PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO BOGOR, 7 – 9 FEBRUARI 2013
PENDAHULUAN • Pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan ke depan masih mempunyai prospek yang baik khususnya untuk memenuhi pasar dalam negeri dengan populasi jumlah penduduk Indonesia lebih dari 230 juta orang dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat dari USD 1.946 pada tahun 2007 menjadi USD 3.562,6 pada tahun 2012 (sumber BPS). • Dalam rangka meningkatkan daya saing produk makanan dan minuman dalam negeri dan melindungi masuknya produk-produk makanan dan minuman impor ilegal, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain: ‐ penerapan ketentuan label berbahasa Indonesia; ‐ registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri melalui pendaftaran MD dan PIRT serta makanan dan minuman impor melalui pendaftaran ML; ‐ penerapan SNI Wajib; ‐ pembatasan pelabuhan tujuan impor; ‐ sertifikat halal juga dapat menjadi hambatan masuknya produk-produk impor walaupun penerapannya masih bersifat sukarela; ‐ penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,guna meningkatkan mutu dan keamanan produk makanan dan minuman; ‐ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; ‐ RUU Jaminan Produk Halal; ‐ Peraturan Ketentuan Impor Produk Tertentu; ‐ Peraturan Impor Produk Hortikultura. 2
PERTUMBUHAN KUMULATIF INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (S.D. TW III TAHUN 2012) DALAM % No.
Lapangan Usaha
1.
Makanan, Minuman dan Tembakau
2.
Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki
3.
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya
4.
2009
2010
2011
2012 (TW III)
11,22
2,78
9,19
8,22
0,60
1,77
7,52
3,64
(1,38)
(3,47)
0,35
(4,21)
Kertas dan Barang cetakan
6,34
1,67
1,50
(4,50)
5.
Pupuk, Kimia & Barang dari karet
1,64
4,70
3,95
8,91
6.
Semen & Brg. Galian bukan logam
(0,51)
2,18
7,19
8,75
7.
Logam Dasar Besi & Baja
(4,26)
2,38
13,06
5,70
8.
Alat Angk., Mesin & Peralatannya
(2,87)
10,38
7,00
7,52
9.
Barang lainnya
3,19
3,00
1,82
(2,11)
2,56
5,12
6,83
6,50
TOTAL INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS Sumber : BPS diolah (2012)
3
KONTRIBUSI INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TERHADAP PDB NASIONAL CABANG INDUSTRI NON MIGAS (S.D. TW III TAHUN 2012) Lapangan Usaha
2012***
Jumlah
Kontribusi (%)
I
II
III
20,42
20,48
20,92
20,61
100,00
1). Makanan, Minuman dan Tembakau
7,12
7,32
7,76
7,40
35,91
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki
1,88
1,88
1,88
1,88
9,13
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.
1,09
0,98
1,02
1,03
4,99
4). Kertas dan Barang cetakan
0,88
0,80
0,77
0,82
3,96
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet
2,55
2,51
2,70
2,59
12,56
6). Semen & Brg. Galian bukan logam
0,68
0,70
0,71
0,70
3,39
7). Logam Dasar Besi & Baja
0,41
0,39
0,40
0,40
1,95
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya
5,66
5,75
5,55
5,65
27,43
9). Barang lainnya
0,15
0,14
0,14
0,14
0,69
b. Industri tanpa Migas
Sumber : BPS diolah (2012)
4
KONTRIBUSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TERHADAP EKSPOR INDUSTRI NASIONAL No
Uraian
2009
2010
2011
2012*
Kontribusi (%)
1
Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit
10.476,8
17.253,8
23.179,2
17.575,3
20,2%
2
Tekstil
97.901,0
11.205,5
13.234,1
9.416,2
10,8%
3 4 5 6 7 8 9 10
Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif Pengolahan Karet Elektronika Pengolahan Tembaga, Timah dll. Pulp dan Kertas Kimia Dasar Pengolahan Kayu Makanan dan Minuman Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki Alat-alat Listrik
9.606,9 6.179,9 6.359,7 6.156,0 4.440,5 4.492,5 4.485,1 2.374,8
10.840,0 9.522,6 9.254,6 6.506,0 5.708,2 4.577,7 4.280,3 3.219,6
13.194,4 14.540,4 9.536,3 7.501,0 5.769,0 6.119,8 4.474,7 4.504,0
10.450,7 8.451,4 7.352,0 3.880,1 4.168,6 3.686,2 3.381,6 3.390,3
12,0% 9,7% 8,5% 4,5% 4,8% 4,2% 3,9% 3,9%
2.006,6
2.665,6
3.450,9
2.597,5
3,0%
2.148,9
2.657,9
2.995,2
2.327,6
2,7%
Total 12 Besar Industri
65.376,6
87.691,8
108.498,9
76.677,5
88,1%
Total Industri
73.435,8
98.015,1
122.189,2
86.991,2
100,0%
11 12
Ket: *) Periode Januari - September Sumber : Pusdatin Kemenperin (2012)
5
PERTUMBUHAN INVESTASI PMDN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN (SD SEPTEMBER 2012) NO
2008
SEKTOR
P
2009
14
6
63
15
580
5
52
1.103 3.266 523
59 115 90
9.385 2.647 2.296
56 81 78
4.997 4.213 2.311
13
2.265
47
7.441
36
9.088
1.467
50
790
90
6.805
68
5.839
-
-
-
-
1
-
-
3
67
15
362
17
511
15
569
Industri Lainnya 4 38 6 280 Jumlah 188 15.911 1 19.434 P : Jumlah Izin Usaha; I : Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar) Sumber : BKPM (data hingga 30 September 2012)
2 419
4 25.612
7 784
5 39.048
5 577
12 38.110
3 4
Industri Kayu
5 6 7
Ind. Kertas dan Percetakan Ind. Kimia dan Farmasi Ind. Karet dan Plastik
8
Ind. Mineral Non Logam
9 10 11 12
Ind. Logam, Mesin & Elektronik Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain
34 23
I 5.769 2.646
49 20 2
10
1
4
4
13
3
4
307
2
34
6
451
14 23 26
1.798 504 794
8 15 31
1.001 5.850 1.533
25 64 48
7
845
4
786
31
2.381
31
2 6
7 315
P
Jan-Sep 2012 176 51
Industri Makanan Industri Tekstil Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki
P
2011
I 7.719 3.247
1 2
I 8.193 720
2010 166 26
I 16.405 432
P 280 60
I 8.367 999
P
-
6
PERTUMBUHAN INVESTASI PMA INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN (SD SEPTEMBER 2012) NO
2008
SEKTOR
P 1. 2.
2009
I
P
2010
I
P
2011
I
Industri Makanan Industri Tekstil Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki
42 67
491 210
49 66
552 251
194 112
1.026 155
20
146
21
123
31
144
4.
Industri Kayu
19
120
18
62
31
43
5. 6. 7.
Ind. Kertas dan Percetakan Ind. Kimia dan Farmasi Ind. Karet dan Plastik
15 42 51
295 628 272
18 41 42
69 1.183 208
33 159 97
46 798 105
8.
Ind. Mineral Non Logam
11
267
8
20
8
28
140
1.281
121
655
274
590
7
16
5
5
3
1
47
756
52
583
98
394
120 3.831
56 1.096
26 3.357
3.
Ind. Logam, Mesin & Elektronik Ind. Instru. Kedokteran, 10. Presisi & Optik dan Jam Ind. Kendaraan Bermotor 11. & Alat Transportasi Lain 9.
12. Industri Lainnya 34 35 33 Jumlah 495 4.515 474 P : Jumlah Izin Usaha; I : Nilai Realisasi Investasi (US$ Juta) Sumber : BKPM (data hingga 30 September 2012)
P 330
Jan-Sep 2012 334 133
I 1.149 378
250
71
130
32
51
21
16
53 257 170 52
258 1.466 371
55 214 133
1.070 2.477 586
137
52
123
1.773
332
1.284
42
2
2
770
156
1.308
65 6.780
68 1.571
71 8.594
196 70
436 9
164 92 1.861
I 1.098 498
P
7
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN… (1) a. Visi – Mewujudkan industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang berdaya saing kuat dengan pemanfaatan bahan baku lokal serta mampu meningkatkan ketahanan pangan. b. Misi – Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional – Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri – Meningkatkan mutu, produktivitas dan efisiensi – Meningkatkan akses pasar dan perluasan pasar ekspor – Meningkatkan pemerataan pembangunan Industri Makanan – Meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan teknologi – Menunjang ketahanan pangan melalui penyediaan pangan olahan – Mengendalikan produk tertentu, yang menyangkut moral hazard dan kesehatan – Mengembangkan Research & Development 8
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN… (2) • Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam sebagai bahan baku yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. • Pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan subsitusi impor. • Peningkatan kualitas produk industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). • Peningkatan kualitas SDM industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan peningkatan kemampuan penguasan teknologi dan manajemen. • Penguasaan pasar dalam negeri dan ekspor. • Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, asosiasi, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan, dengan pendekatan klaster serta penanganan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh klaster industri tersebut.
9
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMODITI Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan pengembangan sepuluh Klaster Industri Inti, Pengembangan Industri Terkait dan Penunjang dari empat Industri Inti.
Direktorat Industri Makanan yang dalam jangka menengah dititik beratkan pada upaya untuk memperkuat dan menumbuh klaster-klaster telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas yaitu: Klaster Industri No. Permenperin Industri Pengolahan Kakao dan Cokelat 113/M-IND/PER/10/2009 Industri Pengolahan Kelapa 114/M-IND/PER/10/2009 Industri Pengolahan Ikan 116/M-IND/PER/10/2009 Industri Pengolahan Gula 120/M-IND/PER/10/2009 SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan : Produk No. Permenperin
Kakao Bubuk Gula Rafinasi Tepung Terigu
45/M-IND/PER/5/2009 60/M-IND/PER/6/2010 83/M-IND/PER/11/2008 49/M-IND/PER/7/2008 35/M-IND/PER/3/2011 10
DASAR PENGEMBANGAN Perpres No. 28 Tahun 2008 “Kebijakan Industri Nasional” (Industri Agro merupakan Salah Satu Industri Andalan Masa Depan) Strategi : Hilirisasi Fokus : Kebijakan Fiskal dan Penyediaan Infrastruktur (termasuk Listrik dan Gas Bumi) Jangka Panjang : - Peningkatan R & D dan SDM - Pengembangan Mesin Pengolahan FOKUS
12 Klaster Industri Agro
TERCAPAINYA SASARAN PERTUMBUHAN KLASTER INDUSTRI KAKAO INDUSTRI BUAH
INDUSTRI KELAPA SAWIT INDUSTRI FURNITURE
INDUSTRI KELAPA
INDUSTRI KARET
INDUSTRI TEMBAKAU
INDUSTRI PULP KERTAS
INDUSTRI KOPI
INDUSTRI HASIL LAUT
INDUSTRI GULA
MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI AGRO
RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER
INDUSTRI OLAHAN SUSU
11
PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL
1. 2. 3. 4. 5.
PRIORITAS KEMENTERIAN
1. 10 Program Utama Kementerian Perindustrian 2. Program Peningkatan Daya Saing 6 (Enam) Kelompok Industri Prioritas : ‐ Industri Padat Karya ‐ IKM, ‐ Industri Barang Modal ‐ Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Kelapa Sawit, Karet, Kakao, dan Rumput Laut) ‐ Industri Pertumbuhan Tinggi, dan ‐ Industri Prioritas Khusus (Gula, Pupuk, dan Petrokimia) Program Pengembangan Klaster Industri Pada 6 (Enam) Koridor Ekonomi
PROGRAM PENDUKUNG MP3EI PRIORITAS KHUSUS
Revitalisasi Industri Pupuk Revitalisasi Industri Gula Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri, Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Migas & Petrokimia Pengembangan Industri Hilir Kepala Sawit
1. Program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) 2. Program Percepatan Pembangunan Provinsi NTT 3. Program Pro-Rakyat (Klaster 4) melalui Program Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan 4. Program Pengembangan Low Cost and Green Car 12
PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF 1. Tax Alowance (PP No. 52 Tahun 2011)
Untuk 36 bidang usaha tertentu dan 38 bidang usaha tertentu di daerah tertentu.
2. Tax Holiday (PMK No. 130 Tahun 2011)
Tax holiday selama 5-10 thn untuk 5 sektor industri pionir dengan investasi minimal Rp 1 triliun.
3. Penurunan Tarif Bea Masuk (Revisi PMK No. 241 Tahun 2010)
Menurunkan bea masuk beberapa kelompok industri seperti Industri Pangan, Pakan Ternak, dan Manufaktur.
4. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
BMDTP untuk 14 sektor industri yang sebagian bahan baku dan bahan penolong masih impor.
5. Pemberian Keringanan Suku Bunga
Program restrukturisasi permesinan bagi: industri tekstil dan produk tekstil, gula, alas kaki, dan IKM sandang. 13
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT NO.
PERMASALAHAN
1.
Terbatasnya infrastruktur pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan antara lain jalan, pelabuhan dan energi
Telah dilakukan survei ke beberapa investasi industri baru dan perluasan serta telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan MP3EI
Memfasilitasi instansi terkait untuk mempercepat pelaksanaan MP3EI
2.
Diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan di Eropa dimana produk Indonesia dikenakan bea masuk 79%, sedangkan produk serupa dari Afrika dikenakan 0% Masih banyaknya produk industri makanan baik produksi dalam negeri maupun impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sehingga membahayakan keamanan konsumen
Indonesia telah masuk menjadi anggota International Cocoa Organization (ICCO)
Melakukan negosiasi dengan negara-negara tujuan ekspor untuk menurunkan bea masuk untuk produk kakao olahan Melanjutkan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia, revisi Standar Nasional Indonesia dan menerapkan SNI wajib pada produk-produk industri makanan tertentu
3.
HAL-HAL YANG SUDAH DILAKUKAN
Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), Revisi Standar Nasional Indonesia produk industri makanan.
TINDAK LANJUT
14
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT NO.
PERMASALAHAN
HAL-HAL YANG SUDAH DILAKUKAN
4.
Masih tingginya impor produk tepung terigu dengan harga dumping sehingga mengancam daya saing industri tepung terigu lokal
Memfasilitasi usulan perlindungan terhadap industri tepung terigu dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)
5.
Terganggunya pemasaran produk Mengeluarkan kebijakan untuk membatasi industri makanan dalam negeri masuknya produk impor antara lain melalui oleh produk-produk impor sejenis mewajibkan rekomendasi Impor barang industri tertentu, rekomendasi impor produk hortikultura, pemberlakuan label berbahasa Indonesia, pembatasan pelabuhan tujuan impor, dan penerapan SNI wajib
TINDAK LANJUT
Usulan penerapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)
Usulan pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkelanjutan dalam rangka membatasi masuknya produk impor
15
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013
Kode
Uraian
1835
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1835.001
Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Gula
1835.001.001
REVITALISASI INDUSTRI GULA
012
Bantuan Keringanan Pembiayaan Mesin/Peralatan Pabrik Gula Dalam Rangka Revitalisasi Industri Gula
013
Konsultansi Manajemen dan Monitoring Industri Gula (KMM - Industri Gula)
014
Lembaga Penilai Independen Industri Gula (LPI - Industri Gula)
015
Audit Teknologi Pabrik Gula Existing
016
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula
017
Konsultasi Bimbingan Sistem Manajemen Mutu
018
Audit Kinerja Industri Gula Rafinasi
019
Evaluasi Persediaan Raw Sugar dan Gula Kristal Rafinasi
020
Tersedianya Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000:2005
17
PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013
Kode 1835.002
Uraian Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya
1835.002.001 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KLASTER 011 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Gula 012 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Kakao 013 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Kelapa 014 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut 015 Pembinaan Keamanan Pangan Melalui CPPOB Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 016 017 018 019 020 021
Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut di Propinsi NTT Survey dan Verifikasi Kinerja Industri Pengolahan Daging Pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Manokwari - Papua Barat dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) Bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan kakao di Sulawesi Tengah Pelatihan Keterampilan pengolahan berbasis cokelat Bantuan Peralatan Pengolahan Makanan Ringan khususnya kacang - kacangan di Majalengka
022
Pembangunan Pabrik Minyak Goreng di Kota Subulussalam, NAD
023
Survey dan Verifikasi Industri Pengolahan Ikan Nasional
18
PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013
Kode
Uraian
1835.003
Standar Nasional Indonesia (SNI)
1835.003.001 011 012
PEDOMAN RUMUSAN RSNI DAN REVISI SNI Perumusan dan Revisi SNI Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Pelaksanaan Pengawasan SNI Wajib Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan dan Penyusunan Peraturan Penerapan SNI Wajib Bantuan Alat dan Mesin Industri Tempe Penyusunan Rancangan Standard kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada Industri Pengolahan Kakao Partisipasi Dit. IMHLP dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
013 014 1835.004 1835.004.001 011 012 013 014
PAMERAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Partisipasi dan Fasilitasi serta Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Industri Makanan Hasil laut dan Perikanan di Dalam dan Luar Negeri Partisipasi Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Dalam Rangka Fora Kerjasama dan Organisasi Internasional Lainnya Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional Fasilitasi Pada Sidang ICCO / ACC serta peningkatan konsumsi cokelat
19
PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2013
Kode
Uraian
1835.005
Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
1835.005.001 011 012 013 1835.006 1835.006 011
KAJI TINDAK, PROGRAM PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA Kaji Tindak Pelaksanaan Kegiatan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Program Pengembangan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Penyusunan Evaluasi dan Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan Diversifikasi Produk dalam Mendukung Ketahanan Pangan Fasilitasi Pengembangan Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (CPO)
012
Pengembangan Agro Industri Beras Analog dalam rangka mendorong Program Disversifikasi Pangan untuk Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional 1835.999 Output Cadangan 1835.999.001 Sub Output Cadangan 011
Dana Cadangan
20
TERIMA KASIH
21
