proses

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR III.1. BIDANG PENATAAN DAN

PENINGKATAN

KAPASITAS

LINGKUNGAN Pelaksanaan tugas pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan banyak berhubungan dengan tata cara/proses perizinan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada terdiri dari :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Lingkungan Hidup

III-1

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Dokumen AMDAL PEMRAKARSA

KA atau ANDAL, dan RKL-RPL

Uji administrasi digunakan format dalam panduan 01 dan panduan 02 PerMenLH No.08 tahun 2013

Tidak

Sesuai persyaratan administrasi

Ya

Tidak

Sesuai dengan RTRW yang berlaku dan peta inpres 06/2003 atau revisinya Uji tahapan proyek (gunakan dalam panduan 3) PerMenLH No.08 Tahun 2013

Ya Usaha dan/atau kegiatan sedang dan/atau telah dilakukan konstruksi dan/atau operasi

Tidak Uji kualitas (gunakan panduan 04) PerMenLH No.08 Tahun 2013

Ditolak

1.Lakukan uji konsistensi 2.Lakukan uji keharusan 3.Lakukan uji relevansi

Ya

Dokumen sesuai persyaratan kualitas dokumen AMDAL

Ditolak

Tidak

Masukan untuk perbaikan dokumen

Ya Dokumen dijadikan lampiran SK persetujuan KA atau SK kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan atau SK ketidaklayakan lingkungan

Ya


Rencana usaha dan/atau kegiatan disepakati KAnya atau layak lingkungan hidup ?

Ditolak

III-2

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian KA-ANDAL Pengumuman dan Konsultasi Publik

Penyusunan Kerangka Acuan (KA)

Pengajuan Penilaian (KA)

Durasi Penerimaan SPT 10 hari

Pemrakarsa wajib menyusun KA Berubah

Sekretariat : 1. Memberikan tanda bukti penerimaan 2. Melakukan uji administrasi

Kepada : Bupati Lahat Sekretariat KPA Kabupaten Tidak

Kelengkapan

Sekretariat memberikan pernyataan kelengkapan administrasi

Sekretariat memberikan pernyataan ketidak lengkapan administrasi

Sekretariat menyiapkan rapat Tim Teknis

Dikembalikan ke Pemrakarsa untuk diperbaiki

Kondisi rona lingkungan hidup awal dan diskripsi rencana kegiatan

KA yang telah diperbaiki dapat terus dilanjutkan untuk dinilai oleh Tim Teknis

Tidak Berubah

Tim Teknis pembahasan kondisi rona lingkungan hidup awal dan diskripsi rencana kegiatan setelah 3 (tiga) tahun

Setelah 3 (tiga) tahun pemrakarsa mengajukan kembali perbaikan KA dinilai oleh Tim Teknis

KA dinyatakan tidak berlaku Lebih dari 3 tahun

Tim Teknis melakukan penilaian mandiri (melalui uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen)

1. 2.

Sekretariat mendokumentasikan dan menyimpulkan hasil penilaian mandiri sebagai bahan rapat Tim teknis

Penyampaian kembali perbaikan KA

Tim Teknis melakukan rapat Tim Teknis untuk : Membahas hasil penilaian mandiri Menyepakati lingkupan kajian dalam ANDAL

Dapat diterima Perbaikan KA

Ketua KPA menerbitkan persetujuan KA

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL-RPL

Sekretariat menyampaikan perbaikan KA kepada setiap anggota Tim Teknis

Setiap anggota Tim Teknis melakukan verifikasi kebenaran/ kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam KA

Perlu diperbaiki KA

Kurang dari 3 tahun

Pengajuan permohonan izin lingkungan dan penilaian ANDAL, RKL-RPL


III-3

Penjelasan : 1. Prosedur Penerimaan 1.1. KA diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten. 1.2. Sekretariat Komisi Penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA-ANDAL. 1.3. Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen KA-ANDAL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota Komisi Penilai yang diundang. 1.4. Tanda bukti penerimaan dokumen KA-ANDAL wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 1.5. Dokumen KA-ANDAL wajib dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai dan pengambilan keputusan Bupati atas hasil penilaain paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal bukti penerimaan dokumen KA-ANDAL. 2. Penilaian oleh Tim Teknis 2.1. Tim teknis melakukan penilaian KA-ANDAL atas permintaan Ketua Komisi Penilai.


III-4

2.2. Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. 2.3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Teknis

paling

sedikit

10

(sepuluh)

hari

kerja

sebelum

dilaksanakan rapat Tim Teknis. 2.4. Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA-ANDAL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis. 2.5. Anggota Tim Teknis yang tidak hadir dalam rapat Tim Teknis dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rapat Tim Teknis. 2.6. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai. 2.7. Hasil penilaian KA-ANDAL oleh Tim Teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai. 3. Penilaain Oleh Komisi Penilai 3.1. Ketua Komisi Penilai mengundang anggota untuk menilai KAANDAL. 3.2. Penilaian sebagaimana dilakukan dalam bentuk rapat Komisi Penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai.


III-5

3.3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat Komisi Penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat Komisi. 3.4. Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat Komisi Penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi. 3.5. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat Komisi Penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai. 3.6. Anggota Tim Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat Tim Komisi Penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rapat Tim Komisi Penilai. 3.7. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Komisi dan Pemrakarsa dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai. Ketentuan lain dalam rapat Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai adalah 1. Rapat Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai wajib dihadiri oleh pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan. 2. Bila terdapat anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL tidak dapat menghadiri rapat Tim Teknis dan rapat Tim Komisi Penilai, maka


III-6

yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Rapat Tim Teknis dan rapat Tim Komisi Penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila Pemrakarsa atau Tim Penyusun AMDAl tidak hadir. 4. Dalam

melaksanakan

penilaian

Komisi

Penilai

wajib

memperhatikan ketentuan dan kebijakan dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan. 4. Perbaikan oleh Pemrakarsa a. Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA-ANDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara rapat penilaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat Komisi Penilaian diterima. b. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan penilaian, Ketua Komisi Penilai setelah mendengarkan hasil pemeriksaan Sekretariat Komisi dan saran-saran Tim Teknis berhak meminta pemrakarsa untuk


III-7

memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. c. Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk memperbaiki dan menyempurnakan KA-ANDAL tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja. d. Dalam pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA – ANDAL sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen kepada pemrakarsa oleh

Komisi

Penilai,

maka

dokumen

KA-ANDAL

tersebut

dinyatakan kadaluarsa. 5. Penolakan Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan dan/atau perundang-undangan Komisi Penilai wajib menolak KA-ANDAL. 6. Keputusan 1. Keputusan Kesepakatan KA-ANDAL diterbitkan oleh Bupati. 2. Penerbitan

Keputusan

Kesepakatan

KA-ANDAL

harus

mempertimbangkan hasil rapat penilaian Komisi Penilai. 3. Keputusan KA-ANDAL memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian AMDAL yang akan dilaksanakan.


III-8

4. Salinan Keputusan Kesepakatan KA-ANDAL beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati Lahat kepada Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dan pimpinan

sektor/instansi

yang

membidangi

usaha

dan/atau

kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Lahat


III-9

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian ANDAL, RKL dan RPL Sekretariat : 1. Memberikan tanda bukti penerimaan. 2. Melakukan uji administrasi

Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL, RKL-RPL

Dalam satu permohonan kepada : Bupati melalui Sekretariat KPA Kabupaten sesuai dengan kewenangannya

Tidak Kelengkapan Ya Sekretariat memberikan pernyataan kelengkapan administrasi Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan izin lingkungan Sekretariat menyiapkan rapat Tim Teknis Sekretariat mendokumentasikan danmenyimpulkan hasil penilaian mandiri sebagai bahan rapat Tim Teknis Tim Teknis melakukan rapat untu : 1. Membahas hasil penilaian mandiri 2. Pembahasan penilaian ANDAL dan 3. Pembahasan penilaian RKL-RPL

ANDAL, RKLRPL

Sekretariat memberikan pernyataan ketidak lengkapan administrasi Dikembalikan ke pemrakarsa untu diperbaiki

Penyampaian kembali ANDAL, RKLRPL

Sekretariat menyampaikan perbaikan dokumen ANDAL, RKL – RPL kepada setiap anggota Tim Teknis

Setiap anggota Tim Teknis melakukan verifikasi kebenaran/kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumlan dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL

ANDAL, RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh Tim Teknis disampaikan kepada secretariat KPA

Rapat Tim Teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari dokumen ANDAL dan RKL-RPL, antara lain : 1. Kualitas ANDAL dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 2. Kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan AMDALnya untuk dinilai; dan 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengembilan keputusan atas kelayakan atau ketidak layakan lingkungan

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Pemrakarsa tidak menyampaikan kembali perbaikan ANDAL, RKL-RPL paling lama 3 (tiga) tahun

Dokumen perbaikan ANDAL, RKLRPL

Sekretariat menyiapkan rapat KPA

Sekretariat KPA merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap ANDAL, RKL - RPL

Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati sesuai kewenangannya

Rekomendasi hasil penilaian akhir

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan ketidaklayakan ling. hidup


KPA melakukan rapat untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPLnya sesuai dengan kewenangan, kapasitas dan keahliannya

Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan : a. Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan b. Izin lingkungan Catatan : Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya kelayakan lingkungan hidup

Izin lingkungan yang telah diterbitkan diumumkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya

III-10

Penjelasan : 1. Prosedur Penerimaan 3.1. ANDAL, RKL dan RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten. 3.2. Sekretariat Komisi Penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL dan RPL. 3.3. Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota Komisi Penilai yang diundang. 3.4. Tanda bukti penerimaan wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen. 3.5. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian

paling lama 75

(tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal bukti penerimaan. 4. Penilaian oleh Tim Teknis 2.1. Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL dan RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Lingkungan Hidup Kab. Lahat

III- 10

2.2. Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat Tim Teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis. 2.3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Teknis

paling

sedikit

10

(sepuluh)

hari

kerja

sebelum

dilaksanakan rapat Tim Teknis. 2.4. Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian ANDAL, RKL dan RPL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis. 2.5. Anggota Tim Teknis yang tidak hadir dalam rapat Tim Teknis dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rapat Tim Teknis. 2.6. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai. 2.7. Hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL

oleh Tim Teknis

disampaikan pada rapat Komisi Penilai. 3. Penilaian Oleh Komisi Penilai 3.1. Ketua Komisi Penilai mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL dan RPL. 3.2. Penilaian sebagaimana dilakukan dalam bentuk rapat Komisi Penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai.


III- 11

3.3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat Komisi Penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat Komisi. 3.4. Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat Komisi Penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi. 3.5. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat Komisi Penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai. 3.6. Anggota Tim Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat Tim Komisi Penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rapat Tim Komisi Penilai. 3.7. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Komisi dan Pemrakarsa dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai. Ketentuan lain dalam rapat Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai adalah 1. Rapat Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai wajib dihadiri oleh pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan. 2. Bila terdapat anggota Tim Penyusun Dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak dapat menghadiri rapat Tim Teknis dan rapat Tim


III- 12

Komisi Penilai, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Rapat Tim Teknis dan rapat Tim Komisi Penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila Pemrakarsa atau Tim Penyusun ANDAL, RKL dan RPL tidak hadir. 4. Dalam

melaksanakan

penilaian

Komisi

Penilai

wajib

memperhatikan ketentuan dan kebijakan dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan. 4. Perbaikan oleh Pemrakarsa a.

Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara rapat penilaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat Komisi Penilaian diterima.

b.

Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan penilaian, Ketua Komisi Penilai setelah mendengarkan hasil pemeriksaan Sekretariat Komisi dan saran-saran Tim Teknis berhak meminta pemrakarsa untuk


III- 13

memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. c.

Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk memperbaiki dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja.

d.

Dalam pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai, maka dokumen ANDAL, RKL dan RPL tersebut dinyatakan kadaluarsa.

5. Penyampaian Berita Acara Rapat 5.1. Ketua Komisi Penilai menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan kepada Bupati. 5.2. Berita

acara

pertimbangan

dan dalam

dokumen

digunakan

pengambilan

sebagai

keputusan

dasar

kelayakan

lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 6. Keputusan 6.1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati.


III- 14

6.2. Penerbitan Keputusan wajib mencantumkan : - Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan, dan - Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. 7. Penyampaian salina keputusan dan publikasi Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati kepada

Gubernur

Sumatera Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dan pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Kabupaten Lahat

PEMBIAYAAN a. Biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai dibebankan pada Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat dan biayabiaya lain yang tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan. b. Biaya penyusunan dan penilaian KA- ANDAL, RKL dan RPL, UKL – UPL dan SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.


III- 15

III.2. BIDANG PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN Pada bidang Pengawasan Dampak Lingkungan terdapat beberapa macam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan dalam hal

penyelesaian

pengaduan

masyarakat

dan

prosedur

dalam

pengelolaan limbah cair. Adapun SOP yang terdapat pada bidang Pengawasan Dampak Lingkungan adalah :


III- 16

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Bupati/BLH Kabupaten

Pengadu (lisan atau tertulis)

Unit Kerja/ Instansi Terkait

Telaah dan Klasifikasi

Non Lingkungan

Lingkungan

Maks 21 Hari Instansi Sektoral

Verifikasi

Tindak Lanjut

Tidak Terbukti

Yang Diadukan

Rekomendasi hasil verifikasi dan/atau temuan verifikasi

Sanksi Admnistrasi

Penegakan Hukum Perdata


Terbukti

Penegakan Hukum Pidana

III- 17

2.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Pengkajian Limbah)

Pemrakarsa

Bupati

Instansi Terkait

Permohonan Pengkajian

Penugasan Penilaian

Penilaian Persyaratan Minimal

Melengkapi Persyaratan Minimal

Melaksanakan Kegiatan Pengkajian Minimal 12 (dua belas) bulan

Stop Kegiatan Pengkajian

Pengajuan Izin Pemanfaatan

Persyaratan Minimal Lengkap Persyaratan Minimal Tidak Lengkap

Penugasan Pemantauan

Pencabutan Selambat-lambatnya 30 hari kerja

diteruskan


Merekomendasi Pengkajian Teknis (30 Hari kerja)

Pemantauan (Evaluasi)

Tidak sesuai dengan Persyaratan minimal

sesuai dengan persyaratan minimal

III- 18

Penjelasan : 1. Persyaratan Minimal yang ditetapkan Bupati : a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman b. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat c. Pengaruh terhadap kualitas tanah masyarakat d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter e. Nilai pH berkisar 6-9 f. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut g. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permebilitas lebih besar 15 cm/jam h. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam i.

Tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air kurang dari 2 meter

j.

Areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah

k. Pembuatan sumur pantau 2. Dalam Surat Rekomendasi Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dicantumkan ketentuan sekurang-kurangnya meliputi :


III- 19

a. Hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat. b. Metode dan frekwensi pemantauan c. Pelaporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. d. Larangan mengenai : 1. Adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai 2. Pengenceran air limbah yang dimanfaatkan 3. Membuang air limbah pada lahan diluar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan ini 4. Membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.


III- 20

3. Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

Izin

Pemanfaatan

Air

Limbah/Land Aplication (LA) PEMRAKARSA

BUPATI

INSTANSI TERKAIT

Permohonan Izin Berdasarkan Hasil Kajian Teknis

Penugasan Evaluasi

Evaluasi Dokumen

Dokumen Lengkap

Melengkapi Kekurangan Dokumen Presentasi Dilakukan di Dekat Lokasi Kajian Pemanfaatan

Merekomendasikan Permintaan Diadakan nya Presentasi

Surat Permintaan Pengadaan Presentasi

Melakukan Kunjungan lapangan serta verifikasi teknis dan evaluasi terhadap presentasi tersebut

Layak Teknis

Tidak Dapat Laksanakan Land Aplication

Penerbitan Surat Penolakan Izin

Melaksanakan LA

Penerbitan Surat Izin

Pemantauan

T tidaklayak

Penugasan Pengawasan Pelaksanaan LA dan Evaluasi Laporan Pemantauan

layak

Merekomendasikan Penolakan Izin

Merekomendasikan Pemberian Izin Pengawasan Pelaksanaan LA dan Evaluasi Laporan Pemantauan

Laporan Indikasi Pencemaran

Kegiatan LA Berkelanjutan

Stop Kegiatan LA

Tidak ada Surat Pencabutan Izin


ada

Rekomendasi Meneruskan LA Rekomendasi Menghentikan LA

III- 20

Penjelasan : I.

Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah, dengan melampirkan Dokumen-dokumen berikut : a. Gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum di aplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi atau pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah skala 1 : 1000. b. Gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah c. Dokumen AMDAL atau UKP-UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya. d. Izin lokasi dan atau izin prinsip / pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah. e. Hasil pemeriksaan kualitas air libah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan. f.

Surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang.


III- 21

g. Surat pernyataan kesanggupan penaatan kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi : 1. Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah. 2. Pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada air atau sumber air. 3. Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah. II. Instansi dari lokasi pemanfaatan yang bertanggungjawab melakukan evaluasi yang meliputi : a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen b. Kegiatan verifikasi teknis meliputi : 1. Permintaan presentasi kepada masyarakat didekat kajian pemanfaatan

air

limbah

evaluasi

presentasi

meliputi

:

kesempurnaan mutu presentasi dengan materi yang ditulis dalam laporan, hasil evaluasi ini kan dicantumkan dalam rekomendasi.


III- 22

2. Evaluasi terhadap laporan secara tertulis dan dari presentasi pemrakarsa. Evaluasi terhadap laporan hasil pengkajian pelaksanaan pemanfaatan air limbah meliputi : a. Muatan teknis laporan hasil pengkajian termasuk ketepatan teknis analisa dan teknis evaluasi data. b. Muatan laporan hasil pengkajian air limbah dengan persyaratan dalam persetujuan pengkajian yang meliputi media dipantau, parameter yang harus dipantau metode analisis dll 3. Kunjungan lapangan dan pengambilan sampel Pengecekan kondisi lapangan dan kesesuaiannya dengan halhal yang tertuang dalam laporan hasil pengkajian pelaksanaan pemanfaatan

air

limbah

titik

pemantauan,

kondisi

titik

pemantauan dan sampel yang diambil. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kunjungan lapangan dan pengambilan sampel dilakukan segera setelah itu. III. Penerbitan atau Penolakan Izin Sesuai Dengan Kelayakan Teknis dari Permohonan Izin tersebut :


III- 23

1. Izin

diterbitkan

dengan

mencantumkan

masa

berlaku

dan

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah yang dimanfaatkan, kewajiban

melakukan

pemantauan,

pelaporan

hasil

pemantauannya kepada instansi yang bertanggungjawab dll 2. Laporan

Rekomendasi

Penolakan

dari

instansi

yang

bertanggungjawab disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penerbitan Surat Penolakan LA.


III- 24

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) PEMRAKARSA

Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair Didasarkan Hasil Kajian AMDAL, UKLUPL dan melakukan kajian Teknis

BUPATI

INSTANSI TERKAIT

Penilaian, Penelitian dan Evaluasi Terhadap Laporan Hasil Kajian Teknis dan Permohonan Izin

Cq. BLH

Melengkapi

Hasil Penilaian

Tidak Lengkap Tidak dapat dilaksanakan IBAL

Penerbitan Surat Penolakan IBAL

Pelaksanaan IBAL

Penerbitan Surat IBAL

Tidak Layak

Layak

Merekomendasikan Penolakan Izin

Merekomendasikan Pemberian Izin

Penjelasan : 1. Hasil kajian teknis sekurang-kurangnya meliputi : a. Pengaruh terhadap budidaya tanaman dan hewan b. Pengaruh terhadap flora dan fauna c. Pengaruh terhadap kualitas tanah, air dan air tanah


III- 25

d. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat 2. Permohonan Izin harus dilengkapi dengan : a. Gambar atau peta konstruktif/pipanisasi penampungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara detail dengan skala besar. b. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air penerima dengan skala besar. c. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang

berwenang

dengan

dilengkapi

surat

atau

dokumen

persetujuannya. d. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air dari laboratorium rujukan. e. Izin lokasi dan izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah. f. Surat

Pernyataan

Kesanggupan

mentaati

kewajiban

dalam

pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air yaitu berisi : 1. Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengkur debit air limbah. 2. Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah.


III- 26

3. Pernyataan kesanggupan untuk membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi yang berwenang. 4. Pernyataan kesanggupan mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga air limbah memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air libah yang ditetapkan. 5. Pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya. 6. Pernyataan kesanggupan untuk membuat laporan pembuangan limbah cair dan mengrim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 7. Pernyataan untuk tidak membuang air libah pada tanah. 8. Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melakukan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah. 9. Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. 3. Isi Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan Bupati wajib dicantumkan :


III- 27

a. Kewajiban untuk mengolah limbah. b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan. c. Persyaratan cara pembuangan air limbah d. Persyaratan

untuk

mengadakan

sarana

dan

prosedur

penanggulangan keadaan darurat. e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah. f.

Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

g. Larangan pembuangan sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan. h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya menataati batas kadar yang dipersyaratkan. i.

Kewajiban

melakukan

swapantau

dan

kewajiban

untuk

melaporkan hasil swapantau.


III- 28

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Izin Bupati

PEMOHON

Perbaikan

Permintaan Permintaan Kelengkapan Kelengkapan

Tidak

Evaluasi Kelengkapan Administrasi

Lengkap

Tidak

Penetapan Persyaratan & Ketentuan Teknis Yang Dimuat Dalam Izin

Ya

Verifikasi Teknis

Review & Evaluasi

Memenuhi Syarat

Ya

* Keputusan Penerbitan aksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap administrasi dan secara teknis dinyatakan memenuhi persyaratan.


III- 29

Penjelasan : I.

Kelengkapan Administrasi yang harus dipenuhi : 1. Keterangan Tentang Pemohon a. Pemohon 1. Nama Pemohon/Kuasa 2. Alamat 3. Nomor Telp/Fax b.

Perusahaan 1. Nama Pemohon/Kuasa 2. Alamat Kegiatan 3. Nomor Telp/Fax 4. Bidang Usaha 5. NPWP 6. SIUP

2. Keterangan Tentang Lokasi 1.

Luas

2.

Letak

3.

Titik Koordinat

3. Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Uraian proses produksi


III- 30

b. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi c. Perlengkapan sistem tanggap darurat d. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out desain TPS) e. Uraian

tentang

cara

penanganan

limbah

(kemasan,

penyusunan/penataan) 4. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 a. Uraian proses produksi b. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi c. Perlengkapan sistem tanggap darurat d. Peta Lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) e. Uraian

tentang

cara

penanganan

limbah

(kemasan,

penyusunan/penataan) f. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3. 5. Kelengkapan Dokumen a. Akte Pendirian Perusahaan b. Izin lokasi c. Izin mendirilan bangunan d. Izin HO e. Persetujuan AMDAL/UKL&UPL


III- 31

II. Persyaratan Teknis : 1. Lokasi Tempat Penyimpanan Sementara B3 a. Letak lokasi TPS berada di Area Kawasan Kegiatan. b. Merupakan daerah bebas banjir c. Letak Bangunan berjauhan atau jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidan berdekatan dengan fasilitas umum. 2. Tempat Penyimpanan a. Memiliki rancangan bangunan dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. b. Bangunan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai. c. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung. d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai e. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.


III- 32

f. Bangunan dilengkapi dengan simbol g. Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan. h. Bilan tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3 harus : @ Tembok beton bertulang atau batu bata merah atau bata tahan api. @ Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran atau sumber panas. i.

Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpab limba B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus : @

Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah keatas tidak kesamping.

@

Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.


III- 33

j.

Bilan tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif, dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus : @

Konstruksi dinding harus dibuat udah lepas guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.

@

Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

k. Jika penyimpanan dalam jumlah yang besar persatuan waktu tertentu seperti fly ash, boton ash, nikel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat di desain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) diatas. Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo. l.

Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

m. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL) maka :


III- 34

@ Tempat penyimpanan memerlukan bak penampungan dengan volume bak penampungan disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran. @ Bak penampungan harus dibuat kedap air. @ Kemiringan lantai minimal 1 % menuju saluran bak penampungan n. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbesa, maka : @ Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik. @ Memerlukan bak penampungan dengan volume yang disesuaikan @ Bak penampungan harus dibuat kedap air @ Kemiringan

lantai

minimal

1

%

ke

saluran

bak

penampungan. o. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya maka diperlukan penangkalan petir. p. Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah

yang

dihasilkan/dikumpulkan


dengan

III- 35

mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 (sembilan puluh) hari. III.

Pengemasan 1. Pra Pengemasan a. Mengetahui

karakteristik

limbah

dengan

pengujian

laboratorium b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas. 2. Persyaratan umum pengemasan a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran. b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan di kemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganan. c. Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tanki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari abahn logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPR, PP atau PVC) atau bahan logam dengan


III- 36

syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan. d. Limbah B3 yang tidak sesuai dengan karakteristik tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan. e. Untuk

mencegah

resiko

timbulnya

bahaya

selama

penyimpanan jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus

mempertimbangkan

kemungkinan

terjadinya

pengembangan volume limbah pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan. f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan

kedalam

kemasan

lain

yang

memenuhi

persyaratan sebagai kemasan bagi limbah B3. g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai denagn ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan

memenuhi ketentuan tentang tata cara

dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.


III- 37

@ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas. @ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus mempunyai ukuran inimal 10 cm x 10 cm atau lebih besar. @ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. @ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat. @ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3. @ Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi Label Kosong


III- 38

@ Label harus dipasang pada kemasan Limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan didalam kemasan jumbo bag, drum, karung, atau disimpan tanpa kemasan (curah). i.

Setiap kemasan wajib diberi simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.

j.

Setiap Limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.


III- 39

III.3. UPTB LABORATORIUM Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan yang mempunyai tugas melakukan pengujian sampel yang diambil baik untuk menyelesaikan masalah pengaduan pencemaran lingkungan maupun untuk tugas rutin. Berikut Standar Operasional

Prosedur

(SOP)

yang

terdapat

pada

Laboratorium

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.


III- 38

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Contoh Uji/Sampel Sampai Terbitnya Sertifikat Hasil Uji (SHU) 2.1 Pelanggan : Perusahaan Instansi/Perorangan dll

14

1 a

Petugas Penerimaan Contoh

2

b

13

Penyelia

7

Manager Admnistrasi

Bendahara

2.2

Penyimpanan Contoh

Manajer Teknis

3 6

Analis

4

5

Pelaksanaan Analisa

8

Operator Komputer

12

11

Kepala Laboratorium Manajer Eksekutif


III- 39

Penjelasan : 1. Pemakai jasa bisa Perusahaan/Instansi/Perorangan mengantarkan sampel/ contoh uji yang akan dianalisa ke UPTB Laboratoriu Lingkungan BLH Kab. Lahat dan diterima oleh Petugas Penerima Contoh dengan membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Contoh (SPPC). 2. Sampel/contoh uji yang sudah masuk diteruskan ke Penyelia atau disimpan dahuly jika masih banyak sampel yang masih dalam tahap proses penganalisaan parameter di laboratorium. 3. Dari Petugas {enyelia akan diteruskan ke Petugas Analisa untuk langsung dianalisa atau disimpan dengan catatan harus melaporkan ke Manejer Administrasi untuk dicatat dan diketahui. 4. Penyelia melakukan kajian terhadap contoh uji untuk dilakukan pengecekan

kelayakan

dan

abnormalitas

contoh

uji

serta

mendelegasikan tugas penganalisaan sesuai parameter kepada analis masing-maisng sesuai pembagian tugas analisa per paramater. Penyelia melaporkan ke Manajer Teknis agar diketahui jika ada kendala teknis. 5. Analis melakukan analisa contoh uji sesuai dengan pembagian tugas parameter

dengan

mencatat

kegiatan


pada

LPPC

(Lembar

III- 40

Permintaan Pemeriksaan Contoh) dan melaporkan hasil kepada Penyelia dan Penyelia melaporkan hasil yang diperoleh kepada Manajer Teknis. 6. Manajer Teknis menerima laporan dari Penyelia dan meneruskan kepada Manajer Administrasi untuk dilakukan proses administrasi selanjutnya. 7. Manajer Administrasi menerima laporan hasil analisa untuk diterbitkan SHU (Sertifikat Hasul Uji). 8. Sertifikat Hasil uji yang telah dibuat diserahkan kepada Kepala Laboratorium/Manajer Eksekutif untuk di tanda tangani. III.4

BIDANG PERENCANANAAN Bidang

perencanaan

yang

ada

Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten Lahat merupakan bidang yang mempunyai tugas menghimpun dan meneliti seluruh program kerja yang ada pada Badan Lingkungan Hidup.

Program kerja yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang

dananya bersumber dari APBD, APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) khususnya bidang lingkungan hidup. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Bidang Perencanaan adalah :


III- 41

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Program Kegiatan. 1. Setiap bidang menyusun rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang akan dilaksanakan pada anggaran induk maupun anggaran perubahan. 2. Program anggaran kegiatan yang disusun disampaikan ke Bidang Perencanaan untuk selanjutnya akan diteliti kesuaiannya dengan Renstra yang sudah dibuat. 3. Bidang Perencanaan akan menyampaikan rencana anggaran kegiatan yang sudah direkap ke Bappeda dan DPPKAD. 4. Rencana anggaran kegiatan yang sudah ada akan diproses lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 5. Setelah disahkan maka rencana anggaran kegiatan tersebut akan dibuat

menjadi

PPAS

yang

merupakan

pedoman

dalam

pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). 6. RKA

yang

sudah

disahkan

akan

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). 7. DPA adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD.


III- 42

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja. 1. Bidang

Perencanaan akan menyiapkan blanko

isian untuk

menyusun Renstra, Lakip dan Renja yang selanjutnya dibagikan kepada setiap bidang untuk diisi sesuai dengan tugas masingmasing. 2. Data yang didapat dari bidang akan dihimpun dan dilakukan verifikasi oleh tim yang terdiri dari utusan setiap bidang. 3. Setelah data yang ada siap maka dilaksanakan penyusunan Renstra, Lakip dan Renja oleh tim penyusun. 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan. 1. Setiap akan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang laksanakan setiap triwulan. 2. Bidang

Perencanaan

khususnya

subbidang

Monev

akan

menghimpun data yang ada. 3. Penyusunan laporan monev akan dilakukan setiap triwulan dan akan dirangkum kembali untuk menjadi laporan tahunan. 4. Khusus untuk kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan pelaporan juga disampaikan melalui e-


III- 43

monev ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI setiap bulan.

III.5. BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bidang Pengendalian terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Adipura. 1. Setiap daerah yang akan mengikuti penilaian Adipura akan menetukan titik pantau sesuai dengan luas daerah tersebut. 2. Penilaian dimulai dengan Penilaian I (P1) yang biasanya dilaksanakan pada bulan September – Oktober. Tim penilai berasal dari PPE dan Provinsi. 3. Selanjutnya aka nada ekspos hasil P1 yang merupakan acuan bagi setiap daerah yang nilai dalam melakukan perbaikan. 4. Penilaian II (P2) akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni yang dilakukan oleh Tim PPE dan Provinsi. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Adiwiyata. 1. Badan Lingkungan Hidup akan menentukan sekolah yang akan diusulkan sebagai sekolah Adiwiyata.


III- 44

2. Sekolah yang sudah terpilih akan dilakukan pembinaan dan penyiapan berkas administrasi. 3. Usulan sekolah Adiwiyata akan disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi untuk dilakukan penilaian oleh Tim dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi. 4. Sekolah yang sudah mendapat predikat Adiwiyata Provinsi kemudian akan diusulkan untuk menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. 5. Untuk Adiwiyata Nasional penilaian akan dilakukan oleh Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 6. Sekolah yang sudah mendapat Adiwiyata Nasional akan diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri dengan syarat sudah memiliki sekolah binaan sebanyak 10 (sepuluh) sekolah. 7. Penilaian Adiwiyata Mandiri akan dilakukan oleh Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 8. Penghargaan Adiwiyata akan diberikan pada saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta oleh Presiden RI.


III- 45

III.6. 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana UP/GU Nota Kantor (PPTK/KPA)

PPK SKPD (Verifikasi)

PPKAD

Nota Dinas SPD

Pengajuan SPP UP/GU

Verifikasi PPKAD

Pengajuan SPM UP/GU

Penerbitan SP2D

SPJ

Pengesahan SPJ


III- 46

Penjelasan : 1.

Pengajuan Nota Kantor pengajuan SPD oleh PPTK/KPA

2.

Verifikasi PPK SKPD

3.

Nota Dinas Permintaan penerbitan SPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat

4.

Penerbitan SPD oleh PPKAD

5.

Pembuatan/pengajuan SPP UP/GU

6.

Verifikasi PPK SKPD

7.

Pembuatan/pengajuan SPM UP/GU

8.

Terbit SP2D oleh PPKAD

9.

Penyelesaian Pertanggungjawaban

10. Pengesahan Pertanggungjawaban 11. Pengajuan SPP-SPM beserta draf permintaan SPD Penghitungan SPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat oleh PPK SKPD dan BP & BBJ (1/10).


III- 47

2.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Dana LS Tagihan LS

Verifikasi Berkas Pengadaan

Pembuatan/ Pengajuan SPD LS

Penerbitan SPD LS

Pembuatan/ Pengajuan SPP LS Verifikasi SPP LS

Pembuatan/ Pengajuan SPM LS

Penerbitan SP2D oleh PPKAD


III- 48

Penjelasan : 1. Tagihan Ls 2. Verifikasi berkas pengadaan 3. Pembuatan/pengajuan SPD LS 4.

Penerbitan SPD LS

5. Pembuatan/pengajuan SPM LS 6. Verifikasi SPP LS oleh PPK SKPD 7. Pembuatan/pengajuan SPM LS 8. Penerbitan SP2D oleh PPKAD


III- 49


III- 50


III- 51

proses

Recommend Documents