PRODUKSI 1000 UNIT BUS BESAR BUS RAPID TRANSIT (BRT) UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL

EDISI SEPTEMBER 2015

2015 TEMA HARHUBNAS TAHUN 2015: MELALUI PERINGATAN HARHUBNAS TAHUN 2015 KITA TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PERHUBUNGAN DENGAN KERJA, KERJA DAN KERJA.

PRODUKSI 1000 UNIT BUS BESAR BUS RAPID TRANSIT (BRT) UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL Paling Siap, Bantaeng Ditunjuk Sebagai Kabupaten Percontohan Zona RASS

DIRJEN MENYAPA Assalamualaikum Wr.Wb. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya menyapa Saudara-saudara sekalian pembaca setia Newsletter infoHUBDAT yang budiman. Teriring salam hangat dan do’a semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Kita baru saja melewati fase periode waktu yang cukup menguras waktu, tenaga dan pikiran kita, yaitu menunaikan tugas mulia berupa pelayanan jasa transportasi bagi sanak saudara kita yang melakukan perjalanan spiritualnya dalam rangka bersilaturahim di kampung halaman, yaitu mudik dan balik lebaran 2015 (1436 H.). Teriring rasa syukur yang mendalam atas telah berjalan dengan lancarnya penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini. Memang kita sadari sepenuhnya, penyelenggaraan angkutan lebaran ini masih menyisakan berbagai catatan-catatan yang harus kita perbaiki di masa mendatang. Tak perlu berkecil hati, proses evaluasi akan terus digulirkan demi semakin baiknya penyelenggaraan angkutan lebaran di tahun-tahun mendatang. Pembaca sekalian, pada tahun 2015 ini, Pemerintah telah melahirkan beberapa Peraturan Menteri Perhubungan di sektor transportasi darat. Peraturan tersebut di antaranya adalah : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pengganti KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan sebagai pengganti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Peraturan-peraturan tersebut perlu mendapatkan sosialisasi yang cukup agar dapat dilaksanakan dengan baik, salah satunya melalui Newsletter infoHUBDAT ini. Saya berharap peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami, dimengerti dan pada saatnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kerjasama dan kerja keras Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT. Tuhan YME. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin... Wassalamualaikum Wr.Wb.

DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc.

infoHUBDAT

1

info HUBDAT Kolom Redaksi Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Penanggung Jawab : Hary Kriswanto, SH., DESS. Redaktur : Baitul Ihwan, SH., DESS. Taufiq Hidayat, SE. Pandu Yunianto, ATD., MEng.Sc. Ahmad Yani, ATD., MT. Ir. J. E. Wahjuningrum, MT. Ir. Cucu Mulyana, DESS. Editor : Rio Susatyo, SH., M.Sc. Pitra Setiawan, S.IP., M.Sc. Endy Irawan, SH, MH. Zainal Arifin, SE. Yoyok Harianto, SH., MH. Yustinus Danang R., SH., M.Sc. Puri Artyanti R., Amd., TK. Rusdinal, Amd., M.I. Desain grafis dan fotografer : Arif Pintoko M. Aulia Dharma, SH. Thomas Brima E., Amd. M.I. Sekretariat : Sari Hayu Hutami R, SH. Irawati, BA. Nurhayati B. Subowo Ely Rusnita, SH. Riza Faisal, SH. Yudha Kurniawan, ST.

Diterbitkan oleh Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 9 Telp./Fax. : (021) 3506141 email : [email protected] website : http://hubdat.dephub.go.id/

Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang budiman, Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015 (1436 H.) baru saja usai. Banyak catatan yang mengiringi hajatan tahunan bangsa ini, yang juga menjadi gelaran bakti dan tugas besar Kementerian Perhubungan sebagai otoritas penyelenggara transportasi di negeri ini. Berakhirnya masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015, tidak berarti selesai pula tugas kita sebagai insan perhubungan dalam menyelenggarakan jasa pelayanan transportasi bagi masyarakat luas. Setumpuk tugas masih menanti kita sebagai insan perhubungan untuk mengabdikan diri. Pada setiap 17 September insan perhubungan merayakan Hari Perhubungan Nasional. Kristalisasi dari peringatan ini bukanlah hari lahirnya Kementerian Perhubungan. Namun peringatan Hari Perhubungan Nasional lebih kepada hari bakti insan perhubungan dalam membangun dan memberikan pelayanan yang terbaik di sektor transportasi menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Tema Hari Perhubungan Nasional 2015 kali ini yaitu Melalui Peringatan Harhubnas tahun 2015 Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Perhubungan dengan Kerja, Kerja dan Kerja. Tema ini menggambarkan semangat dan tekad kita untuk senantiasa bekerja memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini kami sajikan berbagai informasi, di antaranya mengenai telah dikeluarkannya beberapa Peraturan Menteri Perhubungan terkait transportasi darat, Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Bali dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tentang Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Penyelenggaraan Pertemuan Transportasi ASEAN di Yogyakarta, dan lain-lain. Kami harap informasi tersebut dapat menambah cakrawala pengetahuan pembaca sekalian. Tidak lupa, redaksi mengucapkan : Selamat Hari Perhubungan Nasional 2015. Dirgahayu Perhubungan!.

daftar isi EDISI SEPTEMBER 2015 01 Dirjen Menyapa 04 Info Utama

Produksi 1000 Unit Bus Besar Bus Rapid Transit (BRT) Untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal

06 Liputan Khusus

Bantaeng, Kabupaten Tertib Lalu Lintas

12 Info KTD

Sebuah Konsensus Untuk Keselamatan

Salam Redaksi

14 Info LLASDP

Menhub Resmikan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Papua Barat

17 Info BSTP

Kendaraan Tidak Bermotor Non Motorized Transport (NMT)

2

infoHUBDAT

19 Info Regulasi

Regulasi Baru Di Sektor Transportasi Darat Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Era Baru Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

28 Info Umum

Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2015

30 Info KSLN

Dirjen Perhubungan Darat Buka dan Pimpin Sidang Pertemuan Ke-30 ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG)

32 Info Peristiwa

Merekam Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

infoHUBDAT

3

info UTAMA

PRODUKSI 1000 UNIT BUS BESAR BUS RAPID TRANSIT (BRT) UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASSAL Oleh: Tim Redaksi

U

ndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan telah mengamanatkan program pembangunan sarana Angkutan Massal Berbasis Jalan. Pasal 139 UU Nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum”. Sedangkan pada Pasal 158 dinyatakan bahwa “Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan”. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor

4

infoHUBDAT

74 tahun 2014 juga menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum”. Pengembangan dan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) merupakan implementasi dari visi dan misi pemerintahan Republik Indonesia periode tahun 2014-2019, melalui Konsep Trisakti dan Program Nawacita. Dalam rangka perwujudan Cita ke-6 dari Nawacita, yaitu meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, disusunlah agenda program prioritas, antara lain membangun transportasi

massal di kawasan perkotaan dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel, yang akan diwujudkan antara lain melalui strategi pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 34 kota di Indonesia. Arah dan kebijakan serta strategi Konsep Pembangunan Trisakti dan Nawacita tersebut akan diimplementasikan antara lain dengan Program Pengadaan 3000 unit bus pada tahun 2015-2019. Tujuan dari program ini yaitu terselenggaranya penerapan dan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan di kawasan

CV. Laksana sebagai perusahaan karoseri dengan kapasitas produksi terbesar.

perkotaan, dan sasarannya adalah tersedianya pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan di kawasan perkotaan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada 29 Juli 2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, meluncurkan 1000 unit bus besar Bus Rapid Transit (BRT) di Pabrik Karoseri Bus Laksana, Ungaran, Jawa Tengah. Menteri Perhubungan mengatakan bahwa Program Produksi 3000 unit BRT ini merupakan upaya pemerintah memaksimalkan sistem transportasi massal di Indonesia. Diharapkan melalui program ini, dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi serta menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menambahkan bahwa pendanaan Program Pengadaan 3000 unit bus pada tahun 2015-2019 ini berasal dari pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah ke pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan infrastruktur bidang perhubungan dengan melakukan pengadaan 1000 unit bus besar pada tahun anggaran 2015 yang akan

dilanjutkan dengan pengadaan 2000 unit bus pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Proses pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) ini, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan 1000 unit bus pada tahun anggaran 2015 ini dilaksanakan melalui sistem e-catalog, sehingga menghasilkan transparansi, penghematan, efesiensi dan tepat sasaran dengan spesifikasi bus sesuai kebutuhan. Proses produksi bus dilaksanakan di 7 (tujuh) perusahaan karoseri dengan pelaksana pekerjaan terbanyak adalah

Adapun rincian produksi masing-masing perusahaan karoseri adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan Karoseri Laksana sebanyak 350 unit bus; 2. Perusahaan Karoseri Rahayu Sentosa sebanyak 200 unit bus; 3. Perusahaan Karoseri Tentrem sebanyak 150 unit bus; 4. Perusahaan Karoseri New Armada sebanyak 100 unit bus; 5. Perusahaan Karoseri Trisakti sebanyak 100 unit bus; 6. Perusahaan Karoseri Restu Ibu Pusaka sebanyak 50 unit bus, dan 7. Perusahaan Karoseri Piala Mas sebanyak 50 unit bus. Pada saat ini proses pengadaan telah masuk pada tahap proses produksi dan direncanakan pengerjaan akan selesai paling lambat pada Desember 2015, dan diharapkan dapat beroperasi paling lambat pada awal triwulan kedua 2016. Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan direncanakan akan melaksanakan pengadaan bus sebanyak 500 unit setiap tahunnya.(*) infoHUBDAT

5

info LIPUTAN KHUSUS

Bantaeng,

Kabupaten Tertib Lalu Lintas Oleh: Tim Redaksi

tertib berlalu lintas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah menyiapkan lahan dan anggaran pada tahun 2016, untuk membangun sebuah Taman Lalu Lintas, yang ditujukan kepada anak-anak sekolah dan usia remaja. Penghargaan pemerintah berupa Piala Wahana Tata Nugraha 2015 dan terpilihnya Kabupaten Bantaeng sebagai kota percontohan RASS menjadikan tekad kami semakin bulat untuk menjadikan Bantaeng sebagai Kabupaten Tertib Lalu Lintas,’’ kata Nurdin Abdullah Nantinya, di sepanjang jalan-jalan protokol akan dibuat baliho atau plang-plang besar yang menyebutkan Kabupaten Bantaeng sebagai Kabupaten Tertib Lalu Lintas. Diharapkan pemasangan spanduk, baliho dan plang akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain memberikan motivasi untuk tertib berlalu lintas juga akan memberikan rasa malu bagi mereka yang berkendara secara ugalugalan, padahal kota mereka berpredikat sebagai Kabupaten Tertib Lalu Lintas.

W

ajah Bupati Bantaeng Prof. Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah M.Agr. tampak berseriseri ketika mendengar berita bahwa Kabupaten Bantaeng yang dipimpinnya akan menerima Piala Wahana Tata Nugraha 2015 untuk Kategori Kota Kecil, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 402 tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015. Artinya, kerja kerasnya bersama seluruh jajaran Muspida, Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi dan peran serta seluruh masyarakat Bantaeng dalam membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kabupaten Banteng, tidak sia-sia. Selain Kabupaten Bantaeng, empat kota kecil lainnya penerima Piala Wahana Tata Nugraha 2015 untuk Kategori Kota

6

infoHUBDAT

Kecil, yang rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta adalah Kabupaten Jepara (Provinsi Jawa Tengah), Tabanan (Provinsi Bali), Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Ogan Komering Ulu Timur (Provinsi Sumatera Selatan). Penghargaan Wahana Tata Nugraha itu sendiri adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia, setiap satu tahun sekali. Penghargaan ini diberikan kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penilaian dilakukan atas kategori Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil. Penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Salah satu unsur penilaian adalah fungsi dari trotoar. Trotoar yang bersih, nyaman dan bebas hambatan adalah harapan pejalan kaki. Agar masyarakat Bantaeng sadar dan paham mengenai pentingnya dalam

Perbaiki Trotoar dan Rambu Lalu Lintas Minggu-minggu pertama memimpin Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan-jalan nasional, jalan provinsi apalagi jalan kabupaten. Keprihatinannya tersebut dikarenakan kondisi jalan yang tanpa trotoar, yang tidak memberikan tempat, apalagi rasa nyaman kepada masyarakat pejalan kaki. Padahal di satu sisi, banyak kendaraan melaju dengan kencang yang dikendarai dengan cara ugal-ugalan. Bagian tepi jalan yang harusnya dilengkapi dengan drainase, sehingga air mengalir ke muara dan tidak membuat genangan air di jalan, tidak berfungsi sama sekali. Saat itu saluran air banyak yang rusak, hancur bahkan dijejali dengan tanah dan sampah. ‘’Ketika itu selokan dan trotoar jadi tempat sampah. Oleh karenanya, pembangunan saluran air dan trotoar serta infrastruktur menjadi prioritas utama saya,’’ kata Nurdin. Dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bantaeng yang sangat terbatas, pembangunan saluran air dilakukan. Selokan di jalan-jalan protokol dibuat permanen dengan batu kali. Di atasnya

dibangun trotoar dengan menggunakan paving block. Di kawasan Pantai Seruni, trotoar ditutup dengan keramik warna warni yang turut mempercantik kawasan wisata Pantai Seruni. Masih di kawasan Pantai Seruni, yang terletak di Kelurahan Tappanjeng, sekitar 500 meter dari pusat kota Bantaeng, di beberapa titik, lebar trotoar lebih besar daripada jalan yang digunakan untuk kendaraan. Karena fungsi trotoar di kawasan itu bukan hanya untuk berjalan kaki, melainkan menjadi ajang untuk berkomunikasi masyarakat Bantaeng. Untuk menjadikan Pantai Seruni sebagai lokasi wisata pantai, pemerintah daerah harus menguruk dengan tanah dan bebatuan. Lokasi ditata dengan apik dan asri sehingga membuat nyaman pengunjung. Areal parkir disediakan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang berjalan kaki. ‘’Dulu masyarakat Bantaeng kalau ingin berwisata ke Pantai Losari Makasar, sekitar 3-4 jam perjalanan. Sekarang mereka bisa berwisata di kotanya sendiri,’’ kata Nurdin.

Lanto. Di dekat taman, antara badan jalan dengan trotoar cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk melangkah. Selain itu tidak ada jalan landai antara badan jalan dengan trotoar sehingga menyulitkan bagi penyandang cacat (difabel) yang menggunakan kursi roda. Melengkapi jalan-jalan raya dan trotoar, pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga terus dilakukan. Dengan dana yang terbatas, Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi memasang ramburambu lalu lintas di titik-titik utamanya di sepanjang jalan-jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. APILL (Alat Peraga Isyarat Lalu Lintas) banyak terpasang di setiap persimpangan jalan yang padat. Nantinya rambu kejut juga akan dipasang terutama di perlintasan yang ramai, seperti sekolah dan pasar.

Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng, Ir. Andi Baso Fahrir, MM. mengatakan masih banyak jalan-jalan protokol yang hingga saat ini belum dilengkapi dengan trotoar. Secara bertahap, nantinya semua jalanjalan protokol, terutama di jalan kabupaten akan dilengkapi dengan trotoar. Perbaikan trotoar juga akan dilakukan di beberapa titik. Misalnya di Jalan Raya

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng juga berharap mendapat kucuran dana dari Kementerian Perhubungan, yang pada tahun 2016 akan mengajukan dana sebesar Rp.1,5 trilyun untuk pemasangan rambu–rambu lalu lintas di jalan nasional di seluruh Indonesia. Pemasangan rambu–rambu lalu lintas sangat penting untuk memberi informasi kepada para pengguna jalan, sehingga bisa menjaga keselamatan dalam perjalanan. Karena keterbatasan anggaran, di berbagai kota/kabupaten

bahkan provinsi di jalan–jalan nasional, rambu-rambu lalu lintasnya tidak ada. Kondisi tersebut, tentunya sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya. Kabupaten Percontohan Program RASS Prestasi lain Kabupaten Bantaeng di bidang keselamatan berlalu lintas, adalah terpilihnya Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten percontohan program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang merupakan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Bertempat di Kementerian Perhubungan, 6 Agustus 2015 lalu, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono menandatangani kesepakatan bersama mengenai Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Bantaeng. Lulusan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin yang kemudian menyelesaikan gelar Master dan Doktornya dari Universitas Kyushu, Jepang ini menjelaskan, program keselamatan sekolah sebenarnya sudah dilakukan di kabupaten Bantaeng sejak 6 tahun lalu. Seluruh jalan-jalan protokol di Kota Bantaeng sudah dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki. Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sekitar zona sekolah dibuat berbeda dengan rambu rambu lalu lintas biasanya. Keselamatan warganya menjadi prioritas. (*/TIM) infoHUBDAT

7

M

atahari baru saja menampakkan sinarnya ke daratan. Waktu masih menunjukkan pukul 06.30 WITA. Sekolah SMA Negeri 1 Tompobulu masih sepi oleh murid-muridnya. Namun kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guruguru serta petugas keamanan sekolah sudah berjajar rapi di pintu gerbang sekolah maupun di seberang sekolah. Para guru ini menunggu murid-murid sekolah yang datang menggunakan kendaraan angkutan umum, sepeda motor, atau berjalan kaki. Para guru ini bertindak menyeberangkan anak-anak sekolah mereka. Karena SMA Negeri 1 Tompobulu yang berlokasi di jalan Poros Bantaeng - Bulukumba merupakan jalan nasional dengan tikungan yang tajam dan membahayakan murid-murid sekolah mereka. Apalagi di jalan tersebut ada persimpangan jalan menuju Banyoran. Tidak segan-segan para guru ini melambailambaikan tangan, memperingatkan pengendara agar pelan-pelan dan berhatihati karena di lintasan tersebut banyak anak sekolah. Terhadap murid sekolah yang datang dengan sepeda motor namun tidak menggunakan helm, kepala sekolah dan guru akan memberikan teguran dan mengingatkan tentang arti pentingnya helm. Kepala SMA Negeri 1 Tompobulu, Drs. Abdul Haris mengatakan, setiap pagi, petugas keamanan sekolah dibantu dengan petugas dari Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng dan petugas Polres Bantaeng mengatur lalu lintas di jalan raya. Haris merasa senang, karena di lingkungan sekolahnya telah dipasang zona Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Salah satu persyaratan RASS adalah di kawasan tersebut ada sekurangkurangnya 5 (lima) sekolah. Di sekitar SMA Negeri 1 Tompobulu, ada pula SMK Negeri 2 Bantaeng, SMK Negeri 3 Bantaeng, SMP Negeri 1 Pajukukan dan SD Negeri 1 Kanetea. ‘’Dengan adanya zona RASS, pengendara menjadi lebih berhati-hati. Dari jauh pengendara sudah mulai mengurangi laju kendaraan. Kami pun lebih tenang meski tetap harus waspada,’’ kata Haris.

8

infoHUBDAT

Bupati Bantaeng Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr.

Guru Harus Jemput dan Seberangkan Anak Sekolah Oleh: Tim Redaksi Kepala SMA Negeri 1 Bantaeng H.M. Alam Nur juga mengungkapkan hal yang sama. Penetapan zona RASS di depan sekolahnya menjadikan kawasan tersebut zero accident. “Alhamdulillah, berkat adanya zona RASS, pengguna jalan terutama pengemudi kendaraan bermotor semakin berhati-hati,’’ ujar Alam Nur. Program ini sangat positif. Alam Nur yang pernah menjadi Kepala Humas Kabupaten Bantaeng mengatakan, sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh sepeda motor, dan sebagian besar pengendaranya adalah anak-anak sekolah atau di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Bupati Bantaeng Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr. mengatakan, program keselamatan sekolah sebenarnya sudah dilakukan di Kabupaten Bantaeng sejak

kepada Kementerian Perhubungan yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Bantaeng berupa penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha 2015 dan program zona Rute Aman Selamat Sekolah.

6 tahun yang lalu. Seluruh jalan-jalan protokol di Kota Bantaeng telah dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki. Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sekitar zona sekolah dibuat berbeda dengan rambu rambu lalu lintas biasanya. Keselamatan warganya menjadi prioritas.

Ada dua program yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng dalam rangka memelihara kepercayaan tersebut, mempertahankan penghargaan dan meningkatkannya di masa mendatang, dalam tata kelola pelayanan transportasi, yaitu secara fisik maupun non fisik.

Sejak program keselamatan sekolah diterapkan, maka kepala sekolah dan guru harus sudah hadir di sekolah sebelum muridnya datang ke sekolah. ‘’Saya minta kepada kepala sekolah dan guru untuk menjemput dan menyeberangkan anakanak sekolah pada saat datang ke sekolah atau pulang dari sekolah,’’ ujar penerima Satya Lencana dari Presiden RI Bidang Pertanian tahun 2009.

Secara non fisik, adalah mempertahankan dan meningkatkan Program RASS bersama-sama dengan stakeholder, khususnya dalam kesadaran bertransportasi anak sekolah. Adapun secara fisik, adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Balai LLAJSDP untuk menyiapkan berbagai kelengkapan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng, Ir. Andi Baso Fahrir, MM. menyatakan apresiasi

Selain itu, kedepannya Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng akan meningkatkan

pengawasan zona RASS. Salah satunya adalah akan dibentuk prosedur tetap (protap) terkait dengan pengawasan. Akan dibentuk tempat-tempat parkir pada tempat fasilitas umum yang disinergikan dengan fasilitas transportasi lainnya, seperti bus perkotaan maupun angkutan pedesaan. Di sejumlah ruas jalan atau tempat pariwisata akan dibangun tempat-tempat

istirahat yang dilengkapi dengan gazebo. Tidak ketinggalan di sekitarnya disediakan restoran yang menyediakan makanan dan minuman. ‘’Bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan Program RASS, trotoar, halte, rambu lalu lintas di sekitar sekolah, serta bantuan bus sedang tentunya akan semakin meningkatkan program keselamatan sekolah,’’ jelas Andi Baso Fahrir. (*)

infoHUBDAT

9

Paling Siap, Bantaeng Ditunjuk Sebagai Kabupaten Percontohan Zona RASS

Ditunjuknya Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Tabanan sebagai pilot project RASS, karena kedua kabupaten ini yang telah siap mengimplementasikan RASS. Pemerintah pusat juga telah menyeleksi dan menyatakan kedua kabupaten ini bersedia mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanjda Daerah (APBD)-nya untuk program ini.

Bantuan Kementerian Perhubungan berupa pemberian 5 (lima) bus sedang untuk menunjang program ini, akan menjadi stimulus bagi pengembangan angkutan perkotaan ke depan. Nurdin menargetkan, setiap tahunnya akan ada tambahan bus angkutan perkotaan, baik itu dari pemerintah pusat, partisipasi pihak swasta maupun dana APBD.

Bupati Bantaeng Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr. berjanji akan mengalokasikan dana APBD untuk program keselamatan anak sekolah.

Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng, Ir. Andi Baso Fahrir, M.M. mengatakan bahwa bus perkotaan bantuan pemerintah pusat

Bantaeng Siapkan Taman Lalu Lintas

D

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Djoko Sasono mengatakan, tujuan dari program RASS ini adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Program ini diwujudkan dalam bentuk penerapan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar serta memberikan bantuan bus umum berukuran sedang. Selain itu program ini, lanjut Djoko, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan dan kekekerasan terhadap pelajar, mengurangi konsumsi bahan bakar serta menjaga kesehatan, memberikan manfaat secara tidak

10

infoHUBDAT

langsung untuk mengurai kemacetan dan dampak lanjutannya dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya berperilaku tertib agar selamat di jalan bagi masyarakat di sekitar sekolah RASS adalah program untuk mendorong murid dan orang tua murid untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan. Dirjen mengatakan, program ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak sekolah. Saat ini, masih banyak ditemukan anak sekolah yang terpaksa harus meniti jembatan tali yang rusak di atas sungai yang berarus deras. Sebagian anak sekolah yang lain terpaksa berjalan di bagian jalan karena tidak tersedianya trotoar, atau berhadapan dengan jalan raya yang membuat mereka harus berhadapan dengan lalu lintas kendaraan yang lalu-lalang dan sangat tidak ramah untuk anak-anak sekolah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebijakan demi keselamatan bagi warganya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’’. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Atas dasar berbagai permasalahan tersebut dan amanat Undang-Undang, maka Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengeluarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 911/AJ.403/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Uji Coba Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bantaeng.

U

ntuk menunjang Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten tertib lalu lintas, Pemerintah Daerah Bantaeng telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektar yang akan digunakan sebagai Taman Lalu Lintas. Dana yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng tahun 2016. Kepada Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bantaeng, Ir. Andi Baso Fahrir, MM. belum menyebutkan berapa besar dana yang dialokasikan untuk Taman Lalu Lintas ini. ‘’Mengenai dananya masih belum kita hitung secara pasti. Yang sudah pasti pembangunannya akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang,’’ kata Andi Baso Fahrir. Lokasinya di tengah perkotaan. Ada usulan dari Polres Bantaeng, agar lokasi Taman Lalu Lintas itu di sekitar obyek wisata Pantai Seruni. Harapannya, selain

Bus perkotaan bantuan pemerintah ini nantinya akan dikelola secara profesional. Tarif bus akan ditentukan oleh pemerintah. ‘’Bus wajib mengangkut anak sekolah, dan tanpa dipungut biaya atau gratis,’’ tegas lulusan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makasar. (*/TIM)

pemerintah Kabupaten Bantaeng yang terkait dengan kecelakaan, keselamatan, dan kriminalitas. Melalui Program Police goes to School setiap hari Senin, baik Kapolres, Kapolsek, Kanit dan perwira di Polres Bantaeng menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Setiap pagi, anggota kepolisian di Polres dan Polsek di Bantaeng diterjunkan ke sekolah untuk mengatur lalu lintas, utamanya di titik-titik keramaian. Pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah diingatkan untuk selalu menggunakan helm pengaman. Jika ada yang mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan atau berkendara bertiga, maka orang tuanya dipanggil dan anaknya diberi peringatan.

Oleh: Tim Redaksi irektorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menunjuk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota percontohan untuk Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). Penandatangan kerjasama program ini telah dilakukan di Kementerian Perhubungan pada 6 Agustus 2015 lalu.

nantinya akan beroperasi pada pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WITA. Rute bus akan melewati jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten. Halte-halte bus akan terkoneksi dengan angkutan pedesaan yang ada.

berwisata, masyarakat yang membawa anak-anaknya berusia balita atau sekolah bisa belajar sambil bermain di tempat tersebut. Sasaran Taman Lalu Lintas itu adalah anak-anak usia dini dan anak-anak pelajar tingkat sekolah dasar dan menengah. Tujuannya, saat mereka berusia remaja dan sudah memiliki lisensi untuk mengendarai sepeda motor, mereka mengerti bagaimana berlalu lintas yang baik. Sementara itu Kasat Lantas Polres Bantaeng, Iptu Agis mengatakan, polisi akan mendukung semua program pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam bidang transportasi dan keselamatan berlalu lintas. Berbagai pendekatan dilakukan oleh Kepolisian Bantaeng dalam mensukseskan program-program

Razia terhadap pengendara sepeda motor dilakukan secara terus menerus, terutama di malam hari. Tujuannya untuk mengantisipasi kendaraan hasil curian. ‘’Kalau razia kita lakukan pagi hari, anak-anak malah tidak berani berangkat ke sekolah,’’ kata Agis, polisi kelahiran Nganjuk Jawa Timur ini. Polres Bantaeng juga mencoba mendekatkan diri dengan anak-anak. Tujuannya agar anak-anak usia dini mengenal dan menjadi sahabat polisi. Di setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak usia dini, polisi selalu hadir disitu. Polisi selalu mengajak bersalaman, menggandeng, menyapa, dan menyeberangkan anak-anak untuk memberi kesan baik terhadap Polisi. Hasilnya, anak-anak sekolah tidak lagi takut dengan polisi, dan sebaliknya menjadikan polisi sebagai sahabat anakanak. (*/TIM) infoHUBDAT

11

info KTD

Pejabat Ditjen Perhubungan Darat berfoto bersama Bupati Bantaeng dan perwakilan Pemda Tabanan

SEBUAH KONSENSUS UNTUK KESELAMATAN

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, dan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Oleh: Tim Redaksi

B

eberapa anak sekolah terpaksa harus meniti jembatan tali yang rusak di atas sungai yang berarus deras, sebagian anak terpaksa berjalan di bagian jalan karena tidak tersedianya trotoar, lokasi sekolah yang langsung berhadapan dengan jalan Nasional, Provinsi, atau Kota membuat mereka harus berhadapan dengan lalu lintas kendaraan besar yang berlalu lalang dan sangat tidak ramah anakanak, keterpurukan kondisi angkutan umum saat ini merupakan beberapa contoh potret gambaran perjuangan

12

infoHUBDAT

sebagian anak Indonesia ke sekolah. Memprihatinkannya potret keselamatan perjalanan anak Indonesia ke sekolah, yang tergambar di beberapa daerah dengan harus berjuang menantang resiko untuk mencapai lokasi sekolah dengan selamat dan aman tersebutlah yang mendorong inisiatif Pemerintah untuk menyediakan kawasan yang aman dan selamat di lingkungan sekolah. Amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Instruksi Presiden Nomor

4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan kebijakan demi keselamatan bagi warganya. UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Atas dasar berbagai permasalahan tersebut dan amanat Undang-undang, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 911/AJ.403/DRJD/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Uji Coba Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) pada 2 (dua) Kabupaten atau Kota di Indonesia. Kedua kabupaten sebagai tempat uji coba ini adalah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya diimplementasikan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Bali dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada 6 Agustus 2015 di Ruang Singosari Gedung Karsa Kementerian Perhubungan. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, bersama Bupati Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabanan, I Wayan Miarsana (Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tabanan). Program RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) adalah program untuk mendorong murid dan orang tua murid untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan moda yang selamat, aman, nyaman dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah dari kawasan sekitar pemukiman sampai dengan sekolah. Esensinya untuk memastikan rute yang dilalui selamat. Program yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan ini merupakan tindak lanjut dari Program Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Implementasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Uji Coba Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) pada 2 (dua) kabupaten tersebut diwujudkan dalam penerapan fasilitas perlengkapan Jalan berupa : Marka Jalan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Halte permanen, dan Trotoar.

Dampak lanjutannya dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya berperilaku tertib agar selamat di jalan bagi masyarakat di sekitar sekolah. Dalam implementasinya, Program RASS ini membutuhkan keterlibatan dan peran serta para pemangku kepentingan, seperti: 1. Sekolah dan guru; 2. Orang tua atau komite sekolah; 3. Dinas Perhubungan; 4. Kepolisian; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, pihak swasta maupun masyarakat, Global Road Safety Partnership (GRSP), Organda, serta instansi terkait lainnya.

Fakta kondisi perjalanan anak – anak ke sekolah di indonesia

Tujuan Program RASS di wilayah sekolah, adalah : 1. Mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar; 2. Memberikan manfaat secara tidak langsung untuk mengurai kemacetan, mengurangi polusi dan kebersihan lingkungan di sekitar sekolah; 3. Mengurangi konsumsi bahan bakar serta menjaga kesehatan pelajar; 4. Mengurangi resiko tindak kejahatan dan kekerasan terhadap pelajar; 5. Menjaga keberlangsungan angkutan umum;

Mengingat banyaknya para pemangku kepentingan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi yang keberlanjutan dalam implementasi program RASS ini. Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bantaeng merupakan pilot project Implementasi Program RASS untuk tahun 2015 dengan harapan pemerintah daerah yang lain akan menyusul kerjasama yang serupa dalam pengimplementasian Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). (*/TIM)

infoHUBDAT

13

info LLASDP

menyambung semua wilayah kepulauan yang ada. Penyelenggaraan transportasi yang handal dan terintegrasi akan terus dilakukan sehingga pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok nusantara dapat dijangkau, baik dengan armada pelayaran reguler, perintis, penyeberangan maupun pelayaran rakyat.

MENHUB RESMIKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DI PAPUA BARAT Oleh: Tim Redaksi

U

ntuk lebih meningkatkan pelayanan transportasi penumpang maupun barang di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Sorong, Provinsi Papua Barat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan pengoperasian sejumlah sarana dan prasarana transportasi di Papua Barat pada 29 Agustus 2015. Turut hadir dalam acara yang bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Arar tersebut, antara lain Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Aturuli, Bupati Sorong Stepanus Malak, dan sejumlah pejabat dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Sarana dan prasarana transportasi yang diresmikan yaitu : • 5 kapal motor penyeberangan (4 kapal dengan bobot 750 GT dan 1 kapal

14

infoHUBDAT

dengan bobot 300 GT); • 2 pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Arar dan Pelabuhan Penyeberangan Waigeo; • Pelabuhan Laut Arar; dan • Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. Pelabuhan Penyeberangan Arar termasuk Jaringan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara yang akan melayani lintasan Arar (P. Papua) – Waigeo (P. Waigeo). Pelabuhan Penyeberangan Arar dibangun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan Pelabuhan Waigeo dibangun pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kelima kapal motor penyeberangan (KMP) yang diresmikan tersebut nantinya akan melayani rute-rute pelayaran seperti : 1. KMP. Lema (750GT), melayani rute Sorong - Waigeo;

2. KMP. Erana (750GT), melayani rute Kaimana - Tual; 3. KMP. Ile Labalekan (750GT), melayani rute Kupang - Hansisi; 4. KMP. Moinit (750GT), melayani rute Amurang - Toli-Toli; 5. KMP. Bambit (300GT), melayani rute Merauke - Asmat. Rute-rute pelayaran yang akan dilayani nantinya termasuk dalam rute pelayaran perintis dimana biaya operasionalnya akan disubsidi oleh pemerintah sehingga dapat menekan tarif tiket penyeberangan. Peresmian sarana dan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat, khususnya Sorong. Peresmian sarana dan prasarana transportasi ini merupakan salah satu program dalam menciptakan konektivitas antar pulau terpencil sehingga dapat

Menhub mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam membangun sarana dan prasarana transportasi di Papua, sesuai instruksi Presiden untuk mempercepat pembangunan wilayah timur khususnya di Papua. “Presiden berpesan bahwa infrastruktur transportasi di tanah Papua harus dipercepat. Karena tugas Saya di bidang transportasi, maka sebisa mungkin transportasi di Papua makin lama harus makin baik. Tahun depan akan ada penambahan tujuh kapal, lima di antaranya akan dialokasikan untuk Papua Barat”, jelas Menhub. Keberadaan transportasi penyeberangan dan transportasi laut di Kawasan Timur Indonesia, diarahkan sebagai pembuka isolasi, yang dapat mendorong perekonomian rakyat. Secara berkesinambungan pemerintah juga akan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan dan transportasi laut, karena sub sektor ini terkait erat dengan aktivitas ekonomi rakyat yang mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang dilayani. Memang masih banyak kebutuhan prasarana dan sarana transportasi Kawasan Timur Indonesia, mengingat kondisi geografis wilayah ini membutuhkan jenis/moda transportasi yang mengakomodir perlintasan antar pulau. Namun dengan apa yang sudah ada, hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, merawatnya dan mengoptimalkan fungsinya sebagai

prasarana dan sarana transportasi yang dapat memajukan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini.

sesegera mungkin. Kalau bisa tahun depan selesai, agar segera mulai dibangun”, tegas Menhub.

Kedepan, Menhub telah menginstruksikan jajarannya agar pembangunan kapal yang diperuntukkan bagi Papua sekurangkurangnya berbobot 2000 GT atau paling kecil 750 GT. Hal ini guna meminimalisir kendala cuaca jika menggunakan kapal yang terlalu kecil.

Terkait dengan pembangunan BP2IP Sorong yang merupakan sekolah di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Menhub mengatakan bahwa BP2IP Sorong ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat Papua yang ingin mendalami ilmu pelayaran. “Jika ada saudara di kawasan timur Indonesia, khususnya di Papua yang mau menjadi pelaut, tidak harus ke Jakarta atau ke Barat, cukup di Sorong bisa” ujarnya. (*/TIM)

Selain kapal, Kementerian Perhubungan juga akan mempercepat studi pembangunan jalur kereta api di Papua. “Kereta api studinya akan diselesaikan

infoHUBDAT

15

info BSTP

partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada tujuan dan rencana pengembangan wilayah. Penyelenggaraan transportasi NMT harus terintegrasi dengan moda angkutan umum, dengan prinsip : • Tersedianya konektifitas rute NMT dengan jaringan pelayanan angkutan umum; dan • Tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendorong integrasi jaringan NMT dengan jaringan angkutan umum.

Kendaraan Tidak Bermotor Non Motorized Transport (NMT)

Sasaran Pengembangan Kebijakan penyelenggaraan transportasi NMT difokuskan guna mengakomodir sasaran pengembangan untuk : perjalanan sekolah, perjalanan bekerja, perjalanan komuter, kegiatan wisata dan perjalanan dalam area lokal tertentu (perumahan, kampus, dan lain-lain).

Oleh : Andi Putra Jaya, MSc. - staf pada Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Sepeda Sepeda merupakan kendaraan berpedal yang dikayuh tenaga manusia. Istilah “sepeda” juga bisa digunakan untuk kendaraan roda tiga dan roda empat yang digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, yang maksimal memuat satu orang pengendara dan satu orang penumpang, tidak termasuk roda tiga yang digunakan anak kecil.

Kendaraan Tidak Bermotor – Lainnya (NMT lainnya) Kendaraan Tidak Bermotor (NMT) merupakan angkutan orang dan barang yang tidak digerakkan dengan mesin bertenaga bahan bakar minyak. NMT di kota – kota di Indonesia umumnya merupakan angkutan tradisional, misalnya: andong, becak, gerobak pedagang kaki lima, dan lain-lain yang

beberapa diantaranya mulai tersingkir dari jalan kota karena berbagai faktor seperti halnya larangan becak melintas di dalam wilayah DKI Jakarta. Permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi sepeda dan NMT, adalah : • Lahan untuk digunakan sebagai jalur sepeda dan NMT tidak tersedia; • Lajur sepeda saat ini belum termasuk dalam perencanaan jalan; • Pemerintah kota dan daerah belum memahami pentingnya menyediakan jalur sepeda dan NMT di jalan kota, perkotaan dan pedesaan.

Tujuan penyelenggaraan transportasi NMT adalah untuk memenuhi karakteristik NMT di kota – kota di Indonesia. Visi penyelenggaraan transportasi NMT adalah mewujudkan kota – kota di Indonesia yang ramah lingkungan dan menyediakan ruang publik yang bebas dari kendaraan bermotor.

16

infoHUBDAT

Prinsip Kebijakan Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi NMT merupakan kebijakan yang searah, sebangun dan sejalan dengan Prinsip Kebijakan Penyelenggaraan Pejalan Kaki. Kebijakan penyelenggaraan transportasi NMT menampung kebutuhan yang terprioritaskan dengan cara melibatkan

Koordinator Penyelenggaraan Transportasi Sepeda Koordinator sepeda merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan transportasi sepeda di tingkat daerah. Tugas dan kewajiban koordinator sepeda meliputi : 1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar daerah, antar instansi dalam daerah dan para pemangku kepentingan (unsur pemerintah, akademisi, tenaga ahli, komunitas bisnis, komunitas pengguna sepeda, dan masyarakat) untuk keberhasilan program; 2. Menjaga tingkat pelayanan transportasi sepeda, sesuai prinsip kebijakan penyelenggaraan transportasi sepeda; 3. Melayani dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat; 4. Melakukan evaluasi dan menyusun rencana peningkatan transportasi sepeda; 5. Merencanakan dan melakukan kegiatan promosi dan edukasi mengenai transportasi sepeda; dan 6. Menjamin kesinambungan program pengembangan transportasi sepeda, termasuk didalamnya program pembiayaan. Tingkat Pelayanan NMT Tingkat pelayanan NMT menunjukkan tingkat pemenuhan prinsip penyelenggaraan transportasi NMT bagi pengguna NMT dalam interaksinya terhadap lalu lintas kendaraan bermotor di koridor jalan kota. infoHUBDAT

17

Indikator pelayanan transportasi NMT meliputi : • Keselamatan pengguna NMT; • Proporsi pengguna NMT; • Jumlah dan angka kecelakaan, terutama yang melibatkan pengguna NMT; dan • Tingkat dan kadar polusi. Masyarakat turut terlibat dalam menilai tingkat pelayanan transportasi NMT secara aktif maupun pasif. Pemerintah, melalui koordinator penyelenggaraan transportasi NMT berkewajiban untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat pelayanan NMT yang dievaluasi setiap tahun. Kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan transportasi NMT : • Pengembangan jalan kota terlalu mengutamakan kendaraan bermotor; • Lemahnya penegakan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya; • Kurangnya koordinasi antara institusi; • Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor adalah yang harus diutamakan dalam hirarki pengguna jalan. Road Mapping (Based On Time Frame) Rencana Implementasi dari program kerja penyelenggaraan NMT ditetapkan berdasarkan rentang waktu pengembangan tertentu yang akan diukur berdasarkan pencapaian target di akhir setiap tahapannya, yaitu : • Rencana Jangka Pendek, yaitu rencana pengembangan untuk 1 (satu) tahun ke depan dimulai sejak ditetapkannya kebijakan penyelenggaraan NMT. • Rencana Jangka Menengah, yaitu rencana pengembangan selama 5 (lima) tahun berjalan meliputi rencana pengembangan koridor – koridor NMT yang mengakomodir kebutuhan perjalanan serta rencana penyediaan fasilitas pendukung jalur NMT. • Rencana Jangka Panjang, yaitu rencana pengembangan selama 20 tahun mendatang dalam upaya mencapai optimalisasi Jaringan Koridor NMT di wilayah rencana. (*)

18

infoHUBDAT

info REGULASI

REGULASI BARU DI SEKTOR TRANSPORTASI DARAT Oleh: Tim Redaksi

Perkembangan teknologi dan informasi menuntut kita untuk dapat cepat beradaptasi menyesuaikan diri dengan kemajuan dan kondisi yang ada. Pada 2015, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan telah menelurkan beberapa Peraturan Menteri Perhubungan di sektor transportasi darat. Berikut kami sarikan beberapa Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan teknis, dan sumber daya manusia penyelenggaraan terminal penumpang diatur dengan Peraturan Menteri”. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan terdapat pengaturan baru terkait adanya pembagian Zonasi Pelayanan Terminal serta Kewenangan Pengelolaan Terminal sehubungan dengan telah ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan proses penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat dari pengaturan kewenangan

pengelolaan terminal dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/ SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal – hal yang diatur Menteri Perhubungan Tahun 2015 tentang Terminal Penumpang sebagai berikut:

dalam Peraturan Nomor PM 132 Penyelenggaraan Angkutan Jalan,

A. Penetapan Lokasi Terminal Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal. Simpul terminal ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Simpul Terminal penumpang tipe A; b. Gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe B; c. Bupati/Walikota, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C; dan d. Gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu. Lokasi Terminal penumpang ditetapkan oleh: • Menteri, untuk Terminal penumpang tipe A; • Gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B; • Bupati/Walikota, untuk Terminal penumpang tipe C; dan • Gubernur, untuk Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. B. Tipe dan Kelas Terminal Terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A: Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan infoHUBDAT

19

dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. b. Terminal penumpang tipe B: Terminal penumpang tipe B merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. c. Terminal penumpang tipe C: Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. Terminal penumpang tipe A dan tipe B diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu: a. kelas 1; b. kelas 2; dan c. kelas 3. Tipe Terminal Penumpang ditetapkan oleh: • Menteri dengan memperhatikan masukan Gubernur, untuk terminal penumpang tipe A; • Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati/Walikota, untuk terminal penumpang tipe B; • Bupati/Walikota dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe C; dan • Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe B dan C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penetapan tipe terminal penumpang dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi tersebut dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun. Evaluasi tipe terminal penumpang dilaksanakan oleh: • Direktur Jenderal, untuk terminal penumpang tipe A; • Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B; • Bupati/Walikota, untuk terminal tipe C; atau • Gubernur DKI Jakarta, untuk terminal tipe B dan C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20

infoHUBDAT

C. Pembangunan Terminal Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pembangunan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan Terminal penumpang harus dilengkapi dengan: • Dokumen studi kelayakan; • Rancang Bangun;. • Buku Kerja Rancang Bangun; • Rencana Induk Terminal; • Analisis Dampak Lalu Lintas; • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. D. Fasilitas Terminal Penumpang Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. FASILITAS UTAMA • jalur keberangkatan kendaraan; • jalur kedatangan kendaraan; • ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; • tempat parkir kendaraan; • fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management); • perlengkapan jalan; • fasilitas penggunaan teknologi; • media informasi; • penanganan pengemudi; • pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service); • fasilitas pengawasan keselamatan; • jalur kedatangan penumpang; • ruang tunggu keberangkatan (boarding); • ruang pembelian tiket; • ruang pembelian tiket untuk bersama; • outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online); • pusat informasi (information center); • papan perambuan dalam terminal (signage); • papan pengumuman; • layanan bagasi (lost and found); • ruang penitipan barang (lockers); • tempat berkumpul darurat (assembly point); dan • jalur evakuasi bencana dalam terminal. FASILITAS PENUNJANG • fasilitas penyandang cacat dan ibu

hamil atau menyusui; • fasilitas keamanan (checking point/ metal detector/CCTV); • fasilitas pelayanan keamanan; • fasilitas istirahat awak kendaraan; • fasilitas ramp check; • fasilitas pengendapan kendaraan; • fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus; • fasilitas kesehatan; • fasilitas peribadatan; • tempat transit penumpang (hall); • alat pemadam kebakaran; dan/atau • fasilitas umum, antara lain: a) toilet; b) fasilitas park and ride; c) tempat istirahat awak kendaraan; d) fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; e) fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; f) fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor; g) fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h) fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi; i) area merokok; j) fasilitas restoran; k) fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM); l) fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut); m) fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; n) fasilitas penginapan; o) fasilitas keamanan; p) ruang anak – anak; q) media pengaduan layanan; dan/ atau r) fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. ZONA PELAYANAN TERMINAL ZONA 1 Zona Penumpang Sudah Bertiket Zona penumpang sudah bertiket atau Zona I merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan. Terdiri dari: 1. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (lounge) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (non lounge); 2. ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (boarding).

ZONA 2 Zona Penumpang Belum Bertiket Zona penumpang belum bertiket atau Zona II merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I. Terdiri dari: a. single outlet ticketing online; b. ruang fasilitas kesehatan; c. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan); d. fasilitas keamanan (checking point/ metal detector/CCTV); e. tempat transit penumpang (hall); f. ruang anak – anak; g. jalur kedatangan penumpang; h. ruang tunggu; i. ruang pembelian tiket untuk ber sama; j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service); k. pusat informasi (information center); l. fasilitas penyandang cacat/lansia; m.toilet; n. ruang ibu hamil atau menyusui o. ruang ibadah; p. fasilitas kesehatan; q. papan perambuan dalam terminal (signage); r. layanan bagasi (lost and found); s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management); t. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; u. ruang penitipan barang (lockers); v. tempat parkir; w. halaman terminal; x. merokok; dan/atau y. fasilitas kebersihan. ZONA PERPINDAHAN Zona perpindahan merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum. Dalam zona perpindahan bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang untuk mengetem. ZONA PENGENDAPAN Zona pengendapan merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp check, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus. Dalam hal terminal digunakan untuk pelayanan angkutan lintas batas negara wajib dilengkapi dengan fasilitas bea

cukai, imigrasi, dan karantina (Custom, Immigration, Quarantine/CIQ). E. Pengoperasian Terminal Pengoperasian terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal. Pengoperasian terminal penumpang dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A; b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B; c. Bupati/Walikota, untuk terminal penumpang tipe C; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk terminal tipe B dan tipe C di DKI Jakarta. 1. Pengoperasian terminal tipe A huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah. 2. Pengoperasian terminal tipe B diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. 3. Pengoperasian terminal tipe A untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dekonsentrasi hanya mencakup mengenai personil petugas terminal. F. Sistem Informasi Manajemen Terminal Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terminal. Sistem Informasi Manajemen Terminal diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal. Sistem Informasi Manajemen Terminal wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, dan Terminal Angkutan Penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal. Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan terminal di seluruh Indonesia secara online dan realtime. Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang melalui jalan. Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal paling sedikit memuat:

a. trayek dan rute; b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan; c. tarif; d. peta; dan e. asal dan tujuan pelayanan trayek. G. Sumber Daya Manusia Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. Pengoperasian Terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kepala Terminal harus memiliki kualifikasi: a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun. Petugas operasional terminal berhak mendapatkan tunjangan operasional/ insentif sesuai dengan kompetensinya. Besaran tunjangan petugas terminal ditetapkan oleh Menteri. Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal. Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal dilakukan melalui usulan Kepala Dinas Perhubungan setempat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. H. Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan secara periodik dan insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh: a. Menteri untuk Terminal penumpang Tipe A; b. Gubernur untuk Terminal penumpang Tipe B; dan c. Bupati/Walikota untuk Terminal penumpang Tipe C; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Terminal penumpang Tipe B dan Tipe C. Penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi Standar Pelayanan infoHUBDAT

21

Minimum. Standar Pelayanan Minimum Terminal meliputi: a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia; b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal; d. pemanfaatan teknologi informasi; dan e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Standar Pelayanan Minimum penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum, Direktur Jenderal melaksanakan Penilaian Kinerja yang dilakukan secara berkala maupun insidentil. I. Pembiayaan dan Pemindahan Aset a. Pembiayaan • Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe A dibebankan kepada Pemerintah Pusat. • Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe B dibebankan kepada Pemerintah Provinsi. • Pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe C dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. • Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pembiayaan penyelenggaraan terminal tipe B dan C dapat dibebankan kepada Pemerintah Provinsi. b. Pemindahan Aset Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. J. KETENTUAN PERALIHAN Penyelenggaraan Terminal tipe A dan B tetap dilaksanakan Kabupaten/Kota sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan terminal tipe A dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Menteri dan terminal tipe B dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 31 Desember 2016. (*/TIM)

22

infoHUBDAT

g. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Era Baru Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya terkait pembagian urusan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, baik yang dipasang secara tetap maupun yang dapat dipindahkan. Mengacu pada aturan tersebut, maka pemindahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan tetap dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Dinas Perhubungan Provinsi, sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri. Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat akan dilaksanakan paling lama 31 Desember 2016. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 56 dan pasal 57, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pasal 77, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan sebagai pengganti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan

Kendaraan Bermotor Di Jalan. Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015 pada dasarnya memang dibuat untuk mengakomodir beberapa hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri sebelumnya dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Termasuk didalamnya mengenai penyelenggaraan, penambahan fasilitas pada UPPKB, serta jenis kendaraan yang masuk dalam pengawasan dan pengecualiannya. Teknis penyelenggaraannya pun dijelaskan secara terperinci, baik untuk alat penimbangan yang dipasang secara tetap maupun yang dapat dipindahkan. Terkait penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, yaitu: a. fungsi dan tipe UPPKB; b. UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap; c. penimbangan kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindahkan; d. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja; dan e. pemindahan aset. UPPKB memiliki fungsi pengawasan, penindakan, dan pencatatan yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan, yang termasuk didalamnya adalah : a. tata cara pemuatan barang; b. dimensi kendaraan angkutan barang; c. penimbangan tekanan seluruh sumbu, dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang; d. persyaratan teknis dan laik jalan; e. dokumen angkutan barang; f. jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan

Terkait dengan pemenuhan fungsi UPPKB, perlu dilakukan pengawasan muatan angkutan barang dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terdiri atas alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang, kecuali : a. angkutan peti kemas; b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/ atau bahan bakar gas; c. angkutan barang berbahaya; dan d. alat berat. Kendaraan yang masuk pengecualian tersebut harus tetap memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan terhadap kelas jalan yang dapat dilalui sesuai ketentuan dan melampirkan hasil penimbangan diawal pemberangkatan. Untuk kepentingan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan tersebut, dalam keadaan tertentu, petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat memerintahkan kendaraan

masuk ke UPPKB. Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain banyaknya indikasi data pelanggaran penggunaan kontainer, banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kontainer, adanya indikasi pelanggaran terhadap pengoperasian kendaraan dan dokumen, adanya laporan masyarakat. Kriteria mengenai kendaraan yang dikecualikan dan prosedur penetapan keadaan tertentu nantinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Penyelenggaraan UPPKB meliputi kegiatan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, sistem informasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian, dan penilaian kinerja. Dimana pengoperasiannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal dan untuk pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Fasilitas UPPKB terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri dari : a. fasilitas sebelum penimbangan, meliputi: 1) jalan akses keluar masuk kendaraan; dan 2) jalan sirkulasi didalam wilayah operasi UPPKB. b. bangunan kantor petugas

c. landasan penimbangan d. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor yang terdiri dari : 1) alat pemindai data identifikasi kendaraan; 2) alat pemindai dimensi kendaraan; 3) rekaman otomatis penimbangan; 4) alat pemindai palang pintu (barrier gate); dan 5) program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data. e. fasilitas pasca penimbangan : 1) tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran; 2) tempat parkir kendaraan. f. fasilitas pendukung kegiatan operasional: 1) bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan; 2) instalasi listrik; 3) papan/tampilan nama UPPKB; 4) pagar; dan 5) ruang terbuka hijau. Fasilitas penunjang terdiri dari : a. tempat ibadah; b. toilet umum; c. kantin; d. mess petugas; dan e. tempat istirahat pengemudi. Selain fasilitas penunjang dapat dibangun lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan sesuai kebutuhan masingmasing UPPKB.

infoHUBDAT

23

Peraturan Menteri tersebut juga mengatur tata cara penindakan pelanggaran terhadap alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tindak lanjut dari laporan tersebut adalah : a. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau b. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Mengenai kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5 % (lima persen) dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Tata cara penindakan pelanggaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nantinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Terkait penetapan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol, akses kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, dan lokasi strategis lainnya, serta penutupannya harus mendapat persetujuan Menteri. Selain alat penimbangan yang dipasang secara tetap, terdapat alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Mengenai pengadaan, pemasangan, pembiayaan, dan pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) di jalan nasional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Pengoperasian alat penimbangan tersebut dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan

24

infoHUBDAT

pengawasan muatan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan apabila : a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang; b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang; dan/atau

c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu. Pengawasan pengoperasian alat penimbangan tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk pemeliharaannya dilakukan oleh UPPKB. (*/TIM)

Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Uji berkala wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Uji Berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh: 1. unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten/kota;

2. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 3. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pengganti KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk

memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari: 1. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan SRUT. 2. Uji berkala pertama Uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali. Uji berkala pada kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT. 3. Uji berkala perpanjangan masa berlaku. Uji berkala perpanjangan dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi kegiatan: 1. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. 2. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan dan wajib menggunakan peralatan uji. 3. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi : 1. Susunan. 2. Perlengkapan. 3. Ukuran. 4. Rumah-rumah. 5. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. 6. Berat kendaraan.

kompresor, dan gudang. 3. Jalan keluar-masuk. 4. Lapangan parkir. 5. Bangunan gedung administrasi. 6. Pagar. 7. Fasilitas penunjang untuk umum. 8. Fasilitas listrik. 9. Lampu penerangan. 10. Pompa air dan menara air.

Berdasarkan Pasal 13, pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji: 1. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang. 2. Tingkat kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot. 3. Kemampuan rem utama. 4. Kemampuan rem parkir. 5. Kincup roda depan. 6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama. 7. Akurasi alat.petunjuk kecepatan. 8. Kedalaman alur ban. 9. Daya tembus cahaya pada kaca.

Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan pasal meliputi peralatan utama dan penunjang.

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan ditetapkan sebagai bangunan khusus. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil. Fasilitas tersebut terdiri dari: 1. Bangunan gedung pengujian. 2. Bangunan gedung untuk generator set,

Peralatan uji utama: • Alat uji emisi gas buang • Alat uji ketebalan asap gas buang • Alat uji kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot • Alat uji rem • Alat uji lampu • Alat uji kincup roda depan • Alat uji penunjuk kecepatan • Alat pengukur kedalaman alur ban • Alat pengukur berat • Alat pengukur dimensi • Alat uji daya tembus cahaya pada kaca Peralatan penunjang: > kompresor udara > generator set > peralatan bantu, antara lain: • palu; • senter; • alat bantu uji dimensi; • alat untuk pengambilan foto berwarna

Perbedaan Pengaturan mengenai Tenaga Penguji

infoHUBDAT

25

info HUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

• kendaran wajib uji; • alat untuk mengisi, membaca, meng-ubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji; • alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital. • Toolkit. Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh: 1. Gubernur untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2. Bupati/Walikota untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten/kota, 3. Agen pemegang merek untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merek, 4. Swasta untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor molik swasta. Persetujuan dan pengesahan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor disahkan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, Direktur Jenderal wajib mengumumkan atau menawarkan kepada pihak agen pemegang merek dan swasta untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas dan peralatan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 36, uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh: 1. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten/ kota; 2. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 3. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor; 4. Unit pelakaana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta. AKREDITASI Pasal 37 PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor • Dalam KM Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan

26

infoHUBDAT

Bermotor tidak mengatur mengenai Akreditasi. • Dalam Pasal 37 ayat (1) PM 133 Tahun 2015, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal. • Untuk melakukan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Penilai. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditutup, dan dilarang melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor apabila: • melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan • melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji • melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji • melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian • tidak membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal • tenaga penguji pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian • peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya • tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan • tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor Sanksi Akreditasi • Pelanggaran terhadap larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • Penutupan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal • Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Dalam hal keadaan tertentu, penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling (pasal 41 PM 133 Tahun

2015). Keadaan tertentu tersebut antara lain: 1. Kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempattempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala; 2. Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; 3. Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. Alat uji keliling harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor sekurangkurangnya meliputi: 1. Alat uji emisi gas buang; 2. Alat pengukur berat kendaraan; 3. Alat uji rem; 4. Alat pengukur kecepatan; 5. Alat uji lampu; 6. Alat uji kincup roda depan; 7. Alat pengukur dimensi. Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurangkurangnya: 1. Pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata, 2. Tersedia gedung atau bangunan administrasi, 3. Dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala, 4. Dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling. Prosedur dan tata cara uji berkala kendaraan bermotor Uji berkala kendaraan bermotor 1. Salinan surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor 2. Salinan STNK 3. Salinan SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor Kereta gandengan dan kereta tempelan 1. Salinan surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor 2. Salinan SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor Pada saat melakukan pendaftaran, pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa dapat menunjukkan dokumen asli. Sebagai bukti telah melakukan pendaftaran, diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala diberikan bukti lulus uji. Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi: 1. Persyaratan administrasi, 2. Persyaratan teknis kendaraan bermotor, 3. Ambang batas laik jalan kendaraan bermotor. Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, akan diterbitkan surat keterangan tidak lulus uji. Surat keterangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dengan mencantumkan: 1. Item yang tidak lulus uji, 2. Alasan tidak lulus uji, 3. Perbaikan yang harus dilakukan , 4. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan, wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji. Dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji, dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengajuan keberatan dapat disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji. Dalam hal pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji, kartu uji dan tanda uji ini berlaku di seluruh Indonesia. • Kartu uji berkala dapat berupa kartu pintar atau bentuk lain • Nomor uji dan tata cara penomoran ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Kartu uji memuat 1. Nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe 2. Foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan bermotor 3. Nomor uji kendaraan 4. Nama pemilik 5. Alamat pemilik 6. Merek dan tipe 7. Jenis kendaraan 8. Tahun pembuatan dan perakitan 9. Isi silinder 10. Daya motor penggerak

11. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor 12. Berat kosong kendaraan 13. Konfigurasi sumbu roda 14. Ukuran ban 15. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui 16. Dimensi utama kendaraan 17. Daya angkut 18. Masa berlaku hasil uji 19. Bahan bakar yang digunakan 20. Hasil uji 21. JBB dan/atau JBKB khusus untuk barang dan mobil bus 22. JBI dan/atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus Nomor uji memuat 1. Kode provinsi, yang terdiri dari dua huruf 2. Kode kabupaten/kota, terdiri dari dua angka 3. Kode jenis kendaraan, berupa: 1) A untuk mobil penumpang umum, 2) B untuk mobil bus, 3) C untuk mobil barang, 4) D untuk kendaraan khusus, 5) E untuk kereta gandengan, 6) F untuk kereta tempelan, 7) G untuk mobil penarik. 4. Kode tahun pendaftaran uji berkala, terdiri dari dua angka terakhir 5. Nomor urut pengujian, terdiri dari enam angka Tanda uji berkala paling sedikit memuat 1. Nomor kendaraan 2. JBI dan/atau JBKI 3. Daya angkut orang dan barang 4. Masa berlaku uji kendaraan 5. Muatan sumbu terberat • Tanda uji berkala untuk kendaraan bermotor ditempelkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam • Tanda uji berkala untuk kereta gandengan dan kereta tempelan ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan • Untuk menjamin keseragaman dan pengamanan kartu uji dan tanda lulus uji, pengadaan kartu uji dan tanda lu-

lus uji dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal. • Untuk mendapatkan kartu uji dan tanda lulus uji, Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan Bermotor mengajukan permohonan kebutuhan kepada Direktur Jenderal 1. Penggunaan kartu uji dan tanda uji yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya 2. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak memenuhi ketentuan dalam hal akreditasi, maka Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor diberi waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut 3. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, apabila Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak memenuhi point ke-2, maka dilarang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Penutupan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Direktur Jenderal dapat menugaskan pelaksanaan pengujian pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya yang telah memenuhi persyaratan akreditasi milik Pemerintah maupun Swasta Diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ini dapat mengontrol proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan kepada para pengguna kendaraan bermotor wajib uji berkala agar lebih menumbuh kembangkan sadar hukum, rasa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, serta kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau unit pelaksana lainnya bisa lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengujian kendaraan bermotor salah satunya harus terakreditasi, sehingga upaya pemerintah meningkatkan keselamatan dapat berjalan maksimal. (*/TIM) infoHUBDAT

27

info UMUM PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015: Dibutuhkan komitmen insan perhubungan untuk mengawal peraturan perundangundangan bidang perhubungan darat demi menghadirkan tatakelola transportasi darat yang lebih baik. Oleh : Tim Redaksi

K

eberhasilan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi sebagai urat nadi faktor penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, baik ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Patut disadari bahwa kehadiran sektor transportasi darat membutuhkan pengaturan dan peningkatan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan regulasi yang mumpuni dalam menjawab berbagai tantangan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi darat. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih banyak persoalan-persoalan di lapangan yang membutuhkan regulasi sebagai dasar tindak lanjut pelaksanaan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan transportasi nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah

28

infoHUBDAT

menerbitkan beberapa regulasi, mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Menteri Perhubungan. Sebagai wujud keberhasilan penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di lapangan dan guna penyatuan persepsi, mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai pada pihak swasta dan masyarakat, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melalui Bagian Hukum dan Kerjasama terus melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang transportasi darat di setiap provinsi. Salah satu kegiatan penyuluhan tersebut yang telah dilaksanakan adalah pada 26 – 28 Agustus 2015 lalu bertempat di Hotel Harris & Sunset Road Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan terkait standar keselamatan lalu lintas, standar pelayanan minimal angkutan jalan, penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, pedoman pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan tata cara penetapan batas kecepatan. Penyuluhan tersebut melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

para pelaku bisnis dan masyarakat serta aksi nyata di lapangan secara bersama-sama mewujudkan tata kelola transportasi jalan yang handal.

pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta, di wilayah kerja Balai LLAJSDP Denpasar dan Jambi. Kegiatan penyuluhan ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini nampak dalam sambutan tertulis Bupati Badung yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. I Dewa Made Ampramana, MM., pada saat pembukaan penyuluhan, “Saya berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi kami selaku penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga menjadikan kesepahaman dalam menata transportasi darat yang lebih baik ke depan”. Sejalan dengan hal tersebut, dalam sambutan pembukaan kegiatan penyuluhan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dibacakan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, DR. Gede Pasek Suardika, MSc., menyampaikan beberapa hal : • Dibutuhkan kesiapan dari semua, baik aparat, masyarakat dan pengguna jasa transportasi jalan dalam melaksanakan segala bentuk konsekuensi hukum akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan dalam mewujudkan tata kelola transportasi jalan yang berbasis pada peningkatan keselamatan dan pelayanan. • Menghadapi arus globalisasi dan tuntutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dibutuhkan kerja keras dari insan Perhubungan Darat guna mewujudkan tingkat keselamatan jalan yang tinggi dan pelayanan jasa angkutan jalan yang mumpuni dengan standar operasional pelayanan yang terukur. • Untuk menjawab semua, dibutuhkan komitmen dan kerja keras serta regulasi sebagai panduan bagi stakeholder,

“Saya menyadari bahwa tantangan Perhubungan Darat saat ini dan ke depan sangatlah berat, untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari insan perhubungan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Saya mengajak mari kita bekerja, bekerja, dan bekerja serta menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan dan jaminan keselamatan jalan di masyarakat“, ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat DR. Ir. Djoko Sasono, M.Sc. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Direktur Keselamatan Transportasi. Salah satu materi yang disampaikan pada Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Materi ini disampaikan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, DR. Gede Pasek Suardika, M.Sc. Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa filosofi penerbitan regulasi ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelanggaran batas kecepatan. “Peraturan ini yang terpenting adalah revolusi mental, bagaimana merubah mindset pengemudi dan penumpang bahwa kecepatan adalah faktor dominan penyebab tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian,” ujar Gede. Lebih lanjut Gede Pasek mengatakan bahwa lahirnya peraturan pemerintah ini akan membawa konsekuensi bagi stakeholder, antara lain E-Registrasi kendaraan bermotor, E-Enforcement, pemenuhan infrastruktur, dan yang terpenting adalah bagaimana mendorong sanksi pelanggar lalu lintas berbasis pada denda bukan pidana. “Di negara maju, sanksi pelanggaran berlalu lintas adalah denda yang tinggi, mudah dalam penetapannya dan memberikan efek jera,” jelas Gede. Kegiatan ini diharapkan akan membangun komitmen dan tekad yang kuat bagi para

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam memberikan peningkatan pelayanan dan keselamatan jalan di masyarakat dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi insan perhubungan. Kegiatan kali ini melibatkan pihak swasta, yakni Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI), dan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI), hal ini terkait dengan salah satu materi sosialisasi,

yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Melalui pelibatan pihak swasta ini, diharapkan dapat memberi pencerahan dan kesepahaman dengan para pelaku bisnis, sehingga di lapangan dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang diakibatkan oleh dampak dari aktifitas bisnisnya. (*)

No

Judul Peraturan Menteri Perhubungan

1.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

2.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

4.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 63 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi.

10.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

11.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

12.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

13.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

14.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

15.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan.

16.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

17.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

18.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

infoHUBDAT

29

info KSLN

Perhubungan Darat, Djoko Sasono bertindak sebagai Chairman (pemimpin) jalannya sidang pertemuan ASEAN TFWG sedangkan Vice-Chairman (wakil pemimpin) sidang adalah perwakilan delegasi dari Vietnam. Pada sambutan pembukaan jalannya sidang, Chairman menyampaikan bahwa melalui pertemuan yang bertujuan memfasilitasi pergerakan orang di kawasan ASEAN ini, diharapkan akan turut mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya, seperti pariwisata, perdagangan dan budaya di kawasan regional ASEAN.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT BUKA DAN PIMPIN SIDANG PERTEMUAN KE-30 ASEAN TRANSPORT FACILITATION WORKING GROUP (TFWG)

P

ertemuan ketiga puluh ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono. Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Perhubungan Darat mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan besar bagi Transport Facilitation Working Group (TFWG) untuk merealisasikan tujuan transportasi sebagaimana tercantum dalam ASEAN Strategic Transport Plan. “Kami berharap berbagai agreement di sektor fasilitasi transportasi ini dapat direalisasikan dalam rangka mempermudah pergerakan atau transportasi orang di kawasan ASEAN,” tandas Djoko. Pertemuan ketiga puluh ASEAN TFWG ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang telah diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur pada 23-24 April 2015. ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) ini merupakan wadah kerjasama negara-negara anggota

30

infoHUBDAT

ASEAN terkait fasilitasi transportasi di kawasan regional ASEAN. Dalam opening remarks-nya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono mengatakan bahwa kerjasama TFWG ini merupakan kerjasama yang strategis, karena bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan orang antar negara di kawasan ASEAN. “Kerjasama TFWG ini yang bertujuan memfasilitasi pergerakan orang, diharapkan pula akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya seperti, pariwisata, perdagangan, dan budaya,” tambahnya. Sementara itu, dalam welcome remarks by host country, yang disampaikan oleh Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sigit Haryanta, disampaikan harapan atas pertemuan ini. “Kita berharap melalui pertemuan regional ini, dapat menjadi ajang saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait

sistem transportasi massal di masingmasing negara”, ujarnya. “Pertemuan ini diharapkan pula akan membangun interaksi dan kerjasama membangun kemitraan yang strategis di bidang transportasi,” tegasnya. Terdapat beberapa agreement terkait fasilitasi transportasi di kawasan ASEAN yang akan dibahas dan di-update implementasinya pada pertemuan ini, yaitu : ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), ASEAN Framework Agreement of the Facilitation of InterState Transport (AFAFIST), dan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT). Setelah membuka pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat pun langsung memimpin jalannya sidang pertemuan. Direktur Jenderal

Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) yang ketiga puluh diselenggarakan pada 26 Agustus 2015 di Sheraton Hotel Yogyakarta. Pertemuan ketiga puluh ASEAN TFWG di Yogyakarta kali ini akan membahas beberapa agenda, di antaranya : Tindak lanjut dari hasil Pertemuan the 30th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) yang telah diselenggarakan pada 12-14 Mei di Melaka, Malaysia, perkembangan dari pengembangan the ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025, dilaporkannya hasil Pertemuan keenam Expert Group Meeting on the Finalisation of ASEAN Framework Agreement on Cross-Border Transport of Passengers yang telah diselenggarakan 2 hari sebelumnya (backto-back), implementasi dari 3 agreement terkait fasilitasi transportasi di kawasan ASEAN, yaitu : ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), ASEAN Framework Agreement of the Facilitation of InterState Transport (AFAFIST), dan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT). Selain beberapa agenda tersebut, pada Pertemuan ketiga puluh ASEAN TFWG kali ini pun dibahas perkembangan kerjasama transportasi negara-negara anggota ASEAN dengan negara mitra wicara, yaitu Jepang, serta akan disampaikan pula hasil Pertemuan ASEAN, BIMPEAGA and IMT-GT Land Transport Facilitation Consultation Meeting yang telah diselenggarakan pada 24 April 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum pelaksanaan Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) yang ketiga puluh, sebelumnya telah dilaksanakan Expert Group Meeting on Cross-Border Transport Passengers (EGM-CBTP) di tempat yang sama. Pertemuan yang membahas finalisasi draft perjanjian kerjasama antar negara

anggota ASEAN dalam hal failitasi transportasi penumpang di lintas batas negara ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah diselenggarakan di Surabaya pada 20-21 April 2015 di Surabaya, Jawa Timur. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles yang menjadi bahasan pertemuan ini, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pergerakan dan konektivitas orang (penumpang), sebagai salah satu kunci strategis dalam mempromosikan lebih jauh kehidupan dan interaksi sosial dan saling pengertian diantara negara anggota ASEAN, melalui Komunitas ASEAN. Perjanjian ini bertujuan memfasilitasi transportasi penumpang di lintas batas melalui kendaraan bermotor diantara negara ASEAN, serta menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur dan persyaratan transportasi, bea cukai, imigrasi dan karantina di lintas batas negara. Negara-negara anggota ASEAN memandang bahwa wilayah regional ini menjadi satu kesatuan sesuai masterplan keterhubungan ASEAN (ASEAN Connectivity). Implementasi dari agreement ini adalah dengan mengharmonisasikan aturan-aturannya. EGM CBTP merupakan pertemuan yang terkait dengan angkutan penumpang di lintas batas negara. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati di antaranya : 1) Klarifikasi pemahaman definisi penumpang, pelayanan angkutan terjadwal maupun tak terjadwal, serta izin angkutan lintas perbatasan; 2) Pemeriksaan bersama kendaraan, penumpang, sopir dan bagasi pada titik masuk dan keluar, yang patuh pada kesepakatan bersama

dari dua negara anggota ASEAN atau lebih; 3) Pengembangan skema asuransi wajib angkutan penumpang di jalan; 4) Persetujuan pemeriksaan kesehatan oleh negara tuan rumah dan transit yang harus mematuhi hukum dan peraturan nasional dan peraturan kesehatan internasional; 5) Penerapan prinsip non-diskriminatif terkait dengan kepatuhan kepada hukum nasional dalam pelaksanaan ASEAN CBTP; 6) Kesepakatan untuk mencari bantuan teknis dari ARISE (mitra dialog Uni Eropa) di bawah Rencana Kerja Tahunan ke-3 untuk mendukung pelaksanaan ASEAN CBTP ; 7) mendorong negara anggota ASEAN menyampaikan hasil konsultasi dalam negeri masing- masing pada draft revisi ASEAN CBTP kepada Sekretariat ASEAN dan mendorong negara anggota untuk menyerahkan hasil konsultasi domestik mereka dengan target waktu tercapainya penandatanganan persetujuan PertemuanTingkat Menteri pada 12 November 2015, dan 8). Pertemuan CBTB ke-6 juga menyoroti bahwa pelaksanaan CBTP ASEAN akan menjadi salah satu tonggak penting pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) Pertemuan keenam Expert Group Meeting on Cross-Border Transport of Passengers di Yogyakarta ini dipimpin oleh Ms. Siriphan Jitprasithsiri (Director of International Highways Development Division, Department of Highways, Thailand). Pada pertemuan keenam ini, draft agreement tersebut akan difinalisasi, dan diharapkan akan dapat disiapkan untuk ditandatangani pada saat pertemuan the 21st ASEAN Transport Ministers (ATM) yang direncanakan akan diselenggarakan pada 2-6 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. (*/RS) infoHUBDAT

31

info PERISTIWA

Kunjungan Lapangan Menhub, Dirjen Perhubungan Darat bersama Anggota DPR ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Stasiun KA Senen, Jakarta, 7 Juli 2015

Upacara Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2015 Terpadu, Jakarta, 2 Juli 2015

Menhub Lepas Tim Peliputan Mudik TV One, Jakarta, 8 Juli 2015

Menteri Perhubungan Tinjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2015, Jakarta, 2 Juli 2015

Apel Gelar Pasukan Kesiapan Angkutan Lebaran 2015 di Mabes Polri, Jakarta, 9 Juli 2015

Inspeksi Angkutan Umum di Terminal Kampung Rambutan, Pulogadung dan Rawamangun, Jakarta, 6 Juli 2015

32

infoHUBDAT

infoHUBDAT

33

Direktur BSTP Dampingi Kunjungan Anggota DPR ke Terminal Bungurasih, Surabaya, 9 Juli 2015

Kunjungan Menhub ke Terminal Kalideres, Jakarta, 12 Juli 2015

Kunjungan Direktur LLAJ ke Posko Angkutan Lebaran 2015 di Pelabuhan Merak, Banten, 9 Juli 2015 Pelepasan Sepeda Motor Mudik Gratis Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 13 Juli 2015

Pelepasan Motor Pemudik Bareng Honda, Jakarta, 11 Juli 2015

Kunjungan Sesditjen Perhubungan Darat ke Terminal Pulogadung, Jakarta, 16 Juli 2015

34

infoHUBDAT

infoHUBDAT

35

Sekretaris Jenderal Lepas Pemudik Gratis Kemenhub, Jakarta, 14 Juli 2015

Menhub Pimpin Inspeksi Angkutan Umum di Terminal Terboyo, Semarang, 22 Juli 2015

Dirjen Perhubungan Darat sebagai Narasumber pada Beberapa Stasiun Televisi

Direktur LLAJ dan Direktur KTD Pantau Arus Balik di Jalur Selatan Jawa, Bandung, 15 Juli 2015 Kupas Ketujuh, Metro TV, 7 Juli 2015

Kabinet Kerja Menjawab, TVRI, 9 Juli 2015

Kesiapan Angkutan Lebaran, KOMPAS TV, 10 Juli 2015

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Sekolah Mengemudi, Jakarta, 5 Agustus 2015

Balik Bareng Honda, Semarang, 22 Juli 2015 Sosialisasi PM 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan pada Pemilihan AKUT Provinsi DKI Jakarta, 11 Agustus 2015

36

infoHUBDAT

infoHUBDAT

37

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Sistem Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Indonesia, Bekasi, 11 Agustus 2015

Peluncuran 78 unit Bus Transjabodetabek, Jakarta, 21 Agustus 2015

FGD Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 2010-2030, Denpasar, Bali, 2 September 2015

Dirjen Perhubungan Darat Hadiri Peresmian Taksi MPV Bluebird, Jakarta, 20 Agustus 2015

Uji Kompetensi Analisis Dampak Lalu Lintas, Padang, 9 September 2015

Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2015, Jakarta, 17 September 2015

Menhub pada Pembukaan Indonesia International Motorshow 2015, Jakarta, 20 Agustus 2015

Penutupan Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 2015, Jakarta, 17 September 2015

Direktur BSTP Berikan Kuliah Umum di Mabes Polri, Jakarta, 21 Agustus 2015

Kunjungan Wakil Gubernur Maluku ke Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 21 Agustus 2015 Jalan Santai Kemenhub dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Sosialisasi PM 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, Jakarta, 20 September 2015

38

infoHUBDAT

infoHUBDAT

39

Peresmian Pengoperasian BRT Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 21 September 2015

Jumpa Pers Penjatuhan Sanksi Administratif Pelanggaran Tarif Angkutan Lebaran 2015, Jakarta, 22 September 2015

Audit Keselamatan Sungai Danau Penyeberangan, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 23 September 2015

Dirjen Perhubungan Darat sebagai Narasumber pada Kuliah Umum Taruna STTD Bekasi, 28 September 2015

Proaksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP/AKDP, Yogyakarta, 29 September 2015

40

infoHUBDAT

Pejabat Ditjen Perhubungan Darat berfoto bersama Bupati Bantaeng dan perwakilan Pemda Tabanan Usai Penandatanganan Uji Coba Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Jakarta, 6 Agustus 2015

Dirjen Perhubungan Darat Berfoto Bersama Seluruh Delegasi Peserta Pertemuan ke-30 ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG), Yogyakarta, 26 Agustus 2015