Prof. Dr. Ari Purbayanto Ketua Tim Penyusun Statuta IPB Sekber 7 PT BHMN Sekretaris Komisi C SA IPB Ketua Komisi D Senat FPIK IPB
Jumat, 03 Februari 2012
IPB sebagai PT BHMN PP 154/2000 menetapkan Institut Pertanian
Bogor (IPB) sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Sejak Tahun 2000 IPB telah melaksanakan
Otonomi Akedemik dan Otonomi NonAkademik. Aset Kekayaan IPB sebagai PT BHMN juga telah dipisahkan dari kekayaan Negara.
Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
UU No.9/ 2009 (UU BHP) yang disusun untuk melaksanakan Pasal 53 Ayat (1) dan (4) dari UU No. 20/ 2003 (UU Sisdiknas), dibutuhkan
sebagai landasan yuridis bagi PT BHMN. UU BHP dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan MK RI No. 11-14-21-126-136/PUUVII/2009 .
Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
Dasar dan Posisi Hukum PT-BHMN Perintah Pasal 53 (4), tidak dibatalkan MK
UU No. 2/ 1989
Dicabut
UU No. 20/ 2003
UU No. 9/ 2009 (Batal)
PP Nonorganik Perintah Pasal 50 (7), 50 (3)
PP PP Dicabut No. 30/ No. 60/ 1990 1999
PP No. 61/ 1999
PP Pelaksanaan
PP No. 154/ 2000 IPB BHMN
Perintah Pasal 20 (4)
PP No. 17/ 2010 Pasal 15
Peralihan PTN
PTN
BH
Dicabut
UU BHP
PP Perti Permendiknas Tata Kelola Pendidikan
Pasal 219 Pasal 220 Pasal 221
(Hasil Rakor 7 PT-BHMN, April 2010) Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
Masa Transisi PT BHMN PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No.17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan: a) Pasal 220 A: penyesuaian Tata Kelola paling lama 3 (tahun) 28 September 2013 (Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP) ditetapkan dengan Perpres),
pengalihan status Kepegawaian Dosen dan Tenaga Kependidikan. b) Pasal 220 B: Pengelolaan Keuangan BLU paling lambat 31 Desember 2012 Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
c) Pasal 220 C: Pengangalihan Kekayaan Negara (Aset yang Telah Dipisahkan) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) tahun. d) Pasal 220 H: PP 154/2000 tentang penetapan IPB sebagai PT BHMN masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan PT.
Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
PP 154/2000 Vs PP 66/2010 Atribut
PP 154/2000
PP 66/2010
Tata kelola
IPB sebagai PT BHMN
IPB sebagai PTP
Asas
Kebebasan akademik, kebebasan mimbar, otonomi keilmuan, profesionalisme, keterbukaan
Nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, akses berkeadilan
Organ
Rektor, Senat Akademik, Dewan Audit, Majelis Wali Amanat, DGB (ART IPB)
Rektor, Senat Institut, Satuan Pengawasan, Dewan Pertimbangan, organ lainnya yang diatur dalam Statuta
Kewenangan mengangkat dan memberhentikan Rektor
MWA sebagai wakil pemerintah dan masyarakat
Menteri sebagai pemimpin satuan pendidikan
Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
Tentang Perlunya STATUTA Pasal 58F (PP 66/2010) : (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan tinggi, dan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
Jumat, 03 Februari 2012
Apa itu STATUTA? STATUTA merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi (draft Permendikbud ver. Des. 2011)
Jumat, 03 Februari 2012
Tim Penyusun draft Statuta IPB
Tim Penyusun draft Statuta dibentuk berdasarkan SK Rektor IPB
Nomor 075/I3/OT/2011 tanggal 20 Mei 2011 Tim beranggotakan 21 orang yang mewakili fakultas dan tenaga
kependidikan Bekerja sejak Juni 2011 hingga saat ini Tugas pokok: 1) Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan 2) 3) 4) 5)
dalam penyusunan statuta IPB Menampung masukan dari stekeholders baik internal maupun eksternal IPB Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait Merumuskan dan menyusun statuta IPB Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB. Jumat, 03 Februari 2012
Proses Penyusunan draft Statuta
Penggalian informasi/rujukan (Nara Sumber)
Penyusunan draft-1 Statuta (diskusi dan pembahasan dalam tim)
Draft-1 STATUTA (Agustus 2011)
Proses Penyusunan draft Statuta # Konsultasi dengan Pimpinan IPB
# Menggali masukan dari Unit Kerja # Diskusi dengan Pimpinan SA IPB # Penyempurnaan draft-1 Statuta (diskusi dan pembahasan dalam tim) # draft-2 STATUTA (Desember 2011)
# Pembahasan draft-2 Statuta (Nara Sumber)
# Internalisasi draft-2 Statuta (Unit Kerja) form feedback dari Audience
Proses Penyusunan draft Statuta
Penyempurnaan draft-2 Statuta Draft-3 Statuta (Maret 2012, disampaikan ke Rektor)
Draft-3 Statuta # Dibahas oleh SA IPB # Penyempurnaan # Pengusulan ke Mendikbud
Rujukan Draft Statuta Draft -1 STATUTA UU No.20/2003 (Sisdiknas), PP 66/2010 (PP 17/2010), PP 23/2005, PP 154/2000, AD/ART IPB (MWA), Statuta IPB 1992 Draft final AD/ART IPB BHP (MWA), Draft RUU PT, RPP BLU, Draft Permendiknas (Pedoman Penyusunan Statuta), • Naskah pemikiran DGB/SA, • Best practice PT BHMN. • • • • • • • • •
Draft -2 STATUTA • UU No.20/2003 (Sisdiknas), • PP 66/2010 (PP 17/2010), • Draft final RPP BLU (Revisi PP 23/2005), • Statuta IPB 1992 • Draft final Permendiknas (Pedoman Penyusunan Statuta).
Outline draft Statuta IPB (1) BAB I
: Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II : Identitas (Pasal 2-8) BAB III : Visi, Misi, Tujuan, Nilai, dan Arah Pengembangan (Pasal 9-13) BAB IV : Organisasi (Pasal 14-58) BAB V : Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pasal 59)
BAB VI
: Audit Mutu Akademik Internal dan Akreditasi (Pasal 60-61)
Outline draft Statuta IPB (2) BAB VII : Penyelenggaraan Tridharma (Pasal 62-79) BAB VIII: Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan (Pasal 80) BAB IX BAB X
BAB XI 89-93)
: Etika Akademik (Pasal 81-82) : Gelar dan Penghargaan (Pasal 83-88) : Kemahasiswaan dan Alumni (Pasal
Outline draft Statuta IPB (3) BAB XII
: Kerjasama dan Promosi (Pasal 94-98) BAB XIII : Kepegawaian (Pasal 99-112) BAB XIV : Sarana dan Prasarana (Pasal 113-116) BAB XV : Pembiayaan (Pasal 117-128) BAB XVI : Perubahan Statuta (Pasal 129) BAB XVII : Ketentuan Peralihan (Pasal 130) BAB XVIII: Kententuan Penutup (Pasal 131)
Bab XI: Kemahasiswaan dan Alumni Kemahasiswaan Pasal 89 1)
2)
3)
4)
IPB memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, kesejahteraan, rasa aman dan nyaman dari IPB. Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor. Jumat, 03 Februari 2012
Bab XI: Kemahasiswaan dan Alumni Pasal 90 Setiap mahasiswa IPB berkewajiban : 1) Menaati setiap peraturan tata tertib kehidupan kampus dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh IPB. 2) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Pasal 91 IPB berkewajiban : 1) Memberikan pelayanan akademik dan pelayanan lainnya yang menunjang kegiatan akademik sesuai dengan kemampuan IPB. 2) Mewujudkan suasana akademik yang kondusif. 3) Melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill. 4) Menyusun dan menegakkan peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di dalam kampus. Jumat, 03 Februari 2012
Bab XI: Kemahasiswaan dan Alumni Pasal 92 Organisasi Mahasiswa 1) Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan
kelengkapan kegiatan kurikuler dan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. 2) Tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan pada dasarnya adalah pengembangan diri manusia ke arah perluasan wawasan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian. 3) Untuk mencapai tujuan pengembangan kehidupan kemahasiswaan, diperlukan organisasi kemahasiswaan sehingga semua aspirasi dan kegiatan kemahasiswaan serta partisipasi mahasiswa dapat ditampung dan disalurkan dengan baik. Jumat, 03 Februari 2012
Bab XI: Kemahasiswaan dan Alumni 4)
5)
6)
7)
Kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berbentuk pengembangan IPTEKS, keagamaan, kemasyarakatan, olah raga, kesenian, kesejahteraan serta kegiatan kreatif lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan IPB harus mendapatkan ijin Pimpinan IPB. Organisasi kemahasiswaan di tingkat IPB terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM). Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), dan Himpunan Mahasiswa (HM). Jumat, 03 Februari 2012
Terima Kasih
Prof.Dr. Ari Purbayanto
03/02/2012
Bentuk PTP --- Satker/otonom? Statuta IPB membahas majelis pemangku? Apakah pendanaan pada bentuk PTP tidak
malah meningkatkan beban mahasiswa?
Jumat, 03 Februari 2012
