PENGAWASAN DAN PELAPORAN KUANGAN
SESI 1 : PENGAWASAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEGIATAN LAPORAN ALIRAN KAS
Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.
Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai. Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana. Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula. Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.
Jenis Pengawasan Berdasarkan subyeknya, meliputi: Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi. Berdasarkan waktunya, meliputi: Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin. Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum. Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan.
Langkah kerja pemeriksaan organisasi Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik Langkah kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak Langkah kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung
Langkah kerja pemeriksaan organisasi Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan bendaharawan Belanja Rutin dan atasan langsung Bendaharawan Belanja Rutin. Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan yang dilarang dalam pasal 78 ICW Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan, serta teliti apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.
Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/ pekerjaan pemeliharaan dengan rencana dan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur. Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan. Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan pemeliharaan telah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat Memeriksa apakah dalam setiap pengadaan barang/ pekerjaan pemeliharaan telah menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dalam negeri. Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah merupakan harga yang paling rendah dan menguntungkan bagi negara. Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan penerimaan barang/penyelesaian pekerjaan Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah memenuhi syarat.
Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan telah sesuai dengan SPK/ kontrak yang bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualtas, jenis, spesifikasi, waktu penyerahan barang/ penyelesaian pekerjaan. Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/ pekerjaan, periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai dengan SPK yang bersangkutan
Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPh pasal 21 atas honorarium yang dikeluarkan. Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPh pasal 22 atas penyerahan barang/ jasa yang dilakukan. Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPN dari pengusaha Kena Pajak Meneliti apakah Bendaharawan telah menyetorkan hasil pungutan tersebut ke kas negara secara tepat waktu
Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali. Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat
Pengeluaran anggaran tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan jenis mata anggaran keluaran (MAK) sebagai berikut: Belanja Pegawai MAK 511111 Belanja Gaji Pegawai MAK 512311 Belanja Honorarium Pegawai Belanja Barang MAK 521111 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran MAK 521114 Belanja Barang ATK MAK 522111 Langganan Daya dan Jasa MAK 523111 Pemeliharaan Gedung Kantor MAK 523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin MAK 524111 Biaya Perjalanan Dinas Belanja Modal MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Sosial MAK 571111 Belanja bantuan sosial, berupa Penyediaan Beasiswa dan peningkatan Sumber Daya Manusia
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
