KABUPATEN PURBALINGGA Program Padat Karya Pangan (PKP) MENGATASI SITUASI SULIT DENGAN UPAH BERAS Sumber: Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008 • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
Rendahnya harga gabah dikalangan petani, menumpuknya pasokan (over supply) beras produksi lokal di lumbung pemerintah daerah akibat semakin tingginya arus masuk beras impor, telah menimbulkan masalah serius di Kabupaten Purbalingga.
Kondisi ini diperparah lagi dengan buruknya kondisi infrastruktur, seperti jalan dan jembatan serta sistem irigasi. Sementara, terbatasnya APBD Kabupaten Purbalingga menjadi alasan untuk belum memperbaiki kondisi tersebut. • Dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM
Menghadapi situasi sulit seperti ini, tentu saja tidak berarti Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya berpangku tangan saja, menyerah pasrah menerima nasib. Harus segera dicari jalan keluarnya. Maka, pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Interfet Committee (IFC), LSM yang didanai USAID mencoba mengatasi permasalahan over supply beras dan buruknya kondisi infrastruktur desa. Caranya, mengembangkan program pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif dengan menekankan aspek gotong-royong masyarakat, sedangkan substitusi pembayaran upah kerja ke masyarakat diubah dari uang menjadi beras. Hebatnya lagi, ternyata, program ini telah mendapatkan sambutan dari masyarakat desa yang senantiasa bersedia untuk berpartisipasi dan bergotong-royong dalam membangun atau memperbaiki infrastrukturnya. Program ini dinamai program Padat Karya Pangan (PKP).
1
Alur Program Padat Karya Pangan
Pada prinsipnya, program PKP adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan beras sebagai kompensasi upah kerja. Penyelenggaranya adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian lingkungan. Maksud program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Sedangkan tujuan program adalah: 1. Mengembangkan budaya dan semangat kegotong-royongan masyarakat 2. Mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan 3. Mengembangkan pemanfaatan material lokal yang tersedia di pedesaan 4. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik pedesaan secara berkelanjutan 5. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya pengamanan harga dasar gabah. Program PKP dilaksanakan dengan mengganti variable upah kerja berupa uang menjadi beras. Perhitungannya yaitu kompensasi 4 jam kerja per hari identik dengan 2,5 kg beras. Dengan demikian, bila seorang tenaga kerja terlibat dalam PKP selama 1 minggu (7 hari) maka yang bersangkutan akan mendapatkan 70 kg beras. Pihak pemerintah melalui APBD mengalokasikan 2 jenis anggaran untuk program ini yaitu: 1. Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) berupa: a. Bahan pangan beras untuk upah kerja b. Dana pengadaan material non lokal 2. Alokasi dana pengadaan konsultan pendamping: Forum Lintas Pelaku (FLP) dan dana operasional proyek yaitu:
Pelaksanaan PKP secara umum dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder 1. Pemda
2
2. Forum Lintas Pelaku: LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama. FLP dibentuk dengan SK Bupati 3. Perusahaan daerah yang menangani supplai beras 4. Konsultan Pendamping 5. Fasilitator Desa (FD) Secara umum, pelaksanaan ini dimulai dari kegiatan sosialisasi tentang program PKP di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para Camat. Setelah itu, para Camat mensosialisasikan PKP kepada para Kepala Desa. Selanjutnya, aparat desa yang didampingi Satuan Pelaksana (Satlak) dari LKMD membuat proposal program dan diajukan kepada Kecamatan untuk disampaikan kepada Pemerintah melalui TKPP. Berdasarkan proposal yang diajukan tersebut, TKPP melakukan verifikasi atas dua hal yaitu (1) Respon Masyarakat dan (2) Nilai Manfaat Program. Berkaitan dengan respon masyarakat, hal yang benar-benar diperhitungkan dalam proses verifikasi adalah kemampuan swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, uang dan lahan. Apabila proposal telah lulus verifikasi maka TKPP akan mengajukan kepada Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang alokasi program. Bagi desa yang mendapatkan program, maka harus melakukan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Satlak berkaitan dengan penentuan tenaga kerja yang terlibat dan penyusunan dokumen rencana. Berdasarkan dokumen rencana tersebut Satlak memfasilitasi manajemen pelaksanaan program dengan didampingi oleh Fasilitator desa (FD) yang berasal dari LSM. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis proyek yang dapat dibantu oleh Program PKP ini, yaitu: 1. Perbaikan jalan desa 2. Pembangunan / perbaikan talud 3. Pembangunan / perbaikan cekdam dan 4. Perbaikan / Pembangunan irigasi Alokasi BLM dalam bentuk pengadaan material non lokal diarahkan untuk pengadaan material, seperti semen dan aspal. Sedangkan untuk bentuk swadaya masyarakat penerima program dilakukan konversi atas kontribusi tenaga dan penyediaan lahan dalam bentuk uang rupiah secara tunai. Satlak akan bekerja untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengkoordinasian kerja secara teknis di lapangan, termasuk masalah penjadwalan calon tenaga kerja desa yang berminat terlibat. Umumnya, penjadwalan kerja ini dikaitkan dengan jumlah masyarakat peminat kerja padat karya dan jumlah hari pelaksanaan kegiatan. Untuk pekerjaan yang sifatnya teknis, maka di setiap desa terdapat FD yang secara umum bertugas untuk menjaga kualitas pekerjaan agar dapat memenuhi kriteria teknis dan sekaligus memberikan bimbingan pada peserta program di tingkat desa tentang rancangan bangun. Mengenai monitoring dan evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan , baik oleh Konsultan Pendamping, Satlak, maupun FD, merupakan tugas dari FLP yang telah terbentuk sebelumnya. FLP sendiri melalui SK Bupati memiliki akses langsung pada Bupati untuk memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi mereka. Secara keseluruhan program PKP ini dinaungi oleh Keputusan Bupati Purbalingga No. 23A Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Proyek Padat Karya Pangan / PKP Kabupaten Purbalingga Tahun 2003. Untuk tahun selanjutnya, proyek ini akan diupayakan agar tetap berkelanjutan melalui penetapan keputusan per tahun. Dari pelaksanaan program PKP tahun 2003 diperoleh hasil yang sangat menarik yaitu: 1. Realisasi program memiliki tingkat pencapaian sebesar rata-rata 123,75% 2. Nilai total swadaya masyarakat atas keseluruhan pelaksanaan program mencapai angka 36,11%
3
3. Sebanyak 508.300 kg beras lokal telah terserap dengan rata-rata per desa mendapatkan sebesar 16.943 kg, sehingga dapat membantu penyelesaian masalah over supply beras Melihat hasil yang telah dicapai, bisa dikatakan program PKP telah turut mengembangkan budaya dan semangat gotong-royong masyarakat, sekaligus turut membuka peluang kerja masyarakat pedesaan. Melalui mekanisme swadaya yang dikembangkan dengan memberikan bantuan stimulasi berupa BLM, program ini telah berhasil mengembangkan pemanfaatan material lokal yang tersedia di pedesaan yang secara langsung berdampak pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana fisik pedesaan. Program ini juga pada akhirnya dapat membantu upaya Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya pengamanan harga dasar gabah. Dengan demikian, secara umum, program PKP ini telah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program itu sendiri. Keberhasilan pelaksanaan program PKP bukan saja membantu misi Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah over supply gabah petani lokal dan membangun kesadaran partisipasi masyarakat serta pembangunan lingkungannya, namun juga telah memberikan dampak pada pengembangan alternatif penanganan masalah pedesaan yang pada awalnya pernah dirintis oleh LSM lokal. Terbukanya akses jalan secara lebih baik di pedesaan berdampak pada kelancaran transportasi lokal, yang secara tidak langsung pula membuka peluang bagi semakin meningkatnya akses ekonomi lokal. Dari sudut pandang pengembangan pertanian, khususnya di desa yang memanfaatkan program ini, untuk keperluan pembangunan saluran irigasi telah memberikan peluang bagi proses penjaminan keadilan dalam distribusi air yang mengaliri lahan-lahan pertanian milik masyarakat. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari pelaksanaan program PKP di Kabupaten Purbalingga adalah: 1. Bukan suatu hal yang memalukan bagi Pemda untuk mengadopsi insiatif-inisiatif yang muncul dan berkembang dari kelompok masyarakat selama program memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Membangun kepercayaan masyarakat untuk memberikan komitmen dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan harus dimulai dari pembuktian performa Pemda. 3. Masyarakat akan dengan sukarela memberikan kontribusinya selama program yang diberikan dapat menumbuhkan sense of belonging dari masyarakat itu sendiri. • empat KESINAMBUNGAN PROGRAM Meskipun program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan, dan secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak yang menjanjikan serta efek eksternalitas yang positif, namun untuk menjamin keberlanjutan masih sangat bergantung pada keputusan politik dari Pemerintah Daerah. Sampai sekarang program ini belum memiliki sebuah misi jangka panjang yang secara signifikan mengurangi peran pemerintah sebagai stimulator fiskal maupun peran pemerintah sebagai inisiator program Bila ke depan program hendak dilaksanakan dengan berprinsip pada stigma keberlanjutan (kesinambungan), maka konsep jangka panjang atas program harus benar-benar diperhitungkan kembali.
4
• lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER Pada prinsipnya, program ini memiliki kelayakan untuk dipindahtangankan (ditransfer), sekalipun tidak ada mekanisme yang khusus dan spesifik untuk mengukur kondisi masing-masing daerah. Namun yang terpenting adalah Pemda memiliki niat baik dan berupaya mengembangkan pembangunan yang berprinsip partisipasi masyarakat serta menumbuhkan sense of belonging atas program-program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kelayakan untuk dipindahtangankan dapat teridentifikasi, mengingat program PKP pada awalnya adalah program yang dikembangkan oleh LSM, sedangkan elemen-elemen program lainnya adalah mereplikasi program di luar negeri tentang Food for Work Program. Dengan demikian program ini cukup layak untuk dipindahtangankan.
5
