PROSIDING Sebuah wadah tukar pikiran tentang ragam upaya mensejahterakan rakyat melalui Kepariwisataan dan Wirausaha Kreatif
l--
Daftar lsi halaman
Sambutan Panitia Semnas Usahid
0l Andrianto Kusumoarto, Sekolah Tinggi Agama lslam (STA|T) Modern Sahid IDENTIFIKASI POTENSI LANSKAP PESISIR KECAMATAN JEROWARU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK REKREASIALAM DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM tNFORMASt GEOGRAFT (Stc)
Semnas
semnas 02 Ayoeningsih Dyah, M,sn(l), Gilang cempaka., M.sn., Hery prastiyo., s.sn(2t (1)JurusanSeni Rupa, Sekolah Tinggi Seni tndonesia (STSt) Bandung
21,
(2) Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Paramadina- Jakarta MEDIA INTERAKTIF SEBAGAI SARANA EDUKASI DAN IDENTIFIKASI BUSANA TARI SUNDA BAGI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
Semnas 03 Bambang Supriadi, Program D4 Manajemen Pariwisata Universitas Merdeka
Malang
31
MODEL PENDAMPINGAN JASA PEMANDU WISATA (LOCALGIJIDE,I.G) DI DAYA TARTK WTSATA GUNUNG BROMO(GB) Semnas 04 Bambang Setiono, Adisti Febrianti sampoerna school of Business, Fakultas Bisnis, Universitas siswa Bangsa
43
lnternasional (USBI), Jakarta AKUTANSI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM INDONESIA
semnas 05 Dhian Tyas Untari'), Ricky Avenzora tl, Dudung Darusman ,), Joko prihatno L) Universitas lndraprasta pGRt, Jakarta 2) lnstitut Pertanian Bogor, Bogor 3) lnstitut Pertanian Bogor, Bogor 4) Balai Besar Konservasisumber Daya Alam, Bandung PENG EM BANGAN EKOW ISATA KU
LI N ER SEBAGAI TANTANGAN BAG PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA
53
I
Semnas 06 Emar, Bernard Hasibuan dan DwiNowo Martono, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Sahid VALUASI EKONOMI DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PLTU 2 LABUAN
65
BANTEN
Semnas 07 Erry Sukriah, SE, MSE.
75
Program Studi Manajemen Resort & Leisure, Fakultas Pendidikan llmu pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan tndonesia ANALISIS KONDISISOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDE SEBAGAI KAWASAN WISATA BUDAYA Semnas 08 Farah Liza Adnanl, Tim2 (1) Universitas Sahid Jakarta, (2) Kementrian Politik Hukum dan Keamananan ANALISIS KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BAGI PERCEPATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
iil
83
101
Semnas 09 Fitri Rahmafitria sP. M.Si.
Manajemen Resort & Leisure, Universitas Pendidikan lndonesia, Bandung ANALISIS KESESUAIAN LAHAN DAN KARAKTER LANSKAP SEBAGAI DASAR PENENTUAN KONSEP RUANG WISATA ALAM DI PATUHA RESORT-KABUPATEN BANDUNG 113
Semnas 10 Herta Armiantis. Dosen Fakultas Komunikasi USAHID EKONOMI KREATIF INDONESIA: POTENSI BESAR YANG BELUM TERKAPITALISASI
Semnas 11 tna Diamhur, A.Par, MSc, Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, SE, MS, LLg lsmayanti, A.Par, MSc, Titin Astuti, SE, Msi- Universitas Sahid Jakarta
PROGRAM APRESIASI BAGI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCEI GUNA MEMAJUKAN KEPARIWISATMN DI DAERAH
L29 Semnas 12 Lindiawatie, Universitas lndraprasta PGRI ECO MANAGEMENT IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DENGAN PENDEKATAN AUDTTSCHEME (EMAS)
t47 Semnas 13 Lisa Ratnasari, Rizal Mahraz, Sri Lisa Susanty Program StudiTeknik lndustri, Fakultas Teknik Universitas Sahid ANALISA KEGAGALAN CETAK PADA UNIT PRODUKSI DENGAN SIKLUS PDCA DI PT. GEMA INSANI PRESS 155 Semnas 14 Novita Delima Putri - Dosen Universitas lndraprasta PGRI PENGEMBANGAN ENTERPRENEURIAL SKILL MAHASISWA MELALUI KARAKTERISTIK KEWI RAUSAHAAN DENGAN MODEL PEM BELA'ARAN BERDASARKAN PENGALAMAN
Semnas 15 Sova Lusian, Magister Manajemen Bisnis IPB (Bogor)
ffi-l ,ngmh
I
163
PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF USAHA MIKRO DAN KECIL
DI
il.tsiCF
w8 hh{r drs€fisn nrrul I
PlNGGIRAN
rcudpn
SUNGAI BEKASI
I
ilftnhF
L73 Semnas 16 Sri Marhanah - Program Studi Manajemen Resort & Leisure, UPI Bandung C]LEMBU KEARIFAN LOKAL SEBAGAI DAYA TARIK AKTIVITAS WISATA DI DESA KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG
t7 Dr.Suraya, M. Sl., MM - Universitas
Paramadina DENGAN BMT PETANI ANTARA SYARIAH POLA KOMUNIKASI
Semnas
I I I I
Eradm
I
*b,{ryr
I
nr+rsrh
_l
fi?IP
E
li*rElrad u6ruh
DAN
mbu{r[r
CIAMIS
.rilidr! nprurlan lll'4.1
Prosiding Semnas Universitas Sahid Tahun 20L4
I
sfir, atn I
183
DI BANTUL
I
ildrllt,
I
iii
Semnas 08
ANALISIS KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS
DI PAPUA BAGI PERCEPATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Farah Liza Adnanl, Tim2
(2)
Universitas Sahid Jakarta, (2) Kementrian Politik Hukum dan Keamananan
ABSTRAK
Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua disahkan oleh Presiden Megawati tanggal 2L November 2001telah membawa harapan baru bagi masyarakat Papua. Undang-undang ini merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah Papua terutama isu kemerdekaan. 4 hal yang diatur dalam UU tersebut adalah : 1) pengaturan kewenangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi papua, dengan pengaturan yang khusus, 2) Penghormatan hak-hak dasar masyarakat Asli Papua serta pemberdayaan masyarakat
asli Papua serta
pemberdayaan ekonomi melalui percepatan pembangunannya. 3)
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 4) pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab
yang jelas Antara badan eksekutif,, legislative dan yudikatif, sebagai bentuk perhatian pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 78 UU No. 21 tahun 2001 maka pelaksanaan UU ini harus dievaluasi, setiap tahun, yaitu melalui analisis dari aspek politik hokum dan keamanan, aspek kesejahteraan rakyat, dan ekonomi kerakyatan. Hasil dari analisis kebijakan inidiharapkan dapat mengetahui masalah-masalah pada level kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam bidang politik, hokum dan keamanan kesejahteraan rakyat dan ekonomi kerakyatan; implementasi kebijakan pada Propinsi Papua dan Papua Barat, dan mengembangkan strategi kebijakan otonomi khusus papua dan papua barat. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori kebijakan otonomi khusus, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menggunakan Metode kualitatif eksploratif dengan melakukan sebanyak mungkin informasi, didapatkan hasil analisis yang mencakup keinginan dari masyarakat dan terutama percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Kata Kunci : Otonomi Khusus, Percepatan Kesejahteraan Masyarakat.
PENDAHUTUAN
Provinsi Papua yang didirikan dengan dasar hukum Undang-undang Nor 12 Tahun 1969 dan Undang-undang No. 45 Tahun L999, mempunyai luas wilayah 3L7.062 km atau sekitar 20% dari luas daratan lndonesia. Provinsi ini berbatasan di sebelah timur dengan negara Papua Nieuw Guinea, di sebelah selatan Laut Arafura. Pada dasarnya, proses pembangunan oleh Pemerintah lndonesia di Tanah Papua baru efektif dimulai pada awal tahun 1980an. ltupun masih sangat bersifat sporadis, belum sempat terencana secara matanB seperti yang telah dilakukan di provinsi lainnya denga n form at REPELITA-G BH N. Terlambatnya mengawali proses pembangunan tersebut lebih disebabkan oleh kesibukan Pemerintah dalam hal penyelesaian masalah politik kembalinya lrian Barat ke Pangkuan lbu Pertiwi. Bersamaan dengan itu, akselerasi pertumbuhan yang terjadi di berbagai daerah di lndonesia tidak dapat diimbangi oleh kemajuan pembangunan di Tanah Papua. Kondisi ini diperburuk oleh pola anutan sentralistik di bawah pengaruh kekuasaan Orde Baru, yang ternyata telah menggiring eksistensi masyarakat Papua ke dalam situasi enclove. Praktis hal ini menjadi
motif utama bagi munculnya ketidakpuasan yang menyuburkan intensitas pergerakan kemerdekaan politik bagi sebagian komponen masyarakat, setelah merasa dikecewakan dalam
peristiwa Pepera Tahun 1969. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan 2 Tahun 2014 183
Ulayat Adat di DPR Rl agar mendapat masukan/narasumber dari MRP, DpRp dan tokoh masyarakat papua.
5.
Revisi beberapa Pasal di Undang-undang otsus terkait partai lokal, hak ulayat dan tata cara pengisian kursi di DPRP.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 2lTahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi papua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi UndangUndang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200L Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang perubahan Nama Provinsi lrian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat ll Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I lrian Jaya lnstruksi Presiden Nomor L Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Propinsi lrian jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten PuncakJaya, dan Kota Sorong. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi "Propinsi Papua tertanggal 16 April 2008
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 tahun 20L0 Tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)
Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) DPR Papua Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang pengesahan Pelaksanaan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Anggota MRP di propinsi Papua Barat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008L/PUU-l /2OO3 Tanggal 11 November 2Ot7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIll I2OLO Tanggal 2 Novembe r 2OLt Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-tX/2011Tanggal 23 Agustus 2011 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PHPU.D-lX/201lTanggal 19 Desember 2011
1oo
I
