PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERATAMA MEDAN BELAWAN O L E H

PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERATAMA MEDAN BELAWAN O L E H DODY HELMI 062600110 Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “ PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN”. Penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menamatkan studi pada Program Diploma-III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta mengharapkan kritik dan saran yang kiranya membawa kesempurnaan laporan PKLM ini. Dalam penulisan ini penulis sangat banyak menerima bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. M.Arif Nasution, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. M Husni Thamrin Nst, MSi. Selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Administrasi Perpajakan, Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. M Husni Thamrin Nst, Msi. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan laporan PKLM ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan berupa saran, arahan dan bimbingan dalam penulisan laporan PKLM ini.


4. Bapak Drs.Edward M.Sp selaku dosen wali Program Diploma III Administrasi Perpajakan, Universitas Sumatera Utara. 5. Kepada seluruh Dosen, Staff pengajar serta Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

6. Bapak Agus Purnomo, SE. selaku Kepala Seksi TPT yang mengizinkan penulis untuk meriset data langsung pada KPP Pratama Medan Belawan dan memberikan masukan maupun membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini. 7. Bapak Drs Zulkifli Lubis , selaku Kepala Sub Bagian Umum, yang telah mengizinkan penulis untuk meriset data langsung pada KPP Pratama Medan Belawan. 8. Yang paling teristimewa buat ayahanda dan ibunda yang paling kusayangi di dunia ini dan anugerah terindah yang penulis miliki saat ini, makasih ya ma, papa, atas doa, nasehat, dan dukungannya serta semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 9. Buat sahabat-sahabat aku tex 06 yang terutama di kelas C yang ngga bisa aku sebuti satupersatu nama-namanya. yang selalu ngasih semangat,thanks ya bro….., oya semoga kelak kalian sukses. 10. Buat Abang-Abang Aku , dan uwak aku makasih banyak ya atas bantuannya selama ini, maav ya kalo penulis sering marah-marah heheheeh,,,,, 11. Buat pak agus dan pegawai di KPP Medan Belawan thanks ya bapak/ibu. atas bantuannya, memberikan data-data yang diperlukan penulis dan juga memberikan masukan kepada penulis, maaf yaa pak sering dibuat repot hehehe….. 12. Buat Senior 05, Khususnya buat Bang Pahala Tobing yang dah bayak ngasi masukan buat dan dah banyak terbuang waktu bang untuk aku makasih bang, skali lagi thanks banget bang, oy bang maafin adekmu bang y yang dah bikin repot bang Hehehehe…..


13. Buat keluarga papa dan mama yang tidak bisa penulis sebutin satu-satu terima kasih atas doanya ya,,,, 14. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu yang tak dapat disebutkan satu persatu. penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak

Medan,

Juni 2009

Penulis DODY HELMI


DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN KATA PENGANTAR ......................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .............................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang PKLM ..........................................................

1

B.

Tujuan dan Manfaat PKLM ..................................................

2

C.

Ruang Lingkup PKLM ..........................................................

4

D.

Metode PKLM ........................................................................

5

E.

Metode Pengumpulan Data ...................................................

6

F.

Sistematika Penulisan .............................................................

7

BAB II. GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM A.

Sejarah Umum KPP Pratama Medan Kota ...........................

10

B.

Bidang-Bidang Kerja di KPP Pratama Medan Kota ............

15

C.

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Kota ...................

19

BAB III. GAMBARAN UMUM PROSEDUR PENGURUSAN NPWP A.

KETENTUAN UMUM

1.

Pengertian NPWP ...................................................................

20

2.

Dasar Hukum Pendaftaran NPWP ........................................

21

3.

Kewajiban Mendaftarkan Diri ...............................................

23

4.

Pencantuman NPWP...............................................................

23

5.

Tempat Pendaftaran NPWP ...................................................

23


6.

Tata Cara Pendaftaran NPWP ...............................................

23

7.

Tata Cara Penghapusan dan Pencabutan NPWP dan PKP ..

27

8.

Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri ...........................................

29

BAB IV. ANALISA DAN EVALUASI A.

Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pengurusan NPWP ..

30

B.

Langkah-Langkah Yang Ditempuh Fiskus ............................

38

C.

Penyebab Subjek Pajak Tidak Mendaftarkan Diri ...............

39

D.

Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Medan Kota .............

40

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan..............................................................................

42

B.

S a r a n ...................................................................................

43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pengertian Pajak secara umum adalah kontibusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat


2

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dengan judul “Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PKLM I. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Yang menjadi tujuan dari pelakanaan praktik kerja lapangan mandiri adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur permohonan pengurusan NPWP OP pada KPP Pratama Medan Belawan. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

3 2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh fiskus dalam melaksanakan Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pengurusan NPWP OP oleh Subjek Pajak. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan Subjek Pajak tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. dalam meningkatkan jumlah Subjek Pajak untuk memperoleh NPWP.

II. MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah :

1. Bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Khususnya 1. Dapat mempraktekan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang nyata dalam dunia kerja dan pemecahannya. 2. Menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan khususnya mengenai pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. 3. Memahami prosedur permohonan dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi. 4. Mendapatkan pengalaman nyata di lapangan sehingga dapat menambah wawasan serta meningkatkan prestasi dan keahlian kerja. 2. Bagi Universitas Sumatera Utara Khususnya

Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan 1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas Sumatera Utara dengan pihak kantor pelayanan pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

4 2. Memberikan ujian kerja nyata bagi mahasiswa tentang dunia kerja. 3. Mengusahakan adanya umpan balik untuk revisi kurikulum. 4. Mempromosikan sumber daya manusia yang terdapat di USU khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 1. Membina kerjasama antara Program Studi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 2. Mendapatkan ide-ide baru atau pertimbangan akademik. 3. Mempromosikan image Kantor Pelayanan Pajak kepada masyarakat. 4. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan Mandiri. C. RUANG LINGKUP Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik kerja Lapangan Mandiri adalah bagaimana permohonan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Subjek Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, penulis akan membahas secara rinci mengenai: 1. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Subjek Pajak. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan Subjek Pajak enggan ataupun tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan

jumlah

Subjek Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Kegiatan yang akan dilakukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah penulisan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengurusan dan pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak serta mencari data dan Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

5 informasi yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebagai bahan referensi untuk mengetahui dan mendalami tata cara pengurusan dan pendaftaran Subjek Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

D. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam hal ini penulisan menggunai metode sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini Penulis melakukan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, melakukan persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri baik dari pihak Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara dan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebagai lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta melakukan konsultasi dengan dosen. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti Undang-Undang Perpajakan, buku-buku perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis mencari data dan informasi dengan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, serta mempelajari laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.


6 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan tugas akhir dari kegiatan Praktik kerja Lapangan mandiri. Data tersebut diperoleh dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Data mengenai prosedur pengurusan dan pendaftaran Subjek Pajak untuk memperoleh NPWP melalui: Data Primer

: Yaitu data yang berasal dari pihak-pihak yang memahami Prosedur Pengurusan dan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Data Sekunder : Yaitu data yang berasal dari buku-buku ilmiah, dokumendokumen, undang-undang yang berhubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak . 5. Analisis dan Evaluasi Penulis akan menganalisa data dan mengevaluasi kembali secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara umum maupun khusus dari objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

E. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam melakukan metode / cara kerja pengumpulan data digunakan 3 alat / daftar yaitu: a. Daftar Observasi (Observation Guide) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung, terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

7 pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko yang tinggi. b. Daftar Wawancara (Interview Guide) Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode: Interview Guide -

Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib pajak Orang Pribadi serta pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

-

Masalah yang timbul dalam pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi

-

Alasan masyarakat tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

-

Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan agar Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak terdaftar dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Daftar Dokumentasi Yaitu: kegiatan mengumpulkan dan mencari data yang bersumber dari dokumendokumen, buku-buku, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, surat edaran, sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun yang menjadi maksud dalam membuat sistematika penulisan laporan Peraktik Kerja Lapangan Mandiri adalah untuk mempermudah pemahaman dan penulisan laporan


8 Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dibuat dalam 5 bab dan dilengkapi dengan sub bab dan diberi penjelasan yang terperinci.

BAB I

:

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah Praktik Kerja Lapangan Mandri Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan bentuk Sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandri

BAB II

:

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai objek lokasi Praktik kerja lapangan Mandiri yaitu sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan struktur organisasi.

BAB III

:

GAMBARAN UMUM

PROSEDUR PERMOHONAN

PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJB PAJAK ORANG PRIBADI

OLEH

SUBYEK

PAJAK

PADA

KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai prosedur permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Probadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan meliputi pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, Tempat pendaftaran Wajib Pajak, jangka waktu pendaftaran dan penghapusannya, syarat-syarat Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

9 memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, serta penyebab dan kendala yang sering timbul dalam pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. BAB IV

:

ANALISA DAN EVALUASI Dalam bab ini diuraikan mengenai penganalisaan masalah yang timbul dan alternatif pemecahan masalah, juga evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah.

BAB V

:

PENUTUP Di dalam bab ini terdiri dari dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atas masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.


10

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM

A. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama “Belasting”, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Sebelum tahun 1976 , Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Inspeksi Pajak Medan dan oleh Pemerintah dipecah menjadi dua bagian yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No.17A Medan, dan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur.


11 Sebelum Indonesia merdeka, masalah pajak ini dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda yang segala peraturannya diatur menurut Undang-Undang tentang Perpajakan yang disesuaikan dengan iklim dan kebudayaan Indonesia saat itu. Pada tanggal 1 April 1979, Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Begitu juga halnya dengan yang ada di kota Medan. Bahkan Kantor Inspeksi Pajak di Medan dulunya terbagi atas dua bagian, yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No. 17A dan 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan, yang berdomisili di Jl Diponegoro No. 30 A Sesuai Surat Keputusan Menteri mengenai Kantor Pelayanan Pajak, jajaran Kantor Wilayah I Sumatera Utara, terdiri dari : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, yang berdomisili di Jl. Kejaksaan No. 2 Medan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No. 17 A Medan 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, yang berdomisili di Di Jl. Diponegoro No. 30 A. Medan 4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km. 7.5 Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989, telah diadakan reorganisasi Direktur Jenderal Pajak, dimana dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan tentang penggantian nama Kantor Inspeksi


Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 12 Dan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.443/KMK.01/2001 Kantor Pajak Medan Utara Berganti Nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Belawan. Serta Tentang “ Organisasi dan Tata Kerja Di KPP kotamadya Medan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mulai berlaku 1 April 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbagi menjadi : 1. KPP Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No. 17A Medan, 2. KPP Medan Polonia, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No.30 A Medan, 3. KPP Medan Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan, 4. KPP Medan Belawan, yang berdomisili di Jl. Asrama No. 7 A Medan, 5. KPP Medan Kota, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan, 6. KPP Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km. 7.5, 7. KPP Madya Medan, yang berdomisili di Gedung Graha Niaga II Jl. Putri Hijau No.12 Medan Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan di atas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Dan pada 13 tanggal 27 mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Berganti Nama menjadi Kantor Palayanan pajak Pratama Medan Belawan Dan bergabung dengan kantor pajak Bumi dan Bangunan Medan Belawan di Jalan. JL. KL YOS SUDARSO Km 8,2 Tj. Mulia Medan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu : 1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara. 2. KPP Madya yang terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tanggerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP, Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP, Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makassar.

3. KPP PRATAMA Beberapa karakteristik untuk setiap jenis KPP, diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

14 Tabel : PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(NPWP OP) KANTOR PELAYANAN PAJAK ( KPP)

No

URAIAN

1.

Skala Wajib Pajak

2.

Jenis Wajib Pajak

3.

Jumlah Wajib Pajak

4.

Jenis Pajak

KPP WP BESAR BUMN & WP

KPP MADYA

KPP PRATAMA

WP Besar Kanwil

WP Menengah

(Regional)

Kecil ( SME)

Besar Nasional

Badan

Badan(Corporate)

(Corporate)

dan Ekspatriat

300 - 400

200 - 500

Ribuan

PPh, PPN &

PPh, PPN &

PTLL

PTLL

PPh, PPN & PTLL, PBB & BPHTB

Sentralisasi

Sentralisasi

Desentralisasi

Badan dan OP

5.

PPN

6.

P2PPH

Desentralisasi

Desentralisasi

Desentralisasi

7.

Penugasan AR

Sektor Industri

Sektor Industri

Wilayah

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

9 (Sembilan)

9 (Sembilan)

10 (Sepuluh)

8.

Fungsi Ekstensifikasi

9.

Jumlah Eselon IV

10. Wilayah Kerja Nasional Regional Sumber data: diri Kantor Pelayanan Pajak peratama Medan Belawan.

Lokal

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama yang ada saat ini baru berjumlah 15 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dan pembentukan KPP Pratama Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

untuk seluruh Indonesia

direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2008.

Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP 15 Pratama juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu : Organisasi berdasarkan fungsi, Sistem informasi yang berintegritas, Sumber daya manusia yang kompeten, Sarana kantor yang memadai, Tata kerja yang transparan, Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karipka, Prinsip Utama Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karipka adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi hasil seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksiseksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi-seksi yang ada di KPP Pratama. B. Bidang-bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing Seksi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan ,dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Subbagian Umum Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan Subbagian Umum yaitu : a. Penerimaan Dokumen di KPP. b. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Subbagian Umum. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

c. Penyampaian Dokumen di KPP.

16 d. Pelaksana pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan Serta Pengambalian Sumpah Pegawai Negeri Sipil e. Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai. f. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. g. Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja. 3. Seksi Pelayanan Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pada Seksi Pelayanan yaitu : a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Penatausahaan Surat, Dokumen dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu. c. Perubahan Identitas Wajib Pajak. d. Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. e. Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama. 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi yaitu : a. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi PDI. b. Penatausahaan Alat Keterangan. c. Pembentukan Bank Data. d. Pemanfaatan Bank Data. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

e. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya. 17 6. Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan. 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III,IV) Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu : a. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. b. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). d. Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan. e. Penetapan Wajib Pajak Patuh. 6. Seksi Ekstensifikasi Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan

dan penatausahaan

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak,dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pemeriksaan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 8. Seksi Penagihan


Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 18 9. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaanya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ektensifikasi. . Account Representative Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas account Representative adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis Perpajakan. c. Penyusunan Profil Wajib Pajak. d. Analisis kinerja Wajib Pajak. e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. g. Memberikan informasi perpajakan. Pembagian tugas kinerja Account Representative dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

pembagiannya wilayah kerja Account Representative dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

20 BAB III GAMBARAN UMUM PROSEDUR PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

A. KETENTUAN UMUM 1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self- assessment wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Contoh

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

adalah

sebagai

berikut

:

01.000.000.0.122.001,dimana 2 digit pertama menyatakan jenis Wajib Pajak apakah Wajib Pajak tersebut Badan, Orang Pribadi atau Bendaharawan, digit ke 3 sampai digit ke 8 merupakan kode Wajib Pajak dimana kode tersebut tidak akan berubah walaupun wajib pajak tersebut pindah, digit ke 9 merupakan angka pengecekan untuk Kantor Pelayanan Pajak, sementara digit ke 10 sampai dengan 12 merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mendaftar yaitu kode KPP Pratama Medan Belawan, dan digit 13 sampai 15 menyatakan cabang. Oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

dalam pengawasan administrasi perpajakan, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang 21 mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor, dokumen ekspor, dan juga untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Keunggulan lain dari mempunyai NPWP adalah bebas fiskal mulai Januari 2009 warga Negara yang tidak memiliki NPWP harus membayar fiskal luar negeri sebesar Rp. 2.500.000,setiap kali berangkat ke luar negeri baik lewat Bandar Udara ( naik 150% dari sebelumnya), untuk jalur laut tarifnya menjadi Rp. 1.000.000 ( naik 100%) sementara untuk jalur darat belum ada ketetapan, syarat kredit bank biasanya jika kita meminjam uang di bank diatas Rp 50.000.000, bank mencantumkan persyaratan NPWP jika kreditnya disetujui, penerapan diskriminasi tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh), akan ada perbedaan pemotongan PPh antara orang pribadi yang memiliki NPWP dengan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan RUU PPh yang akan segera disahkan, jika tidak memiliki NPWP maka pemotongan PPh nya akan dilakukan dengan tarif yang lebih besar yaitu 20% dibandingkan dengan orang pribadi yang memiliki NPWP. Tentu saja hal ini juga akan diterapkan di dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 2. Dasar Hukum Pendaftaran NPWP Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa “ Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

22 Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya Undang-Undang No 38/2008 3. Kewajiban Mendaftarkan Diri Yang wajib mendaftarkan diri adalah setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 tentang PTKP per tahun adalah sebagai Berikut : 1. Rp 15.840.000 : Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Rp 1.320.000 : Tambahan untuk Wajib Pajak kawin. 3. Rp 15.840.000 : Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1). 4. Rp 1.320.000 : Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

23 4. Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain : 1. Formulir-formulir perpajakan yang dipergunakan Wajib Pajak. 2. Surat-menyurat dalam hubungan perpajakan. 3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak. 5. Tempat Pendaftaran NPWP Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang pendaftaran NPWP ditentukan sebagai berikut : 1. Tempat pendaftaran diri Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP adalah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak ( Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orang/pribadi), tempat kedudukan ( badan ) atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. 2. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada pada dua atau lebih wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. 6. Tata Cara Pendaftaran NPWP Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mendaftarkan dirinya dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet.


Berdasarkan SE-65/PJ/2008 Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP atau Pengukuhan PKP di Kantor Pelayanan Pajak dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Wajib pajak melakukan : 24 1. Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak. 2. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak dan atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas : 3

Menerima Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau PKP atau kuasanya yang sah.

4. Memeriksa kelengkapan pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP dalam hal Formulir belum sepenuhnya diisi oleh pemohon, petugas mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi pengisiannya. 5. Merekam dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada pemohon setelah ditandatangani petugas Pendaftaran Wajib Pajak.


6. Mengisi kolom-kolom pada Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan atau Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang diberi keterangan “Diisi Oleh Petugas”.

25 7. Melakukan Penelitian administrasi untuk mengetahui apakah pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak atau belum. 8. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi ternyata : a. Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya tidak diberikan NPWP lagi, atau b. Pemohon pernah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya diberikan NPWP yang sama dengan NPWP yang pernah diberikan, atau c. Pemohon belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya diberikan NPWP, dengan catatan khusus untuk pemohon berstatus cabang atau orang pribadi, pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta atau penghasilan diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut : 1). Sembilan digit pertama NPWP yang diberikan sama dengan sembilan

digit

pertama NPWP pusat atau NPWP domisili atau NPWP suami. 2). Enam digit terakhir NPWP yang diberikan sesuai dengan kode administrasi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar d. Pemohon telah dikukuhkan sebagai PKP, kepadanya tidak diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), atau e. Pemohon belum dikukuhkan sebagai PKP, kepadanya diberikan SPPKP. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

9. Merekam data Permohonan sesuai isian pada Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. 10. Merekam kewajiban Perpajakan Wajib Pajak pada menu aplikasi pendaftaran Wajib Pajak. 26 11. Dalam hal pemohon mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau Pengukuhan PKP, petugas pendaftaran Wajib Pajak : a Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu NPWP dan atau

SPPKP

paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. b Meneruskan SKT dan Surat Pengukuhan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan/ Tata Usaha Perpajakan untuk ditandatangani. c. Menyampaikan SKT dan kartu NPWP dan atau SPPKP kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 12. Bagi wajib pajak (WP) yang sudah mengurus NPWP tapi kartu NPWP-nya belum terbit, tidak perlu khawatir lagi karena tanda terima permohonan pendaftaran NPWP yang diterima sampai dengan 1 Januari 2009 dianggap sebagai bukti telah memiliki NPWP. 13. Mencantumkan NPWP yang diberikan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. 14. Mengadministrasikan SKT dan SPPKP yang diterbitkan.

Pendaftaran NPWP dan PKP melalui elektronik (Electronic Registration) Pendaftaran NPWP selain dengan datang langsung ke Kantor Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan


alamat www.pajak.go.id . Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi seperti KTP, SIM, Paspor untuk dapat memperoleh NPWP. Pendaftaran dengan melalui internet ini dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang tidak punya banyak waktu untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Dan yang paling penting Wajib Pajak dapat menghemat waktu dan tenaga karena Wajib Pajak dapat melakukan registrasi dimana saja dan kapan saja sepanjang ada koneksi internet. 27 7. Tata Cara Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh : 1.

Wajib Pajak dan atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan Perpajakan, misalnya : a. Wajib Pajak meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. b.Wajib Pajak meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya. c. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP, disyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang.

2.

Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil.


3.

Wajib Pajak Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran.

4.

Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya Permohonan Wajib Pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai WP. 28 Permohonan penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah

dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena : a. WP Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau, b. WP tidak mempunyai harta kekayaan. Permohonan penghapusan NPWP WP harus diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP Orang Pribadi, sejak tanggal permohonan WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu 6 bulan tersebut telah lewat, maka permohonan penghapusan NPWP WP dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan surat keputusan penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka paling lama 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. Pencabutan Pengukuhan PKP a. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, b. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.


Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan dan memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu 6 bulan tersebut telah lewat, maka permohonan penghapusan PKP oleh WP dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka paling lama 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

29 8. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja : 1.

Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,

2.

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP

3.

Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,

4.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.


30 BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

A. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan Pengurusan NPWP Oleh Subjek Pajak Orang Pribadi 1. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-65/PJ/2008 Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, maka petugas pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas : a. Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak. b. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

ditandatangani Wajib Pajak dan atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas : c. Menerima Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan atau PKP atau kuasanya yang sah. d. Memeriksa kelengkapan pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, yang terdiri dari : 31 5. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (non usahawan). -

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Fotocopy kartu kelurga dan

-

Fotocopy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

6. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (usahawan). -

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau fotocopy Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

-

Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

e.

Merekam dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat

(BPS) kepada pemohon setelah

ditandatangani petugas Pendaftaran Wajib Pajak. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

f. Mengisi kolom-kolom pada Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan atau Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang diberi keterangan “Diisi Oleh Petugas”. g. Melakukan Penelitian administrasi untuk mengetahui apakah pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak atau belum. h. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi ternyata :

32 1) Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya tidak diberikan NPWP lagi, 2) Pemohon pernah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya diberikan NPWP yang sama dengan NPWP yang pernah diberikan, atau 3) Pemohon belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kepadanya diberikan NPWP, dengan catatan khusus untuk pemohon berstatus cabang atau orang pribadi, pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta atau penghasilan diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut : a) sembilan digit pertama NPWP yang diberikan sama dengan sembilan digit pertama NPWP pusat atau NPWP domisili atau NPWP suami. b) enam digit terakhir NPWP yang diberikan sesuai dengan kode administrasi KPP tempat wajib pajak terdaftar 4). Pemohon telah dikukuhkan sebagai PKP, kepadanya tidak diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), atau 5). Pemohon belum dikukuhkan sebagai PKP, kepadanya diberikan SPPKP. I.

Merekam data Permohonan sesuai isian pada Formulir Permohonan pendaftaran


Wajib Pajak dan atau Formulir Permohonan Pengkuhan PKP sesui dengan tata caca yang telah di tentukan j.

Merekam kewajiban Perpajakan Wajib Pajak pada menu aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.

k. Dalam hal pemohon mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau Pengukuhan PKP, petugas pendaftaran Wajib Pajak : 1). Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu NPWP dan atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima 33 diterima secara lengkap. 2). Meneruskan SKT dan Surat Pengukuhan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan / Tata usaha Perpajakan untuk ditandatangani 3). Menyampaikan SKT dan kartu NPWP dan atau SPPKP kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. l.

Mencantumkan NPWP yang diberikan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

m. Mengadministrasikan SKT dan SPPKP yang diterbitkan. Tata Cara Pendaftaran NPWP dan PKP melalui elektronik (Electronic Registration) Aplikasi e-Registration untuk Wajib Pajak adalah aplikasi yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara online melalui internet. Dengan adanya aplikasi ini, dapat menghemat waktu dan tenaga karena Wajib Pajak dapat melakukan registrasi kapan saja dan dimana saja sepanjang ada koneksi internet. Berikut langkah-langkah untuk dapat mendapatkan NPWP melalui internet : 1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat www.pajak.go.id, 2. Selanjutnya anda memilih menu e- reg ( Electronic Registration ), Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

3. Pilih menu “ buat account baru “ dan isilah kolom sesuai yang diminta, 4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “ Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi “. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang anda miliki, 5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak,

34 6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/ sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan biasanya dilakukan oleh petugas pajak setelah Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekstensifikasi pajak yaitu dengan jalan penyisiran yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Penyisiran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Penyisiran dilakukan guna mengetahui apakah masyarakat sudah mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

Ketika Subjek Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka petugas pajak akan memberikan formulir, dimana formulir tersebut berguna untuk mengetahui data-data Wajib Pajak. Dalam hal pengisian formulir Wajib Pajak dapat menanyakan secara langsung kepada petugas pajak mengenai hal-hal yang kurang jelas dan belum dimengerti, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian formulir tersebut. Karena petugas pajak berkewajiban untuk memberi petunjuk, keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan sejelasjelasnya khususnya mengenai Prosedur Pendaftaran NPWP.

35 Secara umum tahap-tahap dalam mengisi formulir antara lain : 1. Mengisi formulir yang telah diberikan oleh petugas pajak, 2. Mengisi data yang ada dalam formulir dengan benar dan jelas, 3. Menandatangani formulir tersebut oleh Subjek Pajak ataupun ditandatangani oleh kuasa hukum Subjek Pajak yang sah, 4. Memberikan lampiran-lampiran yang diminta oleh petugas pajak. Setelah selesai mengisi formulir dan memberikan data-data yang baik dan benar maka Subjek Pajak selesai dalam pengurusan NPWP, setelah itu petugas pajak akan mengurus NPWP Subjek Pajak tersebut sampai selesai. 1. Subjek Pajak telah menjadi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Subjek Pajak telah memiliki NPWP sendiri. 3. Subjek Pajak mendapat pelayanan dari Instansi dimana Subjek Pajak bisa mendapatkan atau mengajukan kredit dan dapat membuat izin usaha. Oleh karena itu, semua Wajib Pajak yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan sebagaimana Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

mestinya, yaitu dengan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada setiap dokumen ataupun berkas perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan petugas terdiri dari 15 digit sebagai berikut :

36 Keterangan : 1. Kotak 1 sampai 2 merupakan petunjuk jenis Wajib Pajak. 2. Kotak 3 sampai 8 merupakan nomor pokok untuk Wajib Pajak. 3. Kotak 9 merupakan angka pengecekan untuk Kantor Pelayanan Pajak. 4. Kotak 10 sampai 12 merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mendaftar. 5. Kotak 13 sampai 15 menyatakan apakah NPWP tersebut merupakan cabang atau tidak. Adapun digit awal dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah petunjuk jenis Wajib Pajak, yaitu : 1. Digit 00,20 berarti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk bendaharawan. 2. Digit 01,02,21 berarti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk Wajib Pajak Badan.


3. Digit

04,05,06,09,14,24,25,37,38,47,48,49,57,58,59,67,68,69,77

berarti

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini akan disajikan perbandingan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk 4 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

37 Tabel : Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Peratama Medan Belawan WAJIB PAJAK TERDAFTAR PPh ORANG PRIBADI

2005 18.115

T A H U N 2006 2007 18.800

26902

2008 32.721

Sumber : bagian pelayanan Dari tabel di atas dapat dilihat persentase Wajib Pajak terdaftar selama 4 tahun terakhir. Dari data diatas menunjukkan dari tahun 2005-2006 persentasinya sebesar 3,78% dari tahun 2006-2007 sebesar 43.09% dan dari tahun 2007-2008 sebesar 21.63% Dari persentase tersebut kita dapat melihat adanya kenaikan dan penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan BELAWAN. Dalam pengurusan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang sering timbul kendala-kendala atau hambatan-hambatan baik yang


datangnya dari dalam Kantor Pelayanan Pajak sendiri maupun dari luar yang disebabkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Berikut ini beberapa kendala yang sering timbul dalam pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak. 1. Tingkat pengetahuan Subjek Pajak tentang hak dan kewajibannya di bidang perpajakan masih kurang. 2. Kelengkapan administrasi yang kadang-kadang tidak dipenuhi Wajib Pajak. 3. Permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komputer. 4. Kurangnya informasi yang diberikan petugas pajak. 5. Indikasi Nomor Pokok Wajib Pajak ganda, karena Wajib Pajak tidak tahu kalau dia sebelumnya sudah mempunyai NPWP.

38 Dari kendala-kendala di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak agar dapat membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan setiap masalah yang berhubungan dengan perpajakan. B. Langkah-Langkah Yang Ditempuh Fiskus dalam Melaksanakan Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Subjek Pajak. Berikut ini beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh fiskus agar Subjek Pajak mau mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 1.

Sunset Policy 2008, dimana Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak 2007 maka tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga


sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007. 2.

Membuat Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) adalah program aplikasi yang digunakan oleh fiskus untuk memproses pemberian NPWP Orang Pribadi berdasarkan e-NPWP atau Daftar Nominatif.

3.

Mengadakan

penyuluhan-penyuluhan

yang

berhubungan

dengan

pajak

khususnya mengenai NPWP, keunggulan NPWP, beserta sanksi yang diberikan jika Subjek Pajak dengan sengaja tidak mau mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. 4.

Menggunakan media cetak dan elektronik agar dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang perpajakan.

5.

Mengadakan seminar-seminar.

39 C. Penyebab Subjek Pajak Tidak Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

Ketentuan

Peraturan

Perundang-Undangan

Perpajakan

diwajibkan

untuk

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan Subjek Pajak tersebut enggan ataupun tidak mau mendaftarkan dirinya, diantaranya : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak, banyak yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan beban bagi dirinya bukan kewajiban, semua fasilitas-fasilitas yang dibangun merupakan kewajiban pemerintah sendiri.


Masyarakat merasa terlibat sebagai orang yang mempunyai utang yang harus menyisihkan uangnya (penghasilannya) untuk pemerintah. 2. Adanya anggapan bahwa prosedur pendaftaran NPWP berbelit-belit, dan lama proses administrasinya, padahal pendaftaran untuk memperoleh NPWP cukup mudah. Wajib Pajak hanya mengisi formulir yang diberikan oleh petugas pajak secara benar dan lengkap, setelah semuanya selesai langsung diberikan kepada petugas pajak, dan pada hari itu juga petugas pajak akan langsung memberikan NPWP. Atau Wajib Pajak dapat menggunakan cara yang lebih cepat yaitu dengan melalui internet (Electronic Registration). 3. Adanya anggapan bahwa permohonan pengurusan NPWP dipungut biaya, padahal dalam mengurus NPWP Wajib Pajak tidak dikenakan biaya sedikit pun.

Apabila masyarakat lebih mengerti akan arti pentingnya pajak, mungkin Negara kita akan lebih maju seperti Negara-Negara lain. Karena seperti yang kita ketahui, pengertian 40 pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan adanya masyarakat yang membayar pajak, secara tidak langsung pemerintah dapat menggunakan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan fasilitas dan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, kebersihan, taman, pasar,dsb, pembiayaan berbagai proyek pembangunan, sekolah yang disubsidi oleh pemerintah sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke Perguruan Tinggi, dan pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dody Helmi : Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Peratama Medan Belawan, 2010.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa pajak yang dipungut kepada masyarakat digunakan untuk keperluan Negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Jumlah Subjek Pajak Untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan jumlah Subjek Pajak antara lain : 1. Dengan mengadakan penyuluhan dan himbauan yang dilakukan oleh Account Representative (AR). Dimana dalam KPP Pratama jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Biasanya dalam mengadakan penyuluhan dan himbauan ini melalui surat atau dapat juga diketahui dari data transaksi Wajib Pajak. 2. Dengan melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak perorangan, selain itu kebijakan itu juga dapat meningkatkan 41 penerimaan pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan. Ekstensifikasi ini dibagi berdasarkan : a. PER 16 untuk karyawan, b. PER 116 untuk non karyawan, c. PER 175 ekstensifikasi data melalui data PBB. 3. Membentuk suatu kerjasama antara pihak Kantor Pelayanan Pajak yaitu fiskus atau petugas pajak dengan lembaga pendidikan yang mempunyai Progaram Studi Perpajakan guna menyebarluaskan informasi perpajakan khususnya mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak kepada masyarakat.


4.

Membentuk suatu kerja sama antara pihak kantor pelayanan pajak yaitu fiskus atau petugas pajak dengan Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP. Dengan menggunakan media Elektronik NPWP (e-NPWP)

.

5. Membuat slogan-slogan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak, yang dialokasikan pada tempat-tempat yang strategis di tengah kota seperti pinggiran atau persimpangan. 6. Menggunakan media cetak dan elektronik agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang perpajakan khususnya mengenai Prosedur Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

42 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dan saran yang mana akan bermanfaat dan berguna pada masa yang akan datang. A. Kesimpulan


1. Prosedur Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, SE-65/PJ/2008 Nomor 44/PJ/2008. Adanya beberapa keuntungan yang diberikan jika Wajib Pajak mau mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi Wajib Pajak, disamping kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, seperti pendaftaran dengan menggunakan internet. Dengan kemudahan tersebut diharapkan Wajib Pajak akan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan juga pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak bagi beberapa

dokumen

yang

berhubungan

dengan

perpajakan,

yang

mewajibkan

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 2. Langkah-langkah yang dilakukan fiskus untuk mendorong Wajib Pajak agar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak tidaklah gampang, fiskus senantiasa berupaya untuk menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya mendaftarakan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Salah satu diantaranya adalah Sunset Policy yang dapat memberikan pancingan kepada masyarakat dan juga memberikan keuntungan kepada masyarakat. 43 3.

Adanya beberapa anggapan yang salah mengenai Prosedur Permohonan Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak menyebabkan banyak Wajib Pajak enggan ataupun tidak mau untuk mendaftarkan dirinya guna memperoleh NPWP. Hal ini tentu akan membuat langkah-langkah yang dilakukan oleh fiskus menjadi tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara fiskus dan masyarakat dengan cara fiskus memberikan kontribusi

yang nyata yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat


seperti perbaikan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, juga subsidi untuk sekolah, rumah sakit,dll. 4. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam rangka meningkatkan Subjek Pajak harus terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar Subjek Pajak tersebut merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya memang adalah kewajiban dan bukan beban. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak Kantor Pelayanan Pajak yaitu fiskus atau petugas pajak dengan lembaga pendidikan yang mempunyai Progaram Studi Perpajakan guna menyebarluaskan informasi perpajakan khususnya mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak

kepada

masyarakat. B. Saran 1.

Dalam menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Belawan, Petugas pajak dapat meningkatkan

pelayanannya menjadi lebih baik, agar Wajib Pajak merasa nyaman untuk berkonsultasi seputar masalah perpajakannya dan juga dapat menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

44 2. Dalam rangka Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak hanya Petugas pajak saja yang berperan, tetapi Wajib Pajak sendiri diharapkan juga berperan lebih aktif seperti dalam sistem Self-Assessment dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil penghitungan pajakanya ke Kantor Pelayanan Pajak.


3. Petugas pajak mengadakan sosialisasi seputar perpajakan khususnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau dapat juga menggunakan artikel-artikel,spanduk-spanduk yang lebih menarik agar masyarakat lebih mengerti dan lebih paham akan arti pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak.


DAFTAR PUSTAKA

Sihaloho, Cyrus, 2003, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. S.R. Soemarso, 2007, Perpajakan Pendekatan Komperehensif, Salemba Empat, Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2008, tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak per Tahun. Direktur Jenderal Pajak SE-65/PJ/2008, No 44/PJ/2008, tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP Hamadunia.blogspot.com/2008/cerita NPWP. Www.detikfinance.com.read/2008/09/01/manfaat NPWP bagi orang pribadi. Www.forumdetik.com/tak punya NPWP bayar fiskal Rp.2.5 juta mulai 1 Januari 2009. Www.kompas.com/read/xml/2008/mau bebas fiskal urus NPWP. Www. Pajak Pribadi.com/ Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor 16/ PJ/ 2007



PROSEDUR PERMOHONAN PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (NPWP OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERATAMA MEDAN BELAWAN O L E H

Recommend Documents