Prosedur Kompensasi RSPO Terkait dengan Pembukaan Lahan yang Dilakukan Tanpa Didahului oleh Identifikasi NKT

Prosedur Kompensasi RSPO Terkait dengan Pembukaan Lahan yang Dilakukan Tanpa Didahului oleh Identifikasi NKT Dokumen final untuk konsultasi publik tanggal 1 Agustus 2013

1.

Pendahuluan

Standar Roundtable for Sustainable Palm Oil (selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai “RSPO”) untuk produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, seperti dituangkan dalam Prinsip dan Kriteria (“P&C”) RSPO, mengidentifikasi kerugian potensial hutan primer atau Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”)1 yang mungkin timbul akibat pengembangan perkebunan baru sebagai isu kunci yang harus ditangani. Versi pertama P&C pada tahun 2007 diikuti oleh panduan spesifik mengenai prosedur penanaman yang mengharuskan adanya kajian NKT sebelum melakukan pengembangan penanaman baru. Revisi P&C telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2013. Perbedaan yang jelas antara versi tahun 2007 dan 2013 terkait dengan pembukaan lahan adalah syarat di mana pekebun diminta untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi pembukaan lahan NKT yang dilakukan semenjak tahun 2005. Jika pembukaan lahan dilakukan antara tahun 2005 dan 2013, maka tidak perlu ada kompensasi jika pekebun dapat memberikan bukti bahwa mereka telah melakukan kajian NKT sebelum melakukan konversi pemanfaatan lahan. Akan tetapi jika pembukaan lahan terjadi setelah diterbitkannya P&C tahun 2013, maka pekebun harus membuktikan bahwa pembukaan lahan dilakukan setelah kajian NKT yang ditambahkan dengan analisis perubahan pemanfaatan lahan (Land Use Change/LUC). Prinsip, kriteria dan indikator wajib sesuai versi tahun 2013 mencantumkan bahwa: (Kriteria 7.3) Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan hutan primer atau kawasan yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu atau beberapa NKT. 7.3.1

Harus dibuktikan bahwa tidak ada penanaman baru yang menggantikan hutan primer atau wilayah lain yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu atau lebih NKT sejak November 2005. Penanaman baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan bahwa NKT yang telah diidentifikasi dipertahankan dan/atau ditingkatkan (lihat Kriteria 5.2).

7.3.2

Kajian NKT secara menyeluruh, termasuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum alih guna lahan atau penanaman baru. Hal ini termasuk analisis perubahan pemanfaatan lahan untuk melihat perubahan terhadap vegetasi sejak November 2005. Dengan mempergunakan angka proksi, analisis ini akan digunakan sebagai indikasi perubahan status NKT.

7.3.3

Tanggal persiapan lahan dan waktu dimulainya kegiatan harus tercatat.

Panduan khusus untuk 7.3.1: Bila lahan telah dibuka sejak November 2005 tanpa adanya kajian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai rencana kompensasi NKT sebagaimana mestinya selesai dikembangkan dan diterima oleh RSPO.

Sementara prinsip, kriteria dan indikator wajib terkait versi tahun 2007 mencantumkan bahwa:

1 NKT didefinisikan dalam perangkat NKT umum dan interpretasi nasional (jika tersedia). Informasi terbaru mengenai perangkat dan definisi

NKT tersedia pada laman Jejaring Sumberdaya NKT di www.hcvnetwork.org/

1

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan hutan primer atau kawasan yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu NKT atau lebih. 

Kajian NKT, termasuk konsultasi para pemangku kepentingan, dilaksanakan sebelum konversi terjadi.



Tanggal pelaksanaan persiapan lahan dan waktu dimulainya kegiatan harus tercatat.

Ketentuan-ketentuan ini dalam standar RSPO dimaksudkan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, jasa dan nilai lingkungan dan sosio-kultural yang penting, serta menjaga wilayah yang perlu dipertahankan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam konteks perluasan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian nilainilai ini menjadi penyusun elemen inti sistem RSPO. Karena menyadari bahwa pengertian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini telah dilakukan secara bertahap dan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan dikarenakan beragam sebab, terutama karena lahan belum bersertifikasi, maka Badan Eksekutif RSPO menyetujui Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP), yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010. Prosedur ini mewajibkan semua anggota RSPO yang terlibat dalam produksi minyak sawit untuk menunjukkan, sebagaimana diverifikasi oleh badan sertifikasi RSPO yang terakreditasi, bahwa mereka telah melakukan kajian dampak sosial dan lingkungan yang independen, komprehensif dan partisipatif – termasuk identifikasi hutan primer, wilayah yang perlu dipertahankan untuk menjaga NKT, lahan gambut dan lahan milik masyarakat – sebelum dilakukan pembukaan lahan baru. Jika diinterpretasikan secara ketat, persyaratan-persyaratan ini, sebagaimana dikombinasikan dengan ketentuan RSPO terhadap sertifikasi parsial,2 telah secara efektif mengeluarkan pekebun yang mengelola wilayah yang dibuka untuk tujuan ekspansi tanpa melakukan kajian NKT pasca November tahun 2005 dari sertifikasi RSPO. Namun demikian, menyadari bahwa pembukaan lahan yang dilakukan tanpa didahului kajian NKT dapat terjadi karena berbagai macam sebab (termasuk ketidaktahuan akan ketentuan-ketentuan RSPO pada saat itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya, dan kesalahan dalam atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional), maka Badan Eksekutif RSPO lebih memilih RSPO untuk mengembangkan Prosedur Kompensasi daripada memaksakan ketentuan-ketentuan yang akan selamanya menghalangi para pekebun untuk mendapatkan sertifikasi atau bahkan menjadi anggota RSPO. Kompensasi diwajibkan bagi semua pembukaan lahan pasca tahun 2005 yang dilakukan tanpa kajian NKT terlebih dahulu terhadap lahan yang dikuasai oleh (i) organisasi induknya; atau (ii) anak perusahaannya yang sahamnya dimiliki secara mayoritas dan/atau yang dikelola olehnya dan terdaftar sebagai anggota RSPO, terlepas dari pembukaan lahan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah aset lahan tersebut diakuisisi atau disewa. Seperti didefinisikan dalam Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO tahun 2007, pemegang saham mayoritas didefinisikan sebagai pemegang saham paling besar (saham pengendali). Akan tetapi jika kepemilikan saham sama besarnya (misalnya 50/50), maka hal ini berlaku bagi organisasi yang memiliki kendali atas manajemen perusahaan. Prosedur kompensasi juga berlaku bagi aset lahan yang disewa atau diakuisisi oleh anggota RSPO, dan aturan pemegang saham terbesar/pengendali masih berlaku. Prosedur kompensasi yang dijelaskan di bawah ini memungkinkan pemohon sertifikasi yang mengelola suatu wilayah yang tidak memenuhi Kriteria 7.3 dan/atau ketentuan Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk mengajukan sertifikasi (atau mempertahankan status sertifikasinya) dengan syarat sebagai berikut:

2

Klausul 4.2.4 dari Sistem Sertifikasi mensyaratkan pekebun untuk berkomitmen pada jadwal untuk mensertifikasi seluruh lahan yang berada dibawah kontrol mereka

2

i. ii. iii.

menunjukkan perubahan pada prosedur operasi standar (SOP) mereka; sepakat untuk melakukan pemulihan (remediasi)/kompensasi terhadap kehilangan apapun dari NKT 4, 5, dan 6 dengan masyarakat yang terkena dampak; dan melaksanakan tindakan konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Prosedur Kompensasi ini.

Pendekatan ini memiliki dua tujuan, yaitu: 



memungkinkan RSPO untuk memenuhi misinya dalam meningkatkan produksi, pengadaan , pembiayaan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan dengan cara melibatkan pekebun yang berkomitmen dalam jangkauan yang lebih luas; dan memungkinkan para pekebun yang bertanggung jawab untuk memperbaiki operasinya, yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan pada peraturan, sehingga mereka dapat mengajukan atau mempertahankan sertifikasinya sebagai cara untuk menunjukkan komitmen masing-masing terhadap keberlanjutan.

Pekebun anggota harus memperhatikan bahwa kajian NKT yang dilakukan sebelum pengesahan P&C baru harus dilakukan oleh penilai NKT yang disetujui RSPO dan dilaksanakan sesuai dengan panduan NKT Nasional, jika ada. Peraturan-peraturan baru yang diatur oleh Kriteria 7.3 seperti disebutkan dalam P&C tahun 2013 tidak berlaku ke belakang (retroaktif) bagi kajian NKT yang sudah pernah dilakukan di masa lalu.

2.

Pendahuluan

Dokumen ini berisi Prosedur Kompensasi RSPO yang sifatnya wajib dan berlaku bagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan Prinsip dan Kriteria RSPO 7.3 dan/atau Prosedur Penanaman Baru (NPP). Dokumen ini didasari oleh kerja dan rekomendasi Gugus Tugas Kompensasi (Compensation Task Force/CTF), sebuah sub-unit di bawah Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan NKT (“BHCV-WG”) RSPO pada tahun 2011, yang berangkat dari kerja awal oleh Badan Eksekutif, gagasan yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja Indonesia untuk NKT RSPO (HCV RIWG), dan hasil lokakarya bersama para anggota RSPO pada Roundtable RSPO ke-8 di Jakarta pada bulan November 2010. Prosedur ini juga mengambil pengalaman dari dua kasus keluhan awal. Kasus-kasus ini secara pasti menunjukkan bawa usaha untuk menilai kerugian nyata dari NKT melalui analisis NKT secara retrospektif melalui catatan sejarah merupakan hal yang sulit dilakukan, membutuhkan banyak waktu dan hasilnya pun jauh dari memuaskan. Gugus Tugas Kompensasi juga menyimpulkan bahwa pemulihan wilayah ekosistem alami yang luas pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit sering kali kurang efektif dibandingkan dengan pelaksanaan tindakan konservasi di luar perkebunan. Prosedur Kompensasi mempertimbangkan pelajaran-pelajaran ini, merancang pendekatan berdasarkan angka proksi untuk menghitung tanggung jawab kompensasi berdasarkan citra satelit dari tutupan vegetasi sebelumnya pada wilayah yang sudah dibuka, dengan mengimplementasikan tindakan konservasi yang dapat diterima di dalam dan di luar lokasi. Meskipun unsur-unsur dalam dokumen ini dapat direvisi seiring dengan terkumpulnya lebih banyak pengalaman, rencana kompensasi diasumsikan berdasar atas versi dokumen yang valid pada saat proses kompensasi formal dimulai, dan tunduk pada perubahan lebih lanjut hanya jika disepakati bersama antara pekebun dan RSPO. Jika terdapat sengketa terkait isi atau interpretasi Prosedur Kompensasi, maka keputusan akhir akan diambil oleh Panel Pengaduan RSPO.

3

3.

Ketentuan-ketentuan kunci dan prinsip panduan pemandu

Prosedur kompensasi mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut (lihat juga diagram alur ringkasan dalam Lampiran 1):        

disklosur informasi mengenai pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan; analisis dan laporan perubahan pemanfaatan lahan; pemulihan (remediasi) wilayah yang terlarang bagi penanaman kelapa sawit oleh P&C RSPO (contoh: kawasan tepian sungai dan wilayah terjal); pembuktian diimplementasikannya prosedur operasi standar (SOP) secara efektif; remediasi/kompensasi yang dilakukan kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak akibat hilangnya NKT 4-6 penghitungan tanggung jawab kompensasi tambahan; merencanakan proyek-proyek kompensasi; dan mengimplementasikan proyek konservasi dan memonitor hasilnya.

Prosedur Kompensasi mencerminkan prinsip-prinsip panduan sebagai berikut. i.

ii.

iii.

iv.

Kasus-kasus terdahulu perihal pembukaan lahan yang tidak disertai kajian NKT memiliki tanggung jawab kompensasi yang lebih kecil dibandingkan kasus terkini. Oleh karenanya prosedur ini membedakan antara pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, yang dilakukan mulai dari bulan November 2005 hingga tanggal 31 Desember 2009, dan pembukaan lahan yang dilakukan mulai 1 Januari 2010 (ketika NPP diberlakukan) hingga saat ini (saat Prosedur Kompensasi diberlakukan). Bagi pembukaan lahan yang tidak sesuai di masa mendatang, tanggung jawab kompensasi dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi tindakan ‘buka dan bayar’. Namun hal ini tetap memungkinkan anggota baru untuk bergabung dengan RSPO di masa mendatang dan bagi anggota RSPO untuk memperoleh tanah sewaan dari non-anggota dan tetap dapat meneruskan sertifikasi. Ketidaksesuaian pembukaan lahan oleh anggota RSPO pada saat pembukaan lahan, dan terutama pekebun RSPO yang bersertifikat, membawa tanggung jawab kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan pembukaan lahan yang dilakukan oleh non-anggota RSPO. Hal ini karena anggota secara formal berkomitmen terhadap RSPO dan diharapkan memiliki informasi lebih baik mengenai ketentuan-ketentuan RSPO dibandingkan dengan non-anggota. Perlu diperhatikan bahwa prosedur kompensasi berlaku di belahan dunia manapun, termasuk pekebun pada wilayah yang belum dijangkau oleh RSPO dan yang mencoba untuk memperoleh keanggotaan RSPO dan/atau meminta sertifikasi RSPO di masa mendatang. Prosedur-prosedur ini dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas pekebun dalam memenuhi tanggung jawab kompensasi mereka dan mendorong tindakan konservasi yang dapat memaksimalkan hasil konservasi dalam kaitannya dengan sumber daya yang dialokasikan. Meskipun RSPO berusaha memastikan bahwa para anggotanya melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum mengakuisisi lahan untuk kelapa sawit, RSPO juga menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas semua pembukaan lahan sejak tahun 2005 sebelum berada di bawah manajemen mereka. Secara khusus RSPO mendorong anggotanya untuk memperluas lahan mereka pada lahan yang sesuai ketentuan yang berlaku, dan ini sering kali merupakan lahan yang sudah dibuka oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus Prosedur Kompensasi membedakan antara lahan yang dibuka untuk kepentingan komersial dan non komersial (lihat kamus istilah untuk

4

melihat definisi), di mana pekebun tidak diharuskan untuk melakukan kompensasi atas lahan yang terbukti dibuka untuk tujuan non komersial.

4.

Panel Kompensasi

Setiap kasus kompensasi akan ditangani oleh Panel Kompensasi. Untuk tiap kasus, wakil ketua BHCV WG akan menunjuk Panel Kompensasi yang terdiri dari empat anggota RSPO, lebih diutamakan anggota dari BHCV WG, yang memiliki keahlian sesuai dengan kasus kompensasi, ditambah satu anggota dari sekretariat RSPO, serta didukung oleh tenaga tambahan jika diperlukan, selambat-lambatnya 20 hari setelah notifikasi perihal kasus kompensasi yang bersangkutan. Wakil ketua BHCV WG akan menginformasikan BHCV WG mengenai pembentukan Panel Kompensasi dan segala bentuk keberatan harus diajukan selambatnya lima hari kerja. Panel Kompensasi akan melapor kepada BHCV WG mengenai keputusannya dalam kasus kompensasi. Pada saat pencalonan, anggota-anggota terpilih dari Panel Kompensasi harus mendisklosur informasi seandainya ada konflik kepentingan. Wakil ketua BHCV WG akan menelaah semua konflik kepentingan sebelum tiap kasus dimulai, dan anggota Panel Kompensasi melalui wakil ketua akan mengundang anggota pengganti jika diperlukan agar memperoleh keseimbangan dan keahlian. Pemilihan anggota ahli setidaknya harus memperoleh satu anggota yang memiliki pengetahuan lokal dan harus ditempatkan dekat dengan tempat bertugas agar mereka dapat leluasa bergerak untuk melakukan investigasi lebih lanjut, sekaligus tetap mempertahankan kemandirian.

5.

Disklosur informasi mengenai Pembukaan Lahan yang Tidak Sesuai Ketentuan



Pekebun anggota RSPO harus, dalam waktu enam bulan [sejak tanggal disahkannya Prosedur Kompensasi ini oleh Badan Eksekutif], mendisklosur informasi kepada Direktur Teknis RSPO perihal seluruh pembukaan lahan untuk tujuan ekspansi pasca 2005 yang dilakukan tanpa ada kajian NKT terlebih dahulu pada lahan yang berada dalam pengelolaannya, atau menyatakan secara tertulis di laman situs RSPO bahwa tidak pernah dilakukan pembukaan lahan semacam itu, sebelum dilakukannya komentar publik selama dua pekan pada periode permohonan keanggotaan. Untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota RSPO, pekebun harus melalui proses kompensasi untuk semua pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Pekebun yang mendaftar menjadi anggota RSPO harus mendisklosur informasi kepada Direktur Teknis RSPO mengenai pembukaan lahan untuk tujuan ekspansi yang dilakukan pasca 2005 tanpa ada kajian NKT terlebih dahulu terhadap lahan yang dikelolanya, atau jika tidak, membuat pernyataan tertulis di laman situs RSPO bahwa tidak pernah ada pembukaan lahan yang demikian, sebelum dilakukannya komentar publik selama dua pekan pada periode permohonan keanggotaan. Agar memenuhi semua persyaratan untuk menjadi anggota RSPO, pekebun harus menjalani proses kompensasi untuk mengetahui ada tidaknya pembukaan lahan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan. Pekebun bersertifikat atau pekebun yang mengikuti sertifikasi RSPO harus mendisklosur informasi kepada Badan Sertifikasi dan Direktur Teknis RSPO mengenai semua pembukaan lahan untuk ekspansi pasca 2005 yang tidak didahului oleh kajian NKT pada lahan yang dikuasainya (dimiliki, dikelola, disewa atau diakuisisi), atau menyatakan secara tertulis bahwa pembukaan lahan yang demikian tidak pernah terjadi. Kepatuhan terhadap peraturan ini akan diaudit oleh Badan Sertifikasi, yang akan melaporkan segala hal yang tidak didisklosur kepada Panel Pengaduan. Untuk memenuhi persyaratan untuk sertifikasi pertama pada wilayah yang tidak dibebankan tanggung jawab kompensasi, pekebun harus menjalani proses kompensasi atas semua pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Prinsip di sini adalah semua pekebun harus melakukan disklosur seluruh informasi mengenai lahan mereka pada saat pertama kali mereka mengikuti sertifikasi.





5

Prosedur Kompensasi akan berlaku terhadap pekebun yang atas prakarsa sendiri mendisklosur informasi kepada Direktur Teknis RSPO tentang segala pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Setelah rencana kompensasi disetujui dan mulai dilaksanakan, maka proses sertifikasi pada unit operasi lain yang tidak memiliki kasus kompensasi dapat dilanjutkan. Kasus ketidaksesuaian yang diketahui melalui audit Badan Sertifikasi, atau yang dilaporkan oleh pemangku kepentingan lain pada tahap selanjutnya akan dilaporkan pada Panel Pengaduan. Kasus-kasus semacam ini dapat berakibat pada penangguhan atau penarikan sertifikat, dan/atau pencabutan keanggotaan RSPO.

6.

Perubahan SOP yang Disetujui

Dalam waktu 60 hari kerja, para anggota harus mengajukan SOP mereka (telah disetujui oleh pimpinan manajemen perusahaan) untuk menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan tindakan sebagaimana mestinya untuk menghindari dilakukannya pembukaan lahan baru di masa yang akan datang yang tidak sesuai aturan.

7.

Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUC)

Pekebun yang menjalani proses kompensasi memiliki pilihan untuk: a) melakukan kompensasi atas seluruh wilayah yang dibuka dengan menggunakan koefisien 1 (lihat di bawah) tanpa melakukan analisis perubahan pemanfaatan lahan (LUC); atau b) melakukan analisis LUC untuk mengidentifikasi setiap kasus pembukaan lahan sejak 1 November 2005, yang dilakukan tanpa melalui kajian NKT terlebih dahulu. 7.1. Tanggung jawab kompensasi yang muncul akibat hilangnya NKT 4-6 harus diidentifikasi dan dikaji melalui dialog dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang terkena dampak seperti dijelaskan pada sesi 9. 7.2. Wilayah yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh ditanami kelapa sawit menurut P&C (contohnya kawasan tepian sungai dan wilayah terjal) harus diidentifikasi dan dipulihkan. 7.3. Untuk tujuan kompensasi atas potensi kehilangan NKT 1-3, maka semua pembukaan lahan yang dilakukan sebelum kajian NKT (termasuk wilayah yang diidentifikasi untuk dipulihkan pada poin 7.2) harus dihitung dan diklasifikasikan berdasarkan kategori berikut:  antara November 2005 dan 31 Desember 2009;  antara 1 Januari 2010 dan [tanggal dimulainya Prosedur Kompensasi3]; dan  setelah [tanggal dimulainya Prosedur Kompensasi] Analisis yang dilakukan juga harus menilai, apakah lahan tersebut dibuka:  

untuk tujuan komersial (oleh anggota atau non-anggota) sebagaimana didefinisikan dalam daftar istilah di bawah ini; atau untuk tujuan non komersial seperti didefinisikan dalam daftar istilah.

Wilayah yang dibuka tanpa didahului kajian NKT (termasuk wilayah yang diidentifikasi untuk dipulihkan pada poin 7.2) harus dikelompokkan dalam empat kategori sesuai Tabel 1 di bawah melalui analisis data penginderaan jauh (“Inderaja”) status vegetasi pada November 2005 (atau yang paling mendekati tahun ini – lihat lampiran 2, bagian Panduan Penginderaan Jauh). Keempat kategori vegetasi ini masing-masingnya diberikan koefisien penggandaan

3

6 bulan setelah Prosedur Kompensasi disetujui

6

sebagai angka proksi untuk nilainya sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati. Besarannya berkisar dari 1 (hutan berstruktur kompleks termasuk hutan primer, regenerasi, hutan tebang pilih dengan unsur kanopi tinggi) hingga 0 (pohon monokultur dan perkebunan non hutan; lahan lain yang dibudidayakan dan dikembangkan secara permanen atau lahan rusak).

Tabel 1. Kategori wilayah lahan yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu Koefisien 1,0: Hutan yang kompleks secara struktur (termasuk hutan primer), hutan tebangan yang beregenerasi dan ditebang secara selektif, dengan unsur tajuk tinggi. Koefisien 0,7: Hutan primer yang rusak secara struktur, namun tetap menjalankan fungsi ekologisnya*. Koefisien 0,4: Agroforestri dengan spesies majemuk. Koefisien 0: Perkebunan dengan pohon monokultur dan yang tidak berpohon; lahan lainnya yang digarap dan dikembangkan secara permanen, atau yang rusak dan dalam kondisi terbuka. *Termasuk hutan sekunder lainnya yang meskipun sudah mengalami kerusakan akan tetapi tajuk rendahnya masih berfungsi, baik yang sudah mengalami penebangan secara berat dan/atau berulang atau yang sebelumnya sudah pernah dibakar, serta hutan yang sedang beregenerasi. Catatan: Interpretasi terhadap koefisien-koefisien ini harus mengacu kepada panduan NKT (HCV tool kit) yang berlaku pada waktu dilakukannya pembukaan lahan. Contohnya, ekosistem lahan basah mencakup rawa gambut (khususnya rawa yang masih berhutan), rawa air tawar, hutan bakau, danau dan rawa berumput diidentifikasi sebagai wilayah NKT (HCVA) di Indonesia pada tahun 2008 (dianggap NKT 4.1 sesuai dengan panduan NKT Indonesia 2008).

Pekebun harus memberikan laporan berisi temuan dalam analisis perubahan pemanfaatan lahan (LUC) kepada Panel Kompensasi dalam waktu 60 hari kerja sejak dimulainya proses tersebut (dapat diberikan perpanjangan oleh Panel Kompensasi). Laporan tersebut harus mencakup konfirmasi bahwa telah dilakukan perubahan terhadap SOP atau telah dilaksanakannya SOP baru sehingga menghindari dilakukannya pelanggaran aturan di masa yang akan datang. Selain mengompensasi semua HCV yang hilang akibat pembukaan lahan tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu, pekebun juga diwajibkan untuk memulihkan wilayah-wilayah yang dilarang oleh RSPO P&C untuk ditanami kelapa sawit. Wilayah-wilayah semacam ini dapat mencakup kawasan tepi sungai dan lahan yang curam. Pemulihan juga harus bertujuan untuk seefektif mungkin mengembalikan fungsi ekologis yang akan diperankan jika vegetasi alamnya dilestarikan di wilayah tersebut, seperti misalnya pengendalian erosi dan perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Tindakan tersebut harus diambil di samping harus pula memenuhi segala tanggung jawab kompensasi yang diidentifikasi. Pengelolaan wilayah-wilayah ini harus dilakukan sesuai dengan standar yang diatur di dalam panduan P&C yang relevan.

8.

Kalkulasi tanggung jawab konservasi

Selain memberikan kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya NKT 4-6, pekebun yang mengelola wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu sejak tahun 2005 diwajibkan pula untuk berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar wilayah kerjanya. Besar keseluruhan tanggung jawab konservasi ditentukan oleh kapan pembukaan lahan dilakukan, oleh siapa dan untuk tujuan apa,

7

kemudian dikalkulasikan dengan mempergunakan data dari analisis perubahan pemanfaatan lahan (LUC). Tanggung jawab tersebut, sebagaimana disimbolkan dengan angka hektar yang dicadangkan atau dikelola dengan tujuan utama untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dikalkulasikan dengan mempergunakan Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Menentukan besaran tanggung jawab konservasi Lahan yang pada waktu dibuka dikelola oleh entitas non-anggota

Lahan yang dibuka pasca November 2005 hingga

31 Desember 2009 Lahan yang dibuka antara 1 Januari 2010 dan saat ini [tanggal dimulainya Prosedur Kompensasi] Pembukaan lahan di masa yang akan datang setelah [tanggal

Lahan yang pada waktu dibuka dikelola oleh anggota RSPO yang unit pengelolanya belum bersertifikasi.

Lahan yang pada waktu dibuka, dikelola oleh pekebun yang unit pengelolanya bersertifikat RSPO.

Termasuk perolehan lahan dari anggota RSPO yang tidak memiliki unit pengelolaan yang bersertifikasi pada waktu pembukaan lahan tersebut (acuan silang pada poin 4.2.4)

Termasuk lahan yang diperoleh dari pekebun lainnya yang memiliki unit pengelola yang bersertifikasi RSPO pada waktu lahan tersebut dibuka (acuan silang pada poin 4.2.4)

Pemulihan (remediasi) wajib dilakukan hanya untuk HCV 4-6

Hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka untuk tujuan komersial tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu X Koefisien vegetasinya di bulan November 2005

Hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka untuk tujuan komersial tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu X Koefisien vegetasinya di bulan November 2005

1. Hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih

Hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu X Koefisien vegetasinya di bulan November 2005

Dikeluarkan dari keanggotaan RSPO*

Hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu X Koefisien vegetasinya di bulan November 2005

Kalikan dua hasil dari: Seluruh wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu

Dikeluarkan dari keanggotaan RSPO*

8

dimulainya Kompensasi]

Prosedur

dahulu X Koefisien vegetasinya di bulan November 2005 2. Seluruh lahan yang dibuka dan dimiliki oleh anggota harus dikelola sepenuhnya sesuai dengan standar RSPO dan disertifikasi sesegera mungkin. 3. Jika lahan yang dibuka telah bersertifikasi, maka hasil sawit dari wilayah dengan koefisien vegetasi = 0 pada bulan November 2005 diperbolehkan untuk dijual sebagai lahan yang bersertifikasi. Petani swadaya diperbolehkan untuk menjual TBS sebagai produk yang bersertifikasi, sebagaimana dihasilkan dari wilayah yang pembukaannya dilakukan di lanskap agroforestri (koefisien 0.4) 4. Hasil sawit dari lahan yang dibuka dengan koefisien vegetasi > 0 pada bulan November 2005 tidak dapat diklaim bersertifikasi RSPO meskipun unit pengelolanya telah bersertifikasi (harus merupakan bagian dari keseimbangan massa (mass balance)

9

atau dipisahkan secara fisik. 5. Anggota RSPO yang memperoleh lahan baru setelah [tanggal dimulainya Prosedur Kompensasi] harus berjanji secara tertulis untuk tidak mengusahakan, mendorong, atau mendukung segala pembukaan lahan yang dilakukan tanpa disertai

kajian

NKT

terlebih dahulu.

6. Pengeluaran dari atau pendaftaran menjadi anggota ditolak jika persyaratanpersyaratan di atas tidak dipenuhi. *BHCV-CP RSPO dapat menelaah kasus-kasus pengecualian berupa pembukaan lahan yang bersifat aksidental dan terbatas yang dilakukan tanpa disertai kajian NKT terlebih dahulu

9.

Kompensasi bagi hilangnya NKT-NKT Sosial [NKT 4 (sebagian), 5 dan 6]

Potensi hilangnya NKT 4-6 harus dikaji melalui bukti-bukti yang ada ataupun melalui suatu proses baru. Hilangnya NKT Sosial yang diidentifikasi harus dipulihkan sebagaimana mestinya, sebagaimana telah disepakati dalam konsultasi yang transparan dan partisipatif, serta konsultasi yang diinformasikan bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat yang terkena dampak. Penyediaan sumber daya alam dapat dipulihkan, diganti dengan alternatif pilihan lainnya yang disepakati, atau dapat pula dikompensasikan dengan bentuk lain sebagaimana disepakati oleh para pihak. Dikarenakan masyarakat berkemungkinan untuk mengalami pergeseran dalam ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam dikarenakan adanya perubahan lingkungan sosioekonomi, maka konsultasi tersebut harus mencari opsi terbaik pada saat ini bagi pemulihan atau penggantian nilai-nilai dan/atau fungsi yang hilang. Dalam kasus di mana yang disepakati adalah kompensasi dalam bentuk uang, maka para pihak disarankan untuk melakukannya dalam beberapa kali pencicilan ketimbang melakukannya semuanya sekali jadi/tunai. Pekebun harus mengacu kepada panduan FPIC (Free, Prior and Informed Consent) dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat yang terkena dampak (acuan: panduan FPIC RSPO). Untuk langkah keseluruhan, harap mengacu pada Lampiran 1 (diagram alur).

10

10. Persamaan uang dengan jumlah hektar untuk konservasi Tabel 2 di atas dan data dari analisis perubahan pemanfaatan lahan (LUC) menghasilkan luasan yang dipersyaratkan untuk kompensasi (tanggung jawab kompensasi) sebagaimana direpresentasikan dalam bentuk hektaran yang dialokasikan untuk konservasi sumber daya hayati. Pekebun dapat memenuhi Prosedur Kompensasi melalui pencadangan dan proteksi terhadap wilayah yang bersangkutan dan bersifat tambahan dalam persyaratan P&C dalam bentuk cadangan yang berada di dalam unit pengelolaan, atau membuat baru dan memeliharanya di luar unit pengelolaan tersebut. Caranya bisa dilakukan dengan membeli, menyewa, atau melalui kesepakatan lainnya yang tetap dan berjangka panjang bersama pemilik tanah atau pihak otoritas yang berwenang. Meski demikian, di semua (atau setidaknya di kebanyakan) kasus, opsi konservasi yang paling efektif adalah di mana pekebun harus membiayai atau berkontribusi dalam proyek konservasi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga profesional, LSM atau pihak otoritas konservasi. Agar hal tersebut dapat dilakukan, maka kewajiban dalam bentuk hektaran tersebut akan dialihkan bentuknya menjadi sejumlah uang tertentu. Besaran 2.500 USD – 3.000 USD/hektar dikembangkan sebagai model indikatif untuk biaya jangka panjang pemulihan hutan dan/atau upaya konservasi.  



Jumlah uang akan dikalkulasikan dalam jumlah angka sekali bayar. Alasan bagi dipergunakannya jumlah angka ini adalah berdasarkan biaya indikatif yang dilaporkan oleh anggota CTF (Compensation Task Force) dalam proyek konservasi di Asia Tenggara. [RSPO mengharapkan adanya masukan lebih banyak lagi dari para pemangku kepentingan selama masa konsultasi publik] Jumlah angka ini akan ditelaah selama revisi Prosedur Kompensasi yang selanjutnya.

Dalam kasus-kasus di mana proyek konservasi membutuhkan dukungan ekonomis selama jangka waktu yang lebih lama, seperti misalnya pencicilan tahunan selama beberapa tahun, maka harus ada akun yang diawasi oleh wali amanat atau mekanisme lainnya yang serupa untuk memastikan pelaksanaan proyek secara jangka panjang.

11. Perancangan proyek kompensasi konservasi keanekaragaman hayati Proyek keanekaragaman hayati yang terkait dengan kompensasi harus direncanakan dan dilaksanakan supaya memaksimalkan manfaat dan hasil konservasi dalam hubungannya dengan sumber daya yang diinvestasikan, perhitungan dalam konteks lanskap, prioritas konservasi regional dan kerangka kerja institusional/undangundang. Kegiatan proyek dapat dialokasikan di dalam ataupun luar unit pengelolaan, atau dapat pula keduanya. Akan tetapi yang diprioritaskan adalah yang dilakukan di dalam unit pengelolaan. Kegiatan-kegiatan proyek di dalam unit pengelolaan harus dimasukkan ke dalam remediasi (contohnya kawasan tepian sungai) sebagaimana dipersyaratkan di dalam P&C. Akan tetapi, apabila wilayah yang diusulkan di dalam unit pengelolaan hanya mampu menghasilkan manfaat nilai konservasi yang rendah (contohnya petak tanah yang kecil, terisolasi, dan hanya memiliki fungsi ekologis yang kecil), maka yang lebih direkomendasikan adalah lokasi proyek alternatif yang memiliki nilai konservasi yang lebih tinggi meskipun terletak di luar unit pengelolaan. Tindakan-tindakan di dalam unit tersebut bisa mencakup hal-hal seperti ini: pemulihan vegetasi asli di lokasi yang terkena dampak, dan/atau pencadangan wilayah tambahan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Tindakan-tindakan oleh pekebun yang dilakukan di luar unit dapat mengharuskan dilakukannya hal-hal berikut ini. 

Partisipasi di dalam/dukungan bagi pemulihan habitat, pengelolaan dan pengendalian kawasan konservasi, perlindungan dan/atau relokasi dan perlindungan spesies yang langka, terancam punah dan hampir punah jika diperlukan.

11

 

Kontribusi dana secara langsung untuk kegiatan-kegiatan/program konservasi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga organisasi, termasuk bio-bank.4 Investasi dalam pembinaan kemampuan bagi pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat untuk mendorong konservasi keanekaragaman hayati.

Proyek harus memiliki sumber daya yang semestinya, memiliki tujuan, kerangka waktu dan tanggung jawab yang jelas, dan dirancang untuk menciptakan hasil yang bersifat sebagai berikut: Tambahan: berperan sebagai tambahan bagi upaya konservasi yang sudah direncanakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak lainnya serta bagi segala tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang ada dalam standar RSPO. Berlangsung dalam waktu yang lama: melalui kesepakatan/perjanjian yang aman dan berjangka waktu lama yang dibuat bersama pihak otoritas atau pemilik lahan, dengan pemantauan, penelaahan dan evaluasi yang efektif serta pengelolaan adaptif yang diinformasikan. Adil: melalui pelibatan para pemangku kepentingan yang terkena dampak ke dalam perencanaan proyek, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, distribusi tanggung jawab dan keuntungan yang adil dan seimbang, serta dengan mengindahkan ketentuan hukum dan adat yang berlaku. Berbasis pengetahuan: berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau pengetahuan tradisional yang baik dengan hasil yang disebarkan secara luas dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan rekan dengan cara yang transparan dan tepat waktu.

12. Persetujuan terhadap rencana kompensasi Panel Kompensasi akan menelaah rencana kompensasi pekebun dan memverifikasi apakah rencana tersebut telah benar-benar memenuhi persyaratan Prosedur Kompensasi berikut ini:  

memberikan kompensasi sebagaimana mestinya atas hilangnya NKT 4-6; dan memenuhi persyaratan tambahan konservasi keanekaragaman hayati dan kriteria kualitas sebagaimana ditentukan dalam Prosedur Kompensasi.

Sebagai bagian dari proses ini, maka Panel Kompensasi dapat mengajukan keseluruhan bagian dari rencana kompensasi tersebut untuk penelaahan oleh pihak ketiga (peer review) dengan biaya yang ditanggung oleh pekebun yang bersangkutan. Rencana kompensasi yang dianggap belum memenuhi ketentuan dapat dikembalikan kepada pekebun yang bersangkutan untuk direvisi dan diajukan kembali dalam waktu 20 hari kerja. Setelah rencana kompensasi disetujui oleh Panel Kompensasi, maka segala penangguhan sementara akan dicabut oleh Panel Pengaduan RSPO sehingga pekebun dapat meneruskan proses pendaftaran keanggotaan dan/atau sertifikasi.

4

Bio-bank dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati merupakan konsep yang mengemuka di mana dana dapat disalurkan kepada proyek-proyek konservasi di wilayah lahan tertentu, dan pihak pengelola wilayah tersebut memberikan sertifikat atau dokumentasi formal lainnya untuk bisa melakukan verifikasi dan pemantauan. Contohnya adalah Bio-Bank Malua (lihat www.maluabank.com).

12

Ringkasan dari rencana kompensasi akan dapat diakses oleh khalayak di laman situs RSPO jika kasus kompensasi tersebut diproses melalui Prosedur Pengaduan.

13. Pemantauan terhadap pelaksanaan Pekebun yang menjalankan Prosedur Kompensasi harus menyusun laporan perkembangan tahunan untuk disetujui oleh BHCV-WG. Laporan yang dianggap belum memenuhi ketentuan dapat dikembalikan kepada pekebun yang bersangkutan untuk direvisi dan diajukan kembali dalam waktu 20 hari kerja. Segala versi revisi terhadap rencana kompensasi berdasarkan laporan perkembangan tahunan harus mendapatkan persetujuan dari BHCV-WG (jika dapat dilakukan). Tidak dilakukannya tindakan-tindakan kompensasi sebagaimana yang telah disetujui oleh Panel Kompensasi akan dianggap suatu keluhan dan dilaporkan kepada Panel Pengaduan.

13

Daftar Istilah Pembukaan lahan untuk tujuan non komersial: dibukanya lahan untuk selain tujuan komersial, termasuk untuk proyek-proyek pemerintah yang melibatkan pekerjaan publik atau sarana kepentingan publik, atau oleh anggota masyarakat lokal yang bertindak dalam kapasitasnya pribadi untuk mendukung mata pencaharian mereka dan tidak didanai oleh lembaga dan/atau organisasi manapun. Pembukaan lahan untuk tujuan komersial: segala bentuk pembukaan lahan untuk perkebunan atau sarana yang dibangun secara langsung dan tertutup/eksklusif untuk mendukung perkebunan dan kegiatan-kegiatannya (sebagaimana ditunjukkan oleh pola induk/master plan setempat dan/atau dokumentasi resmi lainnya). Pemulihan/Remediasi: tindakan-tindakan yang dapat dibuktikan, yang dilakukan untuk memulihkan satu atau beberapa NKT yang berada di dalam unit pengelolaan perkebunan di mana NKT-NKT tersebut sebelumnya telah dihilangkan. Remediasi adalah opsi yang lebih dikehendaki dan harus diberikan prioritas untuk dipertimbangkan sebelum kompensasi. Kompensasi: tindakan-tindakan yang dapat dibuktikan, yang dilakukan untuk mengganti potensi kehilangan wilayah NKT yang terjadi akibat pembukaan lahan yang dilakukan tanpa didahului oleh kajian NKT.

14

Lampiran 1: Diagram Alur Langkah 1a)

Langkah 1b) Kasus-kasus yang

Deklarasi atas

dilaporkan melalui Prosedur

keinginan sendiri

Pengaduan, ATAU ketidaksesuaian dengan aturan yang dilaporkan oleh Lembaga Sertifikasi sesuai Kriteria 7.3 dan persyaratan sistem sertifikasi 4.2.4 Ya Langkah 2) Validasi BHCV-CP 

Masukkan disklosur informasi perihal pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan sejak November 2005, serta SOP versi revisinya

Tidak

Dapat diterima

Revisi SOP

Langkah 3) Analisis perubahan pemanfaatan lahan & Kajian tanggung jawab untuk NKT 1-6  Susun ringkasan untuk BHCV-CP yang mencakup lembar konsep untuk Rencana Kompensasi

Ya Langkah 4) Penelaahan dan Persetujuan oleh

Tidak

BHCV-CP Ya Langkah 5) Pengembangan rencana kompensasi/pemulihan (remediasi)

Ya/Tidak Langkah 7) Implementasi & pemantauan 

Pelaporan tahunan untuk pengecekan tahunan oleh Sekretariat dan Lembaga Sertifikasi



Pengecekan kualitas oleh BHCV-CP



Mencakup finalisasi SOP hasil revisi untuk menghindari terjadinya pembukaan lahan di masa datang yang dilakukan tanpa kajian NKT.



Susun ringkasan rencana remediasi/kompensasi

Ya Langkah 6) Penelaahan dan persetujuan oleh

Bersyarat Tidak

BHCV-CP

Ya Jalankan sertifikasi di unit pengelola yang terkena dampak

Catatan: Ya/Tidak di atas mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh BHCV-CP

15

Langkah

1a.

Hal

Deklarasi atas Keinginan Sendiri perihal Pembukaan Lahan yang Tidak Sesuai Ketentuan

Acuan

5

Penjelasan Detail







Pekebun anggota RSPO wajib, dalam waktu enam bulan [sejak tanggal endosemen Badan Eksekutif dalam Prosedur Kompensasi ini], untuk mendisklosur informasi kepada Direktur Teknis RSPO mengenai pembukaan lahan untuk perluasan pasca 2005 tanpa adanya kajian NKT terhadap lahan yang dikelolanya dan/atau berada dalam kendalinya; atau jika tidak, maka ia harus menyatakan bahwa tidak ada pembukaan lahan sebagaimana dimaksud, dan mengikuti proses kompensasi atas pembukaan lahan yang diketemukan tidak sesuai ketentuan. Pekebun yang mendaftar keanggotaan RSPO harus mendisklosur informasi kepada Direktur Teknis RSPO mengenai segala pembukaan lahan untuk perluasan pasca 2005 yang tidak disertai kajian NKT terlebih dahulu di lahan yang dikelolanya; atau jika tidak, maka harus menyatakan secara tertulis di laman situs RSPO bahwa tidak pernah terdapat pembukaan lahan sebagaimana dimaksud, sebelum komentar publik selama dua pekan terhadap periode pendaftaran keanggotaan. Untuk dapat memenuhi segala persyaratan keanggotaan RSPO, pekebun harus mengikuti proses kompensasi untuk segala pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Pekebun yang bersertifikasi RSPO atau pekebun yang mengikuti proses sertifikasi harus membuka informasi kepada Badan Sertifikasi yang sudah terakreditasi dan kepada Direktur Teknis RSPO mengenai segala pembukaan lahan untuk perluasan pasca 2005 yang tidak disertai kajian NKT terlebih dahulu terhadap lahan yang dikelolanya (dimiliki, dikelola, disewakan atau diperoleh), atau jika tidak, maka harus menyatakan secara tertulis bahwa tidak terdapat pembukaan lahan sebagaimana dimaksud. Kesesuaian terhadap ketentuan ini harus diaudit oleh Badan Sertifikasi yang melaporkan segala informasi yang tidak dibuka kepada Panel Pengaduan. Untuk dapat memenuhi segala persyaratan sertifikasi pertama di wilayah manapun yang tidak terdapat tanggung jawab kompensasi, maka pekebun harus mengikuti proses kompensasi bagi semua pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa pekebun harus membuka informasi secara sepenuhnya mengenai seluruh lahannya pada saat mengikuti sertifikasi pertama.

Prosedur Kompensasi akan berlaku kepada pekebun yang atas keinginannya sendiri membuka informasi mengenai adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan kepada Direktur Teknis RSPO dalam waktu yang telah ditentukan. Deklarasi atas keinginan sendiri ini harus mencakup: - Jumlah keseluruhan wilayah yang telah dibuka tanpa adanya kajian NKT, lokasinya, dan waktu pembukaan lahan dimaksud. - Bukti legalitas dari perolehan lahan (dan/atau hak gunanya). - Bukti legalitas dari pembukaan lahan berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

16

- AMDAL dan/atau Analisa Dampak Sosial yang sudah disetujui, jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1b.

Pelaporan akan Adanya 5 Pembukaan Lahan yang Tidak Sesuai Ketentuan melalui Prosedur Pengaduan

Ketidaksesuaian yang dibuka melalui audit Lembaga Badan Sertifikasi, atau dibuka oleh pemangku kepentingan lainnya pada tahap selanjutnya akan dilaporkan kepada Panel Pengaduan RSPO (RSPOCP). Kasus demikian dapat berakibat pada penangguhan ataupun penarikan sertifikat dan/atau penghentian keanggotaan RSPO. Agar RSPO-CP dapat mengkaji pengaduan tersebut, maka lampiranlampiran sebagai berikut harus diajukan untuk menjadi bukti pengaduan/ketidaksesuaian dengan ketentuan. -

Bukti-bukti ketidaksesuaian dengan P&C RSPO sebagai hasil dari audit Lembaga Sertifikasi Bukti-bukti dari pihak pembuat aduan mengenai pembukaan lahan pasca November 2005 yang dilakukan tanpa adanya kajian NKT. Bukti-bukti dari pihak pembuat aduan mengenai pelanggaran lainnya terhadap P&C dan Tata Tertib RSPO (agar RSPO-CP dapat mengkaji ‘dapat tidaknya dijatuhkan kompensasi’)

Seluruh anggota RSPO, khususnya anggota RSPO yang tidak bersertifikasi diharuskan untuk melaporkan segala pembukaan lahan pasca November 2005 yang dilakukan tanpa kajian NKT. Kajian Pengaduan oleh RSPO-CP Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi atau pemangku kepentingan, maka RSPO-CP dapat meneruskan pengaduan kepada Panel Kompensasi (BHCV-CP) untuk menangani pengaduan melalui Prosedur Kompensasi Dalam hal pengaduan dianggap ‘dapat dijatuhkan kompensasi’, maka pengaduan akan diteruskan kepada BHCV-CP untuk dinilai. BHCV-CP akan mengkaji pengaduan dan menghubungi perusahaan yang diduga melakukan pembukaan lahan pasca November 2005 tanpa adanya kajian NKT atau melanggar Kriteria 7.3. Jika perusahaan tersebut bersedia untuk membuka informasi perihal pembukaan lahan dimaksud dan menghadirkan dokumentasi sebagaimana diminta, maka BHCV-CP dapat menentukan untuk menawarkan akses kepada Prosedur Kompensasi untuk menghindari diberlakukannya Prosedur Pengaduan. Dalam hal BHCV-CP menentukan bahwa kasus tersebut tidak ‘dapat dijatuhi kompensasi’ dan/atau perusahaan tidak dapat menghadirkan dokumentasi sebagaimana diminta tersebut, maka 17

kasus akan diteruskan kepada Panel Pengaduan yang akan memprosesnya ke dalam Prosedur Pengaduan. 2.

Validasi kasus kompensasi 4 oleh Panel Kompensasi (BHCV-CP)

Setelah diterimanya deklarasi atas keinginan sendiri ataupun pengaduan, maka Panel Pengaduan RSPO mengkaji bukti-bukti yang dihadirkan dan menentukan apakah penyelesaian melalui Prosedur Kompensasi merupakan cara yang paling tepat. Persyaratan bagi hal ini adalah sebagai berikut. Dalam hal deklarasi atas keinginan sendiri: a) bukti dari pihak perusahaan bahwa persyaratan minimum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi (lihat 5a); b) pembukaan lahan telah dilakukan pasca November 2005, dan jika demikian maka dalam jangka waktu yang mana yang diatur oleh Prosedur Kompensasi; dan c) mengajukan SOP (yang disetujui oleh pihak pimpinan manajemen perusahaan) untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tindakan yang sebagaimana mestinya untuk menghindari pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan. ATAU, jika perusahaan diadukan: a) tidak adanya bukti-bukti meyakinkan dari pembuat aduan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan melanggar hukum atau terang-terangan telah melanggar P&C atau Tata Tertib RSPO; b) pembukaan yang diadukan terjadi pasca November 2005, dan jika demikian maka dalam jangka waktu yang mana yang diatur oleh Prosedur Kompensasi; c) kesediaan perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan; dan d) mengajukan SOP (yang disetujui oleh pihak pimpinan manajemen perusahaan) untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tindakan yang sebagaimana mestinya untuk menghindari pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam salah satu dari kedua kemungkinan di atas, BHCV-CP dapat meminta informasi tambahan dari pihak perusahaan sebelum memutuskan dilakukannya Prosedur Kompensasi. Dalam hal di persyaratanpersyaratan di atas pada akhirnya tidak dapat dipenuhi, maka kasus tersebut diteruskan kepada Panel Pengaduan.

18

Dalam hal persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka kasus tersebut akan memasuki Prosedur Kompensasi. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan, BHCV-CP dapat menyarankan atau mewajibkan perusahaan untuk melibatkan pihak penengah yang netral ataupun pihak ketiga lainnya untuk memfasilitasi negosiasi dengan pihak masyarakat yang terkena dampak 3.

Kajian mengenai tanggung 7, 8, 9 jawab dan analisis perubahan pemanfaatan lahan

Lihat Bagian 7 hingga 9, halaman 6-9

4.

Penelaahan/persetujuan dari Panel Kompensasi

Periksa dimasukkannya hal-hal berikut ini.

5.

4

Pengembangan rencana 8, 11 kompensasi/pemulihan (remediasi)

- SOP versi revisi untuk menghindari pembukaan wilayah NKT di masa yang akan datang (termasuk lahan basah, sabana, dan padang rumput alami). - Pengkajian kepatuhan terhadap prinsip FPIC Persetujuan yang Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). - Lembar konsep mengenai rencana kompensasi. Lihat Bagian 11, halaman 10 mengenai Perancangan proyek kompensasi konservasi keanekaragaman hayati. Dalam hal pengembangan ‘rencana remediasi NKT 4-5-6’, maka rencana remediasi tersebut dinegosiasikan dan disepakati oleh perusahaan serta masyarakat dan perorangan yang terkena dampak, dengan didukung oleh penasihat mereka masing-masing. Rencana kompensasi dan remediasi terpadu diberikan kepada masyarakat dan perorangan yang terkena dampak oleh pelaksanaannya, serta kepada semua pembuat aduan jika Prosedur Kompensasi menjadi berjalan disebabkan adanya laporan dari pemangku kepentingan (langkah 1b). (Catatan: hal ini menjadi relevan, pada khususnya jika kompensasi NKT 1-3 diwujudkan melalui implementasi di suatu daerah yang berada di luar wilayah izin perusahaan). Setelah prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dipenuhi, maka disiapkanlah protokol untuk pemantauan kompensasi dan remediasi. Rencana kompensasi dan remediasi yang terpadu, dokumentasi FPIC, protokol pemantauan dan ringkasan

19

dokumen tersebut diserahkan kepada BHCV-CP dalam waktu 60 hari kerja setelah dimulainya Prosedur Kompensasi dimaksud. BHCV-CP dapat memperpanjang jangka waktu ini dengan selama-lamanya dua kali 30 hari kerja. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka BHCV-CP akan mengajukan pengaduan kepada Panel Pengaduan RSPO. SOP versi revisi yang telah dikembangkan selama langkah 2 harus diselesaikan dan diajukan kepada BHCV-CP bersamaan dengan seluruh dokumen yang disebutkan di atas. 6.

Penelaahan/persetujuan oleh Panel Kompensasi

12

Lihat Bagian 12, halaman 9.

7.

Pemantauan pelaksanaan

13

Pekebun yang menjalankan Prosedur Kompensasi harus memberikan laporan perkembangan tahunan untuk disetujui oleh BHCV-WG. Laporan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan dapat dikembalikan kepada pekebun untuk diperbaiki dan diajukan kembali dalam waktu 20 hari kerja. Rencana kompensasi versi revisi berdasarkan laporan perkembangan tahuan harus disetujui oleh BHCV-WG (jika memungkinkan). Tidak dilaksanakannya Prosedur Kompensasi sebagaimana telah disetujui oleh Panel Kompensasi akan dianggap sebagai keluhan dan dilaporkan kepada Panel Pengaduan. - Jika wilayah dimaksud merupakan unit yang tersertifikasi RSPO, maka Lembaga Sertifikasi harus memeriksa pelaksanaan/perkembangannya. - Pelaporan ringkasan atas pelaksanaan harus dimasukkan ke dalam Komunikasi Progres Tahunan (Annual Communication of Progress/ACoP) yang ditujukan kepada Sekretariat RSPO. BHCV-CP akan mengkaji kualitas pelaksanaan berdasarkan laporan perkembangan tahunan yang disediakan oleh Sekretariat RSPO dan Lembaga Sertifikasi RSPO.

AKHIR

20

Unit Pengelolaan Terkena Dampak menjalani sertifikasi

yang dapat

Setelah dikeluarkannya keputusan oleh BHCV-CP bahwa rencana kompensasi sudah memenuhi ketentuan, maka pihak unit pengelolaan yang terkena dampak dapat menjalani proses sertifikasi.

Lampiran 2: Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan

Informasi Latar Belakang Penginderaan Jauh (Inderaja) Inderaja pada umumnya mengacu pada pengambilan, analisis dan interpretasi citra satelit ataupun foto udara. Informasi ini biasanya terdapat dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang telah dipantulkan atau dikeluarkan dari permukaan bumi. Teknologi Inderaja khususnya telah terbukti penting untuk memperoleh informasi dari wilayah yang jauh, tidak dapat diakses, atau sangat luas, sehingga memiliki sejarah panjang penggunaan isu/persoalan cuaca, oseanografi, dan pemanfaatan lahan. Teknologi Inderaja terus menerus berkembang. Dari awalnya dengan foto udara hitam putih pada akhir abad ke 19, kini teknologi tersebut sudah dapat memanfaatkan satelit yang mengambil gambar/citra bumi dengan lebih dari 20 pita spektral dalam ukuran mode resolusi kasar (sekitar 1 km), menengah, (sekitar beberapa ratus meter saja), tinggi (puluhan meter), ataupun sangat tinggi (beberapa meter hingga kurang dari semeter) yang mencakup beberapa kilometer sekaligus. Penggunaan citra beresolusi tinggi dan multispektrum dapat memberikan kilasan yang akurat terhadap tutupan vegetasi dan dari waktu ke waktu dapat memberikan perkiraan perubahan yang terjadi dalam tutupan vegetasi. Adalah benar bahwa citra Inderaja dapat menunjukkan tutupan lahan, akan tetapi ia tidak secara spesifik mengidentifikasi jenis vegetasi yang ada ataupun pemanfaatan lahan (contohnya, Inderaja dapat mengidentifikasi dan memberikan luasan lahan yang cocok untuk ditanami, meskipun pada prakteknya lahan tersebut dapat diindikasikan sebagai ladang jagung). Jenis tutupan lahan yang dapat diidentifikasi sangat bergantung pada interaksi antara resolusi dan pita spektral (contohnya data resolusi 1 km MODIS memiliki 20 pita spektral dan utamanya dipergunakan dalam kehutanan karena resolusinya kasar untuk membedakan mana wilayah hutan dan yang bukan hutan; data resolusi 5 m RapidEye memiliki 6 pita spektral dan dapat digunakan untuk mendeteksi aneka jenis hutan dan kerusakan lahan yang berbeda;data resolusi 1 m Ikonos meskipun hanya berwarna hitam putih saja, akan tetapi begitu detail sehingga tidak dibutuhkan pita spektral untuk mengidentifikasi komposisi spesies). Oleh karenanya, adalah penting untuk memilih satelit yang memiliki kombinasi yang cocok antara resolusi dan pita spektral untuk tujuan yang dikehendaki. Untuk mengubah data tutupan vegetasi menjadi informasi mengenai pemanfaatan lahan atau vegetasi/spesies yang ada di lapangan, maka perlu dilakukan analisis dan interpretasi dengan menggunakan resolusi dan pita spektral. Interpretasi citra dilakukan melalui algoritma yang menggunakan beberapa pita spektral (contohnya vegetasi hijau paling terang pantulannya di dekat wilayah spektrum inframerah, sehingga perbedaan di antara vegetasi dapat dideteksi dengan mudah di pita spektral ini) atau melalui interpretasi citra secara visual. Persoalan lainnya dengan Inderaja adalah bahwa citra tidak selalu dapat ditemukan kapan pun dikehendaki oleh interpreternya, khususnya di wilayah tropis basah, di mana awan menghalangi penampakan permukaan bumi. Analisis Perubahan Tutupan Pemanfaatan Lahan untuk Prosedur Kompensasi RSPO Untuk tujuan Proses Kompensasi RSPO, harus dilakukan analisa terhadap Perubahan Tutupan Pemanfaatan Lahan (Land Use Cover Change/LUCC) pada bulan November 2005 (atau sekitar bulan tersebut jika memungkinkan) untuk menentukan status vegetasi berdasarkan interpretasi data Inderaja. Ini akan berfungsi sebagai proksi untuk

21

potensi kehilangan NKT 1-3 dan aspek-aspek ekologis dalam NKT 4 di semua wilayah yang dibuka tanpa melakukan kajian NKT terlebih dahulu. Untuk analisis jenis ini, terdapat sejumlah satelit yang tersedia dengan kombinasi yang tepat dalam hal resolusi dan pita spektralnya. Panduan ini tidak membicarakan mengenai penggunaan satelit atau pendekatan interpretasi tertentu, selain dari ketentuan persyaratan citra minimum sebesar resolusi 30 m. Namun demikian, kemungkinan diperlukan data resolusi yang tinggi hingga sangat tinggi untuk bisa membedakan jenis-jenis hutan. Satelit yang dapat dipergunakan di antaranya adalah Landsat (30 m), SPOT (10 m), atau RapidEye (5 m). Dengan mempertimbangkan variabilitas potensial citra-citra yang tersedia untuk lokasi dan waktu yang spesifik, panduan ini sangat merekomendasikan penggunaan sumber-sumber data ganda (contohnya kombinasi antara citra resolusi tinggi dan sangat tinggi) untuk dapat mempermudah penginterpretasian seakurat mungkin. Selain itu, juga direkomendasikan agar pembuktian lapangan (groundtruthing) dipergunakan untuk semakin memvalidasikan proses interpretasi citra tersebut. Dalam beberapa kasus, seperti yang membutuhkan pembedaan antara petak tanah agroforestri campuran dan hutan primer yang rusak, maka harus ada informasi tambahan yang digabungkan dengan analisis tersebut. Contoh informasi tambahan tersebut adalah laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), peta historis pemanfaatan lahan, wawancara dengan anggota masyarakat setempat, dsb. Dalam kasus-kasus seperti ini, pekebunlah yang bertanggung jawab untuk menyediakan bukti yang kuat agar status vegetasi wilayah tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori koefisien yang lebih rendah. Koefisien Vegetasi Wilayah-wilayah yang tidak memiliki kajian NKT harus dimasukkan ke dalam empat kategori. Kesemuanya merupakan perwakilan dari jenis-jenis hutan/habitat dan pemanfaatan lahan yang kemungkinan ada di wilayah yang cocok dengan budi daya komersial kelapa sawit. Dalam kebanyakan situasi, keempatnya dapat diidentifikasi dengan mempergunakan citra satelit. Keempat kategori tersebut pada dasarnya mewakili suatu skala geser terhadap kualitas habitat, ekologis dan nilai konservasi, yang akan digunakan dalam bentuk koefisien (pengali) dalam penghitungan kewajiban kompensasi (lihat ke bagian yang tentang hal ini di Prosedur Kompensasi RSPO).

Koefisien 15 Hutan yang bersifat kompleks secara struktural (termasuk di dalamnya hutan primer), hutan tebangan yang beregenerasi dan selektif dengan unsur-unsur tajuk tinggi Kategori hutan ini berkaitan dengan hutan yang berada pada kondisi asli, telah mengalami gangguan yang minimal, dan/atau yang berada pada tahapan akhir pemulihan. Kategori ini terdiri dari banyak fitur yang terasosiasikan dengan hutan primer, termasuk di dalamnya tajuk tinggi yang kebanyakan masih utuh. Fungsi ekologis, nilai-nilai konservasi dan tingkat keanekaragaman hayatinya juga masih akan sama utuhnya.

5

Koefisien ini juga mencakup habitat alami lainnya yang tidak terganggu atau hanya terganggu secara minimal, seperti lahan basah alami, sabana dan padang rumput lainnya.

22

Koefisien 0,7 Hutan yang sudah rusak secara struktur, akan tetapi secara ekologis masih berfungsi (termasuk hutan sekunder lainnya yang meskipun sudah mengalami kerusakan akan tetapi tajuk rendahnya masih berfungsi, baik yang sudah mengalami penebangan secara berat dan/atau berulang atau yang sebelumnya sudah pernah dibakar, serta hutan yang sedang beregenerasi. Hutan dalam kategori ini akan mengalami gangguan yang sangat besar, termasuk satu dua kali siklus pembalakan industri yang berat dan/atau masih berlangsung, efek sudut (edge effect) yang parah, kerusakan akibat angin atau api/kebakaran (atau kombinasi dari faktor-faktor ini) dan menunjukkan regenerasi yang terbatas. Hutan semacam ini umumnya akan memiliki tajuk yang didominasi pepohonan pionir yang sering diselingi dengan wilayah-wilayah yang terbuka yang lebih banyak (contohnya tempat tua pengumpulan kayu, jalur alat berat, jalan) yang dipenuhi dengan tumbuhan rambat, jalar, atau tanaman perdu dan/atau rumput. Meski demikian, dalam kebanyakan kasus, hutan-hutan yang rusak ini akan terus memiliki nilai ekologis, fungsionalitas, dan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat besar, serta memiliki potensi untuk restorasi.

Koefisien 0.4 Agroforestri dengan spesies majemuk Perkebunan agroforestri yang terdiri dari ‘mosaik’ dengan spesies majemuk sangat didominasi oleh pepohonan dewasa yang memiliki beberapa kompleksitas, unsur ekologis dan nilai konservasi yang berhubungan dengan hutan primer dan yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati yang lebih besar daripada yang diharapkan, baik di lahan monokultur atau lahan terbuka yang rusak dan tidak terpanen.

Koefisien 0 Perkebunan dengan pohon monokultur dan yang tidak memiliki pohon; lahan lainnya yang digarap secara permanen, dikembangkan, atau yang lahan terbuka yang mengalami kerusakan. Area sangat termodifikasi dan / atau wilayah terdegradasi yang mempertahankan sedikit atau tidak ada secara alamiah, vegetasi terstruktur utuh dan mendukung sedikit atau tidak ada nilai ekologi, keanekaragaman hayati atau nilai-nilai konservasi lain yang terkait dengan sistem alamiah atau habitat dengan struktur lebih kompleks Harus diperhatikan bahwa sabana alami, padang rumput alami, dan lahan basah alami tidaklah dituju secara spesifik oleh kategori-kategori di atas. Wilayah semacam ini tidak dijelaskan dalam panduan NKT versi asli, yang berfokus utama pada hutan. Meski demikian, semua itu disebutkan di versi-versi selanjutnya (tahun 2006). Oleh karena itu, wilayah-wilayah semacam ini harus diidentifikasi untuk segala pembukaan hutan yang berlangsung setelah 2006. Kompensasi bagi wilayah-wilayah ini akan ditentukan secara kasus per kasus. Analisa Perubahan Tutupan Pemanfaatan Lahan (LUCC) harus dilaporkan kepada Panel Kompensasi untuk dikaji. Panel inilah yang akan menentukan apakah analisis tersebut sudah memadai atau belum. Hasil analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUC) juga harus digabungkan ke dalam analisis terpisah untuk menentukan hilangnya NKT 4-6.

23

Diagram Alur Keseluruhan untuk Analisa Tutupan Lahan dengan Mempergunakan Penginderaan Jarak Jauh (Inderaja) dan Verifikasi Mengambil citra satelit terbaik yang ada untuk wilayah yang dimaksud (dengan resolusi sekurangnya 30 m) Skema klasifikasi tutupan lahan (Koefisien kompensasi) Pra Pemrosesan Interpretasi Validasi citra Pembuktian Lapangan (Groundtruthing) Reinterpretasi Apakah Inderaja tersebut memberikan informasi yang memadai untuk menentukan pemanfaatan lahan secara historis? (Ya) Komposisi Peta

24

(Tidak) Gabungkan data dari sumber-sumber lainnya seperti laporan AMDAL, peta historis tata guna lahan, wawancara dengan masyarakat setempat, dsb.