih oleh dan diantara anggota Komisaris yang hadir pada rapat tersebut. 12. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan secara khusus untuk keperluan itu. 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 14. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya. 15. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 16. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara bedasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. 17. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. 18. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Komisaris Utama atau pimpinan rapat yang menentukan usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian tertutup. 19. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. 20. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. 21. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat suatu risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. SATUAN PENGAWASAN INTERN Pasal 24 1. Perusahaan wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern. 2. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
207
3. Satuan Pengawasan Intern bertugas: a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya; b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 4. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi. 5. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. 6. Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi wajib memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masi ng. KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA Pasal 25 1. Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. 2. Pembentukan komite audit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Komite audit bertugas untuk: a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor; b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal; c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; dan f. melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 4. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris. 5. Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TAHUN BUKU Pasal 26 1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim dan pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 2. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, setelah ditelaah dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup. 3. Dalam laporan tahunan tersebut memuat paling sedikit : a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (jika ada), serta catatan dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut; b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai; c. Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
208
4. 5. 6. 7. 8.
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, yang wajib diserahkan oleh Direksi kepada akuntan publik untuk diaudit. Mulai dan dari dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan hari penutupan rapat itu, laporan tahunan tersebut harus disediakan di Kantor Perseroan atau dikirimkan kepada para Pemegang Saham untuk diperiksa. Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, laporan tahunan yang bersangkutan harus disediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 27
1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar adalah keduaduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 28 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun yang meliputi: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan; b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2: a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat; b. Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat; c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; d. Diputuskan penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris; e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar.
209
4. Pengesahan perhitungan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. 5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perseroan tahun buku berikutnya diadakan paling lambat pada hari ketiga puluh bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai. 6. Direksi diwajibkan mengirimkan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 7. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan untuk kepentingan pemegang saham. 8. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 9. Apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 5, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diajukan untuk tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 10. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. 11. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 9, pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 12. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 29 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham. 2. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, di dalam surat permintaan tersebut juga harus dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan. 3. Jika Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat tersebut atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.
210
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 30 1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. 2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang memakai tanda penerimaan, yang dikirimkan pada alamat terakhir yang tercatat pada Buku Daftar Pemegang Saham dan disamping surat tercatat dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia, sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan. 3. Di dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus diberitahukan hari, tanggal, jam, dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan. 4. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. 5. Apabila semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat tersebut dapat diselenggarakan dimana pun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah. 6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 7. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6, harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham. PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 31 1. Jika dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir. 2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini dibuat notulen atau risalah rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan Pihak Ketiga. 3. Pembuatan notulen atau risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak perlu jika dibuat berita acara rapat oleh notaris. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 32 1. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum; c. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama; e. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 211
f.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan; g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Pimpinan rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui putusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara bedasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian tertutup. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. PENGGUNAAN LABA Pasal 33
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, digunakan sesuai cara yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 2. Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibagikan untuk cadangan, dan sisanya ditanamkan kembali ke dalam modal Perseroan. 3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya. 4. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 34 1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usul Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undang an. 2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. 3. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba. 4. Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. 212
5. Setiap keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan rugi laba Perseroan. 6. Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perseroan digunakan untuk pembagian dividen, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukan bagi perluasan usaha Perseroan. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 35 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah suara pemegang saham yang hadir. 2. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut. 5. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, rapat tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 36 1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut. 2. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
213
3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 37 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh seluruh jumlah suara pemegang saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. 2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena : a. dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau b. dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan; atau c. dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. 3. Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 4. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan kepada kreditor dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. 6. Sisa perhitungan likuidasi dibagi kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan nilai nominal saham yang dimiliki dan yang telah dibayar penuh. 7. Anggaran Dasar beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkan perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada (para) likuidator. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) Pasal 38 Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. PERATURAN PENUTUP Pasal 39 Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
214
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Obligasi Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 09.00 WIB dan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 14.00 WIB. 5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 7. Penjatahan Obligasi Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai degan peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah 1 April 2011. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
215
8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 4 April 2011 pukul 10.00 WIB (in good fund) yang ditujukan pada rekening di bawah ini. PT Danareksa Sekuritas Nama Bank : Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 4001763690 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Tanggal distribusi Obligasi secara elektronik akan diadakan tanggal 5 April 2011. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-0002/PO/KSEI/0111 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi. b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek. c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi. e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan
216
Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4). f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO. g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 11. Pembatalan Penawaran Umum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila (i) Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan; dan (ii) terjadi suatu pengubahan penting yang material atas keadaan keuangan Perseroan sehingga menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat merugikan calon investor. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut: (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11. Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia. Apabila pada suatu waktu sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif terjadi Force Majeure maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. 217
Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana diuraikan di atas, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bapepam dan LK. Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. 12. Lain-Lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
218
XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Dengan Aset Piutang KPR DenganTingkat Bunga Tetap, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/ PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Dengan Aset Piutang KPR DenganTingkat Bunga Tetap No. 9 tanggal 19 Januari 2011, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 33 tanggal 21 Februari 2011, dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 52 tanggal 18 Maret 2011, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih, SH., Notaris di Jakarta. BRI sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, BRI juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan. BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No.B.16-DIM/IPM/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang 1. Umum Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia (“BRI”). BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. 219
Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, kemudian seluruh perubahan Anggaran Dasar dimuat di Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008, dan terakhir diubah dengan Akta No. 4 tanggal 2 Februari 2010 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.10-03093 tanggal 5 Februari 2010. 2. Permodalan Wali Amanat Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 8-10-2003 Nomor 15 telah ditetapkan pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (MSOP). Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Desember 2010 maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut :
Jumlah Lembar Nilai Nominal Saham Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)
Jumlah Nilai Persentase Saham Kepemilikan (Nilai Penuh) Saham
Modal Dasar - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B
1 29.999.999.999
500 500 500 14.999.999.999.500
0,00% 100,00%
Jumlah Modal Dasar
30.000.000.000
500 15.000.000.000.000
100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing dibawah 5%) - Saham Biasa Seri B
1 6.999.999.999
500 500
500 3.499.999.999.500
0,00% 56,75%
5.334.581.000
500
2.667.290.500.000
43.25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
12.334.581.000
500
6.167.290.500.000
100,00%
Saham Dalam Portepel
17.665.419.000
8.832.709.500.000
3. Pengurus dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. 35 tanggal 16 Juni 2010 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH.; maka susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BRI adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
: : : : : : :
Bunasor Sanim Soedarjono Agus Suprijanto Heru Lelono Baridjussalam Hadi Aviliani Adyaksa Daulth
Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : : : : : :
Sofyan Basir Djarot Kusumayakti Ahmad Baequni Sarwono Sudarto Lenny Sugihat Agus Toni Soetirto Sulaiman Arif Arianto Bambang Soepeno Suprajarto Asmawi Syam
220
4. Kegiatan Usaha Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Berdasarkan data per Oktober 2010 BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 18 kantor wilayah, 409 kantor cabang (dalam negeri), 439 kantor cabang pembantu, 375 kantor kas, 14 kantor inspeksi, 1 kantor cabang khusus, 4.667 BRI unit, 1 kantor New York Agency, 1 kantor cabang Cayman Island, 1 kantor perwakilan Hongkong. Untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya. BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut : Nama Perusahaan PT BTMU-BRI Finance PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia PT Bank BRISyariah
Bidang Usaha Pembiayaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LKBB Lembaga Pemeringkat/Rating Perbankan
Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), Sinking Fund Agent dan Jasa Kustodian. 1. Jasa Wali Amanat (Trustee) Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : a. Banking - Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 b. Telecommunication - Obligasi Indosat II Tahun 2002 - Obligasi Indosat IV Tahun 2005 - Obligasi Syariah Ijarah Indosat Tahun 2005 - Obligasi Indosat V Tahun 2007 - Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 - Obligasi Indosat VI Tahun 2008 - Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 - Obligasi Indosat VII Tahun 2009 - Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 c. Financial Company - Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007 - Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 - Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 - Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 - Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 - MTN Astra Sedaya Finance I Seri A dan B Tahun 2009 - MTN Astra Sedaya Finance I Seri C dan D Tahun 2009 - Obligasi Indomobil Finance Indonesia IIITahun 2009 - MTN Astra Sedaya Finance II Seri A Tahun 2009 - MTN Federal International Finance Tahap II Seri A Tahun 2009 - MTN Federal International Finance Tahap II Seri B Tahun 2009 - MTN Federal International Finance Tahap II Seri C Tahun 2009 - MTN Astra Sedaya Finance II Seri B Tahun 2009 - MTN Astra Sedaya Finance II Seri C Tahun 2009 - Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 - Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010
221
- - - - -
MTN FIF III Tahap I Tahun 2010 MTN SAN Finance I Seri A Tahun 2010 MTN SAN Finance I Seri B Tahun 2010 MTN SMF I Tahun 2010 Obligasi SMF III Tahun 2010
d. Infrastructure - Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003 - Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 e. Property & Construction - Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 f.
Shipping - Obligasi APOL II Tahun 2008 - MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008
g. General Trading - Surat Hutang Jangka Menengah BNBR Tahun 2009 2. Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent) Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI saat ini sebagai berikut: - Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 - Obligasi Jasa Marga JORR I Tahun 2003 - Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 3. Jasa Agen Jaminan (Security Agent) Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007 Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 MTN Astra Sedaya Finance I Seri A dan B Tahun 2009 MTN Astra Sedaya Finance I Seri C dan D Tahun 2009 Obligasi Indomobil Finance Indonesia IIITahun 2009 MTN Astra Sedaya Finance II Seri A Tahun 2009 MTN Federal International Finance Tahap II Seri A Tahun 2009 MTN Federal International Finance Tahap II Seri B Tahun 2009 MTN Federal International Finance Tahap II Seri C Tahun 2009 MTN Astra Sedaya Finance II Seri B Tahun 2009 MTN Astra Sedaya Finance II Seri C Tahun 2009 Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 MTN FIF III Tahap I Tahun 2010 MTN SAN Finance I Seri A Tahun 2010 MTN SAN Finance I Seri B Tahun 2010 MTN SMF I Tahun 2010 Obligasi SMF III Tahun 2010 222
4. Produk dan Jasa Lainnya Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain : a. Jasa Trust & Corporate Services lainnya : - Jasa Agen Sinking Fund - Jasa Agen Escrow - Jasa Agen Konversi - Jasa Arranger Sindikasi b. Custodian Services c. Cash Management d. Financial Institution (Credit Line) e. Reksadana BRI f. DPLK BRI 5. Kantor Cabang BRI Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per Oktober 2010 BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 18 kantor wilayah, 409 kantor cabang (dalam negeri), 439 kantor cabang pembantu, 375 kantor kas, 14 kantor inspeksi, 1 kantor cabang khusus, 4.667 BRI unit, 1 kantor New York Agency, 1 kantor cabang Cayman Island, 1 kantor perwakilan Hongkong. 6. Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Dengan Aset Piutang KPR DenganTingkat Bunga Tetap, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 7. Penggantian Wali Amanat Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Dengan Aset Piutang KPR DenganTingkat Bunga Tetap, bilamana terjadi salah satu hal di bawah ini, maka Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan: a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang - undangan; d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya; f.
Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
g. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat. h. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3; atau
223
i.
atas permintaan para Pemegang Obligasi.
j.
Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
k. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti dan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat. Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO. Meskipun demikian Perseroan wajib melunasi imbalan jasa terhutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai dengan berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat. l.
Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan untuk kemudian diberitahukan kepada RUPO, dengan menyebutkan alasan-alasannya. Permohonan berhenti tersebut harus diajukan sedikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya, dan Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat setelah permohonan berhenti ini diterima baik secara tertulis oleh Perseroan dan disetujui oleh RUPO dan Wali Amanat yang menggantikannya mulai memangku jabatannya. Dalam hal terjadinya pemberhentian Wali Amanat karena adanya pengajuan permohonan berhenti tersebut, Perseroan harus segera menunjuk calon pengganti dari Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. Calon pengganti Wali Amanat yang ditunjuk oleh Perseroan tersebut sebelum diangkat dan menjabat sebagai Wali Amanat pengganti wajib terlebih dahulu disetujui oleh RUPO. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan Perseroan belum juga menunjuk calon Wali Amanat pengganti, maka Wali Amanat lama berhak memilihkan calon pengganti yang dapat diterima baik oleh Perseroan dan disetujui oleh RUPO.
224
8. Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Berikut ini adalah kutipan dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2007, 31 Desember 2008 dan, 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk NERACA KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) URAIAN
31/12/2009 audited
31/12/2008 audited
31/12/2007 audited
61,654,287 22,286,243 6,199,447 196,754,420 111,461 1,365,976 8,337,326 20,237,869
47,422,938 4,981,573 9,396,156 153,102,630 89,792 1,345,700 8,809,061 20,929,046
53,988,971 5,746,108 4,584,857 107,014,778 76,668 1,643,946 7,459,153 23,220,457
316,947,029
246,076,896
203,734,938
AKTIVA Kas dan Bank Indonesia Penempatan pada Bank lain Surat Berharga Kredit yang diberikan Penyertaan Aktiva Tetap (netto) Rupa-rupa Aktiva Obligasi Pemerintah JUMLAH AKTIVA PASIVA Giro Tabungan Deposito Berjangka Kewajiban Kewajiban segera lainnya Hutang Pajak Surat-surat Berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Rupa-rupa Pasiva Pinjaman Subordinasi Jumlah Kewajiban
50,094,213 104,463,266 101,370,782 - 4,333,232 - - 13,611,399 13,138,334 2,678,422 289,689,648
39,923,004 88,076,759 73,537,676 - 5,620,911 - - 3,356,495 12,494,720 710,634 223,720,199
Hak Minoritas atas aktiva bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi - - Modal Disetor 6,164,926 6,162,650 2,722,349 2,706,137 Tambahan Modal Disetor/ Agio Saham Modal Lainnya - Opsi Saham 12,977 17,300 - - Sisa Setoran Modal Pemerintah cadangan - - Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 89,947 108,361 Selisih Penjabaran Lap. Keuangan Laba (Rugi) yg blm direalisasikan dari Obligasi Rekap Pemerintah 432,488 37,523 17,834,694 13,324,726 Saldo Laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya
37,161,794 72,299,927 56,138,262 3,955,880 2,382,277 10,218,910 2,140,253 184,297,303 6,158,900 2,676,620 23,586 786 103,075 496,576 9,978,092
Jumlah Ekuitas (defisiensi modal)
27,257,381
22,356,697
19,437,635
JUMLAH PASIVA
316,947,029
246,076,896
203,734,938
225
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN
31/12/2009 (Audited)
31/12/2008 (Audited)
31/12/2007 (Audited)
Pendapatan Bunga 35,334,131 28,096,633 Pendapatan (beban) bunga bersih 23,048,595 19,647,966 Pendapatan Operasional Lainnya 3,269,594 2,483,752 17,757,530 13,785,605 Beban Operasional lainnya Laba (Rugi) Operasional 8,560,659 8,346,113 Penghasilan non operasional bersih 1,330,569 475,899 Laba (rugi) sebelum pajak 9,891,228 8,822,012 Taksiran Pph 2,582,936 2,863,644 7,308,292 5,958,368 Laba (Rugi) sebelum bagian minoritas Bagian Minoritas atas Rugi (Laba) bersih anak - - perusahaan yg dikonsolidasi
23,240,631 16,687,732 1,775,375 10,907,104 7,556,003 224,071 7,780,074 2,942,073 4,838,001 -
LABA (RUGI) BERSIH
5,958,368
4,838,001
31/12/2009 (audited)
31/12/2008 (audited)
31/12/2007 (audited)
13.20% 3.73% 35.22% 8.97% 3.52% 80.88%
13.18% 4.18% 34.50% 9.99% 2.80% 79.93%
15.84% 4.61% 31.64% 10.86% 3.44% 68.80%
7,308,292
RASIO-RASIO PENTING
Capital Adequate Ratio (CAR) Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Net Interest Margin Non Performing Loan Ratio (Gross) Loan To Deposit Ratio
Alamat Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal Gedung BRI II lt.3 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telp : (021) 2500124, 5758130, 5758140 Fax : (021) 5752444, 2510316
226
XXI. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 8 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 529-91099 Fax. (021) 529-91199
227
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Tel. (021) 350 9777 Fax. (021) 350 1817
228
