PROFIL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FIS UNIMA PROGRAM STUDI Ilmu Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi S-1 Gelar SH (Ijin penyelenggaraan No: 1783/D/T/2005 Tanggal 25 Mei 2005) Alamat : Kampus UNIMA Tondano Telp. (0431) 3125879, Fax. (0431) 3125879 KETUA PROGRAM STUDI
1
APA DAN BAGAIMANA PROGRAM STUDI Visi Program Studi Program studi Ilmu Hukum pengkhususan Hukum Ekonomi FIS UNIMA dikembangkan dalam suatu visi, yaitu menjadi institusi pendidikan dan penelitian dalam bidang hukum ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, memiliki kemampuan akademik dan profesional serta kompetitif baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Misi Program Studi Meningkatkan kapasitas institusional dan mutu akademik dalam memperkuat daya saing lulusan dalam merebut peluang dan pasar kerja. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang mandiri, produktif, bertanggung jawab, profesional, dan memiliki kemampuan kompetitif. Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kegiatan penelitian baik penelitian dasar, pengembangan maupun terapan dalam bidang hukum ekonomi. Meningkatkan kemampuan partisipatif dalam upaya ikut memecahkan berbagai persoalan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara, dengan memperkuat pilar-pilar yuridis pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah Program Studi Meningkatkan kapasitas institusional dan mutu akademik dalam memperkuat daya saing lulusan dalam merebut peluang dan pasar kerja. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang mandiri, produktif, bertanggung jawab, profesional, dan memiliki kemampuan kompetitif.
2
Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kegiatan penelitian baik penelitian dasar, pengembangan maupun terapan dalam bidang hukum ekonomi. Meningkatkan kemampuan partisipatif dalam upaya ikut memecahkan berbagai persoalan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara, dengan memperkuat pilar-pilar yuridis pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah
3
Tujuan Program Studi Pengembangan program pengkhususan Hukum Ekonomi di arahkan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana hukum yang: Memiliki kepribadian yang tangguh, disiplin, mandiri, tanggungjawab, dan keimanan yang kuat. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja dalam bidang hukum ekonomi. Memiliki keahlian, profesional, dan terampil dalam praktek hukum ekonomi. Program Studi Ilmu Hukum Menyelenggarakan program sarjana (S1) yaitu, Program Studi llmu Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi (Ijin penyelenggaraan No: 1783/D/T/2005 tanggal 25 Mei 2005) Dimungkinkan untuk mengambil double degree (S.Pd) PPKn Tahun ajaran 2011/2012 mahasiswa angkatan IV (ENAM) Daya tampung terbatas maka akan dilaksanakan seleksi Beban Studi Program Strata 1 (Sarjana ) 144 - 148 sks dan dapat diselesaikan 8 -12 semester. Pindahan : disesuaikan dengan hasil akreditasi Kompetensi Utama Kompetensi utama lulusan program studi Ilmu Hukum pengkhususan Hukum Ekonomi FIS UNIMA adalah sebagai Sarjana Hukum dengan gelar SH yang memiliki kompetensi : Kompetensi keilmuan yaitu sebagai ilmuwan dan peneliti di bidang hukum ekonomi, terutama di bidang hukum perbankan, hukum perjanjian ekonomi, dan hukum mengenai tindak kejahatan di bidang ekonomi.
4
Kompetensi keahlian dan keterampilan berkarya sebagai tenaga profesional yaitu sebagai tenaga ahli dan praktisi hukum ekonomi di bidang hukum perbankan, hukum kontrak dan hukum mengenai tindak kejahatan di bidang ekonomi. Kompetensi Pedukung Kompetensi utama tersebut didukung oleh sejumlah kompetensi yaitu: Praktek dan acara dalam bidang hukum ekonomi; Konsultan dan penasehat hukum di bidang hukum ekonomi; Pembuatan perundang-undangan termasuk pembuatan kontrak, perjanjian di bidang hukum ekonomi. Kompetensi Tambahan Kompetensi tambahan lulusan program studi hukum ekonomi terdiri dari kompetensi keahlian dan profesional di bidang Hukum Intelektual Property Right. Fasilitas Pendidikan Saat ini PS- Ilmu Hukum tersedia fasilitas pembelajaran seperti komputer, LCD, OHP, handycam, dan literatur yang relevan dan up-todate. Pusat Komputer, Literacy Center, ruang kuliah yang representatif, stadion dan lapangan olaraga, laboratorium, kolam renang, lapangan tenis dan fasilitas kesenian Tersedia berbagai jenis bea sisiwa yaitu Bea siswa Bantuan Belajar Mah (BBM), Prestasi akademik (PPA), Supersemar, TID, Telkom, Bank BNI, Gudang garam, Pertamina, Pos dan Giro,dll.
5
Keadaan Tenaga Pengajar Program Studi Ilmu Hukum FIS UNIMA memiliki tenaga pengajar yang pakar dan profesional dalam bidang keahliannya. 1. Prof. DR. J.L.L. Lombok SH, M.Si (Mantan Rektor UNIMA) 2. Prof. DR. Sj. Pasandaran, M.Pd (PR V UNIMA) 3. Prof.DR. O.C. Kaligis, SH, MH (Guru Besar Tidak Tetap FIS) 4. DR. N. F. Kaunang, M.Pd (S3 IKIP Jakarta) 5. Drs. P. J. Mokalu, SH,MH (S2 UI Jakarta) 6. W. R. Mawitjere, SH,MH (S2 UNDIP Semarang) 7. Drs. A. Timomor, SH,M.Si (PR VI UNIMA) (Studi S3 UNHAS) 8. Joupy G.Z. Mambu, S.Pd,SH,M.Si (S2 UNSRAT Manado) 9. Dra. M. Lasut, M.Hum (S2 UNHAS Makassar ) 10.Feibe E. Pijoh, SH, MH (Studi S3 UNIBRAW) 11.Novita M Mondong, SH,MH (S2 UNIBRAW Malang) 12.Roof O. Pajow, SH,SE,M.Si,MH (S2 UNSRAT Manado) 13.Isye J. Melo, SH,MH (Studi S3 UNIBRAW Malang) 14.Hendrasari Rawung, SH,MH (S2 UNPAD Bandung) 15.Engeli Y. Lumaing, SH,MH (S2 UNSRAT Manado ) 16.Arthur N. Tuwaidan, SH,MH (S2 UNIBRAW Malang) 17.Diana D. Putong, SH,MH (S2 UNPAD Bandung) 18.Cherly A. Wereh, SH,MH (S2 UNSRAT Manado) 19.Melinda P. Santoso, SH,MH (S2 UNSRAT Manado) 20.Yolanda Salainti, SH,MH (S2 UNSRAT Manado) 21.Leidy Palempung (S2 UNSRAT Manado) 22.Marven A. Kasenda,SH,MAP (S2 UN UNIMA) 23.Reynold Simantjuntak, SH (Studi S2 UNIBRAW Malang) 24.Stince Sidayang, SH,MH (S2 UNIBRAW Malang) 25.Sam J.R. Saroinsong, SH (Studi S2 UNSRAT Manado) 26.Janeman Lanawaang, SH,MH (S2 UNSRAT Manado) 27.Lezsa L. Lombok, SH (S2 UGM Yogyakarta) 28.Gladys M. Suoth, SH (Studi S2 UNSRAT Manado) 29.Henry N. Lumenta, SH,MAP (S2 UNIMA) 30.Delbert Mongan, SH (Studi S2 UNSRAT Manado) 6
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
: W.R. Mawitjere, SH
Kepala Laboratorium Ilmu Hukum
: Joupy G.Z. Mambu, SH,M.Si
7
KURIKULUM Jumlah Jenis Mata Kuliah Kode No. Jenis MK Jenis Mata Kuliah 1 MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan 2 MKK : Hukum 3 MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya 4 MPB : Mata Kuliah Prilaku Berkarya 5 MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat No.
Kode MK
1 MBB 52701 2 MBB 52702
Mata Kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi KKN/Magang
Bobot SKS 10 40 99 8 6 163
Bobot SKS Semester 2 3 6
VI VII
Mata Kuliah Keahlian Berkarya No. Kode MK 1 MKB 2310 2 MKB 2311 3 MKB 23209
8
Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Dagang Internasional Hukum Internasional
Bobot SKS Semester 2 I 2 I 2 I
4 MKB 23210 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MKB 2330 MKB 2331 MKB 23311 MKB 23312 MKB 23313 MKB 23408 MKB 2350 MKB 2351 MKB 25220
14 MKB 25318 15 MKB 25319 16 17 18 19
MKB 32403 MKB 32404 MKB 32606 MKB 32707
20 MKB 32708 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MKB 32709 MKB 32710 MKB 33405 MKB 33407 MKB 33408 MKB 33409 MKB 33410 MKB 33412 MKB 33413 MKB 33414 MKB 33415
Hukum Agraria Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Pidana Hukum Pasar Modal Hukum Ekonomi Praktek Pembuatan Akta Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Administrasi Negara Hukum Perbankan Dan Surat Berharga Tindak Pidana Ekonomi Hukum Perdata Internasional Penalaran Hukum Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Teknik Penyelesaian Perkara Perdata Hukum Ekonomi Internasional Hukum Penanaman Modal Hukum Jaminan Hukum Kesehatan Hukum Kontrak Perbandingan Hukum Hukum Perusahaan Ekonomi Pembagunan Hukum Keuangan Negara Hukum Organisasi Perusahaan
2
VI
2 2 2 3 2 2 2 2 2
II II II II III III II II V
2 3
IV III
3 2 2 2
III III III VII
3
VII
3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3
VII IV IV IV IV/VI IV IV/VI IV IV V V 9
32 MKB 33416 33 34 35 36 37 38 39
MKB 33417 MKB 33419 MKB 33420 MKB 33421 MKB 33505 MKB 35327 MKB 37205
Hukum Jual Beli Perusahaan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengantar Sosiologi Filsafat Ilmu Teori Dan Isu Pembagunan Metode Penelitian Hukum Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Hukum No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode MK MKK 22210 MKK 223103 MKK 22625 MKK 22627 MKK 22630 MKK 22632 MKK 22633 MKK 23104 MKK 23314
10 MKK 23420 11 12 13 14 15 16
10
MKK 23734 MKK 24101 MKK 24102 MKK 3220 MKK 3221 MKK 3222
Mata Kuliah Bahasa Inggris Hukum Ilmu Negara Hukum Lingkungan Ilmu Perundang-Undangan Hukum Asuransi Hukum perlindungan Konsumen Hukum Kepailitan Pengantar Ilmu Ekonomi Hukum Pajak Hukum Perikatan dan Perjanjian Perdata Hukum Acara Tata Usaha Negara Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Kriminologi Hukum Islam Hukum Koperasi
2
V
2 3 2 2 3 3 3 99
V V V VI VI VI VI
Bobot SKS Semester 2 II 2 I 2 III 2 VI 2 V 2 2 2 2
V V I III
3
III
2 3 4 4 2 2
VII I I IV IV III
17 MKP 02443
Hukum Ketenagakerjaan
Mata Kuliah Prilaku Berkarya No. 1 2 3 4
Kode MK MPB 33308 MPB 42301 MPB 42705 MPB 45434
Mata Kuliah Praktek Pembuatan Kontrak Teknologi Informasi Sosiologi Hukum Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian No. 1 2 3 4 5
Kode MK MPK 11201 MPK 11202 MPK 11207 MPK 453 MPK 51131
Mata Kuliah Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila Bahasa Inggris Ilmu Sosial Budaya Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
2 40
Bobot SKS 2 2 2 2 8
II
Semester VI II V VII
Bobot SKS Semester 2 2 2 2 2 10
11
Mata Kuliah Wajib Program Studi Ilmu Hukum
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode MK MPK 11201 MPK 11202 MPK 4350 MPK 11207 MPK 51131 MKK 24101 MKK 24102 MKK 223103 MKK 22627 MBB 52701 MBB 2310 MKB 23209 MKB 23210
14 15 16 17 18 19 20 21
MKB 2330 MKB 2331 MKB 23311 MKB 23312 MKB 23313 MKB 23408 MKB 25319 MKB 32707
22
MKB 32708
23 24 25
MKB 32709 MKP 02443 MKB 33505
12
Mata Kuliah Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila Ilmu Sosial Budaya Dasar Bahasa Inggris Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Ilmu Negara Ilmu Perundang-Undangan Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Internasional Hukum Agraria Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Penalaran Hukum Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Teknik Penyelesaian Perkara Perdata Hukum Ketenagakerjaan Metode Penelitian Hukum
SKS 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3
26 27 28 29
MKB 35327 MKB 37205 MKK 22210 MKK 22625
30 31
MKK 23734 MKK 3221
32 33 34 35 36
MPB 42301 MPB 3220 MPB 42705 MBB 52702 MPB 45434
No. 1 2 3 4 5 6
Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata Bahasa Inggris Hukum Hukum Lingkungan Hukum Acara Tata Usaha Negara Hukum Islam Teknologi Informasi Kriminologi Sosiologi Hukum KKN/Magang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi JUMLAH SKS
Mata Kuliah Khusus Ilmu Hukum Kode MK Mata Kuliah MKB 2311 Hukum Dagang Internasional MKB 2350 Hukum Pasar Modal MKB 2351 Hukum Ekonomi MKB 25220 Praktek Pembuatan Akta Hukum Hak Kekayaan MKB 25318 Intelektual Hukum Perbankan Dan Surat MKB 32403 Berharga
3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 95
SKS 2 2 3 3 2 3 13
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MKB 32404 MKB 32606 MKB 32710 MKB 33405 MKB 33409 MKB 33412 MKK 22630 MKK 22632 MKK 22633 MKK 23104 MKK 23314
18 19 20
MKK 23420 MKK 3222 MPB 33308
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14
Tindak Pidana Ekonomi Hukum Perdata Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Penanaman Modal Hukum Kontrak Hukum Perusahaan Hukum Asuransi Hukum perlindungan Konsumen Hukum Kepailitan Pengantar Ilmu Ekonomi Hukum Pajak Hukum Perikatan dan Perjanjian Perdata Hukum Koperasi Praktek Pembuatan Kontrak JUMLAH SKS
Mata Kuliah Pilihan Kode MK Mata Kuliah MKB 33407 Hukum Jaminan MKB 33408 Hukum Kesehatan MKB 33410 Perbandingan Hukum MKB 33413 Ekonomi Pembagunan MKB 33414 Hukum Keuangan Negara MKB 33415 Hukum Organisasi Perusahaan MKB 33416 Hukum Jual Beli Perusahaan Arbitrase & Alternatif MKB 33417 Penyelesaian Sengketa MKB 33419 Pengantar Sosiologi MKB 33420 Filsafat Ilmu MKB 33421 Teori Dan Isu Pembagunan
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 46
SKS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22
JABARAN MK PER SEMESTER No.
Bobot SKS
Semester
Ilmu Negara
3
I
Pengantar Ilmu Ekonomi
3
I
Pengantar Ilmu Hukum
4
I
Pengantar Hukum Indonesia
4
I
Pendidikan Agama
2
I
Pendidikan Pancasila
2
I
Bahasa Inggris
2 20
I
Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Ekonomi
2 2 3
II II II
Bahasa Inggris Hukum Hukum Islam Hukum Koperasi Ilmu Sosial Budaya Dasar
2 2 2 2
II II II II
Pendidikan Kewarganegaraan
2
II
Teknologi Informasi
2
II
Kode MK
MKK 1 223103 MKK 2 23104 MKK 3 24101 MKK 4 24102 MPK 5 11201 MPK 6 11202 MPK 7 11207 1 MKB 2330 2 MKB 2331 3 MKB 2351 MKK 4 22210 5 MKK 3221 6 MKK 3222 7 MPK 453 MKU 8 51131 MPB 9 42301
Mata Kuliah
Jumlah SKS
15
Jumlah SKS MKB 1 23209 MKB 2 23311 MKB 3 23312 MKB 4 23313 MKB 5 23408 MKK 6 22625 MKK 7 23314
16
19
Hukum Internasional
3
III
Hukum Tata Negara
3
III
Hukum Perdata
4
III
Hukum Dagang
3
III
Hukum Pidana
4
III
Hukum Lingkungan
3
III
Hukum Pajak
Jumlah SKS
3 23
III
1 MKB 2310 2 MKB 2311 MKB 3 32403 MKB 4 32404 MKB 5 33405 MKK 6 23420 MKP 7 02443 8 MKK 3220
Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Dagang Internasional
2 2
IV IV
Hukum Perbankan Dan Surat Berharga
3
IV
Tindak Pidana Ekonomi
2
IV
Hukum Penanaman Modal
2
IV
Hukum Perikatan dan Perjanjian Perdata
3
IV
Hukum Ketenagakerjaan Kriminologi Jumlah SKS
2 2 18
IV IV
1 MKB
Hukum Hak Kekayaan Intelektual
2
V
2 3 4 5 6 7
25318 MKB 25319 MKB 32606 MKB 32710 MKB 33409 MKB 33505 MKB 33412
1 MKB 2350 MKB 2 23210 MKB 3 35327 MKB 4 37205 MKK 5 22627 MKK 6 22630 MKK 7 22632 MKK 8 22633 MBB 1 52701
Hukum Administrasi Negara
3
V
Hukum Perdata Internasional
2
V
Hukum Ekonomi Internasional
2
V
Hukum Kontrak
2
V
Metode Penelitian Hukum
3
V
Hukum Perusahaan Jumlah SKS
2 16
V
Hukum Pasar Modal
2
VI
Hukum Agraria
3
VI
Hukum Acara Pidana
3
VI
Hukum Acara Perdata
3
VI
Ilmu Perundang-Undangan
2
VI
Hukum Asuransi
2
VI
Hukum perlindungan Konsumen
2
VI
Hukum Kepailitan Jumlah SKS
2 19
VI
Filsafat Hukum dan Etika Profesi
2
VII
17
MKB 2 32707 MKB 3 32708 MKB 4 32709 MPB 5 42705 MKK 6 23734 MPB 7 33308 MKB 8 25220
MBB 1 52702 MPB 2 45434
1 2 3 4 5 6 18
MKB 33407 MKB 33408 MKB 33410 MKB 33413 MKB 33414 MKB
Penalaran Hukum
2
VII
Teknik Penyelesaian Perkara Pidana
2
VII
Teknik Penyelesaian Perkara Perdata
2
VII
Sosiologi Hukum
2
VII
Hukum Acara Tata Usaha Negara
3
VII
Praktek Pembuatan Kontrak
2
VII
Praktek Pembuatan Akta Jumlah SKS
3 18
VII
KKN/Magang
4
VIII
Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi Jumlah SKS
4 8
VIII
Hukum Jaminan
2
Hukum Kesehatan
2
Perbandingan Hukum
2
Ekonomi Pembagunan
2
Hukum Keuangan Negara Hukum Organisasi Perusahaan
2 2
7 8 10 11 12
33415 MKB 33416 MKB 33417 MKB 33419 MKB 33420 MKB 33421
Hukum Jual Beli Perusahaan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
2
Pengantar Sosiologi
2
Filsafat Ilmu
2
Teori Dan Isu Pembagunan
2
Jumlah SKS
22
2
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 1. Mata Kuliah Pendidikan Agama 2 sks MPK 11201 (Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Budha) Kompetensi Dasar : Berkepribadian yang tangguh sebagai warga negara beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta loyal kepada negara kesatuan. Tujuan : Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antarumat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional. 2. Mata Kuliah Pendidikan Pancasila 2 sks MPK 11202 Kompetensi Dasar : 19
Bertindak cerdas dan penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai – nilai dasar Pancasila. Deskripsi Materi : Mata kuliah ini menjelaskan tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia, sistem ketatanegaraan RI dan dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks MKU 51131 Kompetensi Dasar : Bersikap, berpikir rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang cinta tanah air, menghormati hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan serta terbentuk daya tangkal ketahanan nasional. Deskripsi Materi : Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan, pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara dalam sistem negara kesatuan RI, tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antar warga negara dengan negara, demokrasi, HAM, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, serta politik dan strategi nasional. 4. Filsafat Ilmu 2 sks MKB 33420 Kompetensi Dasar : Memiliki kemampuan mengkaji filsafat dengan ilmu serta memahami prinsip – prinsip, konsep – konsep terjadinya ilmu pengetahuan dalam filsafat. Deskripsi Materi :
20
Menanamkan pemahaman pada mahasiswa tentang hakikat dan prinsip – prinsip serta konsep – konsep dasar filsafat : pengertian, objek, metode dan fungsi filsafat, hakikat permasalahan dalam filsafat, cabang – cabang an aliran filsafat, pandangan filsafat tentang manusia, sejarah filsafat, teori kebenaran, ilmu, filsafat, dan agama. 5. Bahasa Inggris 2 sks MPK 11207 Kompetensi Dasar : Berketrampilan membaca berkaitan dengan bidang studi, penguasaan tata bahasa, berkomunikasi, dan menulis ilmiah (scientific writing). Deskripsi Materi : Perkuliahan diberikan dengan pemaparan teori tata bahasa (grammar), penyampaian kosa kata baru (vocabulary), pelatihan menulis (writing), pelatihan membaca (reading), diikuti pertanyaan (comprehension questions). Isi materi selain yang bersifat umu, juga dikonsentrasikan yang berkaitan dengan bidang studi.
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 1. Pengantar Ilmu Hukum 4 sks MKK 24101 Kompetensi Dasar : Memiliki wawasan pemahaman secara sistematis dan penguasaan konsep – konsep dasar ilmu hukumantara lain mencakup : kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, pembentukan kaidah, dan keberlakuan hukum di dalam masyarakat, sistem hukum, asas – asas hukum, arti dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hukum, serta metode – metode yang terdapat dalam penemuan hukum. Deskripsi Materi : 21
Membahas pengertian, tujuan dan fungsi hukum, proses terjadinya hukum, prinsip – prinsip umum ilmu hukum, pembagian hukum, sumber hukum, subjek dan objek hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum, dan penafsiran hukum. Juga dibahas berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, proses terbentuknya undang – undang, dan berbagai jenis norma terutama norma hukum. 2. Pengantar Hukum Indonesia 4 sks MKK 24102 Kompetensi Dasar : Berkemampuan memahami wawasan, landasan, dan konsep dasar tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Deskripsi Materi : Didahului dengan pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum Indonesia dan politik hukum Indonesia. Pengertian – pengertian umum, asas – asas pokok dan kerangka dasar dari Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan / Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Antar Tata Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara, dan Hukum Internasional (Privat dan Publik). 3. Ilmu Negara 3 sks MKK 223103 Kompetensi Dasar : Berkemampuan memahami konsep, tujuan, kedudukan dan fungsi ilmu negara, hubungannya dengan ilmu – ilmu sosial, teori – teori dasar tentang negara, unsur – unsur, hakikat dan sifat negara, arti dan fungsi kedaulatan bagi negara, teori perwakilan, hubungan negara dan hukum, dan sebagainya di sistem ketatanegaraan manapun. Deskripsi Materi : Membahas pengertian tentang negara, asal mula negara, teori terbentuknya negara, hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial lainnya, metode penyelidikan ilmu negara, sejarah perkembangan ilmu negara, unsur, hakikat, sifat, arti, fungsi kedaulatan, teori perwakilan, dan hubungan negara dan hukum. 22
4. Hukum Pidana 4 sks (Prekuisit PIH dan PHI) MKB 23408 Kompetensi Dasar : Menguasai konsep dasar hukum pidana, perbuatan pidana, tanggungjawab pidana, dan menjalankan pidana serta penerapannya berdasarkan KUHP. Deskripsi Materi : Materi yang diberikan adalah dasar – dasar pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, sejarah hukum pidana, asas – asas hukum pidana, asas legalitas, macam – macam tindak pidana, strafbaarfeit, dolus – culpa, perbuatan melawan hukum, dasar – dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop, kausalitas, penghapusan, pengurangan, dan pembatalan pidana, serta delik – delik khusus. 5. Hukum Administrasi Negara 3 sks (prekuisit HTN) MKB 25319 Kompetensi Dasar : Berkemampuan memahami kedudukan, sumber – sumber, asas – asas hukum administrasi negara, mampu menjelaskan pengertian – pengertian dasar dan fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemertintahan pusat, daerah, sampai desa / kelurahan, serta berbagai instrumen yang digunakan dalam penyelengaaraan pemerintahan, sebagai partisipasi dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Deskripsi Materi : Membahas pengertian Hukum Administrasi Negara, kedudukan dan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan ilmu lainnya, objek (ruang lingkup), sumber – sumber, asas – asas umum, bentuk – bentuk perbuatan pemerintah, kedudukan petugas publik, susunan pemerintahan, tinjauan umum perlindungan hukum, dasar – dasar peradilan Tata Usaha Negara, serta
23
memaparkan instrumen – instrumen yang ada dalam berbagai pemerintahan. 6. Hukum Perdata 4 sks (Prekuisit PIH dan PHI) MKB 23312 Kompetensi Dasar : Menguasai konsep – konsep dasar hukum perdata, perubahannya terhadap berlakunya BW di Indonesia, hubungan – hubungan perdata yang terjadi dalam masyarakat, dan mampu menyelesaikan masalah – masalah perdata secara teoritis dalam praktek. Deskripsi Materi : Konsep hukum orang / perorangan yang meliputi pengertian pokok hukum perorangan, hukum keluarga yang terdiri dari : hukum perkawinan, harta kekayaan, dan hukum waris, pemahaman tentang isi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang meliputi buku I tentang orang, buku II tentang kebendaan, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang pembuktian dan daluarsa. 7. Hukum Tata Negara 3 sks (Prekuisit Ilmu Negara) MKB 23311 Kompetensi Dasar : Mengetahui, mengerti, dan memahami secara komprehensif tentang sistem ketatanegaraan melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan dogmatis, serta mampu menganalisa berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Deskripsi Materi : Membahas konsep hukum positif mengenai ketatanegaraan, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengkaji ketatanegaaran Indonesia, mengkaji infrastruktur negara, sistem pemilihan umum, otonomi daerah, dan teori – teori ketatanegaaran yang ada. 8. Hukum Acara Pidana 3 sks (Prekuisit Hukum Pidana) MKB 35327 Kompetensi Dasar :
24
Memiliki pengetahuan tentang proses acara pidana serta memiliki kemampuan menerapkan teori – teori dasar hukum dan hukum pidana dalam suatu proses acara pidana di Indonesia, sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah pidana dengan konsep teoritis dan praktis dalam publik. Deskripsi Materi : Membahas asas – asas dalam proses acara peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pra peradilan, teori pembuktian, serta proses peradilan lainnya yang terjadi ketika sebuah perkara pidana dilaporkan ke pihak kepolisian. 9. Hukum Acara Perdata 3 sks (Prekuisit Hukum Perdata) MKB 37205 Kompetensi Dasar : Memiliki pengetahuan tentang proses acara pidana di Indonesia dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah perdata melalui proses acara peradilan perdata dengan menerapkan teori – teori hukum perdata. Deskripsi Materi : Membahas tata cara pengajuan tuntutan perkara melalui pengadilan negeri, proses yang terjadi dala peradilan perdata, asas – asas yang dipakai dalam peradilan perdata, pemeriksaan, upaya hukum, pelaksanaan putusan hakim, dan pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia. 10. Hukum Acara Tata Usaha Negara 3 sks (Prekuisit HAN) MKK 23734 Kompetensi Dasar : Memiliki pengetahuan tentang proses acara peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lembaga yang menyelenggarakan peradilan Tata Usaha Negara, serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah tata usaha negara dala praktik dengan menerapkan teori – teori dan asas – asas ketatanegaraan.
25
Deskripsi Materi : Membahas jenis – jenis perkara tata usaha negara yang diajukan ke peradilan tata usaha negara, proses yang terjadi dalam peradilan tata usaha negara, lembaga – lembaga yang melaksanakan peradilan tata usaha negara, teori – teori dan asas – asas yang melandasi pelaksanaan peradilan tata usaha negara, dan pengambilan dan pelaksanaan putusan hakim tata usaha negara. 11. Hukum Internasional 3 sks (Prekuisit PIH dan PHI) MKB 23209 Kompetensi Dasar : Mengenali, mengetahui, dan memahami hukum internasional pada umumnya, dan implementasinya secara global. Deskripsi Materi : Diawali dengan pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum internasional, sejarah dan perkembangan hukum internasional, subjek – subjek dan sumber – sumber hukum internasional, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional. 12. Pengantar Ilmu Ekonomi 3 sks MKK 23104 Kompetensi Dasar : Mengenali, mengetahui, dan memahami tentang Ilmu Ekonomi secara garis besar baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Deskripsi Materi : Membahas asal mula ilmu ekonomi, teori dan asas – asas ilmu ekonomi, hubungannya dengan ilmu hukum, pokok – pokok ekonomi pembangunan dilihat dari sudut ekonomi dan atau dari sudut yuridis. 13. Hukum Adat Dalam Perkembangan 2 sks MKB 2330 Kompetensi Dasar : Mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan hukum adat dalam masyarakat. Deskripsi materi : 26
Membahas hukum adat dalam masyarakat mengenai Hukum Perorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan, dan mempelajari perkembangan dari bidang – bidang hukum tersebut yang berlaku dalam masyarakat, serta pengaruh putusan hukum adat dalam putusan pengadilan. 14. Hukum Pemerintahan Daerah 2 sks MKB 2331 Kompetensi Dasar : Memiliki pemahaman tentang bentuk – bentuk dan susunan serta tugas – tugas dan wewenang pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan dan pengembangan daerah di Indonesia dengan dilandasi teori dan asas yang kuat. Deskripsi Materi : Mata kuliah ini membahas tentang Teori – Teori Pemerintahan Daerah yang meliputi Desentralisasi, Dekonsentrasi, Medebewind (Tugas Pembantuan), dan Sistem Ekonomi. Juga dibahas tentang Pemerintahan Daerah dalam Hukum Positif yang meliputi Dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Alat – Alat Kelengkapan Pemerintahan Daerah (Otonomi), Tingkatan Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota), Produk Perundang – undangan Daerah, Pengawasan pada pemerintahan daerah Otonom, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, isu – isu penting dalam Pemerintahan Daerah. 15. Hukum Ekonomi 3 sks MKB 2351 Kompetensi Dasar : Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah – masalah perekonomian di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya ditinjau dari segi hukum positif. Deskripsi Materi : Hukum ekonomi membahas tentang pengertian, ruang lingkup, sejarah dan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, dan perbandingan hukum ekonomi di beberapa negara berkembang dan maju di dunia. Juga dibahas permasalahan – permasalahan 27
ekonomi yang timbul dalam praktik sehari – hari, menganalisisnya dengan berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta melihat kemungkinan – kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan – kekurangan yang ada pada saat ini. 16. Bahasa Inggris Hukum 2 sks MKK 22210 Kompetensi Dasar : Memiliki kemampuan untuk menerapkan dasar – dasar tata bahasa dan komunikasi bahasa Inggris sebagai bahasa universal dalam berbagai persoalan hukum sehingga menjadi ahli hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi hukum di negara manapun berada. Deskripsi Materi : Penambahan kosakata yang berkaitan dengan ilmu hukum dalam bahasa inggris, membahas penggunaan tata bahasa yang baik dalam persoalan hukum melalui pemberian contoh – contoh peradilan yang dilaksanakan di tingkat dunia. 17. Hukum Islam 2 sks MKK 3221 Kompetensi Dasar : Mengenali, mengatahui, dan memahami konsep – konsep dasar Hukum Islam. Deskripsi Materi : Membahas tentang Islam, syariat Islam, sumber syariat Islam serta kaitannya dengan perkawinan dan masalah peradilan agama, waris, wakaf dalam hukum positif Indonesia, memahami asas – asas huku Islam (Ushul Al Fiqh), Ijtihad, Qias, pengkategorian hukum Islam, pengaktuakisasian hukum Islam dalam praktek seperti Bank Muamalat, Bank Syariah, Zakat, Infaq, serta sejauh mana kemungkinan syariat Islam berperan dalam pembinaan hukum nasional kelak. 18. Hukum Koperasi 2 sks MKK 3222 Kompetensi Dasar : Mengenali, mengetahui, memahami, dan memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah koperasi yang baik. Deskripsi Materi : 28
Membahas tentang bentuk – bentuk koperasi yang ada di Indonesia, teori asas – asas pembentukan koperasi, proses – proses yang menyertai pembentukan koperasi, perkembangan koperasi di Indonesia, dan landasan yuridis pembentukan sebuah koperasi. 19. Teknologi Informasi 2 sks MPB 423301 Kompetensi Dasar : Memiliki keahlian dasar dalam bidang teknologi informasi dan komputerisasi, dan menerapkannya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang terkait dengan program studi ilmu hukum. Deskripsi Materi : Mengenali peongoperasian sebuah perangkat keras (hardware) yang terkait dengan komputer (CPU, Monitor, Printer, Scanner), perangkat lunak (software) yang berada di dalamnya (Microsoft Officew Word, Excell, dan Power Point), pengenalan internet melalui Internet Explorer dan program pengembangan lain (Mozilla Firefox, Opera), pengoperasian internet, dan mempelajari cara – cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengoperasian komputer baik perangkat lunak dan perangkat keras. 20. Hukum Dagang 3 sks MKB 23313 Kompetensi Dasar : Memahami peran hukum dagang untuk mengarahkan kegiatan bisnis sesuai strategi pembangunan nasional. Deskripsi Materi : Membahas Prinsip – Prinsip Umum Hukum Dagang yang meliputi sejarah hukum dagang, pengertian – pengertian, kontrak dagang, pelaku dagang, perantara dagang, perbuatan melawan hukum (dagang), penyelesaian sengketa dagang kepailitan, penundaan pembayaran dan likuidasi dagang. Juga dibahas beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia seperti Firma, CV, PT, dan Koperasi. Secara detail akan dijelaskan cara – cara pendirian badan – badan usaha tersebut, dan bagaimana 29
pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus – pengurusnya. Selain itu juga dibahas hal – hal yang berkaitan dengan cara – cara mengajukan kepailitan (bankruptcy) dan pihak mana saja yang berhak untuk mengajukannya, serta akibat – akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya suatu permohonan kepailitan. 21. Hukum Lingkungan 3 sks MKK 22625 Kompetensi Dasar : Memahami aspek – aspek hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan, memahami konsep – konsep ekologi dan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang lazim dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Deskripsi Materi : Membahas terutama tentang aspek – aspek hukum yang berkaitan dengan lingkungan, landasan – landasan yuridis pelaksanaan perlindungan terhadap lingkungan, produk – produk perundangan dalam perlindungan lingkungan, pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta studi kasus yang berkaitan dengan masalah – masalah lingkungan ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia. 22. Hukum Pajak 3 sks MKK 23314 Kompetensi Dasar : Memahami tentang pajak pada umumnya dan aspek – aspek hukum yang berkaitan dengan perpajakan yang ada di Indonesia sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Deskripsi Materi : Materi hukum pajak membahas tentang definisi pajak dan hukum pajak, falsafah dan dasar pungutan pajak, kedudukan hukum pajak dalam kerangka ilmu hukum pada umumnya, hukum pajak formal (Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, sistem pemungutan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, sanksi administrasi, peradilan administrasi di bidang pajak), hukum pajak 30
material (subjek dan objek pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai), Hukum Pajak Internasional (pengertian, pajak ganda internasional, dan tax treaty). 23. Hukum Hak Asasi Manusia 2 sks MKB 2310 Kompetensi Dasar : Memahami konsep hak asasi manusia berdasarkan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dan di dunia. Deskripsi Materi : Materi diberikan dalam bentuk uraian aspek hukum dari perlindungan dan jaminan HaM, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional uraiannya meliputi konsepsi bangsa Indonesia tentang HAM dan penjabarannya di dalam Konstitusi serta peraturan perundang – undangan lainnya. Dalam lingkup hukum internasional uraian meliputi instrumen – instrumen HAM internasional baik global maupun regional, termasuk mekanisme pengimplementasiannya secara global, regional, dan nasional.
31
