PROSEDUR MAJA LABO DAHU IZIN GANGGUAN (HO) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KOTA BIMA WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA BEBAS KKN

PROSEDUR PEMOHON IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALIKOTA BIMA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN IZIN DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN.

PEMERINTAH KOTA BIMA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SURAT IZIN GANGGUAN (HO)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA BIMA TELAH DIBERIKAN KEWENANGAN OLEH WALIKOTA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM BENTUK PELAYANAN SATU PINTU. UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMOHON CUKUP MENDATANGI SATU TEMPAT UNTUK MENDAPAT BERBAGAI IZIN YANG DIBUTUHKAN. SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, TEPAT, MUDAH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS.

APABILA SYARAT-SYARAT TELAH LENGKAP, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM VERIFIKASI UNTUK MENGECEK KEBENARAN DATA YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR PERMOHONAN IZIN. SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENETAPAN NILAI RETRIBUSI ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DIKELUARKAN PENETAPAN NILAI RETRIBUSI.

WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA BEBAS KKN

BESARNYA PENETAPAN NILAI RETRIBUSI SERTA WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN. PENGAMBILAN RETRIBUSI DAN PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA.

MAJA LABO DAHU IZIN GANGGUAN (HO)

IZIN GANGGUAN (HO)

IZIN GANGGUAN (HO)

BIAYA

DASAR HUKUM

Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) ditetapkan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. KETENTUAN UMUM Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan usaha dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan kerja. MASA BERLAKU Masa berlakunya Izin Gangguan (HO) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat memperpanjang setelah masa berlakunya berakhir. PERSYARATAN Izin Baru dan Daftar Ulang 1. Formulir permohonan; 2. Skema Denah Lokasi; 3. Rekomendasi Kepala Kelurahan setempat; 4. Rekomendasi dari Camat setempat; 5. Foto Copy KPT pemilik / penanggung jawab perusahaan; 6. Foto Copy AKTE Pendirian Perusahaan : CV/PT/Yayasan/Koperasi, bila permohonan diajukan oleh lembaga yang berbadan hukum dan surat penunjukan / pengankatan pimpinan; 7. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dari pemilik tempat usaha apabila bukan milik sendiri dengan surat perjanjian sewa menyewa tempat; 8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- bagi perusahaan yang tidak bisa hadir sendiri dan bagi yang dikuasakan hendaknya dapat memberikan penjelasan tentang keadaan usaha / perusahaan; 9. Pernyataan Penyanding yang ditanda tangani oleh tetangga dengan mengetahui Lurah dan Camat; 10. Foto Copy Izin mendirikan Bangunan (IMB); 11. Rekomendasi Lingkungan SPPL/UKL-UPL/AMDAL bagi usaha yang memiliki dampak lingkungan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bima; 12. Asli dan Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) lama bagi yang melakukan Her registrasi ulang / perpanjangan Izin; 13. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar. IZIN GANGGUAN (HO)

a. Perdagangan 1. Luas s/d 50 M2 2. Luas 51 s/d 100 M2 3. Luas 101 s/d 500 M2 4. Luas diatas 500M²

= Rp. 4.500 / M2 = Rp.4.000,- / M2 = Rp. 3.500,- / M2 = Rp. 3.000,- / M2

b. Pariwisata 1. Luas s/d 50 M² 2. Luas 51 s/d 100 M² 3. Luas 101 s/d 5000 M2 4. Luas diatas 500 M2

= Rp. 4.500 / M2 = Rp. 4.000,- / M2 = Rp. 3.500,- / M2 = Rp. 3.000,- / M2

c. Pergudangan : 1. Luas dibawah 250 M2 2. Luas 251 s/d 1.000 M2 3. Luas - Luas diatas 1.000 M2

= Rp. 3.000,- / M2 = Rp. 2.500,-/ M2 = Rp. 2.000,- / M2

d. Industri 1. Luas s/d 50 M2 2. Luas 51 s/d 100 M2 3. Luas 101 s/d 500 M2 4. Luas 501 s/d 1000 M2 5. Luas diatas 1.000 M2

= Rp. 2.500 / M2 = Rp. 2.000 / M2 = Rp. 1.500 / M2 = Rp. 1.000 / M2 = Rp. 750 / M2

e. Besar tarif retribusi izin Gangguan (HO) di ukur berdasarkan Luas tempat usaha dikalikan Indeks lokasi dikalikan Indeks Gangguan, serta dikalikan tarif permeter persegi berdasarkan luas tempat usaha. Rumus :

HO = L x IL x IG x Tarif/M².

g. Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat kecil ditetapkan dengan Indeks 1; b. Perusahaan dengan tingkat Gangguan kecil ditetapkan dengan Indeks 2; c. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sedang ditetapkan dengan Indeks 3; d. Perusahaan dengan tingkat Gangguan besar ditetapkan dengan Indeks 4; e. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat besar ditetapkan dengan Indeks 5; h. Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Jalan kelas I dengan Indeks ....... 5 b. Jalan kelas II dengan Indeks ....... 4 c. Jalan kelas III dengan Indeks ....... 3 d. Jalan kelas IV dengan Indeks ....... 2 WAKTU Waktu penyelesaian Izin Gangguan (HO) selama 4 (Empat) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap. PERUBAHAN /PENGGANTIAN IZIN : 1. Surat Permohonan Perubahan; 2. Asli dan atau Foto copy izin yang masih berlaku; 3. Foto copy KTP Penanggung Jawab Izin sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat Keterangan Kehilangan dari RT/RW, Lurah, Camat dan Kepolisian; 5. Surat Pernyataan bermaterei Rp. 6.000,- Kedua belah pihak mengetahui RT/RW, Lurah, Camat; RETRIBUSI 6. Surat Rekomendasi dari KPPT Kota Bima. TANPA BIAYA “ DENGAN PERIZINAN AKAN MELINDUNGI USAHA ANDA “ “PERIZINAN DAPAT MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG BAIK” KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214

IZIN GANGGUAN (HO)

IZIN GANGGUAN (HO)

i. Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat kecil ditetapkan dengan Indeks 1; f. Perusahaan dengan tingkat Gangguan kecil ditetapkan dengan Indeks 2; IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMOHON g. PerusahaanBIMA dengan Gangguan sedang ditetapkan dengan WALIKOTA Cq.tingkat KEPALA KANTOR PELAYANAN Indeks 3; PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR h. Perusahaan dengan tingkat Gangguan besar ditetapkan dengan IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON Indeks 4; MENGISI FORMULIR PERMOHONAN i. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat DENGAN besar ditetapkan MELENGKAPI IZIN DAN dengan Indeks 5; PERSYARATAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN. j. Penetapan Indeks lokasi didasarkan pada letak atau lokasi APABILA TELAH LENGKAP, AKAN perusahaanSYARAT-SYARAT ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Jalan kelas I dengan Indeks ....... 5 DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM b. Jalan kelas UNTUK II denganMENGECEK Indeks .......KEBENARAN 4 VERIFIKASI DATA c. Jalan kelas III dengan Indeks ....... 3 YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR d. Jalan kelas IV dengan Indeks ....... 2 PERMOHONAN IZIN.

PROSEDUR



SURAT IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (BBMT)


WAKTU SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TIMhari kerja Waktu penyelesaian Ijin Gangguan (HO) selama 4OLEH (Empat) TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap. FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENETAPAN NILAI RETRIBUSI ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DIKELUARKAN PENETAPAN NILAI RETRIBUSI.


BESARNYA PENETAPAN NILAI RETRIBUSI SERTA WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN. PENGAMBILAN RETRIBUSI DAN PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA.

MAJA LABO DAHU IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

SURAT IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (BBMT) BIAYA DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KETENTUAN UMUM

INFORMASI

Tarif Retribusi Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah ditetapkan sebagai berikut : a. Perdagangan 1. Luas s/d 50 M2 2. Luas 51 s/d 100 M2 3. Luas 101 s/d 500 M2 4. Luas diatas 500M²

= Rp. 4.500 / M² = Rp.4.000,- / M² = Rp. 3.500,- / M² = Rp. 3.000,- / M²

Pada saat ini di KPPT Kota Bima tidak mengeluarkan Izin Baru Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) melainkan hanya melakukan perpanjangan /her registrasi izin terhadap izin lama yang masih masih berlaku dan apabila terjadi pengalihan pemilik izin harus mendapat persetujuan dari pihak penyalur minyak tanah di Wilayah Kota Bima.

Pemegang ijin ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Bahan Bakar Minyak Tanah yang ditimbun maksimal 10 (sepuluh) drum; 2. Dimuka Bangunan Tempat Usaha harus dipasang Papan nama dengan tulisan yang cukup jelas dan mencantumkan Nomor Izin usaha yang diperoleh dari Walikota Bima; 3. Menyediakan alat – alat Pemadam Kebakaran / Racun Api serta perlengkapan lainnya untuk mencegah timbulnya Bahaya Kebakaran; 4. Selalu menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan disekitar lokasi tempat usaha; 5. Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi dengan berbagai obat – obatan untuk pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan; 6. Tidak diperkenankan untuk melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bensin / Premium pada lokasi tersebut; 7. Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota Bima; 8. Setiap pelanggaran dan ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan sanksi dan tindakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. PERSYARATAN Izin Baru dan Daftar Ulang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rekomendasi dari Kepala Kelurahan; Rekomendasi dari Camat ; Rekomendasi dari Penyalur Minyak Tanah di Wilayah Kota Bima; Foto Copy KPT pemilik yang masih berlaku; Foto Copy Tanda Pelunasan PBB; Surat Izin BBMT lama (apabila perpanjangan / Her registrasi); Foto Copy Kartu Keluarga; Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. IZIN PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

b. Besar tarif retribusi izin Gangguan (HO) Pangkalan Minyak Tanah diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dikalikan indeks lokasi dan dikalikan indeks Gangguan serta dikalikan luas tempat usaha berdasarkan c. Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat kecil ditetapkan dengan Indeks 1; b. Perusahaan dengan tingkat Gangguan kecil ditetapkan dengan Indeks 2; c. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sedang ditetapkan dengan Indeks 3; d. Perusahaan dengan tingkat Gangguan besar ditetapkan dengan Indeks 4; e. Perusahaan dengan tingkat Gangguan sangat besar ditetapkan dengan Indeks 5; d. Penetapan Indeks lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. b. c. d.

Jalan kelas I dengan nilai Indeks Jalan kelas II dengan nilai Indeks Jalan kelas III dengan nilai Indeks Jalan kelas IV dengan nilai Indeks

....... ....... ....... .......

5 4 3 2

WAKTU Waktu penyelesaian Izin 4 (Empat) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

PERUBAHAN /PENGGANTIAN IZIN : 1. Surat Permohonan Perubahan; 2. Asli dan atau Foto copy izin yang masih berlaku; 3. Past photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 4. Surat Keterangan Kehilangan dari RT/RW, Lurah, Camat dan Kepolisian; 5. Surat Pernyataan bermaterei Rp. 6.000,- Kedua belah pihak mengetahui RT/RW, Lurah, Camat; 6. Surat Rekomendasi : - Rekomendasi Lurah/Camat; - Rekomendasi KPPT Kota Bima; - Rekomendasi Penyalur Minyak Tanah di Kota Bima 7. Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; 8. Past photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. RETRIBUSI : Tanpa biaya.

KEPUASAN MASYARAKAT ADALAH CERMIN PELAYANAN YANG BAIK KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214



PROSEDUR PEMOHON IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALIKOTA BIMA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN IZIN DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN.



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)


APABILA SYARAT-SYARAT TELAH LENGKAP, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM VERIFIKASI UNTUK MENGECEK KEBENARAN DATA YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR PERMOHONAN IZIN. SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENERBITAN IZIN ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DITERBITKAN IZIN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

p

WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN.


PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA TANPA DIKENAKAN BIAYA RETRIBUSI.

MAJA LABO DAHU SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) REGALISIR SIUP :

PERSYARATAN

DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. KETENTUAN UMUM Izin Usaha Perdagangan adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan. Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan ketentuan : 1. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP MIKRO; 2. Perusahaan yang mekakukan kegiatan Usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 500.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP KECIL; 3. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000.000,- s.d Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP MENENGAH. 4. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP BESAR.

A. Bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum 1. Formulir permohonan bermaterei Rp. 6.000,2. Foto Copy KTP pemilik / penanggung jawab Perusahaan; 3. Foto Copy AKTE pendirian Perusahaan dari Notaris yang disahkan oleh Depkeh/Hukum dan perundang – undangan 2 (dua) lampiran; 4. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 5. Modal Usaha; 6. Jumlah tenaga kerja; 7. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. B. Bagi Perorangan 1. Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan/ surat izin gangguan (HO); 2. Foto Copy KTP pemilik / penanggung jawab Perusahaan; 3. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 4. Modal Usaha; 5. Jumlah tenaga kerja; 6. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; 7. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar. C. Bagi Persekutuan Komanditer (CV) 1. Foto Copy AKTE pendirian Perusahaan dari Notaris yang telah dilegalisir dari Pengadilan Negeri 2 (dua) lampiran; 2. Foto Copy KTP pemilik / penanggung jawab Perusahaan; 3. Foto copy Surat keterangan domisili perusahaan/ Surat Izin Gangguan (HO); 4. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 5. Modal Usaha; 6. Jumlah tenaga kerja; 7. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; 8. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

1. Surat Permohonan regalisir; 2. SIUP Asli yang masih berlaku; 3. Foto copy SIUP.

PERUBAHAN/PENGGANTIAN SIUP : 1. Surat permohonan perubahan; 2. SIUP Asli; 3. Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Foto copy AKTE perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap; 6. Surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian apabila SIUP Asli hilang;

RETRIBUSI : Tanpa Biaya

REKOMENDASI : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima terkait untuk usaha Pupuk, obat – obatan pertanian, pemotongan hewan dan sebagainya; 2. Surat Rekomendasi dari RT/RW/Kelurahan/Camat dan Kepolisian untuk usaha hiburan seperti Café, Karaoke, Diskotik dan sejenisnya. 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bima untuk usaha yang berhubungan dengan farmasi; 4. Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bima (SPPL/UKL/UPL/AMDAL) untuk usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan; 6. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota Bima untuk usaha yang berkaitan dengan Pariwisata. 7. Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan sesuai kegiatan usaha.

MASA BERLAKU BIAYA Masa berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah selama 2 (Dua) tahun.

Tidak ada biaya Retribusi

SEGERA DAFTARKAN USAHA ANDA UNTUK KENYAMANAN BERINVESTASI

DAFTAR ULANG

WAKTU

Daftar ulang wajib dilakukan setiap 2 (Dua) tahun.

Waktu penyelesaian izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214




PROSEDUR



TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)


PEMOHON IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALIKOTA BIMA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN IZIN DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN. APABILA SYARAT-SYARAT TELAH LENGKAP, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM VERIFIKASI UNTUK MENGECEK KEBENARAN DATA YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR PERMOHONAN IZIN. SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENERBITAN IZIN ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DITERBITKAN IZIN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.


WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN. PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA TANPA DIKENAKAN BIAYA RETRIBUSI.

MAJA LABO DAHU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)


TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PERSYARATAN A. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) 1. Mengisi Formulir permohonan yang bermaterai Rp. 6.000,- ; 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perseroan serta data akta Perseroan yang diketahui dan disahkan oleh Departemen Kehakiman ; 3. Foto Copy Akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada); 4. Asli dan Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman; 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku; 6. Foto Copy Surat Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi terkait. A. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Koperasi 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto Copy Akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instasi yang berwenang; 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus koperasi yang masih berlaku; 4. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi terkait; 5. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang; 6. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar

B. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto Copy akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3. Foto copy Kartu Tanda Pendududk (KTP) atau paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku; 4. Foto Copy Surat Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi terkait. D. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk FIRMA (FA) 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto Copy Kartu Tanda Pendududk (KTP) atau paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku; 3. Foto Copy Surat Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi terkait. E. Permohonan TDP Perusahaan (PO) 1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku. 3. Foto Copy Surat Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi terkait. F. Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Perdagangan (Her registrasi) Syarat sama seperti diatas dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang lama.

REGALISIR & PERUBAHAN IZIN : REGALISIR TDP : 1. 2. 3.

Surat Permohonan regalisir; TDP Asli yang masih berlaku; Foto copy TDP.

PERUBAHAN/PENGGANTIAN TDP : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat permohonan perubahan; Asli dan atau Foto Copy TDP yang masih berlaku; Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; Foto copy AKTE perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap; Surat keterangan hilang dari RT/RW/Lurah/Camat dan pihak Kepolisian apabila TDP Asli hilang;


SEGERA DAFTARKAN PERUSAHAAN ANDA

BIAYA Tidak ada biaya Retribusi WAKTU Waktu penyelesaian izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)



PROSEDUR


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN PERIJINAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA BIMA TELAH DIBERIKAN KEWENANGAN OLEH WALIKOTA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM BENTUK PELAYANAN SATU PINTU. UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMOHON CUKUP MENDATANGI SATU TEMPAT UNTUK MENDAPAT BERBAGAI IZIN YANG DIBUTUHKAN. SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, TEPAT, MUDAH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS.

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

PEMOHON IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALIKOTA BIMA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN IZIN DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN. APABILA SYARAT-SYARAT TELAH LENGKAP, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM VERIFIKASI UNTUK MENGECEK KEBENARAN DATA YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR PERMOHONAN IZIN. SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENERBITAN IZIN ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DITERBITKAN IZIN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.


WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN. PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA TANPA DIKENAKAN BIAYA RETRIBUSI.

MAJA LABO DAHU yy

TANDA DAFTAR PINDUSTRI (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

TANDA DAFTAR INDUTRI (TDI)

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) PERSYARATAN

DASAR HUKUM 1. 2.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; KETENTUAN UMUM

1. Foto Copy KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan; 2. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 2 (Dua) Lampir; 3. Foto Copy AKTA Notaris Pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan Hukum; 4. TDI Asli apabila daftar ulang / perpanjang; 5. Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada Perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa izin industri kecil/menengah/besar dan perluasan usaha industri.

BIAYA Tidak ada biaya Retribusi

Perluasan Usaha Industri adalah penambahan kapasitas 30 % dari jumlah produksi dan atau jenis produksi atau komoditi yang telah diijinkan. Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh izin Usaha Industri Kecil. Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi di atas Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Menengah. Industri besar adalah industri dengan nilai investasi di atas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Besar. MASA BERLAKU Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri berproduksi dan untuk jangka waktu setiap 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, wajib daftar ulang selambat – lambatnya diajukan 2 (Dua) bulan sebelum berakhirnya izin.

WAKTU Waktu penyelesaian Izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

DASAR HUKUM 1. 2.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Gudang Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PERSYARATAN

1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku; 3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku; 4. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 5. Foto Copy Izin Gangguan (HO); 6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih berlaku; 7. Foto Copy Surat Perjajian Pemakaian atau Penguasaan Gudang dengan pemilik gudang, bagi pengusaha yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain; 8. Peta atau Denah Gudang.

PERUBAHAN IZIN TDI : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat permohonan perubahan; TDI Asli; Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; Foto copy AKTE perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap; Surat keterangan hilang dari Kepolisian apabila Izin Asli hilang;

BIAYA Tidak ada Retribusi WAKTU Waktu penyelesaian Izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

REKOMENDASI :

PERUBAHAN IZIN :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata untuk usaha Jasa Boga, pertanian dan sebagainya; 2. Surat Rekomendasi dari RT/RW/Kelurahan/Camat dan persetujuan tetangga untuk usaha perbengkelan, penggilingan, furniture. 1. Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 2. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Bima (SPPL/UKLUPL/AMDAL) untuk usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan; 3. Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan untuk menjamin kegiatan usaha.

1. 2. 3. 4.

Surat permohonan perubahan; TDG Asli; Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; Surat keterangan hilang dari RT/RW/Lurah/Camat dan dari Kepolisian apabila TDG Asli hilang;

REKOMENDASI : 1. Surat Rekomendasi RT/RW/Kelurahan/Camat dan persetujuan tetangga; 2. Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis;

RETRIBUSI :

RETRIBUSI :

Tanpa Biaya

Tanpa Biaya KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDI) & TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

PROSEDUR



SURAT IZIN MENEMPATI KIOS (SIMK) & SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)


PEMOHON IZIN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALIKOTA BIMA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA SESUAI FORMULIR IZIN YANG TELAH TERSEDIA, KEMUDIAN PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN IZIN DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN. APABILA SYARAT-SYARAT TELAH LENGKAP, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DATA OLEH TIM VERIFIKASI UNTUK MENGECEK KEBENARAN DATA YANG TELAH DIISIKAN PADA FORMULIR PERMOHONAN IZIN. SETELAH BERKAS PERMOHONAN DISETUJUI AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH TIM TEKNIS UNTUK MENCOCOKKAN DATA DALAM FORMULIR PERMOHONAN. APABILA PADA SAAT PENGECEKAN LAPANGAN DATA DALAM FORMULIR TIDAK SESUAI MAKA YANG DIJADIKAN DASAR UNTUK PENERBITAN IZIN ADALAH DATA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA DAPAT DITERBITKAN IZIN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. WAKTU PENGAMBILAN IZIN AKAN DISAMPAIKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI SARANA TELEKOMUNIKASI DAN ATAU LEWAT SURAT PEMBERITAHUAN.

WUJUDKAN PELAYAN PRIMA

PENYERAHAN IZIN DILAKUKAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA TANPA DIKENAKAN BIAYA RETRIBUSI.

BEBAS KKN

MAJA LABO DAHU SIMK & SIUJK

SIMK & SIUJK

SURAT IZIN MENEMPATI KIOS (SIMK)

f, KONSTRUKSI (SIUJK) SURAT IJIN USAHA JASA

DASAR HUKUM 1. 2.

PERUBAHAN / PENGGANTIAN IZIN

DASAR HUKUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Grosir. KETENTUAN UMUM

1. 2.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Jasa Masyarakat Jasa Konstruksi.

PERSYARATAN

Pemegang izin ini harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Mengisi dan memanfaatkan Kios yang telah ditetapkan; 3. Membayar kontrak sewa menyewa Kios selama 1 (satu) tahun; 4. Memelihara kebersihan dan keamanan Kios; 5. Memperbaiki kerusakan – kerusakan pada Kios; 6. Membayar sewa listrik dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kios; 7. Dilarang memindahtangankan SIMK pada pihak ketiga; 8. Dilarang mengubah bentuk Kios tanpa seizin Walikota Bima; 9. Dilarang menyewakan kios pada pihak lain tanpa seizin Walikota Bima; 10. Dilarang menjadikan SIMK sebagai jaminan utang piutang; 11. Dilarang menjadikan kios sebagai tempat tinggal; 12. Apabila kios tidak dimanfaatkan selama 3 (tiga) bulan maka SIMK ini akan dicabut kembali.

Izin Baru dan Daftar Ulang : 1. Formulir surat permohonan izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) ke Walikota Bima; 2. Foto Copy Kartu Tanda penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab Badan Usaha (Kontraktor) yang masih berlaku; 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Sertifikat Badan Usaha; 5. Pas foto direktur ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, pas foto NKTT ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. BIAYA Tidak ada biaya Retribusi

PERSYARATAN : 1. Surat permohonan perubahan; 2. Izin Asli; 3. Foto copy KTP Penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Past Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Foto copy AKTE perubahan sebanyak 2 (dua) rangkap untuk perubahan SIUJK; 6. Surat keterangan hilang dari RT/RW/Lurah/Camat dan dari Kepolisian apabila Izin Asli hilang;

REKOMENDASI : Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan.


WAKTU

PERSYARATAN Izin Baru dan Daftar Ulang : 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,2. Foto Copy KTP Pemilik Kios; 3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Foto Copy KPT Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (Dua) lembar; 6. Asli dan Foto Copy Surat Izin Usaha Menempati Kios (SIMK) lama bagi yang melakukan Her registrasi ulang / perpanjangan.

Waktu penyelesaian izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap.

BIAYA Tidak ada Retribusi WAKTU Waktu penyelesaian izin 3 (Tiga) hari kerja terhitung mulai berkas masuk dengan persyaratan lengkap. SURAT IZIN MENEMPATI KIOS (SIMK)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA Jln. Gajah Mada – Kota Bima Tlp./Fax. (0374) 43214 SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

SIMK & SIUJK

PROSEDUR MAJA LABO DAHU IZIN GANGGUAN (HO) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KOTA BIMA WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA BEBAS KKN

Recommend Documents