Prof. Dr. H. M. Machasin, MA
Profil kita bulan ini adalah Prof. Dr. H. M. Machasin, MA, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Lahir di Purworejo13 Oktober 1956, Machasin banyak menghabiskan pendidikannya di kota kelahiran. Baru sa at menginjak bangku kuliah, ia hijrah ke Kota Gudeg dan menempuh pendidikan 51 jurusan Sastra Arab pada lAIN Sunan Kalijaga. Kini, selain menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, Prof. Machasin adalah Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan KalijagaYogyakarta. Beliau adalah satu diantara tokoh besaryang aktif mengembangkan pentingnya dialog antar agama. Sebelum dilantik sebagai Dirjen Bimas Islam, beliau adalah Kepala Pusat Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Stat Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum itu, beliau menjabat Direktur Pendidikan Tinggi pada Ditjen Pendidikan Islam. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga besar Bimas Islam telah memberi warna tersendiri. Sebagai seorang tokoh yang mumpuni dalam keilrnuan Islam, Prof. Machasin adalah sosok yang sederhana dan simple. Kesederhanaanya dapat dilihat dari cara memperlakukan birokrasi sebagai pelayanan masyarakat, bukan ing1n dilayani. Sebagai seorang birokrat, beliau terus berupaya memberikan semangat perubahan, meningkatkan profesionalisme, keteladanan dan transparansi. Sosok yang dikenal lembut dan bertutur secukupnya ini tidak menyukai hal yang ribet dan bertele-tele. Dalam setiap perjalanan dinas misalnya, ia lebih rnermlih mengurus sendirisegala keperluannya. Begitupula dalam berkomunikasi dengan staf, baginya efektifitas birokrasi diwujudkan melalui pola komunikasi yang efektif, tidak banyak basa basi. Hal ini dipengaruhi oleh ajaran tasawuf yang beliau dalami, bahwa hidup tidak untuk merepotkan orang lain dan tidak untuk dinampakkan. "Birokrasi itu harus mencerminkan profesionalitas, cepat dan tepat serta okurot dalam pelayanan. Jodi, yo kita mulai dari diri sendiri dengan menyederhanakan tindakan yang sebenarnya tidakrah kompleks," tuturnya.
Saat diminta menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, hal pertama yang dilakukan adalah menginventarisir program kerja yang tengah berjalan dan memperbaiki apa yang masih membutuhkan perbaikan. Menurutnya, kesinambungan adalah syarat utama bagi birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel. "Soya tidak akan malu bertanya kepada Prof Djamil (Dirjen Bimas Islam sebelumnya-red) jika ada yang belum paham. Ini demi kemajuan bersama," tuturnya saat lepas sambut dengan Dirjen Bimas Islam sebelumnya, Prof.DR.Abdul Djamil, MA. RaisSyuriah PBNUini memiliki pandangan yang progresif terkait image building Bimbingan Masyarakat Islam. Menurutnya image building tidak ditujukan demi pencitraan politis, melainkan perubahan secara mendasar menuju perbaikan sehingga dapat menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Seperti hadits Nabi SAW, bahwa setiap keburukan mestinya diikuti dengan kebaikan-kebaikan sehingga dapat menghapus kesalahan-kesalahan dirnaksud. Seperti itulah, image building harus memotivasi birokrasi untuk lebih baik dan profesional sehinggatercipta perbaikan yang baik bagi birokrasi. Sebagai sosok yang dibesarkan oleh kampus Islam cfengan pemikiran yang moderat, ·ada banyak kebijakan yang mencerminkan moderasi Islam, khususnya dalam menyikapi keragaman beragama. Baginya, dialog intra dan antar umat beragama merupakan sebuah keharusan. Dalam dialog, ada prinsip yang beliau arnbil dari hadits nabi, bahwa yang mayoritas harus mengayomi minoritas, dan minoritas harus menghormati mayoritas (tidak boleh kurang ajar). Dengandemikian, lanjutnya, berbagai eksesnegatif dari keragaman dapatdiminimalisir. Oitengah-tengah kesibukannya memimpin instansi pemerintah, Mantan Dekan Fakultas Adab dan Direktur PPs UIN Kalijaga ini masih menyempatkan mengajar. Baginya, mengajar bukan sekedar tangung jawab, melainkan sebuah hobbi dan memberikanfeedback bagi hidupnya. "Mengajar sudah saya lakukan sejak saya berumur 12 tahun, walaupun tidak terus menerus. Kini seminggu sekali masih mengajar dengan tuqos utama metnimpin instansi pemerintab;" pungkasnya. Di tengah arah kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan keagamaan, Prof. Machasin terus memotivasi seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk tetap istiqamah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan pada masvarakat, Karena apapun yang kita perbuat adalah ibadah. Selamat bekerja Prof! (kangjejelfoto:bimasislam)
bimasislam.kemenag.go.id
Pemuda Islam dari 4 Negara Susun Khazanah Islam di Pesisir Jawa tujuan untuk memperkenalkan persentuhan antara penyebaran dan peri kehidupan umat Islam dengan budaya dan tradisi Hindu di Dewata tersebut. Para peserta Bas 13elia MABIMS sangat antusias dan saling bertukar pikiran dan gagasan mengenai corak kehidupan Islam di masing-masing negara, juga mengenai khazanah dan tradisi keislaman di Nusantara.
Sura baya, bimasislamsebanyak 42 Delegasi dari negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengikuti kegiatan "Bas Belia MABIMS2014"yang digelar di Indonesia pada 22 hingga 28 Oktober 2014. Kegiatan bertajuk "Pemimpin Serantau, Pemikir Global" tersebut dihelat di empat kota, yakni Surabaya, Situbondo, Banyuwangi, dan Denpasar. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam, ketika membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi peserta Bas BeliaMabims ini demikian berat, karena pada tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana semua hal di kawasan Asia Tenggara bebas masuk ke dalam negeri tanpa batasan. Untuk menghadapi itu, dikatakan Nur Syam, para peserta Bas Belia Mabims harus memiliki pendidikan karakter. Pendidikan karakter itulah, menurutnya, yang mampu menyaring darnpak negatif dari penerapan MEA. Panitia kegiatan Bas Belia MABIMS tahun 2014 sengaja memilih kota-kota di pesisir utara Pulau [awa dengan tujuan memperkenalkan corak Islam pesisir Nusantara yang secara kultural memiliki perbedaan dengan model keberislaman di pedalaman. Selama satu pekan para peserta
diperkenalkan
dengan
pesantren-pesantren
ternama di [awa Timur seperti Pond ok Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, dan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi. Sementara itu pulau Bali menjadi tujuan akhir dengan
BasBeliaMabims sendiri merupakan perhelatan tahunan yang digelar bersama oleh negara-negara Asia Tenggara yang memiliki Kementerian Agama. Delegasi yang dikirim untuk mengikuti kegiatan ini adalah pemuda berusia 25 sampai dengan 30 tahun yang diharapkan akan mendapatkan wawasan regional yang utuh dan mernadai dalam hubungan antar negara. Pada tahun 2014 ini, Indonesia mengirimkan 12 delegasi, termasuk pegawai Ditjen Bimas Islam, Sigit Kamseno. Sementara delegasi Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura masing-rnasing mengutus sepuluh pemuda yang aktif di Kementerian Agama negara setempat, dan aktivisaktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (lSM). Kegiatan selama tujuh hari tersebut diakhiri dengan penampilan sejumlah tar ian tradisional Indonesia, sambutan dari perwakilan delegasi masing-masing negara, dan ditutup secara resmi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama Rl, Prof. Dr. Ahmad Gunaryo. Sekalipun demikian seluruh peserta Bas Belia MABIMS masih berinteraksi dengan memanfaatkan fi.turaplikasi instant messaging Whatsapp dan Facebook untuk saling bertukar pikiran mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. (Ska/joto: bimasilam)
Negara Hanya Akui Pernikahan Sesuai Hukum Agama
l 1
I
Jakarta, bimasislam - Sesuai Sila Pertama Pancasila, negara hanya mengakui pemikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Pernerintah akan berupaya menjaga dan rnemperkuat eksistensi lembaga perkawinan sebagai hal yang suci dan terhormat, serta terus meningkatkan kualitas dan ketahanannya seiring dengan kemajuan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ketika melantik Pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Operation Room Gedung Kernenterian Agarna, bimasislam.kemenag.go.id
Jakarta, Senin (13/10). Lukman menjelaskan, "Oleh karenanya, maka isu kebebasan yang diusung oleh kalangan yang menamakan dirinya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT), tidak dapat diterima dalam masyarakat Indonesia yang beragama." Meski demikian, mantan pirnpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengingatkan bahwa perlu dicarikan solusi bagi mereka yang mengalami problema penyirnpangan karena berbagai sebabitu. "Kita tidak boleh memusuhi rnereka yang
bukan berarti kita membenarkan sesuatu yang menyimpang,". Pria kelahiran Jakarta, 25 November 1962 itu juga mengatakan, "fenomena homoseksualitas tidak bisa diterima dalam hukum nasional karena selain bertentangan dengan ajar an semua agama, homoseksualitas juga menghancurkan kemanusiaan" katanya.
menderita kelainan. Kita harus merangkul mereka, tetapi
Terkait pernikahan beda agama, alumni Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, [awa Timur, itu menyatakan bahwa ia tidak dapat membenarkan pernikahan beda agama karena ajaran semua agama tidak membenarkan. "Perkawinan adalah ibadah, karena itu harus dilaksanakan sesuai ajaran agama," tandas Lukman. (ska/kemenag. Foto:walimahan.com)
Menag: Pendidlkan Pra Nikah Perlu OiJadikan Gerakan Nasional Jakarta, bimasislam-- Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)Pusatmasa bakti 2014 -2019 dikukuhkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Operation Room Kementerian Agama (Senin 13 Oktober).Kepengurusan baru hasil Musyawarah Nasional XV BP4 Tahun 2014 diketuai Drs. H. Wahyu Widiana, MA, mantan pejabat Kementerian Agama dan terakhir Dirjen Badan Peradilan Agama, menggantikan kepengurusan periode sebelumnya yang diketuai Drs. H. Taufiq, SH, MA. Dalam sambutannya Lukman Hakim Saifuddin mengulas tingginya angka perselisihandan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir.Data hingga 2013, dari sekitar 2,2juta pernikahan setiap tahunnya, 45persen terjadi perselisihandan 12-15persen mengalami perceraian. Perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan sosialapabila lalai dalam rnenanggulanginya. Menyikapi kondisi dan permasalahan tersebut, "Pendidikan Pra Nikah perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat kita dan harus dimotori oleh BP4 bersama Kementerian Agama." tegas Menag. Menteri Agama mengungkapkan, "Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus BP4 Pusat bukan sekedar formalitas, tetapi memiliki substansi makna dan arti penting, baik bagi BP4 maupun Kementerian Agama. Keterkaitan historis, keterkaitan misi dan keterkaitan fungsi antara Kernenterian Agama dan BP4 perlu semakin diperkuat dan dikembangkan. BP4 lahir dari rahim Kementerian Agama dan peran strategis BP4 sangat penting dalam menunjang sebagian tugas dan fungsl Kementerian Agama di bidang pembinaan perkawinan dan keluarga. Jika ada lembaga yang layak diberi penghargaan atas kiprahnya selama 60 tahun
mengawal tegaknya nilai-nilai perkawinan di negara kita, itulah Badan Penasihatan, Pembina an dan Pelestarian Perkawinan (BP4)." Lebih lanjut mantan Wakil Ketua MPR-RI itu mengajak hadirin untuk merenungkan kembali tujuan didirikannya BP4 yang digariskan oleh para pendirinya.yaitu mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam. "Sejarah BP4 diawali dengan dibentuknya Seksi Penasihat Perkawinan pada Kantorkantor Urusan Agama di wilayah Provinsi Jakarta Raya tahun 1954 diprakarsai oleh almarhum H.S.M. Nasaruddin Latifdan tahun 1956 diubah menjadi P5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Dalam pertemuan organisasi penasihatan perkawinan se-Jawa di Jakartatahun 1960 disepakati organisasi "BP4" yang bersifat lokal disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Dalam Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tahun 1961 di Cipayungdiumumkan berdirinya BP4 yang bersifat nasional." papar Lukman Hakim Saifuddin. bimasislam.kemenag.go.id
Menurut Menteri Agama, program penasihatan perkawinan di masa lalu berhasil menekan angka perceraian dari sekitar 50- 60 persen pada tahun 1950anmenjadi 10 persen. Upaya BP4 melalui "eksperimen Jakarta", dimana pasangan suami istri yang hendak mengajukan perceraian harus terlebih dahulu melewati prosedur penasihatan di BP4 terbukti efektif mengurangi angka perceraian dan hal itu mendapat pengakuan dan Pemerintah. Pemerintah menghargai upaya dan peran BP4 yang turut berperan mendorong Iahirnya UndangUndang PerkawinanNo 1 Tahun 1974, memprakarsai kegiatan pemilihan "Ibu Teladan" Tingkat Nasional yang sekarang menjadi Keluarga Sakinah Teladan, dan Iainnya. Pernyataan (statement) penting lainnya dari Menteri Agama di depan Pengurus BP4 Pusat dan para undangan, ialah penegasan bahwa negara Republik Indonesia hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Isu kebebasan yang belakangan diusung oleh kalangan yang menamakan dirinya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual) tidak dapat diterima dalam rnasyarakat Indonesia yang beragama. Homoseksualitas tidak saja bertentangan dengan ajaran semua agama, tetapi juga menghancurkan kemanusiaan. Semua pihak wajib berupaya untuk mengatasi gejala LGBT yang semakin mengkhawatirkan di tanah air kita. Menteri Agama menyinggung masalah pernikahan bed a agama. Bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan karena ajaran semua agama tidak membolehkannya. Perkawinan adalah ibadah dan karena itu harus dilaksanakan sesuai ajaran agama. Menyangkut dukungan Kementerian Agama terhadap program-program BP4 sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pembinaan keluarga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, "Kementerian Agama akan selalu mendukung dan berada di samping BP4daiam pelaksanaan program meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mempertinggi mutu perkawinan. Untuk itu saya
memandang dukungan terhadap peran BP4 Pusat dan BP4 di daerah, termasuk dukungan anggaran operasional untuk BP4, perlu menjadi komitmen kita semua.' pungkasnya. Susunan Pengurus BP4Pus at masa bakti 2014- 2019terdiri atas: Pembina, Dewan Pertimbangan, Tim Ahli, dan Pengurus Harian, Dewan Pertimbangan dan Tim Ahli BP4 Pusat yang hadir dalam acara pengukuhan dan pelantikan, ialah: Dra. Hj. Zubaidah Muchtar, Drs. H. Mubarok, M'Si, Bahrul Hayat, Ph.D., Prof. Dr. Achmad Mubarok, serta Prof. Dr. Hj. Reni Akbar Hawadi. Pen gurus Harian: Ketua Umum Drs. H Wahyu Widiana, MA, Wakil Ketua Umum Drs. H. Tulus, Ketua I Prof. (APU). Dr. H. Nurhayati Djamas, MA, Ketua II Drs. H Aceng Rachmat, M.Pd, Ketua III Drs. H.AM. Romly, M.Hum, Ketua IV, Dra. Hj. Fadilah Ahmad, MM., Sekretaris Umum Drs. H. Najib Anwar, MH, Sekretaris I Dra. Hj. Nilmayetty, MM, Sekretaris II Akmal Salim Ruhana, S. Ag, Bendahara Umum Dra. Hj. Dadah Cholidah Hanum, M.Pd, Bendahara I Dra. Hj. Kiki Tazkiyah, Bendahara IT Hj. Atiek Ratnawati. Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga, Ketua Dr. H. Soefyanto, SH, MH., Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus, Ketua HM. Adib Machrus, S.Ag, Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha, Ketua KH. Nuril Huda, Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Ketua M. Fuad Nasar, M.Sc, Sekretariat Drs. Rahmat Supena, danSolihin Yusuf.S. Ag. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kementerian Agama dengan BP4 tentang Program Penguatan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. Lingkup kerjasama rneliputi pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah melalui Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin, konseling perkawinan, dan mediasi keluarga. Menteri Agama RI juga meresmikan peluncuran website BP4 Pusat. (mjns/foto:hpcbrunei)
menurut UU dan agama, hingga soal kesehatan reproduksi, manajemen keuangan, manajernen konflik," ungkapnya. Pencegahan salah
pernikahan
satu
penyebab
dioptimalkan
Bedanya,
tambahnya. September
perceraian,
Dengan
kita
menciptakan pakai
meningkatkan
itu, Pria kelahiran
kiprahnya
dalam
keluarga yang sakinah, rnawaddah, Senior
organisasi.
akan yang
agama,"
Tasikrnalaya,
18
ke depan
BP4 dapat
membentuk
keluarga-
warahmah.
Australia-Indonesia
Justice (AlP)) itu juga menekankan
keluarga
pendekatan
1952 tersebutmeyakini
Penasehat
juga
BP4. "Kita sudah ada MoU dengan BKKBN.
Visi kita sama, yaitu untuk sejahtera.
Konsolidasi
dini, yang selama ini terbukti jadi maraknya
"Saat ini BP4 tidak.berada
pendataan daerah,
organisasi dan penataan
penyediaan
yang dimaksud
Wahyu meliputi
SDM yang jadi pen gurus BP4 di
sarana
kerja,
dan
sejumlah
aspek
organisasi Iainnya. Wahyu Widiana terpilih menjadi Ketua Umum BP4 dalam Musyawarah kehidupan
Nasional
ke-XV
lembaga
pernbinaan
keluarga itu pada 15-16 Agustus 2014, di Jakarta.
Ia menggantikan
Drs.H. Taufiq, S.H. Mantan Wakil Ketua
MA yang sudah menjabat sejak 2009. BP4 periode 2009-2014 juga merniliki empat orang Dewan Pembina yang dijabat
Partnership
pentingnya
ungkapnya.
for
konsolidasi
di bawah naungan
oleh Ketua MA, Menteri Agama, Menteri Dalarn Negeri, dan Menteri
Pernberdayaan
Anak. Scmentara
Kemenag. BP4 adalah organisasi mandiri yang profesional,
Bahrul
meskipun
BP4.(ska/joto:iwkumollline)
secara historis sangat terkait dengan Kemenag,"
Hayat,
Perernpuan
dan
Perlindungan
itu man tan Sekretaris [enderal Kemenag, diangkat
sebagai
salah
satu
Tim Ahli
Sekretaris: Simas Islam Harus Kembangkan Terus Sudaya Mengabdi dan Ikhlas! Jakarta, birnasislam - Untuk meningkatkan kualitas kinerja Bimas Islam, seluruh aparatur Bimas Islam, Pusat dan Daerah harus mengembangkan berbagai budaya positif dalam bekerja. Budaya yang periu terus dikembangkan adalah budaya mengabdi, budaya belajar, budaya unggul, budaya bekerja sarna, dan budaya ikhlas. Demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag., Sekretaris Ditjen Bimas Islam mengutip pendapat man tan Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, ketika memberikan pengarahan dalam TOT SIMSI Provinsi Tingkat Nasional Angjatan IIdi hotel Mercure, Jakarta Sabang (16/10). Lebih lanjut Amin menguraikan tentang maksud budaya
tersebut. Pertama, budaya mengabdi. Yaitu budaya yang diorientasikan pada pengabdian kepada masyarakat. Seluruh sikap dan perilaku kerja diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks Bimas Islam, budaya mengabdi harus menjadi cerminan ternan-ternan yang ada di KUA dalam bidang pernikahan, perwakafan, dan bimbingan keislaman lainnya. Salah satu dari upaya ini adalah kebijakan Bimas Islam dalam pemanfaatan IT melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam), tandasnya. Kedua, budaya belajar. Dalam bekerja sangat diperlukan setiap orang untuk belajar kapanpun. Jangan pernah kita berhentu untuk belajar. "Bisa dibayangkan, jika kita mengelola keuangan, tetapi tidak mau belajar tentang aturan-aturan terbaru terhadap keuangan. Apalagi, belakangan ini ketentuan pengelolaan keuangan sering banyak perubah. Sehingga kita ditunut untuk terus belajar soal ini", imbuhnya. Ketiga, budaya unggul. Sering kita bekerja dengan kualitas kerja yang minimalls sehingga bekerja hanya berdasarkan kernenag 9
I
target formal. Sementara, target maksimal, khusususnya yang berhubungan dengan kepuasan layanan publik kurang atau bahkan tidak menjadi target. Di lingkungan Bimas Islam banyak kerja-kerja yang sangat erat dengan pembinaan umat, dan sulit diukur tingkat capaiannya, sehingga lebih banyak penekanan secara
.~4~.
formil.
Keempat, budaya kerja sarna. Dalam istilah manajemen dikenal dengan Team Work, yang artinya unsur kerja sama sangat penting untuk pencapaian maksimal. Antar unit harus mampu bekerja sama untuk membangun sinergi, tidak ada ego sektoral yang sangat mengganggu kebersamaan. Kelima, budaya ikhlas. Seperti dalam lambang lembaga Kementerian Agama, para pendiri menginginkan agar para pelakunya memiliki budaya ikhlas yang tinggi. Keikhlasan menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk keseluruhan budaya-budaya di atas. Tanpa ada keihlasan, maka pekerjaan menjadi sia-sia, setidaknya tidak merniliki pahala di hadapan Allah. Dalam catatan bimasislam, kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta daerah, baik dari peserta Kanwil, peserta Pusat, maupun peserta yang ditunjuk oleh Pusat berdasarkan keaktifan dalam entri data pada server Bimas Islam dan penguasaan aplikasi. (thobib/foto:bimasislam)
-. ,
Wamen: Alangkah Ruglnya
Ilk::!
Mt:)ningl1al b=Iurn Berwakaf!
Jakarta, bimasislamWakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar menga takan alangkah ruginya jika seorang Muslim meninggal namun belum p er n ah berwakaf. Hal tersebut, menurut Nasaruddin, karena pahala wakaf adalah pahala yang akan terus mengalir hingga hari kiamat, sehingga berwakaf merupakan sebuah investasi akhiratyang sangat dibutuhkan oleh setiap Muslim.
upaya untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf telah dilakukan oleh organisasi massa Islam, nazhir, perguruan tinggi, maupun pemerintah sendiri. Dikatakan Nasaruddin, lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Wakaf merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius melalui payung hukum untuk mengembangkan wakaf di masa mendatang. "Bahkan, upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait masalah tersebut masih terus dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan lembaga-Iembaga keagamaan secara optimal bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat" jelas Nasaruddin.
Nasaruddin mengatakan hal itu dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Pembedayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, yang digelar di Swiss-Bell Hotel, [alan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (30/9). Rakernas tersebut dihadiri oleh 70 peserta dari perwakilan Kementerian Agama se-Indonesia, dan sejurnlah stakeholder seperti BWI,BPN,MUI, LKSPWU dan sejumlahOrmas Islam.
Dalam sambutannya, Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu mengajak masyarakat untuk menjadikan wakaf sebagai model pengembangan ekoomi altematif di tengah kondisi ekonomi umat yang masih memprihatinkan. "Potensi kekayaan wakaf dalarn jumlah besar memungkinkan kita untuk berbuat lebih konkrit bagi kesejahteran masyarakat. Sudah bukan waktunya kita hanya terpaku pada ranah wacana yang kurang bermanfaat." tandasnya. (ska/foto:bimasislant)
Mantan Dirjen Bimas Islam itu rnelanjutkan bahwa
Wamen: Perlu Advokasi Sengketa Wakaf sebagai Bentuk Perlindungan Negara Bekasi. bimasislam- Untuk meningkatkan kualitas pengembangan perwakafan, Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyelenggarakan musyawarah Perwakafan di Hotel Amrnarossa,Bekasi (20-22). Acara yang bertemakan "Melalui Musyawarah Perwakafan se Bekasi Kita Bangun Masyarakat Islam yang Dinamis untuk Peningkatan Ekonomi umat" ini dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Wakaf, Drs. H. Hamka, M.Ag. Dalam sambutannya, Hamka mengatakan bahwa pemahaman dan pendalaman tentang perwakafan secara makro disebagian masyarakat Indonesia masih kurang populer dan dipandang masih setengah hati dalam pemahaman perwakafan,baik dikalangan para alim ulama maupun masyarakat pad a umurnnya."Masalah wakaf masih dianggap suatu yang asing, bahkan sakral, sehingga wakaf kurang berkembang dengan baik", urainya. Berdasarkan laporan dari panitia, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Perwakafan di Wilayah Bekasi adalah untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan sinergitas dalam membangun perwakafan di wilayah Bekasi pada khususnya. Hadir dalam kegiatan tersebut adalahperwakilan dari Kementerian Agama Propinsi, Kabupateri/Kota dan KUA, perwakilan dari ormas Islam, perwakilan pengurus masjid, dan pondok pesantren yang berada di wilayahBekasi.
Selain itu, acara ini menghadirkan Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Wakil Menteri Agama RI) sebagai pembicara. Dsalarn pengarahannya beliau menjelaskan peran pemerintah dalam pengembangan Wakaf. Melalui penyempurnaan regulasi diharapkanpengelolaan dan pengembangan wakaf ke depan dapat lebih maju dan menyejahterakan. "Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta bendawakaf, merupakan langkah pengamanan asset-aset wakaf di Indonesia, secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf.Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui system komputerisasimelalui GIS (Global Information System)sebagai upaya pemetaan potensi harta benda wakaf. Sedangkanadvokasi diperuntukan sebagai perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihakpihak ketiga", ungkapnya. Dijelaskan lebih lanjut, bahwapembinaan dan peningkatan kualitas Nazhir danlembaga wakafmenfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif, dan mernfasilitasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ini pentingdilakukan oleh pemerintah agar perwakafan dapat menyentuh kesejahteraan umat secara nyata. (Nhe/foto:bimasislam)
KUA Bojong Gede, Bogor, Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Bogor, bimasislam - KU A merupakan etalase Kementerian Agama yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pencatatan administrasi pernikahan. Berbagai upaya terus dilakukan, khususnya Ditjen Simas Islam, agar KUA semakin kuat sebagai lembaga pelayan publik yang lebih profesional, dan _ •.._ .. akuntabel. "Kami terus meningkatkan layanan publik sebaik mungkin. Masyarakat karni itu dihuni oleh sebagian kaum urban, yang membutuhkan pelayanan cepat dan transparan. Makanya kami sangat terbuka kepada masyarakat tentang jenis layanan, dan mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku. Setiap ada perkembangan regulasi, kami beritahukan kepada mereka, kami tunjukkan aturan yang ada, agar mereka memahami bahwa kami terbuka dan tidak ada yang karni tutupi". Demikian dikatakan oleh Drs. H. Hidayat Taufik, MM, Kepala KUA Kecamatan Bojong Gede, Bogor, saat berbincang dengan bimasislam (5/10). Disinggung soal perkembangan SIMKAH, Taufik menjelaskan bahwa pihaknya merniliki seorang operator,
Fadli, yang setiap waktu bersama dengan para penghulu mengentri data-data pernikahan. "Karni sudah lama menggunkan SIMKAH, memiliki printer khusus, PLQ 20 untuk menunjang print-out NB dan buku nikah. Alhamdulillah, dengan Sirnkah pekerjaan kami semakin ringan, karena tidak memerlukan SDM yang banyak, dan data-data tersimpansecara digital", tegasnya. Ketika ditanyakan terkait dengan kondisi sosia1 masyarakat, Taufik menjelaskan bahwa masyarakat Bojong Gede rata-rata memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, paham Aswaja. "A lhamdulillah, selama saya bertugas di sini belum pernah terjadi gesekan antar paham, meskipun ada radio di Bogor yang sering mengkampanyekan ajaran-ajaran keras, tetapi masyarakat tidak terlalu mempedulikan", ujarnya. Demikian juga masalah perwakafan di sekitar wilayah tugasnya, Taufik menegakan belum ada konflik soal harta wakaf. "Masalah perwakafan kami selalu memberikan sosiaLisasi tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf pada tempat-tempat ibadah, seperti masjid dan mushalla. Setiap kami menikahkan di masjid atau mushalla, kami sering bertanya kepada pengurusnya apakah sudah disertifikat atau belum. [ika kami selalu minta agar masyarakat segera mengurus sertfikat wakaf demi keamanan bersama. (thobib/foto:bimasislam) bimasislam.kemenag.go.id
Inpres Zakat Memerlukan Dukungan Yang Berkesinambungan Jakarta, bimasislam- "Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS yang dikeluarkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 23 April 2014, memerlukan dukungan yang berkesinambungan dari pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden [oko Widodo dan Kabinet Kerja-nya." demikian disampaikan Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat dan Wakil Sekretaris BAZNAS kepada bimas-islam awal pekan ini. "Sebagai contoh - ungkapnya - dengan adanya lnpres Zakat, BAZNAS sebagai operator zakat tingkat pusat menargetkan pengumpulan zakat tahun 2014 sebesar Rp 512 milyar atau dinaikkan seratus persen dari target Rp 256 milyar kalau tanpa lnpres. Sampai saat ini penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS masih di bawah angka Rp 50 Milyar. Angka ini belum menunjukkan adanya pengaruh s i g n if ik a n diterbitkannya lnpres Pengumpulan Zakat." Menurut Fuad Nasar, "Sampai saat ini BAZNAS masih terus mensosialisasikan Inpres Zakat kepada semua instansi dan badan usaha milik negara. BAZNAS mengedepankan sosialisasi dan edukasi. Secara umum, respons dari berbagai instansi cukup bagus, tapi menyangkut mekanisme teknis pengumpulan zakat atas gaji/ penghasilan karyawan yang dibuat oleh BAZNAS,
masih memerlukan penyamaan persepsi dalam pelaksanaannya. Karni bersyukur dan mengapresiasi kepada jajaran Mabes TNI yang telah mengeluarkan Sur at Edaran Panglima TNI No 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengumpulan Zakat Penghasilan Anggota TN! dan PNS Di Lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI, tertanggal 30September 2014." Melalui bimasislam Fuad Nasar menyampaikan harapan, "Kami berharap Presiden dan WakiI Presiden serta para menteri kabinet Kabinet Kerja yang baru dilantik agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan Inpres Zakat. Pasalnya lnpres ini bernilai strategis bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat sejalan dengan semangat berdikari yang dicanangkan pemerintah. Kewajiban menunaikan zakat bukan semata-mata urusan orang pribadi dengan Tuhannya, tetapi sesuai amanat dan semangat konstitusi negara, pernerintah berkewajiban memfasilitasi warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam hal ini menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Inpres Zakat kita harapkan tetap berjalan. Memasuki Tahun Baru Islam 1436 Hijriyah, mudah-mudahan menjadi tahun yang memberikan penguatan dan dinamika baru bagi dunia perzakatan di tanah air." pungkasnya mengakhiri keterangan pers. (mfn/foto:baznas)
Kunjungan Staf Bidang Politik Kedubes AS, Bimas Islam Jelaskan Perkembangan Umat Islam J a k art
a, bi m a sisl am U n t u k kesekian kalinya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Asing di Jakarta untuk mencari tahu tentang perkembangan umat Islam Indonesia terkini. Dalam pengantar kunjungannya, Staf Bidang Politik Kedutaan AS, yang didampingi oleh Pradita Anggira Prima (asisten politik Kedubes AS), bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengetahui perkembangan umat Islam Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kerja Dirjen Bimas Islam dilantai 6 Ged ung Kemenag RI, J1. MH. Tharnrin 6Jakarta (6/11). Dalam uraiannya, Dirjen Bimas Islam menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penganut agama. Ada enam agama yang didaftarkan pada negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain enam agama bimasislam.kemenag.go.id
yang terdaftar, terdapat beberapa agama kecil sebagai kaum minoritas, seperti agama Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan lain-lain. Namun demikian negara berkewajiban melindungi mereka sebagai implementasi perlindungan hak-hak dasar beragama dan berkeyakinan. Demikian disampaikan Prof. Dr. H. Machasin, MA yang didampingi oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam. Dalam kesempatan tersebut, Staf Politik Kedubes AS juga menanyakan tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap kelompok-kelompok agama Islam minoritas, seperti Jemaah Ahrnadiyah Indonesia GAI), Kelompok Syiah Sampang, dan lain-lain. Ada satu kata yang ditanyakan olehnya, apa yang dimaksud dengan istilah "pembinaan" yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Prof Machasin menjelaskan bahwa "pembinaan" merupakan terminologi umum yang digunakan sejak pemerintahan Orde Baru. "Pembinaan" diartikan sebagai "guidance" atau mengajak mereka kembali kepada pemahaman Islam mainstream. Namun demikian, pemerintah lebih mengutamakan dialog dengan pihak-pihak terkait, tuturnya.
(thobiblfoto:bimasislam)
Cermati Tren Media Baru untuk Sesuaikan Ekspektasi Publik Bogor, bimasislam - Pada tanggal 31 Oktober sampai 02 November 2014 kemarin bimasislam mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Workshop Jurnalistik untuk Pegawai yang diadakan oleh Sektretariat Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Awak bimasislam diwakili oleh 4 orang sebagai peserta, yaitu Edi [unaedi, Insan, Nashrullah, dan Syamsuddin, di antara 30 orang peserta lainnya perwakilan dari semua unit eselon 1di tingkat pusat. Pada Sessi 1 setelah Pembukaan Worshop, Wartawan Senior Majalah Tempo Wahyu Muryadi mengingatkan akan hadimya media bam. "Media bam ini sudah melebihi kekuatan Digital Multi Media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat audio-visual. Kekuatan media baru ini digambarkan bagaikan "tsunami media", yang berbasis pada media sosial", je]asnya. Lewat media baru ini, siapa saja berhak untuk mengekspos berita apapun, dari yang bersifat pribadi sampai publik. Tren itu mengakibatkan terpinggirkannya media cetak dan media elektronik -- yang oleh Wahyu lebih tepat diistilahkan dengan "media penyiaran". Ini hams dicermati, ingatnya secara serius, termasuk oleh mediamedia yang ada di Kementerian Agama. Apalagi, bila mengingat kuatnya harapan agar berbagai kegiatan
Kemenag bisa dirasakan oleh masyarakat dengan baik. Kegiatan yang diadakan di Hotel Horison Bogor ini juga menghadirkan Asrori S. Karni dan Mujib Rahman dari Majalah Catra sebagai Narasumber. Mengangkat materi tentang "Teknik Menulis Berita (Features dan Hard News)", mereka berdua memandu para peserta bagaimana membuat sebuah berita yang tepat dan menarik. Sessi ini cukup panjang dikemas dengan mengangkat teori juga praktiknya sekaligus, bahkan disempatkan ada evaluasi penulisan dengan presentasi berita yang ditulis oleh masing-masing peserta walau tidak semuanya. Dalam kesempatan Penutupan Workshop, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin mengakui bahwa publikasi kegiatan di Ditjen Pendis masih kurang dibandingkan dengan sekian kegiatan yang ada. Bayangkan saja, imbuhnya, kurang lebih ada 1000 kegiatan di Pendis tapi belum dominan yang terekspos oleh media, apalagi semuanya. Kenyataan ini, menurut pengamatannya, terjadi karen a kurangnya SDM yang memiliki kompetensi jumalistik dan minimnya komitmen pegawai di tiap Sub-Direktorat (Eselon 3) untuk mempublikasikan kegiatannya. Fenomena initernyata juga terjadi pada hampir eselon 1 lainnya di Kemenag Pusat, singgungnya.
(edijunIJoto:naturalclick)
Menag: Kemenag Harus Mampu Sesuaikan Kebijakan Nasional yang Baru Bandung, bimasislam - Dalam Rapat
Pimpinan Eselon I Kementerian Agama di Bandung (14/10),Menteri ~ Agama, Lukman Hakin ~ Saifuddin, mengajak kepada seluruh jajaran Kernenterian Agama agar menyesuaikan programprogramnya dengan kebijakan nasional yang baru. "Sehubungan dengan pergantian pimpinan nasional beberapa saat lagi, saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenag secepatnya menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional yang bam. Penekanan kebijakan pemerintahan adalah perwujuan pengelolaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan peningkatan kualitas layanan publik", tegasnya. Lebih lanjut Menag mengatakan, layanan publik yang dikelola oleh Kemenag harus terus ditingkatkan mutunya, seperti bidang pernikahan di KUA, pelayanan ibadah haji, pendidikan Islam, pembinaan umat beragama, dan lain-lain. "Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik, kita harus mampu keluar
dari paradigma lama dengan meninggalkan program dan kegiatan yang hanya dibangun untuk pencitraan, Kurangilah kegiatan yang lebih banyak pada seremoni, gebyar pada permukaan, yang tidak menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat banyak", tambahnya. Menyinggung tingkat serapan anggaran tahun 2014 pada triwulan ketiga ini yang terhitung masih rendah dibandingkan tahun yang lalu, Menag memberi catatan bahwa hal ini disebabkan oleh masih diterapkannya aturan tentang pengeluaran Bantuan Sosial (Bansos) yang harus memiliki resiko sosia!. "Terkait dengan masalah akun bantuan sosial yang dipersoalkan, saya meminta kepada KPA, PPK, dan Bendahara kiranya mendorong perlunya revisi anggaran Bansos atau menunggu hingga terbitnya regulasi yang bam", ungkapnya. Dalam catatan bimasislam, Rapim Eselon I Kemenag ini diikuti oleh para pejabat Eselon I Pusat, Eselon II pada Sekretariat, Para Sekretaris di lingkungan Eselon I, Kepala Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, Eselon III dan N di lingkungan Setjen, dan seluruh bendahara. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal14dan ditutup pada 15 Oktober 2014.(thobib/foto:bimasislam) bimasislam.kemenag.go.id
KUA Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya KUA Teladan Nasional 20 0 Unggul da am Verjasama Program Tahun 2010 adalah tahun yang membahagiakan KUA Kecamatan Singaparna,Tasikmalaya,Jawa Barat. Pasalnya,KUA ini berhasil meraih JuaraPemilihanKUATeladanNasionaldenganmenyingkirkan32 KUAdari seluruh Indonesia dan memperoleh anugerah langsung dari Menag SuryadharmaAli saat itu. KUAKecamatanSingaparnamerupakansalahsatudari 39 KUAKecamatan di lingkunganKantor KementerianAgamaKabupatenTasikrnalava. KUAini berdiri berdasarkan buku register pencatatan pada tahun 1947 yang dipimpin oleh kepalaKUApertamabernamaR.H.A. Mansoer.Dibangundi atastanahwakafatas nama M. Abdul Hadi, yangluasnya6510 M2, KUAini diperuntukkan untuk kenaibandenganserifikat padatanggal 22 Agustus 1981 dengannomor: 2846/1981. Dulu, KUAKecamatanSingaparnapertama kali dibangun di sebelahutara Masjid Besar yang sekarang dijadikan Gedung Dakwah Islamiyah Singaparna.Padatahun 1980, KUASingaparnalokastnva dipindahkan ke sebelah selatan Masjid Besar yang berukuran 23,35 x 8 M. Dalam perkembangannya, pada tahun 2002 KUA Kecamatan Singaparna dimekarkan menjadi tiga Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Singaparna,KecamatanSukaramedan KecamatanMangunreja. Dalam kiprahnya, para kepala KUA KecamatanSingaparnasejakhingga saat initidak hanyaberkaitan denganurusanpernikahandan rujuk, tetapi juga merambah para bidang tugastambahan menjadi ketua DKMByang membawahi Majlis Ta'lim, Madrasah Diniyah dan Raudhatul Athfal (RA).Sehingga,tugas dan fungsiseorangKepala KUA Kecamatan Singaparnamenjadisangatberat dan kompleks. ProgramUnggulan Dilihat dari program kerja yang dilaksanakanoleh KUA Kecamatan Singaparna,setidaknya terdapat tiga program unggulan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima KUA terhadap masyarakat. Program unggulan ini menyangkut aspek manajemen administrasi, pengembanganSDM,dan peningkatansaranaprasarana, yaitu: Pertama, komputerisasi pelayanan administrasi nikah. Menyadari keterbatasantenaga karyawan KUAyang kurang, pada saat yang sarna tugas-tugas rutin begitu banyak, maka solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sitem komputerisasi (berbasis IT), termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum. Dengansistemini terjadi efisiensiyangsignifikan, baik menyangkutkecepatanmaupunketepatannya. Kedua, pengembangan tingkat profesionalisme personil KUA. Untuk membangun aparaturKUA yang lebih professional, KUAKecamatan Singaparnamembuat agenda rutin kajian kitab kuning bagi karyawan, minimal kitab fikih Taqrib. Untuk itu dalam acara Radintap Bulanan karyawanKUAdianjurkan seluruhkaryawanmembawakitab Taqribuntuk dikaji bersama.Tujuannyaadalah untuk menjawabpersoalankeagamaan yang sering dilontarkan kepada KUAofeh masyarakatdengan jawaban yangtepat. Ketiga, penyediaan sarana akses internet sebagai penunjang kinerja. Upaya ini untuk mengikuti perkembangan arus teknclogi informasi sebagai cara untuk meningkatkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat.Apalagisaat ini hampir seluruh keperluar hidup masvarakat bersentuhan dengandunia maya yang dapat dimanfaatkan dengan pemanfaatanblog KUA.
1.
Kec.amatandi bidang data kependudukan, PHBI,MTQ, sosialisasi undang-undangperkawinan,tata caraperkawinan, perwakafandan lain-lain.
2.
MUI di bidang kerukunan ummat beragama,sosialisasiarah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasizakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benardan pembinaanmental ummat
3.
POLSEKtentang penanggulangan bahaya narkoba, sosialisasi undang-undangpornografi dan keamananlingkungan.
4.
UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinanterhadap pelajardan pengaruhkawinmuda.
S.
Dinas Kesehatan tentang kesehatan refroduksi, imunisasi calon pengantindan KeluargaBerencanadan produk halal.
6.
IPHIdi bidang Binsikdan pelestarianhaji mabrur.
7.
DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataantempat-tempat ibadah.
8.
SKMMdi bidangpemakmurandan pendataanMajlis Ta'lim.
9.
KKDTdi bidangpendidikandi MadrasahDiniyah
10. LPTQdibidangpembinaanQaridan Qari'ah 11. Para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana
kantor KUA. PrestasiYangPernahDiraih Oleh KuaKec.Singaparna 1.
JuaraIIKUAPercontohanTingkatKab.Tasikmalayatahun 2004
2.
JuaraUmum PorhabDepagKab.TasikmalayaTahun2008
3.
Juara IKUAPercontohanTingkatKab.Tasikmalaya Tahun2010
4.
JuaraI KUAPercontohanTingkatProvoJawaSaratTahun2010
S.
JuaraI PemilihanKeluargaSakinahTeladanTingkat Kab.Tasikmalaya
KerjasamaLintasSektoral Satu hal penting untuk meningkatkan peran sosialnya dalam pembangunanbidang agamadi KecamatanSingaparna,KUAKecamatan Singaparnatelah melakukan kerjasamadengan denganbeberapa pihak, yaitu: bimasislam.kemenag.go.id
Tahun2010
