Program 2016, BPIW Fokus pada Efektifitas Pembangunan dan Keterpaduan Infrastruktur. BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba

kementerian pupr Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Program 2016, BPIW Fokus pada Efektifitas Pembangunan dan Keterpaduan Infrastruktur BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba Edisi 01/Januari 2016

LAPORAN KHUSUS: BPIW MAKSIMALKAN PERSIAPAN PRA KONREG

badan pengembangan infrastruktur wilAYAH (BPIW) kementerian pupr

infrastruktur PUPR terpadu untuk negeri

Gedung BPIW Lantai 1 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] Telp. +6221-7279 8112 www.bpiw.pu.go.id

@informasiBPIW

Layanan Informasi BPIW

3

Buletin BPIW

Pelindung:

SALAM REDAKSI

A. Hermanto Dardak

Penasehat: Dadang Rukmana

Pengarah: Hadi Sucahyono Harris H. Batubara Rezeki Peranginangin Kuswardono

Pemimpin Redaksi: P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana: Shoviah

Redaksi: Etty Winarni M. Salahudin Rasyidi Mochammad Tranggono Hari Suharto Diyaksa Erwin Adhi Setyadhi Wahyu Hendrastomo Melva Eryani Marpaung

Kontributor: Hendra Djamal Mutri Batul Aini Andina Dwiky Ichlasul Naufal Nina Indahsari

Diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi: Gedung G, BPIW Lantai 1 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] Website: www.bpiw.pu.go.id Twitter: @informasiBPIW Youtube: Layanan informasi BPIW No. Telp. +6221-7279 8112

Pembaca yang budiman. Sejak awal tahun 2016, kami memiliki optimisme yang tinggi, agar menjadi lebih baik. Dengan semangat itu pula, mulai edisi Januari, Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berupaya melakukan penyesuaian agar mampu menyajikan informasi dengan lebih baik. Pada edisi ini kami menyajikan tema Program Kerja BPIW tahun 2016 di rubrik Kabar Utama. Rubrik tersebut menampilkan program-program apa saja yang dilakukan BPIW melalui 4 pusat, yakni Pusat Perencanaan Infrastruktur (PPI), Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI), Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (PPKS), dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (PPKP). Kami juga menyajikan rubrik Wawancara bersama Kepala BPIW Hermanto Dardak. Dalam rubrik ini, Kepala BPIW memaparkan dukungan penuh BPIW terhadap tahun percepatan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Rubrik Laporan Khusus dibahas mengenai Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg), dimana BPIW dipercaya melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk juga Konreg yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Dalam rubrik ini dibahas persiapan BPIW sebelum pelaksanaan Pra Konreg. Selain itu pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang Januari, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik JalanJalan yang menampilkan kawasan wisata Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagaimana diketahui Mandalika merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kemudian dalam rubrik Tips akan memberikan cara memantapkan resolusi hidup Anda dan rubrik Glossary menampilkan beberapa istilah Jalan. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca. Masukan tetap kami harapkan demi kemajuan buletin ini. Selamat membaca.

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik. Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected] Cover : BPIW untuk Negeri Design : Heri Hito

SINERGI / Edisi 01 - Januari 2016

4

daftar isi Edisi 01/Januari 2016

6

18

03 SALAM REDAKSI 04 DAFTAR ISI

52

16 REVIEW

56

46 OPINI

60 INFO PRODUK BPIW

Perencanaan Wilayah, Dasar

Korelasi Pembangunan

Proses Penyusunan Keterpaduan

Pengembangan Suatu Daerah

Infrastruktur dengan

Pembangunan Infrastruktur PUPR

Pertumbuhan Ekonomi 05 PERSPEKTIF

61 TIPS

18 WAWANCARA 50 INFOGRAFIS

Tekad BPIW Tahun 2016,

BPIW Siapkan Program

Semangat Perubahan

Percepatan Pembangunan

Dukungan WPS Terhadap

Infrastruktur

Pengembangan Tol Laut

Hidup Anda 62 TOKOH

06 KABAR UTAMA Program 2016, BPIW Fokus

7 Tips Memantapkan Resolusi

24 TEROPONG MEDIA

52 TEKNOLOGI

ZUMI ZOLA

pada Efektifitas Pembangunan

Infrastruktur PUPR

Smart Highway, Inovasi Cerdas

Baru Terpilih Jadi Gubernur,

dan Keterpaduan Infrastruktur

Dalam Media Cetak

Untuk Keselamatan Para

Langsung Bekerja Untuk

Pengendara

Masyarakat Jambi

14 GLOSSARY Berbagai Istilah Tentang Jalan

25 KILAS BPIW BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba

54 JALAN-JALAN Mandalika, Kawasan Wisata yang Mempesona

41 LAPORAN KHUSUS Koordinasi Antar Kementerian


58 POTRET

dalam Pembentukan Badan Otorita

Penandatanganan Kontrak

Danau Toba

Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Perspektif

5

Tekad BPIW Tahun 2016, Semangat Perubahan Pembangunan infrastruktur yang tidak terpadu dan tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, telah menjadi masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam. Oleh karena itu, semangat perubahan yang lebih baik menjadi tekad Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut harus terlihat pada keterpaduan pembangunan infrastruktur dan diterapkannya pengembangan wilayah secara benar dan terarah. Sehingga pada akhirnya pembangunan Infrastruktur PUPR dapat dirasakan masyarakat. Pada tahun 2016, Program kerja BPIW difokuskan pada turunan dari program-program pembangunan infrastruktur supaya betul-betul dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik semata, melainkan dapat menjadikan suatu kawasan dapat berproduksi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, BPIW juga akan mengevaluasi terkait tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur, tingkat sinkronisasi dan seberapa besar terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur. Program kerja yang telah disusun dan akan segera dilaksanakan BPIW melalui 4 pusat, yakni Pusat Perencanaan Infrastruktur (PPI), Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI), Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (PPKS), dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (PPKP). Program yang dijalankan PPI sesuai dengan tugasnya yakni melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategi, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Dengan didasari pada tugasnya tersebut, program yang akan dilaksanakan oleh pusat ini, salah satunya adalah Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan penyusunan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan pengelolaan 35 WPS dapat berjalan konsisten. Selanjutnya, program yang akan dilaksanakan PPEKI sepanjang tahun ini, juga sesuai dengan tugasnya yakni melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Salah satu program yang dilakukan PPEKI yakni Penyusunan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di WPS. Sinkronisasi ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur di WPS dapat seirama dengan Pembangunan Jangka Pendek tersebut. Kemudian PPKS juga telah menyiapkan beberapa program kerja yang sesuai dengan tugasnya yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR, serta fasilitasi pengadaan tanah. Salah satu program yang dijalankan PPKS pada tahun ini adalah Rencana Pengembangan WPS di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan dan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Rencana pengembangan WPS tersebut sejalan dengan Renstra Kementerian PUPR dan BPIW untuk periode 2015-2019. Sepanjang tahun ini juga PPKP akan melaksanakan beberapa program, sesuai dengan tugasnya yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotan dan kawasan perdesaan. Program yang akan dilaksanakan PPKP salah satunya Penyusunan Program Keterpaduan Infrastruktur PUPR Bidang Perkotaan dan Perdesaan. Dengan penyusunan program ini diharapkan pembangunan perkotaan dan perdesaan dapat terpadu, sehingga dapat mengikis ketimbangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Program yang disusun diharapkan dapat dijalankan secara maksimal, sehingga resolusi yang dicanangkan BPIW untuk tahun 2016 dapat menciptakan infrastruktur PUPR yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, tekad BPIW mewujudkan infrastuktur PUPR yang efektif,efisien, berfungsi optimal dan bermanfaat lebih besar bagi masyarakat diharapkan dapat terwujud dengan keterpaduan dan kerja sama semua stakeholder terkait bidang PUPR baik pusat maupun daerah. Semoga. Tim Redaksi

SINERGI SINERGI//Edisi Edisi01 01--Januari Januari2016 2016

6

kabar utama

Program 2016, BPIW Fokus pada Efektifitas Pembangunan dan Keterpaduan Infrastruktur Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menggelar penandatangan kontrak kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada 6 Januari 2016 lalu. Total paket yang ditandatangani ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 8,81 triliun. Sejalan dengan itu, program kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tahun 2016 juga difokuskan pada efektifitas program pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah dan evaluasi tingkat keterpaduan infrastruktur, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Ketiga, belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai. Keempat, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Kepala BPIW Hermanto Dardak menyatakan tantangan itu harus dijawab dengan program kerja yang terfokus, sehingga program pembangunan infrastruktur PUPR betul-betul dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga berfungsi optimal serta bermanfaat bagi masyarakat. “Hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik semata, melainkan Pembangunan jalan tol

Sumber: Kementerian PUPR

dapat menjadikan suatu kawasan dapat berproduksi, menyediakan lapangan kerja, dan

Gebrakan Kementerian PUPR diawal ta-

terutama antara Kawasan Barat Indonesia

hun dengan menggelar penandatanganan

(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

kontrak tersebut, menimbulkan optimisme

Kedua, urbanisasi yang tinggi (meningkat

bahwa pembangunan infrastruktur sepan-

6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan

jang tahun ini dapat berjalan optimal, dan

perkotaan seperti urban sprawl (perkem-

penyerapan anggaran bisa lebih tinggi dari

bangan permukiman yang tidak terkontrol)

tahun 2015 lalu yang mencapai 93%.

dan penurunan kualitas lingkungan, pemenu-

Akan tetapi pembangunan infrastruktur

han kebutuhan dasar, dan kawasan perde-

dihadapkan pada 4 tantangan. Pertama,

saan sebagai hinterlan (pedalaman) belum

disparitas antar wilayah relatif masih tinggi

maksimal dalam memasok produk primer.


meningkatkan pertumbuhan ekonomi,“ ungkap Dardak beberapa waktu yang lalu. Dalam program kerja tersebut BPIW juga akan mengevaluasi tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur, tingkat sinkronisasi dan seberapa besar terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur. Guna mewujudkan hal itu, BPIW telah menyiapkan beberapa program kerja yang dilaksanakan melalui 4 pusat, yakni Pusat

kabar utama

Perencanaan Infrastruktur (PPI), Pusat Pem-

egis Pembangunan Infrastruktur Terpadu

strategis, antartingkat pemerintahan dan

programan dan Evaluasi Keterpaduan Infra-

Bidang PUPR berupa Review dan Sosialisasi

antarpulau. Melalui program ini akan dilaku-

struktur (PPEKI), Pusat Pengembangan Ka-

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. Ke-

kan lanjutan program terkait Penyusunan

wasan Strategis (PPKS), dan Pusat Pengem-

mudian PPI juga akan melaksanakan pro-

Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR,

bangan Kawasan Perkotaan (PPKP). Tugas yang dilaksanakan PPI ini adalah penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategi, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Beberapa program BPIW melalui PPI seperti program terkait Kebijakan dan

yakni untuk Pulau Sumatera,

“Hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik semata, melainkan dapat menjadikan suatu kawasan dapat berproduksi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi“

Strategi Keterpaduan Penbangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR antar Sektor atau Wilayah, berupa Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WPS .

Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kemudian akan dilakukan juga Perencanaan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rembang-Ngawi-Trenggalek-Blitar dan Brebes-Purwokerto-Cilacap. Selanjutnya, PPEKI juga telah

gram Review Renstra BPIW 2015-2019.

memiliki program yang akan dilaksanakan

Program lain yang akan dilaksanakan PPI

sepanjang tahun 2016 ini. PPEKI mempunyai

yakni rencana induk dan rencana pengem-

tugas melaksanakan sinkronisasi program,

Selain itu PPI juga melaksanakan program

bangan infrastruktur bidang PUPR terpadu

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keter-

Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strat-

antarsektor, antarwilayah pengembangan

paduan pengembangan kawasan dengan in-

Jembatan merah putih Ambon

7



8

kabar utama

frastruktur bidang PUPR. Beberapa program

bangan area inkubasi di kawasan strategis

Keterpaduan Infrastruktur PUPR Bidang

yang akan dijalankan PPEKI adalah Penyusu-

pada wilayah pengembangan strategis yang

Perkotaan dan Perdesaan, Rencana Pengem-

nan dan Sinkronisasi Program Pembangunan

menterpadukan antara pengembangan ka-

bangan Kawasan Metropolitan Baru Palem-

Jangka Pendek Keterpaduan Pengemban-

wasan dan infrastruktur bidang pekerjaan

bang Raya dan Bimindo. Selain kawasan met-

gan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di

umum dan perumahan rakyat, serta fasili-

ropolitan, juga akan dilakukan Penyusunan

Wilayah Pengembangan Strategis. Kemudian

tasi pengadaan tanah.

Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru

dilakukan Perumusan Program dan Program

Beberapa program yang akan dijalankan

Prioritas Nasional Kementerian PUPR tahun

antara lain Rencana Pengembangan WPS di

Penyusunan Masterplan juga akan di-

2017 melalui pelaksanaan Konsultasi Regional

Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan

laksanakan tahun ini seperti Penyusunan

dan Sulawesi, Kepulauan

Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan

Nusa Tenggara, dan Kepu-

Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera

lauan Maluku. Rencangan

dan Jawa. Hal yang sama juga dilakukan un-

Pengembangan Infrastruk-

tuk Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Pulau

tur juga dilakukan untuk Ka-

Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam program kerja tahun 2016 tersebut BPIW juga akan mengevaluasi tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur, tingkat sinkronisasi dan seberapa besar terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut

Maja, Bandar Kayangan, dan Sofifi.

wasan Strategis Pariwisata

Selanjutnya akan dilakukan Penyusunan

Pantai dan Pariwisata Pegu-

Masterplan Kawasan Hinterland Pulau Su-

nungan dan Budaya. Selan-

lawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

jutnya akan dilaksanakan

Penyusunan Masterplan tersebut termasuk

juga program Penyusunan (Konreg) dan Pra Konreg. Persiapan Pra Konreg telah dilakukan dan akan dilaksanakan Pra Konreg di Kota Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar, pada bulan Februari.

Ketentuan Zonasi Sistem Nasional WPS MBBPT dan Penyusunan Database Keterpaduan Infrastruktur pada 35 WPS. Anjungan Cerdas juga akan dirancang dan

Setelah Pra Konreg, dilanjutkan

dibangun di beberapa WPS yakni WPS Yog-

Konreg yang akan digelar di Kota Jakarta

ya-Prigi-Blitar-Malang, Gilimanuk-Denpasar-

pada bulan Maret mendatang. Tujuan dari

Padang Bai, dan Merak-Bakauheni-Bandar

Pra Konreg ini adalah, identifikasi awal isu-

Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBB-

isu strategis bidang PUPR tahun 2017 sebagai

PT). Kemudian juga akan dilaksanakan pro-

bahan masukan Konreg.

gram Rencana Aksi Tahunan Implementasi

PPEKI juga akan melakukan Sinkronisasi

Keterpaduan Program Kawasan Strategis

Program dan Pembiayaan TA 2018 Pemban-

Wilayah I dan II serta Rencana Aksi Tahunan

gunan Infrastruktur PUPR di WPS Wilayah I

Implementasi Keterpaduan Program Antar

dan II. Selain itu juga dilakukan Pengukuran

Kawasan Strategis Wilayah I dan II. Termasuk

Keterpaduan Infrastruktur PUPR pada WPS

juga program Rencana Aksi Tahunan Pro-

Wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

gram Pengadaan Tanah Infrastruktur PUPR.

Tenggara, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Malu-

Sedangkan

PPKP

mempunyai

tugas

ku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

Tidak hanya itu, PPEKI juga melakukan

rencana dan program, dan pengembangan

program Monitoring dan Evaluasi Program

area inkubasi di kawasan perkotaan yang

Kementerian PUPR terhadap Pengembangan

menterpadukan

Wilayah I dan II.

berbagai kawasan dan infrastruktur bidang

antara

pengembangan

Kemudian, PPKS juga telah menyiapkan

PUPR di kawasan perkotaan, serta keterkai-

beberapa program kerja. Sebagai pusat yang

tan antara kawasan perkotaan dan kawasan

mengurusi kawasan strategis, PPKS mempu-

perdesaan.

nyai tugas melaksanakan penyusunan kebi-

Beberapa program yang akan dilak-

jakan teknis, rencana dan program, pengem-

sanakan PPKP yakni Penyusunan Program Infrastruktur jembatan Dolago, Sulteng


kabar utama

juga untuk kawasan Pulau Sumatera, Pulau

menuju pelabuhan. Dengan cara ini maka

perumahan rakyat yang handal dalam men-

Jawa, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara,

produk daerah tersebut dapat dipasarkan

dukung Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan Pulau Kalimantan.

dan diekspor melalui pelabuhan.

dan berkepribadian berlandaskan gotong

Perencanaan yang dilakukan akan direal-

Suatu daerah akan semakin berkembang

isasikan dalam bentuk pembangunan yang

bila konektivitasnya dibangun, dengan men-

Sedangkan misi Kementerian PUPR adalah

merupakan output fisik. Selain output fisik

ghubungkan satu kawasan dengan kawasan

pertama, mempercepat pembangunan in-

tersebut juga dapat dihasilkan outcome

yang lain. Dengan demikian akan tercapa-

frastruktur sumber daya air termasuk sum-

maupun impact. Pembangunan pelabuhan di

inya keterpaduan pembangunan fisik dengan

ber daya maritim untuk mendukung ketah-

suatu daerah misalnya, juga diiringi dengan

pengembangan wilayah.

anan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan

pembangunan jalan. Hal ini sangat membantu daerah tersebut yang mengembangkan produk terkait perkebunan, misalnya sawit.

9

royong”.

energi. Kedua, mempercepat pembangunan

Renstra PUPR Jadi Bahan Acuan

infrastruktur jalan untuk mendukung konek-

Program Kerja BPIW tahun 2016 mengacu

tivitas guna meningkatkan produktivitas,

Artinya, bila pembangunan pelabuhan

pada Rencana Strategis (Renstra) Kement-

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik na-

selesai dilakukan, maka diharapkan secara

erian PUPR dan juga Renstra BPIW periode

sional. Ketiga, mempercepat pembangunan

bersamaan pembangunan jalan juga sele-

2015-2019.

Renstra tersebut merupakan

infrastruktur permukiman dan perumahan

sai dilakukan, akan membantu daerah itu

perwujudan dari visi dan misi Kementerian

rakyat untuk mendukung layanan infrastruk-

memasarkan hasil perkebunannya dengan

PUPR. Visi Kementerian PUPR adalah “ter-

tur dasar yang layak. Keempat, memper-

melintasi infrastruktur jalan yang sudah jadi

wujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan

cepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah. Kelima, meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi SDM, wasdal, kesekertariatan serta litbang. Keenam, meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi SDM, wasdal, kesekertariatan serta litbang. Dalam

Renstra

tersebut

dinyatakan

bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing. Selain itu mewujudkan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur meliputi: 1) Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna mengSumber: Kementerian PUPR


10

kabar utama

gerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Hal itu akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi, dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air 2) Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Kondisi tersebut akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan 3) Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dan peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Selain itu peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan. Mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim ber-


Petikemas Pelabuhan Tanjung Perak

dasarkan pada tema atau potensi per pulau,

dustri dan jasa nasional, dan percepatan

sebagai berikut:

pembangunan ekonomi berbasis maritim

1) Pulau Sumatera

(kelautan).

Tema besar pengembangan wilayah Pulau

3) Pulau Papua

Sumatera adalah pintu gerbang perdagan-

Tema besar pada wilayah Pulau Papua

gan internasional dan industri berbasis ko-

adalah percepatan pengembangan industri

moditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit,

komoditas lokal perkebunan, peternakan,

dan kaolin. Kemudian lumbung energi nasi-

kehutanan. Kemudian juga dilakukan per-

onal termasuk pengembangan energi terba-

cepatan pengembangan ekonomi kemariti-

rukan biomassa, hilirisasi komoditas batuba-

man, percepatan pengembangan hilirisasi

ra, dan percepatan pembangunan ekonomi

industri pertambangan, migas dan tembaga.

berbasis maritim (kelautan).

Selanjutnya dilakukan penguatan kapasitas

2) Pulau Jawa

kelembagaan pemerintahan daerah dan ma-

Tema besar pengembangan wilayah Pulau

syarakat, percepatan pengembangan pari-

Jawa adalah sebagai lumbung pangan na-

wisata budaya dan alam, peningkatan ka-

sional, salah satu pintu gerbang destinasi

wasan konservasi dan daya dukung lingkun-

wisata terbaik dunia, pendorong sektor in-

gan, dan pengembangan kawasan ekonomi

kabar utama

11

jasa nasional, dan percepatan pemKawasan Perkotaan

bangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengem-

Klaster Industri

bangan wilayah Nusa Tenggara adalah pintu gerbang pariwisata ekologis, pengembangan industri perikanan, ga-

Pelabuhan/ Kawasan

Dry Port

ram, dan rumput laut, pengembangan

Arus Perdagangan eksport dan antar wilayah

industri berbasis peternakan sapi dan gan industri mangan, dan tembaga. 6) Kepulauan Maluku Tema

besar

wilayah

pada

Maluku

pengembangan

adalah

produsen

makanan laut dan lumbung ikan nasional, pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pengembangan

Jalur Infrastruktur (Jarak/kereta)

perkebunan jagung, dan pengemban-

Klaster Industri

Kawasan Perkotaan

Klaster Industri

industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga, serta pariwisata bahari.

Pelabuhan/ Kawasan

7) Pulau Sulawesi Tema

besar

pada

pengembangan

wilayah Sulawesi adalah pengembangan industri berbasis rotan, aspal,

Arus Perdagangan eksport dan antar wilayah

nikel, bijih besi dan gas bumi. Pulau

Sumber: m.energitoday.com

inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat. 4) Pulau Kalimantan Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, salah satu lumbung pangan nasional, pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet. Selain itu lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. 5) Pulau Bali dan Nusa Tenggara Tema besar pada pengembangan wilayah Bali adalah sebagai lumbung pangan nasional, salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, pendorong sektor industri dan

Sulawesi juga sebagai pintu gerbang

dak dicapai. Secara garis besar tujuan terse-

perdagangan

kawasan

but meliputi: pertama, menerpadukan per-

timur, lumbung pangan nasional dengan

internasional dan

encanaan dan pemrograman pembangunan

pengembangan industri kakao, padi, dan

Infrastruktur bidang PUPR dengan pengem-

jagung. Selain itu wilayah ini juga sebagai

bangan wilayah antar sektor, antar daerah,

pengembangan industri berbasis logistik,

dan antar pemerintahan.

dan percepatan pembangunan ekonomi ber-

Kedua, menerpadukan pelaksanaan pem-

basis maritim (kelautan) melalui pengem-

bangunan Infrastruktur bidang PUPR dengan

bangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Pengembangan WPS tersebut

berazaskan

pada efisiensi yang berbasis daya dukung. Dari Renstra Kemen-

Perencanaan yang dilakukan akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan yang merupakan output fisik. Selain output fisik tersebut juga dapat dihasilkan outcome maupun impact.

terian PUPR itu, BPIW juga telah menyusun Renstra periode 2015-

pengembangan wilayah antar sektor, antar

2019. Tentu saja Renstra BPIW mengacu

daerah, dan antar pemerintahan. Ketiga,

pada Renstra Kementerian PUPR. Dari visi,

menyelenggarakan tata kelola sumber daya

misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemen-

organisasi keterpaduan pembangunan.

terian PUPR, BPIW telah menetapkan tujuan yang merupakan rumusan kondisi yang hen-

Infrastruktur

bidang

PUPR

dengan

pengembangan wilayah yang meliputi sum-


12

kabar utama

ber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dokumen Renstra BPIW menyebutkan bahwa sasaran program yang hendak dicapai meliputi: 1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan, melalui : a. Perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, meliputi : - Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah; - Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan; - Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR pulau/kepulauan; - Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR; - Penyusunan indeks rasio infrastruktur; - Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur; - Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR. b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi: - Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, dan kawasan perkotaan); - Evaluasi kinerja keterpaduan; - Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan; - Perencanaan

penguatan

kelembagaan

dalam rangka keterpaduan 2) Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi: a. Perencanaan pengembangan kawasan dan


Infrastruktur Waduk Jatigede

koridor.

Strategi tersebut meliputi :

b. Pengembangan keterpaduan infrastruktur

1) Kegiatan dukungan manajemen pengem-

untuk keterpaduan kawasan, meliputi:

bangan infrastruktur wilayah;

- Pelaksanaan

2) Kegiatan perencanaan infrastruktur pe-

percontohan

/

inkubasi

kerjaan umum dan perumahan rakyat;

pengembangan kawasan; - Pengembangan kota baru dan cerdas

3) Kegiatan pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan

(smart city) - Peremajaan perkotaan melalui urban re-

perumahan rakyat; 4) Kegiatan pengembangan kawasan strat-

development/urban renewal. - Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan; - Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pen-

egis perdesaan; dan 5) Kegiatan pengembangan kawasan strategis perkotaan. Renstra ini kemudian diimplementasikan

gadaan tanah. Renstra BPIW juga menyebutkan menge-

dengan berbagai program kerja, salah satu-

nai strategi

pengembangan wilayah yang

nya terkait WPS. Direncanakan akan diban-

diimplementasikan dalam suatu program

gun 35 WPS di seluruh Indonesia. Ke- 35

pengembangan

WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan

infrastruktur

wilayah.

kabar utama

13

rus diwujudkan dengan kerja keras dari seluruh jajaran di lingkungan BPIW. Tidak hanya itu, kerja sama dan koordinasi yang erat terutama dengan seluruh satminkal di lingkungan Kementerian PUPR juga sangat dibutuhkan. Kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga harus terjalin dengan baik sehingga keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah yang berbasis WPS dapat dilaksanakan secara optimal. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hendra/Shoviah


kepulauan yaitu: Pulau Sulawesi (5 WPS), Pulau Kalimantan (4 WPS), Kepulauan Maluku (2 WPS), Pulau Bali - Nusa Tenggara (5 WPS), Pulau Papua (4 WPS), Pulau Jawa (8 WPS), dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (1WPS). WPS terbagi berdasarkan tiga kelompok pertumbuhan terpadu. Pertama, kelompok kawasan yang sudah terbangun terdiri dari 10 WPS seperi utara Jawa, Merak-Bakauheni-Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api dan Kalimantan Timur. Kedua, kelompok kawasan yang sedang berkembang terdiri dari 16 WPS, contohnya di Papua dan

Mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepula uan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan Wilayah Pengembangan Strategis

Palu. Ketiga, kawasan pertumbuhan baru sebanyak 9 WPS. Contohnya pulau-pulau terdepan, terluar dan perbatasan. Program kerja yang sudah direncanakan ha-


Glossary

14

Berbagai Istilah Tentang Jalan Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR adalah jalan. Istilah jalan ini juga bermacam-macam. Berikut kami uraikan beberapa istilah jalan yang dikutip dari buku Kamus dan Istilah Bidang Pekerjaan Umum yang diterbitkan Puskom Kementerian Umum pada 2012.


Infrastuktur Jalan Tol Gempol Pandaan

Pada edisi kali ini, kami uraikan beberapa isti-

permukaan tanah dan atau air serta di atas

tan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh,

lah jalan.

permukan air, kecuali jalan kereta api, jalan

kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan

Jalan

lori, dan jalan kabel.

masuk dibatasi secara berdaya guna.

Prasarana transportasi darat yang meliputi

Jalan Akses

Jalan Arteri Primer

segala bagian jalan, termasuk bangunan di-

Akhir dari jalur landai, tempat bertemu den-

Jalan arteri yang menghubungkan secara ber-

peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada

gan tempat masuk jalan raya.

daya guna antar pusat kegiatan nasional atau

permukaan tanah, yang berada pada permu-

Jalan Arteri

antara pusat kegiatan nasional dengan pusat

kaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas

Jalan umum yang berfungsi melayani angku-

kegiatan wilayah.


Glossary

Jalan Arteri Sekunder

Jalan Kolektor 1

tan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak

Jalan yang menghubungkan kawasan primer

Jalan kolektor primer yang menghubungkan

dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah.

dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan

antar ibukota provinsi.

Jalan Nasional

sekunder kesatu dengan kawasan sekunder

Jalan Kolektor 2

Jalan arteri dan jalan kolektor alam sistem

kesatu, atau kawasan sekunder kesatu den-


jaringan jalan primer yang menghubungkan

gan kawasan sekunder kedua.

ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/

antar ibukota provinsi, dan jalan stategis nasi-

Jalan Bebas Hambatan

kota.

onal, serta jalan tol.

Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan

Jalan Kolektor 3

Jalan Provinsi

pengendalian jalan masuk secara penuh dan


Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

tanpa adanya persimpangan sebidang serta

antar ibukota kabupaten/kota

primer yang menghubungkan ibukota provinsi

dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Jalan Kolektor Primer

dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar

Jalan Desa

Jalan yang menghubungkan secara berdaya

ibukota kabupaten/kota dan strategis provinsi.

Jalan umum yang menghubungkan kawasan

guna antara pusat kegiatan nasional den-

Jalan Raya

dan/atau antar permukiman di dalam desa,

gan pusat kegiata lokal, antar pusat kegiatan

Jalam umum untuk lalu lintas menerus den-

serta jalan lingkungan.

wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah

gan pengendalian jalan masuk secara terba-

Jalan Kabupaten

dengan pusat kegiatan lokal

tas dan dilengkapi dengan median, paling se-

Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer

Jalan Kolektor Sekunder

dikit dua lajur setiap arah.

yang tidak termasuk pada jalan nasional dan

Jalan

jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota

sekunder kedua dengan kawasan sekunder

Jalan yang menghubungkan jalan tol dengan

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

kedua atau kawasan sekunder kedua dengan

jalan umum yang ada.

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan

kawasan sekunder ketiga kolektor.

Jalan Poros

pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lo-

Jalan Kota

Jalan yang menghubungkan masing-masing

kal, serta jalan umum dalam sistem jaringan

Jalan umum dalam sistem jaringan jalan

stasiun permukiman atau lingkungan

jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan

sekunder yang menghubungkan antar pusat-

perumahan.

jalan strategis kabupaten.

pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat

Jalan Kecil

pelayanan dengan persil, menghubungkan an-

Jalan umum untuk melayani lalu lintas setem-

tar persil, serta menghubungkan antar pusat

pat, paling sedikit dua lajur untuk dua arah

permukiman yang berada di dalam kota.

dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.

Jalan Layang

Jalan Kerikil

Jalan yang berada di atas permukaan tanah.

Jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan

Jalan Lingkar

yang diperkeras.

Istilah bagi semua jalan yang melingkari pusat

Jalan Khusus

suatu kota; pada kota yang sangat besar ter-

Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usa-

dapat jalan lingkar dalam, lingkar tengah dan

ha, perseorangan, atau kelompok masyarakat

lingkar luar; fungsinya adalah agar kendaraan

untuk kepentingan sendiri.

di dalam kota dapat mencapai bagian kota

Jalan Kolektor

tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau

Jalan umum yang berfungsi melayani ang-

bagian kota lainnya atau untuk mempercepat

kutan pengumpul atau pembagi dengan ciri

perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya.

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

Jalan Lingkungan

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan umum yang berfungsi melayani angku-

yang

menghubungkan

kawasan

15

Jalan Penghubung


16

Review

Perencanaan Wilayah, Dasar Pengembangan Suatu Daerah

Pengembangan

suatu

wilayah,

semestinya

diawali

dengan

perencanaan. Suatu perencanaan yang matang, akan berdampak pada pengembangan wilayah yang terpola dengan baik. Buku “Perencanaan Pembangunan Wilayah”, buah karya Prof. Robinson Tarigan, M.R.P., ini memaparkan secara jelas mengenai pengembangan wilayah tersebut. Dalam buku terbitan Bumi Aksara tahun 2006 ini Robinson Tarigan juga menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Wilayah tidak bisa terlepas dari Perencanaan Penggunaan Ruang Wilayah, bila perencanaan itu ingin dibuat terpadu. Judul buku

: Perencanaan Pembangunan Wilayah”

Menurut Profesor Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) ini

Pengarang : Prof. Robinson Tarigan, M.R.P

perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan tata

Penerbit

ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah (terutama

: Bumi Aksara

Tahun terbut : 2006 Tebal buku

: 296 halaman

aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah sebagai langkah dalam menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada akhirnya, dapat menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Menurut Profesor Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) ini perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah (terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah

Buku setebal 296 halaman itu terdiri dari 10 bab. Dalam Bab 1 dibahas mengenai beberapa pengertian yang menyangkut perencanaan dan ruang lingkup dari perencanaan itu sendiri. Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa hal diantaranya bidang-bidang yang tercakup dalam Perencanaan Wilayah dan kaitan perencanaan dengan pengambilan keputusan. Pada bab 2 dibahas mengenai pendekatan sektoral dan regional dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah. Dalam bab ini dikupas beberapa hal diantaranya Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah, pendekatan sektoral dan regional. Kemudian di bab 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perencanaan ruang wilayah, mulai dari landasan dan manfaat pengaturan penggunaan ruang hingga langkah-langkah dalam pelaksanaan perencanaan.


Review

17

Pada bab 4 dibahas berbagai teori tentang

Para pejabat di daerah dapat menjadikan

lokasi, salah satunya mengenai terjadinya

buku ini sebagai referensi untuk mengatur

konsentrasi

berbagai

produsen/pedagang

dari

kebijakan

pembangunan

yang

barang sejenis. Selanjutnya dalam bab 5

ditetapkan sebagai skala prioritas. Selain

dijelaskan juga mengenai ruang dan wilayah.

itu dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam

Dalam bab 6 dikupas beberapa hal seperti mengenai

bagaimana terbentuknya kota-

kota di Indonesia. Pada bab 7 Prof. Robinson membahas mengenai model gravitasi, mulai dari asal mula dan alur pikir model gravitasi hingga masalah ketidaksinambungan. Kemudian pada bab 8 dibahas mengenai proyeksi penduduk, salah satunya mengenai proyeksi

penduduk

berdasarkan

proyeksi

jumlah rumah. Dalam bab 9 dijabarkan mengenai

arti

dan

ruang

lingkup

Linier

Programming (suatu metode untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari bentuk linier) hingga penyelesaian dengan tabel simpleks yang merupakan metode yang digunakan umtuk mencari nilai optimal dari program linier. Pada bab 10 dibahas

Buku ini lebih

menyusun Rencana Pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, amupun jangka

ditujukan sebagai

panjang.

referensi bidang

memiliki

perencanaan pembangunan wilayah, walaupun di dalamnya

Dengan kajian yang bersifat ilmiah dan kualitas

yang

mumpuni,

maka

membuat buku ini berbobot dan penting untuk dibaca. Selain itu, buku tersebut bermanfaat bagi

orang

yang

memerlukan

informasi

mengenai bidang penataan ruang. Hendra Djamal

juga ada sedikit membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah

mengenai dasar-dasar evaluasi proyek, mulai dari

perbedaan

studi

kelayakan

finansial

dengan studi kelayakan sosial ekonomi hingga mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sebuah proyek jalan. Buku ini lebih ditujukan sebagai referensi bidang perencanaan pembangunan wilayah, walaupun di dalamnya juga ada sedikit membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini tidak lain karena perencanaan pembangunan wilayah tidak bisa terlepas dari perencanaan penggunaan wilayah jika ingin berjalan terpadu. Oleh sebab itu, di dalam buku yang juga menjadi salah satu koleksi Perpustakaan Kementerian PUPR tersebut juga terdapat bab yang membahas prinsip dasar atau petunjuk umum yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Dalam buku tersebut dipaparkan juga bahwa Perencanaan Pembangunan Wilayah yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah, sehingga perncanaan itu lebih komperehensif dan terpadu. Berbagai alat analisis yang dikemukakan, dapat dipakai dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah maupun dalam menyusun Tata Ruang Wilayah. Buku ini direncanakan untuk dua kelompok pembaca sekaligus yaitu para akademisi dan para praktisi. Untuk setiap rumus, ada uraian yang menggunakan kalimat biasa untuk menerangkan isi dan kegunaan rumus tersebut. Dengan demikian para praktisi dapat menangkap makna yang terkandung pada tiap topik yang dibahas dan terpacu untuk menerapkannya.


18

wawancara


wawancara

19

BPIW Siapkan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur

A. Hermanto Dardak

........................................................................................................ Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Pembangunan infrastruktur bergerak lebih awal menyusul langkah pemerintah melalui Kementerian PUPR yang telah menandatangani kontrak senilai Rp 8,81 triliun pada Tahun Anggaran 2016. Sejumlah pihak menilai langkah itu merupakan salah satu langkah positif dalam menggerakan laju perekonomian nasional dan mendukung tahun percepatan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR juga telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan pembangunan. Bagaimana sebenarnya fokus program Kementerian PUPR sepanjang tahun 2016 ini?, seperti apa dukungan dari BPIW?, dan bagaimana target BPIW pada tahun tersebut?. Berikut petikan wawancara Sinergi dengan Kepala BPIW He rmanto Dardak yang dirangkum dari beberapa kesempatan.


20

wawancara Apa yang menjadi program besar dari Kementerian PUPR ?

Setelah penandatangan konrak, maka tahun 2016 ini kita

bisa

membangun 8 waduk. Jumlah ini sifatnya menambah 22 waduk yang Kementerian PUPR akan mempercepat pemenuhan apa yang sudah

sekarang ini sedang berjalan. Kemudian juga jalan tol, perumahan

kita rancang selama 5 tahun. Jadi mulai tahun 2015 hingga 2019.

dan lain-lain. Jadi dengan telah dilakukan penandatangan kontak,

Kita misalnya menargetkan 65 waduk akan dibangun, kemudian

kita sudah lakukan percepatan, sehingga bulan Januari ini uang muka

juga seribu kilometer jalan tol, tapi fokusnya di wilayah-wilayah

sudah bisa diberikan. Tentunya ini akan lebih meyakinkan kita, bahwa

pertumbuhan, yang agak khusus tentunya, bahwa yang dibangun di

proyek yang kita bangun untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

wilayah pertumbuhan tadi. Ini juga untuk mengurangi disparitas. Ada

Disamping output fisik, kita juga bisa menghasilkan outcome

10 wilayah pertumbuhan yang memang sudah berkembang, dan ada

maupun impact. Jadi proyek yang kita bangun tadi kita fokuskan di

10 wilayah pertumbuhan yang lain yang memang pengembangan

daerah yang menjadi tempat pusat pertumbuhan. Misalnya begini,

baru seperti di Papua, di mana Bapak

“Jadi dengan telah dilakukan

Presiden telah berkunjung ke sana. Ada juga daerah yang sedang berkembang seperti di Kalimantan dan Sulawesi, di mana daerah yang menjadi pusat pertumbuhan tadi sebagai mesin pertumbuhan secara nasional

dan juga di dalam wilayah

pertumbuhan itu ada kawasan-kawasan pusat

pertumbuhan

yang

di Sei Mangke Provinsi Sumatera Utara

didukung

konektivitasnya, supaya ada nilai tambah disitu. Inilah yang menjadi fokus untuk diselesaikan. Pada tahun 2015 masih ada beberapa tantangan antara lain soal kelembagaan,

penandatangan kontak, kita sudah lakukan percepatan, sehingga bulan Januari ini uang muka sudah bisa diberikan. Tentunya ini akan lebih meyakinkan kita, bahwa proyek yang kita bangun untuk memicu pertumbuhan ekonomi”

dibangun hilirisasi dari sawit, kemudian pelabuhan

Kuala

Tanjung

dibangun.

Jalan kita bangun untuk menghubungkan antara kawasan perkebunan dengan pelabuhan. Sehingga

waktu proyek

jalan selesai dilakukan, produknya bisa dipasarkan,

kemudian

bisa

diekspor

melalui pelabuhan tadi. Jadi ini akan meningkatkan kemanfaatan dari proyek tadi.

Bukan hanya pembangunan fisik

yang dilakukan tapi juga dapat berguna dengan baik. Saya rasa ini

yang kita

harus lakukan.

sehingga memang penyerapan anggaran di awal-awal tahun 2015 praktis

kecil. Tapi untuk tahun ini

kelembagaan kita terbentuk, sehingga tahun 2015 akhir sudah

Dari total proyek yang menjadi target Kementerian PUPR ini sudah berapa persen yang dilelang?

dilakukan pelelangan. Kalau Rp 9 triliunan, tentunya anggaran PUPR 2016 sekitar Rp 104 Ini sesuatu yang baru, ada lelang dini di tahun 2015 untuk tahun

triliun sehingga diatas 6 persen.

2016. Bisa diceritakan bagaimana hal itu dilakukan ? Banyak lelang yang sudah dilakukan Kementerian PUPR. Bagaimana Sebetulnya sebelumnya lelang dini sudah kita lakukan beberapa kali,

memastikan integritas peserta lelang?

namun pada awal tahun 2015, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat disatukan menjadi satu Kementerian, sehingga

Kalau itu ada prosedur yang harus diikuti. Itu tetap dilakukan

lelang dini belum bisa dilakukan di awal tahun 2015. Tapi tahun ini

prosesnya. Sehingga peserta lelang dapat memenuhi persyaratan

kita lakukan lebih cepat lagi, karena kelembagaan kita sudah ada,

teknis. Kemudian dari segi pembiayaan, tentunya cari yang paling

dan kita melakukan tender pada akhir 2015, dan yang penting

kompetitif. Jadi yang kita cari, peserta lelang yang secara teknis

belum tanda tangan kontrak pada tahun 2015. Kontraknya kita

memenuhi syarat tapi secara biaya bisa ditekan sebaik mungkin.

lakukan di tahun 2016. Tapi proses pelelangan dari mulai September

Artinya tawaran lelang yang kita lakukan merupakan tawaran lelang

hingga Desember 2015 sudah kita bisa mulai. Pada saat itu tahapan

yang bertanggungjawab. Sebenarnya masalah lelang ini sudah

lelang kita jalankan mulai dari memberikan informasi tentang

ada prosedurnya. Namun yang penting, dengan adanya proyek

adanya lelang, proses lelang sendiri hingga penandatangan kontrak

pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja. Pembangunan

bagi pemenang lelang.

yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan


wawancara

21

kesejahteraan masyarakat. Kedua, proses tadi dilakukan seawal

membangun waduk itu bisa memakan waktu 4 tahun. Tapi kalau

mungkin, makanya lelang kita lakukan di akhir tahun 2015 atau

secara umum penyerapan di Kementerian PUPR diatas 93 persen.

bahkan pertengahan menuju akhir tahun. Sehingga bulan Januari

Jadi sebetulnya yang pokok-pokok telah dapat dilaksanakan.

2016 penyerapan anggaran bisa cepat dilakukan. Artinya, bila proyek dikerjakan di awal tahun maka hasil dari pelaksanaan pembangunan

ini

semakin

Diatas 93 persen itu sudah sesuai target atau melampaui target?

cepat

dirasakan masyarakat.

Dulu memang diharapkan 93 persen

“Ini sesuai dengan apa yang kita Banyak

sekali

pekerjaan

rumah

yang dibebani kepada Kementerian PUPR. Kalau kita melihat sejenak kinerja di tahun 2015 lalu, berapa banyak

proyek-proyek

tertunda

pelaksanaannya di tahun 2015 ? Sebetulnya

ada

proyek

yang

sifatnya multi tahun, sehingga tidak selesai dalam satu tahun. Misalnya

fokuskan, dalam membangun wilayah kita bagi menjadi 35 wilayah pertumbuhan. Dengan demikian kita mencoba membuat konektifitas yang kuat, infrastruktur yang terpadu“

karena kondisi awalnya yang kita lakukan adalah

penataan

kelembagaan

tadi.

Kita harapkan tahun 2016 ini kita bisa menyelesaikan

proyek yang penting,

terutama untuk wilayah pertumbuhan. Misalnya

wilayah

pertumbuhan

dari

Jakarta menuju Cirebon, bukan main sekarang, ada beberapa kawasan industri yang sepanjang

wilayah pertumbuhan

itu. Pengembangan kawasan kita juga harapkan berkembang hingga Semarang.


22

wawancara

Sekarang sudah sampai ke Pejagan, kemudian Pejagan hingga

Seperti apa konsep pengembangan wilayah di Indonesia?

Pemalang, di mana proses konstruksi akan dilakukan diawal tahun 2016 ini. Kita harapkan itu bisa selesai nantinya. Kemudian juga untuk

Ini sesuai dengan apa yang kita fokuskan, dalam membangun

daerah Kertosono hingga Mojokerto itu bisa kita sambung, kemudian

wilayah kita bagi menjadi 35 wilayah pertumbuhan. Dengan demikian

juga Mojokerto hingga Surabaya dan Gempol hingga ke Pasuruan. Itu

kita mencoba membuat konektifitas yang kuat, infrastruktur yang

antara lain di Jawa.

terpadu diantara kawasan-kawasan prioritas di dalam kawasan

Untuk di luar Jawa, di Pulau Sumatera kita melakukan inovasi atau

pertumbuhan tadi. Akses infrastrukturnya, seperti jalan, harus

terobosan, di mana biasanya kita tender, dan kita

berikan kepada

baik, sehingga dapat dihubungkan dengan pelabuhan. Untuk wilayah

BUMN, 100 persen pemerintah. Sekarang ini sudah mulai dibangun

perkotaan, akses infrastrukturnya harus baik. Inilah yang kita

wilayah pertumbuhan untuk Sumatera,

fokuskan, sehingga dapat menjadi

misalnya Bakauheni menuju Palembang

“Tahun 2016 kita fokus agar

dan Tanjung Api-Api. Untuk mendukung wilayah pertumbuhan

turunan program pembangunan

kita membebaskan tanah seluas 120

pembangunan

wilayah.

Misalnya

dari Medan ke Pekanbaru, disitu ada Danau Toba kita dukung, Sei Mangke yang menghasilkan sawit, kita bangun

meter. Dari jumlah tersebut, 60 meter

infrastruktur betul-betul bisa

untuk jalan tol, 30 meter sebelah kiri

efektif dilaksanakan dan kita

pelabuhan.

kita berikan

mengevaluasi berapa tingkat

Dengan demikian hasil perkebunan

untuk utilitas, yakni bisa

untuk listrik tegangan tinggi, bisa untuk

keterpaduan pembangunan

utilitas gas, dan fiber optik. Dan sebelah kanannya

kita alokasikan untuk kereta

api. Sehingga bagian ini sebagai koridor yang menjadi tulang punggung sebuah kawasan. Jadi nanti akan

lengkap

infrastrukturnya, sehi ng g a swa st a

infrastruktur, berapa tingkat sinkronisasi dan bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut

akan lebih tertarik untuk masuk kesitu.

meningkat”

sawit , bisa langsung dibawa ke pelabuhan

untuk

dipasarkan.

Ini

yang menjadi penting. Hal ini kita sudah

tuangkan

dalam

rencana

pengembangan pelabuhan utama di Indonesia. Apa yang menjadi fokus dari program-

Masalah sekarang kan banyak kawasan industri, tapi kenapa listriknya tidak ada. Disini koridor tadi sudah

industri dan kita bangun akses menuju

program yang dilaksanakan BPIW tahun 2016 ini?

lengkap, sehingga investor dalam negeri dan luar yang akan masuk kesitu akan cepat bisa memperoleh infrastruktur yang diperlukan.

Tahun 2016 kita fokus agar turunan program pembangunan infrastruktur betul-betul bisa efektif dilaksanakan dan kita

Jadi dengan disiapkan tempat untuk utilitas itu memangkas

mengevaluasi

permasalahan pembebasan lahan?

infrastruktur,

berapa berapa

tingkat tingkat

keterpaduan sinkronisasi

pembangunan dan

bagaimana

pembangunan infrastruktur tersebut meningkat. Jadi supaya Ya. jadi tidak perlu lagi kita membebaskan lahan untuk memindahkan

hasilnya jangan hanya output atau fisik saja, tapi juga output yang

utilitas ketika membangun jalan tol. Jadi dengan membuat tempat

membuat kawasan tadi berproduksi, lapangan kerja disediakan

untuk utilitas di pembangunan jalan tol tersebut, menjadi bagian dari

dan juga tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah

keterpaduan infrastruktur, karena disitu lengkap.

tersebut. Itu yang menjadi fokus pengembangan kita.

Soal anggaran, di Januari ditargetkan penyerapannya 6 %. Di akhir

Apa permasalahan yang biasa dihadapi dalam pembangunan

2016 apakah targetnya diatas 93%?

infrastruktur? Apa langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada?

Saya rasa iya 2015 kita bisa menyerap 93%, tentunya diatas itu. Ya kita maksimalkan untuk mendekati rencana tadi.


Yang pertama kebiasaan kita membangun sesuai sektor-sektornya.

wawancara

23

Sumber: Dok BPIW

Misalnya bangun jalan,

bangun jalan saja, padahal jalan itu

lebih dulu, kemudian kita berkoordinasi dengan siapa. Kedua,

dibutuhkan untuk menuju pelabuhan. Artinya pelabuhannya perlu

masalah tanah, inovasi kita, satu wilayah pertumbuhan, kita akan

dibangun juga. Ini harus sinkron, harus terpadu. Dalam konteks ini,

membangun tulang punggungnya berupa jalan tol dan kereta api.

khususnya Kementerian PUPR, pendahulu kita selalu menekankan

Tulang punggung menjadi penting. Lahannya kita coba sediakan

pengembangan wilayah, apa saja yang kita butuhkan. Harus

untuk infrastruktur, sehingga kawasan yang dibangun bisa berfungsi.

difokuskan wilayah dibangun dan itu harus siap ada di sana. Makanya

Terkait masalah koordinasi antar instansi, kita buat master plannya.

kita mengembangkan 35 WPS, di mana didalamnya ada kawasan

Hendra/Naufal/Andina

strategis, kawasan ekonomi khusus, kota baru, termasuk kawasan wisata. Kawasan wisata sudah cukup unggul, namun dukungan infrastruktur masih kurang. Wisatanya dibangun, pendukungnya dibangun juga. Untuk itu kita dengan Kemenko Maritim dan Sumber Daya menetapkan 10 KSPN, kita fokus di dalam wilayah pertumbuhan untuk mendukung itu tadi. Intinya dengan 35 WPS kita memadukan mana yang dibangun


24 24

Teropong Media

Infrastuktur PUPR dalam media cetak Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan topik tersebut, dari tanggal 4 hingga 29 Januari. Berita yang dihimpun sebanyak 79 berita. Guntingan berita kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu: Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, Republika, dan Investor Daily. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media moitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan di bulan Januari tersebut.

3% 2% Tambahan? Manfaat kepada persawahan dan pengairan dari waduk, 3% Integrasi jalan,

Smart city,

Kawasan Ekonomi Khusus

6%

Pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan mempercepat pembangunan infrastruktur,

21%

6%

Sektor pariwisata dipengaruhi infrastruktur,

8%

Perkembangan jalan tol,

15%

Jembatan,

9% Pembangunan adil dan merata, serta membangun dari pinggiran,

Pendirian infrastruktur berdampak kepada pengembangan ekonomi,

9% Manfaat langsung yang dirasakan sektor lain - Pengembangan property - Pembangunan desa - Pariwisata - Smart city - Lapangan kerja - Pengairan

SINERGI / Edisi 0101 -Januari Januari2016 2016

12%

Kendala yang dihadapi - Pembebasan lahan - Pembiayaan proyek - Bencana alam

25

KILAS BPIW 26 BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan Wisata Danau Toba

28 Kementerian PUPR dan World Bank Jalin Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

30

Penerapan ISO 9001 : 2015 sebagai Upaya Peningkatan Sistem Manajemen Mutu BPIW

32 34

Hermanto Dardak Paparkan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dalam Rapim Polri

Untuk Optimalkan Kinerja, BPIW Tingkatkan Kapasitas Pegawai Non PNS dan CPNS

36 38

Kementerian PUPR dan World Bank Lakukan Kerjasama Terkait Program Sustainable Urbanization

Koordinasi Antar Kementerian dalam Pembentukan Badan Otorita Danau Toba

SINERGI SINERGI // Edisi Edisi 0101 -Januari Januari2016 2016

26

Kilas BPIW

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba

Foto: Dok.

yang melibatkan beberapa Satminkal di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di ruang rapat BPIW, Selasa (26/1). Kepala BPIW Hermanto Dardak yang memimpin

langsung

rapat

tersebut

mengatakan pengembangan kawasan ini penting mengingat Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengembangkan 10 Kawasan Strategis

Pariwisata

Nasional

(KSPN),

salah satunya Danau Toba. Rapat ini juga menurutnya sebagai persiapan kunjungan Presiden ke Danau Toba pada bulan Maret mendatang. Pada

kesempatan

tersebut,

Dardak

mengatakan bahwa saat ini potensi Danau Toba sangat tinggi, namun jumlah wisatawan Kepala BPIW, Hermanto Dardak memberikan arahan terkait Danau Toba

yang berkunjung ke danau itu menurun. Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa faktor,

Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera

pembangunan infrastruktur. Sehubungan

tujuan wisata yang cukup menjanjikan.

dengan hal itu, Dardak mengusulkan untuk

Tidak hanya itu,

membagi

ini,

kawasan tersebut juga

dikembangkan

pangan lebih

merupakan

dan

areal

menjadi

perkebunan.

mengoptimalkan Badan

lumbung

kawasan

Pengembangan

fokus

infrastruktur

menjadi

dua bagian, yaitu infrastruktur destinasi

Untuk

menuju kawasan wisata Danau Toba dan

wisata

infrastruktur di daerah wisata Danau Toba

Infrastruktur

Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi


salah satunya adalah kurang optimalnya

kawasan

dapat

Utara

itu sendiri. Dalam

penjelasannya,

Dardak

27

Suasana rapat koordinasi dengan Satminkal dilingkungan kementerian PUPR

menyebutkan ada beberapa pengembangan

di beberapa Kabupaten sekitar Danau Toba

Perwakilan dari Ditjen Bina Marga, Chaidir

infrastruktur di kawasan tersebut yang

dan mendukung anjungan cerdas di kawasan

menambahkan saat ini instansinya sedang

perlu

wisata Danau Toba.

mengembangkan rencana jalan tol dari Tebing

diperhatikan

oleh

masing-masing

Satminkal, seperti Ditjen Sumber Daya Air (SDA) diharapkan dapat memaksimalkan

Sedangkan terkait penyediaan perumahan, Dardak

menekankan

dalam

pengembangan

kawasan

Danau

Toba,

seperti peningkatan Embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir,

pembersihan

enceng gondok secara rutin dan

normalisasi

saluran

Tanah Ponggol. Lebih

lanjut

menyatakan

tahun

Ditjen

Cipta

diharapkan

dapat

2016-2017 Karya

Dardak

di

mengoptimalkan

“Rencananya pada tahun 2018 pengembangan infrastruktur di kawasan Danau Toba akan didukung oleh World Bank”

rehabilitasi

jalan tol ini untuk mempermudah wisatawan menuju Danau Toba. “Sesuai dengan usulan

pembangunan

unit-

APBN-P, pada tahun 2016 ini akan dilakukan

unit

baru

pelebaran jalan di Jalan Lingkar Prapat

tersebut.

sebagai bagian dari ruas Tebing Tinggi

di

kumuh

perumahan wilayah

Koordinasi antar instansi

menuju Prapat,” tukas Chaidir. Selain

yang berkaitan dengan masalah ini menurutnya

di

perlu dilakukan.

rapat

Menurut pada

tahun

dilakukan

Dardak,

diikuti

lingkungan ini

juga

perwakilan

satminkal

Kementerian dihadiri

Kepala

PUPR, Pusat

Pengembangan Kawasan Strategis BPIW,

akan

Rezeki Peranginangin dan Kepala Pusat

percepatan

Perencanaan Infrastruktur, Hadi Sucahyono.

ini

untuk seluruh kegiatan

Naufal/Hendra

pengembangan infrastruktur di kawasan

penataan

kawasan wisata Pangururan – Tuktuk –

Danau Toba. “Rencananya pada tahun 2018

Tomok terutama terkait Sistem Penyediaan

pengembangan infrastruktur di kawasan

Air Minum (SPAM), Instalansi Pengolahan Air

Danau Toba akan didukung oleh World Bank.

Minum (IPAL), dan persampahan. Selain itu

Untuk

yang perlu dilakukan adalah pembangunan

Masterplan dimulai dari pertengahan tahun

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang

ini untuk persiapan percepatan infrastruktur

berbasis

di kawasan itu,” ucapnya.

Reduce, Reuse dan Recycle (3R)

Tinggi – Prapat – Sibolga. Pembangunan

dan

kawasan

program yang ada di tahun ini

pada

itu perlu disiapkan terlebih dahulu

SINERGI SINERGI//Edisi Edisi01 01-- Januari Januari 2016 2016

28

Kilas BPIW

Kementerian PUPR dan World Bank Jalin Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

Kementerian Pengembangan

PUPR

melalui

Infrastruktur

Badan Wilayah

(BPIW) menindaklanjuti koordinasi dengan

pelestarian lingkungan dan infrastruktur dari

Kawasan

kawasan tersebut.

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan

Menanggapi

hal

tersebut,

Hermanto

Strategis,

Kepala

Pusat

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, serta pejabat BPIW lainnya.

mengembangkan

Dardak selaku Kepala BPIW Kementerian

kawasan pariwisata di Indonesia. Menurut

PUPR mengadakan rapat lanjutan dengan

Menurut Dardak, saat ini Indonesia memiliki

Alexandra

perwakilan

World Bank untuk koordinasi pengembangan

beberapa tantangan dalam pengembangan

dari World Bank yang hadir pada rapat

kawasan pariwisata melalui konsep Wilayah

wilayah pariwisata seperti sumber daya

tersebut saat ini terdapat dua kekurangan

Pengembangan Strategis (WPS). Rapat ini

pariwisata, baik alam atau budaya yang

utama dalam pariwisata di Indonesia yaitu

dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan

belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk

World

Bank

dalam

Drees,

selaku

memberikan

kontribusi

secara

optimal

pada pengembangan pariwisata. Sebagai gambaran, jumlah wisatawan asing pada tahun 2013 hanya 8,8 juta, lebih rendah daripada di Malaysia yang mencapai 25,7 juta dan Thailand yang mencapai 26,5 juta. Begitu pula dengan layanan pariwisata dari segi infrastruktur untuk konektivitas masih belum mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan daya saing infrastruktur pariwisata Indonesia yang berada di peringkat 101, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke68 dan Thailand berada di peringkat ke-21. Dardak menambahkan, pada tahun 2019 target jumlah kedatangan turis asing ke Indonesia adalah sebesar 20 juta orang. “Untuk mendukung meningkatnya jumlah kedatangan turis pada tahun 2019 tersebut, perlu Kepala BPIW berdiskusi dengan perwakilan World Bank


adanya

perencanaan

beberapa

strategi

pengembangan

yakni

kawasan

Kilas BPIW

Sumber: Dok. BPIW

BPIW mengadakan rapat koordinasi lanjutan dengan World Bank

pariwisata yang berbasis pengembangan

satu infrastruktur yang akan dikembangkan

tahun ini. Program pengembangan kawasan

wilayah strategis, peningkatan profesio-

adalah jalan tol Medan – Tebing Tinggi –

pariwisata yang bekerja sama dengan

nalisme

dan

Pematang Siantar, serta telah disiapkan

World Bank ini akan diusulkan kepada

pengembangan UKM, pengembangan

pelebaran jalan nasional di sekitar Danau

Bappenas untuk masuk ke dalam Blue Book

infrastruktur untuk kawasan pariwisata

Toba.

dan diharapkan pada tahun 2017 program

sumber

daya

manusia

beserta aksesnya, serta pengembangan

Untuk pengembangan infrastruktur

kelembagaan dan dukungan

k awa s a n p a r iw is a t a ,

untuk mengi ntegras i k a n

komponen

yang

akan

disiapkan

antara

lain

berbagai stakeholders dalam mencapai target pariwisata nasional,” jelas Dardak pada rapat yang diadakan di ruang rapat BPIW, Senin (11/1). S aat

i ni ,

BPIW

t e la h

menyiapkan konsep rencana pengembangan kawa s a n pariwisata sebagai bagian dari WPS. Salah satu contohnya adalah kawasan Danau Toba.

29

Saat ini, BPIW telah menyiapkan konsep rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagai bagian dari WPS. Salah satu contohnya adalah kawasan Danau Toba.

re a d i ne ss

ini dapat terlaksana,” ungkap Alexandra, perwakilan dari World Bank. Naufal

cr i t e r i a

untuk investasi dalam b id a n g infr a st r u k t u r pariwisata, menyediakan skema pembiayaan yang berkelanjutan investasi

untuk

infrastruktur

pariwisata, serta pembiayaan untuk pembangunan fisik seperti air bersih, sanitasi, jalan, drainase,

Dalam paparannya, Dardak menggarisbawahi bahwa Kementerian

pengolahan

limbah,

museum,

PUPR akan mengembangkan Danau Toba

cerdas dan ruang terbuka hijau.

anjungan

melalui konsep pengembangan wilayah

“Anggaran investasi dalam mendukung

yang terintegrasi dengan WPS Medan –

pengembangan pariwisata diharapkan dapat

Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Salah

diimplementasikan

dalam

pertengahan


30

Kilas BPIW

Penerapan ISO 9001 : 2015 sebagai Upaya Peningkatan Sistem Manajemen Mutu BPIW

Foto: Dok.

diterapkan sebagai pedoman melaksanakan pekerjaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas di lingkungan BPIW. Sehubungan dengan hal tersebut, BPIW mengadakan sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuka oleh Dadang Rukmana, selaku Sekretaris Badan Infrastruktur Wilayah. “Tujuan dari kegiatan ISO dimaksudkan untuk membantu kita, agar bekerja menjadi lebih akuntabel. Karena kita menggunakan anggaran dari rakyat, jadi tiap rupiah yang digunakan ada tanggung jawab output atau outcomenya. Episentrum bukan di kita, sulit atau tidak pelaksanaan ISO dilakukan, yang penting kepuasan pihak lain seperti masyarakat yang dilayani.” Ungkap

Dadang Rukmana membuka acara Sistem Manajemen Mutu BPIW

Sumber: Dok. BPIW

Dadang dalam acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 2 gedung BPIW, Selasa

Dalam

rangka

penyusunan

Agenda

BPIW telah merintis penerapan SMM

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

di Sekretariat Badan pada Tahun 2015.

memerlukan quality assurance sebagai

BPIW kemudian mengadakan sosialisasi

upaya

pembaharuan

penerapan SMM yang digunakan tahun lalu

dan perubahan mendasar selaras dengan

yakni ISO 9001:2008. Namun, dikarenakan

program sertifikasi berstandar internasional

ISO

(ISO).

kelemahan, maka diterbitkan ISO terbaru

untuk

Permen

melakukan

PU

No.4/PRT/M/2009

tentang Manajemen Mutu Kementerian PU


(05/01).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Badan

9001:2008

yaitu ISO 9001:2015.

memiliki

beberapa

Kilas BPIW

Oleh karena itu, BPIW perlu bersiap untuk merevisi standar sertifikasi SMM nya

la in nya . Te nt u s a j a it u s e m u a bisa

hadir di acara tersebut. Harapannya,

sebelum

permen

PU

sesuai dengan ISO 2008:2015. Perubahan

mengenai SMM yang terbaru diluncurkan,

tersebut

beriringan

BPIW dapat melakukan review SMM pada

dengan proses revisi PERMEN PU No.04/

tingkat eselon II yang dilakukan oleh auditor

PRT/M/2008 tentang SMM menjadi permen

internal. Dadang juga berharap terkait ISO

PUPR berdasarkan standar terbaru yang

untuk mulai diaplikasikan di salah satu

diperkirakan akan selesai pada pertengahan

bagian di pusat-pusat di BPIW. “Target tahun

dapat

berjalan

Tahun 2016. BPIW juga akan berusaha

ini seluruh unit di sekretariat badan sudah

menyelesaikan sertifikasi sesegera mungkin.

menerapkan sistem ISO, cara membuat dan

“Serti fi kasi sebai k nya s e ce p a t nya

menjalankan program sudah sesuai dengan

m aksi mal

memang

disarankan pertengahan tah u n

2016

sudah

selesai. Saat ini sudah ada kegiatan, kontrak dan data penunjang lain yang mempermudah

untuk

segera menyelesaikan sertifikasi.” harap Ineke, konsultan ahli yang turut

t in g g i,” u n g k a p D a d a n g. N i na

sistem ISO. Langkah

batas

akhir tahun, tapi sangat

d ila k u k a n j ik a k it a me milik i ko m itmen

Sumber: Dok. BPIW

Suasana acara Sistem Manajemen Mutu BPIW

disele sai kan,

31

“Target tahun ini seluruh unit di sekretariat badan sudah menerapkan sistem ISO, cara membuat dan menjalankan program sudah sesuai dengan sistem ISO”

demi

langkah

sudah

didokumentasikan u nt u k me mu d a h k a n program yang berjalan sesuai dengan ISO. Jadi nanti

dibuat

masing-

masing pusat sudah ada salah satu bagian yang menerapkan sistem itu, untuk menjadi contoh bagi

b id a n g - b id a n g


32

Kilas BPIW

Hermanto Dardak Paparkan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dalam Rapim Polri Foto: Dok.

Sumber: Dok. BPIW

Hermanto Dardak memberikan paparan di Rapim Polri

Kepolisian Republik Indonesia menggelar

kesiapan Pemerintah dalam menghadapi

Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di auditorium

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 26

sudut

Januari sampai dengan 29 Januari. Rapim

seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan,

ini mengangkat tema “Dengan Memperkuat

Kementerian

Soliditas,

Revolusi

Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian

Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan

Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan.

Profesionalisme

dan

Pemerintah”. Salah satu topik diskusi yang diangkat dalam rapat ini adalah mengenai


pandang

Terkait

hal

Pengembangan

beberapa

Pekerjaan

tersebut,

Kementerian, Umum

Kepala

Infrastruktur

dan

Badan Wilayah

Kilas BPIW

33

Kepala BPIW, Hermanto Dardak Berfoto Bersama dengan Keynote Speakers di Rapim Polri

(BPIW), Hermanto Dardak, yang mewakili

dukungan seluruh stakeholder termasuk

Polri dalam beberapa hal seperti melakukan

Menteri

PUPR,

mengenai

Polri, seperti contoh pada masa konstruksi

manajemen/rekayasa

Pembangunan

di Jalan Tendean, Jakarta Selatan, yang saat

kemacetan yang mungkin timbul, menjaga

Infrastruktur dalam mendukung Kebijakan

ini begitu intensif, memerlukan manajemen

keamanan saat berlangsungnya proyek,

Pemerintah di bidang ekonomi.

lalu lintas yang optimal dari Polri,” tutur

dan membantu pembangunan infrastruktur

Dardak.

dasar pada saat tanggap darurat bencana.

Strategi

menjelaskan

Keterpaduan

Dalam penjelasannya, Dardak mengatakan bahwa

salah

akibat

Contoh lain sinergitas yang dibutuhkan

Sedangkan pada masa pasca konstruksi,

menghadapi MEA saat ini adalah dengan

Ke me nt e r ia n PU PR t e r h a d a p Po lr i,

Dardak berharap Polri dapat membantu

pembang una n

infrastruktur W ilayah Strategis mencakup

strategi

lintas

dalam

percepatan

satu

lalu

yang

berbasis

Pengemb a ng a n (WPS)

yang

sektor

juga

pariwisata

dan wilayah perbatasan. Fokus rencana

pada

keterpaduan

lintas sektor dan antara pusat dengan daerah pada kawasan pertumbuhan dan disinkronkan terhadap fungsi, lokasi, waktu dan

besaran

investasi

pada

menurut

Pada tahap konstruksi, menurutnya butuh bantuan Polri dalam Melakukan manajemen/rekayasa lalu lintas akibat kemacetan yang mungkin ditimbulkan.

pemrograman jangka pendek, “Tentu

saja

infrastruktur pertumbuhan

dalam untuk

ekonomi

Dardak

dalam menjaga penggunaan infrastruktur

adalah saat pra-

dan membuat rekayasa lalu lintas serta

konstruksi seperti

manajemen lalu lintas yang terpusat.

pembebasan lahan dan

sudah menyelesaikan masa konstruksinya

p e n d u d u k .

sebulan sebelum hari-H, namun harus

Bantuan

tetap ada manajemen lalu lintas pada

yang

d i l a k u k a n

saat

Polri

PUPR sudah terintegrasi dengan tol untuk

berupa

mencegah

jalan tol pada saat lebaran nanti,” tutup

dampak

Dardak dalam paparannya. Naufal

dan s os ia l

yang mungkin timbul dari kegiatan tahap ini, dan menjaga keamanan serta kelancaran

Indonesia,

kegiatan tersebut.

pasca konstruksi, Kementerian PUPR butuh

tahap

Kementerian

otomatisasi dalam upaya optimalisasi alur

pembangunan

Pada

dan

atau

me m pe rce p a t baik

pelaksanaannya

menanggulangi ko nf lik

dalam masa pra konstruksi, konstruksi dan

“Pada masa lebaran, Kementerian PUPR

pemindahan

konstruksi,

Dardak

berpendapat bahwa dibutuhkan bantuan


34

Kilas BPIW

Untuk Optimalkan Kinerja, BPIW Tingkatkan Kapasitas Pegawai Non PNS dan CPNS Foto: Dok.

Pengarahan oleh sekretaris BPIW, Dadang Rukmana

Dalam rangka mendukung kelancaran


dan Non PNS di lingkungan BPIW. Acara ini

Anggaran

selain dihadiri oleh pegawai CPNS dan Non

2016, khususnya dalam hal percepatan

PNS, dihadiri juga oleh pejabat Eselon 3

pelaksanaan kegiataan di tahun 2016 serta

dari Sekretariat Badan, Pusat Perencanaan

dalam memahami tusi visi misi dan program-

Infrastruktur

program yang ada, Badan Pengembangan

dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian

Pengembangan Kawasan Strategis, dan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

pelaksanaan

kegiatan

Tahun

PUPR,

Pusat

Program

(PUPR) mengadakan acara pembekalan

“Kami tidak membedakan antara CPNS

kegiatan tahun anggaran 2016 bagi CPNS

dan non PNS, sama saja, kita sama-sama

35

Peserta kegiatan yang terdiri dari CPNS & tenaga ahli.

bekerja di Kementerian PU P R k h u s u s nya

bahwa ada tiga hal penting

yang harus

sekaligus memberikan pemahaman kepada

di BPIW, yang membedakan hanya status

dipahami oleh seluruh CPNS dan Non-PNS.

peserta mengenai tugas dan fungsi BPIW,

administrasi saja,” tutur Dadang Rukmana,

Pertama, memahami tugas dan fungsi

bisnis proses yang dijalankan oleh BPIW

selaku Sekretaris BPIW saat membuka

Kementerian PUPR khususnya tugas dan

serta program-program unggulan BPIW,

acara tersebut. (13/1).

fungsi

Berdasarkan analis i s be b a n ke r j a , idealnya

saat

353 personil PNS, ini

saat

hanya

tersedia

162 PNS sehingga kekurangannya sebanyak 191 personil. Untuk

menutupi

k e k u r a n g a n tersebut, BPIW telah merekrut non

PNS.

BPIW.

Kedua,

berlaku

pegawai

value

salah satunya konsep WPS. Harapannya

Ke me nt e r ia n

pada kegiatan ini, pegawai CPNS maupun

PUPR termasuk di

Non-PNS dapat memahami lebih mendalam

BPI W, d a n ke t ig a

mengenai BPIW, sehingga ke depan pegawai

menyamakan spirit

CPNS dan non PNS dapat bekerja lebih efektif

sebagai warga BPIW.

dan optimal. Nina/Andina

memahami di

ini

BPIW membutuhkan sedangkan

yang

“Kami tidak membedakan antara CPNS dan non PNS, sama saja, kita sama-sama bekerja di Kementerian PUPR khususnya di BPIW, yang membedakan hanya status administrasi saja”

D a d a n g menambahkan b a hwa

be ke r j a

ke r a s,

be r ge r a k

cepat, dan bertindak tepat, harus menjadi pedoman sebagai

mereka warga

Kementerian

Beban

kerja yang diemban oleh pegawai kerja Non-

PUPR,

PNS pun tetap sama dengan PNS, Dadang

bahwa “infrastructure development is

menuturkan bahwa keberadaan pegawai

a part of economic development” sehingga

Non-PNS sangat membantu BPIW dalam

sesuai dengan misi PUPR yaitu membangun

menjalankan tugas dan fungsinya.

ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam paparannya Dadang menjelaskan

Pada

Dadang

juga

kesempatan

mengingatkan

tersebut,

Dadang


Kilas BPIW

36

Kementerian PUPR dan World Bank Lakukan Kerjasama Terkait Program Sustainable Urbanization Dalam mewujudkan visi Kementerian PUPR

Foto: Dok.

dalam membangun Indonesia, Kementerian PUPR bekerjasama dengan World Bank untuk

dapat

mendukung

program-

program prioritas yang direncanakan oleh Kementerian PUPR terutama yang berkaitan dengan sustainable urbanization. Dalam tindak lanjutnya, Kementerian PUPR mengadakan

rapat

pertemuan

dengan

World Bank yang membahas mengenai program-program Kementerian PUPR yang berkaitan dengan infrastruktur, permukiman dan penyediaan perumahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjojono, Dirjen Cipta Karya, Andreas Suhono,

masing-masing Kepala

Pusat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan segenap rombongan World Bank. Taufik Widjojono menjelaskan program Kementerian

PUPR

pada

tahun

2015-

Sekertaris jendral PUPR, Taufik Widjojono menyambut Laura Tuck, Vice president Sustainable development

berkualitas, serta meningkatkan tata kelola

investor, salah satunya World Bank karena

sumber daya organisasi di bidang PUPR.

keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh

Pada

pertemuan

tersebut,

Andreas

Pemerintah Pusat.

2019 akan berfokus pada ketahanan air,

Suhono juga menerangkan bahwa Cipta

“Pada bidang penyediaan perumahan,

kedaulatan pangan dan energi, infrastruktur

Karya memiliki target 100% akses air minum,

saat ini Indonesia mengalami backlog.

jalan

untuk

mendukung

konektivitas,

0% kawasan permukiman kumuh dan 100%

Untuk mengatasi hal tersebut, sejalan

infrastruktur

pemukiman

akses sanitasi layak dalam menyediakan

dengan adanya launching program 1 juta

pembangunan

infrastruktur dasar di permukiman. Untuk

rumah oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla,

infrastruktur PUPR secara terpadu dari

memenuhi target ini diperlukan bantuan

bidang penyediaan perumahan memiliki

pinggiran didukung industri konstruksi yang

oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta dan

program rental housing untuk mengurangi

pembangunan dan

perumahan

rakyat,


Kilas BPIW

gap backlog perumahan di Indonesia,” tutur

dukung, daya tampung, lingkungan fisik,

lain yang dapat mempengaruhi perencanaan

Taufik pada rapat yang diadakan di Ruang

serta arahan RPJMN dan Nawacita.

perkotaan di Indonesia

Sekretaris Jenderal PUPR, Kamis (21/1).

c. Tiga area yang harus dibenahi untuk

“Dalam hal ini, perlu adanya integrasi

Dalam rapat pertemuan tersebut, dibahas

mendukung Sustainable Urbanization yaitu

antara perencanaan urban water, urban

juga mengenai program pengembangan

mempermudah regulasi dan izin untuk

sanitation, urban housing, urban tourism

infrastruktur berba s i s m a sya r a k a t

bisnis dan investasi di perkotaan, perlu

dan urban infrastructure untuk mendukung

dan

adanya

Sustainable

pendekatan

yang

digunakan

oleh

perencanaan

perkotaan

urban

Urbanization

di

Indonesia,”

Kementerian PUPR,

planning yang lebih

tutup Laura Tuck pada pertemuan tersebut.

yaitu:

baik, dan finansial

Naufal

a. Tiga pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan dalam pembangunan Bendungan

yaitu

pembangunan bendungan

untuk

penyediaan air baku bagi masyarakat, fasilitasi

dan

Dalam rapat pertemuan tersebut, dibahas juga mengenai program pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat dan pendekatan yang digunakan oleh Kementerian PUPR

untuk

membuat

kota menjadi lebih “bankable”. Dengan pembenahan di tiga area ini, diharapkan pe r kot a a n

akan

me n j a d i

le b ih

nyaman ditinggali, lebih berkelanjutan dan lebih produktif. Menurut

penguatan kapasitas

Laura

kelembagaan di Pemerintah Daerah serta

Tuck, selaku Vice President Sustainable

pemberdayaan masyarakat.

Development of World Bank, Kementerian

b. BPIW melakukan konsepsi pembangunan

PUPR

infrastruktur melalui pendekatan wilayah

masalah perkotaan yang selama ini dialami

atau

oleh Indonesia terkait perubahan guna

yang

dikenal

Pengembangan merupakan

dengan

Strategis

pendekatan

wilayah

perlu

memperhatikan

tantangan

(WPS).

WPS

lahan, degradasi lingkungan, daya dukung

berbasis

daya

lingkungan, perubahan iklim dan masalah

Rapat Program Sustainable Ubanitation Kementerian PUPR & World Bank

37

Sumber: Dok BPIW


38

Kilas BPIW

Koordinasi Antar Kementerian dalam Pembentukan Badan Otorita Danau Toba

Foto: Dok.

Pembentukan Badan Otorita Danau Toba dengan 5 Kementerian

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menghadiri

Basuki rapat

Hadimuldjono Koordinasi

Polhukam

Luhut

(Rakor)

Pariwisata

Arief

Panjaitan, Yahya,

dan

Menteri Menteri

tindak lanjut pembentukan Badan otorita

Lingkungan

pariwisata Danau Toba yang dipimpin oleh

Nurbaya. Selain lima pejabat tinggi tersebut,

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan

turut hadir Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya (Menko) , Rizal Ramli di Institut

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian

Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir,

PUPR, Hermanto, Plt. Gubernur Sumut,

Sumatera Utara, Sabtu (9/1).

Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut dan tujuh

Rakor tersebut juga di hadiri oleh tiga


Menteri kabinet kerja lainnya yaitu Menko

turut

Hidup

dan

Kehutanan

Siti

Bupati dari seluruh wilayah yang mengelilingi

Kilas BPIW

Danau Toba yakni Bupati Toba Samosir,

“Kita tahu tantangan itu dan tidaklah mudah

wisata tersebut.

Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir,

Dengan demikian, kawasan wisata itu

untuk mengatasinya. Namun, tantangan

Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Dairi

bisa menjadi “Monaco of Asia”, pariwisata

tersebut sudah mulai ditangani dengan

dan Bupati Humbang Hasundutan.

tingkat internasional yang dapat memikat

pembuatan jalan tol Kualanamu – Tebing

banyak wisatawan mancanegara. “Kita akan

Tinggi yang direncanakan akan selesai di

jadikan Danau Toba

tahun 2016, dan Tebing Tinggi – Pemantang

ini Monaco of Asia,

Siatar ditahun 2017” tutur Dardak. Andina

Dalam Rakor ini, Menko Rizal Ramli mengatakan p e r l u n y a pembentukan Badan

Otorita

pengelolaan Dan au

Toba

dapat agar lebih terkoordinasi. Dalam

hal

ini Menko Rizal Ram li memi nta agar masyarakat Sumatera Utara

“Kita akan jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih, begitu juga dengan Danau Toba yang tidak kalah bagus”

karena orang sudah tahu kalau Monaco itu

bagus,

cantik,

pemandangannya indah

dan

bersih,

begitu juga dengan Danau Toba yang tidak kalah bagus” ujarnya. Pada

kesempatan

t e r s e b u t , Me nt e r i PUPR,

Basuki

mengatakan

serta pemerintah

bahwa

daerahnya bisa mendukung segala upaya

saat ini PUPR sudah melakukan perencanaan

pemerintah yang akan menjadikan Danau

dan

Toba sebagai ikon pariwisata Indonesia.

i nfr a st r u k t u r u nt u k me n ge mb a n g k a n

Didukung dengan program one destination

pariwisata di daerah Danau Toba yang dalam

pemrograman

39

untuk

mendukung

Menteri PUPR dan Kepala BPIW hadir dalam Pembentukan Badan Otorita Danau Toba

one management yang di canangkan oleh

hal ini di lakukan oleh BPIW.

Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata

Dardak

untuk mempercepat proses pengambilan

memang menjadi masalah utama dalam

keputusan yang berkaitan dengan daerah

pengembangan daerah wisata Danau Toba.

membenarkan

Hermanto

bahwa

akses


40

Laporan Khusus

Demi Wujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Bermanfaat Bagi Masyarakat, BPIW Maksimalkan Persiapan Pra Konreg

Pra Konsultasi Regional (Konreg) dan Konreg merupakan tahapan yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang terpadu yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dengan semangat itulah, selaku pihak yang diberikan amanah menggelar kegiatan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memaksimalkan persiapan, terutama Pra Konreg yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Dengan menjalin koordinasi yang erat baik dengan seluruh satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun dengan Pemerintah Daerah, BPIW optimis dapat menggelar kegiatan itu dengan sukses.

Tahun 2016 menjadi tahun yang berarti bagi BPIW. Betapa tidak,

berdaulat, mandiri dan berkepribadian”.

badan yang baru berusia satu tahun ini sudah diberi kepercayaan

Sebelum Konreg dimulai, terlebih dahulu digelar Pra Konreg. Tujuan

besar untuk menggelar Konreg Kementerian PUPR, di Jakarta pada

dari Pra Konreg ini adalah, pertama, identifikasi awal isu-isu strategis

10-11 Maret mendatang. Konreg merupakan hajatan penting, karena

bidang PUPR tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg.

merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi dari program tahunan

Kedua, identifikasi awal rencana aksi pencapaian output/pekerjaan

sebagai salah satu tahapan penyiapan program guna mensinergikan

strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian

(RPJMN) bidang PUPR dan atau Rencana Strategis (Renstra)

PUPR dan Pemerintah Daerah.

Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai bahan masukan Konreg.

Pelaksanaan Konreg pada tahun ini mengambil tema “meningkatkan

Ketiga, konsolidasi program tahun 2017 antara Kementerian PUPR

keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang PUPR termasuk

berbasis wilayah pengembangan strategis menuju Indonesia yang

sinkronisasi antar sektor.


Laporan Khusus

Sumber: Dok BPIW

Kepala BPIW memimpin rapat persiapan Pra Konreg

Kemudian tujuan keempat yakni, mensinkronkan, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017 sebagai bahan masukan Konreg.

Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Papua. Hasil yang diharapkan dari Pra Konreg yakni isu strategis dan rencana kebutuhan pembangunan Bidang PUPR di seluruh Provinsi dari

Pra Konreg yang rencananya akan dilaksanakan di empat kota

diskusi dalam desk Provinsi. Hasil lain yang diharapkan yakni rencana

besar dan diikuti 34 provinsi di Indonesia. Keempat kota besar itu

pencapaian Renstra, dan usulan rencana kegiatan sebagai bahan

yakni Medan (4-5 Februari), Yogyakarta (11-12 Februari), Bali (18-19 Februari), dan Makassar (25-26 Februari). Pra Konreg yang diadakan di Kota Medan diikuti 10 Provinsi yakni Nangroe Aceh Darussalam (NAD),

Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu,

41

Bangka Belitung,

Sumatera Selatan, dan Lampung.

masukan dalam pelaksanaan Konreg PUPR

Hasil yang diharapkan dari Pra Konreg yakni isu strategis dan rencana kebutuhan pembangunan Bidang PUPR di seluruh Provinsi dari diskusi dalam desk Provinsi.

Pra Konreg di Yogyakarta diikuti tujuh

2016,

guna penyusunan Rencana Kerja

Kementerian PUPR tahun 2017 yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS. Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris

Provinsi yakni Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah

Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta

Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Bali.

Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW.

Kemudian Pra Konreg di Kota Makassar diikuti 11 Provinsi yakni

Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, beberapa

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Kalimantan Utara, Kalimantan

dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan,

Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan, Balai

Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta

Selanjutnya, Pra Konreg di Kota Bali diikuti enam Provinsi yakni Maluku

Penyediaan Perumahan Provinsi.


42

Laporan Khusus

Sumber: Dok BPIW

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi PUPR, Harris memimpin Rapat koordinasi persiapan Pra Konreg I

didasari pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004

Beberapa persiapan yang dilakukan diantaranya konsolidasi materi

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-

Pra Konreg

Pra Konreg dan penyiapan tim yang akan ditugaskan sebagai tim

undang tersebut mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan

utama Pra Konreg maupun Konreg. Penugasan kepada tim inti ini akan

Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,

tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung

dan tanggap terhadap perubahan. Selain itu Undang-Undang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tim ini diharuskan menguasai

No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini

sepenuhnya substansi persoalan yang ada.

mengamanatkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah Rencana Tata Ruang

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Wilayah (RTRW) dan isu strategis Provinsi yang dikaitkan dengan

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

WPS, sehingga akan memudahkan untuk menyaring usulan.

rasa keadilan dan kepatutan.

Nantinya didalam Pra Konreg ada desk

Pra Konreg dan Konreg sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang terpadu yang dapat memberikan manfaat secara

langsung

kepada

masyarakat.

Dengan semangat itulah, BPIW bergerak cepat,

dengan

langsung

menggelar

persiapan pelaksanaan Pra Konreg. Kegiatan ini digelar dua kali, yakni pada tanggal 15 dan 22 Januari. Saat memimpin pertemuan yang

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu strategis Provinsi yang dikaitkan dengan WPS, sehingga akan memudahkan untuk menyaring usulan.

dihadiri seluruh pejabat Eselon II hingga IV

pembahasan

program

provinsi.

Desk

provinsi merupakan rapat pembahasan isu-isu

strategis

pembahasan

bidang

rencana

PUPR program

serta dan

anggaran kegiatan tahun 2017 untuk masing-masing

provinsi.

Desk

ini

dilaksanakan secara serentak masingmasing provinsi. Di setiap desk tersebut terdapat petugas desk yang terdiri dari koordinator desk,

pada 15 Januari lalu itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak menekankan

penanggung jawab materi desk, dan anggota desk. Untuk koordinator

pentingnya kerja sama dan keterpaduan satminkal di lingkungan

desk merupakan pejabat eselon II, yang bertugas memimpin jalannya

Kementerian PUPR maupun dengan Pemerintah Daerah. Masukan-

desk. Kemudian, untuk penanggung jawab materi desk merupakan

masukan yang timbul perlu ditelaah bersama untuk menyatukan

pejabat eselon II,III, dan IV sesuai SK Konreg, di mana masing-masing

persepsi masing-masing pihak.

eselon mewakili Ditjen atau Badan yakni SDA, Bina Marga, Cipta Karya,


Laporan Khusus

No

AGENDA

43

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1.

Pra Konreg Wilayah Sumatera

Medan, 4-5 Februari 2016

2.

Pra Konreg Wilayah Jawa-Bali

Yogyakarta, 11-12 Februari 2016

3.

Pra Konreg Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua

4.

Pra Konreg Wilayah Kalimantan-Sulawesi

5.

Konreg

Bali, 18-19 Februari 2016 Makassar, 25-26 Februari 2016 Jakarta, 10-11 Maret 2016 (Jadwal tentatif)

Penyediaan Perumahan dan Pembiayaan Perumahan, Bina Konstruksi, Sekjen, dan BPIW.

Meski Konreg dilaksanakan BPIW namun dukungan semua pihak sangat diharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan optimal. Dengan

Sedangkan anggota desk, yakni panitia yang bertugas

telah digelarnya semua persiapan tersebut, maka BPIW telah siap

mempersiapkan materi hasil Pra Konreg dalam setiap desk. Peserta

menggelar Pra Konreg maupun Konreg. Kegiatan ini diharapkan dapat

desk yakni Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas terkait PUPR

benar-benar berimplikasi positif bagi pembangunan infrastruktur yang

Provinsi, Kepala Satker dan Balai yang terdapat di provinsi. Output

berbasis pada keterpaduan pengembangan wilayah. Nina/Hendra

yang didapat masing-masing desk harus dikumpulkan kepada Tim Perumus. Setelah rapat persiapan pertama, dilanjutkan persiapan kedua pada 22 Januari lalu.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan

persiapan pelaksanaan Pra Konreg dan k onsolidasi lanjutan materi Pra Konreg. Dengan mulai dekatnya waktu pelaksanaan Pra Konreg yang pertama yakni di Kota Medan 4-5 Februari mendatang, maka acara tersebut dititikberatkan pada konsolidasi materi dan teknis Pra Konreg. Beberapa hal yang dibahas diantaranya progres kegiatan, permasalahan teknis, dan pematangan materi terkait hakekat dari Pra Konreg itu sendiri. Pelaksanaan Pra Konreg tentu saja akan mendapat banyak usulan dan masukan dari masing-masing daerah.

Usulan dan masukan

tersebut disesuaikan dengan Renstra dan WPS Kementerian PUPR. Kedua hal ini menggunakan pendekatan wilayah yang diharapkan dapat menangkap kebutuhan terkait pengembangan kawasan.


44

Laporan Khusus

Sudut Pandang Seputar Pra Konreg Pra Konreg punya peran yang sangat penting dalam menghimpun segala masukan dan usulan dari seluruh stakeholder terkait infrastruktur, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Dengan demikian seluruh masukan dan usulan terkait program infrastruktur tahun 2017 tersebut dapat dibicarakan pada saat Konreg nanti. Lalu, bagaimana pandangan jajaran pimpinan BPIW seputar pelaksanaan Pra Konreg ini?. Berikut kutipan komentar-komentarnya.

Beri Dukungan Program Infrastruktur Untuk Kawasan Strategis Kepala BPIW, Hermanto Dardak

“Pra Konreg dan Konreg adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan, sebagai salah satu tahapan penyiapan program, guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. BPIW juga memiliki tujuan dalam Pra Konreg ini, yakni untuk memberikan dukungan terhadap kawasan-kawasan strategis. Awalnya kita menyusun melalui pendekatan WPS. Kemudian kita pertajam lagi mengenai kawasan strategis. Selanjutnya kita lihat apa yang dibutuhkan oleh kawasan strategis ini. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan, maka kita beri dukungan melalui program pembangunan infrastruktur, sehingga potensi yang ada di kawasan tersebut dapat dioptimalkan. Namun jika ada usulan untuk membuat aset baru, hal itu perlu dikaji ulang untuk disinergikan dengan WPS yang sudah disusun. Intinya, kita saling melengkapi dengan teman-teman lain. Kita breakdown kebutuhan dari masing-masing pihak di lingkungan PUPR, kita telaah bersama untuk menyamakan satu persepsi dari berbagai pihak”

Kegiatan Pra Konreg, Kerja Keras Seluruh Pihak Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana

“Kita perlu menerpadukan serta menyinkronkan, karena Pra Konreg dan Konreg ini sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang terpadu, maka harus dipersiapkan dengan matang. Tim tentu harus menguasai substansi, selain itu juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan negosiasi. BPIW memang jadi panitia, tapi bendera kita tetap bendera PUPR. Jadi saat BPIW mempersiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat, tentu saja itu adalah keringat dari seluruh pihak, terutama di lingkungan Kementerian PUPR. Bila ada perbedaan usulan maka hal itu merupakan hal yang wajar, karena masih berstatus usulan yang masih mengalami proses panjang untuk menjadi sebuah keputusan. Nanti ada Konreg, tapi kita tetap harus mengacu dengan baseline. Persiapan sudah kita lakukan dengan maksimal, selanjutnya bergantung kepada bagaimana pelaksanaan di lapangan”


Laporan Khusus

45

Setiap Masalah Dihimpun dan Dianalisa

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Hadi Sucahyono “Catatan pertama, selalu diingatkan bahwa Pra Konreg bukan sebagai kolektor program, namun dari kita yang nantinya akan memberikan arahan, mana yang tepat atau mana yang menjadi prioritas. Disini peran pemimpin desk dan tim pendukungnya. Penguasaan substansi menjadi penting, kalau sudah ditentukan desknya, langsung saja fokus ke tugas dan desknya. Kemudian penguasaan wilayah, salah satu amunisi yang dikuasai adalah RTRW provinsi. Hal ini akan memudahkan untuk menyaring program serta menentukan prioritas program. Setiap pengendali desk memiliki informasi tentang RTRW, RJPM, dan potensi masalah yang ada di tiap provinsi. Gunanya untuk membuat bank informasi tiap provinsi. Selanjutnya dari informasi yang ada kita menganalisis masalah. Kita harus cari tahu, misalnya daerah genangan banjir di mana, sebaran kawasan kumuh dan kebutuhan jalan akses yang dibutuhkan di setiap provinsi”.

Melalui Pra Konreg, Setiap Usulan dari Daerah Dinilai

Kepala Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW, Harris Batubara “Tim inti Pra Konreg dan Konreg dituangkan dalam SK penugasan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri. Baik tim maupun proses pelaksanaannya, diperlukan persiapan yang matang untuk melaksanakan Pra Konreg agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Beberapa hal yang dibahas dalam persiapan yang kita lakukan seperti progres kegiatan, permasalahan teknis, dan hakekat dari Pra Konreg. Namun Pra Konreg bukan serta merta memutuskan satu kebijakan dalam satu waktu, melainkan memberikan waktu yang cukup untuk menilai tingkat skala kepentingan di setiap usulan dari daerah. Hakekat Pra Konreg ini memberikan ruang waktu panjang hingga berlangsungnya Konreg. Jadi pada saat ada usulan, tidak serta merta kita langsung mengambil keputusan”

Program 2017 Harus Dikaji Secara Mendalam

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin “Bila persiapan yang dilakukan sudah matang, selanjutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan bekerja maksimal saat pelaksanaan nanti. Untuk program 2017 yang sudah ditentukan dalam WPS harus dipastikan bahwa sudah dilakukan kajian yang mendalam dan dijadikan sebagai program yang strategis. Sebagai sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun, diharapkan Konreg dapat memberikan keuntungan secara langsung bagi masyarakat. Sehubungan dengan beberapa target Renstra seperti pencapaian 1.000 kilometer jalan tol, 2.600 kilometer jalan nasional, dan 11.400 meter jembatan, sebaiknya dicari tahu lokasi pemenuhan semua target tersebut. Nanti teman-teman yang bertugas di masing-masing desk berusaha mencari ini, supaya diskusi dengan Satminkal juga bisa seirama. Seandainya mereka sudah menargetkan satu lokasi, nanti kita diskusikan dan bandingkan dengan kompetensinya dan master plan yang sudah disusun.”

Pembangunan Infrastruktur Harus Mendukung Sektor Lain Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kuswardono

“Masing-masing pejabat eselon II memberikan berbagai masukan untuk mendukung terselenggaranya Pra Konreg. Dukungan dan masukan yang diberikan baik dalam bentuk substansi maupun teknis, seperti masukan lain untuk menegaskan pembagian tanggung jawab di masing-masing pejabat di lingkungan BPIW. Segera dibagi, mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon II dan eselon III. Sehingga bisa mendalami tiap desk dan tugasnya sesuai dengan substansi baseline. Untuk mencapai itu, pembangunan infrastruktur harus mendukung sektor-sektor strategis lain. Tugas BPIW bukan sekedar mengembangkan kawasan, tapi juga memberikan dukungan kepada kawasan pariwisata, pelabuhan, dan sektor strategis lain.Dukungan yang diberikan kepada masingmasing daerah juga sebaiknya disesuaikan dengan Renstra dan WPS Kementerian PUPR. Kedua hal ini menggunakan pendekatan wilayah yang diharapkan dapat menangkap kebutuhan terkait pengembangan kawasan”.


46

Opini

Korelasi Pembangunan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Shoviah & Hendra Djamal

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan pendukung utama aktivitas masyarakat.


Pembangunan jembatan Merah Putih Ambon

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasili-

Dengan membangun infrastruktur, maka

tas atau struktur dasar, peralatan, instalasi

suatu daerah yang tadinya sulit memasar-

yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk

kan produk perkebunan karena kondisi yang

berfungsinya sistem sosial dan sistem eko-

jalan yang rusak, maka dapat dengan mudah

nomi masyarakat. Infrastruktur merupakan

memasarkannya. Tidak hanya infrastruktur

pendukung utama aktivitas masyarakat.

sektor transportasi, infrastruktur sektor

Misalnya agar produk perkebunan seperti

lain seperti jaringan listrik, jaringan komu-

kelapa sawit, kopra, teh dan kopi dapat di-

nikasi, dan jaringan air minum juga dapat

pasarkan, maka dibutuhkan bagian dari in-

membantu aktivitas masyarakat.

frastruktur sektor transportasi yakni berupa angkutan jalan.


Bila pembangunan infrastruktur ini dilakukan, maka banyak orang berpendapat bahwa

Opini

47

hal itu dapat menggerakkan perekonomian. Bahkan keberadaan infrastruktur secara umum diyakini dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Benarkah demikian?. Korelasi antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi ini dianalisis secara ilmiah sejak lama oleh beberapa ilmuan bidang ekonomi, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa ilmuan tersebut seperti Johannes Fedderke dan Rob Garlick dari Fakultas Ekonomi Universitas Cape Town Afrika Selatan. Pada pada tahun 2008 keduanya menulis tentang “Infrastructure Development and Economic Growth in South Africa: A review of the Accumulated Evidence” atau diartikan sebagai “Pembangunan infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Afrika Selatan:

Sebuah Tinjauan dari Akumulasi

Bukti”. Setelah dilakukan penelitian mereka menyimpulkan bahwa didasari pada bukti teoritis dan empiris ternyata ada hubungan positif yang kuat antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, dikatakan bahwa terjadinya dampak infrastruktur pada output baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui peningkatan sektor swasta. Investasi dari para investor di Afrika Selatan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatnya ekspor. Dalam buku “Socio-Economic Impact of Infrastructure Investments”, Vytautas Snieska dan Ineta Simkunaite menyebutkan pengukuran statistik dari hubungan antara infrastruktur dan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di negara baltik membuktikan, beberapa variabel tidak cukup untuk mengevaluasi dampak dari infrastruktur pembangunan, karena pesatnya pembangunan dikawasan tersebut. Untuk itu dibutuhkan metode skala penuh dalam rangka mengukur hal itu. Peneliti dalam negeri, Elen Setiadi bahkan telah meneliti 8 provinsi di Sumatera (model penelitian diaplikasikan pada data 8 provinsi di Pulau Sumatera tahun 1983-2003) men-

Rumah susun Jatinegara


genai dampak pembangunan infrastruktur

akumulasi kapital fisik sebagai salah satu

terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut.

faktor penggerak pertumbuhan ekonomi In-

Hasil penelitiannya ini ditulis dalam buku

donesia.

“Pengaruh

pembangunan

infrastruktur

dasar terhadap pertumbuhan”.

Hal ini terjadi karena pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berhasil menin-

Pertumbuhan total dari factor produc-

gkatkan rata-rata pendapatan per kapita riil

tivity yang paling tinggi di Pulau Sumatera

nasional. Kedua, meskipun pendapatan per

adalah Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe

kapita riil nasional telah meningkat, namun belum terdapat pemer-

Aceh Darussalam. Studi yang dilakukan

menemukan

bahwa

pening-

katan

pendapa-

tan

perkapita

dipengaruhi

oleh

pertumbuhan frastruktur pon

dan

intele-

listrik,

serta peningkatan investasi non infrastruktur

dan

Korelasi antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi ini dianalisis secara ilmiah sejak lama oleh beberapa ilmuan bidang ekonomi, baik dalam maupun luar negeri.

indeks pendidikan.

ataan pendapatan per kapita riil antar provinsi di

Indonesia.

Ketiga,

terdapat indikasi teori b-convergence dengan kecepatan konvergensi sebesar

1,75%

atau

setara dengan half life sekitar 41,14 tahun. Artinya, dengan

provinsi-provinsi pendapatan

per kapita riil lebih rendah tumbuh lebih tinggi

Dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Per-

dibandingkan dengan provinsi-provinsi den-

bankan, Juli 2014, Novi Maryaningsih, Oki

gan pendapatan per kapita riil lebih tinggi.

Hermansyah, dan Myrnawati Savitri menulis

Keempat, teori s-convergence belum ter-

“Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertum-

jadi dalam perekonomian nasional Indonesia,

buhan Ekonomi Indonesia”. Dalam analisa

yang artinya masih terdapat ketimpangan

ketiganya menunjukkan bahwa pertumbu-

pendapatan per kapita riil antar provinsi di

han ekonomi Indonesia mempunyai hubun-

Indonesia. Kelima, kondisi infrastruktur jalan

gan yang searah dengan pertumbuhan

dan listrik berdampak signifikan terhadap

akumulasi stok kapital atau investasi. Hal ini

pertumbuhan pendapatan per kapita, namun

menunjukkan peran penting investasi atau

tidak demikian dengan pelabuhan. Dengan


48

Opini

demikian terbukti bahwa investasi secara

dalam World Economic Forum ini juga meng-

merupakan aset fisik yang menyediakan jasa

empiris sebagai faktor pendorong pertum-

ingatkan bahwa pembangunan infrastruktur

dan digunakan dalam produksi dan konsumsi

buhan ekonomi Indonesia.

juga harus memperhatikan keseimbangan

meliputi public utilities seperti telekomuni-

kemajuan ekonomi dengan masalah sosial

kasi, air minum, sanitasi dan gas). Demikian

dan lingkungan.

juga dengan public works seperti jalan, bend-

Kondisi tersebut terjadi karena; pertama, intervensi kebijakan Pemerintah lebih mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi-

Terkait pembangunan infrastruktur ter-

ungan dan saluran irigasi dan drainase, serta

provinsi yang tertinggal. Hal ini terkait den-

hadap pertumbuhan ekonomi regional di

sektor transportasi seperti jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang. Stephan Fretz dari Universitas St. Gallen Swiss, menulis “Infrastructure and Economic Growth”. Dalam disertasi untuk meraih gelar Doktor Filsafat Internasional Urusan Ekonomi dan Politik tersebut, Stephan menyimpulkan beberapa hal, salah satunya adalah, munculnya infrastruktur baru biasanya menciptakan pemenang dan pecundang. Dicontohkannya sebuah teknologi telekomunikasi baru, misalnya, broadband, akan membuat, misalnya dial-up internet, menjadi usang. Sebuah jalan raya baru dapat membuat daerah tertentu lebih menarik, dan merugikan daerah lain. Sehubungan dengan hal itu ia menekankan bahwa para

Rumah susun di daerah Pluit Jakarta

Sumber: BPIW

pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara eksplisit

gan ketimpangan pendapatan per kapita

Indonesia, Taufiq Amrullah dalam bukunya

dalam rangka untuk menghindari konsekue-

riil yang sangat besar di antara provinsi-

berjudul “Analisis pengaruh pembangunan

nsi yang tidak diinginkan.

provinsi di Indonesia sehingga diperlukan

infrastruktur terhadap pertumbuhan eko-

Analisa yang dilakukan para peneliti

peran pemerintah yang lebih besar. Kedua,

nomi regional di Indonesia” telah meneliti,

tersebut membuktikan bahwa pembangu-

penggunaan anggaran secara bijaksana

pengaruh pembangunan infrastruktur ter-

nan infrastruktur yang dilakukan secara

dengan lebih fokus pada pos-pos anggaran

hadap pertumbuhan ekonomi regional di In-

simultan bisa saja berdampak pada pertum-

yang mendukung akumulasi kapital baik in-

donesia dengan menggunakan analisis eko-

buhan ekonomi. Hal ini dikarenakan ketika

frastruktur keras maupun human capital.

nometrik data panel. Variabel infrastruktur

satu daerah melaksanakan pembangunan,

Ketiga, perbaikan kondisi infrastruktur baik

yang digunakan pada penelitian ini adalah

misalnya jalan atau jembatan, maka akan

keras maupun lunak perlu terus diupayakan

infrastruktur ekonomi yakni jalan,

dengan mempertimbangkan aspek geograf-

listrik, telepon dan air minum. Dari

is dan kebutuhan wilayah.

hasil penelitian ini dapat disimpulkan dilakukan

bahwa terdapat hubungan yang posi-

oleh banyak negara, menimbulkan daya sa-

tif antara pembangunan infrastruktur

ing dan mendorong produktivitas di satu sisi

dengan pertumbuhan ekonomi re-

dan berdampak sosial bagi masyarakat, di

gional yang diwakili oleh pendapatan

mana terbukanya lowongan pekerjaan yang

perkapita penduduk.

Pembangunan

infrastruktur

dapat meningkatkan pendapatan. Dalam tu-

Dengan

demikian

pembangunan

infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan.

lisan bertajuk “The Global Competitiveness

infrastruktur mutlak diperlukan teru-

Report 2014–2015”, Klaus Schwab menye-

tama dalam upaya meningkatkan pereko-

banyak tenaga kerja yang terserap. Dengan

butkan bahwa daya saing yang berkelanjutan

nomian suatu wilayah. Adanya infrastruktur

banyaknya tenaga kerja yang terserap maka

di 113 negara mendorong produktivitas pem-

dapat mempermudah aktivitas ekonomi ma-

akan mengikis angka pengangguran di suatu

bangunan yang berdampak positif bagi per-

syarakat dan juga meningkatkan produktivi-

daerah atau bahkan negara.

ekonomian masyarakat. Analisis yang ditulis

tas serta output/pendapatan. Infrastruktur


Tidak hanya itu, ketika jalan dan jembatan

Opini

49

elesai dibangun, maka akan memperlancar distribusi barang dan jasa, atau dengan kata lain, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut berjalan. Namun bisa saja pembangunan infrastruktur tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bila tidak diiringi dengan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Artinya, dibangunnya infrastruktur yang berdiri sendiri tanpa disertai infrastruktur pendukung lain yang dibutuhkan maka yang terjadi adalah infrastruktur tersebut tidak berfungsi optimal. Dengan kata lain, keterpaduan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Disisi lain, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan masalah sosial yang mungkin timbul, misalnya permukiman warga yang terkena pembangunan infrastruktur. Masalah yang timbul tersebut, harus diselesaikan secara arif bijaksana dan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif pada kemajuan daerah, bagi perekonomian masyarakat sekitar, dan juga bagi pendapatan negara.

Referensi : 1. IFC Economics NotesThe impact of infrastructure on growth in developing countries Antonio Estache and Grégoire Garsous - April 2012 2. Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Novi Maryaningsih Oki Hermansyah Myrnawati Savitri Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014 3. The Global Competitiveness Report 2014–2015 Klaus Schwab, World Economic Forum 4. Pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional: 8 provinsi di Pulau Sumatera - Elen Setiadi 5. Infrastructure Development and Economic Growth in South Africa: A review of the accumulated evidence Johannes Fedderke1 and Rob Garlick2 6. Infrastructure Development and Economic Growth in South Africa: A review of the Accumulated Evidence Johannes Fedderke dan Rob Garlick 2008 7. Socio-Economic Impact of Infrastructure Investments Vytautas Snieska Ineta Simkunaite 8. Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia Taufiq Amrullah 9. nfrastructure and Economic Growth Stephan Fretz


50

DUKUNGAN WPS TERHADAP Aceh 1

Lhokseumawe

Belawan

Kuala Tanjung 2

Riau

23

Pekanbaru Sumatera

Teluk Bayur

3

Jambi

4

Bangka Belitung

5

Palembang Jalur Rencana Pelabuhan Hub Jalur Rencana Pelabuhan Feeder Prioritas Pelabuhan Utama

Lampung

Kalimantan 20

Sampit 6

Cilamaya

U

22

Banjarmasin

Jakarta

Panjang

7

Surabaya

8 9

Balikpapan

21

BatamPontianak

11

10

Jawa

12

13

14

M Bali 15

16

Skala 1: 14.000,000 0

125

225

500

Km 1000

750

Pulau

Sumatera


Tol Laut 1 . Malahayati 2. Belawan )* Kuala Tanjung )* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi : Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru

Pulau

Tol Laut

Java

8. Tanjung Priok )* 9. Tanjung Perak )* 1 0.Tanjung Emas

Kalimantan

1 1 .Sampit 13 .Samarinda 1 4.Balikpapan : Kariangau 1 5.Pontianak

Bali-Nustra

16 .Kupang

17

Infografis

51 51

PENGEMBANGAN TOL LAUT Pulau-Pulau Kecil Terluar WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang WPS Pertumbuhan Baru WPS Perbatasan Darat Negara

Bitung 24

n

25

Pantoloan Ternate Sorong 26

31

Jayapura

32

Sulawesi 27

30

Ambon

Maluku

28

Makasar

33

Papua

Bau Bau 34

18 19

Major Ports Lines Feeder Ports Lines

Pulau

Tol Laut

Sulawesi

1 7.Makasar )* 1 8.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung )*

Maluku

21 .Ternate: A. Yani 22.Ambon

Papua

23.Sorong

Pelabuhan yang sudah didukung jalan akses atau sudah terhubung dengan jalan nasional tercatat sebanyak 165 Pelabuhan dengan rincian sebagai berikut: • 40 pelabuhan utama (PU); • 122 pelabuhan pengumpul (PP );(58pelabuhan yang sudah terbanguntapi aksesnyabelum memadai • 5 pelabuhan hub.

Prioritas Pelabuhan Hub Internasional (Hasil Rakor dengan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 20 Agustus 2015): 1. Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia Bagian Barat 2. Pengganti Pelabuhan Cilamaya, disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan segeradibangun 3. Pelabuhan Bitung, dipersiapkan untuk hub internasional laut.

24.Jayapura SINERGI / Edisi 01 - Januari 2016

52

Smart Highway, Inovasi Cerdas Untuk Keselamatan Para Pengendara Sumber: smarthighway.net

Monitoring glowing lines pada smart highway

Kecelakaan kendaraan bermotor terutama yang terjadi pada malam hari disebabkan kondisi jalan yang gelap gulita, tanpa lampu penerangan. Kalaupun ada lampu penerangan, terkadang tak cukup membantu pengendara. Namun sejak tahun 2013, seorang desainer Belanda Daan Roosegaarde menciptakan jalan bercahaya di malam hari. Pria kelahiran Nieuwkoop Belanda ini

Ide ini terinspirasi dari Jelly Fish atau gurita yang

salah satu kandidat terpilih Talent of The Year 2015 by Kuntsweek dan juga menjadi jawara dalam kompetisi desain inovatif dunia. Salah satu ide yang dibuatnya adalah Smart Highway, di

mampu menyala di dalam

mana jalan umum yang dirancang dengan memberi garis tepi

air meski tanpa listrik atau

menyala di malam hari, sehingga memudahkan pengguna jalan

tanpa panel surya,

di kanan kirinya, dengan menggunakan cat khusus yang mampu melihat arah jalan disaat gelap gulita. Smart Highway merupakan alternatif penerangan jalan yang sangat murah, dan hemat energi. Dalam mewujudkan idenya ini Daan Roosegaarde bekerja sama dengan perusahaan pengembang, Heijmans. Ide ini terinspirasi dari Jelly Fish atau gurita yang mampu menyala di dalam air meski tanpa listrik atau tanpa panel surya, istilahnya glowing in the dark atau bersinar dalam gelap. Dengan

01 - Januari Januari2016 2016 SINERGI / Edisi 01-

Teknologi

demikian bagi pengguna jalan, terutama di

sensor yang hanya menyala ketika kendaraan

jalan-jalan yang jauh dari energi listrik, dapat

mendekati lampu tersebut. Konsep ini

mengendarai lebih mudah dengan melihat

adalah alternatif yang berkelanjutan dan

cahaya yang bersinar dari garis tepi jalan

hemat

tersebut.

terus menerus. Interactive Light juga dapat

biaya

memberikan Kini fokus inovasi Roosegaarde bersama

untuk

pencahayaan

pengingat

kecepatan

53

yang pada

pengemudi.

perusahaan pengembang Heijmans adalah mengembangkan konsep jalan cerdas ini

Hingga saat ini, konsep ini hanya ada di

dalam skala besar dengan desain jalan

Belanda, dan belum ada di Indonesia. Bila

seperti ‘Glow-in-the-dark Lining’, ‘Dynamic

inovasi ini diterapkan ditanah air, maka dapat

Paint’, and ‘Interactive Light’. Dengan konsep

mencegah terjadinya kecelakaan di jalan

tersebut, Roosegaarde berkeinginan untuk

raya. Naufal

membuat jalan yang berkesinambungan dan interaktif melalui sarana pencahayaan, hemat energi, dan rambu lalu lintas yang terkoneksi dengan situasi jalan. Berikut adalah beberapa inovasi dan desain yang ditawarkan keduanya dalam pengembangan Smart Highway di Belanda: 1. Glow In The Dark Lining Konsep Glow In The Dark Lining adalah menyerap energi matahari di siang hari dan bersinar dalam gelap pada malam hari. Lapisan Glow The Dark Lining akan memancarkan cahaya selama 10 jam pada malam hari. Konsep ini merupakan sebuah alternatif yang aman dan berkelanjutan

Sumber: smarthighway.net

untuk pencahayaan konvensional untuk jalan gelap. 2. Dynamic Paint Konsep Dynamic Paint diterapkan untuk mendeteksi temperatur jalan pada saat musim dingin. Dynamic Paint akan menyala ketika temperatur jalan di bawah suhu tertentu dan akan menjadi transparan lagi ketika jalan tersebut sudah dirasa aman dan tidak licin pada saat musim dingin, Kondisi ini tergantung pada suhu jalan pada saat itu. Dynamic Paint memperingatkan pengemudi ketika jalan tersebut licin pada musim dingin sehingga pengemudi dapat lebih berhati-hati melewati jalan tersebut. 3. Interactive Light Konsep Interactive Light dikendalikan oleh

SINERGI - Januari SINERGI/ /Edisi Edisi01 01Januari 2016 2016

54

Mandalika,

Kawasan wisata yang mempesona

Pantai Seger Mandalika

Sumber: lombokindonesia.tumblr.com

Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 10 juta orang dalam lima tahun, yakni mulai tahun 2015 hingga 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah menetapkan 10 titik wisata paling potensial dan diprioritaskan pengembangannya. Kesepuluh destinasi wisata ini merupakan bagian dari program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu daerah yang ditetapkan menjadi KSPN adalah kawasan Mandalika, Kute, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).


Jalan-jalan

Kawasan wisata yang masuk dalam

Mataram-Mandalika khususnya Mandalika,

perjalanan menuju Mandalika, anda akan

program KSPN merupakan kawasan yang

Ke me nt e r ia n

melewati Desa Sade. Penduduk di desa ini

memiliki fungsi utama pariwisata atau

be be r a p a

s e pe r t i:

merupakan Suku Sasak, penduduk asli Pulau

memiliki

pembangunan jalan tol bandara-Mandalika,

Lombok. Di desa itu, anda dapat singgah

dan Penataan kawasan Mandalika dan

sebentar untuk melihat proses pembuatan

potensi

pariwisata

untuk

nasional

pengembangan

dan

mempunyai

PU PR

me re nc a n a k a n

pe mb a n g u n a n ,

pengaruh penting dalam beberapa aspek,

sekitarnya.

diantaranya

Keindahan Pesisir Selatan

pertumbuhan

ekonomi,

pemberdayaan sumber daya alam, sosial

kain tenun khas Suku

Lombok

dan budaya. Penetapan suatu wilayah

Kawasan

Mandalika

menjadi KSPN melalui suatu proses yang

memiliki

posisi

panjang dengan berbagai masukan dan

strategis

dan

kajian.

dijangkau

Mandalika telah resmi menjadi kawasan wisata

terpadu

di

Lombok

yang mudah

dengan

menggunakan berbagai

Kawasan Mandalika memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana transportasi

Sasak dan dapat dibeli sebagai cinderamata. Kawasan

Mandalika

memiliki 7 pantai yang sudah menjadi primadona para

wisatawan

yaitu

pantai Kuta, Tanjung Aan,

setelah

sarana transportasi. Untuk

diresmikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo

menuju Pantai Mandalika

Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Pada

dapat menggunakan bus

Ketujuh pantai ini berada

era kepemimpinan Presiden Joko Widodo,

melalui

dalam satu garis pantai,

pemerintah berencana mengucurkan dana

Lama perjalanan sekitar 1,5 jam. Namun

sehingga terletak bersebelahan satu dengan

sebesar Rp 1,8 triliun lebih dari APBN. Dana

bila

melalui

yang lainnya. Salah satu keunggulan pantai

itu untuk pembangunan infrastruktur di

Bandara Internasional Lombok (BIL) hanya

di kawasan ini yakni memiliki air yang jernih

kawasan itu. Rencana tersebut disampaikan

dibutuhkan waktu sekitar 20 menit saja.

dengan ombak yang tenang.

Presiden saat melakukan kunjungan ke

Berbagai penginapan kini sudah tersedia

Lombok beberapa waktu lalu.

di

Kota

Mataram.

menggunakan

sekitar

55

kawasan

kendaraan

Mandalika.

Dalam

Seger,

Mawun,

Semeti,

Mawi, dan Selong Belanak.

Pada saat air laut surut, akan mudah sekali menemukan biota laut, seperti ganggang,

Untuk mendukung pengembangan diiringi

kawasan,

harus

dengan

pembangunan

infrastruktur.

Sehu b ung a n

dengan hal itu, Mandalika dijadikan sebagai daerah yang menjadi bagian dari program 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS Tanjung-MataramM a n d a l i k a . Ke m e n t e r i a n Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Wilayah

(BPIW)

Infrastruktur menggulirkan

program tersebut dengan tujuan agar dengan

pembangunan pendekatan

dilakukan wilayah

melalui berbagai sektor. Salah satunya dari sektor pariwisata. Dalam program WPS Tanjung-


Jalan-jalan

56

bintang laut dan teripang. Keunggulan lain

dapat digunakan untuk beristirahat. Di pantai

Mata kita pun dimanjakan suasana yang

dari Pantai Mandalika adalah memiliki pasir

ini juga dilengkapi dengan mushola dan

indah ketika ombak kecil terlihat sesekali

putih dengan tekstur seperti butiran merica.

toilet umum. Keberadaan Pantai Mandalika

menyapu pantai yang putih bersih.

Kawasan pantai ini juga dikelilingi perbukitan

didukung oleh keberadaan area parkir yang

Keindahan alam Mandalika, benar-benar

hijau.

luas dan deretan pedagang

membuai. Tidak hanya bagi wisatawan,

karang

yang menjual minuman dan

tetapi juga para konglomerat negeri ini, yang

makanan ringan.

sangat tertarik dan serius untuk berinvestasi

yang Tumpukan

yang menjorok ke laut

menambah

indahnya

kawasan

tersebut. Lokasi ini cocok oleh

digunakan penyuka

Menikmati indahnya pantai di kawasan Mandalika dari atas bukit adalah momen paling menarik

Menikmati indahnya pantai

fotografi. Beberapa spot

sangat

dan mengembangkan kawasan tersebut.

di kawasan Mandalika dari

Selain Mandalika, Lombok juga memiliki

atas bukit adalah momen

kekayaan seni dan budaya lokal yang terus

paling menarik yang patut

dilestarikan. Salah satunya Upacara Rebo

anda dapatkan. Bahkan dari

Bontong. Upacara ini

puncak bukit ini, anda dapat

menolak bencana dan penyakit. Kegiatan ini

melihat

terumbu

dilaksanakan satu tahun sekali tepat pada

menarik, misalnya bukit yang ditumbuhi

karang yang berdiri tegar meski dihempas

hari Rabu minggu terakhir bulan Safar.

sebatang pohon dengan ranting-ranting

aliran

puncak

Menurut kepercayaan masyarakat Sasak

menjuntai

bukit, anda dapat menyaksikan kedua sisi

pada hari Rebo Bontong merupakan puncak

pantai

yang

keluar

dari

tumpukan

karang.

ombak yang

laut.

gugusan

dimaksudkan untuk

Berada

sama-sama

di

menyuguhkan

terjadi bencana. Upacara Rebo Bontong

Sepanjang pantai tumbuh pohon-pohon

pemandangan yang mempesona. Suasana

ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di

yang rindang untuk berteduh dan juga

perdesaan sangat kentara ketika para

Kecamatan Pringgabaya.

dilengkapi beberapa berugaq (istilah dalam

gembala

bahasa Sasak untuk menyebut gazebo), yang

memakan rumput hijau di bukit tersebut.

menggiring

kerbaunya

untuk Legenda

dibalik

keindahan

Mandalika

Dalam legenda Suku Sasak, Mandalika berasal dari nama seorang putri kerajaan kuno Tanjung Bitu yang diperintah oleh Raja Tonang Beru dan didampingi Ratu Seranting. Putri mereka, Putri Mandalika tumbuh menjadi putri yang cantik, dan banyak pangeran yang terpikat dengan kecantikannya dan ingin menikahinya. Sang putri punya sifat yang sensitif, sehingga ia tidak ingin ada pangeran yang tersakiti hatinya, sehingga ia tidak pernah menolak kehadiran setiap pangeran yang ingin datang melamar. Keributan sesama pangeran pun tak terhindarkan. Mereka pun tak segansegan untuk menyerang satu sama lain untuk mendapatkan cinta Putri Mandalika. Putri Mandalika yang lembut dan baik hati tidak ingin terjadi konflik yang berujung pada pertempuran. Ia pun memutuskan untuk mengorbankan diri agar tidak terjadi konflik dan kesedihan diantara rakyatnya, terutama Pantai Mandalika tampak dari udara


Sumber: haripersnasional.com

saat beberapa pangeran bersaing secara

Jalan-jalan

57

Rakyat Tanjung Bitu percaya bahwa Mandalika berubah menjadi Nyale. Legenda inilah yang kemudian diperingati setiap tanggal 20 bulan kesepuluh di tahun Sasak (sekitar Februari) dengan menggelar festival Bau Nyale atau mencari Nyale

Pantai Seger Mandalika

Sumber: len-diary.blogspot.co.id

tidak sehat untuk mendapatkan cintanya.

untuk dikumpulkan dan dimasak untuk

Putri Mandalika memutuskan menceburkan

dimakan bersama. Pada festival ini juga

diri ke laut pada tanggal 20 di bulan ke-10

diadakan serangkaian pentas seni tradisional

(kalender Sasak). Rakyat Tanjung Bitu yang

diantaranya betandak atau berbalas pantun,

menyayangi Mandalika berusaha mencarinya

bejambik

di lokasi jatuhnya sang putri.

kepada kekasih, belancaran atau pesiar

Namun Mandalika tak pernah ditemukan dan hanya menemukan cacing laut yang

atau

pemberian

cinderamata

dengan perahu, dan pementasan drama kolosal Putri Mandalika. Andina

disebut Nyale. Rakyat Tanjung Bitu percaya bahwa Mandalika berubah menjadi Nyale. Legenda inilah yang kemudian diperingati setiap tanggal 20 bulan kesepuluh di tahun Sasak

(atau

sekitar

Februari)

dengan

menggelar festival Bau Nyale atau mencari Nyale. Pada festival ini, masyarakat lokal dan para wisatawan mencari cacing Nyale


58

Potret

potret

Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI, Jokowi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang

Tahun 2016 sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”. Acara penandatangan kontrak tersebut dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura melalui video conference di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, awal Januari lalu. Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang

terdiri dari paket kontraktual baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman dan penyediaan perumahan. Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI, Jokowi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut


Potret

59


60

Info Produk BPIW

Proses Penyusunan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR


Tips

61

7 Tips Memantapkan Resolusi Hidup Anda

Perubahan yang kecil dan konsisten dapat

7. Melatih resolusi baru setiap hari, maka

resolusi tahun baru, namun terkadang

menghasilkan perubahan jangka panjang.

resolusi itu akan menjadi kebiasaan

melupakannya. Lalu, apa yang harus kita

4. Beri penghargaan yang bermanfaat

Jika anda melatih dan menerapkan resolusi

lakukan, sehingga kita konsisten dalam

bagi diri anda ketika anda dapat menepati

ini selama tiga bulan, resolusi tersebut

mengubah hidup kita menjadi lebih baik?.

resolusi

dapat menjadi kebiasaan seumur hidup

Berikut tips yang yang bisa membantu anda

Jika anda mencapai resolusi yang anda

anda. Kebiasaan baru akan menjadi bagian

memantapkan resolusi atau perubahan

inginkan, maka lakukan sesuatu yang

dari hidup anda.

yang anda inginkan :

dapat memotivasi anda. Misalnya dengan

Ingatlah!, meski manusia bukan makhluk

1. Pastikan bahwa anda ingin berubah

melakukan liburan yang bermanfaat dan

yang sempurna, namun setiap manusia

Bicaralah pada diri anda, dan ucapkan

yang memberi pelajaran berharga bagi

pasti ingin memiliki kehidupan yang

“terima kasih”, dan cobalah untuk

hidup anda.

lebih baik. Jadi, lakukanlah yang terbaik

memahami bahwa diri anda itu bermanfaat

5. Temukan alasan mengapa anda ingin

semampu yang anda bisa lakukan. Andina

bagi hidup anda. Pastikan, keinginan anda

berubah dan mengadopsi resolusi baru

(Sumber: www.akuinginsukses.com)

untuk berubah lebih baik.

Anda.

2. Buatlah resolusi yang sederhana

Temukan alasan yang menghentikan anda

Jika anda memiliki beberapa resolusi besar,

untuk berubah. Kemudian buat strategi

maka buatlah sebuah rencana sederhana

untuk menyingkirkan hal tersebut.

untuk menyelesaikan resolusi tersebut

6. Pikirkan alasan mengapa kita belum

secara bertahap.

merubah diri di masa lalu

3. Bagilah resolusi ke dalam langkah-

Kurangi hal-hal yang memicu kebiasaan

langkah sederhana dan tidak menggangu

lama anda pada minggu-minggu awal sejak

rutinitas Anda

anda menentukan resolusi. Ciptakan sebuah

Resolusi sama dengan permainan dart

lingkungan yang akan membantu perubahan

board, bergerak sedikit saja, bisa meleset.

dalam diri anda secara terus menerus.

Seringkali orang memikirkan


62

Tokoh

Baru Terpilih Jadi Gubernur, Langsung Bekerja Untuk Masyarakat Jambi Zumi Zola Gubernur Jambi yang baru saja terpilih, Zumi Zola menilai, banyak sekali pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Jambi yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat. Kepala daerah yang masih berusia muda ini berharap silaturahmi yang dilakukan dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat segera ditindak lanjuti. “Alhamdulillah kita bisa bertukar informasi dan mensinergikan antara program pemerintah pusat dengan visi misi kami untuk Jambi lima tahun ke depan,” ujarnya saat dibincangi Sinergi usai pertemuan dengan Kepala BPIW Hermanto Dardak beserja jajarannya, awal Januari lalu. Salah satu prioritas pembangunan yang diharapkannya mendapat perhatian dari pemerintah pusat adalah terkait masalah pelabuhan. Zumi menargetkan Jambi memiliki pelabuhan yang besar di Ujung Jabung yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. “Dengan dibangunnya pelabuhan, dapat memperkuat ekonomi di Jambi mengingat adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kita butuh pelabuhan yang lebih refresentatif daripada yang ada saat ini, yaitu di Muara Sabak,” ucap suami Sherrin Tharia ini. Tidak hanya itu, masalah infrastruktur berupa jalan menjadi perhatiannya. Saat ini Zumi beserta jajarannya sedang mencarikan opsi untuk memperpendek waktu tempuh perjalanan terutama di sekitar Gunung Kerinci. Dengan memperpendek waktu tempuh tersebut dapatmempercepat evakuasi bila terjadi bencana. “Pembangunan SINERGI / Edisi 01 - Januari 2016

infrastruktur memegang peranan penting. Kita harapkan jalan provinsi bisa jadi jalan nasional sehingga APBD provinsi bisa digunakan untuk yang lain,” tutur pria yang dulu dikenal sebagai artis sinetron tersebut. Dengan dukungan dari BPIW, ia berharap Jambi dapat bersaing dengan provinsi tetangga, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Riau, maupun Sumatera Barat. Menduduki jabatan sebagai gubernur menjadi tantangan tersendiri bagi Zumi yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. Pria kelahiran Jakarta 31 Maret 1980 ini tadinya hanya mengurusi satu kabupaten saja, maka sebagai gubernur ia harus memperhatikan laju pembangunan di 11 kabupaten dan kota. Dengan kondisi tersebut tentu bukan hal yang m u d a h , mengingat anak mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin itu harus berkoordinasi dengan

Bupati maupun Wali Kota di masing-masing daerah di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi hal tersebut bagi Zumi, tak ada pilihan lain selain memupuk kekompakan dengan Bupati maupun Wali Kota setempat. Dengan mendapat dukungan dari para pemimpin wilayah tersebut bagi Zumi menjadi kunci mempercepat pembangunan di daerahnya. “Tapi saya pikir setiap posisi pasti punya tantangan yang berbeda, tapi ada kesamaannya, yakni bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya setiap kabupaten maupun kota punya permasalahan masing-masing, mungkin tantangannya disitu. InsyaAllah kalau didukung para Bupati dan Wali Kota pembangunan Jambi bisa jadi satu tujuan. Jangan tidak kompak. Harus kompak,” tegasnya. Tidak hanya menjalin kekompakan dengan Bupati dan Wali Kota, baginya kekompakan dengan pemerintah pusat terutama dengan Kementerian PUPR juga harus terjalin. Dengan bersinergi dengan pemerintah pusat, ia berharap pembangunan daerahnya dapat terus tumbuh dan berkembang secara merata. Jabatan yang tinggi membawa konsekuensi yang tidak ringan. Waktu, tenaga, dan pikiran harus diberikan secara maksimal. Kondisi tersebut sangat disadari Zumi. Namun bagi Zumi hal itu tidak menjadi masalah, karena ia berusaha menikmati setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Terlebih lagi bila apa yang dilakukannya dapat berarti bagi masyarakat terutama masyarakat di Provinsi Jambi. “Lebih capek, itu konsekuensinya. Tapi selama kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan tidak ada masalah,” tutupnya dengan senyum. Hendra Djamal

Kunjungi Info BPIW di website & Akun kami: www.bpiw.pu.go.id @informasiBPIW Layanan Informasi BPIW



SUKSESKAN PELAKSANAAN

..........................................................

PRA KONSULTASI REGIONAL (PRA-KONREG) FEBRUARI 2016

..........................................................

& KONSULTASI REGIONAL (KONREG) MARET 2016

Program 2016, BPIW Fokus pada Efektifitas Pembangunan dan Keterpaduan Infrastruktur. BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba

Recommend Documents