PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-‐ INDONESIA CHAPTER ANGGARAN DASAR Pasal 1 Nama dan Kantor Pusat. Bab 1. Nama/Perseroan Nirlaba. Organisasi ini dinamakan Project Management Institute -‐ Indonesia Chapter (selanjutnya disebut “PMI Indonesia Chapter”). Organisasi ini adalah asosiasi profesional di bidang manajemen proyek yang didirikan sejak tanggal 4 April 1996 dan mendapat charter oleh Project Management Institute (selanjutnya disebut “PMI ”) sejak tanggal 3 Oktober 1996 dan secara terpisah didirikan sebagai suatu organisasi nirlaba bebas pajak (atau setara) yang diatur berdasarkan Undang-‐Undang Republik Indonesia. Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bab 2. PMI Indonesia Chapter wajib memenuhi semua persyaratan di dalam wilayah-‐ wilayah hukum di tempat PMI Indonesia Chapter melakukan kegiatan atau tergabung/terdaftar. Bab 3. Kantor Pusat; Kantor-‐Kantor Lain. Kantor pusat PMI Indonesia Chapter berlokasi di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 22-‐26, Jakarta, Indonesia. PMI Indonesia Chapter mempunyai kantor lain seperti kantor-‐kantor cabang yang ditentukan oleh Dewan Direktur. Pasal 2 Hubungan Dengan PMI. Bab 1. PMI Indonesia Chapter bertanggung jawab kepada Dewan Direktur PMI yang terpilih dan mematuhi semua kebijakan, tata cara, peraturan, dan pedoman PMI yang digunakan secara sah. Bab 2. Anggaran Dasar PMI Indonesia Chapter tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar PMI yang masih berlaku saat ini dan semua kebijakan, tata cara, peraturan, dan pedoman yang dibuat atau disahkan oleh PMI.
1
Bab 3. Ketentuan-‐ketentuan Charter yang dilaksanakan di antara PMI Indonesia Chapter dan PMI, meliputi semua batasan dan larangan, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Anggaran Dasar dan kewenangan lain yang diberikan di bawah ini, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan-‐ketentuan Anggaran Dasar PMI Indonesia Chapter dan PMI maka ketentuan-‐ketentuan Anggaran Dasar PMI Indonesia Chapter mematuhi ketentuan-‐ketentuan Anggaran Dasar PMI. Pasal 3 Tujuan dan Batasan-‐batasan PMI Indonesia Chapter. Bab 1. Tujuan PMI Indonesia Chapter. Tujuan Umum. PMI Indonesia Chapter didirikan sebagai organisasi nirlaba bebas pajak (atau setara) dan dicharter oleh PMI, dan berbakti untuk memajukan praktisi, ilmu pengetahuan, dan profesi manajemen proyek di bidang konstruksi, telekomunikasi, teknologi informasi, perbankan, minyak dan gas serta lainnya secara proaktif dan penuh kesadaran. Tujuan Khusus. Sesuai dengan ketentuan-‐ketentuan Anggaran Dasar yang dilaksanakan di antara PMI Indonesia Chapter dan PMI dan Anggaran Dasar, tujuan-‐tujuan PMI Indonesia Chapter adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan organisasi yang bergerak di bidang manajemen proyek di tingkat nasional dan diakui oleh lembaga-‐lembaga di bidang pendidikan. 2. Menyediakan layanan-‐layanan dengan nilai tambah bagi para anggota untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan potensi mereka, dan secara aktif terlibat dalam pembangunan nasional melalui profesionalisme manajemen proyek. 3. Membangun kerjasama dengan berbagai organisasi, baik perwakilan atau pun perorangan, begitu pula dengan lembaga-‐lembaga pendidikan, sehingga profesi dan disiplin manajemen proyek di Indonesia dapat ditingkatkan. 4. Bertindak sebagai media bagi para anggota sehingga mereka akan memiliki berbagai keterampilan profesional di bidang manajemen proyek berskala internasional. 5. Menambah kualitas dan kuantitas cakupan manajemen proyek dan merangsang penerapan manajemen proyek untuk berbagai kepentingan umum, termasuk motivasi bagi para anggota dan juga profesional di bidang manajemen proyek untuk mendapatkan sertifitikat manajemen proyek berskala internasional.
2
6. Untuk mencapai maksud-‐maksud dan tujuan-‐tujuan tersebut, organisasi ini menyelenggarakan berbagai aktivitas berikut: a. Menyelenggarakan forum yang diakui secara nasional yang berisikan pertukaran gagasan, penerapan dan aplikasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan manajemen proyek bagi semua anggota, lembaga pendidikan, pengusaha, dan pemerintah; b. Mengenali dan mengembangkan prinsip-‐prinsip manajemen proyek sekaligus meningkatkan standar perpaduan pengetahuan agar menajemen proyek mencapai keberhasilan. c. Membangun kerjasama dengan lembaga-‐lembaga universitas, pendidikan, dan pemerintah, begitu pula badan-‐badan usaha, guna memberikan penerangan mengenai pendidikan dan perkembangan karir bagi semua tingkat manajemen proyek. d. Memajukan penelitian akademis serta penelitian-‐penelitian di dalam berbagai wilayah manajemen proyek. e. Memajukan hubungan internasional dengan organisasi-‐organisasi lain dan mengatur kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan manajemen proyek. f. Menjaga tatacara mengenai berbagai etika, standar, dan akreditasi profesionalisme manajemen proyek. g. Memelihara profesionalisme di dalam pengelolaan berbagai proyek. h. Merangsang penerapan global manajemen proyek yang berguna bagi masyarakat umum. i. Menyediakan forum yang diakui bagi pertukaran berbagai gagasan, penerapan aplikasi pemecahan masalah manajemen proyek yang terbuka di antara para anggotanya dan orang lain yang tertarik dan terlibat dalam manajemen proyek. Bab 2. Batasan-‐batasan PMI Indonesia Chapter. Batasan-‐batasan Umum. Maksud dan aktivitas PMI Indonesia Chapter harus sesuai dengan batasan-‐batasan yang ditetapkan di dalam perjanjian Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai dengan pasal-‐pasal pendirian PMI Indonesia Chapter. Basis data dan daftar keanggotaan yang diberikan oleh PMI kepada PMI Indonesia Chapter tidak boleh digunakan untuk maksud-‐maksud komersial dan hanya boleh digunakan untuk maksud-‐maksud nirlaba yang berhubungan langsung dengan kegiatan-‐ kegiatan PMI Indonesia Chapter, sejalan dengan kebijakan-‐kebijakan PMI dan semua undang-‐undang dan peraturan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-‐undang dan peraturan-‐peraturan yang berkaitan dengan privasi dan penggunaan informasi pribadi.
3
Dewan Direktur dan Anggota Dewan PMI Indonesia Chapter semata-‐mata bertanggung jawab atas perencanaan dan pengoperasian chapter, dan harus melaksanakan tugas-‐ tugas mereka sesuai dengan dokumen-‐dokumen yang diatur oleh chapter; perjanjian charter, anggaran dasar; berbagai kebijakan, praktek, tata cara, dan peraturannya; dan hukum yang berlaku. Pasal 4 Keanggotaan. Bab 1. Ketentuan-‐ketentuan Keanggotaan Umum. PMI Indonesia Chapter tidak menerima perorangan sebagai anggota jika ia belum diterima sebagai anggota oleh PMI. Keanggotaan di dalam organisasi ini bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap orang yang memenuhi syarat, yang tertarik untuk memajukan maksud-‐maksud organisasi ini. Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang memenuhi syarat tanpa memandang ras, keyakinan, warna kulit, umur, jenis kelamin, status perkawinan, asal kebangsaan, agama, atau kelumpuhan fisik atau mental. Para anggota harus diatur oleh dan mematuhi anggaran-‐anggaran PMI dan anggaran-‐ anggaran PMI Indonesia Chapter dan semua kebijakan, tata cara, peraturan, dan pedoman yang sah dibuat di bawahnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Kode Etik PMI. Semua anggota wajib membayar iuran keanggotaan PMI dan PMI Indonesia Chapter melalui PMI dan jika seorang anggota mengundurkan diri atau keanggotan mereka dicabut dengan alasan yang tepat, iuran keanggotaan tidak akan dikembalikan oleh PMI atau PMI Indonesia Chapter. Keanggotaan di dalam PMI Indonesia Chapter berakhir setelah anggota mengundurkan diri, lalai membayar iuran, atau dikeluarkan dari keanggotaan disertai dengan alasan yang tepat. Para anggota yang melewati batas pembayaran iuran yang diwajibkan dikenakan hukuman selama satu (1) bulan nama mereka dihapus dari daftar keanggotaan resmi PMI Indonesia Chapter. Anggota yang lalai membayar dapat diterima kembali dengan membayar secara penuh semua iuran PMI dan PMI Indonesia Chapter yang belum terbayar kepada PMI di dalam tenggang masa hukuman satu bulan tersebut. Jika seorang anggota mengakhiri masa keanggotaannya di PMI Indonesia Chapter anggota tersebut kehilangan semua hak dan hak istimewa keanggotaan apapun.
4
Bab 2. Tingkat dan Kategori Para Anggota. PMI Indonesia Chapter tidak diperkenankan untuk menciptakan kategori keanggotaannya sendiri. Kategori-‐kategori keanggotaan Chapter PMI harus sejalan dengan kategori-‐kategori keanggotaan PMI. Keanggotaan harus terdiri dari: a. Para anggota perorangan, yaitu orang-‐orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota organisasi ini seperti yang ditetapkan di dalam Project Management Institute; b. Para mahasiswa universitas, yaitu para anggota organisasi ini yang berstatus sebagai mahasiswa dan terdaftar dalam Project Management Institute; Hanya anggota yang terdaftar di dalam PMI dan PMI Indonesia Chapter yang mempunyai hak suara dalam organisasi dan pemilihan. Pasal 5 Dewan Direktur Bab 1. PMI Indonesia Chapter dipimpin oleh Dewan Direktur. Dewan Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan maksud dan tujuan organisasi nirlaba ini. Bab 2. Dewan Direktur terdiri dari presiden, sekretaris umum dan para wakil presiden PMI Indonesia Chapter yang dipilih oleh para anggota dan merupakan anggota PMI dan PMI Indonesia Chapter yang telah memenuhi persyaratan. Masa jabatan Dewan Direktur tersebut adalah tiga (3) tahun, tidak lebih daripada dua (2) kali masa jabatan berturut-‐turut dalam satu posisi yang sama, dan maksimal empat (4) masa jabatan berturut-‐turut dalam Dewan Direktur pada umumnya. Pemilihan Dewan Direktur dilaksanakan setelah habis masa jabatan. Bab 3. Presiden adalah kepala Pengurus Eksekutif untuk PMI Indonesia Chapter dan Dewan Direktur, dan melaksanakan tugas-‐tugas sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh para Wakil Presiden, termasuk melakukan semua pengangkatan yang dibutuhkan dengan persetujuan Dewan Direktur. Presiden juga berfungsi sebagai anggota ex-‐officio yang mempunyai hak pilih dalam semua komite kecuali Komite Pencalonan. Bab 4. Sekretaris Umum adalah anggota Dewan Direktur yang bertugas menyimpan arsip-‐arsip dari semua pertemuan dan kegiatan PMI Indonesia Chapter dan mengatur pertemuan Dewan Direktur dan Anggota Dewan. 5
Bab 5. Wakil Presiden Keuangan mengawasi pengelolaan dana untuk maksud-‐maksud yang mengatasnamakan PMI Indonesia Chapter. Bab 6. Wakil Presiden Program mengembangkan dan menyampaikan program-‐program yang berhubungan dengan manajemen proyek. Bab 7. Wakil Presiden Pemasaran mencari peluang-‐peluang dukungan yang bersumber pada kemitraan yang strategis dan menghasilkan pendapatan bagi Chapter tersebut. Bab 8. Wakil Presiden Pendidikan menggalakkan profesi manajemen proyek melalui pendidikan, pelatihan, dan lokakarya. Bab 9. Wakil Presiden Komunikasi menyebarluaskan informasi, baik dari dan kepada Chapter dan menjadi juru bicara PMI Indonesia Chapter. Bab 10. Wakil Presiden Keanggotaan meningkatkan jumlah anggota dan mempertahankan anggota Chapter. Bab 11. Wakil Presiden Cabang membentuk dan mengelola cabang, menunjuk direktur cabang dan menambah anggota-‐anggota dari cabang. Bab 12. Dewan Direktur menggunakan semua kewenangan PMI Indonesia Chapter, kecuali yang secara khusus dilarang oleh Anggaran Dasar ini dan kebijakan PMI, Anggaran Dasar terkait dengan PMI, dan undang-‐undang wilayah hukum tempat organisasi itu tergabung/terdaftar. Dewan Direktur berwenang untuk mengambil dan menerbitkan berbagai kebijakan, tata cara, dan peraturan yang mungkin diperlukan dan sejalan dengan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Dasar dan kebijakan-‐kebijakan PMI, dan menggunakan kewenangan atas semua kegiatan dan dana PMI Indonesia Chapter. Bab 13. Dewan Direktur mengadakan pertemuan atas panggilan Sekretaris Umum, atau atas permintaan tertulis dari tiga (3) anggota Dewan Direktur. Kuorum harus terdiri dari lebih daripada setengah jumlah anggota Dewan Direktur pada waktu tertentu. Setiap anggota Dewan Direktur berhak atas satu (1) suara dan mengambil bagian dan menentukan pilihannya secara langsung. Atas kebijakannya, Dewan Direktur dapat melakukan urusannya melalui telekonferensi, faksimile, atau perangkat lain yang diterima secara sah. Pertemuan-‐pertemuan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara parlementer yang ditentukan oleh Dewan Direktur.
6
Bab 14. Dewan Direktur dapat menyatakan bahwa terdapat lowongan jabatan sebagai Wakil Presiden Sementara jika ada Wakil Presiden yang tidak lagi menjadi anggota PMI dan PMI Indonesia Chapter yang memenuhi kewajibannya dengan alasan tidak membayar iuran, atau jika Wakil Presiden itu tidak menghadiri tiga (3) kali pertemuan Dewan Direktur secara berturut-‐turut. Seorang Anggota Wakil Presiden dapat mengundurkan diri dengan cara menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Presiden atau Sekretaris Umum. Pengunduran diri berlaku pada saat surat pemberitahuan itu diterima oleh Dewan Direktur atau pada waktu yang ditentukan di dalam pemberitahuan atau ditentukan oleh Dewan Direktur. Bab 15: Seorang anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya dengan alasan yang tepat, yang berhubungan dengan urusan-‐urusan organisasi, oleh dua pertiga (2/3) dari suara anggota yang hadir secara langsung pada pertemuan resmi keanggotaan, atau oleh dua pertiga (2/3) suara Dewan Direktur. Bab 16: Jika terdapat lowongan pada jabatan pada Dewan Direktur mana pun, Dewan Direktur dapat mengangkat seorang pengganti untuk mengisi jabatan tersebut selama sisa masa jabatan lowong yang belum berakhir itu. Dalam hal Presiden tidak mampu, mendapat tugas lain atau tidak berniat untuk menyelesaikan masa jabatannya yang sedang berlangsung, Sekretaris Umum dapat mengambil alih tugas-‐tugas dan jabatan Presiden itu selama sisa masa jabatan atau sampai dilakukan pemilihan jika disepakati oleh Dewan Direktur. Dalam hal Sekretaris umum juga tidak mampu, mendapat tugas lain atau tidak berniat untuk menyelesaikan masa jabatannya yang sedang berlangsung, Dewan Direktur dapat menunjuk pejabat pengganti sampai dilakukan pemilihan selambat-‐lambatnya tiga (3) bulan. Pasal 6 Pencalonan dan Pemilihan Bab 1. Pencalonan dan pemilihan Dewan Direktur dilaksanakan setiap tiga (3) tahun sesuai dengan syarat-‐syarat jabatan yang ditentukan dalam Pasal 4, Bab 1 dan Pasal 5, Bab 2. Semua anggota PMI Indonesia Chapter yang memenuhi syarat mempunyai hak suara di dalam pemilihan Dewan Direktur. Di dalam pemilihan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dan tatacara pencalonan yang berdasarkan ras, warna kulit, keyakinan, gender, umur, status perkawinan, asal kebangsaan, agama, kelumpuhan fisik atau mental, atau maksud yang melanggar hukum. Bab 2. Para kandidat yang terpilih harus mengisi jabatan paling lama hari pertama satu bulan setelah pemilihan mereka, dan memegang jabatan selama masa jabatan mereka atau sampai pengganti mereka terpilih dan memenuhi persyaratan. 7
Bab 3. Komite Pencalonan menyiapkan daftar yang berisikan para calon untuk masing-‐ masing posisi Dewan Direktur dan menentukan kelayakan dan kesediaan setiap calon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Para kandidat untuk jabatan-‐jabatan Dewan Direktur juga dapat dicalonkan melalui proses petisi yang dibentuk oleh Komite Pencalonan atau Dewan Direktur. Pemilihan-‐pemilihan harus dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti berikut ini: (a) selama pertemuan anggota tahunan; atau (b) dengan mengirimkan surat suara kepada semua anggota pemungutan suara yang telah memenuhi kewajibannya; atau (c) dengan menggunakan pemungutan suara elektronik yang sesuai dengan wilayah hukum. Dewan Direktur yang sedang bertugas mempunyai hak untuk menentukan cara pemilihan di atas. Kandidat yang mendapatkan mayoritas suara terbanyak, yang dipungut untuk masing-‐ masing jabatan, dinyatakan terpilih. Surat suara harus dihitung oleh Komite Pencalonan atau oleh para penghitung suara yang ditetapkan oleh Dewan Direktur. Bab 4. Anggota Dewan Direktur yang sedang menjabat tidak akan ditunjuk sebagai anggota Komite Pencalonan. Anggota Komite Pencalonan tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar para calon yang dipersiapkan oleh Komite Pencalonan. Bab 5. Sesuai dengan berbagai kebijakan, praktik, tata cara, peraturan, dan pedoman PMI bahwa tidak diperbolehkan adanya dana atau sumber daya PMI atau chapter yang digunakan untuk mendukung pemilihan kandidat atau kelompok kandidat mana pun untuk jabatan di PMI, chapter, atau kantor umum. Tidak diizinkan adanya bentuk lain dari kampanye terorganisir, komunikasi, penggalangan dana, atau aktivitas terorganisir lainnya yang mengatasnamakan seorang kandidat. Komite Pencalonan chapter, atau badan lain yang berlaku, yang ditunjuk oleh Chapter, akan menjadi penyalur tunggal semua perangkat pemilihan untuk posisi-‐posisi chapter yang terpilih.
8
Pasal 7 Anggota Dewan dan Panitia Bab 1. Dewan Direktur dapat menunjuk anggota PMI Indonesia Chapter sebagai Anggota Dewan. Para Anggota Dewan bekerja dan membantu untuk masing-‐masing jabatan Dewan Direktur. Dewan Direktur dapat memerintahkan pembentukan anggota dewan dan panitia baik tetap atau sementara untuk mengedepankan maksud-‐maksud organisasi. Dewan Direktur harus membuat suatu aturan untuk masing-‐masing anggota dewan atau panitia yang menetapkan maksud, otoritas, dan hasil-‐hasil pemilihannya. Anggota dewan dan panitia bertanggung jawab kepada Dewan Direktur. Anggota Panitia harus merupakan anggota PMI Indonesia Chapter dibentuk untuk suatu tugas tertentu dan maksimal hanya boleh terikat pada 3 kepanitiaan kecuali ditentukan khusus. Bab 2. Semua Anggota Dewan dan Penitia untuk masing-‐masing kegiatan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Direktur. Pasal 8 Keuangan Bab 1. Tahun pembukuan PMI Indonesia Chapter harus diawali dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bab 2. Iuran keanggotan tahunan PMI Indonesia Chapter ditetapkan oleh Dewan Direktur PMI Indonesia Chapter dan disampaikan kepada PMI sesuai dengan berbagai kebijakan dan tata cara yang dibuat oleh PMI. Bab 3. Dewan Direktur PMI Indonesia Chapter harus membuat berbagai kebijakan dan tata cara untuk mengatur manajemen keuangannya dan harus menyerahkan pengajuan pajak yang diperlukan kepada pihak berwenang pemerintah yang tepat. Bab 4. Semua tagihan iuran, pemungutan iuran, dan pencairan iuran dilakukan oleh PMI. Pasal 9 Pertemuan Keanggotaan Bab 1. Pertemuan tahunan keanggotaan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Dewan Direktur. 9
Bab 2. Pertemuan-‐pertemuan keanggotaan khusus dapat diadakan oleh Presiden, yang ditentukan oleh jumlah mayoritas Dewan Direktur, atau oleh petisi berjumlah sepuluh persen (10%) dari anggota yang mempunyai hak pilih diarahkan kepada Presiden. Bab 3. Pengumuman mengenai semua pertemuan tahunan harus dikirimkan oleh Dewan Direktur kepada seluruh anggota paling lambat empat belas (14) hari sebelum pertemuan tersebut. Kegiatan pada pertemuan-‐pertemuan semacam itu harus terbatas pada pokok-‐pokok agenda yang tertulis di dalam pengumuman mengenai pertemuan tersebut. Bab 4. Pengumuman mengenai semua pertemuan khusus harus dikirimkan oleh Sekretaris Umum atau Dewan Direktur, tujuh (7) hari sebelumnya kepada anggota yang akan berpartisipasi. Pengumuman itu harus menunjukkan waktu dan tempat pertemuan dan memuat agenda yang akan diajukan. Kegiatan pada pertemuan-‐pertemuan semacam itu harus terbatas pada pokok-‐pokok agenda yang tertulis di dalam pengumuman mengenai pertemuan tersebut. Bab 5. Kuorum di semua pertemuan tahunan dan khusus PMI Indonesia Chapter adalah para anggota yang memenuhi kewajibannya, hadir, dan tidak diwakilkan. Atau lima persen (5%) dari anggota yang mempunyai hak pilih yang memenuhi kewajiban, hadir, dan tidak diwakilkan. Bab 6. Semua pertemuan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara parlementer yang ditetapkan oleh Dewan Direktur. Pasal 10 Cabang-‐cabang Bab 1. Membentuk suatu cabang. PMI Indonesia Chapter dapat membentuk cabang dan akan melaporkannya kepada PMI. Cabang diizinkan untuk mengatur para anggotanya yang bertempat tinggal di wilayah-‐ wilayah yang terbatas secara geografis ke dalam kelompok (selanjutnya disebut “Cabang atau Branch”) untuk memberikan layanannya secara lokal. Suatu cabang PMI Indonesia Chapter harus diatur oleh Anggaran Dasar dan kegiatannya harus dilakukan sesuai dengan berbagai kebijakan dan tata cara PMI Indonesia Chapter dan Anggaran Dasarnya dengan PMI. Bab 2. Wilayah Geografis. Layanan masing-‐masing cabang, yang dibentuk untuk melayani wilayah geografis yang telah ditentukan, tidak akan melebihi batas-‐batas geografis Cabang yang telah ditentukan tersebut.
10
Bab 3. Penyaluran Iuran. Semua iuran dan uang pembayaran PMI Indonesia Chapter akan dikumpulkan oleh PMI atas nama PMI Indonesia Chapter sebagian akan diserahkan kepada PMI Indonesia Branch sesuai dengan kebutuhan. PMI Indonesia Chapter akan melokasikan dana-‐dana kepada Cabang sesuai dengan berbagai kebijakan dan tata cara PMI Indonesia. Cabang-‐ cabang tidak boleh menciptakan keanggotaan atau iurannya sendiri. Bab 4. Ketua Pengurus Cabang disebut Direktur Cabang adalah seorang anggota PMI Indonesia Chapter yang berdomisili di wilayah cabang tersebut dan secara periodic dan dipilih oleh Dewan Direktur. Direktur Cabang menyerahkan laporannya kepada Dewan Direktur. Bab 5. Batasan-‐batasan: Cabang-‐cabang harus mematuhi batasan-‐batasan yang selaras dengan persetujuan Anggaran Dasar cabang tersebut dengan PMI. Pasal 11 Kelaziman dan Konflik Kepentingan Bab 1. Dewan Direktur dan Anggota Dewan PMI Indonesia Chapter tidak boleh menerima tambahan uang apa pun, baik yang berasal dari amal maupun laba, yang bersifat insidental atau sebaliknya, dari berbagai aktivitas, rekening keuangan, dan sumber daya PMI Indonesia Chapter, kecuali ditentukan sebaliknya di dalam Anggaran Dasar ini. Bab 2. Dewan Direktur, Anggota Dewan atau anggota panitia yang ditunjuk, atau perwakilan resmi dari PMI Indonesia Chapter tidak boleh menerima kompensasi apapun, atau keuntungan yang nyata atau keuangan lainnya untuk layanan pada Dewan Direktur. Namun, Dewan Direktur itu dapat mengizinkan pembayaran yang dilakukan oleh PMI Indonesia Chapter, yang berhubungan dengan pengeluaran aktual dan wajar yang dilakukan oleh Dewan Direktur, Anggota Dewan, anggota panitia, atau perwakilan resmi berkenaan dengan kehadirannya pada berbagai pertemuan Dewan Direktur dan aktivitas lain yang disetujui. Bab 3. PMI Indonesia Chapter dapat terlibat dalam berbagai kontrak atau transaksi dengan para anggota, pengurus atau Dewan Direktur yang terpilih, anggota komite terpilih, atau perwakilan resmi PMI Cabang Indonesia, dan segala bentuk kerja sama, kemitraan, asosiasi, atau organisasi lain yang di dalamnya terdapat satu atau lebih direktur, pengurus, anggota komite terpilih, atau perwakilan resmi yang memiliki kepentingan keuangan, atau dipekerjakan oleh organisasi lain, asalkan syarat-‐syarat berikut ini terpenuhi:
11
fakta-‐fakta mengenai hubungan atau kepentingan yang berkaitan dengan kontrak atau transaksi itu diberitahukan kepada Dewan Direktur sebelum dimulainya kontrak atau transaksi itu; Dewan Direktur, dengan itikad baik, mengizinkan kontrak atau transaksi itu melalui suara mayoritas dewan direktur dan anggota dewan yang tidak memiliki kepentingan di dalam kontrak atau transaksi itu; kontrak atau transaksi itu bersifat adil bagi PMI Indonesia Chapter dan mematuhi Undang-‐Undang dan peraturan-‐peraturan di wilayah hukum yang berlaku, yang di dalamnya PMI Indonesia Chapter tergabung atau terdaftar pada saat kontrak atau transaksi itu disahkan, disetujui, atau diratifikasi oleh Dewan Direktur. Bab 4. Semua anggota Dewan Direktur, Anggota Dewan, anggota komite terpilih, dan perwakilan resmi PMI Indonesia Chapter bertindak secara mandiri sesuai dengan kewajiban-‐kewajiban mereka terhadap PMI Indonesia Chapter dan Undang-‐Undang yang berlaku, tanpa memandang afiliasi, keanggotaan, atau jabatan lain. Bab 5. Semua anggota Dewan Direktur, Anggota Dewan, anggota komite terpilih, dan perwakilan resmi harus memberitahukan kepentingan atau afiliasi apa pun yang mereka lakukan dengan entitas atau perorangan yang telah atau akan melakukan kontrak, persetujuan, atau transaksi usaha lainnya dengan PMI Indonesia Chapter, dan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara atau mempengaruhi pertimbangan apa pun. Pasal 12 Penggantian Rugi Bab 1. Jika seorang anggota Dewan Direktur, Anggota Dewan atau mantan pengurus, anggota panitia, atau anggota perwakilan resmi PMI Indonesia Chapter, yang bertindak dengan itikad baik dan mempunyai sikap yang diyakini berada dalam kepentingan terbaik PMI Indonesia Chapter, terlibat atau terancam terlibat dalam tindakan atau perkara sipil, kriminal, administratif, atau penyelidikan, anggota itu akan mendapatkan ganti rugi biaya pengeluaran dan hutang yang layak, termasuk biaya pengacara yang dikeluarkan secara tepat dan layak, keputusan-‐keputusan sidang, denda-‐denda, dan jumlah uang yang berkaitan dengan tindakan atau perkara semacam itu yang dibayarkan untuk mencapai penyelesaian, yang sepenuhnya diizinkan oleh wilayah hukum tempat organisasi itu tergabung. Di mana anggota itu berhasil membela tindakannya, penggantian rugi wajib dilakukan.
12
Bab 2. Kecuali diperintahkan oleh suatu pengadilan, penggantian rugi diskresioner terhadap perwakilan mana pun harus disetujui dan dikabulkan, asalkan sesuai dengan persyaratan Undang-‐Undang yang berlaku, dan atas keputusan bahwa penggantian rugi terhadap perwakilan itu layak, mengingat keadaannya, karena perwakilan tersebut telah memenuhi standar perilaku yang berlaku, yang disyaratkan oleh Undang-‐Undang dan Anggaran Dasar ini. Bab 3. Sejauh yang diizinkan oleh Undang-‐Undang yang berlaku, PMI Indonesia Chapter dapat membeli atau membiayai asuransi kerugian atas nama siapa pun yang masih menjabat sebagai Dewan Direktur atau mantan direktur, Anggota Dewan, karyawan, pengawas, agen, atau perwakilan resmi dari PMI Indonesia Chapter, atau yang masih atau pernah bekerja atas permintaan PMI Indonesia Chapter sebagai direktur, pengurus, karyawan, pengawas, agen, atau perwakilan resmi organisasi lain, dalam atau luar negeri, nirlaba atau untuk laba, kemitraan, usaha bersama, perserikatan, atau usaha lainnya. Pasal 13 Amandemen Bab 1. Anggaran Dasar dapat diubah oleh satu pertiga (1/3) suara anggota yang mempunyai hak pilih dan memenuhi kewajibannya melalui pemungutan suara elektronik, menghadiri pertemuan PMI yang diperintahkan semestinya dan rutin diselenggarakan; atau oleh satu pertiga (1/3) suara anggota yang mempunyai hak pilih dan memenuhi kewajibannya melalui pemungutan suara lewat surat yang dikembalikan dalam waktu empat puluh lima (45) hari dari tanggal ketika para anggota diperkirakan telah menerima surat suara itu. Pengumuman mengenai perubahan yang diajukan harus dikirim secara tertulis kepada keanggotaan paling tidak empat puluh lima (45) hari sebelum pertemuan atau pemilihan tersebut. Bab 2. Amandemen dapat diajukan oleh Dewan Direktur atas inisiatifnya sendiri, atau atas petisi dengan jumlah suara sepuluh persen (10%) dari anggota yang mempunyai hak pilih dan memenuhi kewajibannya, ditujukan kepada Dewan Direktur. Semua amandemen yang diusulkan harus diajukan oleh Dewan Direktur dengan atau tanpa rekomendasi. Bab 3. Semua amandemen harus sesuai dengan Anggaran Dasar PMI dan berbagai kebijakan, tata cara, peraturan, dan pedoman yang dibuat oleh Dewan Direktur Pengurus PMI, begitu pula dengan Anggaran Dasar PMI Indonesia Chapter dengan PMI.
13
Pasal 14 Pembubaran Bab 1. Dalam hal PMI Indonesia Chapter atau para pengurusnya yang memerintah bertindak tidak menuruti Anggaran Dasar ini dan semua kebijakan, tata cara, dan peraturan PMI Indonesia Chapter atau PMI yang diuraikan di dalam persetujuan Anggaran Dasar, PMI mempunyai hak untuk membubarkan PMI Indonesia Chapter. Bab 2. Dalam hal PMI Indonesia Chapter tidak dapat memberikan nilai kepada para anggotanya seperti yang diuraikan di dalam rencana kegiatan PMI Indonesia Chapter dan tanpa mengurangi persoalan, Komponen membenarkan bahwa PMI mempunyai hak untuk membubarkan PMI Indonesia Chapter, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Bab 3. Dalam hal PMI Indonesia Chapter mempertimbangkan untuk membubarkan PMI Indonesia Chapter. Para anggota PMI Indonesia Chapter dari Dewan Direktur harus melapor kepada PMI secara tertulis dan mengikuti tata cara pembubaran chapter seperti yang ditetapkan di dalam kebijakan PMI. Bab 4. Dalam hal PMI Indonesia Chapter dibubarkan atas alasan apapun, aset-‐asetnya harus disebarluaskan kepada organisasi amal yang ditunjuk oleh keanggotaan yang memiliki hak pilih setelah membayar hutang-‐hutang yang setimpal, layak, dan ditunjang, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Pasal 15 Perselisihan dan Mediasi Bab 1. Tata cara mengajukan keluhan yang ditetapkan di dalam peraturan ini berlaku untuk sengketa di bawah Peraturan-‐peraturan ini antara: seorang anggota dan anggota lain; atau seorang anggota dan PMI Indonesia Chapter Bab 2. Sengketa di antara anggota (dalam kapasitas mereka sebagai anggota) Chapter ini, dan sengketa antara anggota dan Chapter, harus secepatnya dirujuk kepada Dewan Direktur. Pihak-‐pihak yang bersengketa harus bertemu dan membahas masalah yang dipersengketakan, dan jika mungkin, mengakhiri persengketaan dalam waktu 14 hari setelah persengketaan itu mendapat perhatian dari semua pihak. Bab 3. Jika pihak-‐pihak itu tidak dapat menyelesaikan persengketaan pada pertemuan itu, atau jika satu pihak tidak menghadiri pertemuan itu, maka pihak-‐pihak itu harus, dalam waktu 10 hari, menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seorang mediator. Bab 4. Mediator harus berjumlah tiga (3) orang yang dipilih melalui persetujuan di 14
antara pihak-‐pihak itu; atau jika tidak ada persetujuan dalam hal sengketa antara seorang anggota dan anggota lain, seseorang ditunjuk oleh Dewan Direktur PMI Indonesia Chapter; atau dalam hal sengketa antara seorang anggota dan PMI Indonesia Chapter, seseorang yang menjadi mediator/arbiter dipekerjakan atas persetujuan timbal balik dari pihak-‐pihak yang bersengketa. Bab 5. Seorang anggota PMI Indonesia Chapter bisa menjadi seorang mediator. Bab 6. Mediator tidak boleh berasal dari anggota yang berada dalam salah satu pihak yang bersengketa. Bab 7. Pihak-‐pihak yang bersengketa harus, dengan itikad baik, mencoba untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Bab 8. Mediator, dalam melaksanakan mediasinya, harus: Memberikan setiap kesempatan kepada pihak-‐pihak itu agar keluhan mereka didengarkan di dalam proses mediasi; Mempertimbangkan semua pernyataan tertulis yang diserahkan oleh pihak mana pun; Memastikan bahwa keadilan yang lazim diberikan kepada pihak-‐pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Bab 9. Mediator tidak boleh memutuskan sengketa. Bab 10. Jika proses mediasi tidak menyelesaikan sengketa, pihak-‐pihak itu dapat mencari penyelesaian sengketa sesuai dengan Program Penyelesaian Konflik PMI, seperti yang diuraikan di dalam Bab 27 Persetujuan Anggaran Dasar PMI.
15
