Program Olah Raga Untuk Pembangunan. No. 112 April - Mei Where to now for the MDGs in Indonesia?

No. 112 April - Mei 2015

www.bakti.or.id

Where to now for the MDGs in Indonesia?

Realitas Ketimpangan, Butuh Introspeksi

Ruang Konsultasi Solusi ala Polsek Tallo

Program Olah Raga Untuk Pembangunan

Editor CAROLINE TUPAMAHU

www.bakti.or.id

VICTORIA NGANTUNG MELYA FINDI ASTUTI Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database Kontak A. RINI INDAYANI Design & layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau mengeirimkan SMS kepada kami. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or send us SMS. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA . PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

Daftar Isi April - Mei 2015

1

Where to now for the MDGs in Indonesia?

25

Oleh Petrarca Karetji

6

Realitas Ketimpangan, Butuh Introspeksi Oleh A. M. Sallatu

9 12

Ruang Konsultasi Solusi ala Polsek Tallo Oleh Melya Findi Astuti

15

Sosok Kartini Dari Kepala Desa ke Parlemen Oleh M. Ghufran H. Kordi K. & Nur Janah

17

Program BaKTI - MAMPU Yayasan BaKTI Monev Program MAMPU Oleh M. Ghufran H. Kordi K.

19

Program JiKTI Workshop Penyusunan Artikel Ilmiah untuk Media Populer

21

Program KM AIPD - BaKTI Revitalisasi Pusat Data Mendesak Dilakukan

Diskusi Praktik Cerdas Bersahabat Dengan Alam Guna Menciptakan Lahan Produktif Oleh Saifudin

29

Menumbuhkan Minat Berbahasa Inggris Melalui English Club Oleh Ir. Aryanto Husain, MMP

Mendidik Budaya Damai Oleh Ivan Hadar

No. 112

31

Air Minum dan sanitasi Oleh M. Lukman Arsyad

UNICEF - BaKTI 34 Program Program Olahraga untuk Pembangunan Oleh Arafah

Lembaga 37 Profil Komunitas Suka Membaca Manokwari

39

Update Batukarinfo.com

40 41

Kegiatan BaKTI Info Buku

Oleh Junaidi

Foto Sampul Seorang anak kecil sedang membuat bola dari rotan di Bone Sumber Foto : UNICEF Indonesia

Foto Djunaedi Ang

Where to now for the MDGs in Indonesia? Oleh PETRARCA KARETJI

M

emasuki 2015, 'tenggat' untuk mencapai target pembangunan millennium (Millenium Development Goals - MDGs), data-data menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai beberapa hasil yang memuaskan. Sebagaimana digambarkan oleh sejumlah penulis, Indonesia telah mencapai hasil signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan (Target MDG 1), meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (Target MDG 2) dan meningkatkan kesetaraan gender (Target MDG 3). Namun, walaupun sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai oleh Indonesia terkait target MDGS, ini masih belum menunjukkan gambaran utuh dari kisah pembangunan bangsa ini. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin besar. Walaupun hampir semua anak sekarang mengecap pendidikan

1

BaKTINews


dasar (96,42 persen), satu dari 10 siswa masih tidak melanjutkan ke pendidikan menengah, dan 4 dari 10 siswa tidak akan melanjutkan ke pendidikan atas. Indonesia juga turun dalam peringkat internasional terkait standar pendidikan dan mengalami penurunan proporsi jumlah anggota parlemen perempuan. Jadi bagaimana Indonesia bisa memenuhi target-target MDGs namun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan lainnya? Melihat investasi yang dialokasikan Indonesia untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kemiskinan, dan dalam berbagai kebijakan untuk mendorong inklusi politik bagi perempuan, jelaslah bahwa beberapa komitmen Indonesia untuk mencapai target-target MDGs masih belum mengalami kemajuan. Hingga sekarang, semua upaya dan pendekatan telah mencapai sukses dan hasil dengan cepat, namun dengan lebih banyaknya kebutuhan mendesak yang dihadapi, Indonesia perlu lebih berfokus pada isu-isu yang lebih mengakar dan kompleks untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunannya.

Entering 2015, the 'deadline' to achieve the Millennium Development Goals (MDGs), there is data to suggest that Indonesia has achieved some impressive results. As a number of contributors to this edition illustrate, Indonesia has made significant in-roads in reducing poverty (MDG 1), increasing elementary school participation (MDG 2) and promoting gender equality (MDG 3). Unfortunately, while Indonesia has made significant progress with many of the MDGs, this does not paint a full picture of the country's development story. The gap between the rich and the poor is actually increasing. Although almost all children now go to primary school (96.42 per cent), one out every 10 students will not continue into junior high school, and four out of 10 students will not continue into senior high school. Indonesia has also dropped on international rankings of education standards and seen decreases in the proportion of female national parliamentarians. So how is it that Indonesia has met many of its MDG targets but still faces other development challenges? Looking at the investments Indonesia

Foto Djunaedi Ang

BaKTINews


2

Strategi baru untuk mengatasi isu-isu dasar dan kompleks Di masa lampau, kepemilikan dan tanggung j aw a b a t a s b e r b a g a i t u j u a n d a n t a r g e t pembangunan masih menjadi fokus kementerian dan departemen. Pendidikan dasar adalah tanggung jawab Kementerian Pendidikan, sementara tujuan untuk menurunkan angka ke m at i a n i b u d a n a n a k d a n p e n ce ga h a n penyebaran penyakit menular adalah konsen Kementerian Kesehatan. Masalah kemiskinan diatasi beberapa kementerian berbeda di bawah Kementerian Koordinasi Kesejahteran Sosial, namun setiap kementerian memiliki program masing-masing – seperti koperasi, penguatan komunitas, pembagian beras miskin, jaminan kesehatan dan bantuan langsung tunai – tanpa hubungan yang jelas dan keterhubungan di antara kementerian bagaimana rakyat dapat mengarahkan diri untuk keluar dari kemiskinan melalui akses ke masing-masing program tersebut. Situasi di Indonesia kini sudah berbeda, dan bagi negara yang terus mengurangi kemiskinan, bangsa ini harusnya berfokus pada isu-isu yang lebih kompleks. Anggaran yang semakin ketat (termasuk alokasi bantuan yang semakin sedikit) berarti Indonesia tidak mampu membiayai proyek-

allocates for education, health, social protection and poverty, and in policies to push for political inclusion of women, it is clear that commitments remain in place for Indonesia to achieve its MDG targets. Until now, all of these measures and approaches have provided quick wins and results, but with many of the more straightforward needs now dealt with, Indonesia needs to focus on more entrenched and complex issues in order to achieve its development goals. New strategies to overcome complex and entrenched issues In the past, ownership and responsibility of development goals and targets was the focus of individual ministries and departments. Primary education was the responsibility of the Ministry of Education, while goals to decrease deaths of mothers and children and prevent the spread of diseases were the concern of the Ministry of Health. Poverty was tackled across different ministries under the Coordinating Ministry for Social Welfare, but each ministry had their own programs—such as cooperatives, community empowerment, free rice distribution, health insurance and cash transfers—without clear links and pathways for how individuals could navigate themselves out of poverty through access to these programs.

Beberapa Puskesmas di dataran tinggi Papua dan Aceh tidak bisa berfungsi dengan baik karena minimnya akses terhadap air bersih dan listrik untuk peralatan kedokteran gigi. Di Timor tengah dan daerah lainnya, anak-anak tetap pergi ke sekolah, namun harus menyeberangi sungai yang berarus kuat sebelum tiba ke sekolah. proyek mewah kementerian yang implementasinya berdiri sendiri-sendiri, dibutuhkan inisiatif-inisiatif yang terkordinasi dan lebih baik perencanaannya. Undang-Undang baru yang telah direvisi (Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2004 dan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014) berarti bahwa desa-desa dan pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemberian layanan. Konstituensi yang menjadi lebih genting dengan akses yang lebih baik terhadap informasi dan komunikasi juga menjadi tekanan. Dan akhirnya, kondisi cuaca yang tidak menentu dan ekstrim m e n a m ba h d a m pa k pad a u paya - u paya pengentasan kemiskinan. Di luar dari apa yang sejatinya termaktub dalam MDGs, Indonesia juga perlu menaruh perhatian pada peningkatan tata pemerintahan, khususnya

3

BaKTINews

The situation has changed in Indonesia, and for the country to continue to reduce poverty, it must focus on more complex issues. Tighter budgets (including smaller aid allocations) mean that Indonesia cannot afford the luxury of ministries implementing standalone projects, demanding better designed and coordinated initiatives. New and revised laws (Village Law 6/2014 and Regional Autonomy Law 23/2014) mean that villages and local governments will have more responsibility in delivering services. An increasingly critical and demanding constituency with better access to information and communications will also add pressure and oversight. And finally, erratic and extreme weather conditions are increasingly impacting on poverty reduction efforts. Outside of what was originally in the MDGs, Indonesia also needs to focus on improving


meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah bagi konstituennya. Dengan lebih dari 500 pemerintah daerah yang baru terbentuk, terdapat kebutuhan atas informasi yang lebih baik mengenai program-program apa saja yang berhasil dan dapat direplikasi di daerah lain. Juga penting untuk meningkatkan insentif untuk menghargai dan mendorong para pemimpin lokal yang sukses. Selain kesetaraan gender, pemerintah juga perlu membahas toleransi terhadap kelompokkelompok agama dan minoritas jika momentumnya ingin dipertahankan untuk membangun masa depan Indonesia. Pemerintah akan perlu lebih fokus pada daerah-daerah terpencil dan tak terjangkau. Daerah-daerah ini dihuni oleh lebih sedikit penduduk dan memiliki infrastruktur yang lebih terbatas, sedikit angkatan kerja terampil dan aksesibilitas terbatas, berarti biaya pelayanan publik di daerah tersebut lebih tinggi. Kebutuhan di daerah ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri oleh Kementerian dan dinas-dinas di Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, beberapa Puskesmas di dataran tinggi Papua dan Aceh tidak bisa berfungsi dengan baik karena minimnya akses terhadap air bersih dan listrik untuk peralatan kedokteran gigi. Di Timor tengah dan daerah lainnya, anak-anak tetap pergi ke sekolah, namun harus menyeberangi sungai yang berarus kuat sebelum tiba ke sekolah. Pa ra B e n d a h a ra S e ko l a h ya n g f r u st ra s i mengetahui adanya dana operasional yang disediakan melalui berbagai program nasional, namun mereka tidak bisa mengisi form untuk mendapatkan bantuan tersebut karena tidak memiliki akses internet. Masih banyak orang di daerah terpencil yang belum memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran juga tidak bisa mendapatkan manfaat dan bahkan tak terjangkau oleh programprogram perlindungan sosial. Dalam kasus-kasus seperti ini, kementerian perlu menciptakan keterkaitan di antara tingkat pemerintahan baik yang sejajar maupun berbeda tingkatan, daripada bekerja sendiri mencapai agenda masing-masing. Bagi berbagai agen pembangunan internasional, inisiatif untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terpadu di antara sektorsektor tradisional dapat membuka banyak peluang baru, khususnya di negara berpendapatan menengah seperti Indonesia yang sudah memiliki investasi besar dalam berbagai tujuan pembangunan. Contohnya, fokus program yang akan datang dalam sektor kesehatan di Indonesia te l a h b e r ke m ba n g d a r i s i ste m - s i ste m d i Kementerian Kesehatan ke sistem-sistem yang

BaKTINews

some health clinics in the highlands of Papua and in Aceh are close to being fully functional, but lack access to regular supply of clean water and do not have sufficient electricity to power installed dentist equipment. In central Timor and other places, children go to schools, but must cross treacherous rivers to reach them. g o ve r n a n ce , es p ec i a l l y i n c rea s i n g t h e accountability of local governments to their co n s t i t u e n t s . Wi t h m o re t h a n 5 0 0 l o ca l governments now established, there is a need for better information about what programs work and which ones can be replicated elsewhere. It is also important to improve incentives to reward and encourage successful local leaders. Aside from gender equality, the government must also address tolerance towards religious and minority groups if momentum is to be maintained in building Indonesia's future. The government will need to focus more on remote and outlying regions. These regions are less densely populated and more constrained in terms of infrastructure, skilled personnel and accessibility, meaning that they are also more expensive to service. Development needs in these areas cannot be singlehandedly resolved by individual ministries and local government sectoral departments. For instance, some health clinics in the highlands of Papua and in Aceh are close to being fully functional, but lack access to regular supply of clean water and do not have sufficient electricity to power installed dentist equipment. In central Timor and other places, children go to schools, but must cross treacherous rivers to reach them. Frustrated school treasurers know that operational funds are available from national programs, but are unable to fill in the forms because they require internet access. The lack of a marriage certificate and birth certificates for many citizens in remote regions also means they are unable to benefit or are even excluded from social protection programs. In each of these cases, ministries need to create links with each other and between different levels of government, rather than each fighting for their own agendas. For international development agencies, initiatives to develop a more unified approach


4

berdampak pada kesehatan. Perubahan ini telah mengarah pada kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait standar kompetensi yang dibutuhkan dalam tubuh Pemerintahan Daerah, unit-unit di Pemerintahan Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pencatatan sipil, hingga ke kelompok-kelompok komunitas di pedesaan. Ini juga mengarah pada komunikasi yang semakin baik, pertukaran pengetahuan dan jejaring antar program yang bekerja dalam hal perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah, pengembangan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan serta penguatan organisasi n o n - p e m e r i nt a h ( O R NO P ) . B ad a n - b ad a n internasional harus pula menaruh perhatian pada area-area kunci dimana banyak investasi nasional yang masih di bawah standar, seperti dalam penguatan institusi-institusi pengetahuan Indonesia yang menyediakan input kebijakan bagi para pengambil keputusan. Dari visi bersama ke aksi bersama MDGs masih menjadi alat efektif untuk menggembleng aksi pengentasan kemiskinan di Indonesia dan untuk menunjukkan di mana saja terdapat kesenjangan. MDGs juga menghasilkan kebijakan-kebijakan nasional untuk perubahan. Tapi di garda depan pelayanan–di pedesaan, sekolah-sekolah, puskesmas, dan kantor-kantor pencatatan publik – masih terdapat banyak celah di mana mereka yang miskin dan rentan dapat semakin terpuruk. Terdapat kebutuhan nyata untuk menutup celah ini dengan melakukan lebih banyak kolaborasi efektif di antara tiap sektor. Langkah penting pertama yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah menghilangkan visi dan misi individual kementerian sehingga semua dapat bekerja menuju tujuan bersama yakni 'berdaulat, mandiri, dan terkemuka'. Masih harus dilihat bagaimana kementerian dapat bersamasama merumuskan program-program mereka dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

a c ro s s t ra d i t i o n a l s e c t o r s p ro v i d e n e w opportunities, especially in a middle-income country like Indonesia which already has huge investments in development goals. New programs reflect this. For instance, the focus of future programs for health in Indonesia has expanded from systems in the Ministry of Health to systems impacting on health. This shift has led to collaboration with the Ministry of Home Affairs on competency standards required within local governments, units in district governments responsible for civil registries, through to community groups in villages. It has also led to improved communication, sharing of knowledge and networks between other programs working on local government budgeting and planning, community development, law and justice and nongovernment organisation (NGO) strengthening. International agencies should also focus on key areas where national investments are still below standard, for instance in strengthening the capacity of Indonesian knowledge institutions providing policy input to decision makers. From joint visioning to joint action The MDGs have been an effective tool to galvanize action around poverty reduction in Indonesia and to highlight where the gaps are. It has brought about national policies for change. But at the frontlines of service delivery—in villages, s c h o o l s , c l i n i c s a n d p u b l i c re g i s t ra t i o n offices—there are still many cracks that the poor and the vulnerable can fall through. There is a real need to plug these holes by forging better and more effective collaboration between sectors. An important first taken by President Joko Widodo (Jokowi) is the removal of individual vision and mission statements of ministries so that all are working towards a joint goal of 'a sovereign, selfreliant and reputable Indonesia'. It remains to be seen how ministries will jointly formulate their programs and collaborate with local governments in their efforts to create a better future for Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis bekerja pada beberapa program pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia, ADB, UNDP, dan Pemerintah Australia sejak tahun 1994. Beliau kini bekerja sebagai Senior Advisor for Development Partnerships, Department of Foreign Affairs and Trade di Jakarta. Pandangan yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah sepenuhnya dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Department of Foreign Affairs and Trade, Pemerintah Australia./Petrarca Karetji has worked on a range of development programs, funded by the Government of Indonesia as well as programs supported by World Bank, ADB , United Nations Development Program and the Government of Australia since 1994. He is currently working as Senior Advisor for Development Partnerships, Department of Foreign Affairs and Trade Jakarta. The views and opinions expressed in this article are solely those of the author and do not re ect the view of the Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia. Artikel ini juga dapat dibaca di Inside Indonesia http://www.insideindonesia.org/where-to-now-for-the-mdgs-in-indonesia

5

BaKTINews


Realitas Ketimpangan, Butuh Introspeksi Oleh A. M. SALLATU

T

erdapat sejumlah ukuran kemajuan dan perkembangan ekonomi makro regional Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir, yang memang patut diapresiasi dan diberi acungan jempol. Konvergensi ukuranukuran tersebut sangat signifikan ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Gambaran kemajuan dan perkembangan pasti saja akan lebih memotivasi upaya-upaya untuk memacu pertumbuhan lebih lanjut. Dasar pikirnya tentu saja untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang telah dicapai. Siapa sepatutnya yang paling esensial mengungkapkan kepuasaannya dalam menyikapi kemajuan dan perkembangan ini? Setidaknya, ada empat pihak yang seyogyanya hadir mengungkapkannya. Pertama, masyarakat luas di daerah ini, baik selaku pelaku maupun sebagai pemangku kepentingan pembangunan. Kedua, pelaku ekonomi terutama yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan yang dicapai. Ketiga, penentu kebijakan pembangunan di daerah ini, baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dan

BaKTINews

keempat, pengendali pembangunan nasional, dalam mencermati kontribusi daerah ini pada skala nasional. M a sya ra kat l u a s d i d ae ra h i n i , cenderung tidak terkonvergensi apresiasi pengungkapannya. Alasannya tentu logis saja, karena ada yang memang tersentuh langsung ataupun tidak langsung oleh kemajuan dan perkembangan yang dicapai, tetapi ada juga yang tidak atau b e l u m t e r s e n t u h d a n t i d a k ke c i l jumlahnya. Sayangnya besaran skala masyarakat untuk kedua segmen di atas belum terukur dengan baik, bahkan bisa diperdebatkan jumlahnya. Hanya saja, secara makro, telah dihadirkan data ketimpangan menurut ‘rasio Gini’ beberapa tahun terakhir yang tidak semakin membaik di Sulawesi Selatan, di tengah kemajuan dan perkembangan yang telah dicapainya. Angka kemiskinan sudah semakin menurun, berada dibawah rata-rata nasional, namun secara absolut jumlahnya masih cukup besar. Tingkat pengangguran telah menurun secara konsisten selama beberapa tahun terakhir, tetapi angkanya masih berada di


6

atas angka rata-rata nasional dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum menjadi lebih baik. Gambaran di atas jelas sekali memperlihatkan bahwa struktur perekonomian regional di daerah ini masih lemah, sehingga walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diiringi oleh hadirnya ketimpangan dalam kemajuan dan perkembangan tersebut. Hal ini sekaligus dapat diperlihatkan melalui angka pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif selama ini. Dengan demikian bisa menjadi pertanyaan kemana arah dan apa yang sebenarnya menjadi substansi kebijakan ekonomi regional selama ini. Bila pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran pokok kebijakan, valid dan secara konsisten diterapkan, maka juga harus konsisten mencermati kondisi penciptaan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi bahkan pada setiap kegiatan ekonomi andalan dan yang melibatkan l e b i h b a nya k m a s ya ra k at d i d ae ra h i n i . Ketimpangan, masih besarnya jumlah absolut pengangguran dan angka kemiskinan menjadi petunjuk bahwa di satu pihak ‘cost of production’ dalam penciptaan nilai tambah ekonomi masih belum lagi efisien, dan di lain pihak sebagaimana sudah banyak terlihat ‘social cost’ (letupan dan tensi sosial, kriminalitas, penggunaan zat addictive, abuse of power, sampai kepada gengmotor) yang sudah cenderung pada taraf memprihatinkan. Itu berarti, pertumbuhan ekonomi yang dicapai di daerah ini juga telah diiringi oleh apa yang disebut ‘the cost of growth’. Pada intinya, masyarakat luas di daerah ini memang harus mampu diyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Namun pada saat yang sama, masyarakat luas perlu mendapatkan sentuhan kebijakan ekonomi yang secara nyata menciptakan ‘rasa damai’ dalam kehidupan, serta kebijakan sosial yang menciptakan ‘rasa aman’ di lingkungan kehidupannya. Struktur kehidupan ekonomi di daerah ini perlu diciptakan sedemikian rupa sebagai sebuah mesin ekonomi yang hangat bagi ke h i d u p a n , b u k a n m e s i n e ko n o m i ya n g menciptakan rasa panas yang mendorong terbentuknya masyarakat penonton yang reaktif. Terutama karena sangat nyatanya ketimpangan antar kelompok masyarakat yang ada. Pihak pelaku ekonomi, selaku pihak yang kedua, di daerah inilah sepatutnya yang tampil mengungkapkan rasa bangganya dalam mencipta nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, terutama yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa lebih khususnya pada kelompok menengah

7

BaKTINews

Pada intinya, masyarakat luas di daerah ini memang harus mampu diyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. atas. Sektor inilah yang sebenarnya menandai kemajuan dan perkembangan di daerah ini dalam tahun-tahun terakhir. Sayangnya tidak banyak terlihat kehadiran kebijakan ekonomi regional yang kuat (strong policy) untuk menata keterkaitan antar sektor ekonomi. Jumlah uang yang beredar, yang merupakan darah dalam tubuh ekonomi di daerah ini, yang semakin melejit dengan pesat, nampaknya hanya menggumpal pada sejumlah kecil kegiatan dan pelaku ekonomi. Realitas seperti ini semakin mengukuhkan ketimpangan antar sektor ekonomi yang terjadi di daerah ini. Tatanan ekonomi regional yang terbentuk, dan yang cenderung di sasar ke depan, dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan, jelas sekali akan semakin memompa kemajuan dan perkembangan ekonomi Kota Makassar. Padahal sudah sejak beberapa tahun terakhir, skala perekonomian Kota Makassar sudah mencatat sekitar sepertiga dari keseluruhan perekonomian Sulawesi Selatan. Berhadapan dengan realitas lainnya, bahwa ada kabupaten yang skala perekonomiannya tidak sampai satu persen peranannya. Dengan demikian, disamping terjadi ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar sektor ekonomi, juga sudah sangat nyata terjadinya ketimpangan antar daerah atau wilayah di daerah ini. Suka atau tidak suka, semua gambaran ketimpangan di atas, pasti saja akan mewujud dalam bentuk akumulasi biaya-biaya sosial yang sudah terlihat nyata dewasa ini. Oleh karena itu, saat ini dan dalam jangka pendek ke depan, perlu ada kebijakan yang bersifat korektif untuk m e n d a m p i n g i d a n m e ny e r t a i ke b i j a k a n pertumbuhan ekonomi yang ada. Perlu ada kesadaran bahwa banyak dimensi dalam kehidupan ekonomi di daerah ini yang tidak sepenuhnya berada dalam domain kewenangan otonom di daerah ini, bahkan termasuk untuk terus memompa pertumbuhan. Berbeda dengan No. 112 April - Mei 2015

ke we n a n ga n d i b i d a n g ke h i d u pa n s o s i a l kemasyarakatan, yang nyaris sepenuhnya berada dalam domain kewenangan otonom. Kemajuan dan perkembangan ekonomi memang adalah satu hal, tetapi kehadiran tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerah ini adalah hal lain yang juga harus dikedepankan kepentingannya. Memang sulit untuk menyangkal bahwa semua cerita sukses di daerah ini, ‘too much on economy’. Pihak yang ketiga, para penentu kebijakan dan pengambil keputusan di daerah ini, terutama pada skala provinsi, nampak sekali sangat menggandrungi angka-angka yang menunjukkan kemajuan dan perkembangan secara kuantitatif yang telah dicapai. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menanamkan dan membangun rasa percaya diri dalam menatap perkembangan ke depan. Apalagi karena memang didukung oleh sejumlah realitas. Tetapi perlu ada kejujuran bahwa tetap juga ada sisi lain dari realitas kemajuan dan perkembangan yang ada tersebut. Bahwa masih ada kelompok masyarakat yang nyaris belum tersentuh kemajuan dan perkembangan pesat sebagaimana yang sering digambarkan. Perlu ada kearifan bahwa semua cerita sukses kemajuan dan perkembangan itu bisa mengusik kelompok masyarakat tertentu, bila mereka mencermati realitas keseharian dalam kehidupannya. Repotnya, karena ada saja komponen masyarakat yang mampu bersuara nyaring dan terbuka mengatas-namakan masyarakat yang lebih luas, melalui unjuk rasa misalnya, termasuk dan meskipun hanya memahami kulit luar permasalahan yang senyatanya. Katup pengaman kegaduhan masyarakat perlu senantiasa dibentuk dan d i c i p t a k a n . A ga r p a d a g i l i ra n ny a t i d a k mengganggu kepesatan perkembangan ekonomi di daerah ini. Pengendali pembangunan nasional, sebagai pihak yang keempat, sebenarnya sudah banyak memberikan apresiasi atas prestasi kemajuan dan perkembangan ekonomi yang telah dicapai di daerah ini. Itu berarti, sejak dari gambaran makro sampai kepada realitas prestasi yang secara mikro telah terukir dan yang jumlahnya sudah berbilang ratusan selama ini, baik di bidang ekonomi maupun di bidang pelayanan pemerintahan, semua itu adalah satu hal. Tetapi perlu ada pencermatan lain untuk hal lain, dalam kaitan posisi relatif Sulawesi Selatan secara nasional. Selama beberapa tahun terakhir ini, porsi perekonomian Sulawesi Selatan pada skala nasional baru terbilang sekitar 4 hingga 5 persen. Kecenderungannya memang meningkat, tetapi signifikansinya masih perlu dicermati.

BaKTINews

Di atas sudah diungkapkan bahwa ‘cost of production’ dalam penciptaan nilai tambah di daerah ini masih belum efisien. Dan bila ditelisik lebih jauh kondisi dan realitasnya, setidaknya dua sektor ekonomi di daerah ini yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih fokus, dalam penciptaan nilai tambah. Pertama, sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan menghidupi bahagian terbesar masyarakat Sulawesi Selatan, ternyata pertumbuhannya relatif rendah dan masih berfluktuasi. Pasti saja realitas ini terkait dengan ‘cost of production’, termasuk kelembagaan produksi yang dipraktekkan oleh para petani di daerah ini. Kalau saja hal ini mampu ditangani secara baik, tidak mustahil pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa dua digit, dan dapat dipastikan akan signifikan mengurangi ketimpangan. Kedua, pada sektor perdagangan dan jasa, yang telah mampu bertumbuh sangat pesat, namun masih perlu ditelisik struktur penciptaan nilai tambahnya. Kuat sekali dugaan bahwa meskipun mungkin sudah terdapat efisiensi disitu, namun masih harus banyak menanggung ‘transaction cost’, yang berdampak tidak maksimalnya akumulasi keuntungan yang bisa dicapai yang bisa digunakan untuk pembentukan modal lebih lanjut. Kalau dugaan ini benar, maka bisa d i b aya n g k a n b a ga i m a n a l e b i h p e s at nya pertumbuhan yang bisa dicapainya. Bahkan lebih dari itu, sektor ini bisa mengembangkan kaitan ke belakang, backward linkages, pada sektor sekunder, yang sekaligus berarti signifikan memperluas kesempatan kerja dan akan ikut mengurangi ketimpangan. Semua ungkapan di atas nampaknya terpulang pada validitas dan kecermatan kebijakan ekonomi regional di daerah ini. Dibutuhkan kecermatan dalam meramu kebijakan, untuk selanjutnya bisa fasih mendialogkan rangkaian kebijakan yang telah diambil. Oleh karena diperlukan kearifan untuk memilah, kebijakan mana yang berada dalam domain kewenangan otonom yang dimiliki, dan yang mana yang membutuhkan ‘policy dialogue’ yang efektif. Catatan akhirnya adalah, tidak semua permasalahan dan kebijakan ekonomi, bisa berhasil secara optimal hanya dengan cara pandang ekonomi secara teknis belaka. Inilah esensi dan seni pemerintahan yang dinantikan oleh masyarakat luas di daerah ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Koordinator JIKTI dan dapat dihubungi melalui email: [email protected]


8

Mendidik

Budaya Damai Oleh IVAN HADAR

Foto : Dok. Yayasan BaKTI

9

BaKTINews


K

esenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan dan korupsi yang berlangsung selama puluhan tahun adalah beberapa hal yang turut mewarnai kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia. Solidaritas kebangsaan yang dirintis para pendiri republik untuk memperkuat toleransi anak bangsa, dirusak oleh berbagai tindak kekerasan kelompok garis keras terhadap minoritas. Termasuk juga beragam perilaku tak terpuji para penguasa sejak beberapa dekade terakhir yang seharusnya menjadi panutan. Tak heran bahwa saat ini hal-hal yang terbilang sepele seringkali bisa memicu konflik kekerasan.

Perbaikan dari semua itu, salah satunya harus berangkat dari pendidikan. Hal ini perlu diwacanakan dalam merevisi kurikulum di tanah air. Selain memberikan penekanan pada penguatan daya nalar dan analisis, pengubahan kurikulum idealnya mempromosikan sikap toleransi, demokratis dan menghargai HAM. Secara umum, pendidikan disepakati sebagai bentuk persiapan kehidupan. Salah satu unsur utamanya adalah Bildung. Kata dalam Bahasa Jerman ini mempunyai arti yang luas, salah satunya: membentuk. Lewat Bildung generasi baru sebuah masyarakat dimampukan mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk visi yang menjadi arahan kebijakan masa depan sebuah bangsa.

Budaya Damai Tugas terpenting dalam menata masa depan ad a l a h m e n ge m b a n g ka n s e b u a h m e to d e pengajaran budaya damai. Saat ini, tiga ancaman utama bagi perdamaian adalah ancaman kehancuran akibat senjata nuklir, kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Semua ancaman tadi disebabkan oleh ulah manusia dan merupakan dampak langsung dari tatanan ekonomi politik yang tidak adil dan bernuansa kekerasan.

Lewat Bildung generasi baru sebuah masyarakat dimampukan mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk visi yang menjadi arahan kebijakan masa depan sebuah bangsa. Peneliti perdamaian Amerika Serikat, Betty R e a r d o n , m e n e g a s k a n “ s e b u a h b u d ay a perdamaian akan dicapai bila umat manusia memahami permasalahan global serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Di sisi lain juga apabila standard HAM internasional telah dinikmati secara luas dan persamaan gender, pluralisme budaya serta keterbatasan alam dihormati. Semua proses ini tidak mungkin tercapai tanpa perencanaan jangka panjang dan sistematis dalam pendidikan untuk perdamaian.”

BaKTINews


10

Sebenarnya, urgensi pendidikan perdamaian sudah lama disepakati oleh negara-negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia. Sebuah rencana aksi yang terintegrasi bagi pendidikan untuk perdamaian, demokrasi dan HAM, misalnya, telah dicanangkan tahun 1974 dan diaktualisasikan kembali pada 1995. Isinya antara lain, tuntutan bagi semua bangsa agar memasukkan pendidikan untuk perdamaian, demokrasi dan HAM ke dalam semua jenjang sistem pendidikan.

Perdamaian adalah tiadanya kekerasan struktural, kultural dan personal.

Pedagogik Perdamaian Seperti tersirat dalam pemaparan di atas, perdamaian bukan sekedar tiadanya perang. Bagi Johan Galtung, perdamaian adalah tiadanya kekerasan struktural, kultural dan personal. Dengan demikian, pedagogik perdamaian juga merupakan kumpulan formula yang mencakup beberapa bidang berikut. Pertama, wacana kritis tentang militerisme, persenjataan dan perang. Pendidikan perdamaian, sebaiknya lebih fokus pada fenomena perang sebagai institusi sejarah. Hanya dengan begitu, penyebab perang bisa dianalisis secara tuntas. Kedua, pendidikan global yang mengungkapkan bahwa manusia dan masyarakat di seluruh dunia semakin tergantung satu dengan lainnya. Karena perdamaian sejati tidak akan terwujud dengan mengesampingkan sebagian dunia dan kelompok minoritas. Ketiga, pendidikan HAM, mulai dari Deklarasi HAM PBB (1948) hingga dokumen terbaru tentang hak ekonomi, budaya dan sosial. Semua itu adalah kr iteria untuk menilai pemerintah dan kebijakannya. Keempat, pendidikan anti rasisme dan pembelajaran antarbudaya. Selain kritik terhadap rasisme sebagai alat kekuasaan dengan prinsip devide et impera, pembelajaran antarbudaya memberi penekanan bahwa pengalaman yang membentuk pandangan hidup dan sistem nilai kita dipengaruhi oleh kebudayaan. Persinggungan budaya akan menolong kita untuk merelatifkan sudut pandang sehingga menjadi toleran terhadap yang lain. Kelima, pendidikan berdamai dengan alam. Sebenarnya, perang dan persenjataan, bukan hanya faktor terburuk perusakan lingkungan. Lebih dari itu, lewat kekerasan peperangan, s e b u a h t at a n a n d i p e r t a h a n k a n d i m a n a

sekelompok kecil bangsa kaya berada di atas penderitaan mayoritas rakyat dunia yang miskin. Mereka mengeruk sumber daya alam dan dengan demikian juga membahayakan masa depan umat manusia. Artinya, yang harus dicanangkan adalah perubahan radikal berbasis kehidupan manusia, yaitu moda produksi serta perilaku konsumtif dan sistem nilai yang dianut. Sulit memang, terutama bagi orang dan bangsa kaya. Namun, tanpa perdamaian dengan alam tidak dapat pula mencapai perdamaian sosial. Terakhir, pendidikan penanganan konflik. Diyakini luas bahwa penanganan konflik yang damai dan kreatif dapat dipelajari. Programprogram seperti pembelajaran sosial, mediasi dan komunikasi non-kekerasan mampu mentransfer pengalaman penting serta meningkatkan kapasitas untuk itu. Namun, penanganan konflik yang konstruktif tidak terbatas pada ruang private saja. Moda konflik bernuansa kekerasan juga dijumpai dalam relasi antarmanusia dan dalam ruang politik. Artinya, setiap kesempatan pembelajaran sosial juga memiliki komponen politik. Pendidikan perdamaian, sekaligus adalah pembelajaran sosial dan pendidikan politik. Tanpa pengetahuan dan kesadaran untuk mengkritisi penyebab politis dari ketidakdamaian dan kekerasan, semua keterlibatan sosial tidaklah tuntas. Dengan demikian, pendidikan perdamaian bukan sekedar untuk memotivasi generasi muda mendukung perdamaian dan non-kekerasan, melainkan juga mengembangkan persyaratan pribadi dan intelektual agar mampu secara sistematis bekerja demi pencapaiannya.

Penulis adalah Anggota Pokja Forum KTI dan Direktur Eksekutif IDE (Institute for Democracy Education). Tulisan ini juga telah dipublikasikan di: http://poskomalut.com/2014/12/22/mendidik-budaya-damai/

11

BaKTINews


Ruang Konsultasi Solusi ala Polsek Tallo Oleh MELYA FINDI ASTUTI

C

Foto : Dok. POLSEK Tallo

itra Kepolisian Republik Indonesia Indone sedang mengalami krisis kepercay kepercayaan berbagai kalangan masyarakat. a aan dari berba ay maraknya pemberitaan di Hal ini sehubungan dengan mar media terkait kasus KPK dan POLRI. Banyak opini negatif yang ditujukan kepada jajaran POLRI sehubungan dengan kasus perilaku sejumlah oknum yang tersebut. Ditambah juga perila terkadang berlaku semena-mena yang semakin mencoreng masyarakat. Namun demikian, tidak citra polisi di mata masyarakat sedikit pula oknum Polisi yang bekerja dengan hati dalam mengayomi mengay a omi masyarakat. Kepolisian Sektor Tallo contohnya. ay berada di Kecamatan Tallo, Kepolisian Sektor Tallo be Sulawesi Makassar, Sulaw Sula esi Selatan. Polsek ini kian dikenal dengan beragam terobosan yang diterapkan. Polsek yang Susilo ini, baru-baru ini dipimpin oleh Kompol Woro W Wor tengah melaunching empa empat terobosan baru Polsek dalam mendukung sembilan Tallo dala komitmen Kapolda Sulawesi Selatan. Pada lingkup/wilayah kerja Tallo, awalnya banyak terjadi Polsek T t i n d a k a n k r i m i n a l i t a s ya n g ditandai dengan banyaknya ditan laporan lapor polisi/masyarakat. Di sisi lain, kondisi ini diperparah dengan pelayanan kepolisian den yang belum optimal, sehingga berakibat pada banyaknya b tunggakan perkara. S e m e nt a ra i t u t i n g kat kesadaran hukum masyarakat kesad juga masih rendah, sehingga aksi main ren hakim sendiri tak pelak sulit untuk dihindari. Melihat hal ini, Kapolsek Woro W o Susilo berinisiatif melahirkan Wor terobosan baru, yaitu Program Ruang Konsultasi P Solusi. Kompol Woro Susilo

BaKTINews


12

Ruang Konsultasi Solusi Ruang Konsultasi Solusi mulai beroperasi pada 17 Oktober 2013 dan diresmikan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Drs. Wisnu Sandjaja, SH. Ruang Konsultasi Solusi adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Polsek Tallo untuk mengurangi angka kriminalitas. Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat, dan terlebih kepada mereka yang memiliki kasus. Terobosan ini telah menuai banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga pihak kepolisian. Salah satunya adalah mampu menengahi konflik perkelahian antar kelompok pemuda yang awalnya sering terjadi di wilayah Tallo. RKS menjadi sebuah sarana konsultasi antara masyarakat dan aparat kepolisian yang disebut sebagai 'konsultan' terhadap sebuah kasus hukum. Konsultasi ini biasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah masyarakat membuat Laporan Polisi (LP) secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Namun demikian, tidak hanya sekedar permasalahan hukum yang diadukan oleh

13

BaKTINews

masyarakat. Tetapi juga berkaitan dengan kinerja pelayanan aparat kepolisian di wilayah Tallo. Dalam penuturannya, Kapolsek Woro Susilo menyatakan bahwa “Tidak semua kasus dan persoalan masyarakat harus diproses secara hukum, karena terkadang masyarakat tidak memahami bagaimana proses hukum yang berlaku.” Sebagai contoh, beliau bercerita pernah ada kasus perkelahian antar tetangga yang disebabkan karena emosi sesaat. Kedua pelaku saling melapor dan meminta untuk segera dibuatkan Laporan Polisi. Namun, pihak kepolisian memutuskan untuk mempertemukan keduanya melalui RKS hingga diketahui dasar penyebab permasalahan. Petugas polisi yang berperan sebagai konsultan ini memberikan pemahaman kepada keduanya hingga mereka menyadari kesalahan masingmasing dan bisa berdamai kembali sebagai sesama tetangga. Ternyata langkah ini cukup berhasil, pasalnya dari hasil kunjungan rutin petugas ke masyarakat jarang sekali ditemukan kasus perkelahian serupa. Dalam pelaksanaanya Ruang Konsultasi Solusi menggunakan salah satu ruang di Polsek Tallo


Foto : Dok. POLSEK Tallo

yang ditata sedemikian rupa. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang datang untuk memberikan aduan tidak seperti sedang berada di kantor Polisi yang berkesan menginterogasi. Namun masyarakat dibuat lebih nyaman dalam berkonsultasi dengan suasana ruangan yang mendukung. Petugas polisi yang berperan sebagai konsultan biasanya akan memberikan arahan dan penyuluhan tentang hukum. Meski demikian keputusan akhir te t a p d i b e r i ka n ke p ad a masyarakat, apakah akan diselesaikan secara damai ataupun berlanjut ke proses hukum. Dan tentu saja, petugas kepolisian ini juga d i b e ka l i d e n ga n te k n i k menentukan solusi dari sebuah masalah. Kapolsek Woro Susilo menyatakan bahwa kasus terbanyak yang sering diadukan warga adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani hal ini, Polsek Tallo juga bekerja sama dengan beberapa LSM yang fokus pada persoalan perempuan. Sehingga tidak hanya sebatas konsultasi, namun juga dalam penanganan terhadap keamanan korban. Program Kunjungan RKS di Masyarakat Program Ruang Konsultasi Solusi tidak hanya diselenggarakan di Polsek Tallo saja. Para petugas kepolisian Tallo juga mengadakan kunjungan rutin ke masyarakat. Mereka mengadakan kunjungan terjadwal dan juga sesuai dengan kebutuhan warga. Warga dapat menelepon untuk memberikan informasi terkait adanya permasalahan yang ada di wilayahnya. Bapak Hasanuddin, Ketua RW di Kelurahan Lakkang yang ditemui saat acara Launching 4 Creative Breaktrough Kapolsek Tallo 2015, menyatakan bahwa dengan adanya program kunjungan RKS ini masyarakat di wilayahnya merasa terbantu. Pasalnya, kelurahan ini diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Pampang. Sehingga untuk mencapai Kecamatan Tallo, masyarakat diharuskan menyebrangi sungai. Bapak Hasanuddin yang juga menjadi Duta Polsek ini mengungkapkan apresiasinya terhadap

BaKTINews

program ini. “Masyarakat kini sedikit demi sedikit sudah memahami proses hukum, serta mampu meminimalisir tindakan main hakim sendiri,” ujar Ketua RW yang wilayahnya ditetapkan sebagai Zona Zero Crime oleh Kapolsek Woro Susilo. Satu hal positif dari program ini adalah Polsek Tallo bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, dan lainnya. Hal ini sebagai bukti bahwa Keamanan d a n Ke te r t i ba n M a sya ra kat ( K a mt i b n a s ) merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Dari data yang telah dihimpun oleh Polsek Tallo, pada tahun 2013 sebanyak 82 Jumlah Tindak Pidana (JTP) mengalami penurunan sebanyak 53 JTP pada tahun 2014. Penurunan ini sebanyak 35% dari jumlah sebelumnya. Sementara itu jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 24, di t a h u n 2 0 1 4 m e n i n g k at m e n ja d i 3 5 P T P. Pe n i n g kat a n i n i s e b a nya k 46% . Me l a l u i pemaparan data ini, dapat disimpulkan bahwa RKS mampu mengurangi kasus/permasalahan yang timbul di masyarakat, serta mampu meningkatkan pelayanan pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus atau laporan dari masyarakat. Usulan Program Nasional Saat ini Ruang Konsultan Solusi (RKS) tengah diupayakan menjadi sebuah proyek percontohan nasional oleh Polri. RKS dari Polsek Tallo ini juga mendapat perhatian khusus dari Mabes Polri. Mengingat program ini mampu menengahi konflik di masyarakat dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar semakin sadar hukum. RKS menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa di Kecamatan Tallo yang membuktikan bahwa setiap permasalahan tidak harus selalu berakhir pada proses pengadilan. Ruang Konsultasi Solusi mampu mengubah wajah polisi yang seringkali berkonotasi negatif semena-mena menjadi sosok rekan bagi masyarakat. Kapolsek Woro Susilo menyatakan bahwa anggaran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada solusi alternatif terkait hal tersebut. Melalui RKS, kini jumlah kasus yang masuk laporan kepolisian semakin berkurang. “Kami berharap kondisi ini terus bertahan hingga tercipta zona zero crime di seluruh wilayah di Kecamatan Tallo,” ujarnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui Program RKS, Anda dapat menghubungi kami melalui email [email protected]


14

K

epala Desa adalah eksekutif atau kepala pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh rakyat atau penduduk desa. K a re n a i t u , p e m i l i h a n Ke p a l a D e s a d a n pemerintahan desa sering disebut sebagai praktek demokrasi asli ala Indonesia. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga sebagai pimpinan komunitas atau masyarakat yang terikat dengan tradisi atau budaya setempat. Sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan masyarakat, kepala desa identik dengan laki-laki. Sedikit sekali kepala desa berjenis kelamin perempuan di negeri ini. Struktur sosial dan budaya patriarki menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengambil peran-peran penting di masyarakat atau wilayah publik, termasuk dipilih menjadi kepala desa. Sedikit sekali perempuan berhasil menembus tembok penghalang yang dipasang berlapis oleh struktur sosial, budaya, hukum, dan politik dari tingkat terendah hingga yang paling tinggi. Salah satunya adalah ibu Kartini. Perempuan bernama lengkap Kartini Irwani yang lahir di Jakarta 5

Sosok

Kartini

Oktober 1969 ini pernah menjabat Kepala Desa Grimax, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 20032008. Awalnya, Kartini menjabat sebagai Sekretaris Desa Persiapan Desa Dasan Tereng dan Desa Grimax. Setelah Desa Grimax menjadi desa definitif, atas dukungan empat kepala dusun (kadus) dari enam kadus yang ada, maka Kartini memutuskan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Kartini harus bertarung melawan dua calon kepala desa laki-laki—Mahrup dan Hapali. Namun, Kartini berhasil memenangkan pemilihan Kepala Desa Grimax dengan perolehan suara cukup signifikan. Selisih suara yang diraih Kartini dengan peraih suara terbanyak kedua sebanyak 200 suara. Menurut ibu dari Nata, Rana, dan None ini, suara terbesar pendukungnya adalah perempuan. Selama kurang-lebih lima tahun memimpin Desa Grimax, prestasinya cukup membanggakan. Kartini berhasil mendapatkan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) u n t u k p e m b a n g u n a n i n f ra s t r u k t u r d a n pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Grimax bersaing ketat dengan 15 desa lainnya untuk mendapatkan program tersebut melalui seleksi proposal yang ketat. Akhirnya Desa Grimax

Dari Kepala Desa ke Parlemen

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K. & NURJANAH

15

BaKTINews


bersama empat desa lainnya berhasil mendapatkan program PNPM.

Peduli Pendidikan Anak Jalanan

Menuju Parlemen Tahun 2014, Kartini dipinang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung di partai tersebut dan menjadi calon legislatif (caleg). Berbekal pengalamannya sebagai mantan kepala desa selama lima tahun dan aktivitas sosialnya, alumni SDN 01 Sakra dan SMPN 01 Sakra, Lombok Timur ini, berhasil menembus kursi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Mataram pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2014 lalu. Kartini adalah satu dari lima anggota parlemen perempuan (APP) di DPRD Kota Mataram periode 2014-2019. Keberaniannya merintis karir sebagai politisi di parlemen, selain didukung oleh keluarga, keinginannya untuk memperjuangkan kaum

BaKTINews

Foto: Dok. Thamrin husain

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai kepala desa, Kartini bersama suaminya Lalu Nurtat, mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Hadi Sakti. Fokus awal Yayasan Hadi Sakti adalah sebagai tempat penitipan anak dan Rumah Singgah untuk anak jalanan. Melihat kondisi anak-anak yang bekerja sebagai pemulung dan pengangkut barang di pasar dekat rumahnya yang tidak bersekolah atau berhenti dari bangku sekolah, akhirnya fokus yayasan diperluas lagi dengan mengembangkan pendidikan bagi anak-anak marjinal. Atas dukungan Kedutaan Besar Jerman, Yayasan Hadi Sakti yang dikelola Kartini dan suaminya mulai menjangkau pendidikan bagi anak-anak melalui Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Saat ini (tahun 2015) jumlah anak yang ditampung pada pendidikan tingkat SD sebanyak 190 anak dan telah menamatkan satu angkatan. Sedangkan anak-anak yang menjadi murid di TK sebanyak 40 anak. Sarjana pendidikan lulusan Universitas Mataram (UNRAM) Mataram ini, benar-benar seorang pendidik. Yayasan Hadi Sakti yang d i d i r i ka n nya t i d a k h a nya b e r h e nt i p ad a pendidikan anak, tetapi juga mulai merambah ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah. Yayasan Hadi Sakti melaksanakan kursus menjahit, kecantikan, dan pertukangan. Menurut Kartini, kursus-kursus ini diadakan untuk memberikan pendidikan dan ketrampilan kepada ibu-ibu dan remaja putus sekolah, sehingga dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

perempuan dan kaum miskin menjadi faktor yang mendorong Kartini memasuki dunia yang selama ini dikenal sebagai arena laki-laki. Alumni SMAN Selong, Lombok Timur ini meraih suara sebanyak 1.390 suara dan merupakan suara terbanyak untuk daerah pemilihan (dapil) yang terdiri dari enam kursi. Kartini berhadapan dengan politisi senior yang merupkan caleg incumbent dan politik uang (money politics) yang sangat kuat dan terang-terangan. Namun investasi sosial yang ditanam Kartini dan pengalamannya sebagai kepala desa selama lima tahun menjadi keunggulannya dalam meraup suara. Di DPRD Mataram, Kartini berada di Komisi I dan anggota Badan Anggaran. Dengan posisinya tersebut, dia akan berusaha mendorong kebijakan penganggaran yang diperuntukan sebagai modal usaha bagi perempuan. Penganggaran untuk peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan. Menurut Kartini, selama ini kebijakan penganggaran tidak menguntungkan perempuan. Perempuan tidak diperhitungkan dalam setiap kebijakan dan penganggaran. Belum lagi pada banyak pekerjaan, upah yang diterima perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal tidak sedikit perempuan yang menjadi penopang utama ekonomi dalam keluarga, tidak sekadar hanya membantu ekonomi keluarga. Namun, kebijakan penganggaran tidak pernah d i p e r u nt u ka n u nt u k p e re m p u a n , ka re n a perempuan dianggap selalu membantu. Sebagai contoh, modal usaha selalu diperuntukkan untuk laki-laki, sehingga perempuan tidak mempunyai akses permodalan. B ag i p e re m p u a n b e r z o d i a k L i b ra i n i , pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial harus menyusun perencanaan yang memihak pada kebutuhan perempuan, yang memang selama ini tertinggal dari laki-laki. Untuk memperkuat perencanaan tersebut diperlukan dukungan peraturan. Terkait Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI, Kartini mengatakan bahwa, peningkatan kapasitas DPRD, terutama APP sangat penting. Program MAMPU juga harus disinergikan dengan agenda-ganeda DPRD, seperti reses, sehingga program tersebut dapat membuka jalan dan memberi contoh bagi peningkatan kapasitas anggota parlemen dan lahirnya kebijakan yang memihak pada perempuan dan masyarakat miskin. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dihubungi melalui email [email protected]


16

Foto: Dok. Yayasan BaKTI - MAMPU

Y

ayasan BaKTI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) pada 25-27 Februari di Hotel Gubeng Surabaya. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pelatihan Monev dan Diskusi mengenai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini Direktur Yayasan BaKTI, Caroline Tupamahu menyatakan, “Monitoring dan Evaluasi diharapkan melihat capaian-capaian yang telah dicapai program dan pembelajaran yang baik. Pembelajaran dari masing-masing lembaga dapat dibagikan untuk menjadi pembelajaran bagi lembaga yang lain”. Sementara Manajer Program MAMPU-BaKTI, Lusy Palulungan menyatakan, kegiatan monev merupakan agenda untuk melihat perkembangan program yang telah dilakukan, kemudian memperbaiki segala kekurangan, juga menyusun rencana program untuk tahun depan. Kegiatan Monev untuk Program MAMPUBaKTI tiga bulan pertama yakni dimulai dari Oktober hingga Desember pada tahun kedua (Periode 2014-2015), diikuti oleh mitra BaKTI di daerah, yaitu Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (MAUPE) Maros, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi M a sya ra kat ( Y L P 2 E M ) Pa re pa re , Yaya sa n Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Panitia Oleh Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan H. KORDI K. Atambua (PPSE-KA) Atambua, Belu, dan sub office MAMPU-BaKTI Nusa Tenggara Barat. Program

Program BaKTI - MAMPU

Yayasan BaKTI Monev Program MAMPU M. GHUFRAN

17

BaKTINews


MAMPU di Nusa Tenggara Barat berada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok T i m u r. K e g i a t a n i n i difasilitasi oleh May Januar dan Yudha Yunus, keduanya adalah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) senior dan konsultan Program MAMPU-BaKTI. Beberapa capaian dari mitra pada tiga bulan p e r t a m a a nt a ra l a i n penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota dengan parlemen Dewan Perkwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan adanya nota kesepahaman antara Program MAMPU-BaKTI dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan dapat terbina dukungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan parlemen di daerah. Dukungan dan kerjasama dari pemerintah dan parlemen di daerah program sangat penting, karena program MAMPU-BaKTI fokus pada p e r u b a h a n ke b i j a k a n u n t u k p e n g u a t a n perempuan. Program MAMPU fokus pada lima tema, yaitu Pertama, akses perempuan miskin terhadap perlindungan sosial; Kedua, akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja; Ketiga, meningkatkan kondisi dan melindungi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri; Keempat, perhatian terhadap kesehatan reproduksi, dan ke l im a , men g u ran gi keke ra sa n te r hada p perempuan. Dalam tiga bulan pertama Program MAMPUBaKTI, beberapa pembelajaran yang diperoleh mitra antara lain, cara menghadirkan anggota DPRD dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan institusional, di mana Ketua DPRD-lah yang mengundang anggota DPRD. Pembelajaran lainnya adalah, kemajuan yang dicapai oleh DPRD Parepare dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tata Tertib Transparansi, Akuntabel, dan Tata Tertib Partisipatif (TAP) dapat diadopsi oleh DPRD di daerah lain, jika kemajuan tersebut dibagikan dan diakses, sehingga menjadi pengetahuan pihak lain.

BaKTINews

Sementara inti dari Program MAMPU-BaKTI adalah penguatan anggota parlemen perempuan, p e n g u at a n ko n st i t u e n , d a n m e m ba n g u n kemitraan dengan media massa. Media massa menjadi salah satu mitra penting Program MAMPU-BaKTI untuk penguatan wacana mengenai perempuan dan kemiskinan untuk mendukung perubahan kebijakan yang memihak pada perempuan. Pelatihan Monev Pada 26 Februari 2015, dilanjutkan dengan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi yang diikuti oleh lembaga mitra. Pelatihan Monev dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas staf monev lembaga mitra. Program MAMPU-BaKTI mempunyai staf monev yang merupakan bagian dari staf program. Selain staf Monev, pelatihan ini juga diikuti pimpinan lembaga mitra, koordinator program, dan staf lapangan. Dengan memperkuat kapasitas staf lembaga mitra, terkait dengan monev, diharapkan monev mendukung program. Monev menjadi faktor untuk memperkuat program dalam pencapaian tujuan dan dampak. Materi Pelatihan Monev di antaranya Pengertian Monitoring dan Evaluasi, Prinsipprinsip Monitoring dan Evaluasi, Metode Monitoring dan Evaluasi, serta Alat-alat yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi. Pelatihan Monev difasilitasi oleh Taufan Hidayat, staf Monev Program MAMPU-BaKTI, May Januar, dan Yudha Yunus. Diskusi UU Desa Pada tanggal 27 Februari pelaksana Program MAMPU-BaKTI dan mitra BaKTI berdikusi dengan aktivis dan ahli tentang desa, Yando Zakaria mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diskusi ini untuk memberi pemahaman tentang undang-undang desa, karena salah satu komponen yang diperkuat pada Program MAMPU-BaKTI adalah kelompok konstituen di desa. Sebagai instrumen baru mengenai desa, undang-undang desa perlu dipahami oleh seluruh staf MAMPU-BaKTI, yang akan berinteraksi, baik dengan kelompok konstituen maupun dengan pemerintahan desa. Ini akan sangat berguna dalam membantu memperkuat pemerintahan desa.

INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dihubungi melalui email [email protected]


18

Foto : Yayasan BaKTI/Rio Abdul Fattah

Program JiKTI

Workshop Penyusunan Artikel Ilmiah untuk Media Populer

M

emasuki tahun 2015 merupakan sebuah cakupan wahana yang besar bagi pembangunan di Indonesia, terutama bagi Kawasan Timur Indonesia. Begitu banyak agenda pembangunan yang direncanakan dan sementara sedang digalakkan oleh para pemangku kebijakan serta pemerhati pembangunan dengan tujuan untuk menghapus persepsi dan faktual ketertinggalan. Seluruh pemangku kepentingan yang erat kaitannya dengan akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia kemudian berlombalomba untuk menunjukkan gelat dan semangatnya dalam berkontribusi aktif mendukung wacana nasional. Mengingat momentum sebuah transisi pemerintahan yang

19

BaKTINews

baru saja dialami oleh Negara Indonesia. Tidak terkecuali adalah para peneliti dan akademisi dalam cakupan wilayah KTI yang semakin memberikan kontribusi dalam pembangunan KTI melalui penyusunan dan advokasi hasilhasil penelitian. Hasil penelitian ini yang kemudian diupayakan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan di tiap-tiap daerah. Hal ini berupaya untuk mewujudkan sebuah kebijakan daerah yang berdasarkan hasil kajian dan fakta berdasarkan penelitian yang telah dihimpun. Melalui cara tersebut, peneliti dan akademisi tidak hanya memainkan peran sebagai pemerhati pembangunan tetapi juga pendukung aktif dalam penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan.


Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) hadir untuk mendukung para pemangku kebijakan di Kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan sektor pengetahuan. Hal ini d i ya k i n i m e m i l i k i p e ra n st rate g i s d a l a m meningkatkan dan mengakselerasikan pembangunan Kawasan Timur Indonesia ke depannya. Berbagai inovasi telah dilaksanakan JiKTI melalui dukungan Yayasan BaKTI dan Forum KTI. Inovasi ini berkaitan dengan upaya mendorong partisipasi aktif peneliti anggota JiKTI dalam meretas hasil penelitian dan kajian ilmiah menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Praktik-praktik terkini dalam penyusunan penelitian juga diterapkan secara berkala oleh JiKTI, seperti penyusunan policy briefs sebagai metoda yang digunakan dalam rangka advokasi hasil penelitian kepada pemangku kebijakan. Seiring perkembangan era digital, media populer banyak dilirik oleh berbagai kalangan, terutama pemerhati pembangunan dalam perwujudan sirkulasi pengetahuan. Platform media sosial, sarana blogging, video blogging, jurnal ilmiah kemudian dimanfaatkan oleh peneliti dan akademisi untuk mengakselerasikan hasilhasil kajian mereka. Wadah ini pula dimanfaatkan oleh JiKTI dengan membangun sebuah platform pengetahuan bernama Stock of Knowledge yang dapat diakses melalui portal http://jikti.bakti.or.id sebagai sarana bagi anggota peneliti JiKTI untuk berinteraksi dan mengunggah hasil penelitian dan kajian ilmiah yang mereka gerakkan. Dalam pemanfaatan Stock of Knowledge, peneliti anggota JiKTI perlu terlibat sebagai kontributor aktif yang meretas tulisan-tulisan mereka menjadi tulisan populer atau blogging. Tulisan ini dapat berupa opini dan pandangan dari para anggota JiKTI terkait isu, masalah, pencapaian dan praktik-praktik cerdas dalam lingkup pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dari perspektif akademis. Berdasarkan uraian diatas, Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia menggelar sebuah pelatihan dalam bentuk workshop bagi peneliti muda anggota JiKTI di Nusa Tenggara Barat dan N u s a Te n g g a r a T i m u r . K e g i a t a n i n i diselenggarakan selama tiga hari, yaitu tanggal 2628 Februari 2015 di Mataram. Pelatihan ini menghadirkan Yusran Darmawan, seorang peneliti asal Sulawesi Tenggara yang juga menjadi akademisi di Institut Pertanian Bogor. Sebagai seorang blogger aktif, beliau memberikan metodemetode, pemahaman dengan langkah-langkah secara interaktif bagaimana menulis untuk media populer.

BaKTINews

Adapun beberapa judul tulisan/ artikel adalah

1

Penafsiran Bintang di Pegunungan Sulawesi" oleh Yusran Darmawan, narasumber kegiatan/ anggota JiKTI Sulawesi Tenggara

Hidup Orang Yang Terinfeksi HIV 2 diKualitas Kota Kupang oleh Inriyani Takesan, anggota JiKTI NTT Pembangunan Sanitasi Yang 3 Menuju Berkelanjutan: Pembelajaran Dari Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat oleh Nike Frans, anggota JiKTI NTT Lembaga Adat Dalam Meredam 4 Optimalisasi Konflik Sosial oleh Fahruddin Alawi, anggota JiKTI NTT Perempuan di Lombok Timur 5 Perdagangan oleh Lalu Handani, anggota JiKTI NTT Kenaikan Harga BBM dan Tantangan 6 Dilema Masa Depan Pemerintahan Baru oleh Mochtar Marhum, anggota JiKTI NTT Ekonomi Petani Kakao di Lombok Utara 7 Sosial oleh Olivia Irma Yunita, anggota JiKTI NTT

Selama tiga hari pelaksanaan kegiatan ini mengasilkan output, yaitu 44 (empat puluh empat) tulisan/artikel di Stock of Knowledge, yang mana dapat diakses di http://jikti.bakti.or.id. Dalam kegiatan selama tiga hari tersebut, 22 orang peneliti peserta dari NTB dan NTT menerima materi tentang pendekatan blogging dan penelitian dari narasumber, Yusran Darmawan. Beberapa materi adalah "Dunia Blog dan Dunia Penelitian: Mencari Titik Pertautan", "Kiat Menulis Blog untuk Peneliti", Merancang Artikel untuk Media Populer", "Menulis Sosok" dan "Blogging for Social Change" Selain itu, peserta juga menerima materi pengenalan dan pemanfaatan bersama dua platform, yaitu Stock of Knowledge JiKTI dan Batukarinfo.com. Output utama adalah bahwa setiap peneliti peserta telah menjadi kontributor aktif Stock of Knowledge, dan diharapkan akan menghasilkan tulisan dan pemanfaatan lainnya secara konsisten di platform Stock of Knowledge. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk informasi mengenai kegiatan JiKTI dapat menghubungi [email protected]


20

Program KM AIPD - BaKTI

Revitalisasi dan Peresmian Data di Jawa Timur Revitalisasi Pusat Data Mendesak Dilakukan 21

BaKTINews


Workshop yang dihadiri 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas di Jawa Timur itu digelar kerjasama AIPD-BaKTI dengan BAPPEDA.

Foto: Dok. KM AIPD - Yayasan BaKTI

11 Februari 2015 B A P P E DA P ro v i n s i Jawa T i m u r p e r l u m e l a k u k a n re v i t a l i s a s i p u s at d at a ya n g dimilikinya. Revitalisasi itu bahkan mendesak dilakukan lantaran data yang dimiliki cenderung stagnan. Padahal, di sisi lain, perangkat sistem di dalamnya sudah diupayakan bagus dan didukung oleh ketersediaan anggaran. Perlu Komitmen Seluruh SKPD Agar Data Selalu Mutakhir “Kondisi stagnan tersebut harus diubah sehingga pusat data bisa menjadi lebih dinamis dan kembali produktif,” demikian dikatakan Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Drs. Teguh Prayitno M.M., membuka “Workshop Inventarisasi Data Provinsi Jawa Timur” di Surabaya.

BaKTINews

Workshop yang dihadiri 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas di Jawa Timur itu digelar kerjasama AIPD- BaKTI dengan BAPPEDA. “Jadi, kunci di dalam data itu adalah update. Data itu harus yang terkini. Harus yang paling mutakhir, berikut harus-harus yang lain. Bisa menyangkut data apa saja. Apalagi jika data di pusat data itu menyangkut data pembangunan yang tentunya sangat berarti bagi produk kebijakan,” kata Teguh Prayitno. Menurut Teguh, stagnannya pusat data di Bappeda Jawa Timur itu lebih disebabkan banyaknya SKPD provinsi yang tidak memberikan updating data. Padahal, sesungguhnya, sudah ada sistem jaringan yang luar biasa bagus untuk kepentingan updating data tersebut. Namun, seberapa pun bagusnya sistem yang ada itu jika tidak diiringi komitmen yang bagus antarpersonal yang membawahi masing-masing SKPD, rasanya akan sia-sia juga terkait keberadaan sistem tersebut. “Apalagi dengan adanya sistem itu Pemerintah sudah membayarnya mahal,” kata Teguh. Sebagai gambaran, pusat data di BAPPEDA Jawa Timur tidak hanya Gubernur yang memerlukan m e l i h at u p a d a t i n g s e t i a p d e t i l c a p a i a n pembangunan di Jawa Timur, tetapi berbagai pihak seperti Kemendagri, Setneg juga memerlukan melihat detil perkembangan yang terjadi di Jawa Timur. “Jadi, rasanya, untuk pusat data yang sudah terbangun ini, SKPD di Jawa Timur tidak ada kata tidak untuk selalu melakukan pemutakhiran data. Dalam beberapa rakor bahkan Gubernur sudah menekankan tidak akan segan melakukan teguran langsung ke kepala SKPD yang updating datanya lemah atau sama sekali tidak berjalan,” ungkap Teguh. Sementara itu, Kasubid Pengolahan Data dan Informasi, Ir Karimah, M.M., mengatakan, u p d at i n g p u sat d at a i t u su n g g u h sa n gat diperlukan. Bukan saja setiap saat Kemendagri, Setneg, Gubernur, DPRD meminta, tetapi Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menghendaki demikian. “Dalam workshop ini kita tidak hendak membuat pusat data baru. Pusat data yang sudah ada selama ini saja sudah lebih dari cukup. Sudah luar biasa bagus. Hanya memerlukan sentuhan updating agar bisa dinamis,” ujar Karimah.


22

Perlu Komitmen Seluruh SKPD Agar Data Selalu Mutakhir

Dikatakan Karimah, seringkali, ketidakdinamisan data dan tidak mutakhirnya data sangat mempengaruhi produk kebijakan. Juga produk Perda yang sudah terlanjur digedog Dewan. Seringkali terdapat keluhan, ketika produk kebijakan sudah digedog, ada yang tidak pas dengan produk tersebut. Lalu terjadilah protes masyarakat dan lain-lain. Padahal, keluhan dan keterlanjuran itu simpulnya ada di persoalan komunikasi data. S e l a m a i n i ko n s e p p u s at d at a s u d a h menggunakan fiber optic yang berbasis intranet. Sayangnya, penggunaan sistem ini hanya bisa dilakukan ketika berada di kantor masing-masing. Sementara, ketika berada di luar kantor, untuk melihat data terkini tersebut memiliki beberapa

23

BaKTINews

“Jadi, kunci di dalam data itu adalah update. Data itu harus yang terkini. Harus yang paling mutakhir, berikut harus-harus yang lain. Bisa menyangkut data apa saja. Apalagi jika data di pusat data itu menyangkut data pembangunan yang tentunya sangat berarti bagi produk kebijakan,” - Teguh Prayitno No. 112 April - Mei 2015

Foto: Dok. KM AIPD - Yayasan BaKTI

Bupati Situbondo Meresmkikan Pembangunan Gedung Pusat Data 20 Februari 2015

kendala. Diantaranya adalah tidak bisa diakses dengan maksimal. Untuk itu solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengubah basis di sistem intranet menjadi basis internet. Mengemuka dalam workshop, SKPD harus telaten memilah-milah data. Apalagi data di masing-masing SKPD tidak sama cara pemutakhirannya. Ada yang bisa dilakukan secara harian, ada yang triwulanan, semesteran, tahunan, dan seterusnya. Untuk itu kategorisasi data sangat penting dilakukan. Dipilah-pilah berdasarkan kategori, berdasarkan judul, definisi, manfaat, rujukan definisi, satuan, dan seterusnya. Berikut pencantuman sumber data dan periodisasi data.

BaKTINews

SITUBONDO - “Balita itu kalau kita beri HP, dia akan mengotak-atik sendiri, dalam seminggu mungkin dia sudah bisa kirim SMS dan lain sebagainya. Semangat curiosity balita itu harus kita tiru, apalagi menyangkut Pusat Data” ucap Bupati S i t u b o n d o, H . Dad a n g Wi g i a r to, S H , sa at memberikan sambutan dalam acara Peletakan Batu Pertama Renovasi Gedung Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) Kabupaten Situbondo (20/02/2015). Beliau juga menyampaikan bahwa di tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan mulai membangun backbone jaringan dengan menggunakan fiber optic (FO). Oleh karena itu perlu sinergi dan dukungan semua SKPD agar proyek besar tersebut bisa ter wujud dan dimanfaatkan secara maksimal. “Percuma kita bangun FO, jika operator di SKPD ogah-ogahan. Saya sedang memikirkan perlunya kontrak kinerja agar semua itu bisa langsung operasional” pungkasnya mengakhiri sambutan. Dalam laporannya, Drs. Haryadi Tejo Laksono, M.Si, Kepala Bappeda, mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya renovasi. “Renovasi gedung ini memang sempat ditunda, namun atas kerja sama semua pihak khususnya AIPD dan Yayasan BaKTI akhirnya hari ini bisa dimulai” paparnya. Proyek yang menelan biaya lebih dari 800 juta itu didanai penuh oleh AIPD dengan m e n g g a n d e n g Ya y a s a n B a K T I s e b a g a i implementing partner. Sebelumnya, sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Situbondo membangun kerja sama dengan AIPD. Pengembangan Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) merupakan salah satu produk kunci proyek pengelolaan pengetahuanAIPD yang diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI. Selain dukungan renovasi fisik dan interior bangunan, Pemkab Situbondo juga difasilitasi pengadaan aplikasi pusat data, bantuan sarana prasarana, pembentukan forum data, dan pelatihan staf pengelola PD2. Di Jawa Timur, selain Situbondo, dukungan serupa juga diberikan kepada kabupaten Malang dan Trenggalek.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Pusat Data dan Program KM-AIPD, Anda dapat menghubungi kami melalui email [email protected]


24

Diskusi Pra

Bersahabat Dengan

Alam Guna

Menciptakan Lahan Produktif 25

BaKTINews


aktik Cerdas

Ilustrasi Ichsan Djunaed

Oleh SAIFUDDIN

A

lam sejatinya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia, namun seringkali manusia tidak mau bersahabat dengan alam. Kondisi inilah yang kemudian menjadi sebuah fe n o m e n a te rs e n d i r i d a r i konsep kehidupan manusia. Meski demikian, lain halnya dengan Suharman, Ketua Kelompok Ta n i D esa B u ssu , Ke ca m at a n Ta p a n go, Kabupaten Polewali Mandar. Beliau dengan kesabarannya membina kelompok tani, serta mengembangkan tanaman pertanian melalui ide-ide dan kemampuannya memanfaatkan potensi alam.

BaKTINews

Suharman adalah seorang pensiunan guru yang sehari-harinya ia habiskan dengan berkebun dan bertani. Beliau tinggal di perbukitan Jambu Tua di Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hidup di perbukitan yang rindang dan hijau membuat Suharman semakin optimis untuk hidup bersama alam. Dengan berkebun dan bertani di perbukitan tersebut, Suharman m a m p u m e n a f k a h i k e l u a r g a ny a d a n menyekolahkan anak-anaknya. Perbukitan yang ia tinggali ini pada awalnya tandus dan tidak produktif. Kondisi ini lantas tidak membuat Suharman berdiam diri dan menyerah pada tantangan alam. Beliau memiliki keyakinan dan usaha dalam


26

mengubah lahan tersebut menjadi lahan produktif. Hal inilah yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian Suharman dan masyarakat di sekitarnya. “Lahan kritis pada dasarnya adalah lahan yang sehat. Kritis diandaikan sebagai kondisi yang sekarat. Sehingga pada lahan yang kritis, kecil kemungkinan tanaman dapat tumbuh. Maka lahan yang kritis perlu disehatkan terlebih dahulu melalui proses konservasi,” ujar Suharman dalam Diskusi Forum KTI Sulawesi Barat pada tanggal 24 Januari 2015 silam. Konservasi dapat diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta tetap memelihara potensi yang ada. Tujuan utama dalam konservasi lahan ini adalah untuk membangkitkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif. Upaya ini ia lakukan melalui konsep terasering yang telah dirasakan

27

BaKTINews

manfaatnya oleh Suharman dan para kelompok tani binaanya. Menurut Suharman, konsep terasering adalah menahan air bukan untuk mempercepat air. Pasalnya, konsep terasering yang mampu menahan air dapat berdampak pada adanya ketersediaan air yang tersimpan. Oleh sebab itu saat musim kemarau tiba, para petani tidak akan kesulitan akan masalah kekeringan lahan, dan sementara saat musim hujan tidak akan terjadi genangan air yang dapat menimbulkan erosi. Suharman tidak hanya menyimpan ilmu ini sendiri, beliau juga menjadi guru yang inspiratif bagi beberapa kelompok tani dan para pegiat lingkungan di desanya. Betapa tidak, optimisme dan kepedulian beliau terhadap lahan tandus untuk dimanfaatkan ternyata menuai hasil yang positif bagi masyarakat, khususnya para petani. Kelompok tani ini telah dibina oleh Suharman


Suharman tidak hanya menyimpan ilmu ini sendiri, beliau juga menjadi guru yang inspiratif bagi beberapa kelompok tani dan para pegiat lingkungan di desanya. sejak sepuluh tahun yang lalu. Pelajaran yang senantiasa ajarkan pada kelompok tani binaanya adalah bahwa Tuhan telah memberikan potensi kepada setiap manusia dan tidak ada kata untuk menyerah apalagi putus asa. Sehingga ia senantiasa meyakinkan mereka untuk tidak pernah merasa bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain. Inovasi Suharman ini didasari oleh sebuah kunci keberhasilan yang telah ia terapkan, yaitu KTA+JUT. Kunci keberhasilan ini merupakan formula dari Konservasi Tanah dan Air ditambah dengan Jalan Usaha Tani. Menurut Suharman, m a nu s i a h a r u s b e rsa h a bat d e n ga n a l a m . Sementara itu, usaha pelestarian alam juga perlu dirangkaikan dengan Jalan Usaha Tani. Jika tanah serta lahan tersebut digunakan untuk pertanian, maka tanah itu akan lebih baik dan memberi hasil yang maksimal. Bagi Suharman konsep dan teori dalam bertani i n i s e b e n a r nya s a n gat s e d e r h a n a , ya i t u menghindari diri dari penyakit KURAP (Kurang Perhatian) dan KUDIS (Kurang Disiplin) yang menyebabkan GATAL (Gagal Total). Penyakit ini sangatlah berbahaya bagi pertanian, karena dapat mengakibatkan pencapaian hasil yang tidak maksimal saat penen tiba. Sehubungan dengan sikap petani yang kurang perhatian ini seringkali ditunjukkan dengan sikap mereka yang terlalu sering ikut-ikutan. Mereka cenderung tertarik pada hal-hal baru dan dengan mudah melupakan hal sebelumnya. Sebagai contoh adalah lahan sawit mulai menarik perhatian para petani. Hal ini membuat mereka tidak fokus pada usaha yang sebelumnya sedang mereka kerjakan dalam bertani coklat, ubi, jagung dan tanaman lainnya. Padahal belum tentu sawit cocok dengan lahan masyarakat di perbukitan Jambu Tua. Sikap yang juga perlu dihindari oleh petani adalah sikap kurang disiplin. Rata rata petani lebih senang 'membunuh' daripada memelihara. Kebiasaan lama seperti membakar rumput, menebang kayu, membuang kotoran di sungai dan menyemprot tanaman dengan pestisida perlu

BaKTINews

dihindari oleh petani. Kebiasaan lama ini seringkali dilakukan karena terkadang, petani dipermudah hanya dengan membeli kebutuhan tersebut di pasar. Hal ini tentu saja berakibat pada modal yang dikeluarkan menjadi lebih besar dibanding dengan hasil panen. Oleh sebab itu, tak jarang mereka selalu berhutang untuk menutup kerugian ini. Suharman menganjurkan agar mereka menggunakan pupuk organik yang berasal dari alam (daun-daunan maupun kotoran hewan yang dapat dijadikan kompos). Pak Suharman memiliki filosofi bahwa untuk memulai inovasi ini hendaknya dimulai dari bawah. Beliau percaya bahwa semua hal berawal dari sebuah proses yang akan senantiasa berproses. Untuk mendukung inovasi ini Pak Suharman merelakan tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai Konservasi Tanah dan Air ditambah dengan Jalan Usaha Tani. Berkat inovasi ini, kini para petani merasakan hasil produksinya menjadi lebih baik karena t a n a m a n nya t i d a k l ag i b e r wa r n a k u n i n g melainkan sebagian besar sudah menghijau. Para petani kini dapat membuat sendiri nutrisi bagi pertaniannya, seperti unsur fosfor yang diambil dari batang pisang di bagian tengahnya, serta mikroba 4 untuk menghasilkan cacing-cacing tanah. Menurut hasil penelitian yang telah mereka lakukan, penyemprotan menggunakan pestisida sangat merusak karena berakibat pada cacingcacing tanah yang juga ikut mati. Padahal cacing tanah merupakan salah satu faktor yang membantu dalam menyuburkan tanah. Pak Suharman dalam mendampingi para kelompok tani senantiasa menekankan pada ajakan untuk memulai langkah baik ini dari apa yang kita miliki, yaitu apa yang telah disediakan oleh alam untuk diolah. Beliau juga seringkali mengenalkan nilai-nilai kejujuran, mengenali alam dan mengenal Tuhan sebagai penciptanya. Suharman menjadi inspirasi, terlebih bagi ke l o m p o k- ke l o m p o k t a n i b i n a a nya a ka n pentingnya menjaga lingkungan. Kerja keras dan komitmen beliau terhadap pemanfaatan lahan kritis telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat yang ikut terlibat. Bukan hanya itu, lahan yang kini menjadi subur dan produktif membuat lingkungan sekitar aman dari bahaya bencana. Suharman merupakan salah satu contoh inspiratif yang telah mampu membuktikan, bahwa ketika kita ramah kepada alam, maka alam akan lebih bersahabat kepada manusia. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Sulawesi Barat. Beliau dapat dihubungi melalui email di [email protected]


28

Menumbuhkan Minat Berbahasa Inggris Melalui English Club Oleh Ir. Aryanto Husain, MMP

T

Lancar berkomunikasi dalam Bahasa Inggris tentu menjadi keinginan setiap orang, tak terkecuali bagi siswa. Selama ini pendidikan Bahasa Inggris sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan sekolah, siswa tinggal mengikutinya secara teratur. Namun untuk mencapai tahapan tertentu banyak siswa mengambil jam belajar tambahan di berbagai kursus Bahasa Inggris. Walaupun demikian, kemampuan siswa menggunakan Bahasa Inggris, baik untuk berbicara, membaca maupun menulis biasanya tergantung dari motivasi mereka. Tidak sedikit siswa yang saat keluar kursus sudah memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri banyak pula siswa yang tidak mendapatkan apa-apa saat mengikut kursus-kursus tambahan Bahasa Inggris. Harus diakui bahwa kegagalan siswa tidak hanya disebabkan oleh motivasi mereka. Namun juga konsekuensi sistem dan metode pembelajaran yang diberikan, baik dalam pendidikan formal sekolah maupun non formal seperti lembaga kursus. Sistem dan metode ini belum mampu meningkatkan motivasi serta minat siswa untuk aktif belajar. Di sisi lain juga belum adanya sistem dan metode yang memungkinkan terciptanya suasana belajar kondusif dan inspiratif. Ade Chandra Kurniawan, S.Pd., seorang sarjana lulusan Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2005. Ade memperkenalkan dan mempelopori suatu cara belajar Bahasa Inggris secara efektif di lingkungan sekolah tempatnya mengajar di SMAN 1 Gorontalo. Melalui English Club yang ia inisiasi bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Gorontalo, Ade berhasil menggalang minat dan motivasi siswa untuk bergabung bersama guna meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris.

29

BaKTINews


Awal mula berdirinya English Club ini terjadi saat Ade diangkat sebagai guru pengganti Bahasa Inggris di SMAN 1 Gorontalo. Kepala Sekolah, Dr. Syaiful Kadir, M. Pd, meminta Ade mengisi kekosongan jam yang lebih dari 24 jam seminggu. Beliau mempercayakannya menjadi guru bidang studi di bawah arahan dan bimbingan guru-guru seprofesi lainnya. Sebelumnya, Ade yang saat itu masih bergabung di Pusat Studi Bahasa Inggris Universitas Negeri Gorontalo diminta mengajar Bahasa Inggris untuk program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) guru-guru bidang studi. Dia mendapat tempat di SMA Negeri 1 Gorontalo dan sempat mengajar beberapa bulan sebelum program tersebut berakhir. Pengalaman mengajarnya sebagai instruktur Bahasa Inggris selama 3 tahun di Pusat Bahasa ini membawanya berinteraksi dengan siswa SD hingga SMA, serta pegawai negeri, dokter, guru, dan lain sebagainya. Hal ini yang akhirnya memudahkannya mengajar Bahasa Inggris di sekolah tersebut. Sebagai guru yang terbiasa mengajar kursus, Ade menemukan bahwa dunia kursus dan dunia belajar mengajar di sekolah cukup unik dan berbeda. Ade yang terlibat dalam pelajaran Bahasa Inggris sejak awal perkuliahannya menemukan tantangan tersendiri di dalamnya. Dengan pembawaannya yang penuh semangat, ia selalu berusaha membaur dengan siswa layaknya belajar di tempat kursus. Ade mulai membuat para siswa perlahan-lahan menyukai pelajaran Bahasa Inggris. Sampai-sampai ada beberapa siswa maupun orang tua siswa yang memintanya untuk memberikan kursus privat di rumah. Hingga suatu ketika Ade memutuskan berhenti dari Pusat Bahasa Inggris di Universitas Negeri Gorontalo agar dapat mengaplikasikan pengalamannya di area yang lebih luas lagi. Ade pun berkomitmen untuk mempraktekannya di SMAN 1 Gorontalo. Pada awalnya Ade melihat beberapa lembaga kursus mencoba menawarkan jasa mereka pada anak-anak, namun kendalanya adalah pada jarak tempuh anak dan biaya kursus. Siswa harus meluangkan waktu yang lebih banyak selepas sekolah untuk bisa mengikuti kursus, belum lagi biaya yang dibayarkan cukup mahal. Ade berfikir untuk membuka hal yang serupa di sekolah ini. Hingga akhirnya lahir sebuah gagasan membentuk English Club. Hal ini memperoleh sambutan positif dari Kepala Sekolah. Para siswa maupun orang tua juga menyambut dengan baik inisiatif tersebut. Orangtua tidak perlu khawatir dengan jarak maupun juga dengan biaya.

BaKTINews

Pada awal tahun ajaran baru, para siswa diajak untuk mengikuti program penelusuran minat dan bakat. Mereka diseleksi dan diberi dorongan untuk mengikuti seleksi awal. Program English Club pun disahkan sebagai salah satu kegiatan ekstrakulikuler oleh pihak sekolah dengan jadwal pada sore hari. Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Komputer (sekarang menjadi Laboratorium Bahasa). English Club SMAN 1 Gorontalo ditujukan kepada siswa kelas X yang berisi bimbingan Bahasa Inggris yang lebih spesifik seperti speaking, grammar, reading, dan lainnya. Siswa yang berminat dapat langsung mendaftar dan mengikuti tes awal. Sistem pembelajaran lebih bersifat praktikal dan lebih menggunakan hal-hal yang familiar dan disenangi siswa untuk menghindari kebosanan. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara misalnya, siswa diminta berbicara langsung dengan native speaker. Untuk belajar mendengarkan, siswa diajak mengunjungi bioskop XXI dan membahas film yang telah disaksikannya. Yang menarik adalah siswa yang telah berpengalaman dan yang akan naik ke kelas XII dan pernah menjadi anggota Debate Club diminta ikut berpartisipasi sebagai asisten pelatih. Sejak awal dicetuskan ide ini, jumlah siswa yang bergabung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun 2011, terdaftar sebanyak kurang lebih 12 orang peserta. Tahun 2012, meningkat menjadi 25 orang. Sampai pada tahun 2014, jumlah siswa yang terdaftar mencapai lebih d a r i 4 0 o ra n g . D a l a m p ro g ra m i n i , A d e mengembangkan Debate Club. Ade menyeleksi siswa yang mempunyai kemampuan dan kemauan lebih untuk mengikuti pelatihan berdebat dalam Bahasa Inggris. Kegiatan tersebut semakin berkembang seiring makin menjamurnya lombalomba debat yang diadakan pihak sekolah maupun Pemerintah Kota dan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2013, English Club SMAN 1 Gorontalo dipercayakan mewakili Gorontalo di Lomba Debat Tingkat Nasional yang diadakan di Cisarua Bogor. Pada tahun 2014, pihak sekolah mengutus 1 tim untuk berlomba di tingkat Provinsi memperebutkan posisi Best Speaker untuk diutus di Lomba Tingkat Nasional. Pada event ini wakil SMAN 1 Gorontalo lolos sebagai The Top 3rd Best Speaker dan selanjutnya akan ikut kompetisi di Lomba tingkat Nasional di Aceh. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah koordinator wilayah FKTI Gorontalo. Beliau dapat dihubungi melalui email di [email protected]


30

Oleh M. Lukman Arsyad

Oleh M. Lukman Arsyad

H

ingga tahun 2014, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar belum mampu mencapai target MDG's 2015. Banyak warga Sulawesi Selatan terserang penyakit (diare, tifus dan cacingan) akibat mengkonsumsi air minum yang tidak aman. Laporan Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014 menyebutkan bahwa kasus diare yang ditangani petugas kesehatan tercatat 243.669 penderita (angka kesakitan 214/1000 penduduk). Angka ini menjadikan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai daerah kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus diare. Selama ini, banyak proyek air bersih di daerah yang mubazir. Pasalnya pada musim kemarau sumur bor menjadi kering. Kondisi ini menyebabkan warga tidak dapat mengakses air minum yang aman untuk dikonsumsi. Di sisi lain, permasalahan utama terkait sanitasi dasar adalah sehubungan dengan kebiasaan buang air besar (BAB) sembarangan, baik di

31

BaKTINews


tanah terbuka (pekarangan, kebun dan sawah), maupun di tempat berair (parit, saluran air, sungai, kolam dan danau). BAB sembarangan, selain menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara, juga dapat mengkontaminasi makanan/minuman. Hal ini dapat menjadi sarana penularan berbagai penyakit yang mampu menyebar ke pemukiman penduduk, seperti saluran pencernaan, tifoid, paratifoid, disentri, diare, kolera, cacing, hepatitis viral, dan penyakit infeksi gastrointestinal lainnya. Tidak tercapainya target MDG's tersebut, karena selama ini pemerintah belum melihat pentingnya penyediaan sarana air minum yang aman dikonsumsi, serta sanitasi dasar (jamban sehat) sebagai investasi jangka panjang. Di sisi lain, proyek air bersih yang telah dibangun kebanyakan menjadi mubazir, karena tidak di rancang dan diawasi oleh tenaga Sanitarian.

BaKTINews


Illustrasi : Ichsan Djunaed

Kondisi Air Minum dan Sanitasi Dasar Tercatat masih ada 842.125 (41,68%) dari 2.020.705 rumah tangga yang ada di Sulawesi Selatan belum memiliki sumber air minum.

Sementara itu, sebanyak 1.178.580 (58,32%) dari 2.020.705 rumah tangga sudah dapat mengakses air minum, namun hanya 538.994 (26,67%) rumah tangga yang mengkonsumsi air minum yang aman. Rumah tangga yang mengkonsumsi air dari PDAM hanya sebanyak 413.308 (20,45%) dan sumur bor pompa sebanyak 125.636 (6,22%). Selebihnya 639.586 (32,64%) rumah tangga memperoleh air minum tidak aman konsumsi. Adapun sumber air minum yang tidak aman dikonsumsi ini diperoleh dari sumur gali sebanyak 387.855 (19,19%) rumah tangga, sumur gali pompa 162.728 (8,05%) rumah tangga, terminal air 30.181 (1,49%) rumah tangga, mata air terlindung 39.459 (1,95%) rumah tangga dan penampungan air hujan 19.413 (0,96%) rumah tangga. Angka-angka tersebut menggambarkan kondisi bahwa di Sulawesi Selatan masih terdapat 842.125 (41,68%) rumah tangga yang belum memiliki akses air minum, dan 639.586 (32,64%) rumah tangga dengan akses air minum tidak aman konsumsi. Selain itu juga masih terdapat 1.481.711 (73,32%) rumah tangga dengan akses air minum yang bermasalah dan perlu dibenahi.

32

Berbicara tentang sanitasi dasar, tercatat 1.024.325 (50,69%) dari 2.020.705 rumah tangga di Sulawesi Selatan belum memiliki jamban keluarga. Dan hanya 996.380 (49,31%) rumah tangga telah memiliki jamban. Adapun jamban yang telah tersedia ini meliputi jamban komunal 35.355 (1,75%), leher angsa 865.111 (42,81%), plengsengan 15.863 (0,78%) dan cemplung 80.051 (3,96%). Berdasarkan data tersebut, jamban sehat yang ada hanya 44,56%, yaitu jamban komunal (1,75%) dan leher angsa (42,81%). Sehingga dapat dikatakan bahwa di Sulawesi Selatan, jamban yang perlu dibenahi sebanyak 1.120.239 (55,43%). Dan lebih dari pada itu, rumah tangga yang belum memiliki jamban sebanyak 1.024.325 (50,69%) dan rumah tangga yang telah memiliki jamban tetapi kurang/tidak sehat sebanyak 95.914 (4,74%). Samijaga dan Sanitarian Pada era 1970-an hingga p e r te n ga h a n 198 0 - a n , pemerintah (Departemen Kesehatan) gencar m e m p r o m o s i k a n program/proyek sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) di pemukiman penduduk yang sulit mengakses air minum. Agar proyek Samijaga tersebut berjalan sesuai harapan, Departemen Kesehatan mencetak tenaga Sanitarian yang memiliki kualifikasi sebagai ahli kesehatan lingkungan, untuk melakukan penyehatan lingkungan pemukiman dan pencegahan penyakit. Tenaga Sanitarian tersebut memiliki kompetensi untuk melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi lingkungan pemukiman dari berbagai aktivitas warga, usaha industri dan perubahan musim. Selain itu tenaga Sanitarian juga melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum, kontaminasi buangan (kotoran, limbah

33

BaKTINews

cair, sampah) dan pengawasan terhadap vektor penyakit (serangga & binatang pengerat) dan Sanitarian juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Mereka secara persuasif mengajak warga untuk hidup bersih dan sehat, dan secara partisipatif mengajak warga membuat Samijaga, termasuk tempat mandi dan tempat mencuci. Rekomendasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Untuk menciptakan kondisi masyarakat sehat, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan perlu memperhatikan kesehatan warganya. Kedepannya hingga 2020, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan harus lebih fokus dalam membangun sarana air minum aman konsumsi untuk 1.492.711 rumah tangga. Selain itu juga membangun jamban sehat untuk 1.120.239 rumah tangga disebut sebagai investasi kesehatan masyarakat jangka panjang. Dalam membangun Samijaga, tenaga Sanitarian perlu diberi peran untuk merancang dan mengawasi proyek sarana air minum yang aman dikonsumsi. Tenaga Sanitarian diharapkan dapat mendeteksi ada tidaknya aliran air dalam tanah pada suatu lokasi. Mereka juga memiliki tanggung jawab dalam menentukan kualitas fisik air yang aman dikonsumsi, serta memastikan ke t e r s e d i a a n s u m b e r a i r sepanjang tahun. Demikan pula halnya dengan jamban sehat bagi masyarakat, baik jamban komunal maupun jamban keluarga.

INFORMASI LEBIH LANJUT Artikel Air Minum dan Sanitasi Dasar adalah hasil analisis data dan interpretasi masalah yang datanya bersumber dari Profil Kesehatan Sulawesi 2014. Beliau dapat dihubungi melalui email di [email protected]


Program UNICEF - BaKTI

Lokakarya Keberlanjutan

Program Olahraga untuk Pembangunan Oleh ARAFAH

I

nternational Inspiration (II) adalah inisiatif yang berasal dari peninggalan Olimpiade dan Paralimpiade London 2012. Program ini dirancang untuk menyediakan bantuan bagi 20 negara di berbagai dunia berupa dukungan dana dan pelatihan bagi program khusus pendidikan fisik dan jasmani, atau lebih dikenal sebagai Pendekatan TOP. P ro g ra m I nt e r n at i o n a l I n s p i rat i o n dilakukan di empat provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di setiap provinsi, terpilih satu kabupaten/kota yang dianggap mewakili budaya dan keberagaman di Indonesia (Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta, Subang di Jawa

BaKTINews

Barat, Pasuruan di Jawa Timur dan Bone di Sulawesi Selatan). Seleksi ini sengaja dibuat u nt u k m e m a s t i k a n b a hwa p ra k t i k d a n pembelajaran terbaik dari program II dapat ditiru dan diperluas oleh Pemerintah Indonesia, baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan. Pada awal 2011, identifikasi sekolah dan lokasi kegiatan di luar sekolah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program olahraga dalam pembangunan (Sports for Development) diadopsi oleh Pemerintah Indonesia guna menyediakan akses ya n g l e b i h b a i k d a l a m h a l p e n d i d i k a n jasmani/olahraga/bermain yang inklusif bagi


34

semua anak muda (termasuk yang berkebutuhan khusus). Program ini juga membangun keterampilan guru dan mengangkat profil olahraga serta meningkatkan minat dan antusias masyarakat luas terhadap olahraga. Program ini dilaksanakan di empat kabupaten/kota di empat provinsi di Indonesia sebagai model dalam implementasi program di Jakarta Selatan (DKI Jakarta), Subang (Jawa Barat), Pasuruan (Jawa Timur), dan Bone ( S u l awes i S e l at a n ) . Unt u k m e n d o ro n g ke b e r l a n j u t a n , U N I C E F - B a K T I b e rs a m a pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan Lokakarya Keberlanjutan Program Olahraga dalam Pembangunan (Sports for Development) dengan tema "Anak, Olahraga dan Pembangunan". Lokakarya ini menjadi ruang pembelajaran mengenai tatakelola yang baik dibidang pendidikan fisik dan jasmani terkait metode pengajaran inklusif, ekstrakurikuler dan kegiatan luar sekolah. Di sisi lain juga mengenai keterlibatan orang tua dan masyarakat, jaminan mutu dan penyediaan fasilitas dan perlengkapan olahraga serta praktik tatakelola yang baik dalam perencanaan dan penganggaran program bagi anak. Lokakarya ini memberikan rekomendasi dan masukan tentang strategi replikasi bagi Program Olahraga untuk Pembangunan. Di sisi lain juga memberikan panduan bagi pemerintah, sekolah

35

BaKTINews

dan masyarakat yang akan mempersiapkan program peningkatan anggaran untuk akses pendidikan fisik dan jasmani bagi anak-anak. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 orang peserta, yang berasal dari SKPD Provinsi/Kabupaten, akademisi, media, guru, siswa-siswi, praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada wilayah kerja Program Kerjasama UNICEF dan Pemerintahan. Hadir juga perwakilan mitra UNICEF dari Kota Makasar, Jakarta Selatan, Subang, Pasuruan, dan Bone, Polman, dan Mamuju. Lokakarya ini dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Purwanto, Koordinator U N I C E F M a k a s s a r d a n Ku p a n g . B e l i a u menyampaikan apresiasinya bahwa semakin banyak perkembangan yang mengagumkan dari program olahraga ini selama lima tahun terakhir. Adapun poin-poin keberhasilan tersebut meliputi 1) Olahraga untuk pembangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan; 2) Pengembangan anak usia dini yang holistik - Taman Paditungka di K a b u pate n B o n e , S u l awes i S e l at a n ; 3 ) Pengembangan anak usia dini holistik integratif SIOLA di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat; 4) Kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Takalar, S u l a w e s i S e l a t a n ; 5 ) S i s t e m i n fo r m a s i pembangunan berbasis masyarakat di Kabupate Mamuju, Sulawesi Barat.


Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan terkait Program Inovasi dari Polres Mamuju, Sulawesi Barat yaitu Gerakan Kembali Bersekolah yang menjadi juara pertama di Indonesia. Inovasi ini mendapat perhatian penuh dari Mabes Polri untuk diaplikasikan diseluruh Polda. Semua ini terjadi karena keberpihakan para pemimpin di kabupaten tersebut pada permasalahan anak dan perempuan. Beliau juga menyatakan bahwa apabila para peserta lokakarya fokus pada tema lokakarya 3 Maret 2015 tersebut, maka akan ada sebuah komitmen yang muncul dan berkelanjutan terkait olahraga sebagai media penyampai pesan-pesan pembangunan pada anak-anak. Namun, tidak hanya anak-anak pada umumnya, namun juga anak-anak berkebutuhan khusus pada khususnya. Hadir Bapak Asisten III Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pidato pembukaan serta secara resmi membuka kegiatan lokakarya ini. Beliau menyampaikan bahwa proses belajar bersama yang sudah terjalin antara Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone, serta Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jakarta Barat, Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar di Sulawesi Barat perlu mendapat apresiasi.

BaKTINews

Bapak Asisten III juga berharap kerjasama serupa dapat berlangsung lebih intensif lagi dikemudian hari dalam mengembangkan olahraga sebagai fungsi pendidikan. Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membangun Sekolah Model yang mengintegrasikan pendidikan dengan olahraga melalui Sekolah Menengah Keberbakatan Khusus Olahraga (SMKO) Sulawesi Selatan. Rangkaian acara lokakarya dilanjutkan dengan penampilan permainan anak, pemutaran video, dongeng, cerita tentang pengalaman replikasi program olahraga untuk pembangunan di empat daerah, yaitu Kabupaten Bone. Lokakarya ini juga menggelar talkshow yang mengangkat kisah replikasi guna memperluas tatakelola yang baik dalam perencanaan dan penganggaran bagi program anak. Acara ini ditutup dengan penyerahan paket keberlanjutan program olahraga oleh UNICEF kepada Bupati Mamuju, perwakilan Kabupaten Bone, perwakilan Subang, perwakilan Pasuruan, dan perwakilan Jakarta Barat. Foto-foto : Dok. UNICEF - BaKTI INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program UNICEF, silahkan menghubungi Sdr. Leonardy Sambo, Senior Program Officer UNICEF-BaKTI melalui email di [email protected]


36

Komunitas Suka Membaca Manokwari

B

uku adalah jendela informasi yang berguna bagi semua kalangan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Aktivitas membaca buku merupakan sebuah cara untuk semakin mengenal beragam ilmu dan pengetahuan. Mendukung upaya ini, David Pasaribu mendirikan sebuah komunitas yang ia namakan Komunitas Suka Membaca di Manokwari. Komunitas ini didirikan pada tanggal 20 April 2013. Komunitas Suka Membaca dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi membaca serta menjadi sarana untuk berbagi buku bacaan. Komunitas ini mendorong tumbuhnya budaya literasi di Manokwari. Saat ini KSM Manokwari sudah memiliki rumah baca sendiri, dimana anggota dan juga anak muda di Manokwari dapat berkunjung untuk membaca dan meminjam buku. Komunitas ini memiliki visi untuk menjadi komunitas literasi yang kreatif. Untuk mencapai visi ini, KSM Manokwari menumbuhkembangkan budaya membaca di kalangan anak muda Manokwari. Mereka juga mengenalkan budaya menulis di komunitas dan anak muda Manokwari, serta mengembangkan kreativitas di kalangan anggota komunitas. Mereka memiliki slogan “Sa suka membaca, ko bagaimana?” guna mendukung visi tersebut.

37

BaKTINews


Foto: Dok. KSM Monokwari

Profil Lembaga

Foto: Dok. KSM Monokwari

Bupati, Dandim dan Kanca BRI Manokwari di acara Kampung Junio BRI KSM Manokwari diketuai oleh David Pasaribu, yang juga merupakan pendiri dari komunitas ini. KSM Manokwari memiliki pengurus tetap yang mengelola kegiatan KSM Manokwari setiap harinya. Selain itu mereka juga memiliki relawan yang membantu saat terselenggaranya kegiatan di KSM Manokwari. Mayoritas relawan yang tergabung di KSM Manokwari adalah mahasiswa. Hingga kini, KSM Manokwari telah memiliki anggota sebanyak hampir 50 orang, yang mayoritas adalah anak muda.

Foto: Yayasan BaKTI/Leonardy Sambo

Aktivitas KSM Manokwari KSM Manokwari memiliki beragam kegiatan yang mendukung misi dalam menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis bagi anak muda. Kegiatan yang seringkali diselenggarakan adalah diskusi tentang kegiatan menulis, mendongeng untuk anak-anak PAUD, menyalurkan buku, serta panggung sastra. KSM Manokwari pernah melakukan kunjungan ke salah satu sekolah, yaitu PAUD Juliana VIII. Dalam kunjungan ini KSM Manokwari menghibur anak-anak dengan mendongeng melalui dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Saat mendongeng dalam Bahasa Inggris, mereka menggunakan alat bantu berupa gambar dan ilustrasi yang dibuat sendiri oleh anggota KSM Manokwari. KSM Manokwari telah menerbitkan sebuah buku kumpulan cerpen bertajuk Impian di Tepi Bakoro-Kumpulan Cerpen Manokwari. Buku ini

BaKTINews

diapresiasi oleh Windy Ariestanty, editor dan penulis buku Life Traveler, sebagai sebuah harta karun yang bernilai dan sarat akan budaya dari Kawasan Timur Indonesia. Buku ini diterbitkan sebagai salah satu upaya dalam menyediakan sebuah bahan bacaan yang sarat dengan muatan lokal Papua. Menjalin Kemitraan KSM Manokwari menggandeng sejumlah mitra guna mendukung kegiatan di KSM Manokwari agar dapat berjalan dengan lancar. Komunitas ini membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan berbagai komunitas maupun lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Adapun mitra yang senantiasa bekerjasama dengan KSM Manokwari adalah Goodreads Indonesia, Indonesia Buku, Forum Taman Bacaan Masyarakat Papua Barat, Buku untuk Papua, RRI Pro2 FM, serta Koran Cahaya Papua. Sebagai pendiri KSM Manokwari, David Pasaribu memiliki keinginan agar minat baca anakanak muda semakin meningkat, serta menjadi budaya positif yang menular. Kedepannya KSM Manokwari bercita-cita ingin menampung semua tulisan anak-anak muda yang kemudian dikemas dalam sebuah buku yang bercerita tentang kota Manokwari. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengenal lebih jauh kegiatan dan program KSM Manokwari, dapat menghubungi Bapak David A. N. Pasaribu melalui email di [email protected]


38

Update Batukarinfo.com Artikel Sejahtera Bermodal Rumput Laut, Kepiting dan Jaring “Kelompok Usaha Rumput Laut Kalaroang”, demikian tulisan yang terpampang di sebuah rumah panggung berkelir dominan hijau muda. Saat Villagerspost.com berkunjung ke sana, Minggu (8/3) kemarin, di rumah yang juga kediaman sang pimpinan kelompok, Syarifah, tengah dihelat pertemuan antara anggota kelompok tani yang anggotanya kebanyakan adalah perempuan paruh baya yang sebagiannya sudah menjanda. Mereka berkumpul untuk membicarakan berbagai program kelompok sekaligus bekerja mengikat bibit-bibit rumput laut yang siap untuk ditebar di laut dekat dermaga di Dusun Kekean, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selengkapnya di : http://batukarinfo.com/komunitas/articles/sejahterabermodal-rumput-laut-kepiting-dan-jaring

Rezeki Apik Lewat Pertanian Organik Tangan-tangan anggota kelompok tani Pita Aksi dari Desa Pitusunggu, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tampak cekatan mencabuti tanaman-tanaman gulma pengganggu tanaman padi yang tumbuh liar di sawah. Dalam waktu singkat, petak sawah yang tengah mereka pesiangi itu sudah bebas dari gulma. Pada prosesnya, tanaman-tanaman gulma penganggu itu, tidak dibuang begitu saja di pematang sawah. Tanaman-tanaman pengganggu itu ternyata masih bisa dimanfaatkan oleh para anggota kelompok Pita Aksi untuk dijadikan pupuk kompos organik untuk memupuk sawah-sawah mereka. Selengkapnya di : http://batukarinfo.com/komunitas/articles/rezeki-apiklewat-pertanian-organik

Buku Cerita Warga dari Pesisir Sulawesi Selatan Dulu, Rusman tak peduli dengan kegiatan istrinya di Kelompok Ujung Parappa. Ia kelompok ekonomi masyarakat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Setelah melihat antusiasme anggota–sebagian besar ibu rumah tangga–begitu besar, Rusman tertarik. Mereka yang buta aksara mulai diajar membaca, menulis dan menghitung selama enam bulan. Kelompok ini perlahan menyentuh sektor produksi. Diawali membuat makanan ringan 'Kacang Sembunyi'. Juga kerupuk kepiting, berbasis potensi lokal desa. Bersama istrinya, Habsiah dan warga lain, Rusman membangun kelompok ini. Kerupuk kepiting sempat jatuh bangun bahkan menurun tajam. Semangat anggota kelompok sempat melemah. Lalu, muncul gagasan usaha pengupasan kepiting.

Referensi Materi Bengkel Komunikasi 8 - Ambon Apa yang dibagi oleh narasumber dan didiskusikan bersama peserta Bengkel Komunikasi Berkampanye Lewat Media Sosial juga bisa Anda pelajari. Feel free untuk download dan sharing! 1. Apa itu Social Media 2. Analisa Sosmed 3. Memulai Kampanye 4. Content Creation 5. Online-Offline Activities: Lessons from Hekaleka 6. Admin Ethics Selengkapnya di : http://batukarinfo.com/referensi/materi-bengkelkomunikasi-8-ambon

Tak disangka, usaha ini berkembang pesat di luar dugaan. Pasar terbuka lebar langsung ke nelayan, memutus rantai distribusi. Dulu, lewat pengumpul (ponggawa), ke distributor kecil, distributor besar sebelum ke eksportir. Cerita Rusman ini satu dari 10 kisah inspirasi yang ditulis dalam buku berjudul “Sipadeccengi: Saling Membangun, Saling memperbaiki”, diterbitkan Oxfam melalui program Restoring Coastal Livelihood (RCL) di Sulsel. Pada launching dan diskusi buku ini di Makassar, akhir Februari, Rusman bercerita bagaimana program RCL memberi perubahan besar bagi masyarakat di desa, yang bangkit secara ekonomi. Kini, mereka bisa langsung menjual produk ke eksportir.

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/buku-ceritawarga-dari-pesisir-sulawesi-selatan

Working Paper - Mengandalkan Bukti: Pembelajaran dari Kementerian Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA) Infografis ini diadaptasi dari working paper mengenai perumusan strategi investasi berbasis bukti (Evidence Investment Strategy – EIS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA) Inggris. DEFRA telah menerapkan sebuah pendekatan sistematis guna meningkatkan kemampuan mencari dan memanfaatkan bukti sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan. Selengkapnya di : http://batukarinfo.com/referensi/working-papermengandalkan-bukti-pembelajaran-dari-kementerianlingkungan-pangan-dan

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com

39

BaKTINews


Kegiatan di BaKTI

S

ehubungan dengan program Kompetisi Diageo17 Maret 2015 British Council Social Enterprise Challenge 2015, Sosialisasi Program Kompetisi British Council menyelenggarakan roadshow di dan Pengisian Formulir beberapa kota, termasuk Kota Makassar. Sosialisasi yang di gelar di Kantor BaKTI ini berupa sosialisasi program Aplikasi Diageo-British Council kompetisi dan pengisian formulir aplikasi DiageoSocial Enterprise Challenge 2015 British Council Social Enterprise Challenge 2015. Dalam sosialisasinya, Yudhi Soerjoatmodjo, Fasilitator dari British Council menyampaikan bahwa peluang ini terbuka bagi organisasi-organisasi yang fokus dalam sektor seni, kreatif dan pariwisata yang memiliki misi transformasi sosial. Peluang ini juga menarik karena membuka kesempatan bagi para praktisi untuk memenangkan investasi untuk pengembangan bisnis sosial dengan nilai total hingga 150 juta. Selain itu juga mendapat kesempatan untuk pergi ke Inggris dan belajar secara langsung tentang kewirausahaan sosial di sektor seni, kreatif dan pariwisata. Diskusi ini dihadiri oleh 35 peserta yang berasal dari rekan-rekan organisasi dan juga mahasiswa di Kota Makassar.

25 Maret 2015 Diskusi Media : “Kebebasan Berekspresi di Indonesia”

P

ersatuan Jurnalis Indonesia bekerjasama dengan Yayasan BaKTI kembali menyelenggarakan Diskusi Media. Mengangkat tema “Kebebasan Berekspresi di Indonesia”, diskusi kali ini menghadirkan Usman Hamid (mantan Koordinator Kontras) dan Anwar Abugaza (peneliti sosmed) sebagai narasumber. Diskusi ini membahas bagaimana media sosial kini telah member peluang kebebasan berekspresi bagi setiap individu, termasuk dalam hal berpolitik. Media sosial juga dapat menjadi media bagi publik dalam mengamati situasi politik pemerintahan. Media sosial mampu meningkatkan kebebasan berekspresi bagi setiap individu. Dimana dulunya memberikan kritik dirasa sesuatu hal yang luar biasa, kini dengan adanya media sosial memberikan kritik menjadi hal yang sudah biasa. Namun seringkali kebebasan berekspresi ini terganjal dengan adanya aturan hukum (UU ITE). Usman Hamid, dalam pemaparannya menyatakan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia seringkali terkendala dengan adanya kepentingan-kepentingan kaum mayoritas. Meskipun demikian kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, seperti tidak mengandung unsur SARA dan asusila. Diskusi ini dihadiri oleh 27 peserta yang berasal dari para jurnalis dan pegiat sosial.

InfoBuku Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) PENULIS Ismi Dwi Astuti Nurhaeni PENERBIT AIPD Buku ini pedoman ini disusun sebagai bahan pelengkap dari panduan mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang sudah disusun oleh pemerintah. Buku ini berusaha menguraikan dan menjawab beberapa kesulitan pemerintah daerah dalam memahami langkah-langkah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diantaranya dengan menyajikan contohcontoh Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dari beberapa SKPD.

Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis PENERBIT Rosemarie Putnam Tong

ISBN 979-3684-23-2

Feminist Thought memberikan pengantar komprehensif tentang peta feminisme dengan sangat detail yang disertai referensi. Pemikiran feminis bersifat kaleidoskopik, maka tanpa panduan yang komprehensif siapa pun akan rentan untuk terbingungkan dalam carut-marut pemikirannya. Pengamatan yang lebih dekat, akan selalu memunculkan pandangan yang baru, struktur yang baru, hubungan yang baru bagi kehidupan personal dan politis, kesemuanya akan berbeda esok hari dari hari ini. Tong menyatakan bahwa yang paling ia hargai dari pemikiran feminis adalah meskipun pemikiran itu mempunyai awal, pemikiran feminis tidak mempunyai akhir, sehingga memungkinkan setiap perempuan untuk berpikir dengan pemikirannnya sendiri.

Berkembang dan Berkelanjutan di Tengah Keterbatasan PENULIS Hamid Abidin

ISBN 978-979-3597-85-0

Buku “Berkembang dan Berkelanjutan di Tengah Keterbatasan: Strategi Fundraising Radio Komunitas Primadona FM, Lombok Utara, NTB” ini merupakan salah satu dari buku serial Fundraising Rakom (Radio Komunitas). Buku ini diterbitkan berdasarkan studi kasus strategi fundraising di 15 radio komunitas yang tersebar di Jawa Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Aceh. Studi kasus di NTB dilakukan di 3 radio komunitas, yakni Rakom Gita Swara FM, Rakom Primadona FM dan Rakom Pantura FM. Ketiga rakom tersebut kebetulan berada di wilayah yang sama, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Mulai Dari Nol: Pemberdayaan Masyarakat di Lombok Timur PENULIS Lalu Fauzah Hadi dan Mukhtar ISBN 978-602-8487-30-6 Mulai Dari Nol: Pemberdayaan Masyarakat di Lombok Timur merupakan dokumentasi dan publikasi tentang program CSR HM Sampoerna di Pulau Lombok. Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan terkait dengan penguatan kapasitas untuk mendukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan masyarakat dalam bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan, dukungan infrastruktur dasar, pendidikan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Terimakasih kami ucapkan atas sumbangan buku dari PIRAC, AIPD dan Bapak Maharani. Buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI

Program Olah Raga Untuk Pembangunan. No. 112 April - Mei Where to now for the MDGs in Indonesia?

Recommend Documents