Prof.Amzulian Rifai, Ph.D RIWAYAT KEDINASAN 1- Owner ARF-Indonesia Consulting group (Non aktif) 2- Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (Non-Aktif) 3- Ketua Program S2 dan Program S3 Ilmu Hukum s.d 2003 s.d 2009 4-Dekan Fakultas Hukum Univ. Sriwijaya (2009-2013 dan 2013-2017/ Resign) 5. Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021
RIWAYAT PENDIDIKAN • Sarjana Hukum,Universitas Sriwijaya-Palembang, 1988. • Diploma Demography,FE-UI,Jakarta,1990. • Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995. • Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002. PEMBICARA/ PENUGASAN INTERNASIONAL:
Strasbourg-Perancis, 1996, Oxford University - Inggris, 1997 Birmingham University -Inggris, 1998, Lund University-Swedia, 2003, Pretoria University - Afrika Selatan, 2004, IBA-New York,USA, 2012, IBA- Toronto-Canada, 2014, Tokyo-Japan,2016, Melbourne-Australia, 2016, Kazan-Russia, 2016, Tashkent-Uzbekistan, 2016, International Observer PILPRES Uzbekistan 2016 Ankara, TURKI, 2017, PyeongChang-KOREA, 2017 1
LARANGAN RANGKAP JABATAN
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, PhD
Ketua Ombudsman Republik Indonesia JAKARTA, 06 JUNI 2017
2
PELAYANAN PUBLIK DI DUNIA Negara-negara Skandinavia
DENMARK, NORWEGIA, dan SWEDIA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DI DUNIA TINGKAT KORUPSI PALING RENDAH DI DUNIA PBB: NEGARA PALING BERBAHAGIA DI DUNIA (WORLD HAPPINESS REPORT)
OMBUDSMAN: KORELASI YANBLIKYANBLIK-KORUPSI 3
PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Menteri Sekretaris Negara: “Pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah masuk tahap mengerikan” (Yogya, 29/10/2016/Antara) OMBUDSMAN RI 2016: Tingkat kepatuhan pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan publik masih rendah. Di kementerian: - 44 persen zona hijau (kepatuhan tinggi), - 48 persen zona kuning (kepatuhan sedang) - 8 persen zona merah (kepatuhan rendah). Target RPJMN 2016: seharusnya mencapai 80 persen. 4
ATURAN POKOK PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG No 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG No 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 5
Dinamika Jumlah Laporan Pertahun
Laporan jauh lebih tinggi karena: 1. Laporan ke Ombudsman “Upaya terakhir”, 2. Mekanisme internal, 3. Laporan melalui sistem SP4N 6
LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PASAL 17 (a) UNDANG-UNDANG No 25 Tahun 2009: Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
FAKTANYA: BANYAK PELAKSANA YANBLIK YANG MERANGKAP JABATAN Tingkat Nasional: dari 144 Unit yang dipantau dengan 541 Jabatan komisaris, terdapat 222 jabatan Komisaris yang dirangkap oleh pelaksana Yanblik Di Daerah “tidak kalah”: Contoh Kalimantan Timur (juga di daerah lain): Mereka mayoritas menjabat sebagai kepala dinas, kepala biro, atau setingkat pejabat eselon II. Sekretaris provinsi (sekprov) tak terkecuali. Dari 21 posisi komisaris BUMD atau badan pengawas PERUSDA diisi 16 7 pelayan publik.
SUMBER HUKUM LAIN LARANGAN MERANGKAP JABATAN
I
UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 33 (a) Komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan… Direksi Holding Komisaris di anak perusahaan
II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 47 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 1997 TENTANG PNS YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP 8
Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, KECUALI: bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan: a. Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan c. Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.
9
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 88 (1) PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; PASAL 123 Diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS: Diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK, BPK, KY, KPK, Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri, Duta Besar dan Berkuasa Penuh 10
ARGUMENTASI LARANGAN RANGKAP JABATAN (KOMISARIS) TUGAS YANBLIK TERABAIKAN
KONFLIK KEPENTINGAN RAWAN INTERVENSI
Rektor: Bank Daerah, RSUD
DIRJEN,proyek di Kementerian sendiri “Atas nama Kementerian”
DOUBLE INCOME/ UNFAIR KAPASITAS/ KAPABILITAS POTENSI KKN
11
ALTERNATIF SOLUSI
1. TEGAS MENGIKUTI KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN (UU YANBLIK) 2. TETAP MENJABAT sangat SELEKTIF HANYA DENGAN SATU INCOME SAJA 3. PERUSAHAAN DENGAN SAHAM PEMERINTAH, KONTROL MELALUI PARA PROFESIONAL DI BIDANGNYA (JANGAN MENJADI DALIH UNTUK ISI KOMISARIS) 4. MEREVISI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT SUPAYA LEGAL 12
KESIMPULAN • Penerapan Prinsip Good Governance dengan mematuhi peraturan perundang-undangan • Rangkap jabatan (Komisaris) oleh penyelenggara pelayanan publik bertentangan dengan UU No 25 tahun 2009 dengan berbagai implikasi dan konsekuensinya • Rangkap jabatan oleh pelaksana pelayanan publik menghambat upaya negara menghadirkan pelayanan publik prima 13
