LAMPI RAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 32 /PJ/2016 Tanggal 18 Juli 2016
PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN SKB PPN BKP STRATEGIS
Urnum 1. Prosedur mi menguraikan tala cara penyelesaian permohonan SKB PPN BKP
strategis di KPP. 2. Permohonan SKB PPN BKP strategis diajukan oleh PKP secara langsung kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar sebelum melakukan impor dan/atau penyerahan.
3. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan SKB PPN BKP strategts berupa: a Surat permohonan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format tercantum dalam Lampiran
I
Romawi
II
huruf
B
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
268/PMK.03/2015. b Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib PaJak; c Fotokopi Surat Pengukuhan PKP; d. Asli sural kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengaJukan permohonan SKB PPN BKP strategis; e. Penjelasan tertulis secara
rinc1 bahwa
mestn dan peralatan pabrik yang
diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan BKP; dan f. Sural pernyataan bermeterai bahwa rnesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau
dtperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I Romawi II huruf 0 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 /PMK.03/2015. g Selatn dokumen sebaga1mana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f. ditambahkan dokumen berupa: 1)
dalam hal impor· a) 111VOice;
b) Bill of Lading (B/L) atau airway bill (AWB); c) dokumen kontrak pembellan; dan
d) dokumen pembayaran atau dokumen penga kua n utang.
2) Kp. PJ 132/PJ.1301 /2016
dalam ...
-22)
dalam hal penyerahan: a) dokumen kontrak pembelian; atau b) dokumen lain yang menunjukkan akan terjadinya penyerahan BKP
4. Kepala KPP memberikan keputusan atas permohonan SKB PPN BKP strategis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN BKP strategis dlterima secara lengkap 5. Dalam
hal
permohonan
SKB
PPN
BKP strategis dikabulkan
sebagian
atau
seluruhnya, SKB PPN BKP strategis diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Romaw1 Ill huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015. 6
Dalam hal permohonan SKB PPN BKP strategis ditolak seluruhnya, diterbitkan surat dinas yang beris1 penolakan beserta alasannya, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lamp1ran V Surat Edaran ini.
II
Prosedur PKP a MengaJukan permohonan SKB PPN BKP strategis secara langsung ke KPP tempat PKP terdaftar dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. b. Menenma Bukti Penerimaan Surat (B PS) dari Petugas Tempat Pelayanan Terpadu {TPT). c. Dalam hal permohonan ditolak, PKP menenma kembali berkas permohonan d
Dalam hal permohonan SKB PP N BKP strategis dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Kepala KPP , PKP menerima SKB PPN BKP strategis.
e. Dalam hal permohonan SKB PPN BKP strateg1s tidak disetujui oleh Kepala KPP, PKP menerima Surat Penolal
Petugas TPT a Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan SKB PPN BKP strategis. b. Dalam hal dokumen permohonan SKB PPN BKP strategis belum lengkap, Petugas TPT mengembalikan berkas permohonan kepada PKP untuk dilengkapi. c. Dalam hal dokumen permohonan SKB PPN BKP strategis sudah lengkap, Petugas TPT mencetak BPS dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS d1serahkan kepada PKP sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya , kemudian meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
I \
Kp. PJ132/PJ 1301/2016
3. Kepala .. .
- 33, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I a. Menugaskan Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk melakukan penelitian. b. Menelit1 dan menandatangam Uraian Penelitian permohonan SKB PPN BKP strategis dari AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. c. Meneliti dan menyetujui: 1) konsep SKB PPN BKP strategis dari AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
a tau 2) konsep Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis. d. Menyampaikan Uraian Penelitian Permohonan SKB PPN BKP strategis, konsep SKB PPN BKP strategis atau konsep Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala KPP.
4. AR Seks1Pengawasan dan Konsultasi I a. Membuat dan menandatangani Ura1an Penelitian Permohonan SKB PPN BKP strategis dengan menggunakan contoh format sebaga1mana tercantum dalam Lamp1ran IV Surat Edaran 1n1 b. Melakukan peneht1an terhadap· 1) kelengkapan dokumen permohonan;
2) materi permohonan: 3) kepatuhan perpajakan dari PKP yang mengajukan permohonan SKB PPN BKP strategis, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a) melakukan konfirm asi kepada seksi penagihan untuk memastikan bahwa PKP tidak memiliki utang pajak di KPP tempat PKP mengajukan permohonan, kecuali dalam hal PKP (1 ) mendapatkan izin untuk me nunda a tau mengangsur pembayaran pajak
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka li diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP); (2) mengajukan keberatan sebaga1mana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP , atau (3) mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (Sa) Undang-Undang KUP; dan
b) PKP ..
Kp PJ 1321PJ 1301/2016
-4 b) PKP telah menyampaikan Surat Pemberital1uan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpaJakannya.
5. Kepala KPP a. Menelaah, menandatangani uraian penelitian permohonan SKB PPN BKP strateg1s. b. Menelaah dan memberikan persetujuan atau penolakan atas:
1) konsep SKB PPN BKP strateg1s· atau 2) konsep Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis. c. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak: 1) SKB PPN BKP strategis; atau 2) Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis.
d. Menelaah dan menandatangani· 1) SKB PPN BKP strategis, atau 2) Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis.
6. Kepala Seksi Pelayanan a Menerima uraian penelit1an dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKB PPN BKP strateg1s atau Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis b. Meneliti dan memaraf SKB PPN BKP strateg1s atau Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis.
7
Pelaksana Seksi Pelayanan a. Mencetak SKB PPN BKP strategis, dengan ketentuan · 1) dalam hal impor, dibuat 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
a) untu k PKP pemohon SKB PPN 9KP strateg1s; b) untuk Kepala KPP penerbit SKB PPN BKP strategis sebaga1 arsip; dan c) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Sea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor ditakukan. d1berikan melalui PKP pemohon SKB PPN BKP strategis. 2) dalam hal penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: a) untuk PKP pemohon SKB PPN BKP strateg1s; b) untuk Kepala KPP penerbit SKB PPN BKP strategis sebagai arsip.
c) untuk ..
Kp PJ 1321PJ 1301/2016
-5c) untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bers1fat strategis, diberikan melalu1PKP pemohon SKB PPN BKP strategis; dan d) untuk Kepala KPP tempat PKP yang menyerahkan BKP strategis terdaftar melalui KPP penerbit SKB PPN BKP strategis.
b Dalam hal permohonan SKB PPN BKP strategis ditolak oleh Kepala KPP, Petugas Seksi Pelayanan mencetak Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut: 1) untuk PKP pemohon SKB PPN BKP strategis; dan 2) untuk Kepala KPP penerbit SKB PPN BKP strategis sebagai ars1p. c Meneruskan has1l cetakan berupa SKB PPN BKP strategis atau Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala Seksi Pelayanan. d. Menginm SKB PPN BKP strategis atau Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Ookumen Wajib Pajak e. Menatausahakan Uraian Penelitian SKB PPN BKP strateg is atau Surat Penolakan Permohonan SKB PPN BKP strategis yang berfungsl sebagai arsip KPP sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak
8
Kepala Seks1 Penag1han Menjawab permintaan konfirmasi utang pajak dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sesuai dengan SOP Tata Cara Menjawab Konf1rmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
Kp . P,I132/PJ.1301/2016
-6-
Bagan Alir Wlow Chait)
PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN SKB PPN BKP STRATEGIS Dl KPP
1-
Petugas TPT
PKP
'
Account Pelaksana Seks1 Representative Kepala Seksi Pelayanan seksl Pengawasa1 1 Pelayanan dan Konsultasi I -
Kepala Sekst Pengawasan dan Konsultasi I
Kepala Seksi Penagihan
Kepafa KPP
./
IMenenma. wm-.l>lkao f ~ BPSIIPI\0. t"CIOkQAI,
1.1 \<end<Sposlsl untuk
l
11an mcnelul ,an 'uml ptrf'lOI\onar
:I
BPS
I
mela\uk11o penebh.lll
M~JriNe Kenllmas
d••• '""9 Po:J~
1
-t-
r
~aru 1
l JJ11nban ggakan po?k
"-
--...
~
lloH&t .Iowa ban data lunggnkan pajak
-
t
/--,
Sulal JAWabandata lunggnkan pajak
I~
J
Mene!aah dan men~mdaW19arri Utailrl ptneilianda~
memberiloan pe'v.lu;ui!Af~kan M~At1Umi1Jiai:'ln
penehllao dan mciU:Cia\ SK9 PPN BKP 11rate1)111Sur01 Penolal
l SIS••••
'
srrategl$/~u•al
•
1 Tara Cara ~ Penyampatun \ Ookumon 01 \
- - - - - ----
Kp PJ 132/PJ.1301/2016
MonyehJtUI olan Monandalaogani
PenolnkM
/SOP
S~BPI'NB~P
sr•atev Pcnc!ak•n
,
KPP
-l
SKB PPNBI
Penolakan
LAMPIRAN II Sural Edaran D1rektur Jenderal PaJak Nomor : SE- 32 /PJ/2016
Tanggal
: 18 Juli 2016
PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEGIS
Umurn 1, Prosedur in I menguraikan tata cara penyelesaian pennohonan pernbatalan SKB PPN
BKP strategis 2. Permohonan pernbatalan SKB PPN BKP strategis diajukan oleh PKP dalarn hal terjadi kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung di dalam SKB PPN BKP strategis yang telah diterbitkan . 3. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis berupa: a surat permohonan pembata lan SKB PPN BKP strategis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di b1dang perpajakan, disertai dengan alasan pembatalan SKB PPN BKP strateg1s dengan contoh format tercantum dalam Lamp1ran 11.1 , dan b. asli SKB PPN BKP strategis yang telah diterbitkan. 4. Kepala KPP mengabulkan permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis dalam hal PKP memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan rnenerb1tkan SKB PPN BKP strategis baru paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. 5
Kepala KPP menolak permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis dalam hal PKP tidak memenuh1 persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
II. Prosedur 1
PKP a. Mengajukan permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis secara langsung ke KPP yang menerbitkan SKB PPN BKP strategis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan b. Menerima ...
Kp PJ.132/PJ .1301/2016
- 2b. Menenma BPS dari Petugas TPT c. Dalam hal permohonan ditolak, PKP menerima kembali berkas permohonan pembatalan. d. Dalam hal permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis dikabulkan oleh Kepala KPP PKP menerima Sural Keterangan Pembatalan SKB PPN dan SKB PPN BKP strategis baru. e Dalam hal permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis tidak dikabulkan oleh Kepala KPP, PKP menerima Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis asli yang telah diterbitkan. 2. Pet ugas TPT a
Menenma dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis.
b
Dalam hal dokumen permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategts belum lengkap, Petugas TPT mengembalikan dokumen permohonan kepada PKP untuk dilengkapi.
c.
Dalam hal dokumen permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis sudah lengkap, Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada PKP Pemohon Pembatalan SKB PPN BKP strategis sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya , kemudian Petugas TPT meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada hari yang sama.
3
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultast I a.
Menugaskan AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk melakukan penelitian.
b
Menelitt dan menandatangani Uraian Penelittan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dari AR seksi Pengawasan dan Konsultasi I
c.
Meneliti dan menyetujui: 1)
konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format sebagatmana tercantum dalam Lampiran I Romawi IV Peraturan Menten Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 dan Konsep SKB PPN BKP strategis yang baru menggantikan SKB PPN BKP strategis yang telah diterbitkan, dari AR seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
2)
konsep Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format sebagaimana lercantum dalam Lampiran V Surat Edaran tnt. d.
Kp PJ 132/PJ.1301/2016
Menyampaikan ..
it
- 3-
d.
Menyarnpaikan Uraian Penelitian Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis, konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan konsep SKB PPN BKP strategis yang baru atau konsep Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala KPP .
4. AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi I a. Membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis. b. Berdasarkan penelitian permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis· 1) disetujut untuk dtl akukan pembatalan SKB PPN BKP strategis, AR Seksi
Pengawasan dan Konsultasi I membuat konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strateg ts dan konsep SKB PPN BKP strategis yang baru sebaga1 penggantl SKB PPN BKP strategis yang dibatalkan; 2) tidak disetujui untuk dtlakukan pembatalan SKB PPN BKP strategis, AR Seksi Pengawasan dan Konsultast I rnembuat konsep Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis . c
Meneruskan 1) Uraian Penelitian Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis; dan
2) konsep Surat Keterangan Pernbatalan dan konsep SKB PPN BKP strategis yang baru atau konsep Sural Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis, kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultast I.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak a.
Menelaah, menandatangani Uraian Penelitian Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strateg is.
b
Menelaah dan memberikan persetujuan atau penotakan atas·
1) penerb1tan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strateg is yang baru, atau 2) penerbttan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis. c.
Menugaskan Kepa la Seksi Pelayanan untuk mencetak: 1) Surat Keterangan Pembata lan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP
strategis yang baru; atau 2) Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis.
d. Menelaah ...
Kp PJ. 132/PJ.1301/2016
-4d
Menelaah dan menandatangani
1) Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis yang baru ; atau 2) Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis.
6. Kepala Seksi Pelayanan a. Menerima uraian penelitian dari Kepala KPP dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strateg is dan SKB PPN BKP strategis yang baru atau Surat Penolakan Permohonan Pembata lan SKB PPN BKP strategis. b Menelit1 dan memaraf Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis yang baru atau Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis. 7
Pelaksana Seksi Pelayanan a. Melakukan pencetakan: 1) Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis beserta SKB PPN BKP
strategis: a)
dalam ha l impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dicetak 2 (dua) rangkap. dengan peruntukan sebagai berikut: (1) untuk PKP pemohon pembatalan SKB PPN BKP strateg1s; dan (2) untuk Kepala KPP penerbit Surat Keterangan Pembata lan SKB PPN BKP strategis sebagai arsip.
b)
dalam hal impor, SKB PPN BKP strateg1s yang baru dicetak 3 (t1ga) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut: (1) untuk PKP pemohon pembatalan SKB PPN BKP strateg is; (2) untuk Kepala KPP penerbit SKB PPN BKP strategis sebagai arsip; dan (3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Pengawasan
penyelesaian
dan
Pelayanan
Bea
dan
dokumen impor dilakukan, melalu1
Cukai PKP
tempat pemohon
pembatalan SKB PPN BKP strategis. c)
dalam hal penyerahan, SKB PPN BKP strategis yang baru dicetak 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut. (1) untuk PKP Pemohon pembatalan SKB PPN BKP strategis; (2) untuk Kepala KPP penerbit SKB PPN BKP strategis sebagai arsip;
(3) untuk ... Kp . PJ 132/PJ 1301/20 16
- 5-
(3) untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis, diberikan melalui PKP pemohon pembatalan SKB PPN BKP strategis; dan (4) untuk Kepala KPP tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bers1fat strategis terdaftar melalui KPP penerbit SKB PPN BKP strategis. 2) Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis, dicetak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut: a)
untuk PKP pemohon pembatalan SKB PPN BKP strategis; dan
b)
untuk Kepala KPP penerbit Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis sebagai arsip.
b Meneruskan hasil cetakan berupa Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis yang
baru atau Surat Penolakan
Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strateg1s ke Kepala Seksi Pelayanan. c Mengirim Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis yang baru atau Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strategis ash yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen Wajib Pajak. d Menatausahakan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKB PPN BKP strateg1s yang baru atau Surat Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strateg1s dan SKB PPN BKP strategis asli yang telah diterbitkan yang berfungsi sebagai arsip KPP sesuai dengan dan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Waj ib Pajak.
Kp PJ 132/PJ 1301 /2016
-6 -
Bagan Alir(Fiowchart)
PROSEOUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEGIS
PKP
Petugas TPT
Account Pelaksana Seks1 Representative Pelayanan seks1 Pengawasan dan Konsultas1 I
Kepala Sekst Pelayanan
Kepala Sekst Pengawasan dan Konsultasi I
Kepala KPP
r 1/.entllcrot Ura ar Pentitllan. Korsep St1111 Ketera190n
I
Merrr rra . menPrt>t<3n
._ BPSILPAO. mere•am
Pemb
dan rrene"Us
BKP Stra~~g s /Sural
pe rmo~>en an
Penolhan Pembalaloln SI
S"ateg•s
BPS
' . =---" ura In Pere'lian ~cnsep Sural I
- rt -
Kelelangan Pembatalan SKB PPN
l,lenelrtt.
BKP ~ltategts don SKJB PPN BKP sttalegts
rnenandalanganr Uraran Penel,ltan. dan membenkan
Mcnelaah, menandatangant Uratan Pene~lian, dan memberrkan
perselujuan/penclai.an
perseluJuaN~ncla~on
yan~
Mencuma 1.Jra1an
l..... -
haru ISurat
Penolakan Pembala'an
pener.uan dan mencetak Sural
Kelerangan Pembatalan SKB PPN Bt
,--
SK8
1
I
Penoiakan Pembata!a, SKB Pf'llll~P strateg•s Sural Kelerangan Pembatalan SKB PPN 1
BKP slralegts beseJa
SKB PPN BKP sHatcgrs yang barul Surat Penol3keo Pembatararl SKBPPN BKP
1
SuliiKeier..-gan :>erobat~r S><S PPN ~KP slraleg s ~~ena S~B PPN BKP s•Jateg•s ya'lQ barur S~J•at ., . Pe,oakan Pembalalan SK6PPN BKP
l'-
Sllalegr~-
-J
/
l
Strategs -~
/
'
I~
, Tara Ca1a
yamparan
~
kUl!len dr ~pp
~-~
~
Tata Cma ) Penalausahaan Oo
Kp PJ 1 32/PJ 1301/2016
l
~enyetu)ur
dan menalldalangan•
J
I
~ ""rat .-: .~elerangan F.' Pembata:an So
LAMPIRAN Ill Sural Edaran D1rektur Jenderal PaJak Nomor : SE- 3 2 /PJ/2016 Tanggal : 1 8 J uli 20 1 6
PROSEDUR PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEG IS SECARA JABATAN
I.
Umum 1. Prosedur ini menguraikan tata cara pembatalan SKB PPN BKP strateg is secara jabatan . 2. Pembatalan SKB PPN BKP strateg is secara jabatan dilaksanakan oleh Direkto rat Jenderal Paj ak dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP tidak berhak memperoleh SKB PPN BKP strategis. 3. Atas pembatalan SKB PPN BKP strategis sebagaimana dimaksud dalam angka 2, PKP wajib membayar PPN yang dibebaskan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 4. PPN yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dikreditkan, kecuali PPN yang dibayar PKP atas pembatalan SKB PPN BKP strateg is yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 5. Sebelum dilaksanakan prosedur pembatalan SKB PPN BKP strateg is secara jabatan, KPP dapat melakukan klarifikasi kebenaran dengan menggunakan Surat Permintaan Penje lasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sesuai dengan SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Waj ib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data da1/atau Keterangan , dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. 6. Dalam hal hasil SP2DK sebagaimana dimaksud dalam angka 5 mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan , pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang anggotanya
diutamakan
Petugas
Pemeriksa
Pajak
dari
seksi
yang
mengusulkan. II. Prosedu r 1. AR
seksi
Pengawasan
dan
Konsu ltasi
111111/IV atau
Pelaksana Seksi
Ekstensifikasi dan Penyu luhan a. Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP tidak berhak memperoleh SKB PPN BKP strategis dan setelah klarifikasi dilaksanakan sesuai SE-39/PJ/2015: 1) PKP dapat menyampaikan data dan/atau informasi bahwa PKP berhak memperoleh
SKB
PPN
BKP
strategis,
AR/Pelaksana
Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengarsipkan berkas terka it klarifikasi kebenaran PKP. 2) PKP .. . Kp.: PJ .1 32/PJ .1301/201 6
71
-2-
2) PKP menyetujui bahwa PKP tidak berhak memperoleh SKB PPN BKP strateg1s,
AR/Pelaksana
Seksi
Ekstensifikasi
dan
Penyuluhan
membuat. a. uraian penelitian pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; b. konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I Romawi IV Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015, dan c. melakukan pengawasan terhadap pembayaran atas PPN yang SKB nya telah dibatalkan . 3) PKP tidak menyetujUI bahwa PKP t1dak berhak memperoleh SKB PPN BKP strategis atau PKP tidak merespon surat klarifikasi , AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan· a) mengusulkan dilakukan pemeriksaan sesua1 dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; b) menerima Laporan Hasll Pemeriksaan (LHP) yang antara lain mengusulkan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan menerbitkan SKPKB, dari Kepala Seksi Pemeriksaan, dan c) membuat konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I Romawi
IV
Huruf
C
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
268/PMK.03/2015 paling lama dua hari setelah diterima LHP. b. Meneruskan uraian penelit1an pembatalan SKB PPN BKP strategis dan konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11/111/IV atau Kepala Seks1 Ekstensif1kasi dan Penyuluhan 2. Kepala Seks1 Pengawasan
dan Konsultasi 111111/IV atau Kepala Seksi
Ekstens1fikasi dan Penyuluhan a. Dalam hal atas PKP tldak d1lakukan pemeriksaan: 1)
menerima uraian penelitian pembatalan SKB PPN BKP strategis dari AR
Waskon
111111/IV
atau
Pelaksana
Seksi
Ekstensifikasi dan
Penyuluhan; dan 2)
Kp PJ 132/PJ 1301/2016
meneliti ..
-3-
2)
meneliti dan menandatangani uraian penelitian pembata lan SKB PPN BKP strategis.
b. Dalam hal atas PKP dilakukan pemeriksaan: 1)
menerim a LH P dari Seksi Pemeriksaan; dan
2)
menugaskan AR waskon 11/111/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menindaklanjuti LHP sesuai dengan usulan.
c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas terbitnya konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis. d. Menyampaikan uraian penelitian pembatalan SKB PPN BKP strategis dan Konsep Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala KPP .
3. Kepala KPP a. Dalam hal atas PKP tidak dilakukan pemeriksaan: 1)
menelaah dan menandatangani uraian penelitian pembata lan SKB PPN BKP strategis;
2)
menugaskan
Kepala
Seksi
Pelayanan
untuk
mencetak
Surat
Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis; dan 3)
menandatangani
Surat Keterangan
Pembatalan
SKB PPN BKP
strategis. b. Dalam hal atas PKP dilakukan pemeriksaan: 1)
menerima us ulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan Konsultasi 11/11 1/IV atau seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
2)
menunjuk dan menetapkan Petugas Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengutamakan AR atau pegawai yang mengusulkan untuk dilakukan perneriksaan ; dan
3)
menyetujui LHP.
c. Menelaah dan memberikan persetujuan atau penolakan atas penerbitan Surat Keterangan Pembata lan SKB PPN BKP strategis. 4. Kepala Seksi Pemeriksaan a. Menerima LHP dari tim pemeriksa. b. Menyampaikan LHP kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11/111/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan j ika terdapat usulan pembatalan SKB PPN BKP strategis. 5. Kepala ...
H Kp.: PJ .132/PJ.1301/2016
-4-
5. Kepala Seks1 Pelayanan a. Dalam hal atas PKP tidak dilakukan pemeriksaan: 1)
menerima ura1an penelitian pembatalan SKB PPN BKP strategis dari Kepala KPP ;
2)
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis.
b Dalam hal atas PKP dilakukan pemeriksaa n: 1)
menerima LHP dan Seksi Pemenksaan;
2)
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis dan SKPKB paling lama 2 (dua) hari sejak d1terimanya LHP.
c Meneliti dan memaraf SKPKB dan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strateg1s. d. Menyampaikan SKPKB dan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala KPP .
6
Pelaksana Seksi Pelayanan a. Mencetak Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strateg1s dicetak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut· 1) untuk PKP; dan
2) untuk Kepala KPP penerblt Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis sebagai arsip b. Menyampaikan SKPKB dan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis kepada Kepala Seksi Pelayanan. c. Mengirim Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen Wajib Pajak. d. Menatausahakan Uraian Penelitian, Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN BKP strategis yang berfungsi sebagai arsip KPP sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
7
Tim Pemeriksa a. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b Menyusun LHP. c. Menyampaikan LHP kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
Kp PJ 132/PJ 1301/2016
-5-
Bagan Alir (Flowchart)
......... ...
"Uol
llttJtltSrh.P.....,.,.un
'HY.,_ .... ,........ ...
A.-ca;w ' •• • ,..-i_. ,.,. 9-~•••w • 4•f~ t tiii._IV .. .ktfte',I'""'•Sot\."WHh'ftoh,.,lll't•
~
.-...... ..-
flft- J(...........
,.,.,.,., ...
r •••• • •
~
u_;,~..... ..&....rl
I
tJAt ..•t Pf'!lll•• ..
.
•"_j
l .1·~·
,_/
j
v ......~
1-
•w ~_]
{;_j
.............
flll~·!t"l• l'fiJI..
PJrr.ttn,dln Mt.,b.... . ,
,., ..l\+t 1'0Jf . . . ~11'11
•t.fiiiC"tiii"N'•u&U ~··.l'tll'lt'.....
~..r.:,.•
••• •••• • t
I
l
(>
[_
Kp PJ 132/PJ 1301/2016
LAMPI RAN 11.1 Surat Edaran Direl
Nomor Tanggal
: SE- 32 /PJ/2016
·1 8 Juli 2016
Contoh Format Surat Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis
Nornor Larnpiran Hal
: Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis Nom or KET-SKB ... (diisi dengan nomor SKB yang diajukan pembatalan)
Yth. Dtrektur Jenderal Pajak c q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sehubungan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Ntl ai atas lmpor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, dengan ini kami mengajukan permohon an pembata lan SKB yang telah Saudara terbitkan nomor KET-SKB ... (diisi dengan nom or SKB yang diajukan permohonan pembatalan) dengan alasan. Terlampir disampaikan asli SKB sebagaimana dimaksud. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih .
Pemohon
(Nama)
Kp.. PJ .132/PJ.1301/2016
LAMPIRAN IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak . SE- 32 /PJ/2016
Nomor Tanggal
1 8 Ju li 2016
CONTOH FORMAT URAIAN PENELITIAN PERMOHONAN PENERBITAN SKB PPN BKP STRATEGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP .......... ..... ................ . KANTOR PELAYANAN PAJAK ..................... ... .. .. .. .. JALAN TELEPON
www paJak go 1d
FAKSIMILE . SITUS LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200 EMAIL peny,tJuan@paJak gold
URAIAN PENELITIAN PERMOHONAN PENERBITAN/PERMOHONAN PEMBATALAN*) SKB PPN BKP STRATEGIS Nomor· .. . !WPJ .. ./KP ..... .. /20 .... I.
IDENTITAS PEMOHON
1. Nama 2. NPWP 3. Alamat 4. Jen1s us aha : ...
II SURAT PERMOHONAN
Pemohon mengajukan permohonan penerbitan/permohonan pembatalan SKB PPN BKP strategis dengan surat nom or .. tanggal .. yang diterima oleh KPP tanggal ...
Ill. DASAR HUKUM 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun
2015 tentang
lmpor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas lmpor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang
Kp · PJ.132/PJ.1301/2016
Bersifat
Strategis
dan
Tata
Cara
Pembayaran
Pajak
-2-
Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Telah Dtbebaskan Serta Pengenaan
IV PENELITIAN 1. Kelengkapan dokumen
(Diisi apakah surat permohonan dan dokumen pendukung sudah lengkap/tidak lengkap, menurut peraturan perundangan perpaJakan) 2. Materi permohonan (Diisi apakah maten surat permohonan dan dokumen pendukung sudah sesuai/tidak sesLJai dengan peraturan perundangan perpajakan). 3. Kepatuhan perpajakan**).
(Diisi apakah tidak/sedang dilakukan penyidikan, tidak/memiliki utang pajak, te lah/belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun terakhir dan/atau telah/belum menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir).
V KESIMPULAN DAN USUL Berdasarkan penelitian diketahui terdapat kesesuatan/ketidaksesuaian* dalam hal ketengkapan dokumen, materi permohonan, kepatuhan perpajakan, menurut peraturan perundangan perpajakan Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan penerbitan SKB PPN BKP strategis telah/tidak seluru hnya/diterima
memenuhi ketentuan•, maka diusulkan untuk diterima
sebag tan/di tolak~ .
(tempat) , ..... (tanggal) ..... Mengetahui, Kepala Seks1Waskon I
Peneliti, Account Representative,
NIP ... .. .. .. ...... ... ...... ..
NIP ... ............ .. ........ .. Menyetuj LA, Kepala KPP ........ ..... . NIP ........................ .
•) Pilih Salah Satu
Kp .. PJ .132/PJ 1301/2016
LAM PIRAN V Sura! Edaran Direktur Jenderal Pajak . SE- 32 /PJ/2016
Nomor Tanggal
. 1 8 Juli 2016
CONTOHFORMATSURATPENOLAKANPERMOHONAN PENERBITAN SKB PPN BKP STRATEGIS ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP .............................. KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................. . JALAN TELEPON • FAKSIMILE • SITUS ~.palak.qo ld LAYANAN INFORMASI DAN KELUHA N KRING PAJAK 1·500·200. EMAIL oonaaduan@oal~
Nom or Sifat
. SKB-TLK
Hal
: Surat Penolakan Permohonan Penerbitan SKB PPN BKP strategis/Penolakan Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis *
Yth .
NVPJ .. ./KP .. /20xx
(Tanggal . Bulan. Tahun )
(Nama) (NPWP) di (Ala mat) Se hubungan dengan Surat Permohonan
Penerbitan SKB PPN
BKP strategis
/Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis nomor .. tanggal .... dengan ini kami sampa ikan bahwa permohonan tersebut tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan ... (diisi alasan penolakan). Untuk informasi lebih lanjut. dapat menghubung1
Saudara . . . (nama AR seksi
Pengawasan dan Konsultasi I) dengan no telp .... Atas perhattan dan kerjasama Sa udara kam i ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
(Nama) (NIP) • Pilih salah satu
Kp .. PJ 132/PJ 1301/2016
LAMPIRAN VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE
Nomor Tanggal
· 1 8 Ju li 201 6
CONTOH FORMAT URAIAN PENELITIAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEGIS SECARA JABATAN
KEMENTERIAN KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ... .... .. ........... .......... KANTOR PELAYANAN PAJAK .. ........ ... .... .. .. ... .... .. . . TEl EPON
JALAN .. .... FAKSIMILE .. . . . ., SITU S wytW.Patak gQ.JQ U\YANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200 tMAIL [email protected] 1d
URAIAN PENELITIAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRATEGIS SECARA JABAT AN Nomor:.... /VVPJ .. .../KP ..... .... ./20 ... . IDENTITAS PKP:
1. Nama 2. NPWP 3. Alamat 4. Jenis usaha . .. .
II DASAR HUKUM 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 tentang lmpor dan/atau
Penyerahan Barang Ken a Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK. 03/2015 tanggal 31 Desember 201 5 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nllai Atas lmpor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang
Bers1fat
Strategis dan
Tata
Cara
Pembayaran
PaJak
Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan. 3.
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal Paj ak
Nomor
SE-39/PJ/2015
tentang
Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan , dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
Kp : PJ .132/PJ .1301/2016
- 2-
Ill. PENELITIAN (diisi dengan rangkaian proses peneiitian dan proses SP2DK yang telah dJlaksanakan)
IV. KES IMPULAN DAN USUL Berdasarkan
Laporan
Hasil
Permintaan
Penjelasan
Atas
Data
dan/atau
Keterangan (LHP2DK) Nomor .. Tanggal. .. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP tidak berhak memperoleh SKB PPN BKP strategis. Sehingga SKB PPN BKP strategis atas PKP tersebut Nomor ... tanggal . diusulkan untuk dibatalkan .
(tempat) , ..... (tanggal). ... Mengetahui , Kepala Seksi Waskon II/III/IV I Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,
NIP ...
Account Representative I Pelaksana
NIP ........................ ..
Menyetujui, Kepala KPP NIP ....................... .
Kp. P.J 132/PJ 1301/201 6
Penehti,
LAMPIRAN VII Sural Edaran D1rektur Jenderal Pajak Nomor SE- 32 /PJ/2016 Tanggal 1 8 Juli 2016
CHECKLIST PERSYARATAN PERMOHONAN SKB PPN BKP STRATEGIS DALAM SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Sural permohonan SKB PPN BKP strategis dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I Romawi II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nornor 268/PMK.03/2015. Fotokop1 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Fotokop1 Surat Pengukuhan PKP Ash surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk rnengajukan permohonan SKB PPN BKP strategts PenJelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang dumpor/d1tenma akan d1pergunakan dalam proses produks1 untuk menghasilkan BKP Surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang ditmpor atau d1peroleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan contoh format tercantum dalam Lampiran I Romawi II huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 lmpor:
1
inVOICe
2 Bill of Lacling (B/L) atau aifway bill (AWB) 3 dokumen kontrak pembelian. dan 4 dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang
D D D D D D D D D D
Penyera han :
1 dokumen kontrak pembelian· atau 2 dokumen lam yang menunjukkan akan ter]adinya penyerahan BKP
Kp : PJ 132/PJ 1301/2016
D D
LAMPIRAN VIII Surat Edaran Nomor Tanggal
D~rektur
SE-
Jenderal PaJak 32 /PJ/2016
18 Juli 2016
CHECKL/ST PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKB PPN BKP STRAT EG IS OALAM SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENOERAL PAJAK
Surat Permohonan Pembatalan SKB PPN BKP strategis disertai alasan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib
D
Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di b1dang perpajakan.
Ash SKB PPN BKP strategis yang telah diterbitkan
Kp PJ 132/PJ 130112016
D
