www.bpkp.go.id
www.bpkp.go.id
PERBAIKAN PENGENDALIAN INTERNAL DI SEKTOR PUBLIK MELALUI PERAN INTERNAL AUDIT DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD Oleh:
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Disampaikan pada:
Seminar Peningkatan Akuntabilitas Sektor Publik Dalam Upaya Pencegahan Fraud di Lingkungan Pemerintahan di Indonesia Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, 29 Oktober 2013
www.bpkp.go.id
Asymmetric Information
Self Interest
Self Interest
www.bpkp.go.id
Gambaran Intensitas Kegiatan Memerangi Korupsi
Intensitas
Repressive
Preventif dan Pre-emptive
Periode
www.bpkp.go.id
SIKLUS KEUANGAN NEGARA
UU 15/2004 Ps. 20,23 & 26
www.bpkp.go.id
Pemahaman Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara UU 31/1999 jo 20/2001 ttg. Pemb. TPK UU 17/2003 ttg. Keuangan Negara
Keuangan Negara
Kerugian Keungan Negara Psl. 4, Psl. 32, Psl. 33; Psl. 34
Kerugian Keungan Negara Psl.35 ayat (3)
Kerugian Negara Psl.35 ayat (4)
UU 1/2004 ttg. Perbendaharaan Negara
Kerugian Negara
UU 19/2003 ttg. BUMN UU 15/2004 ttg. Pemeriksaan PTKN
Psl. 20, 23, 26
Kerugian Negara UU 15/2006 ttg. BPK
Psl. 1 ayat 15 Psl. 10 ayat 3 Psl. 11 b dan c
www.bpkp.go.id
Keuangan Negara Pengertian keuangan negara dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena; 1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
www.bpkp.go.id
Menurut Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
www.bpkp.go.id
Pengertian Kerugian Keuangan Nagara
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 32 ayat (1)
Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
www.bpkp.go.id
PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI UU 31/1999 jo UU 20/2001 (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 – Pasal 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 – Pasal 3) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
AKORUPSI ?
PA YANG DIMAKSUD DENGAN
Dalam 13 pasal, dengan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi
7 Kelompok
1. Pasal 2 2. Pasal 3 3. Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5. …… 6. …… ….. 30. Pasal 13
1. Kerugian keuangan negara; 2. Suap-menyuap: 3. Penggelapan dlm jabatan: 4. Pemerasan: 5. Perbuatan curang: 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: 7. Gratifikasi:
Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
www.bpkp.go.id
Bentuk Kerugian Keuangan Negara 1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yg seharusnya tidak dikeluarkan. 2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yg lebih besar dari seharusnya 3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yg seharusnya diterima 4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil dari yg seharusnya diterima 5. Timbul suatu kewajiban yg seharusnya tdk ada. 6. Timbul kewajiban yg lbh besar dr seharusnya
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PBJ MARK-UP • Harus dibuktikan adanya pengaturan lelang. • Harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar. • Harga yang wajar dapat berupa harga pokok pembelian , harga barang sejenis, harga yang dihitung oleh ahli.
KUALITAS KURANG • Perlu bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang yang diterima. • Apabila kualitas sangat rendah sehingga barang tidak dapat difungsikan bisa total loss. • Apabila barang under spek tapi bisa difungsikan maka kerugian negara adalah selisih harga antara spek yang seharusnya dengan spek yang diterima pemerintah.
KUANTITAS KURANG • Kerugian negara adalah barang yang kurang dikali dengan nilai kontrak.
www.bpkp.go.id
Arti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sesuai Pasal 2 ayat (3) PP No.60 Tahun 2008 Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 13
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi
Ps. 4
Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Lingkungan Pengendalian
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif Ps. 13
Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko
Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia
SPIP
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasis
Ps. 18
Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Kegiatan Pengendalian
Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Ps. 41
Informasi & Komunikasi
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi
Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Ps. 43
Tindak Lanjut
16
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Soft Control
Integritas & nilai etika
Filosofis Manajemen & Gaya Operasi
Hard Control
Kebijakan
Prosedur
Soft Control adalah ketrampilan (skill), perilaku, nilai, suasana yang terdapat pada individu dan komunikasi personal antar individu dalam organisasi, seperti kompetensi, kepercayaan, kebersamaan nilai, etika dan lain-lain. Hard control adalah sarana, kelengkapan organisasi, pengaturan kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, berupa kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, otorisasi, dokumen. 20
www.bpkp.go.id
LHAI APH
Kejaksaan Kepolisian KPK Pengadilan Jumlah
16
LHPKKN
Nilai Temuan
Lap
Rp (miliar)
606 628 126
1.214,94
Ket. Ahli
Nilai Temuan
Lap
Rp (miliar)
Lap
Jumlah Lap
Nilai Temuan Rp (miliar)
9.978,94
2.161
4.676
11.193,89
4.443,69
845
2.984
5.693,29
990,76
1.909 1.511 74
3.761,47
83
283
4.752,24
-
-
-
-
3.809
3.809
-
1.360
3.455,30
3.494
18.184,11
6.898
11.752
21.639,41
1.249,60
www.bpkp.go.id
TERIMA KASIH Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 859 103 02 Web: http://www.bpkp.go.id
. 17
