PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DITINJAUAN DARI UU PDRD (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)

Prosiding Seminar Nasional FE UM Jember 2015

PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DITINJAUAN DARI UU PDRD (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember) Diyah Probowulan Prodi Akuntansi FE UM Jember E-mail: [email protected] ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Metode dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan. Proses analisa data yang dilakukan terlebih dahulu mengambil data sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terbaru kemudian membandingkan bagan alur sistem penerimaan dengan teori yang terbaru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pencatatan sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan berpedoman pada Mapatda. berdasarkan membandingkan bagan alur sistem penerimaan PBB P2 dengan teori yang terbaru yaitu bahwa untuk melancarkan pengelolaan administrasi, penerimaan pajak bumi dan bangunan harus menggunakan data sismiop karena pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan satu tempat sehingga untuk rancangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember belum siap di karenakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tidak memenuhi dikarenakan anggaran pada Dispenda masih berkurang untuk bergerak dan menerapkan sistem Sismiop.Dalam peraturan Sismiop setiap daerah diminta menyiapkan Sarana dan prasarana pendukung,Struktur organisasi dan tata kerja,Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP,Kerjasama dengan pihakpihak terkait,Pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat padahal sudah ada pernyataan bahwa pemda Kabupaten Jember siap menerima Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan mulai 1 januari 2013. Kata Kunci : sistem penerimaan pajak, PBB. ABSTRACT The purpose of this study is to evaluate the system design property tax receipts urban rural counties jember 2013. This research is a case study at the Department of Revenue Jember. Method in this research is to study the field. The data used are primary and secondary data is data obtained from the Department of Revenue. The process of data analysis done first retrieve data reception system property tax (PBB) and then compare the flow chart for the system acceptance by the latest theory.The results showed that the system is good and recording procedures . It can be seen from the implementation of systems and procedures based on the Mapatda recording . by comparing the acceptance of the United Nations system flowchart P2 with the latest theory is that in order to expedite administration , property tax receipts should use

1

Topik Manajemen Keuangan


the data SISMIOP for services to taxpayers through a place that services for the design of land and building tax Rural Urban in Jember yet prepared in because in Jember Revenue Service does not meet the budget due to the Revenue still reduced to move and implement regulatory systems SISMIOP.SISMIOP in each region are asked to prepare facilities and supporting infrastructure , organizational structure and working procedures , local Regulations , rules and SOP regional Head , Cooperation with related parties , account opening reception at the UN P2 healthy banks when there Jember statement that the government is ready to accept the Tax earth urban and rural buildings from 1 January 2013. Keyword: tax revenuesystem,property tax PENDAHULUAN Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak (Suparmoko,2008:195). Menurut Suharno (2003:25), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan , perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut: 1) Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain. 2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek pertokoan, industri, perdagangan daan jasa. 3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta. 4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain. 5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain. Perpajakan Indonesia menganut Self assesment system, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak yg rendah sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang wajib pajak dan arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi 2



penyelenggaraan pajak di pedesaaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak. Ada pun pernyataan bahwa Pemda jember siap menerima sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2013. NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ) terbaru tahun 2012 PMK no. 67/PMK.03/2011 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP pajak bumi dan bangunan adalah batasan nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang berdasarkan PMK no. 67/PMK.03/2011 pasal 2 (2) adalah Rp 24.000.000; untuk tahun 2013 ketentuanya adalah sebagai berikut : a) Setiap WP mendapatkan pengurangan NJOPTKP 1 kali dalam per tahun. b) Jiaka WP memiliki beberapa objek pajak akan tetapi hanya memiliki 1 objek pajak tersebut yang nilainya paling besar yang memperoleh fasilitas pengurangan NJOPTKP serta tidak boleh digabung dengan objek-objek pajak yang lainya. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru tahun 2013 dan dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu sebagai berikut : a) 40% untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. b) Sedangkan untuk objek pajak yang lainya perkotaan dan pedesaan adalah : a) 40% jika NJOP > Rp 1.000.000.000; dan b) 20% jika NJOP < Rp 1.000.000.000; Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan pasal 8 ayat 2 UU no. 12 tahun 1985 yang telah di ubah menjadi UU no. 12 tahun 1994 maka terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pada tanggal 1 januari tahun berjalan. Dengan begitu segala perubahan atau mutasi atas objek-objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 januari maka akan dikenakan pajak di tahun setelahnya atau berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul evaluasi sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan di Kabupaten jember. Dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Jember. Perumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur yang ditetapkan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan kabupaten Jember berdasarkan UU PDRD. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi prosedur penerimaan 3



Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) pedesaan dan perkotaan di kabupaten Jember berdasarkan UU PDRD. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yangbersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitubumi/tanah dan atau bangunan.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur olehpemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan Official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutangditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. ( Widodo, Puspito, 2010:1). Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. (K,J Davey 1998:21-24) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas,karena meliputi orang atau badan yang memiliki,menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan. Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi sayarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak 4



(memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah: a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak .c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yangtelah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. (Zahriah, 2002:35) METODOLOGI PENELITIAN Jenis Data Jenis data penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan content analysis. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1993:146). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data dokumenter berupa pencatatan mengenai sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan perkotaan pada tahun 2013. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu merupakan sumber data peneltian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 1993:147). Sumber data berikutnnya adalah data sekunder yang merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa catatan atau bukti maupun dokumen-dokumen tentang system penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah : 1. Dokumen tentang system penerimaan PBB P2. 2. Bagan alir system penerimaan PBB P2 tahun 2013. 3. Bukti atau catatan yang berhubungan dengan system penerimaan PBB P2 tahun 2013.

5



Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting dengan tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam satu penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1. Studi Pustaka (Library Research) Yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang komponen dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. 2. Studi Lapangan (Field Research) Studi Lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi: a. Observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi. Teknis Analisis Data

1. 2.

3. 4.

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut : Mengetahui dan mengambil data prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember. Mengambil data organisasi atau wewenang system penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terbaru di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dan bagan alir system online penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terbaru tahun 2013 di Dinas Pendapatan Jember. Membandingkan bagan alir prosedur online penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013 dengan teori peraturan pajak yang terbaru. Mengevaluasi prosedur yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan dengan aturan atau bagan alir berdasarkan teori. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Dinas Pendapatan Jember Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga Bagian Keuangan, Bagian Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember merupakan suatu badan bertugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian bidang pendapatan sesuai dengan

6



kebijakan Bupati. Seacara garis besar tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan daerah yaitu melakukan perencanaan dan operasional dalam bidang pendapatan juga perencanaan dan operasional keuangan daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan keputusan Bupati Jember No. 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jember merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam perencanaan pendapatan daerah dan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah serta pengendalian regional atas pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dipimpin oleh Kepala daerah, serta dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Kelebihan SISTEP Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk saat ini masih menggunakan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) guna melayani Wajib Pajak untuk Pembayaran,Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kelebihan Sistem Tempat Pembayaran yaitu sistematis, mudah dan sederhana cara maupun administrasinya, dapat dilaksanakan pengawasan efektif dan efisien. Kelemahan SISTEP Namun mencapai sistem yang ideal itu tidak terlalu mudah karena adanya kelemahan atau kendala sebagai berikut : 1. Kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda. 2. Jumlah wajib pajak PBB sangat besar. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB. 4. Luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang sangat luas. 5. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang sangat heterogen khususnya masyarakat pedesaan. Kendala Anggaran Pada Dinas Pendapatan Dispenda belum siap menerapkan sistem yang terbaru yaitu sismiop dikarenakan pada Dinas Pendapatan masih belum ada anggaran belanja untuk penggadaan sistem sismiop. Dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

7



Tabel 1: Penerimaan PBB di Wilayah Kota Jember Tahun 2010-2013 No Tahun Target Realisasi 1 2010 76.150.000.000 78.090.399.728 2 2011 91.646.190.000 88.704.941.381 3 2012 114.393.705.000 103.206.703.494 4 2013 115.785.319.000 118.888.401.287 Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013

Laju Pertumbuhan 13,59% 16,35% 15,19%

Dari tabel di atas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 laju pertumbuhan PBB mencapai 13,59% yaitu dari Rp 78.090.399.728 pada tahun 2010 menjadi Rp 88.704.941.381 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan yang melebihi target karena adanya pengembangan Kota Jember sehingga tingkat penjualan tanah dan bangunan meningkat. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2012 laju pertumbuhan PBB juga masih mengalami kenaikan hingga mencapai 16,35% dengan total Rp 103.206.703.494. Hal ini disebabkan terealisasinya tunggakan PBB dan adanya insentif dari pemerintah pusat karena keberhasilan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 realisasi PBB mengalami penurunan hingga mencapai 15,19% yaitu dengan total Rp 118.888.401.287 karena adanya tunggakan PBB pada tahun 2012 yang belum tertagih pada hingga tahun 2013. Dengan kata lain apabila dihitung kenaikan realisasi PBB pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 memiliki laju pertumbuhan PBB wilayah Kota Jember yaitu 15,04%. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Jember pada 2011 sampai dengan tahun 2013 perlu dikontrol agar tidak terjadi tunggakan PBB di tahun-tahun berikutnya yang menyebabkan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan menurun.Berikut ini adalah besarnya Pendapatan Daerah Kota Jember pada tahun 2011 sampai dengan 2013 : Tabel 2: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jember Tahun 2011 - 2013 Realisasi Pendapatan Tahun Daerah Laju Pertumbuhan 2011 1.235.060.641.143 2012 1.480.482.397.875 19,87% 2013 1.582.441.084.727 6,89% Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013 Dapat diketahui laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.235.060.641.143 menjadi Rp 1.480.482.397.875 pada tahun 2012 dengan presentase sebesar 19,87%. Tahun 2013 realisasi sebesar Rp 1.582.441.084.727 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,89% penurunan tersebut 8



diakibatkan sumber – sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang sah mengalami penurunan. Untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3: Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2011 – 2013 Tahun Realisasi Realisasi Pendapatan Kontribusi PBB Penerimaan PBB Daerah 2011 88.704.941.381 1.235.060.641.143 7,18% 2012 103.206.703.494 1.480.482.397.875 6,97% 2013 118.888.401.287 1.582.441.084.727 7,51% Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013. Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 7,51% dan rendahnya pada tahun 2012 yakni sebesar 6,97% yang dinilai sangat kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.Selain itu Pajak Bumidan Bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana bagi hasil pajak, olehkarena itu kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah termasukkurang efektif. Kendala Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia menjadi unsur yang penting dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik suatu organisasi dalam organisasi tersebut akan tidak terlaksana dengan dengan baik maka dari itu dinas pendapatan kabupaten jember kendala dalam menerapkan sistem sismiop yang terbaru tidak bisa terlaksana sekarang.Sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait dalam pengalihan sedikit banyak mempengaruhi pemungutan PBB. Pelayanan prima yang telah diterapkan oleh PBB sebelumnya yaitu KPP Pratama untuk saat ini masih belum dapat diterapkan oleh Sumber daya manusia yang ada pada Dispenda. Banyak faktor yang menjadi pengaruhnya motivasi belajar yang ada pada SDM yang hanya terlihat pada usia tertentu adalah salah satu kemungkinan yang logis untuk menjelaskannya.Keterbatasan teknologi berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu SISMIOP. SISMIOP merupakan salah satu perangkat lunak yang sangat penting bagi PBB. Data PBB yang lengkap disajikan di perangkat SISMIOP ini. Namun pada saat pemasangan perangkat lunak ini pada Dinas Pendapatan Daerah hasilnya tidak sesuai dengan yang di hasilkan pada saat di KPP Pratama. Hal ini salah satu penghambat karena wajib pajak yang berkepentingan untuk data mereka ada pada sistem tersebut.Setelah adanya peraturan dari masing-masing kementrian, Daerah kota Jember mengeluarkan peraturan nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

9



Peraturan ini semakin menguatkan dasar hukum pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan ini dari KPP Pratama sebagai wakil pemungut pemerintah pusat kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut setelah peralihan menjadi pajak daerah. Untuk proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan saat ini masih dalam proses pengalihan karena Kota Jember pengalihan akan terjadi pada awal tahun 2014. Sampai saat ini persiapan pengalihan sudah banyak dilakukan. Persiapan-persiapan termasuk persiapan SDM yang akan menangani PBB, penyediaan sarana dan prasana yang mendukung kelancaran pemungutan serta produk hukum yang mendukung terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan PBB. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari sudah ada pemisahan tanggungjawab pada bagian penyimpanan aktiva dan bagian akuntansi, sudah tidak ada perangkapan jabatan dan setiap bagian sudah ada penjelasan tugas pokok fungsinya. 2. Sistem dan prosedur pencatatan sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan berpedoman pada Mapatda. Meskipun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga menggunakan sistem jemput bola. Sistem jemput bola dilakukan agar penerimaan pajak dapat memenuhi target. 3. Kendala untuk menerapkan sistem sismiop dinas pendapatan mempunyai kendala dari faktor anggaran dan sumber daya manusia dan untuk rancangan sistem penerimaan PBB P2 di kabupaten Jember menurut bagan alur ada yang beberapa sistem yang tidak memenuhi sesuai aturan pajak sebagai berikut : 4. Dari keduanya yang sudah di jelaskan sama-sama menggunakan sistem on line tidak secara manual tetapi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember masih menggunakan sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012. Dan untuk rancangan sistem penerimaan PBB P2 2013 masih dalam proses operasional.Berdasarkan keterangan ke satu dari membandingkan bagan alur sistem online penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan teori bahwa untuk melancarkan. Saran Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebaiknya Dinas Pendapatan segera mengelola prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan yang terbaru tahun 2013 untuk melancarkan pengelolaan administrasi perpajakan. Bagi peneliti berikutnya di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember akankah bener-bener menerapakan sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan 2013 sesuai rencana.

10



DAFTAR PUSTAKA Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 1993Metode Penelitian Bisnis UntukAkuntansi Dan Manajemen . Edisi Pertama,Penerbit Salemba Empat.Yogyakarta. Davey, Kenneth, Penerjemah Amunnulia dkk. Financing Regional Government1988. Jakarta: UI Press. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak DaeraRestribusi Daerah (PDRD). Indah Kusuma Dewi. 2012. skripsinya di Universitas Indonesia Depok dengan judul “ Analisis Biaya Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Setelah Di Serahkan Ke Daerah ’’. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Kedua. YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. 2003. Jakarta : Granit. Reni Zahriah. Kontribusi Bagi Hasil Penerimaan PBB dan dalam ProgramBantuan Pembangunan Desa. 2002. Jakarta Soparmoko.2008. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Soemitro, Rochmat. Pajak Bumi dan bangunan. 1989. Bandung : Eresco. Sri, Valentina dan Aji Suryo. Perpajakan Indonesia. 2003. Yogyakarta: AMPYKPN. Siti Ragil Handayani. 2011. Skripsinya di Universitas Brawijaya Malang dengan Judul “Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak BumiDan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ’’. Widodo, ATM widodo, dan Andrea Hendro Puspito. Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi. 2010. Jakarta: Mitra Wacana Media. Willynda Naiga. 2009. Skripsinya di Universitas Sebelas Maret Surakart dengan “ Evaluasi Sistem Informasi akuntansi Penerimaan Kas Negara Dari SetoranPBB Dan BPHTB Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta ’’.

11



http://www.akuntansiitumudah.com/pbb-pajak-bumi-dan-bangunan/ (reformaasi pbb terbaru). http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=12646 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/18/sismiop-sang-sistem-pengelolaadministrasi-data-pbb-p2-509912.html http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3233/5_tata_cara.htm

12


PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DITINJAUAN DARI UU PDRD (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)

Recommend Documents