PROFIL PABRIK PRODUK & LAYANAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CSR & K3LH PUBLIKASI PENGADAAN IND ENG

PROFIL

PRODUK & LAYANAN

PABRIK

SEKILAS GCG

WBS

ETIKA BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

CSR & K3LH

KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

GCG Pusat Layanan Pelanggan

Dalam mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terus tumbuh berkembang, PIHC telah dan terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practice dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.

Seluruh jajaran Perusahaan meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat mendukung tujuan Perusahaan baik dalam mencapai kinerja dan profitabilitas serta nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan usaha jangka panjang dengan mengadopsi standar ketentuan BUMN.

0800-100-800-1

Komitmen Terhadap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Bagi Pupuk Indonesia, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Melainkan elemen fundamental yang melandasi setiap aktivitas dalam Perusahaan. Wujud komitmen termasuk perubahan organisasi penganggung jawab GCG, penerapan pakta integritas dalam setiap pengambilan keputusan, pengembangan pengetahuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris terkait doktrin-doktrin GCG, pelaksanaan assessment dan evaluasi hasil assessment GCG.

Kebijakan GCG 01

02

03

Pupuk Indonesia telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of CG) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Code of CG tersebut telah mengacu pada Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada BUMN. Mengingat Pupuk Indonesia merupakan perusahaan BUMN maka pemenuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi keharusan. Saat ini pedoman tersebut dalam tahapan revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Pupuk Indonesia telah memiliki Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang telah berlaku sejak tanggal 5 November 2012 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Aspek yang diatur dalam Code of Conduct tersebut, antara lain Visi dan Misi, Komitmen Perusahaan, serta Cara Perusahaan Berbisnis. Di dalam Pedoman ini juga dijabarkan. Nilai-Nilai Perusahaan, Standar Etika, Etos Kerja, Perilaku Jajaran Perusahaan, dan Perilaku Korporasi. Bahasan lebih lengkap tentang Pedoman Perilaku diuraikan di bagian terpisah di dalam Laporan Tahunan ini. Saat ini pedoman tersebut dalam tahapan revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Pedoman ini merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanah Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini terdiri dari prinsipprinsip umum, struktur organisasi Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen Holding, serta Penggunaan Waktu, Sarana dan Fasilitas. Saat ini pedoman tersebut dalam tahapan revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Panduan Tata Kelola (Code of Corporate Governance)

Panduan Perilaku (Code of Conduct)

Panduan bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual)

5 MB

5 MB

5 MB

Organ Tata Kelola Perusahaan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Garis Komando: Garis Koordinasi:

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

Satuan Pengawasan Internal

Komite Audit

Kompartemen Tata Kelola Korporat Dan Manajemen Risiko

Kompartemen Tata Kelola Korporasi

Komite GCG & Pemantau Risiko

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

LANJUTKAN PENELUSURAN WBS

ETIKA BISNIS


KEPATUHAN LHKPN

PENERAPAN GCG

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN

SUB PORTAL ANGGOTA HOLDING

Sekilas Perusahaan Visi & Misi Milestone Manajemen Struktur Perusahaan Anggota Holding Penghargaan

Profil Unit Produksi Proses Produksi

Sekilas GCG WBS Etika Bisnis Pengendalian Gratifikasi Kepatuhan LHKPN Penerapan GCG Manajemen Risiko

Berita Berita Anggota Holding Artikel Pengumuman Keterbukaan Informasi Publik Laporan Tahunan

E-Procurement Berita Lelang Data Procurement

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

PRODUK & LAYANAN Pemasaran Kapasitas Produksi Produk Produk Non-Pupuk Produk Inovasi Layanan Jasa

KEMENTERIAN BUMN

|

STOK PUPUK HARIAN FAQ KARIR

CSR & K3LH CSR K3 LH

KEMENTERIAN PERTANIAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

|

|

KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN

BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|

KEMENTRIAN PERDAGANGAN |

|

BURSA EFEK INDONESIA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Copyright © 2016 PT Pupuk Indonesia (Persero), All Rights Reserved

PROFIL

PRODUK & LAYANAN

PABRIK

SEKILAS GCG

WBS

ETIKA BISNIS



CSR & K3LH

KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

WHISTLEBLOWING SYSTEM Pusat Layanan Pelanggan

Pupuk Indonesia memiliki komitmen dalam menegakkan tata kelola Perusahaan yang bersih dan baik melalui penyusunan Pedoman Sistem Pelaporan (WBS), yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: SK/DIR/059A/2013 tentang Pedoman dan Organisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/(Whistleblowing system) (WBS) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik tata kelola Perusahaan. Guna mengefektfkan implementasi WBS tersebut, Perusahaan telah mengembangkan WBS berbasis Teknologi Informasi (WBS- PUPUK INDONESIA) yang dapat diakses melalui website dan mobile phone.

0800-100-800-1

PORTAL WHISTLEBLOWING SYSTEM

01 Prinsip-prinsip Dasar Whistleblowing System Pupuk Indonesia a. Objektivitas, bahwa penanganan pengaduan harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai b. Koordinasi, bahwa penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang c. Efektivitas dan efisiensi, bahwa penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya d. Akuntabilitas, bahwa proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada karyawan dan pihak berkepentingan e. Transparan, bahwa hasil penanganan pengaduan diinformasikan berdasarkan mekanisme yang jelas dan terbuka f. Mengedepankan kerahasiaan, azas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pengaduan. g. Pelaporan bersifat anonymous, namun apabila pelapor mengungkapkan identitasnya maka Perusahaan akan menjamin kerahasiaannya. h. Data pelapor atau informasi lainnya dari semua Pelapor akan dijaga kerahasiaannya, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/ informasi tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan. i. Bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. j. Sanksi administrasi dan/atau sanksi lain.

02 Ruang Lingkup WBS - Pupuk Indonesia WBS - PUPUK INDONESIA ini dapat mengakomodasi dan memudahkan penyampaian dugaan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara garis besar, batasan ruang lingkup yang dapat dilaporkan dalam WBS - PUPUK INDONESIA sebagai berikut: 1. Penyimpangan kode etik/perilaku dan peraturan Perusahaan; 2. Benturan kepentingan; 3. Kecurangan; 4. Korupsi; 5. Pencurian; 6. Penipuan; 7. Pemerasan; 8. Penggelapan; 9. Suap; 10. Gratifikasi yang dilarang Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/ tindakan tersebut di atas. Untuk pengaduan lainnya, seperti pengaduan terkait dengan K3LH, SDM, dan fasilitas Perusahaan, dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan lain yang berlaku di Perusahaan.

03 Perlindungan Bagi Pelapor Pada dasarnya setiap pelapor baik eksternal (masyarakat, vendor, customer dan stakeholder lainnya) maupun internal harus dilindungi dari tindakan diskriminasi (unfair treatment), tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan tindakan-tindakan lainnya sebagai respon (yang bersifat pembalasan) dari manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukannya. Pelapor dari internal juga dilindungi dari dihilangkannya atau ditundanya hak-hak pegawai dan penerapan sanksi kepegawaian.

DEWAN KOMISARIS

04 Organ WBS Pupuk Indonesia

DIREKSI

Bagan organisasi whistleblowing system ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PUPUK INDONESIA No.SK/DIR/059AA/2013 tentang Pedoman Organisasi Kesekretariatan Sistem Pelaporan Pelanggaran bahwa bagan organisasi WBS adalah sebagai berikut PELAPOR

Tim Pengelola Pengaduan (TPP)

Tim Investigasi

TERLAPOR

05 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Pengaduan Pada dasarnya setiap pelapor baik eksternal (masyarakat, vendor, customer dan stakeholder lainnya) maupun internal harus dilindungi dari tindakan diskriminasi (unfair treatment), tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan tindakan-tindakan lainnya sebagai respon (yang bersifat pembalasan) dari manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukannya. Pelapor dari internal juga dilindungi dari dihilangkannya atau ditundanya hak-hak pegawai dan penerapan sanksi kepegawaian.

06 Media Pelaporan Pelapor dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kepada TPP melalui berbagai media sebagai berikut: Telepon /SMS E-mail Website Alamat

: : : :

+62 21 53654900 Ext. 6510/081514167543 Pupuk [email protected] Pupuk Indonesialean.pupuk-indonesia.com Tim Pelaporan Pelanggaran (TPP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Lt.6 Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480

07 Mekanisme Sistem Pelaporan Atas Dugaan Pelanggaran 01

02

03

Tim Pelaporan Pelanggaran (TPP) menerima pengaduan yang masuk melalui berbagai media pelaporan.

TPP memasukkan Laporan pengaduan (disclosure report) ke dalam kotak komunikasi, yang dapat diakses secara rutin oleh:

TPP melakukan penelaahan/ investigasi awal terhadap pengaduan tersebut dan membuat resumenya. Hasil investigasi awal diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan pengaduan diterima oleh TPP.

a. Direksi, jika pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris, TPP, Insan PUPUK INDONESIA dan mitra kerja Perusahaan. b. Dewan Komisaris, jika pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Direksi.

04

Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan akan menetapkan rekomendasi tindakan terhadap laporan hasil investigasi awal sebagai berikut:

a. Tidak perlu dilakukan investigasi lanjutan atau penghentian penanganan, jika pengaduan tidak memenuhi persyaratan indikasi awal; b. Perlu dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi Internal sesuai substansi pengaduan; c. Perlu dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi Internal bekerja sama dengan External Investigator, jika substansi pengaduan terkait citra atau reputasi Perusahaan dan/ atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja SPI.

05

06

Tim Investigasi yang melakukan investigasi lanjutan dan melaporkan hasilnya kepada TPP serta Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduaan. Hasil investigasi lanjutan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penetapan untuk melakukan investigasi lanjutan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Dari laporan hasil investigasi lanjutan, Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan, menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya sebagai berikut:

07

08

09

Seluruh penetapan rekomendasi atas proses investigasi terhadap pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.

Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor dapat menghubungi TPP setiap saat melalui media yang digunakan sebelumnya. Selain itu, setiap tahapan dalam proses pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan akan pula diinformasikan kepada Pelapor melalui media online WBS - PUPUK INDONESIA atau kontak yang diberikan.

a. Pengaduan tersebut akan ditutup atau selesai, jika tidak terbukti. b. Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif c. Pengaduan tersebut akan diteruskan kepada penyidik/pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi. d. TPP memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mengusulkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan penanganan pengaduan untuk meneruskan penanganan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang.

LANJUTKAN PENELUSURAN SEKILAS GCG

ETIKA BISNIS


KEPATUHAN LHKPN

PENERAPAN GCG

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL

PABRIK

SEKILAS GCG

WBS

PRODUK & LAYANAN

ETIKA BISNIS

CSR & K3LH



KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

ETIKA BISNIS Pusat Layanan Pelanggan

Kebijakan Larangan Gratifikasi dan anti Suap Perusahaan telah menerapkan kebijakan yang melarang pemberian dan penerimaan setiap bentuk uang, hadiah atau kenikmatan atau manfaat, pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau halhal sejenis lainnya yang terkait dengan bisnis perusahaan kepada dan dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis atau pihak-pihak lain atau dari siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai petugas senior atau karyawan Perusahaan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.

0800-100-800-1

Kebijakan dan prosedur Pelaporan (whistle blower) Sebagai salah satu usaha peningkatan penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya, pada tanggal 30 Mei 2008, bertempat di gedung Bidakara, Jakarta, telah dilaksanakan penandatangan Piagam Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh Direksi dan Komisaris Utama PIHC beserta seluruh jajaran anak perusahaannya. Selaku perwakilan dari PIHC, penandatanganan piagam tersebut dilakukan oleh Direktur Utama, Bpk. Dadang Heru Kodri. Acara tersebut juga dilengkapi dengan pembekalan mengenai Etika Bisnis yang disampaikan oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat itu, Bpk. Antasari Azhar.

Inti Pakta Integritas tersebut adalah pernyataan Direksi dan Komisaris Utama yang memegang teguh dan bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip dasar Integritas di lingkungan PIHC dengan tujuan untuk melaksanakan usaha yang bersih, transparan, profesional dan pembentukan Whistle Blowing System (M-18) serta bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance itu tidak hanya wajib dilakukan oleh pihak Direksi dan Komisaris saja, tetapi juga wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pakta integritas yang telah ditandatangani.

Kebijakan Anti Fraud Perusahaan melarang anggota Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PIHC dan pihak terkait untuk melakukan dan memasuki setiap transaksi negatif (fraud). Apabila transaksi tersebut terjadi, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi, penahanan dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan Keterlibatan Dalam Politik Kebijakan Perusahaan mengharuskan Direksi dan karyawan yang mewakili Perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik.


WBS


KEPATUHAN LHKPN

PENERAPAN GCG

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL

SEKILAS GCG

PABRIK

WBS


PRODUK & LAYANAN

ETIKA BISNIS


CSR & K3LH

KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pusat Layanan Pelanggan

Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra perusahaan. Para insan Pupuk Indonesia dilarang untuk mencemarkan nama baik perusahaan melalui tindakan-tindakan yang merugikan citra perusahaan.

0800-100-800-1

Seluruh insan Pupuk Indonesia dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Komitmen penerapan Pengendalian Gratifikasi tersebut melalui penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui SK Direksi No. SK/DIR/023A/2015.

Prinsip Dasar Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kategori Gratifikasi Kategori gratifikasi yang diatur dalam kebijakan pengendalian gratifikasi Pupuk Indonesia antara lain penolakan terhadap adanya gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi. Kebijakan tersebut menjadi panduan insan Perusahaan untuk bersikap dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan gratifikasi.

Penolakan Gratifikasi

Penerimaan Gratifikasi

Pemberian Dan Permintaan Gratifikasi

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupa/ dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, traveller cheque, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terhadap tawaran/ pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, insan Perusahaan wajib MENOLAK secara sopan dan santun terhadap tawaran/ pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang kebijakan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi sebagai alat pemantauan Kepatuhan insan Perusahaan terhadap Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan ketentuan GCG Perusahaan.

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan. Sebaliknya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan pemberian gratifikasi mengatur pemberian yang dilarang dikarenakan dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap serta aturan pemberian gratifikasi pada pihak ketiga yang tidak termasuk keduanya. Dalam konteks permintaan gratifikasi, insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan gratifikasi kepada peminta dan apabila diperlukan dapat menyampaikan dokumen Kebijakan tersebut sebagai bagian dari sosialiasi aturan.

Pengelola Gratifikasi Pengelola gratifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi yang melekat pada Unit Kerja Tata Kelola Korporat di bawah Kompartemen Tata Kelola dan Manajemen Risiko dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereview kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain : a. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan Perusahaan. b. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima. c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi. d. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi. e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan. f. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima. g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan Perusahaan. h. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

Implementasi Dalam rangka menjamin Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh insan Perusahaan, maka:

01

02

Seluruh Jajaran terkait berkewajiban mencantumkan ketentutan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/ fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/ rekanan atau pihak ketiga lainnya.

Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya).

03

04

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.

Proses Pelaporan Insan Perusahaan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan atau WhistleBlowing System/WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

Sanksi Atas Pelanggaran Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.


WBS

ETIKA BISNIS

KEPATUHAN LHKPN

PENERAPAN GCG

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL

PABRIK

SEKILAS GCG

PRODUK & LAYANAN

WBS

ETIKA BISNIS

CSR & K3LH



KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Pusat Layanan Pelanggan

0800-100-800-1

Kebijakan LHKPN Pupuk Indonesia telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan sampai dengan Pejabat Struktural setingkat Manajer yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/045/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi pejabat di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Lingkungan Pupuk Indonesia.

Ruang Lingkup Dan Pengelola LHKPN Di Pupuk Indonesia, seluruh General Manager dan Manager serta pejabat lain setingkat wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir LHKPN. Unit Kerja Human Capital & GA ditetapkan sebagai koordinator untuk melakukan penyebaran formulir LHKPN, memberikan data dan informasi mengenai perubahan dan penggantian pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pupuk Indonesia, sosialisasi pengisian LHKPN dan melakukan pengumpulan LHKPN untuk disampaikan kepada KPK, serta memberikan data, informasi dan akses kepada KPK mengenai LHKPN di lingkungan Pupuk Indonesia. Insan Pupuk Indonesia yang termasuk wajib Lapor LHKPN telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan LHKPN secara berkala dengan tepat waktu sesuai peraturan perundangan-undangan. Proses penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan, setelah proses verifikasi oleh KPK selanjutnya diumumkan oleh Kompartemen Human Capital dan General Affairs melalui media internal Perusahaan.

Penetapan Sanksi Aturan sanksi ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang LHKPN tersebut. Bagi para pejabat yang wajib lapor lalai dalam melaksanakan pelaporan LHKPN, akan mendapatkan sanksi sebagai berikut: 1. Langkah Pertama. Teguran Lisan 2. Langkah kedua, Teguran Tertulis; 3. Langkah ketiga: a. Penundaan pembayaran bonus atau sejenisnya bagi pejabat aktif; b. Penundaan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun; c. Penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan; Hak-hak yang tertunda tersebut akan diberikan apabila kewajiban penyampaian LHKPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.


WBS

ETIKA BISNIS


PENERAPAN GCG

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL

PRODUK & LAYANAN

PABRIK

SEKILAS GCG

WBS

ETIKA BISNIS



CSR & K3LH

KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

KINERJA PENERAPAN GCG PUPUK INDONESIA GROUP Pusat Layanan Pelanggan

Pupuk Indonesia Group telah melakukan assessment dan review GCG secara berkala. Pada tahun 2015, Pupuk Indonesia Group telah melakukan assessment GCG yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

0800-100-800-1

Penilaian implementasi GCG terdiri dari Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta Aspek Lainnya. Dari ke 6 (enam) aspek pokok tersebut, hasil assessment yang diperoleh Pupuk Indonesia pada tahun 2015 adalah 83,609 dengan kategori Baik. Kategori sangat baik dicapai untuk 4 (empat) aspek yang dinilai, yaitu: Aspek Komitmen, Aspek pemegang Saham, Aspek Dewan Komisaris dan Aspek Keterbukaan Informasi dan Transparansi sedangkan untuk aspek Direksi mendapatkan kategori Baik. Aspek Lainnya baru dilakukan penilaian setelah kelima aspek di atas mencapai skor 85. Hasil penilaian selengkapnya sebagai berikut:

Hasil Penilaian Assesment GCG Tahun 2015 Aspek Pengujian

Bobot

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

2015

Penjelasan

Skor

Capaian

7

6.373

91%

Sangat Baik

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

9

8.15

91%

Sangat Baik

Dewan Komisaris

35

31.14

89%

Sangat Baik

Direksi

35

29.218

83%

Baik

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9

8.734

97%

Sangat Baik

Jumlah I sd V

95

Aspek Lainnya

5

0

TOTAL SKOR

100

83.609

Keterangan: Nilai di atas 85 75 < Nilai < 85 60 < Nilai < 75 50 < Nilai < 60 Nilai < 50

= = = = =

Baik

0

-

Baik

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Peningkatan nilai skor assessment terhadap penerapan GCG Perseroan merupakan bukti komitmen Pupuk Indonesia dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh sendi kegiatan Perusahaan, baik oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi dan jajaran di bawahnya. Pupuk Indonesia telah melaksanakan beberapa peningkatan operasional untuk mendukung pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun hasil lengkap assessment GCG dalam 3 tahun terakhir di Pupuk Indonesia Group dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hasil Penilaian Assesment GCG Tahun 2015 2013

Perusahaan

Kategori

Skor Kategori

2014

Eksternal Assesment (BPKP)

Self Assesment (Holding Company)

2014

Kategori

Eksternal Assesment (BPKP)

PT Pupuk Indonesia (Persero)

76.47

Baik

80.54

Baik

83.61

Baik

PT Petrokimia Gresik

80.71

Baik

82.67

Baik

91.86

Sangat Baik

PT Pupuk Kaltim

83.15

Baik

92.45

Sangat Baik

92.61

Sangat Baik

PT Pupuk Kujang

90.36

Sangat Baik

92.43

Sangat Baik

90.50

Sangat Baik

PT Pupuk Sriwidjaja

84.04

Baik

88.74

Sangat Baik

83.06

Baik

PT Pupuk Iskandar Muda

71.40

Cukup Baik

76.27

Sangat Baik

82.74

Baik

PT Rekayasa Industri

78.20

Baik

81.48

Baik

79.27

Baik

PT Mega Eltra

70.86

Cukup Baik

77.10

Baik

71.90

Cukup Baik

PT Pupuk Indonesia Logistik

-

-

41.97*

-

60.01

Cukup Baik


WBS

ETIKA BISNIS


KEPATUHAN LHKPN

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL

PABRIK

SEKILAS GCG

PRODUK & LAYANAN

WBS

ETIKA BISNIS

CSR & K3LH



KEPATUHAN LHKPN

PUBLIKASI

PENERAPAN GCG

PENGADAAN

IND | ENG

MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO Pusat Layanan Pelanggan

Sebagai salah satu wujud komitmen yang kuat dari Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) disingkat “Pupuk Indonesia”, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Nomor: SK/DIR/011/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero), telah ditetapkan Kompartemen Tata Kelola Korporasi yang dipimpin oleh SVP Tata Kelola Korporasi dibawah koordinasi langsung Direktur SDM & Tata Kelola.

0800-100-800-1

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengelolaan risiko utama sektor bisnis di seluruh Anak Perusahaan, Pupuk Indonesia telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diedarkan ke seluruh Anak Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: SE03/II/2013 tanggal 4 Februari 2013. Kebijakan ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan fungsi Manajemen Risiko (MR) serta untuk meningkatkan nilai perusahaan sejalan dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko di perusahaan.

Sistem Manajemen Risiko Dalam rangka pengembangan Manajemen Risiko, Pupuk Indonesia telah menyusun Roadmap pengembangan Manajemen Risiko yang telah tercantum dalam RJP Tahun 2015-2020. Dalam roadmap tersebut, Pupuk Indonesia membagi tahapan pengembangan Manajemen Risiko ke dalam 2 (dua) tahapan besar yaitu: • Tahun 2015 – 2020: Pembangunan Sistim Manajemen Risiko • Tahun 2019 - 2020: Pembangunan Budaya Manajemen Risiko Perusahaan

Evaluasi atas Efektifitas Sistim Manajemen Risiko Evaluasi atas efektifitas Sistem Manajemen Risiko dilakukan secara berkala meliputi aktivitas : 1. Reviu dan monitoring pengelolaan risiko utama sektor bisnis Anak Perusahaan setiap bulan. 2. Rapat pembahasan kinerja perusahaan terkait pengelolaan risiko di tingkat Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko (ERM Maturity Level) di Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan. Kegiatan ini dilakukan secara periodic baik oleh pihak independen eksternal maupun secara mandiri oleh group Pupuk Indonesia.

Risiko-Risiko Utama Perusahaan Risiko-risiko Utama yang dihadapi Perusahaan meliputi: • Risiko Utama Sektor Bisnis Pupuk meliputi: Ketersediaan pasokan gas bumi dan bahan baku lainnya, Penurunan Plant Operability, Perubahan Kebijakan Pupuk Subsidi, Kenaikan Valas, dan Tidak Tercapainya Target Penjualan Pupuk Non Subsidi. • Risiko Utama Sektor Bisnis Non Pupuk diidentifikasi sesuai sektor bisnis masingmasing misal : Keterlambatan penyelesaian proyek, ketersediaan bahan baku bidang energi dan pangan dsb.

Upaya Pengelolaan Risiko Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, kami melakukan upaya antara lain: 1. Peningkatan Kompetensi SDM di unit Manajemen Risiko baik di Induk maupun Anak Perusahaan. 2. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Risiko secara bertahap pada setiap tingkat Perusahaan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bagian pembangunan budaya sadar risiko. 3. Pembangunan Sistim Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka peningkatan keakuratan pelaporan dan monitoring risiko utama sektor bisnis di seluruh Anak Perusahaan.


WBS

ETIKA BISNIS


KEPATUHAN LHKPN

PENERAPAN GCG

PROFIL

PABRIK


PUBLIKASI

PENGADAAN









KEMENTERIAN BUMN

|





|

|


BANK INDONESIA

|

IFA

|

APPI

|


|




PROFIL PABRIK PRODUK & LAYANAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CSR & K3LH PUBLIKASI PENGADAAN IND ENG

Recommend Documents