PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
1/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
O
1.
Tujuan Prosedur ini memberikan pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dan sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980.
2.
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.
3.
Uraian Umum 3.1.
Tujuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan : 3.1.1.
Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 3.1.1.1.
Sistem Karir : Adalah salah satu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama didasarkan pada kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedang dalam pengembangan lebih lanjut didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lainnya.
3.1.1.2.
Sistem Prestasi Kerja : Adalah salah satu sistem pembinaan pegawai untuk pengangkatan atau promosi seorang pegawai menduduki suatu jabatan tertentu, didasarkan pada kecakapan, keahlian dan prestasi kerja yang telah dicapai atau dimiliki oleh yang bersangkutan. Kecakapan dimaksud dapat dibuktikan dari hasil lulus dalam setiap tahap ujian yang diadakan khusus untuk itu, sedangkan prestasi kerja dibuktikan secara nyata melalui kinerja yang bersangkutan di lapangan.
3.1.2.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat seobyektif mungkin dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk itu, maka setiap pejabat yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, berkewajiban membuat dan memelihara cacatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
2/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
3.2.
Sifat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 3.2.1.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia, oleh sebab itu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus disimpan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula.
3.2.2.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai, atasan dari Atasan Pejabat Penilai dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan ia mengetahui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.3.
Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 3.3.1.
Daftar
Penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan
digunakan
sebagai
bahan
dalam
melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, untuk :
3.4.
3.3.1.1.
Kenaikan pangkat
3.3.1.2.
Penempatan dalam jabatan
3.3.1.3.
Pemindahan/mutasi
3.3.1.4.
Kenaikan Gaji Berkala
3.3.1.5.
Diklat Penjenjangan
3.3.1.6.
Sebagai referensi dalam memberikan penilaian tahun berikutnya
Unsur-unsur yang dinilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah : 3.4.1.
Kesetiaan
3.4.2.
Prestasi kerja
3.4.3.
Tanggung Jawab
3.4.4
Ketaatan
3.4.5.
Kejujuran
3.4.6.
Kerja-sama;
3.4.7.
Prakarsa;
3.4.8.
Kepemimpinan.
Definisi dan parameter penilaian bisa dilihat di PP Nomor 10 Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980.
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
3/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
4/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
3.5.
Pejabat Penilai 3.5.1.
3.5.2.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, meliputi: -
Dirjen Dikti
-
Direktur
-
PD I dan PD II
-
Ketua Jurusan
-
Kepala Unit
-
Kepala Bagian
-
Kepala Sub Bagian
Pejabat yang diberi kewenangan memberikan materi/bahan penilaian yang diperlukan oleh Pejabat Penilai adalah:
3.5.3.
-
Sekretaris Jurusan
-
Sekretaris Unit
-
Kaprodi
-
Ka. Lab/Ka. Bengkel
-
Kaur.
Seorang Pejabat Penilai baru dapat memberikan penilaian apabila ia telah membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektifitas di dalam memberikan penilaian.
3.5.4.
Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi pegawai yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama.
3.5.5.
Setiap Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung berada di bawahnya.
3.5.6.
Penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
5/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
3.5.7
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila ia sampai dengan bulan Desember telah 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun yang bersangkutan belum 6 (enam) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadapnya dilakukan dalam tahun berkutnya.
3.5.8
Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah ia sekurangkurangnya 1 (satu) tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai ia secara nyata melaksanakan tugasnya.
3.5.9
Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kepentingan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak perlu dibuat lagi DP-3nya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan.
3.5.10.
Setiap Pejabat Penilai berkewajiban mengisi dan memelihara Buku Catatan Penilaian yang didalamnya memuat tingkah laku/perbuatan/tindakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif.
3.5.11.
Buku Cacatan Penilaian disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selama 5 (lima) tahun.
3.6.
Penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 3.6.1.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
3.6.2.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan selama 5 (lima) tahun.
3.6.3. 3.6.3.1.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a ke atas dibuat 2 (dua) rangkap: 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Semarang; 1 (satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian Negara;
3.6.3.2.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
6/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
3.7. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pembantu Direktur dan Direktur 3.7.1. Pejabat Penilai Pembantu Direktur adalah Direktur, Atasan Pejabat Penilainya adalah Dirjen Dikti. 3.7.2. Pejabat Penilai Direktur adalah Dirjen Dikti, Atasan Pejabat Penilainya adalah Mendiknas. 3.7.3. Pelaksanaan dan pengesahan penilaian Pembantu Direktur dan Direktur mengikuti prosedur Dirjen Dikti.
4. Prosedur 4.1
Pejabat Penilai 4.1.1 Memberikan penilaian pada seluruh pegawai yang secara langsung dibawahnya dengan menggunakan formulir DP-3 (PM 6.2./L1) 4.1.2 Menandatangani dan menyampaikan penilaian pelaksanaan pekerjaan seluruh pegawai yang secara langsung dibawahnya kepada
Kasubbag Kepegawaian untuk diproses
menjadi DP-3 pada akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan. 4.2.
Kasubbag. Kepegawaian 4.2.1.
Menerima data penilaian pelaksanaan pekerjaan dan mendisposisi kepada Pelaksana Mutasi Pegawai Edukasi dan Pelaksana Mutasi Pegawai Administrasi untuk memasukkan nilai ke dalam formulir DP-3 (PM.6.2.4/L1)
4.3.
Pelaksana Mutasi Pegawai Edukasi/Administrasi 4.3.1.
Menerima disposisi dan memasukkan nilai dalam formulir DP-3.
4.3.2.
Menyerahkan DP-3 yang siap ditandatangani Pejabat Penilai kepada Kasubbag Kepegawaian.
4.4.
Kasubbag Kepegawaian 4.4.1.
Memeriksa DP-3 yang siap ditandatangani.
4.4.2.
Menyerahkan DP-3 yang siap ditandatangani kepada Pejabat Penilai untuk diproses lanjut.
4.5.
Pejabat Penilai
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
7/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
8/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
4.6.
Pegawai Yang Dinilai 4.6.1. Apabila setuju dengan nilai yang diberikan: 4.6.1.1. Mencantumkan tanggal dan menandatangani DP-3; 4.6.1.2. Menyerahkan kembali DP-3 kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai pegawai yang bersangkutan menerima DP-3; 4.6.2. Apabila berkeberatan dengan nilai yang diberikan: 4.6.2.1. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Penilai pada kolom yang telah disediakan dalam DP-3 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima DP3. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari menjadi kedaluwarsa dan tidak dapat dipertimbangkan lagi. 4.6.2.2. Mencantumkan tanggal, menandatangani, dan menyerahkan kembali DP-3 kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai pegawai yang bersangkutan menerima DP-3.
4.7.
Pejabat Penilai 4.7.1
Apabila pegawai yang dinilai setuju dengan nilai yang diberikan : 4.7.1.1.
Menerima DP-3 yang telah ditandatangani pegawai yang dinilai dan segera mengirim ke Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan pengesahan.
4.7.2
Apabila pegawai yang dinilai keberatan dengan nilai yang diberikan : 4.7.2.1.
Menerima DP-3 yang telah ditandatangani pegawai yang dinilai dan memberikan tanggapan secara tertulis pada kolom yang telah disediakan.
4.7.2.2.
Menyerahkan DP-3 yang telah ditandatangani yang berisi pernyataan keberatan dan tanggapannya ke Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya kembali DP-3 itu dari pegawai yang dinilai.
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
9/
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
PROSEDUR MUTU
No. PM
6.2.04
Revisi
2
Tanggal
1 Juli 2010
Halaman
10 /
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS
4.8.
Atasan Pejabat Penilai 4.8.1. Menerima dan memeriksa DP-3 yang disampaikan oleh Pejabat Penilai; 4.8.2. Memeriksa dan memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai dan tanggapan yang diberikan oleh Pejabat Penilai. 4.8.2.1. Apabila ia punya alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat, dalam arti bahwa terhadap perubahan nilai itu tidak dapat lagi diajukan keberatan. 4.8.2.2. Perubahan nilai tersebut dicantumkan dalam DP-3 yang bersangkutan dengan mencoret nilai yang lama dan mencantumkan nilai yang baru. Nilai lama yang dicoret itu harus tetap dapat terbaca. Setiap coretan harus diparaf oleh Atasan Pejabat Penilai. 4.8.3
Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai pengesahan.
4.8.4
Menyerahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disahkan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut.
4.9.
Kasubbag. Kepegawaian 4.9.1.
Menerima, memeriksa, serta mendisposisi ke Pelaksana Mutasi Pegawai Edukasi dan Pelaksana Mutasi Pegawai Administrasi.
4.10.
Pelaksana Mutasi Pegawai Edukasi / Administrasi 4.10.1.
Menerima disposisi beserta DP-3 yang sah.
4.10.2.
Melaksanakan
penyimpanan
(mengarsip)
DP-3
yang
telah
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan point 3.2.1. 5.
Lampiran PM.6.2.04/L1 Formulir Konsep DP3
sah
untuk
