Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI Samsu A Sahibo Bagian Ilmu Administrasi Negara Unismuh Palu ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Di Kecamatan Marawola serta faktor-faktor penghambatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, ditambah masyarakat. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih sampel informan sebanyak 9 orang dan sampel area 4 desa yang dipilih untuk mewakili 11 desa di Kecamatan Marawola. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Kecamatan Marawola masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 7 indikator dari 4 sub variabel yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian, hanya 3 indikator yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah maksimal dan 4 indikator memperoleh kategori belum maksimal. Faktor-faktor yang menghambat camat melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Kecamatan Marawola, adalah alokasi dana pengawasan yang belum tersedia secara khusus, tunjangan kesejahteraan pemerintah desa yang kurang layak dan tingkat pendidikan sebagian pemerintah desa kurang memadai. Daftar Pustaka : 35 ( 1982:2011) Kata Kunci : Pengawasan, Pelayanan, Efektivitas, Efisiensi. PENDAHULUAN Aspek pengawasan pada semua tataran struktur kelembagaan pemerintah menjadi bahagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dari setiap aparatur dalam organisasi pemerintah. Secara fungsional kewenangan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan pemerintahan. Organisasi pemeritah kecamatan yang mendapat pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada struktur organisasi
pemerintah di bawahnya. Dengan demikian camat selaku kepala wilayah kecamatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan. Mengingat karena wilayah kecamatan dilingkupi oleh desa-desa yang merupakan kawasan terdepan yang harus mendapatkan akses pelayanan pemerintahan dan pembangunan, maka urgensi fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan program pemerintah di desa menjadi fokus perhatian dalam rangka percepatan proses pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari observasi awal yang dilakukan di lapangan menunjukkan
61
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
bahwa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa pada sebahagian desa yang terdapat di Kecamatan Marawola, adalah intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dapat dikatakan masih kurang berjalan dengan baik. Sementara tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan secara cepat, tepat dan transparan dari pemerintah desa selaku pelaksana layanan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat. Hasil observasi yang dilakukan dibeberapa desa menunjukkan pula bahwa pelaksanaan tugas pemerintah desa belum berjalan maksimal dan masih kurang mendapat kontrol dari pemerintah kecamatan selaku pelaksana sebahagian tugas pemerintah daerah di wilayah kecamatan. Pelaksanaan fungsi pengawasan camat selama ini belum terprogramkan dengan baik, disebabkan karena tugastugas pemerintah kecamatan selaku perangkat pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan semakin rumit dan kompleks. Di sisi lain alokasi dana pada tingkat kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah desa dapat dikatakan belum tersedia. Berdasarkan gambaran masalah tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh camat.
Artikel VIII
(2008:8) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2004:3) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penulis dapat mempelajari, menggambarkan dan mengetahui secara mendalam sejauh mana fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Kecamatan Marawola. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yakni dimulai sejak bulan juli sampai dengan bulan Agustus 2012. Pemilihan lokasi penelitian ditetapkan pada Kantor Camat Marawola dan 4 desa dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Marawola. Populasi dan Sampel Populasi Populasi dari pada penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Marawola 111 orang dan pemerintah kecamatan 23 orang ditambah dengan masyarakat. Sampel Dari seluruh populasi ditarik sampel 9 orang yang ditetapkan sebagai informan yang mewakili pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut : - Pemerintah Kecamatan Marawola (Camat) = 1 orang - Pemerintah Desa = 4 orang - Masyarakat = 4 orang Jumlah Sampel= 9 orang Desa-desa yang dijadikan sampel area dalam penelitian adalah Desa Baliase, Boyabaliase, Binangga dan
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 62
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Lebanu. Pemelihan 4 desa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa letak dan klasifikasi dari masing-masing desa berbeda satu sama lain. Desa Baliase terletak sebelah utara dari ibukota kecamatan yang berbatasan dengan Kota Palu, dan Desa Boyabaliase terletak di sebelah barat dari ibukota kecamatan. Desa Binangga berkedudukan sebagai ibukota kecamatan, dan Desa Lebanu terletak sebelah selatan dengan jarak 10 km dari ibukota kecamatan. Di samping itu Desa Baliase dan Binangga dipilih untuk mewakili desa-desa yang berklasifikasi desa swakarya, serta Desa Boyabaliase dan Lebanu dipilih untuk mewakili desadesa yang berklasifikasi desa swadaya. Penetapan jumlah sampel penelitian tersebut di atas dianggap representatif untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu melakukan analisis data untuk menggambarkan secara sistematis fenomena dan fakta yang sebenarnya di lapangan dalam bentuk argumentasi melalui tahapan sebagai berikut : 1. Editing, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkan sehingga didapatkan data yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 2. Klasifikasi, yaitu penggolongan data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. 3. Cek silang antara data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi 4. Interpretasi, yaitu menghubungkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dengan ilmu penetahuan dan fenomena yang terjadi sehingga menemukan jawaban untuk dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Definisi Konsep
Artikel VIII
Dalam penelitian ini dibatasi pada satu constructs atau variabel yaitu pengawasan camat. Untuk memberikan pengertian dari pada variabel penelitian, berikut di bawah ini akan dijelaskan variabel penelitian tersebut sebagai berikut : Pengawasan camat adalah merupakan salah satu fungsi yang dilakukan camat dalam melaksanakan tugas selaku kepala wilayah berupa kegiatan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah desa untuk menjamin agar supaya berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari waktu pengawasan yang dilakukan baik melalui pengawasan preventif maupun melalui pengawasan represif, dari obyek pengawasan berupa pengawasan waktu dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, serta dari subyek pengawasan, teknik dan caracara mengumpulkan fakta-fakta melalui peninjauan langsung, laporan lisan dan tertulis. Masing-masing konsep pengawasan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut : - Waktu pengawasan berupa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, dan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah rencana atau pekerjaan telah berjalan. - Obyek pengawasan berupa pengawasan waktu adalah untuk menentukan apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak, dan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tata kerja. - Subyek pengawasan berupa pengawasan interen adalah pengawasan secara formal yang dilakukan langsung oleh camat yang 63
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
-
Artikel VIII
berwewenang selaku kepala wilayah. Cara mengumpulkan fakta-fakta berupa peninjauan pribadi adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara meninjau secara pribadi (personal observation) atas pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa, dan pengawasan melalui laporan lisan (oral report) adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh pemerintah desa tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, serta laporan tertulis (written report) adalah merupakan suatu pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah desa secara tertulis mengenai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tugastugas yang diberikan.
dalam melaksanakan tugas tetap senantiasa mengacu pada pedoman kerja, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan, mengorganisasikan segala macam kegiatan dan memberikan petunjuk tentang sistem pelaporan atas tugastugas yang telah dikerjakan. Pemberian pengarahan yang dilakukan camat sangat bermanfaat, karena di samping dapat mencegah kesalahan dan penyimpangan juga dapat mempermudah bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sehingga mereka mampu memahami dan menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Dari hasil wawancara dengan Camat Marawola dan didukung oleh hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif oleh Camat Marawola melalui pengarahan pada pemerintah desa, dilakukan secara rutin setiap hari senin setelah usai apel pagi di kantor kecamatan khususnya pada sekretaris desa. Demikian pula jika ada kegiatankegiatan tertentu seperti rapat-rapat khusus dengan pemerintah desa dilakukan diskusi mengenai tugas-tugas yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun camat senantiasa memberikan arahan pada pemerintah desa tentang bagaimana mekanisme dan tata kerja yang baik serta memberikan pedoman kerja, namun pada kenyataannya terkadang pemerintah desa masih lamban untuk memahami dengan baik pedoman atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang harus dilaksanakan. Menurut asumsi penulis tentu sumber daya aparatur yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk memahami dengan
HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan Fungsi Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa di Kecamatan Marawola. 1) Waktu Pengawasan Waktu pengawasan dalam penelitian ini ditinjau dari dua jenis pengawasan yang dilakukan camat yang meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan camat sebelum terjadinya penyimpangan - penyimpangan dan kesalahan-kesalahan (deviation) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan camat yang dilakukan setelah berlangsungnya proses pekerjaan dari pemerintah desa. Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa, camat telah melakukan pengawasan preventif. Pengawasan jenis ini dilakukan dengan cara mengarahkan pemerintah desa agar 64
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
baik tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur. Oleh karena itu pengembangan sumber daya aparatur pemerintah desa perlu terus mendapat perhatian, khususnya bagi pemrintah desa yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang memadai. Di samping melakukan pengawasan preventif sebagaimana diungkapkan di atas, camat juga melakukan pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menilai hasil kegiatan pemerintah desa, membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, camat langsung melakukan koreksi perbaikan atau membantu mencari jalan keluarnya. Apabila terjadi kesalahankesalahan yang dilakukan pemerintah desa bersifat fatal, maka bila perlu camat memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu secara periodik camat melakukan pengecekan kebenaran laporan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Marawola diungkapkan bahwa : “Pemberian teguran kepada pemerintah desa sebagai pengawasan represif adalah dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan pembinaan agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak akan terulang kembali”, (wawancara tgl.24 juli 2012).
Artikel VIII
ditemukan fakta bahwa masih ada kantor desa yang kurang difungsikan dengan baik, karena tingkat kehadiran perangkat desa yang tidak menentu. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Asri L Kepala Desa Boyabaliase yang menyatakan bahwa : “Memang benar camat selalu menekankan kepada perangkat desa agar memperhatikan kedisiplinan tentang kehadiran untuk melaksanakan tugas, akan tetapi camat kadang turun kelapangan untuk mengevaluasi apakah yang ditekankan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan”.(wawancara tgl 27 juli 2012) Dengan demikian baik dari aspek pengawasan preventif maupun represif, fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa masih perlu terus ditingkatkan agar tugas pemerintah desa terutama dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. 2) Obyek Pengawasan Obyek pengawasan yang disoroti dalam penelitian ini adalah dilihat dari pengawasan waktu dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Pengawasan waktu adalah pengawasan camat untuk menentukan apakah hasil pekerjaan pemerintah desa sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak. Sedangkan pengawasan atas kegiatankegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah pengawasan camat untuk mengetahui apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tata kerja. Untuk mengawasi berapa lama pemerintah desa dalam melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, maka perlu dilihat waktu yang digunakan pemerintah desa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengawasan camat pada obyek ini penting untuk mengetahui kecepatan
Hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa meskipun camat telah melakukan fungsi pengawasan represif, namun dapat dikatakan belum maksimal, karena dalam kenyataan masih sering pemerintah desa terutama perangkat desa kurang aktif hadir melaksanakan tugas sehingga kadangkala kegiatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat terselesaikan. Dalam penelitian yang dilakukan pada desa-desa yang dijadikan sampel 65
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan waktu yang digunakan pemerintah desa dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat diawasi camat hanya nampak pada kegiatan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pembangunan fisik. Misalnya pembangunan proyek-proyek desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang peruntukannya 70 % untuk kegiatan pemberdayaan dan 30 % untuk honorhonor yang bersumber dari pemerintah daerah, seperti pembangunan sarana pelayanan air bersih, perbaikan sarana pemerintahan, sarana umum desa, sarana pendidikan anak usia dini dan lain-lain. Pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek pembangunan tersebut dalam rencana kerja pemerintah desa telah ditetapkan berapa lama waktu yang harus digunakan untuk penyelesaiannya, sehingga setiap dua triulan camat dapat melakukan pengawasan melalui pelaporan dari pemerintah desa untuk diteruskan kepada pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan camat untuk mengetahui penyelesaian pekerjaan pemerintah desa di bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan waktu yang diharapkan, dapat dikatakan sangat relatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat senantiasa mengawasi dan memfasilitasi serta memberikan bimbingan atas tugas-tugas yang harus diselesaikan pemerintah desa. Misalnya di bidang pemerintahan, seperti penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa, pembuatan keputusan desa atau kepala desa, pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, tidak diketahui berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Demikian pula di bidang pembinaan kemasyarakatan seperti pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, meskipun
hampir semua kasus-kasus konflik sosial antara warga mayarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah desa bahkan biasanya camat turut serta dalam penyelesaiannya, namun waktu yang digunakan tergantung dari besar kecilnya masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya dari hasil penelitian tentang penggunaan waktu dalam penyelesaian pekerjaan rutin pemerintah desa di bidang ketatausahaan dapat dikatakan masih kurang mendapat pengawasan camat. Selama ini belum ada ketentuan waktu yang ditetapkan baik oleh pemerintah kecamatan maupun daerah berapa lama pemerintah desa harus menyelesaikan suatu pekerjaan, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan registrasi pendataan potensi desa, dan pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat. Berdasarkan gambaran hasil penelitian tersebut, camat sukar untuk melakukan pengawasan berapa lama waktu yang digunakan dalam setiap pekerjaan ketatausahaan yang sudah diselesaikan oleh pemerintah desa, misalnya pengisian buku-buku administrasi desa, pembuatan profil desa, tata kearsipan, pembuatan berbagai jenis surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat dan lain-lain. Pengawasan camat dalam penggunaan waktu pada bidang ini terkesan tidak jelas padahal sangat penting untuk mendapat perhatian karena di samping bermanfaat sebagai data untuk perencanaan pembangunan, juga langsung berkaitan dengan akses pelayanan untuk keperluan dokumen administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan pengawasan camat untuk mengetahui apakah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan rencana atau tata kerja yang ditetapkan, maka dapat pula diamati dari bidang - bidang tugas yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Di bidang pelaksanaan pembangunan yang 66
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
menjadi salah satu tugas pokok pemerintah desa, camat telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik sehingga dapat dikatakan kegiatankegiatan pemerintah desa sudah berjalan sesuai rencana atau tata kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang), pembangunan proyek fisik desa, mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang dilaksanakan di desa. Namun demikian dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa meskipun camat telah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemerintah desa agar sesuai dengan rencana atau tata kerja yang ditetapkan, akan tetapi masih terbatas pada kegiatan di bidang pembangunan. Kegiatan pada bidang lain seperti pada aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan belum semua kegiatan-kegiatan pemerintah desa di bidang ini didasarkan pada perencanaan yang jelas, sehingga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan camat belum maksimal karena sukar untuk mengukur sampai sejauhmana kesesuaian antara hasil kegiatan dengan perencanaan yang dijadikan salah satu standar pengawasan. Oleh karena itu menurut penulis pelaksanaan fungsi pengawasan camat pada semua bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintah desa sangat diperlukan dan jika dilaksanakan dengan baik tentu akan menumbuhkan motivasi kerja pemerintah desa yang pada gilirannya akan mempengaruhi peningkatan kualitas kerja dari setiap aparatur. 3) Subyek Pengawasan Subyek pengawasan yang dikaji dalam penelitian ini berupa pengawasan interen yang dilakukan oleh camat sehubungan dengan kedudukan dan
kewenangannya selaku kepala wilayah. Selain pengawasan eksteren berupa kontrol sosial dari masyarakat dan pengawasan dari luar institusi pemerintah desa dan kecamatan, maka camat sebagai perangkat pemerintah daerah mendapat legalitas formal untuk melaksanakan kewenangan pengawasan interen. Sehubungan dengan hal tersebut, camat dalam posisi selaku subyek pengawasan atau aparat pelaksana pengawasan dapat ditinjau dari aspek kedudukan dan kewenangan yang dimiliki dalam melakukan fungsi pengawasan interen dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa. Dari hasil observasi di lapanagan menunjukkan bahwa camat dalam kedudukan dan kewenangannya untuk melaksanakan pengawasan interen di lingkungan pemerintah desa, sering mendelegasikan kewenangan kepada sekretaris kecamatan untuk melakukan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja ke desa-desa meninjau langsung pelaksanaan tugas yang sedang dikerjakan pemerintah desa. Kunjungan yang dilakukan bersifat formal atau kedinasan. Sedangkan camat hanya sewaktu-waktu saja turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, terutama bilamana terdapat hal-hal yang bersifat khusus (control by exception) yang harus diselesaikan camat di desa. Gambaran hasil observasi tersebut di atas menunjukkan bahwa camat dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai aparatur pelaksana pengawasan interen di lingkungan pemerintah desa belum menetapkan program pengawasan yang terjadual secara terencana dan teratur yang dapat menentukan intensitas camat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaa tugas pemerintah desa. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Camat Marawola, diungkapkan bahwa : “Pengawasan interen yang bersifat formal dilakukan maksimal tiga kali saja dalam satu tahun dan pemerintah 67
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
kecamatan masih sukar untuk menyusun suatu program pengawasan secara terencana, karena di samping semakin bertambahnya tugas-tugas yang segera diselesaikan di kantor kecamatan, juga selama ini belum tersedia dana oprasional yang khusus dialokasikan untuk kegiatan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tugas-tugas pemerintah desa masih bersifat isendental yang didasarkan menurut kebutuhan” (wawancara tgl. 4 Agustus 2012).
Artikel VIII
rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, percepatan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan desa, dan peningkatan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut diperkuat hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin intens camat melakukan pengawasan melalui kunjungan ke desadesa, semakin mempercepat pencapaian sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan pengawasan dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintah desa untuk memahami tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan masyarakat melalui perumusan kebijakan program pembangunan desa. Oleh karena itu untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengawasan interen dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa perlu terus ditingkatkan dan dilakukan secara terprogram serta diarahkan untuk peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa. 4) Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan mengumpulkan fakta-fakta adalah berupa pengawasan yang dilakukan dengan cara peninjauan pribadi, pengawasan melalui laporan lisan dan pengawasan melalui laporan tertulis. Khusus mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan camat melalui peninjauan pribadi (personnel observation), adalah bermaksud untuk melihat sendiri pelaksanaan tugas dari pemerintah desa. Dengan melakukan pengawasan melalui peninjauan pribadi tentu sangat bermanfaat untuk mempercepat kontak langsung antara camat dengan pemerintah desa, sehingga kesukaran-kesukaran dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat dan langsung dapat diberikan alternatif pemecahannya. Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara, maka ada kecenderungan intensitas camat dalam
Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa agar fungsi pengawasan interen ini tetap berjalan,maka dalam melaksanakan kewenangannya camat lebih cenderung untuk melakukan pengawasan yang ditempuh dengan cara menggunakan pendekatan hubungan kerja yang bersifat informal dan dilakukan di luar jam dinas, padahal sesungguhnya pelaksanaan pengawasan interen sayogyanya bersifat formal. Pendekatan seperti ini juga dianggap cukup efektif untuk memberikan motivasi kerja kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas rutin untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini S.P. Siagian (2008:93) mengemukakan bahwa “pimpinan organisasi harus dapat mencapai keseimbangan antara informalitas dan formalitas dalam hubungan kerja. Jika formalitas terlalu menonjol, maka kekakuan dalam hubungan kerja akan timbul yang mengakibatkan keterlambatan - keterlambatan”. Kewenangan camat untuk melakukan fungsi pengawasan interen di lingkungan pemerintah desa, pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain, pemberdayaan aparatur pemerintah desa selaku unit terdepan dalam struktur organisasi pemerintah daerah, pengorganisasian kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai dengan 68
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
melakukan pengawasan melalui peninjauan pribadi frekuensinya dalam sebulan tidak menentu dan nampak berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Misalnya Desa Binangga karena merupakan pusat pemerintahan kecamatan yang terus mengalami perkembangan yang berbarengan dengan kompleksitas pelayanan masyarakat, maka efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah desa senantiasa mendapat prioritas perhatian camat. Menurut pandangan penulis, intensitas pelaksanaan pengawasan oleh camat melalui peningkatan frekuensi pengawasan dengan cara peninjauan pribadi atas pelaksanaan tugas pemerintah desa memang penting untuk dilakukan, namun harus direncanakan waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadual yang teratur agar jangan sampai menimbulkan kesan pada pemerintah desa mereka merasa diamati dengan ketat, sehingga mengganggu hubungan komunikasi antara camat dengan pemerintah desa dalam menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama. Dengan demikian penetapan jadual kegiatan pengawasan tentu dapat diharapkan para aparatur pemerintah desa lebih aktif melaksanakan tugas yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin terarah pelaksanaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan aspek peningkatan pelayanan masyarakat. Selanjutnya berkenan dengan fungsi pengawasan camat yang berhubungan dengan pengumpulan fakta-fakta melalui penyampaian laporan dari pemerintah desa tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, adalah ditempuh dengan cara menerima, meneliti dan mengkaji laporan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh pemerintah desa. Laporan lisan (oral report) biasa disampaikan langsung oleh pemerintah desa pada rapat-rapat berkala yang diadakan oleh pemerintah kecamatan, dan biasa pula disampaikan
melalui pembicaraan khusus dengan camat pada kesempatan lain. Laporan yang disampaikan secara lisan menyangkut beberapa aspek yang bersifat umum, misalnya masalah pelaksanaan pembangunan desa, ketentraman dan ketertiban umum warga masyarakat, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Sedangkan laporan tertulis (written report) yang disampaikan oleh pemerintah desa, berupa rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, laporan perpajakan, laporan mengenai profil desa, laporan kependudukan dari setiap desa. Khusus mengenai mekanisme penyampaian laporan secara tertulis tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, setiap awal tahun anggaran pemerintah desa menetapkan rencana kerja disertai anggaran pembiayaannya yang disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Rencana kerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah dimusyawarahkan dengan masyarakat yang kemudian diajukan kepada bupati setelah diperiksa dan ditandatangani camat untuk dijadikan pedoman pengawasan dalam pelaksanaannya setelah selesai diferivikasi di tingkat daerah. Kemudian dari aspek pengawasan pelaksanaan pekerjaan, camat meminta laporan tertulis dari pemerintah desa setiap dua triulan yang kemudian disampaikan kepada bupati untuk pencairan anggaran tahap berikutnya. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban tertulis dari seluruh rangkaian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Untuk menjaga obyektivitas isi laporan yang disampaikan pemerintah desa baik lisan maupun tertulis, agar suatu laporan tidak hanya sekedar pendapat bukan kenyataan, maka camat 69
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
selalu meneliti kebenaran laporan tersebut dalam kenyataan sesungguhnya. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan segera dilakukan koreksi perbaikan sebelum diteruskan kepada bupati. Hal ini berarti bahwa cara-cara pengawasan yang digunakan camat melalui penyampaian laporan telah berjalan secara maksimal, sekalipun pelaksanaannya hanya dilakukan dalam priode waktu tertentu saja dalam kurun waktu satu tahun. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pengawasan melalui penyampaian laporan dari pemerintah desa telah berjalan maksimal dan belum pernah ditemukan fakta-fakta penyimpangan, terutama dalam hal penggunaan anggaran pembangunan desa, namun diperlukan keaktifan dan ketelitian camat untuk memeriksa kebenaran dari setiap laporan yang disampaikan. Dengan demikian setiap laporan yang diterima, baik secara lisan maupun tertulis dapat dijadikan bahan evaluasi.
pelaksanaan fungsi pengawasan. Selama ini masih terasa sulit meningkatkan intensitas pengawasan, disebabkan karena belum tersedia dana yang khusus dialokasikan pemerintah daerah kepada pemerintah kecamatan untuk melakukan kegiatan oprasional pengawasan ke desa-desa yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa. 2) Tunjangan Kesejahteraan Pemerintah Desa Minimnya jumlah tunjangan perangkat desa sebagai salah satu faktor yang menurunkan gairah kerja, sehingga kecenderungan untuk mencari sumbersumber lain lebih dominan, misalnya sebagian besar waktu mereka gunakan untuk melakukan aktivitas di bidang pertanian/perkebunan. Kondisi yang demikian tentu akan menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan, karena dapat dibuktikan bahwa meskipun upaya peningkatan pengawasan telah dilakukan, namun motivasi kerja sebagian pemerintah desa kurang berkembang. Bahkan kadangkala ketika camat melakukan kunjungan mandadak ke desa tidak dijumpai sebagian aparatur pemerintah desa berada di tempat dan masih ada kantor desa kurang dimanfaatkan dengan baik. 3). Pendidikan Pemerintah Desa Memperhatikan latar belakang pendidikan sebahagian pemerintah desa di Kecamatan Marawola, dapat dikatakan masih kurang memadai sehingga merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan. Padahal pengawasan itu sendiri pada prinsipnya adalah usaha untuk mengembangkan kecakapan dan pengatahuan, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur pembinaan. Hal ini nampak pada kemampuan pemerintah desa khusus mereka yang hanya tamat SD dan SMP lamban dalam memahami dengan baik usaha-usaha pengawasan yang dilakukan camat terutama menyangkut aspek-aspek yang
Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa di Kecamatan Marawola. 1) Dana Pengawasan Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang belum berjalan secara optimal dari beberapa indikator yang diteliti. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah dana pengawasan yang dapat digunakan camat untuk melakukan pengawasan belum tersedia bila dibandingkan dengan kebutuhan masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan camat sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka masalah dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam 70
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
berhubungan dengan pengembangan kapabilitas pemerintah desa, kecuali beberapa orang yang tamat SMA dan bagi mereka yang berpendidikan sarjana yang pada umumnya berada pada desa yang terletak dekat dari ibukota kecamatan dan desa yang terletak dekat dengan Kota Palu atau ibukota propinsi. Dari data yang diperoleh pada Kantor Camat Marawola seperti yang telah digambarkan terdahulu, menunjukkan bahwa pada umumnya latar belakang pendidikan yang dimilki pemerintah desa di Kecamatan Marawola adalah tamatan SMA atau sekitar 77,50 % dari 111 orang jumlah pemerintah desa dan masih terdapat yang berlatar belakang pendidikan SD dan SMP. Bahkan ditemukan pula fakta bahwa masih ada yang tamat SD menempati jabatan kepala desa dan kepala-kepala urusan. Kondisi yang demikian ini tentu perlu ada upaya dari pemerintah kecamatan atau daerah khususnya bagi yang tamat SD dan SMP untuk mendapat pendidikan tambahan melalui pendidikan dan latihan atau kursus-kursus yang diprogramkan minimal satu kali dalam satu tahun.
Artikel VIII
pemerintah desa di Kecamatan Marawola adalah : (1). Belum tersedianya dana pengawasan yang khusus dialokasikan untuk melakukan pengawasan, (2). Tunjangan kesejahteraan pemerintah desa yang kurang layak, sehingga meskipun sudah dilakukan pengawasan namun motivasi kerja pemerintah desa belum berkembang, (3). Faktor sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah desa, merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan. 3). Intensitas camat untuk melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa belum terjadual atau terprogram secara terencana, hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan bila ada waktu yang tersedia, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Saran-Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 1). Perlu dilakukan penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan konsepkonsep pengawasan yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organisasi pemerintah kecamatan dan desa. 2). Camat perlu meningkatkan intensitas pengawasan terutama pengawasan pada tugas-tugas pemerintah desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan secara terencana dan terprogram minimal sekali dalam sebulan serta dilakukan secara bergilir disetiap desa. 3). Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa, maka perlu pemerintah
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Kecamatan Marawola masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 7 indikator dari 4 sub variabel pengawasan yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian, hanya 3 indikator yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan camat sudah maksimal. Sedangkan 4 indikator menunjukkan kategori belum maksimal. 2). Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi pengawasan camat dalam pelaksanaan tugas 71
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
Agus
Dwiyanto, 2008, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Anwar Prabu, (2005), Evaluasi Kinerja SDM, Refika Aditama, Bandung. Faried Ali, 1997, Metodelogi Penelitian Sosial Dalam Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta. George R.Terry, Alih Bahasa J.Smith, 2012, Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. H.A.S Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Hassel Nogi, 2005, Manajemen Publik, Gramedia, Jakarta. Idup Suhady, 2000, Kebijakan Pelayanan Aparatur Negara, LAN RI, Jakarta. Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Malayu S.P. Hasibuan, 1996, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Gunung Agung, Jakarta. M. Manullang, 1982, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Moh. Nazir, 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nasution, 1993, Manajemen Mutuh Terpadu, Alumni Bandung, Peter Hagul, editor, 1985, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali, Jakarta. Sedarmayanti, 2010, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Refika Aditama, Bandung. Soebagio Sastrodiningrat, 2002, Kapita Selekta Manajemen & Kepemimpinan, IND-HILL-CO, Jakarta. S. Pamuji, 1992, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
daerah Kabupaten Sigi merumuskan suatu ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan fungsi pengawasan camat dan mengalokasikan dana kusus pengawasan dalam anggaan daerah. 4). Pemerintah daerah perlu merumuskan suatu ketentuan yang khusus mengatur tentang disiplin aparatur pemerintah desa agar mereka lebih aktif melaksanakan tugas dengan ketentuan pemberian tunjangan kepada mereka harus dirasa layak untuk menjamin kesejahteraannya. Di samping itu aparatur pemerintah daerah juga sebaiknya secara terencana melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sehingga dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Dengan demikian dapat dirumuskan secara tepat kebijaksanaan dan strategi yang menyangkut peningkatan kemampuan pemerintah desa melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta kursuskursus minimal satu kali dalam setahun. 5). Perlu dibentuk tim khusus pengawas di tingkat kecamatan yang bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa yang diketuai camat, dengan ketentuan jadual pengawasan harus diatur dengan baik dan kemampuan sumber daya pengawas yang memiliki pengetahuan yang cukup, agar tidak menimbulkan kesan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya sekedar mencari kesalahan akan tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja pemerintah desa. DAFTAR KEPUSTAKAAN Acmad Nurmandi, 2010, Manajemen Pelayanan Publik, Sinergi Visi Utama, Yogyakarta. 72
Promotif, Vol.3 No.1 Okt 2013 Hal 61- 73
Artikel VIII
Sujamto, 1997, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Sukarna, 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Mandar Maju, Bandung. Sarwoto, 1983, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Surjadi, 2009, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Refika Aditama, Bandung. Soewarno Handayaningrat, 1984, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta. Sondang P. Siagian, 2008, Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta. Sutarto, 2001, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. William N.Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Yogi Suprayogi Sugandi, 2011, Administrasi Publik Konsep dan
Perkembangan Ilmu Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa. Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sigi.
73
