VIII. MEKANISME/PROSEDUR, PELAPORAN, PENGAWASAN PESTISIDA Jumlah wilayah kerja pengamatan dan pengendalian OPT di Provinsi Jawa Barat meliputi 17 kabupaten dan 9 kota, terdiri dari 592 kecamatan, 1.799 kelurahan dan 4.006 desa (Data BPS Jawa Barat, Maret 2005), sedangkan jumlah Petugas POPT yang ada dilapangan sebanyak 473 orang dengan demikian rata-rata seorang petugas POPT mengamati 1,25 kecamatan atau 1 sampai 3 kecamatan. Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang diamati oleh Petugas POPT selama 1 tahun kurang lebih seluas atau jumlah pohan seperti pada tabel berikut
ini : Tabel 7 : Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jenis Komoditi
Luas (ha)/Jumlah (pohon) *) 1.878.985 122.479 129.577 27.613 5.837 56.927 21.204 76.321 7.462 12.255 10.805 11.405 4.827 6.534 83.867.925 50.272.612 20.665.791
Keterangan
Luas tanam Padi Sawah Luas Tanam Padi Gogo Luas Panen Jagung Luas Panen Kedelai Luas Panen kacang Hijau Luas Panen Kacang Tanah Luas Panen Ubi Jalar Luas Panen Ubi Kayu Luas Panen Bawang Merah Luas Panen Kentang Luas Panen Kubis Luas Panen Cabe Besar Luas Panen Cabe Rawit Luas Panen Tomat Luas Panen Buah- buahan Produksi Tanaman Hias Produksi (kg) Biofarmaka *) Sumber data : Penyajian Data Tanaman Pangan Dan Hortikultura bulan September 2009 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jawa Barat Tahun 2009
8.1. Prosedur Pelaporan Prosedur pelaporan OPT, bencana alam, iklim dan pestisida baik dari POPT, Kortikab POPT, Instalasi PPOPT dan BPTPH serta alur informasi OPT dan rekomendasi pengendalian adalah sebagai berikut : 1. Hasil pengamatan POPT dilaporkan ke KCD, Kordinator PPL dan Kortikab POPT setiap 2 minggu. Laporan ini sebagai bahan bagi PPL untuk memberikan penyuluhan kepada petani dan mengambil keputusan pengendalian, apabila perlu POPT langsung menginformasikan hasil pengamatan tersebut ke petani yang bersangkutan
2. Kortikab mereka apitulasi lap poran dari POPT (OPT T, bencana alam, iklim m dan pestissida), baik laporan 2 mingguan n maupun bulanan ke e Dinas Pe ertanian Ta anaman Pan ngan kabu upaten dan Instalasi PP POPT. 3. Insta alasi PPOPT T merekapitulasi laporran dari ko ortikab POP PT dan melaporkannyya ke BPTP PH, khusus Instalasi PPOPT P Subang dan In ndramayu, disamping melaporka an ke BPTP PH juga ke BPHPTPH Jatisari J 4. BPTP PH merekap pitulasi lapo oran dari In nstalasi PPO OPT dan me elaporkannyya kepada: a. Dinas D Perta anian Tanaman Pangan Provinssi Jawa Ba arat besertta rekomen ndasi pengendalian OPT b. Direktorat D Pe erlindungan n Tanaman Pangan di Jakarta c. Direktorat D Pe erlindungan n Hortikultu ura di Jakarrta d. Pemerintah P Daerah Pro ovinsi Jawa Barat e. Badan B Mete eorologi da an Geofisikka (BMG) Bogor khusus untuk laporan iklim/ cu uaca.
8.2. Rekomend R asi Penge endalian OPT. O A. Reko omendasi Pengendalia P an OPT ya ang disamp paikan secara rutin adalah a seb bagai berikkut : 1. POPT P memb buat rekom mendasi pen ngendalian OPT berda asarkan hasil pengam matan keliling di tu ujukan kep pada KCD, Kordinator PPL, PPL dan d Ketua Kelompok Tani yang ada di wilayah ke erjanya 2. In nstalasi PP POPT mem mbuat reko omendasi pengendalian OPT setiap perriode pengamatan n berdasarkkan laporan 2 mingg guan POPT, ditujukan n kepada Dinas D P Pertanian Ka abupaten/K Kota yang ada di wilaya ah kerjanya a
3. Tingkat BPTPH membuat rekomendasi pengendalian OPT setiap 2 minggu berdasarkan laporan Instalasi PPOPT ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi. B. Rekomendasi Pengendalian OPT yang disampaikan secara Insidentil adalah sebagai berikut : 1. POPT membuat rekomendasi pengendalian OPT apabila diduga akan terjadi eksplosi, ditujukan kepada petani secara langsung maupun melalui KCD, dan Koordinator PPL 2. Kepala Instalasi PPOPT membuat rekomendasi pengendalian OPT berdasarkan hasil surveillance, setiap menghadapi awal musim tanam dan untuk meningkatkan kewaspadaan, ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten, Kepala BIPP kabupaten di wilayah kerjanya 3. Kepala BPTPH membuat rekomendasi kejadian OPT berdasarkan hasil surveillance, laporan 2 mingguan atau hasil monitoring khusus, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
REKOMENDASI DISTAN PROV
DISTAN KAB/KOTA SE - JABAR
KEPALA BPTPH
FUNGSIONAL
PROTEKSI
INFORMASI INSTALASI PPOPT
DISTAN KAB SE -WILAYAH
KORTIKAB
DISTAN KAB
POPT
PETANI
Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan Pestisida 1. Menginventarisasi kasus pestisida baik dari laporan Instalasi PPOPT maupun monitoring langsung ke lapangan 2. Apabila dilaporkan ada kasus di lapangan, BPTPH melaksanakan monitoring bersama Instalasi dan POPT ke kios-kios yang diduga menjual pestisida palsu atau informasi dari petani. Hal-hal yang dimonitor antara lain : penggunaan, peredaran dan penyimpanan pestisida. Hal yang perlu diperhatikan adalah nama dagang serta jumlah 3. Apabila ditemukan pestisida yang diduga palsu, petugas BPTPH (Instalasi, Kortikab, POPT) membeli pestisida tersebut dan mengirimkan sampel ke BPTPH untuk kemudian dikirim ke Instalasi Laboratorium Kimia Agro untuk dianalisis. 4. Menyampaikan hasil analisis pestisida ke instalasi PPOPT untuk diteruskan kembali ke Diperta dan atau instansi terkait (Kompes Tk.Kabupaten/ Kota) untuk ditindaklanjuti, apabila palsu segera dilaporkan ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.
PENGAWASAN PESTISIDA DISTAN PROV
BPTPH
FUNGSIONAL PPNS
PROTEKSI
LABORATORIUM KIMIA AGRO
INSTALASI PPOPT
KORTIKAB
LAPANGAN
POPT
PENANGGULANGAN SERANGAN/EKSPLOSI OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
a b
: Alur Informasi
a b
: Alur Tindakan
