Topik Utama PROGRAM 35.000 MW DALAM RUPTL 2015 - 2024 PERKUAT SISTEM KELISTRIKAN NASIONAL Pandu Satria Jati B S.IP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
[email protected] S R II SAR Kondisi kelistrikan di Indonesia pada 2015 meliputi 22 sistem kelistrikan, dengan perincian, enam dalam kondisi normal (cadangan >20 persen), 11 siaga (cadangan <1 unit terbesar) dan 5 defisit (pemadaman sebagian). Bauran energi untuk pengadaan tenaga listrik terdiri dari batubara 52%, gas 24%, BBM 11,7%, air 6,4%, panas bumi 4,4% dan energi lainnya sebesar 0,4%. Selanjutnya, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 84,35%. Angka ini meningkat 17,2% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,7% per tahun (sesuai RPJMN 20152019) Program pembangkit listrik 35.000 MW ditargetkan selesai di tahun 2019. Dari 42,9 GW yang akan masuk ke sistem hingga tahun 2019, 42% atau 18 GW akan dibangun oleh PLN, sedangkan sisanya 58% atau 24,9 GW akan dibangun oleh swasta melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP). Rencana program 35.000 MW tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2015 s.d. 2024. Untuk mempercepat investasi kelistrikan semua perizinan dari seluruh Kementerian ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dikenal dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kata kunci : Ketenagalistrikan, 35.000 MW, MW, RUPTL RUPTL Ketenagalistrikan, 35.000
1. PENDAHULUAN Tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional. Listrik juga merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Penyediaan tenaga listrik yang cukup, aman, andal, dengan harga yang terjangkau merupakan masalah utama dari penyediaan listrik kita. Selain itu pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang tidak boleh dilupakan.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Sebagai pelaksanaan dari kewajiban Pemerintah di bidang ketenagalistrikan, Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendorong perkembangan ketenagalistrikan nasional yang sehat, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan sehingga tersedia tenaga listrik yang andal, aman, berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki tugas untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang
17
Topik Utama cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan. Untuk itu beberapa kebijakan telah dilakukan seperti meningkatkan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik, mengembangkan iklim investasi dan pendanaan dalam usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Kebijakan yang telah dilakukan tersebut bukan tanpa hasil. Tercatat berbagai peningkatan di sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam lima tahun terakhir ini. Hingga akhir tahun 2014, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 84,35%. Angka ini meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%. Seiring meningkatnya konsumsi listrik, kebutuhan pasokan listrik di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,7% per tahun (sesuai RPJMN 2015-2019), maka Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 7 GW per tahun dan tambahan jaringan transmisi rata-rata 9.000 kms per tahun. Untuk itu dalam periode lima tahun ke depan diperlukan tambahan pembangkit baru dengan total kapasitas sekitar 35,5 GW, di luar proyek pembangkit yang saat ini sedang konstruksi dengan total kapasitas mencapai 7,4 GW, serta tambahan jaringan transmisi sekitar 45.000 kms. Program pembangkit listrik 35.000 yang ditargetkan selesai di tahun 2019 merupakan tantangan kita bersama. Dari 42,9 GW yang akan masuk ke sistem hingga tahun 2019, 42% atau 18 GW akan dibangun oleh PLN, sedangkan sisanya 58% atau 24,9 GW akan dibangun oleh swasta melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP). Untuk mewujudkannya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah seperti memberlakukan UU No 2/2012 untuk pembebasan dan penyediaan lahan, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikoordinasikan oleh BKPM, serta menerbitkan regulasi yang mendorong dan memberikan kepastian berinvestasi bagi swasta di bidang tenaga listrik.
18
Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2015 s.d. 2024. Dalam RUPTL yang memuat rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sepuluh tahun ke depan tersebut, tertuang pula rencana pembangunan 35.000 MW yang ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan. 2. KONDISI KELISTRIKAN NASIONAL Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir tahun 2014 total kapasitas terpasang pembangkit sebesar 53.585 MW. 37.280 MW (70%) disumbangkan oleh PLN, Independent Power Producer (IPP) sebesar 10.995 MW (20%), Public Private Utility (PPU) sebesar 2.634 MW (5%), dan Izin Operasi Non BBM (IO) sebesar 2.677 MW (5%). Konsumsi energi rata-rata di Indonesia sebesar 199 TWh, sedangkan produksi tenaga listriknya 228 TWh (hanya PLN dan IPP). Pemakaian listrik pergolongan terbesar untuk golongan rumah tangga yaitu sebesar 43%, disusul kemudian dengan industri sebesar 33%, bisnis 18% dan terakhir 6% untuk publik. Kondisi Kelistrikan awal Maret 2015, total sistem kelistrikan di Indonesia terdapat 22 sistem, dengan perincian, enam dalam kondisi normal (cadangan >20 persen), 11 siaga (cadangan <1 unit terbesar) dan 5 defisit (pemadaman sebagian). Bauran energi untuk pengadaan tenaga listrik. Batubara 52%, Gas 24%, BBM 11,7%, air 6,4%, panas bumi 4,4% dan energi lainnya sebesar 0,4%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh, Pemerintah sedang mengupayakan penambahan kapasitas listrik sebesar 7.000 MW per tahun atau 35.000 MW dalam 5 tahun. Pembagian pengadaan tambahan tenaga listrik tersebut dibagi berdasarkan zona, Sumatera direncanakan
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama sebesar 8,75 GW, Kalimantan 1,87 GW, Sulawesi 2,70 GW, Jawa-Bali 20,91 GW, Nusa Tenggara 0,70 GW, Maluku 0,28 GW dan Papua sebesar 0,34 GW. Guna mendukung program 35.000 MW, akan dibangun pula jaringan transmisi total sepanjang 46.597 kms yang terdiri dari 2.689 kms untuk 70 kV, 33.562 kms untuk jaringan 150 kV, 5.262 kms untuk 275 kV, 3.541 kms untuk 500 kV, dan 1.543 kms untuk jaringan 500 kvDC.
3. KEBIJAKAN PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2010 rasio elektrifikasi baru mencapai 67,15 % dan pada akhir tahun 2014 rasio elektrikasi meningkat sebesar 17,20% menjadi 84,35%. Pencapaian pada akhir tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka
Category: > 70% 50 - 70% < 50%
REALISASI 2010
2011
2012
2013
67,15%
72,95%
76,56%
80,51%
TARGET SESUAI DRAFT RUKN 2014 81,51%*
84,35%**
2015
2016
2017
2018
2019
87,35%
90,15%
92,75%
95,15%
97,35%
Catatan: * Target RE 2014, ** Hasil sementara
Gambar 1. Perkembangan rasio elektrifikasi
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
19
Topik Utama Menegah Nasional (RPJMN) sebesar 81,51%. Pencapaian luar biasa ini tentunya akan terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada tahun 2020 rasio elektrifikasi Indonesia ditargetkan mencapai 99%. Untuk mendorong peningkatan rasio elekrifikasi khususnya di daerah perdesaan, Pemerintah telah memprogramkan listrik perdesaan. Program ini merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada Provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Anggaran untuk program listrik perdesaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik khususnya bagi daerah perdesaan. Selain itu, sejak tahun 2012, Pemerintah juga telah meluncurkan pembangunan listrik murah dan hemat atau instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan. Adapun program-program yang dilakukan untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik diantaranya adalah dengan terus meningkatkan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, mendorong pemanfaatan sumber energi setempat untuk penyediaan tenaga listrik; meningkatkan sambungan listrik ke konsumen rumah tangga, meningkatkan listrik perdesaan di daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perbatasan antar Negara, serta mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengeiolaan tenaga listrik. 4. RUPTL PT PLN (Persero) 2015- 2024 Lead time pembangunan infrastruktur kelistrikan yang cukup lama mengharuskan PT PLN (Persero) membuat perencanaan jangka
20
panjang yang sistemik. Oleh karena itu sesuai undang-undang, perencanaan jangka panjang ini perlu disahkan oleh Menteri ESDM selaku penanggung jawab sektor ketenagalistrikan. Pengesahan ini perlu karena banyak hal yang terkait di dalamnya, termasuk masalah pendanaan, tata ruang, sampai perizinan. Secara implisit, PLN mengartikan pengesahan ini sebagai dukungan dari pemerintah atas pelaksaaan ketenagalistrikan jangka panjang, selain bahwa PLN harus melaksanakan sesuai rencana. Rencana total tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik selama kurun waktu sepuluh tahun yang akan datang sesuai RUPTL 2015-2024 mencapai 70,4 GW. Penambahan tersebut berasal dari pembangkit PLN sebanyak 21,4 GW, pembangkit swasta 35,5 GW, dan unallocated sebesar 13,5 GW. Proyek unallocated ini adalah proyek yang yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya. Tambahan Kapasitas 70,4 GW ini berasal dari PLTU sebesar 42,0 GW, PLTP sebanyak 4,8 GW, PLTGU sebesar 9,2 GW, PLTG/PLTMG sebesar 5,0 GW, PLTA/PLTM sebanyak 9,3 GW dan dari pembangkit lainnya sebesar 0,1 GW. Secara umum perencanaan penyediaan tenaga listrik yang tertuang dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2015 s.d. 2024 telah mempertimbangkan perencanaan penyediaan tenaga listrik yang ada dalam Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012 - 2031 dan Draft RUKN 2015-2034. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikkan penggunaan batubara serta energi baru dan terbarukan dalam bauran energi untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Terkait dengan konsumsi BBM yang masih tinggi di tahun 2015 sebesar 11,4%, direncanakan turun menjadi 1,4% pada tahun 2024.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Topik Utama Utama Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 2015-2024: 70,4 GW LNG LNG 4,1% 4,1%
Oleh PLN Pembangkit Transmisi Gardu Induk
2015 2015
Impor Impor 0,3% 0,3%
Panas Panas Bumi Bumi 4,2% 4,2%
Oleh Swasta/Unallocated Pembangkit : 35,5 GW Unallocated : 13,5 GW Transmisi : 1,2 ribu kms
: 21,4 GW : 63 ribu kms : 145 GVA
2024
BBM BBM 1,4% 1,4%
LNG LNG 7,5% 7,5%
Kebutuhan Capex: Rp 832 T
Impor Impor 0,3% 0,3%
Panas Panas Bumi Bumi 9,0% 9,0%
Kebutuhan Capex: Rp 754 T
Untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6,7% (draft RPJMN Bappenas), dengan pertumbuhan kebutuhan listrik 8,7% dan Rasio elektrikfikasi 99,4%
Gambar Gambar2. 2.Tambahan Tambahaninfrastruktur infrastrukturkelistrikan kelistrikantahun 2024 Gambar 2. Tambahan infrastruktur kelistrikan tahun2015 2015--2024 RUPTL RUPTL PT PT PLN PLN tersebut, tersebut, total total kebutuhan kebutuhan investasi pembangunan pembangkit investasi pembangunan pembangkit listrik, listrik, jaringan jaringantransmisi transmisidan dandistribusi distribusilistrik listriksebesar sebesar 132,2 132,2 miliarUS$. miliarUS$. Kebutuhan Kebutuhan yang yang harus harus disiapkan PT PLN sebesar 69,4 miliar US$ disiapkan PT PLN sebesar 69,4 miliar US$dan dan IPP IPPsebesar sebesar62,8 62,8miliar miliarUS$. US$.
5. 5. DELAPAN DELAPAN LANGKAH LANGKAH SOLUSI SOLUSI PROPROGRAM 35.000 MW GRAM 35.000 MW Forum Forum Pemimpin Pemimpin Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan yang yang dipimpin oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada dipimpin oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada bulan bulan Januari Januari 2015 2015 menghasilkan menghasilkan delapan delapan
Tabel 1.1. Penambahan tahun 2015 2019 Tabel Penambahan kapasitas Tabel 1. Penambahankapasitas kapasitastahun tahun2015 2015---2019 2019 Pembankitan Pembankitan Pembangkit Pembangkit Pembangkit Pembangkit Pemilik Pemilik PLN PLN
GW GW
Konstruksi Konstruksi 3,5 3,5
Rencana Rencana 10,2 10,2
Jumlah Jumlah 13,7 13,7
3,3 3,3 6,8 6,8
25,7 25,7 35,9 35,9
29,0 29,0 42,7 42,7
IPP IPP Jumlah Jumlah
Transmisi Transmisidan danGI GI Transmisi Transmisi Gardu GarduInduk Induk
M&E, M&E,Vol. Vol.13, 13,No. No.2,2, Juni Juni2015 2015
Konstruksi Konstruksi 16,1 16,1
Rencana Rencana 26,0 26,0
Total Total 42,1 42,1
Satuan Satuan ribu ribukms kms
27,5 27,5
78,2 78,2
105,7 105,7
GVA GVA
21 21
Topik Utama langkah solusi program percepatan pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek-proyek ketenagalistrikan tersebut ditargetkan selesai tahun 2019. Forum ini merupakan forum perdana yang dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk lebih merapatkan serta membangun koordinasi, sinergi, komunikasi, saling dukung, dan yang terpenting saling percaya di lingkungan ESDM dan BUMN Ketenagalistrikan. Penyediaan listrik 35.000 MW tidak mungkin diselesaikan oleh PT. PLN (Persero) atau Kementerian ESDM saja, namun membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Langkah pertama untuk menyelesaikan kendala permasalahan lahan adalah akan mengacu Undang-Undang 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Langkah kedua untuk penyelesaian masalah lamanya negosiasi harga adalah dengan Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power sesuai Permen ESDM 3/2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik. Hal ini akan memberi
kepastian bagi PLN dalam pembelian listrik serta membangun iklim investasi yang kondusif. Langkah ketiga untuk mengurai persoalan proses penunjukan dan pemilihan IPP adalah dengan mempercepat pengadaan melalui penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk EBT, mulut tambang, gas marginal, ekspansi, dan excess power. Langkah keempat untuk mempercepat pengurusan perizinan adalah dengan menyerahkan semua perizinan ketenagalistrikan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah kelima mengenai kinerja pengembang dan kontraktor listrik akan diselesaikan dengan melakukan uji tuntas. Sedangkan persoalan keenam mengenai kapasitas manajemen proyek akan dikawal dengan Project Management Office dan Independant Procurement Agent. Langkah ketujuh untuk koordinasi lintas sektor adalah dengan membentuk Tim Nasonal lintas Kementerian yang akan diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
Tabel 2. Delapan langkah percepatan pembangunan 35.000 MW No.
22
Masalah
Solusi
1
Penyediaan Lahan
Memberlakukan UU No. 2/2012
2
Negosiasi Harga
Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
3
Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP
Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan Pemilihan Langsung untuk EBT, Mulut Tambang, Gas Marginal, Ekspansi, dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
4
Pengurusan Izin
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5
Kinerja Developer dan Kontraktor
Melakukan Due Dilligence (uji tuntas) Permen ESDM No. 3/2015
6
Kapasitas Manajemen Proyek
Membentuk PMO dan menunjukan Independent Procurement Agent
7
Koordinasi Lintas Sektor
Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian (Perpres)
8
Permasalahan Hukum
Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat khusus)
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
Topik Utama Langkah terakhir adalah menerbitkan Perpres mengenai Ketentuan yang bersifat khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Delapan langkah ini diharapkan dapat didukung oleh semua pihak sehingga rencana pembangunan ketenagalistrikan ke depan dapat berjalan dengan lancar. 6. TEROBOSAN PERCEPAT INVESTASI Semua perizinan dari seluruh kementerian ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor tidak perlu mendatangi satu per satu Kementerian, tapi dapat langsung ke BKPM. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), perizinan tanah dari BPN, perizinan pemanfaatan lahan kehutanan untuk mempermudah investasi ketenagalistrikan telah disatukan BKPM. Dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini, pengurusan izin pembangunan pembangkit listrik jadi lebih mudah dan cepat. Dengan pelimpahan wewenang perizinan ketenagalistrikan di BKPM, Ditjen Ketenagalistrikan hanya akan mengurus perizinan hal teknis yang tidak dapat dilimpahkan.
25,0
Selain mempermudah izin investasi melalui PSTP, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015 yang di dalamnya mengatur tentang prosedur pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung, serta mengatur harga patokan untuk pembelian tenaga listrik. Harga patokan ini juga dapat digunakan untuk excess power. Dengan keluarnya peraturan ini, maka negosiasi antara PLN dengan IPP akan lebih cepat, tidak perlu menunggu pertimbangan Menteri ESDM. Untuk meningkatkan investasi pembangkit listrik swasta, Menteri ESDM Sudirman Said telah mengumpulkan para pelaku usaha kelistrikan dari 24 Perusahaan IPP yang sudah eksisting. Diharapkan perusahaan listrik swasta yang telah berjalan selama ini (exsisting) dapat membangun setidaknya sepertiga dari total program percepatan 35.000 MW dengan mekanisme penunjukan langsung pembangkit ekspansi. Sepertiga atau 12.000 MW dari 35.000 MW kemungkinan sudah bisa terserap semua,
Miliar US$
20,0
15,0
Pembangkit PLN Pembangkit IPP Transmisi Distribusi
: : : :
34,3 miliar US$ 62,8 miliar US$ 20,6 miliar US$ 14,5 miliar US$
Total PLN Total IPP Total PLN + IPP
: 69,4 miliar US$ : 62,8 miliar US$ : 132,2 miliar US$
10,0
5,0
0,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total Investasi PLN
Total Investasi PLN+IPP
Pembangkit PLN+IPP
Penyaluran
Distribusi
Pembangkit pln
2024
Gambar 5. Kebutuhan investasi listrik tahun 2015-2024
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
23
Topik Utama tidak perlu proses lama. Jika memenuhi syarat akan langsung dilakukan due diligence (uji tuntas). Dalam kesempatan tersebut, Nur Pamudji dan Agung Wicaksono ditunjuk sebagai koordinator Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN). Unit ini bertugas menjadi fasilitator dan penghubung antara pelaku usaha IPP dengan PT PLN (Persero) serta pemerintah. 7. PENUTUP Seperti disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Indonesia tanggal 30 Maret 2015, membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW dalam lima tahun bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tapi suatu keharusan. Pembahasan mengenai energi jangan hanya sebatas pada Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi harus lebih besar dari pada itu, dan masa depan energi terletak pada energi baru terbarukan dan konservasi energi. Jika tidak berhati-hati, Indonesia akan memasuki krisis listrik. Dari 22 sistem kelistrikan, hanya 6 sistem dalam kondisi normal yang aman, sedangkan sistem lainnya dalam kondisi siaga dan defisit. Meskipun perkembangan rasio elektrifikasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun perkembangannya tidak secepat peningkatan kebutuhan listrik. Untuk itu semua pihak diharapkan berpartisipasi meningkatkan rasio elektrifikasi ini. Menurutnya pemerintah telah belajar dari pengalaman FTP (Fast Track Program) I dan II. Salah satu hal yang memperlama adalah proses negosiasi harga PLN dan IPP yang selama ini banyak memakan waktu. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga patokan untuk mempermudah PLN dan IPP dalam proses negosiasi. RUPTL PT PLN (Persero) 2015 s.d. 2024 yang didalamnya terdapat rencana pembangunan kelistrikan sebesar 42,9 GW dalam lima tahun adalah rencana yang menjadi target semua
24
pihak termasuk para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Menteri mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan memajukan kelistrikan Indonesia dengan mau berpartisipasi membangun pembangkit-pembangkit listrik ekspansi maupun baru. Usaha kelistrikan melalui IPP adalah bekerja untuk membahagiakan masyarakat sebab salah satu kebahagiaan manusia adalah mendapatkan penerangan. "Listrik adalah jendela ke peradaban. Dengan listrik kita mendapat pendidikan, kemajuan, kemudahan hidup dan hiburan. Mari bergandeng tangan untuk masyarakat" ungkap Menteri ESDM. DAFTAR PUSTAKA ----- Coffee Morning, Sosialisasi Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2015 dan Kepmen ESDM Nomor 0074 K/21/MEM/2015, Siaran pers Nomor: 05/SJI/2015 Tanggal: 12 Februari 2015. Jati, Pandu Satria, 2015, Menteri ESDM: Program 35.00 MW Adalah Suatu Keharusan, Website Ditjen Ketenagalistrikan tanggal 30 Maret 2015, https:// www.djk.esdm.go.id/index.php/detailberita?ide=3877. Jati, Pandu Satria, 2015, Percepat Investasi Listrik, Menteri ESDM Terbitkan Dua Aturan Baru, Buletin Ketenagalistrikan Edisi 41 Volume XI Tahun 2014, hal. 7. Safii, 2015, Kondisi Kelistrikan Saat Ini, Website Kementerian ESDM tanggal 16 maret 2015, http://esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/7169kondisi-kelistrikan-nasional-saat-ini.html Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2014, Capaian Kinerja Sub Sektor Ketenagalistrikan, Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Ketenagalistikan halaman 6.
M&E, Vol. 13, No. 2, Juni 2015
