PROSPEK DAN TANTANGAN GELAR SARJANA HUKUM (SH) BAGI ALUMNI FAKULTAS SYARI’AH Oleh : Eman Sulaeman Disampaikan dalam seminar : “Prospek dan Tantangan Gelar Sarjana Hukum (SH) Bagi Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan, 19 September 2017
APAKAH GELAR ITU PENTING ? • PENTING : Untuk bekerja di sektor formal. Bahkan gelar menentukan jabatan dan gaji. • TIDAK PENTING : Untuk bekerja di sektor non formal : Pedagang, politisi, artis , olah ragawan/wati, dll Gelar tidak serta merta menjadi tolok ukur kemampuan seseorang : Menteri Susi
URGENSI GELAR 1. Dapat mengangkat status sosial dan gengsi seseorang 2. Menjadi semakin PD 3. Membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu 4. Memiliki wawasan yang lebih luas
SIAPA YANG BERWENANG MEMBERI GELAR ? • Pasal 21 ayat (7) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas jo Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, mengatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, vokasi dan profesional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah” • Namun hingga sekarang PP yang mengatur secara khusus mengenai gelar akademik belum ada. Sehingga kemudian diatur oleh kementrian masing-masing.
GELAR SARJANA SYARIAH 1. Drs (Lk) dan Dra (Pr) : sebelum Tahun 1993 2. S.Ag : Keputusan Mendikbud No.36 Tahun 1993. 3. SHI : Sejak Dirjennya Prof Qadri Azizy 4. S.Sy : Permenag No. 36 Tahun 2009 Gelar ini kontroversial sehingga banyak dilanggar oleh PTAI dengan tetap memakai SHI. 5. SH : PerMenag RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan PTAI se-Indonesia
PELUANG GELAR SH BAGI ALUMNI SYARI’AH • Memiliki peluang yang lebih besar untuk meniti karir pada profesi penegak hukum. • Syarat untuk menjadi penegak hukum (jaksa, hakim PU,PM dan PTUN, Notaris), dalam UU harus sarjana hukum (SH)
SYARAT PENEGAK HUKUM 1. Jaksa : Pasal 9 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI : “berijazah paling rendah sarjana hukum” 2. Hakim PM : Pasal 18 UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer : “paling rendah berpangkat kapten dan berijasah sarjana hukum” 3. Hakim PN : Pasal 14 ayat (1) UU No.49 Tahun 2009 Tentang perubahan UU peradilan Umum : “sarjana hukum”
Lanjutan … 4. Hakim PTUN : Pasal 14 UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU PTUN : “sarjana hukum” 5. Hakim PA : Pasal 13 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 : “sarjana syari’ah, sarjana hukum islam dan sarjana hukum yang mengetahui hukum islam. 6. Notaris : Pasal 3 UU No.30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan UU jabatan Notaris : “berijasah sarjana hukum dan lulus jenjang S.2 kenotariatan”
Lanjutan… 7. Advokat : Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat : “berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah : “lulusan fakultas hukum, syari’ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian” Dua yang terakhir (PTHM dan PTIK) sudah dibatalkan oleh MK.
TANTANGAN GELAR SH BAGI ALUMNI FAKULTAS SYARI’AH Eksternal : Kurangnya apresiasi terhadap alumni Syariah sbg ahli hukum. Internal : Lemahnya alumni syari’ah dalam bersaing dengan alumni Fakultas Hukum
KELEMAHAN INTERNAL 1. Alumni Syari’ah kurang memahami ilmu hukum sehingga kurang mampu bersaing dengan alumni Fakultas Hukum dan tidak dapat mengartikulasikan gagasan-gagasan hukum Islam dengan baik dalam proses pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, pejuang hukum Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka adalah para sarjana hukum yang fanatik dg hukum Islam, bukan sarjana Syari’ah. Bahkan sarjana syari’ah cenderung liberal.
KELEMAHAN INTERNAL 2. Alumni Syari’ah pada umumnya tidak memiliki keberanian dan self confidence untuk memasuki dunia profesi penegak hukum. Hal ini antara lain terbukti bahwa meskipun UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat telah berusia 14 tahun dan mengakomodir sarjana syari’ah untuk menjadi advokat, tapi ternyata belum banyak menarik minat dan keberanian sarjana syari’ah. Sehingga jumlah advokat Syari’ah masih sedikit. Padahal sekarang ini era kemudahan menjadi Advokat.
BAGAIMANA UPAYA KITA ? 1. Meningkatkan kompetensi ilmu hukum bagi lulusan alumni syari’ah, dengan jalan memperkuat kurikulum pada mata kuliah ilmu hukum. Sehingga alumni Fakultas Syari’ah dapat diapresiasi secara equal dengan alumni fakultas hukum.
BAGAIMANA UPAYA KITA ? 2. Perlu mereformasi pendidikan tinggi hukum
tidak terkecuali di Fakultas Syari’ah, yang harus ikut berperan serta dalam pembaharuan hukum nasional dan menyiapkan SDM yang bukan hanya mampu secara profesional di bidang hukum yang bersifat normatif saja, tetapi juga mendidik mental dan moralitas para calon penegak hukum.
BAGAIMANA UPAYA KITA ? 3.Melakukan sosialisai dan advokasi ke
berbagai pihak terutama instansi pemerintah/negara, bahwa alumni syari’ah sekarang sudah bergelar SH dan equal dg fakultas hukum, sehingga berkompetensi menjadi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, notaris).
BAGAIMANA UPAYA KITA ? 4. Menanamkan sikap percaya diri kepada
mahasiswa fakultas Syari’ah, dan perlu diyakinkan bahwa mempelajari hukum umum bagi mahasiswa Syari’ah jauh lebih mudah dibandingkan dengan mahasiswa fakultas hukum mempelajari hukum Islam (Ushul Fiqh dan Fiqh).
SEKIAN DAN TERIMAKASIH WALLAHU A’LAM
