PROPOSAL SKRIPSI ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN. Oleh : ADDINA MARIZKA NIM :

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oleh

NAMA

: ADDINA MARIZKA

NIM

: 050503054

JURUSAN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan". Adalah benar hasil karya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S1 Reguler Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas benar apa adanya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas.

Medan, 15 Juli 2009 Yang membuat pernyataan

Addina Marizka Nim.050503054

Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan yang tiada terhingga, sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu : "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan". Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga, pikiran, serta dukungannya baik secara moril dan materil. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang terkasih dan tercinta Ayahanda Bustanuddin dan Ibunda Siti Murgana serta kakak Kiki dan Adik-adik saya Zikri dan Sylmi yang telah memberikan dukun gan moril dan materil, nasehat, semangat serta doanya kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor, SE, M.Acc, Ak , selaku Ketua Departemen dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.


3. Bapak Drs. Arifin Lubis, MM, Ak , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 4. Ibu Dra. Salbiah, M.Si, Ak dan Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, selaku Pembanding I dan Pembanding II yang telah membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Pemerintah Kota Medan khususnya Bagian Balitbang dan Sub Bagian Anggaran terutama kepada Bapak Ansari Lubis beserta staf serta kepada Dinas Pendapatan Daerah khususnya kepada Bapak Edi, Bapak Ilham ,Kak Imah, dan Ibu Berta beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data guna menyelesaikan skripsi ini. 6. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis mulai awal proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Medan, 15 Juli 2009 Penulis,

Addina Marizka Nim. 050503054 Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Medan. Penggunaan data dalam menganalisis adalah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan; anggaran belanja dan realisasi belanja; serta anggaran pembiayaan dan realisasi pembiayaan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varian (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, efektifitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perkembangan SILPA. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pajak daerah pada tahun 2003 sampai 2007 dapat dikatakan efektif dan efisien; dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2003 sampai 2007 Pemerintah Kota Medan masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Pada pembiayaan, adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal. Kata kunci : Pendapatan, desentralisas PAD, pajak daerah, efektifitas, efisiensi, Belanja, Pembiayaan , SILPA.


ABSTRACT

This research is aimed to get to know the management performance Budget revenue and expence local (APBD) which involves revenue, spending and expenses North Sumatra Government. There are several data used in order to analyze this issue such as, revenue budget and realization budget; spending and realization

spending;

expence

and

realization

spending

North

Sumatra

Government on 2003 up to 2007. The technical analysis used is by using qualitative approach in which apply financial ratio including the variant analysis, revenue

growth,

government

spending,

decentralization

degree,

state

independency, effectiveness and efficiency of and government tax, spending efficiency, BUMD contribution, SILPA growth,. Based on this research may result in the effectiveness and efficiency of government tax in 2003 up to 2007, and the revenue growth shows the positive flutuations in the growth. In 2003 until 2007 North Sumatra Government was still dependent on the central government therefore it resulted on the low decentralization process. In order to realize the spending budget we may see there is an efficient element regarding with the spending growth itself. In funding, SILPA's growth intentionally shows the positive fiscal health.

Keywords : Revenue, decentralization, PAD, goverment tax, effectiveness, efficiency, spend, expence, SILPA.


DAFTAR ISI SKRIPSI PERNYATAAN……………………………………………………….................. i KATA PENGANTAR…………………………………………............................ii ABSTRAK.............................................................................................................iv ABSTRACT............................................................................................................v DAFTAR ISI..........................................................................................................vi DAFTAR TABEL................................................................................................vii DAFTAR TABEL...............................................................................................viii DAFTAR GAMBAR........................................................................................... .ix DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................x BAB I

PENDAHULUAN .................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah.............................................................1 B. Perumusan Masalah....................................................................5 C. Tujuan Penelitian........................................................................5 D. Manfaat Penelitian......................................................................5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA........................................................... ....7 A. Tinjauan Teoritis........................................................................7 1. Keuangan Daerah...................................................................7 a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah..........7 b. Pengelolaan Keuangan Daerah........................................8 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..............9 a. Pengertian APBD..............................................................9 b. Proses Penyususnan APBD............................................10 c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA).................14 d. Klasifikasi APBD...........................................................16


3. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ....... 27 B. Tinjauan Penelitian Terdahulu........................................................ 33 C. Kerangka Konseptual Penelitian..................................................... 34 BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. 35 A. Jenis Penelitian .............................................................................. 35 B. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 35 C. Metode Analisis Data ..................................................................... 35 D. Lokasi dan Jadwal Penelitian ........................................................ 38 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

........ 40

A. Gambaran Umum Kota Medan ...................................................... 40 B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Medan ....... 45 C. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD ................... 50 1. Analisis Kinerja Pendapatan ....................................................... 50 2. Analisis Kinerja Belanja ............................................................. 55 3. Analisis Pembiayaan ................................................................... 60 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 61 A. Kesimpulan ................................................................................... 61 B. Keterbatasan Penelitian .................................................................. 62 C. Saran.............................................................................................. 63 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 67 LAMPIRAN .................................................................................................... 68


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

Tabel 2

Tinjauan Penelitian Terdahulu ..................................................... 33

Tabel 3

Lokasi dan Jadwal Penelitian ....................................................... 38

Tabel 4.1

Statistik Ekonomi Kota Medan Tahun 2005-2007 ....................... 47

Tabel 4.2

Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2003-2007 ........ 49

Tabel 4.3

Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2003-2007 ................................. 51

Tabel 4.4

Derajat Desentaralisasi Tahun 2003-2007 .................................... 52

Tabel 4.5

Kemandirian Keuangan Tahun 2003-2007 ................................... 53

Tabel 4.6

Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2003-2007 ................................. 54

Tabel 4.7

Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2003-2007 ..................................... 54

Tabel 4.8

Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2003-2007 .............................. 55

Tabel 4.9

Pertumbuhan Belanja Tahun 2003-2007 ....................................... 56

Tabel 4.10

Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun 2003 ................. 57

Tabel 4.11

Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2004-2006 .................. 58

Tabel 4.12

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2007 ......... 59

Tabel 4.13

Efisensi Belanja Daerah Tahun 2003-2007 ................................... 60


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Hal

Gambar 2.1

Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD ............................... 10

Gambar 2.2

Proses Penyusunan APBD(Permendagri No.13 Tahun 2006) ..... 13

Gambar 2.3

Konversi Kepmendagri No29/2002 ke Permendagri No13/2006 .. 22

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual Penelitian ................................................. 34

Gambar 4

Stuktur Organisasi Pemerintahan Kota Medan ............................ 44


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Lampiran 1

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan

Lampiran 2

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Lampiran 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Medan Tahun Angggaran 2003-2007


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karateristik didaerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu Artinya, APBD harus Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000 tentang dana Perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4. Peraturan Pemerintah

Nomor

108

Tahun 2000

tentang

Tata

Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Kepemendagri

No.29

Tahun

2002

tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.


Kemudian pemerintah juga mengeluarkan paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara/daerah beserta peraturan-peraturan turunannya yang merupakan

revisi dan penyempurnaan dari UU yang sebelumnya dikeluarkan

yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengelolaan

keuangan,

khususnya

Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), antara lain, PP No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

dan

lain-lain.

Khusus

berkenaan

dengan

pengelolaan

keuangan/anggaran daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut PP No. 58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah.


Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Kota Medan sebagai salah satu kota di Sumatra Utara memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar Kota Medan adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan".


B. Perumusan Masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Kota Medan berdasarkan selama periode 2003-2007? 2. Bagaimana kemampuan kinerja anggaran belanja dan pembiayaan berdasarkan selama periode 2003-2007?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota Medan selama periode 2003-2007. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Medan selama periode 2003-2007.

D. Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini yaitu: 1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Kota Medan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis 1. Keuangan Daerah. a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tesebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)". b. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa "APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan (f) Taat Asas". Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari Traditional

Budgeting

ke

Performance

Budgeting,

sebagaimana

yang

dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005: 63-64): Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budgeting ke performance budgeting. Traditional budgeting didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses penyusunan anggaran hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) a. Pengertian APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 Desember". Sedangkan , menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik". Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 47), "peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan". Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter". Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

b. Proses Penyusunan APBD Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006a: 188). Menurut Undang-undang Nomor 17/2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut: Juni

Oktober

November

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

DPRD

APBD

PEMDA Kebijakan Umum APBD

RAPBD

RKA-SKPD SKPD Gambar 2.1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD Sumber : Mohammad Adhim, 2008.


Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas danplafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(RKA-SKPD)

tahun

berikutnya

dengan

pendekatan

berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daeraha tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor 17/2003 menetapkan bahwa ketentuan


lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarakan Pasal 186 UU Nomor 32/2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota

tentang

Penjabaran

APBD

sebelum

ditetapkan

oleh

Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda

Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang Perjabaran APBD. Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Penyusunan KUA & PPAS Proses Perencanaan

RKPD

Penysunan KUA & PPAS

- Nota Kesepatan - KUA dan PPA

Penyusunan Raperda APBD

Penetapan Perda APBD

Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Pembahasan Raperda APBD

Penyusunan RKA SKPD

Persetujuan bersama Raperda APBD

RKA SKPD

Evaluasi Gubernur/ Mendagari

Raperda APBD

Perda APBD

Pembatalan Perda APBD

Dalam Hal DPRD Tidak Mengambil Keputusan Besama Penyusunan Raper KHD APBD

Evaluasi & penetapan Raper KHD APBD

Raper KHD APBD

Gambar 2.2 Proses Penyusunan APBD (Permendagri Nomor 13 tahun 2006) Sumber: Mohammad Adhim , 2008 Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggaungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyusunan Kebijkan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijkan anggaran berkaitan dengan analisis fiscal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemeriintah daerah. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebaagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut: 1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun 3. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan. Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut: 1. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan pengguanaan pendanaan ynag disertai dengan asumsi yang mendasari. 2. Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

diordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah. 3. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku coordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni. 4. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya petengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 5. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUA. d. Klasifikasi APBD Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah". 1. Pendapatan Daerah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:


1. Pendapatan Asli Daerah Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

juncko

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Kepmendagri Nomor 35 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;



bagian

laba

atas

penyertaan

modal

pada

perusahaan

milik

pemerintah/BUMN; dan 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek

pendapatan yang mencakup: Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.



hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;



jasa giro;



pendapatan bunga;



penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;



penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;



penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;



pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;



pendapatan denda pajak;



pendapatan denda retribusi;



pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;



pendapatan dari pengembalian;



fasilitas sosial dan fasilitas umum;



pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan



pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 

Bagi Hasil Pajak



Bagi Hasil Bukan Pajak


b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: 

Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.



Dana

Darurat

dari

pemerintah

dalam

rangka

penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam; 

Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;



Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan



Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari: 1. Belanja Aparatur Daerah 2. Belanja Pelayanan Publik. 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. 4. Belanja Tidak Tersangka Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan b. prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan c. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai.berikut: a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan; b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang; c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:


a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  belanja pegawai;  bunga;  subsidi;  hibah;  bantuan sosial;  belanja bagi basil;  bantuan keuangan; dan  belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;  belanja barang dan jasa; dan  belanja modal. Konversi dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 tahun 2006, ditunjukkan dalam gambar berikut:


dari kepmendagri 29/2002 ke Permendagri 13/2006 pada

• Gaji & Tunjangan • Tambahan Penghasilan PNS • Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH • Biaya Pemungutan Pajak Daerah

BAU

BELANJA TIDAK LANGSUNG

a

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

BOP Belanja Pegawai

KEGIATAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Barang & Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Modal

Belanja Pemeliharaan Daftar program / Kegiatan ada pada LAMPIRAN A.VII Permendagri 13/2006

BM

Gambar 2.3 Konversi Kepmendagri No.29/2002 ke Permendagri No.13/2006 Sumber: Rusman R. Manik, Presentation Reformasi Anggaran Daerah, 2009 3. Pembiayaan Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup: 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)


Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi SILPA dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penetapan perhitungan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, Uang

pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan

target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai tahun anggaran berikutnya. 2). Pencairan Dana Cadangan Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan ditetapkan dengan peraturan daerah dan ditempatkan di rekening sendiri. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. 3). Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan pinjaman dan obligasi digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari semua pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Penerimaan pinjaman dan obligasi yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian pinjaman. 4). Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan Penerimaan hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD, penjualan aktiva milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. 6). Penerimaan Piutang Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: 1). Pembentukkan Dana digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran 2006 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.


2). Investasi (Penanaman Modal) Pemerintah Daerah Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. a). Investasi jangka pendek, mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). b) Investasi jangka terdiri dari investasi permanen dan non permanen antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. 3). Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 4). Pemberian Pinjaman Daerah. c. Sisa Lebih Pendanaan Anggaran Tahun Berjalan. a). Sisa

lebih

pembiayaan

tahun

anggaran

berjalan

digunakan

untuk

menganggarkan sisa lebih antara pendanaan neto dengan surplus/defisit Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

APBD. Pembiyaan netto merupakan selisih antara penerimaan pendanaan dengan pengeluaran pendanaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan. b). Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pendanaan anggaran tahun berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang juga masih angka estimasi. c). Dalam perubahan APBD tahun berjalan, sisa lebih pendanaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol. Pencapaian prioritas sasaran dari program yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagaimana dituangkan dalam nota kesepakatan arah kebijakan umum/kebijakan umum APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tetang penjabaran APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan oleh Gubernur bagi Kabupaten/Kota. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember. Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

telah ditetapkan pada angka 2 di atas tidak mengambil keputusan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun lalu untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut di atas diprioritaskan untuk: 1. Belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. 2. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 3. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Bastian (2006:274), "Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi". Indikator kinerja adalah ukuran kuntitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memeperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam empat bagian yaitu (Mahmudi, 2007) :


1) Analisis Kinerja Pendapatan Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara: 1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realsasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

diharapkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance).

2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain

mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan

pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. 3. Analisis Rasio Keuangan a. Rasio Derajat Desentralisasi Rasio ini menunjukka n kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukka n pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah dipelukan data tentang biaya pemungutan pajak. d. Derajat Kontribusi BUMD Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. 2) Analisis Kinerja Belanja Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini tekait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara : Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

1. Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk niali nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. 2. Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif . Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. 3. Analisis Keserasian Belanja Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semkin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa : a. Analisis Belanja Rutin dan belanja Pembangunan terhadap Total Belanja b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja d. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 4. Analisis Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% . Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. 3) Analisis Pembiayaan Analisis Pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan, maka dapat dinilai kinerja anggaran (APBD) secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran (APBD) adalah baik.


B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2 Tinjauan Penelitian Terdahulu No 1

Peneliti Eka Rosalina (2008)

Judul

Penelitian

Hasil Peneltian

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penelitian ini menganalisis kinerja pengelolaan keuangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatra Barat yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penggunaan data dalam menganalisis adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Propinsi Sumatra Barat tahun 2003-2006. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, belanja, pertumbuhan pendapatan, belanja, derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian efektifitas dan efesiensi PAD, efektifitas dan efisiensi pajak derah, efisiensi belanja, kontribusi BUMD, perkembangan SILPA dan analisis investasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Propinsi Sumatra Barat dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2006 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2003-2006 Propinsi Sumatra masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dikatakan cukup efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Pada pembiayaan adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal. Kelebuhan dana dialokasikan dalam bentuk investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah Propinsi Sumatra Barat.


3

Mohammad Analisis Kinerja Anggaran Adhim Pemerintah dan (2008) Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun

Penelitian menganalisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data yang digunakan adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD periode anggaran dari tahun 2001-2007. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja dalam bentuk rasio yang terdiri dari analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, belanja, pertumbuhan pendapatan, belanja, derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian efektifitas dan efesiensi PAD, efektifitas dan efisiensi pajak derah, efisiensi belanja, derajat kontribusi BUMD, perkembangan SILPA.

Hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun dalam merealisasikan pendapatan baik PAD dan Pajak daerah dari tahun 2001-2007 dapat dikatakan efektif dan efisien. Kabupaten Sarolangun masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelengaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang dimbangi denagn pertumbuhan pendapatan yang juaga positif positif

C. Kerangka Konseptual Penelitian Pemerintah Daerah Kota Medan

Laporan Realisasi APBD/Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kota Medan Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007:64), "Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain." Menurut Sugiyono (2007:11), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakuka n untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. B. Jenis dan Sumber Data Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu (time series) yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2003-2007. C. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat.


1) Analisis Kinerja Pendapatan Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus: 1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan PAD Tahun t =

PAD Tahun t – PAD Tahun t-1 x 100% PAD Tahun t-1

3. Analisis Rasio Keuangan a. Rasio Derajat Desentralisasi Derajat Desentaralisasi = b.

Pendapatan Asli Daerah x 100 % Total Pendapatan Daerah

b. Rasio Kemandirian Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan =

Pendapatan Asli Daerah x 100 % Total Pendapatan Daerah

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah RasioEfektivitas =

Realisasi Pajak Daerah x 100 % Target Pajak Daerah

Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah : Rasio Efesiensi =

Biaya Pemungutan Pajak Daerah x 100 % Realisasi Pajak Daerah

d. Derajat Kontribusi PAD Derajat Kontribusi PAD = Penerimaan Bagian Laba BUMD x 100 % Penerimaan PAD Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

2) Analisis Kinerja Belanja 1. Analisis Varians (Selisih Belanja) 2. Analisis Pertumbuhan Belanja Pertumbuhan PAD Tahun t = Belanja Tahun t – Belanja Tahun t-1 x 100 % Belanja Tahun t-1

3. Analisis Keserasian Belanja a. Analisis Belanja Rutin dan Pembangunan terhadap Total Belanja Rasio Belanja Rutin terhadap Belanja

Total Belanja Rutin =

x100 % Total Belanja

Rasio Belanja Pembangunan terhadap Belanja = Total Belanja Rutin x100 % Total Belanja b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja = Total Belanja Operasi x100% Total Belanja Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja = Total Belanja Modal x100% Total Belanja c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja =

Total Belanja Langsung x 100% Total Belanja

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut: Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Rasio Belanja Tidak Langsung = = terhadap Total Belanja

Total Belanja Tidak Langsung x 100% Total Belanja

4. Rasio Efisiensi Belanja Rasio Efisiensi Belanja =

Realisasi Belanja x 100 % Anggaran Belanja

D. Lokasi dan Jadwal Penelitian. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, Dinas Pendapatan Daerah yang teletak di Jalan A. H Nasution, Kantor Pemerintah

Kota Medan (Bagian

Keuangan) yang terletak di Jalan Raden Saleh Medan. Penelitian ini seperti jadwal berikut: Tabel 3 Lokasi dan Jadwal Penelitian Tahapan Penelitian

Februari Maret April Mei Juni

Pengajuan Proposal

V

Pencarian Data Awal

V

Penyelesaian Proposal

V

Penyerahan Proposal Pada Pembimbing

V

Bimbingan dan Perbaikan Proposal

V

Seminar Proposal

V

Pengumpulan dan Pengolahan Data

V

Analisis Data

V V


Bimbingan Skripsi Penyelesaian Skripsi

V

V V


BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kota Medan

Keberadaan Kota Medan dimulai dari dibangunnya Kampung Medan Puteri tahun 1590 oleh Guru Patimpus, berkembang menjadi Kesultanan Deli pada tahun 1669 yang diproklamirkan oleh Tuanku Perungit yang memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan, tahun 1887, sebelum akhirnya statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur pada tahun 1915. Secara historis, perkembangan kota medan sejak awal memposisikannya menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Babura, serta adanya Kebijakan Sultan Deli yang mengembangkan perkebunan tembakau dalam awal perkembanganya, telah mendorong berkembangnya Kota Medan sebagai Pusat Perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikanya Medan sebagai ibukota Deli juga telah mendorong kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu daerah Kota, juga sekaligus ibukota Propinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Kelurahan.

Maklumat

Walikota

Medan

dikeluarkan

menyusul

keluarnya

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951,

agar

daerah

Kota

Medan

diperluas

menjadi

tiga

kali

lipat.

Melaui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka

melalui Surat

Persetujuan

Menteri Dalam Negeri Nomor

140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini, Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

(SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari 2,036 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 2,067 juta jiwa pada tahun 2006 dan 2,083 juta jiwa pada tahun 2007. Dari tahun ke tahun laju pertumbuhan mengalami peningkatan dari 1,50 persen pada tahun 2005 meningkta menjadi 1,53 persen pada tahun 2006, dan menurun kembali menjadi 0,77 persen pada tahun 2007.

Secara ekonomis, struktur ekonomi Kota Medan didominasi sektor tertier dan sekunder. Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga berlaku tahun 2005-2007 menunjukkan, pada tahun 2005 sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91 persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri pengolahan sebesar 16,58 persen. Kontribusi tersebut tidak Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2006. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen, sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masing-masing lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa pengolahan sebesar

16,58

persen

dan

jasa

keuangan

13,41

persen.

Demikian juga pada tahun 2007, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota Medan, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93 persen dan sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha yang dominan memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen dari lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar 19,02 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen.

Secara sosial, kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya merupakan faktor penunjang dan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pengembangan kota yang sifatnya kompleks dan multi dimensional yang fenomenanya di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan.

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Masing-masing daerah otonom pada dasarnya memiliki pemerintahan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

daerah. Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut:

STUKTUR ORGANISASI

WALIKOTA DAN WALIKOTA

DPRD

SEKERTARIS DAERAH

SEKERTARIS DPRD ASISTEN

DINAS

BADAN

Gambar 4 Stuktur Organisasi Pemerintah Kota Medan Sumber : www.pemkomedan.go.id Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam lima (5) sifat, yaitu : ( 1) Pemberian pelayanan, (2) Fungsi pengaturan (penetapan perda), (3) Fungsi pembangunan, (4) Fungsi perwakilan (dengan berinteraksi dengan Pemerintah

Propinsi

/Pusat),

(5)

Fungsi

koordinasi

dan

perencanaan

pembangunan kota. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan


otonomi daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu :

1) Urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh DinasDinas Daerah. 2) Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari: •

Kewenangan mengatur yang diselenggarakan bersama-sama dengan DPRD dan Badan Legislatif Kota Medan.

•

Kewenangan yang bersifat mengatur ( segala sesuatu yang dicakup dalam kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang diselenggarakan oleh Walikota/Wakil Walikota, sebagai pimpinan tertinggi Badan Eksekutif Kota Medan.

Berdasarkan fungsi dan kewenagan tersebut, Walikota Medan membawahi (Pimpinan Eksekutif

Tertinggi) seluruh Instansi pelaksana Eksekutif Kota

Medan.

B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Medan

Struktur ekonomi kota Medan adalah semi industri lokal. Secara keseluruhan, pada tahun 2006 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 68,70 % terhadap PDRB dan sektor skunder memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,31% dan sektor primer hanya memberikan kontribusi sebesar 2,97%. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB

Kota

Medan

selama

periode

tahun

2004-2006

adalah

sektor


perdagangan/hotel/restoran, disusul oleh sektor transportasi/telekomunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan/jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan.

Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga berlaku tahun 2005-2007 menunjukkan, pada tahun 2005 sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91 persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri pengolahan sebesar 16,58 persen.

Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2006. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen, sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masingmasing lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa pengolahan sebesar 16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen. Demikian juga pada tahun 2007, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota Medan, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93 persen dan sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha yang dominan memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen dari lapangan usaha


perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar 19,02 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen.

Tabel 4.1 Statistik Ekonomi Kota Medan Tahun 2005-2007 No. INDIKATOR SATUAN TAHUN 2005 2006)* 2007**) [1] [2] [3] [4] [5] [6] 1 PDRB (ADH berlaku) Milyar (Rp) 42.792,45 48.849,95 55.455,58 2 PDRB (ADH konstan) Milyar (Rp) 25.257,42 27.234,45 29.352,92 3 PDRB Perkapita Jutaan (Rp) 20,91 26,63 26,62 ADHB 4 PDRB Perkapita Jutaan (Rp) 12,35 13,17 14,09 ADHK 5 Pertumbuhan Ekonomi Persen (%) 6,98 7,76 7,78 6 Inflasi Persen (%) 22,91 5,97 6,50 7 Eksport (FOB) Milyar 3,86 4,52 5,50 (US$) 8 Impor (CIF) Milyar 1,00 1,77 1,50 (US$) 9 Surplus Perdagangan Milyar 2,86 3,35 4,10 (US$) 10 Investasi Milyar (Rp) 9.867,31 8.177,63 9.049,71 Sumber: www.pemkomedan.go.id Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Tabel Diatas menunjukkan hubungan yang erat antara tingkat pertumbuhan PDRB Kota Medan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi serta peningkatan surplus perdagangan dan minat untuk melakukan investasi di Kota Medan. Semakin baik keadaan ekonomi masyarakat, maka aktivitas perdagangan dan investasi di Kota Medan semakin kondusif.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Undang- Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut berkonsekuensi, masingmasing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber

pembiayaan

yang

memadai

untuk

memikul

tanggung

jawab

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masingmasing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pemerintah Kota Medan memiliki beberapa sumber pendapatan pokok, yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain- lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang perkembangan ekonominya sangat didominasi sektor sekunder dan tertier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi Pemerintah Kota Medan, pungutan pajak lebih didefinisikan

sebagai cara

memberikan

kesejahteraan

umum (redistribusi

pendapatan) dari pada sekedar budgeter.

Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD, namun diakui 70% sumber penerimaan Kota Medan di sektor publik masih berasal dari alokasi

pusat

(dana

perimbangan

/

dana

alokasi

umum).

Hal

yang

menggembirakan dalam hal pembiayaan pembangunan kota adalah, jika sebelumnya sebagian besar program pembangunan yang disediakan oleh Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

pemerintah pusat dialokasikan dalam bentuk dana Inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral), maka saat ini sebagian besar sudah dalam bentuk bantuan spesifik (specific blok grant), dan blok grant yang lansung diterima dan dikelola oleh daerah.

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kota Medan digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur kota terpadu, termasuk pemeliharaannya. Dengan keterpaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar–benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi warga Kota Medan. Kegiatan ekonomi yang berkembang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan kota, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah Kota kepada Pemerintah Pusat. Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Lima Tahun Terakhir, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2003-2007 Tahun Realisasi 2003 1.079.834.024.000,00 2004 1.123.865.492.000,00 2005 1.228.649.091.079,96 2006 1.440.508.893.282,00 2007 1.751.826.795.575,00 Sumber : www.pemkomedan.go.id


C. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD

1) Analisis Kinerja Pendapatan Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD, dilakukan Analisis Pendapatan dengan menggunakan cara analisis: 1.

Analisis Varians (Selisih) Pendapatan. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan kota Medan dapat dikatakan baik meskipun belum terlampauinya target anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2003-2007 yang mana rata-ratanya mencapai 96,59%. Persetanse paling tinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 98,09%. Dari sisi komponen pendapatan daerah, realisasi penerimaan PAD rata-rata juga masih belum mencapai target yang ditetapkan. Komponen PAD yang realisasinya diatas target untuk tahun 2005-2007 adalah Lain-Lain PAD yang sah dengan masing-masing persentase yaitu 107,22% , 123,89% , 452,87%. Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan dari tahun 2003-2007 rata-rata mencapai 98,12 %, kecuali untuk tahun 2007 yaitu 101,41%. Komponen Dana Perimbangan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

yang belum mencapai target anggaran untuk tahun 2003 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 88,72%, untuk 2004 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 92,79% dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 93,48%, untuk tahun 2005 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 91,39%, dan tahun 2006 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 96,09% dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 94,65%. 2.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2003-2007

Tahun

PAD

Pertumbuhan

Total

Pertumbuhan

Pendapatan 2003

254.780.110.000,00

0,72

1.189.834.024.000,00

0,64

2004

279.955.257.000,00

0,10

1.123.865.492.000,00

(0,05)

2005

310.398.944.740,00

0,11

1.252.533.310.765,00

0,11

2006

329.981.270.115,00

0,06

1.440.508.893.282,00

0,15

2007

324.263.785.000,00

(0,02)

1.717.929.894.120,00

0,19

Rata-Rata

0,19

0,20

Sumber : data diolah, 2009 Dari tabel perhitungan diatas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan PAD Kota Medan tahun 2003-2007 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 19 %. Kecenderungan pertumbuhan PAD kota Medan dari tahun 2003-2007 mengalami penurunan. Pertumbuhan yang negatif terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar -2 %.


Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menujukkan pertumbuhan yang positif yang mana rata-rata 20 %. Akan tetapi untuk tahun 2004 pertumbuhannya negatif yaitu – 5 %. Pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif. 3.

Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi Tabel 4.4 Derajat Desentralisasi Tahun 2003-2007 Pendapatan daerah

Tahun

PAD

2003

254.780.110.000,00

Rasio Derajat Desentralisasi 0,214

1.189.834.024.000,00 2004

279.955,257.000,00

1.123.865.492.000,00

0,249

2005

310.398.944.740,00

1.252.533.310.765,00

0,247

2006

329.981.270.115,00

1.440.508.893.282,00

0,229

2007

324.263.785.000,00

1.717.929.894.120,00

0,188

Rata-rata

0,225

Sumber: data diolah , 2009 Dari perhitungan diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Medan dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 20032007 yaitu 22,5 %. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Medan untuk menggali dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk itu kedepannya Kota Medan harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.


2. Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun

PAD

Tabel 4.5 Kemandirian Keuangan Tahun 2003-2007 Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi + Pinjaman

Rasio Kemandirian

2003

254.780.110.000,00

695.786.667.000,00

0,366

2004

279.955,257.000,00

804.974.597.000,00

0,347

2005

310.398.944.740,00

950.978.776.025,00

0,326

2006

329.981.270.115,00

1.110.527.623.167,00

0,297

2007

324.263.785.000,00

1.132.666.109.120,00

0,243

Rata-rata

0,315

Sumber: data diolah , 2009 Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian keuangan Kota Medan masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio kemndirian yaitu hanya 31,5 %. Ini berarti Kota Medan masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/propinsi maupun pinjaman . Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat ataupun propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Efektivitas dan Efesiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah Pajak Daerah. Hal ini karena terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data biaya yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan dinas lain. Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

Tabel 4.6 Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2003-2007 Pajak Daerah

Tahun

Rencana

Rasio Efektivitas

Realisasi

2003

134.390.416.000,00 132.234.571.980,45

0,983

2004

148.237.914.000,00 145.585.452.283,10

0,982

2005

179.691.577.640,00 178.113.363.793,22

0,991

2006

190.295.756.640,00 181.047.766.143,32

0,951

2007

181.084.130.000,00 180.793.101.981,48

0,998

Rata-rata

0,981

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu 98,1 %. Hal ini menggambarkan kinerja yang baik.

Tahun

Tabel 4.7 Efesiensi Pajak Daerah Tahun 2003-2007 Biaya Pemungutan Realisasi Penerimaan Pajak Rencana Realisasi

Rasio Efesiensi

2003

4.994.500.000,00

4.791.883.650,00 132.234.571.980,45

0,036

2004

7.641.000.000,00

7.641.000.000,00 145.585.452.283,10

0,052

2005

8.385.345.900,00

8.127.840.120,77 178.113.363.793,22

0.045

2006

8.171.506.057,00

7.697.371.424,00 181.047.766.143,32

0,042

2007

10.656.758.933,00

8.627.132.269,00 180.793.101.981,48

0,047

Rata-rata

0,044

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah adalah 4,4 %. Hal ini menujukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah sangat efisien dalam menggunakan biaya pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

pendapatan pajak yang diterima. Tingkat efsiensi rata-rata pajak yang dicapai Dinas Pendapatan Daerah tidak melewati 5 % yang menjadi standar biaya pemungutan yang telah ditetapkan. 4. Derajat Kontribusi BUMD

Tahun

Tabel 4.8 Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2003-2007 Bagian laba Penerimaan PAD BUMD

Derajat Kontribusi BUMD

2003

1.061.675.000,00

254.780.110.000,00

0,004

2004

1.450.000.000,00

279.955,257.000,00

0,005

2005

1.450.000.000,00

310.398.944.740,00

0,004

2006

6.450.000.000,00

329.981.270.115,00

0,019

2007

4.150.000.000,00

324.263.785.000,00

0,012

Rata-rata

0,0088

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan derajat kontribusi BUMD diatas menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD kota Medan hanya sebesar 0,88 %. Hal ini menggambarkan dari tahun 2003-2007 Perusahaan daerah kontribusi BUMD masih sangat kecil. Untuk itu sangat diharapkan kedepannya BUMD dapat lebih berusaha untuk dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD sehingga PAD kota Medan dapat lebih meningkat. 2) Analisis Kinerja Belanja 1.

Analisis Varians Belanja Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara

realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik. Dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Medan dapat dikatakan baik karena dari tahun 2003 – 2007 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2003-2007 yaitu sebesar 92,57 %, 94,25 %, 94,03 %, 93,43 %, 79,50 %. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi tahun 2007. Apabila seluruh kegiatan yang

direncanakan

telah

terlaksana,

ini

menunjukkan

telah

terjadinya

pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Medan. 2.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Tahun

Tabel 4.9 Pertumbuhan Belanja Tahun 2003-2007 Belanja Daerah Tingkat Pertumbuhan

2003

1.215.604.923.000,00

0,716

2004

1.066.043.636.000,00

(0,123)

2005

1,219.659.901.765,00

0,144

2006

1.415.485.418.218,00

0,160

2007

1.751.826.795.575,00

0,275

Rata-rata

0,234

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota Medan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun untuk tahun 2004 Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

pertumbuhannya negatif yaitu sebesar -12,3%. Kecenderungan pertumbuhan belanja Kota Medan fluktuatif terlihat dari tahun 2003 sampai 2007 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 71,6 %,-12,3 %,14,4 %, 16 %,27,5 %.. 3.

Analisis Keserasian Belanja

1. Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja Tabel 4.10 Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun 2003 Rasio : Rasio Belanja Rutin terhadap Total Belanja (Total Belanja Rutin / Total Belanja Daerah) x 100%

813.822.513.000,00 1.215.604.923.000,00

Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja ( Total Belanja Pembangunan / Total Belanja Daerah) x 100%

% Rasio

0,669

401.782.410.000,00 1.215.604.923.000,00

0,330

Sumber: data diolah , 2009 Dari perhitungan rasio diatas terlihat bahwa untuk tahun 2003 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap total belanja masih relatif kecil yaitu sebesar 33 % di bandingkan dengan rasio belanja rutin yang sebesar 66,9 %.


2. Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tahun

Tabel 4.11 Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2004-2006 Rasio Belanja Operasi Rasio Belanja Modal terhadap Total terhadap Total Belanja Belanja (Total Belanja (Total Belanja Modal / Operasi / Total Total Belanja) x 100 % Belanja) x 100 %

2004

161.031.425.197,00 1.006.043.636.000,00

2005

173.553.283.915,00 1.219.659.901.765,00

2006

203.182.471.317,00 1.415.485.418.218,00

Rata – rata

% Rasio

174.142.472.202.00 0,160 0,173 1.006.043.636.000,00 212.568.132.482,00 0,142 0,174 1.219.659.901.765,00 247.999.761.705,00 0,143 0,175 1.415.485.418.218,00 0,148 0,174

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2004-2006 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasi sehingga rasio belanja operasi realatif kecil dari rasio belanja modal. Untuk belanja modal yaitu sebesar 17,4 % sedangkan untuk belanja operasi yaitu sebesar 14,8 %. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi 1 tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan pelayan dan kesejahteraan masyarakat.


3. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tabel 4.12 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2007 Rasio % Rasio Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (Total Belanja Langsung / Total Belanja Daerah) x 100% Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja ( Total Belanja Tidak Langsung / Total Belanja Daerah) x 100%

1.025.348.248.289,00 1.751.826.795.575,00

0,585

726.478.547.286,00 1.751.826.795.575,00

0,414

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2007 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja langsung sehingga rasio belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5 % sedangkan rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 41,4 %. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah.


4. Analisis Efesiensi Belanja Daerah

Tahun

Tabel 4.13 Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2003-2007 Anggaran Belanja Realisasi Belanja

Rasio Efesiensi

2003

1.215.604.923.000,00 1.125..322.388.684,72

0,920

2004

1.066.043.636.000,00

1.004.754.999.719,81

0,942

2005

1.219.659.901.765,00

1.146.819.824.075.06

0,940

2006

1.415.485.418.218,00

1.322.425.419.515,94

0,934

2007

1.751.826.795.575,00

1.392.698.096.687,55

0,744

Sumber: data diolah , 2009 Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota Medan telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2003 – 2007 berada dibawah 100 %, dengan rata-rata 74,4 %. Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Medan baik. 3) Analisis Pembiayaan Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota Medan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Medan sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2005 yang mana SILPAnya dalam realisasi lebih tinggi dari anggarannya yaitu sebesar Rp 617.552.686,40. Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: 1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan dilihat analisis varians, secara umum dapat dikatakan cukup baik meskipun belum terlampauinya target anggaran, dimana dari tahun 2003-2007 rata-ratanya hanya mencapai 96,59%. 2. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Medan tahun 2003-2007 cukup baik. Hal ini ditunjukka n dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu 20 % dan 19 % Pertumbuhan PAD kota Medan dari tahun 2003-2007 cenderung mengalami penurunan, sementara itu pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif. 3. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Medan dapat masih rendah dengan rata-rata pada tahun 2003-2007 yaitu 22,5 %; Kemandirian keuangan Kota Medan masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun dengan rasio kemandirian rata-rata yaitu hanya 31,5 %; Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu 98,1 %; Dinas

Pendapatan

Daerah

sangat

efisien

dalam

menggunakan

biaya

pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan pendapatan pajak yang diterima dengan tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah adalah 4,4 % ; derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 0,88 %. Addina Marizka : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2010.

4. Kinerja belanja pemerintah Kota Medan dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Medan dapat dikatakan baik karena dari tahun 2003 – 2007 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2003-2007 yaitu dengan ratarata sebesar 90,75%. 5. Pertumbuhan belanja Kota Medan menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 23,4 % dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif. 6. Sebagian besar pendapatan daerah Kota Medan untuk tahun 2003 dialokasikan ke belanja rutin yaitu sebesar 66,9 %; Untuk tahun 2004-2006 dialokasikan lebih besar ke belanja modal dibandingkan belanja operasi yaitu sebesar 17,4 %; Untuk tahun 2007 dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5 %. 7. Kinerja pemerintah Kota Medan dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Medan sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2005. B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain : 1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2003-2007. 2. Penelitian ini hanya dilakukan dilakukan hanya pada salah satu kota di Sumatra Utara yaitu Kota Medan.


3. Terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data biaya yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan dinas lain. C. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kota Medan 1) Pemerintah Kota Medan perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai beikut: a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. c. Melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

secara

sistematis

dan

berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur. d. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.


Ekstensifikasi dapat dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut: a. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daeah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah yang diajukan perubahan. c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi terhadap

jenis-jenis

penerimaan

pajak

dan

retribusi

lain

yang

memungkinkan untuk dikembangkan, dan lain sebagainya. 2) Pemerintah Kota Medan untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendakya tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja dengan penetapan tarif pajak

atau retribusi yang dapat

membebankan masyarakat.

Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kota Medan seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya investasi maka

dapat

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

dimana

jika

pertumbuhan ekonomi meningkat PAD juga dapat meningkat.


2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah agar dapat mendapatkan gambar kinerja pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.


DAFTAR PUSTAKA Adhim, Mohammad, 2008.Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten sarolangun.(Thesis S2). Universitas Negeri Jambi. Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta. Erlina, Sri Mulyadi, 2007. MetodePenelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UUP STIM YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Rosalina, Eka. 2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatandan Belanjadaerah (Studi Kasus di Propinsi Sumatra Barat.(Thesis S2). Universitas Gadjah Mada. Sugiyono, 2006. Statiska Untuk Penelitian. Cetakan Sembilan, CV Alfabeta, Bandung. Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Departemen Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi. Medan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara dan Inteprestasinya. ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007. , Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. http.pemkomedan.go.id


PROPOSAL SKRIPSI ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN. Oleh : ADDINA MARIZKA NIM :

Recommend Documents