Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
KEBIJAKAN BUS RAPID TRANSIT DI BANDAR LAMPUNG (BUS RAPID TRANSIT POLICY IN MUNICIPAL CITY OF BANDAR LAMPUNG) Dedy Hermawan Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
[email protected] Simon Sumanjoyo Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
[email protected]
Abstract The aim of the research is to describe and discess the policy cycle of Bus Rapid Transit, the polemic in the policy of bus rapid transit, and the involvement of the stakeholder and their role in bus rapid transpit policy in Bandar Lampung. This research uses post positivistic paradigm with the approach of qualitative descriptive research method. This research resulted as: firstly, the bus rapid transit is an derivative regulation of Act No. 22 2009 regarding Traffic and Road Transport, aimed to reduce traffic jam in Bandar Lampung city. Secondly, the policy of bus rapid transit was arranged stage-by-stage with a full iniative from the Municipal goverement of Bandar Lampung, collaborated with the leading sector from Transportation Bureau of Bandar Lampung, involving PT Trans Bandar Lampung as the management in charge. Thirdly, there was a polemic of bus rapid transit policy regarding the monopoly of route of people transportation by the bus rapid transit, special treatment to bus rapid transit which don’t pay bus station retribution which is unfair, and there was some illegal fees on the employee in PT Trans .Bandar Lampung. Fourthly, the of bus rapid transit involves many stakeholders, such as Ministry of Transportatio of The Republic of Indonesia, |Transportation Bureau of Bandar Lampung City, The Regional Representatives Council of Bandar Lampung, Road Transportation Organization of Bandar Lampung, PT. Trans Bandar Lampung, Perum DAMRI Bandar Lampung, Lampung Region of Indonesia Transportation Society, Communication Forum of Public Car Transportation Bandar Lampung, CV. Devis Jaya, and also Indonesian Police and Civil Servant Security Forces. Keyword: Public policy, Transportation, Bus Rapid Transit Abstrak Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan membahas tahapan kebijakan BRT, polemik dalam kebijakan BRT, dan keterlibatan stakeholder serta perannyadalam kebijakan BRT di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan paradigma post positivistic dengan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitianini menghasilkan temuan sebagai berikut: pertama, kebijakan BRT operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mengurangi kemancetan di Kota Bandar Lampung.Kedua, kebijakan BRT disusun secara bertahap dengan inisiatif penuh dari Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan leading sector pihak
17
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang melibatkan PT. Trans Bandar Lampung sebagai manajemen BRT.Ketiga, terjadi polemik kebijakan BRT Bandar Lampung berkaitan monopoli rute trayek angkutan orang oleh transportasi BRT, perlakuan khusus kepada BRT yang tidak membayar retribusi terminal dinilai tidak adil, dan adanya indikasi pungutan liar dalam karyawan di PT. Trans Bandar Lampung.Keempat, pembuatan kebijakan BRT melibatkan stakeholders, yaitu: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Organda Kota Bandar Lampung, PT. Trans Bandar Lampung, Perum Damri Bandar Lampung, Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Lampung, Forum Komunikasi Angkot Bandar Lampung, CV. Devis Jaya, serta aparat keamanan Polri dan Satpol Pamong Praja. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Transportasi, Bus Rapid Transit
berbagai stakeholder sarat dengan
PENDAHULUAN Masalah lintas
jalan
kemacetan diperkotaan
lalu sudah
kepentingan potensi
yang tentu
menjadi
pertentangan
antar
Inilah
yang
menjadi ciri diberbagai kota di
kepentingan.
Indonesia.Berbagai kebijakan telah
menyebabkan formulasi kebijakan
coba dilahirkan untuk mengatasi
publik berlangung secara dinamis.
persoalan
kemacetan
diperkotaan
Sebagai kota yang menjadi
seperti membuat jalan tol dalam kota,
pusat kegiatan baik pemerintahan
pelebaran jalan, pengaturan jalur lalu
maupun
lintas, busway, jalan lingkar kota,
perdagangan di Provinsi Lampung,
dan
Kota Bandar Lampung juga mulai
lainnya.
Solusi
kebijakan
aktifitas
jasa
kemacetan antar kota bisa berbeda
menghadapi
dan bisa sama tergantung dari situasi
kemacetan lalu lintas mulai menjadi
dan kondisi, latar belakang serta akar
masalah
masalahnya. Selain itu, pada aspek
fenomena kemacetan di Kota Bandar
formulasi kebijakannya pun tentu
Lampung. Pertama, kemacetan di
memiliki dinamika sendiri karena
jalan-jalan utama kota seperti Jalan
menjadi perhatian publik perkotaan
R.A. Kartini, Jalan Raden Intan,
dan banyak stakeholder yang ingin
Jalan Ahmad Yani, Jalan Teuku
berkontribusi
Umar, dan Jalan Zainal Abidin
dalam
mengatasi
persoalan kemacetan. Keterlibatan 18
Pagaralam.
situasi
dan
publik.
Ada
dimana
beberapa
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Kedua, kemacetan di akhir
mengeluarkan kebijakan penyediaan
pekan dimana Kota Bandar Lampung
angkutan publik melalui Program
menerima arus masuk kendaraan dari
BRT. Kebijakan ini lahir sebagai
berbagai
sekitarnya
jawaban untuk mengatasi persoalan
maupun dari luar propinsi. Ketiga,
kemacetan yang sudah menggejala
kemacetan di jalan-jalan seputar
beberapa tahun terakhir ini. BRT
pusat perbelanjaan. Hal ini dapat
merupakan
dilihat pada kesemrawutan lalu lintas
pemerintah sejalan dengan Undang-
angkutan kota yang salah satunya
Undang No. 22 tahun 2009 tentang
dapat dilihat saat memasuki kawasan
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
pusat perbelanjaan di Tanjungkarang
serta
Pusat
kota
Perhubungan No. 35 Tahun 2003
menumpuk. Angkutan umum belum
tentang Penyelenggaraan Angkutan
terintegrasi dengan baik di Bandar
Orang di jalan dengan kendaraan
Lampung,
Umum (Sumber: Radar Lampung, 1
kabupaten
dimana
hal
angkutan
ini
terlihat
dari
seringnya angkutan umum terlibat perebutan
penumpang,
program
keputusan
unggulan
Menteri
Maret 2012).
saling
Substansi
kebijakan
menyalip serta berhenti di sembarang
rencananya
tempat. Perilaku ini membuat tidak
angkutan
nyaman
membahayakan
Lampungdengan pembagian menjadi
pengendara lain (Sumber: Lampung
3 trayek, yaitu: trayek utama yang
Post,
dilayani oleh Bus jenis BRT, trayek
2
dan
Oktober
2011).Keadaan
akan
BRT
mengatur
Kota
pola
Bandar
transportasi seperti ini menimbulkan
cabang/pengumpan
dampak buruk dan ketidaknyamanan
dilayani oleh jenis angkutan kota,
bagi masyarakat dalam menjalankan
dan angkutan tidak dalam trayek
aktifitas.
yang
Untuk
mengatasi
masalah
dilayani
argometer.
(feeder)
oleh
Berikut
yang
jenis
taksi
adalah
tabel
kemacetan di Kota Bandar Lampung
rencana rute trayek BRT Trans
Pemkot Bandar Lampung berencana
Bandar Lampung:
Tabel 1. Rute Trayek BRT Trans Bandar Lampung
19
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
Trayek
Rute
RajabasaPanjang
Via Jl. SoekarnoHatta
NatarRajabasa Sukaraja
ViaJl. Pagar AlamJl. Teuku Umar Jl. Raden IntanJl. P. DiponegoroJl. Hasanudin Jl. Yos Sudarso
Perum Korpri Sukaraja
ViaJl. RyacuduJl.Sultan AgungJl. Teuku UmarJl. Raden IntanJl. A.YaniJl. Wolter MonginsidiJl.W.R.SupratmanJl.PatimuraJl. Hasanudin Jl. Yos Sudarso
KemilingIr. Sutami
Via Jl. Imam BonjolJl. R.A. KartiniJl. Raden IntanJl. PemudaJl. Hayam WurukJl. P. Antasari Jl. S.A. Tirtayasa Via Jl. Imam Bonjol Jl. RA. KartiniJl. Raden
KemilingSukaraja
IntanJl. Sudirman Jl. Gatot Subroto Jl. Yos Sudarso RajabasaPasar Cimeng
ViaJl. Z.A. Pagar AlamJl. PramukaJl. Teuku Cik DitiroJl. Raden Imba KesumaJl. M. Hasan RaisJl. P. Emir M. NoorJl. Basuki RahmatJl. W.R. SupratmanJl Hasyim Ashari
Pasir
ViaJl. Yos SudarsoJl. Laksamana Malahayati
PutihSrengsemLempasing
Jl. Ikan TenggiriJl. R.E. Martadinata
Sumber:RKPD Dishub Pemkot Bandar Lampung, 1 Desember2011.
Program
BRT
ini
telah
diungkap oleh Komisi C DPRD
diwacanakan sejak tahun 2010 oleh
Bandar
Dinas Perhubungan Kota Bandar
menyayangkan
Lampung,
diambil Tim Anggaran Pemerintah
namun
perencanaannya
dalam
masih
banyak
Daerah
Lampung
mengalokasikan
dukungan anggaran yang kurang
BRT
memadai.
Pendapatan
20
Hal
ini
sebagaimana
kebijakan
(TAPD)
ketimpangan yang muncul.Pertama,
dalam
yang
yang
dana Rencana
dan
yang
tidak
penunjang Anggaran
Belanja
Daerah
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
(RAPBD) 2012. Program penunjang
penolakan dari pihak supir dan
BRT tidak disepakati anggarannya
pengusaha angkutan umum dalam
oleh TAPD dengan alasan anggaran
sejak isu dan rencana hingga realisasi
terbatas (Sumber: Lampung Post, 05
perencanaan program BRT. Ketiga,
November 2011).Pemaparan diatas
rencana kebijakan BRT yang tidak
menunjukkan
adanya
sejalan dengan pelayanan pengguna
perencanaan
fasilitas jalan dan bertolak belakang
kekurangan
indikasi dalam
program
BRT.Kedua,
reaksi
dengan
penolakan
dari
pihak
Perencanaan dan persiapan program
terhadap rencana kebijakan BRT.
BRT inipun tidak lepas dari adanya
Saat isu dan rencana kebijakan ini
ketimpangan yang sangat terlihat,
disampaikan
Bandar
seperti diketahui umumnya kota-kota
Lampung kepada publik menuai aksi
lain sudah lebih dulu menggulirkan
penolakan-penolakan dari para supir
kebijakan BRT, pada pelaksanaannya
angkutan
Rajabasa-
sudah ditunjang oleh rambu dan
Tanjungkarang yang menggelar aksi
marka jalan. Trans Bandar Lampung,
demo
dalam proses pelaksanaannya pada
berbagai
Pemkot
kotaJurusan
sebagai
bentuk
penolakan
peraturan
tahap
Novenber 2011 lalu. Dengan tidak
koridor mengambil sebagian area
mengoperasikan
kendaraannya,
pejalan kaki yaitu trotoar untuk
mereka memprotes kehadiran bus
dijadikan area pembuatan halte yang
Trans-Bandar Lampung yang sudah
menimbulkan ketidaknyamanan dan
diujicobakan
mengganggu serta mengambil hak
4
hari
dan
sebelumnya. Dalam pandangan supir
pejalan
dan pengusaha angkot, bus yang
Post, 20 Februari 2012). Trotoar
menawarkan
dan
dijadikan halte untuk BRT ini jelas
ini,
tidak sesuai dengan Undang-Undang
merupakan ancaman serius dan bisa
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
mematikan
usaha
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal
Post,22
131 yang menekankan bahwa pejalan
keamanan
kenyamanan bagi
penumpang
mereka(Sumber:Lampung November kemudian
2011).Persoalan memperjelas
ini
adanya
kaki
kaki
halte
ada.
kehadiran BRT pada hari Senin, 21
pada
pembangunan
yang
berhak
(Sumber:Lampung
atas
ketersediaan
fasilitas pendukung berupa trotoar,
21
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
tempat penyeberangan dan fasilitas
merupakan
lainnya. Persoalan ini menjelaskan
rasional, dan tujuannya jelas.
adanya perencanaan program BRT
proses
Mengacu
sistematis,
pendapat
diatas,
yang tidak komprehensif, sedangkan
pembuatan kebijakan BRT di Kota
penggunaan trotoar jelas sudah ada
Bandar Lampung belum memenuhi
aturannya.
apa yang diharapkan sebagaimana
Inisiatif Kebijakan BRT dari
idealnya
pembuatan
kebijakan
Pemerintah Kota Bandar Lampung
publik. Berdasarkan di atas, maka
sejak awal ditandai oleh berbagai
rumusan masalah yang akan diteliti
permasalahan
dalam
seperti
dukungan
penelitian
anggaran yang rendah, ancaman bagi
bagaimana
pengusaha angkutan dan pekerja
Program
layanan angkutan umum, dan kurang
Lampung?.Apa
komprehensif
kebijakan
landasan
hukum
ini
tahapan BRT
adalah kebijakan
di
Bandar
polemik
BRT
di
dalam Bandar
formulasi kebijakan sehingga terjadi
Lampung?.Siapa stakeholder yang
benturan dengan peraturan lainnya.
terlibat
Masalah-masalah
dijalankankebijakan BRT di Bandar
ini
tentu
bertentangan dengan pandangan para ahli
kebijakan
bagaimana kebijakan
publik
idealnya publik
pengambilan
yang
Lampung?.
disusun.
METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Menurut Santoso (2010:85), ketika proses
peran
tentang
pembuatan itu
dan
keputusan
Paradigma adalah
penelitian
ini
post-positivismedengan
dilakukan, para perumus kebijakan
pendekatan
membutuhkan informasi selengkap
deskriptif
dan seakurat mungkin dalam rangka
penggunaan pendekatan ini karena
secara
untuk
detail
spesifikasi
dan
yang kualitatif.
menafsirkan
pendekatan Alasan
secara
konsekuensi dari setiap alternatif
mendalam hasil dari temuan di
yang
lokasi
tersedia.
Selain
itu,
penelitian,
khususnya
ditambahkan oleh Santoso bahwa
mengenai proses kebijakan BRT di
proses
Bandar Lampung. Pendapat ini
pengambilan
keputusan
didukung oleh Sugiyono (2009:3)
22
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
yang mengungkapkan bahwa metode
dilapangan
penelitian
sedangkan data sekunder bersumber
kualitatif
berlandaskan
melalui
pada filsafatpost-positivisme.
dari
Fokus Penelitian
tersedia diberbagai dokumen, arsip,
Peneliti
ini
memfokuskan
masalah penelitian pada3 (tiga) hal yaitu:mekanisme
dan
data
yang
dan tulisan lain yang seusai untuk menjawab masalah penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Lampung, situasi dan kondisi yang sumber-sumber
langsung
tahapan
formulasi Kebijakan BRT di Bandar
menjadi
tidak
wawancara,
polemik
Pada penelitian ini, ada tiga teknik
yang
digunakan
dalam
dalam formulasi kebijakan BRT di
mengumpulkan data, yaitu: pertama,
Bandar Lampung, dan stakeholder
wawancara dengan informan yang
yang terlibat, peran yang dijalankan,
dinilai menguasai masalah dan dapat
dan mekanisme
memberikan
yang digunakan
informasi
tentang
dalam proses formulasi kebijakan
pembuatan kebijakan BRT Kota
BRT di Bandar Lampung.
Bandar
Lokasi Penelitian
dokumentasi. Teknik ini digunakan
Lokasi
penelitian
Lampung.
Kedua,
dalam
untuk menghimpun berbagai data
penelitian ini ditentukan dengan
sekunder yang memuat informasi
sengaja (purposive) yang dilakukan
tertentu
di Kota Bandar Lampung, dengan
dokumen-dokumen tertulis.
alasan penerapan program moda
Analisis Data
yang
bersumber
dari
angkutan massal BRT ini merupakan
Dalam penelitian ini teknik
program baru yang diberlakukan di
analisis data yang digunakan adalah
Kota Bandar Lampung sejak 19
teknik analisa data menurut Miles
Desember 2011.
dan
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan data sekinder. Sumber data sekunder didapatkan langsung dari informan
Huberman
dalam
Sugiyono
(2009:246-253), teknis analisis data tersebut meliputi langkah-langkah reduksi
data
(data
reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusoin drawing/verification).
23
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
hal ini dikarenakan hingga saat ini, di HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota
Gambaran Umum Pengembangan
beroperasi mikrolet dengan pola
BRT di Kota Bandar Lampung
trayek yang lama.
BRT
merupakan
upayamembenahi
dan
Bandar
bentuk
melakukan
Lampung
Prinsip
trayek
masih
angkutan
umum yang beroperasi di Kota
pengembangan di sektor lalu lintas
Bandar
dan angkutan jalan di Kota Bandar
berjenjang dan menjangkau seluruh
Lampung
wilayah kota. Oleh karena itu, sesuai
sesuai
dengan amanat
Lampung
trayek
Undang-Undang Nomor 22 tahun
dengan
2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Jalan (LLAJ). Pengembangansistem
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal
angkutan umum ini diperlukan untuk
158,
mengurai
trayeknya adalah trayek utama dan
kompleksitas
persoalan
lalu lintas perkotaan, khususnya di Kota
Bandar
ringkas
Lampung.
gambaran
amanat
adalah
maka
Undang-Undang
pembagian
jenjang
trayek pengumpan/feeder.
Secara
Sarana
dan
Prasarana
umum
Pengembangan BRT Trans Bandar
pengembangan BRT di Kota Bandar
Lampung meliputi jenis bus dan jenis
Lampung
halte. Ukuran bus yang digunakan
yang
tertuang
dalam
Rencana Induk Jaringan Lalulintas
dalam pengembangan
dan Angkutan Jalan (RIJ-LLAJ)
Bandar Lampung adalah bus medium
Kota Lampung tahun 2011 akan
(sedang) dengan kapasitas >20 orang
dipaparkan dibawah ini.
dengan tempat duduk memanjang
Kota
Bandar
BRT-Trans
Lampung
agar dapat menampung penumpang
merupakan salah satu dari sekian
lebih banyak (termasuk penumpang
banyak kota besar dan metropolitan
bediri)
yang resmi mengembangkan moda
fasilitas
transportasi
Conditioner(AC).
massal
BRT
dan
serta
dilengkapi
dengan
pendingin/Air armada
Lampung
secara
kemudian diberi nama Trans Bandar
Trans
Lampung.Kebijakan pengembangan
keseluruhan hingga saat ini adalah
angkutan massal BRT-Trans Bandar
156
Lampung ini melalui beberapa fase,
mempengaruhi jenis halte yang ada
24
Bandar
Jumlah
armada.
Pilihan
bus
akan
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
dalam menunjang program BRT-
pembangunan halte berjumlah 218
Trans Bandar Lampung ini.Halte
titik.
sebagai sarana pengembangan BRTTrans
Bandar
Lampung
sedang
Model
Pengembangan
BRTTransBandar
dalam masa pembangunan dengan
Lampungdikembangkan
melibatkan pihak swasta. Halte BRT-
optimisme bahwa Pemerintah Kota
Trans Bandar Lampung tidak besar
Bandar Lampung dan pihak swata
dan tinggi seperti model halte pada
akan
busway Trans Jakarta, namun dibuat
pengelolaan
sederhana
angkutan umum di Kota Bandar
sebagai
halte
yang
mampu
dengan
mengembangkan sistem
pelayanan
fungsional yang memiliki tempat
Lampung.
menunggu, serta tempat naik dan
pengembangan BRT akan disajikan
turun angkutan.Jumlah titik halte
pada tabel berikut.
yang
telah
direncanakan
Beberapa
model
untuk
Tabel 1. Model Pengembangan BRT Model
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Bus
Kemhub Kemhub
Kemhub
Pemda
Swasta
Halte
Pemda
Pemda
Swasta
Swasta/Pemda Swasta
Operator Pemda
Swasta
Pemda
Swasta
Contoh
Busway
Kota
Daerah
Jakarta
Lampung
1
Swasta Bandar
Sumber: RIJ-LLAJ Kota Bandar Lampung tahun 2011.
Berdasarkan tabel di atas,
harus
mempersiapkan
masterplan
model pengembangan BRT yang
pengembangan BRT terkait sarana,
dipilih Pemkot Bandar Lampung
prasarana, trayek, dan juga standar
adalah
pelayanan.
model
5.
Untuk
Kemudian
mulai
merealisasikan model pengembangan
memberlakukan perda lalulintas dan
BRT-Trans Bandar Lampung model
angkutan
5 tersebut, maka pemerintah kota
pengembangan
jalan
yang BRT,
memuat serta
25
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
membentuk lembaga pengembangan
Lampung menjalin kerjasama dengan
BRT
CV. Devis Jaya Advertising untuk
di
bawah
Dishub/Walikota/Bagian Pemerintah
memaksimalkan
Kota
sebagai salah satu sarana penunjang
(Sumber:
RIJ-LLAJ
Kota
Bandar Lampung Tahun 2011).
pengadaan
halte
BRT-Trans Bandar Lampung.
Dalam pengembangan BRT-
Secara substansi kebijakan,
Trans Bandar Lampung, Pemerintah
tindakan Pemkot Bandar Lampung
Kota,
sejalan dengan pandangan para ahli
dan
berperan
Dinas
sebagai
Pehubungan
regulator,
dan
dibidang transporatasi publik, yaitu:
menjalin kerjasama dengan pihak
Miro (2005), Sadyohutomo (2008),
swasta yang tergabung dalam sebuah
dan Adisasmita dan Sakti Adji
perusahaan
(2011) bahwa kebijakan BRT ada
konsorsium
yang
bernama PT. Trans Bandar Lampung
manfaatnya
dan kemudian bertindak sebagai
masyarakat
perkotaan
operator
membutuhkan
kenyaman
dalam
penyediaan
dan
bagi
kepentingan
dalam
pengoperasian BRT-Trans Bandar
pelayanan
Lampung. Perusahaan konsorsium
transportasi di suatu daerah atau
ini pemegang sahamnya terdiri atas
kawasan
para pengusaha yang memiliki izin
akselerasi pembangunan di daerah
trayek
tersebut. Menurut Miro (2005:3),
Angkutan
Angkutan
Kota
Perkotaan Dalam
dan
Provinsi
lalulintas.
yang
akan
semakin
Kehadiran
mempercepat
berkembangnya
aktifitas
(AKDP) yang sebagian trayeknya
penduduk di suatu daerah, maka
akan digantikan dengan jaringan
segala
trayek BRT-Trans Bandar Lampung.
sebaiknya
PT.
mengikuti
Trans
Bandar
Lampung
fasilitas turut
pendukungnyapun dikembangkan
pergerakan
ada
terbentuk pada Oktober 2011 dan
dalam
terdiri dari 35 PO yang tergabung di
kelancaran aktifitas sosial, budaya,
dalamnya dengan rincian Kerja Sama
politik, dan ekonomi masyarakat.
Operasional (KSO) sebanyak 6 PO
Tuntutan
dan
29
aktifitas, gaya hidup, pertambahan
PO.Selanjutnya dalam penyediaan
penduduk, kebutuhan hidup yang
halte,
bertambah,
26
Konsorsium
pemerintah
sebanyak
kota
Bandar
rangka
yang
akan
memfasilitasi
perkembangan
membuat
sistem
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
transportasi
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
sebagai
sarana
oleh penjabaran ke dalam keterkaitan
harus
mampu
antar wilayah yang digambarkan
direncanakan dengan tepat dan sesuai
dalam distribusi lalu lintasnya; untuk
dengan kondisi.
selanjutnya
perpindahannya
Kebijakan BRT di Bandar
dilakukan
moda transportasi yang serasi dan
Lampung sejalan dengan pendapat
penyusunan
Sadyohutomo
(2008:159)
mampu
bahwalayanan
transportasi adalah
memindahkan barang atau manusia
pemilihan
rute/proyek melayani
yang
kebutuhan
pergerakan perjalanan lalu lintas masa depan.
dari satu tempat ke tempat lain sehingga memperoleh manfaat dari
Tahapan Pembuatan Kebijakan
aspek sesuai aspek ekonomi, sosial,
BRT di Bandar Lampung
politis, bahkan hankam.
Isu dan masalah kemacetan di
Pembuatan kebijakan BRT di Bandar
Kota
Lampung menguatkan
menguat dan direspon oleh Pemkot
pandangan
Bandar
Lampung
Adisasmita dan Sakti Adji (2011:45)
Bandar
bahwa pembuatan kebijakan BRT
mengeluarkan kebijakan BRT Trans
sebagai suatu proses yang tujuannya
Bandar Lampung. Tujuan utama
mengembangkan sistem transportasi
kebijakan tersebut untuk mengurai
yang memungkinkan manusia dan
masalah
barang
berpindah
Lampung.Pemkot Bandar Lampung
tempat dengan aman, murah, cepat,
dalam pengembangan BRT memilih
dan nyaman. Lebih lanjut, dikatakan
model 5 sebagaimana tabel 1 diatas.
bahwa perencanaan transportasi yang
Model ini melibatkan sepenuhnya
baik
yang
pihak swasta dalam pelaksanaan
mampu meramalkan lalu lintas masa
kebijakan BRT mulai dari pengadaan
depan,
bus, halte, dan operatornya.
bergerak
adalah
yang
atau
perencanaan
ditunjukkan
dalam
peningkatan kebutuhan pergerakan
Lampung
semakin
kemacetan
Setelah
dengan
di
diputuskan
Bandar
untuk
dalam bentuk perjalanan manusia,
mengembangkan BRT dengan model
barang dan kendaraan yang ditunjang
yang ke 5, maka langkah selanjutnya
oleh tersedianya kapasitas prasarana
adalah melakukan studi load factor
transportasi; yang selanjutnya diikuti
oleh pihak Dinas Perhubungan Kota
27
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
Bandar
Lampung.Studi
menghasilkan
tersebut
temuan
bahwa
Tri
Waluyo
Opersional
selaku
PT.
Direktur
Trans
Bandar
dibutuhkan jumlah bus sebanyak 250
Lampung, bahwa pihaknya segera
buah
(tiga
mengambil langkah lebih lanjut,
untuk
setelah mendengar dan mempelajari
dengan
perempat)yang
ukuran
¾
dibutuhkan
menerapkan angkutan massal. Bus
sosialisasi
ini akan melintasi 7 (tujuh) rute
Pemkot Bandar Lampung, dengan
trayek, yakni Rajabasa-Panjang (via
caramengadakan pertemuan Organda
Jl.
secara
Soekarno-Hatta);
Rajabasa-
Program
internal
BRT
dan
oleh
kemudian
Sukaraja (Jl. P. Diponegoro); Perum,
bersepakat membentuk konsorsium
Korpri-Sukaraja
Wolter
bersama yang dinamakan dengan PT.
Monginsidi); Kemiling-Ir. Sutami
Trans Bandar Lampung. (sumber:
(Jl. P. Antasari); Kemiling-Sukaraja
wawancara pada 19 Juni 2012).
(Jl.
Sudirman);
(Jl.
Rajabasa-Cimeng
Sebagai
bentuk
formal
(Kemiling); dan Panjang-Lempasing.
ditandatanganilah
(sumber:
www.radarlampung.com,
Bersama antara Pemerintah Kota
diakses pada tanggal 24 Februari
Bandar Lampung dengan PT. Trans
2012 pukul 14:05).
Bandar
Keputusan Pemkot Bandar
Kesepakatan
Lampung, dan
Nomor
032/B/BRT-TBL/XII/2011
tentang
transportasi publik dan mengatasi
Kerjasama
Sistem
kemacetan dengan Program BRT
Pelayanan Angkutan Orang di Jalan
kemudian disosialisasikan kepada
dengan Kendaraan Umum Wilayah
pihak swasta. Pelaksanaan program
Perkotaan di Kota Bandar Lampung.
BRT
Di dalam kesapakatan ini disebutkan
Lampung
di
untuk
Bandar
memperbaiki
Lampung
ini
550/194/IV.33/2012
Nomor
Pengelolaan
merupakan program kemitraan yang
bahwa
melibatkan Pemerintah Kota Bandar
Bandar
Lampung serta pihak swasta, dalam
sarana
hal
pengusaha
tentang angkutan orang di jalan,
angkutan umum yang diwakili oleh
trayek jalur-jalur untuk BRT, serta di
Organda Propinsi Lampung. Hal ini
pihak PT. Trans Bandar Lampung
sebagaimana diungkapkan oleh Yeni
menyediakan
28
ini
adalah
para
pihak
Pemerintah
Lampung dan
Kota
menyediakan
prasarana,
bis-bis
kebijakan
yang
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
dibutuhkan.
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Dalam
penyediaan
sarana dan prasarana penunjang, seperti
halte
bis,
maka
(Sumber: Wawancara, pada Senin 7 Mei 2012).
pihak
Setelah kesepakatan internal
Pemerintah Kota Bandar Lampung
diantara anggota konsorsium PT.
juga
Trans Bandar Lampung sudah final,
melibatkan
pihak
swasta,
sebagai mitranya. Pihak swasta yang
maka
tahap
selanjutnya
terlibat dalam pengadaan Halte BRT
rekrutmen tenaga kerja sebagai sopir
di Bandar Lampung ini adalah CV.
bis
Devis Jaya. Hal ini sesuai dengan
dilakukan secara terbuka, transparan
penjelasan Iskandar Zulkarnain:
dan tidak dipungut biaya apapun.
BRT.rekrutmen
adalah
sopir
ini
“Untuk penyedia haltenya,
Kualifikasi pendidikan juga cukup
ditunjuk oleh Pak Walikota dan
SD, dimana sebelumnya minimal
karena memang ada keinginan dari
SMA, yang terpenting pelamar bisa
pihak ketiga CV. Devis Jaya, selain
mengemudikan
itu hanya CV. Devis Jaya yang
dinyatakan oleh Komisaris Utama
menyanggupi
langsung
BRT Tony Eka Candra. (sumber:
menghadap walikota. Jadi CV. Devis
www.radarlampung.com, diakses 04
Jaya
Mei 2012 pukul 14:28).
dan
merupakan
penyedia
halte
sebanyak 62 halte dari 218 halte
Setelah
bis.Hal
ini
mencermati
yang dibutuhkan yang artinya masih
pemaparan data-data diatas, maka
kurang 156 halte lagi. Nah itu yang
dapat dikemukakan bahwa formulasi
sedang diupayakan minta bantuan
kebijakan BRT di Kota Bandar
melalui
Lampung
pusat
itu,
supaya
bisa
menutupi kekurangan yang ada”.
melalui
tahap-tahap
sebagai berikut:
29
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17-46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Berdasarkan temuan lapangan
Bandar
Lampung
secara
umum
sebagaimana terlihat dalam bagan 1,
sejalan dengan pandangan Howlet
maka formulasi kebijakan BRT di
dan Ramesh yang dikutip Subarsono
Kota Bandar Lampung sepenuhnya
(2005:19), yaitu penyusunan agenda,
diprakarsai oleh Pemerintah Kota
proses formulasi alternatif kebijakan,
Bandar Lampung. Pihak masyarakat,
dan
khususnya kalangan swasta dipilih
keputusan.Pertama,
sebagai mitra dalam pelaksanaan
penyusunan agenda (agenda setting),
kebijakan
masalah
kemacetan
kebijakan BRT di Kota Bandar
perhatian
dari
Lampung ini tentu tidak sejalan
pemerintah berkehendak melakukan
dengan pandangan Sydney (2007:79)
suatu
yang
mengatasi hal tersebut.Kedua, tahap
tersebut.
menyatakan
formulasi
Formulasi
bahwa
kebijakan
proses akan
pengambilan
upaya
formulasi
pemerintah
kebijakan,
prosesperumusan
karena
kebijakan
sejumlah
mendapat
terobosan
berlangsung dalam dinamika tinggi melibatkan
pada
oleh
dan
untuk
yakni
pilihan-pilihan Pemkot
Bandar
pengaruh dari berbagai pihak yang
Lampung dalam mengembangkan
memiliki
dan
model-model BRT. Ada 5 (lima)
berkepentingan terhadap kebijakan
model yang tersedia, yaitu model 1
publik yang akan diputuskan.
(bus
Secara
kekuasaaan
Kemhub,
halte
formulasi
disediakan Pemda, dan Operator
kebijakan, kebijakan BRT di Kota
dijalankan Pemda), model 2 (bus
30
tahapan
disediakan
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
disediakan Kemhub, halte disediakan
Pertama,
Pemda, dan Operator dijalankan
Langkah pertama ini, para analis
swasta), model 3 (bus disediakan
kebijakan menemukan gambaran isu
Kemhub, halte disediakan swasta,
atau masalah penting yang dihadapi,
dan operator dijalankan pemda),
dukungan data dan informasi yang
model 4 (bus disediakan pemda,
jelas, siapa warga masyarakat yang
halte disediakan swasta/pemda, dan
terkena masalah, dan apa dampaknya
operator dijalankan swasta), model 5
ketika
(bus
tindakan.
disediakan
disediakan
swasta,
swasta,
dan
halte
identifikasi
tidak
masalah.
segera
dilakukan
Kedua,
identifikasi
operator
alternatif. Setelah pembuat kebijakan
dijalankan swasta). Ketiga, tahap ini
sepakat bahwa ada masalah dan itu
pembuatan
perlu
kebijakan
(decicion
diatasi,
maka
langkah
making), yakni proses ketikaPemkot
selanjutnya adalah mengindentifikasi
Bandar Lampung memilih untuk
dan
melakukan tindakan pengembangan
kebijakan. Pada tahap ini, para analis
model
kebijakan diharapkan menghasilkan
BRT
yang
sepenuhnya
mengembangkan
kebijakan
alternatif
diserahkan kepada swasta mulai dari
alternatif
yang
dapat
penyediaan bus, penyediaan halte,
dibandingkan satu dengan lainnya
dan operasionalisasinya.
dan kemudian siap pula untuk dipilih
Proses kebijakan BRT di
menjadi kebijakan. Ketiga, seleksi
Bandar Lampung memang belum
alternatif. Tahap ini krusial karena
optimal
para
sebagaimana
pendapat
perencana
kebijakan
harus
Keban (2004:62-71). Menurutnya,
menseleksi alternatif terbaik dari
tahap
berbagai alternatif yang tersedia
formulasi
kebijakan
merupakan tahap dimana para analis
untuk diajukan ke policy makers.
kebijakan mengindentifikasi berbagai kemungkinan
tindakan
untuk
memecahkan masalah publik yang dihadapi. Analisis kebijakan pada
Polemik dalam Kebijakan BRT di
tahap
Bandar Lampung
formulasi
identifikasi alternatif,
masalah, dan
ini
meliputi
indentifikasi
seleksi
alternatif.
Kebijakan BRT di Bandar Lampung ini bukan berarti tidak
31
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
mengalami hambatan. Banyak pihak
diberlakukannya BRT di Bandar
yang menentang program Pemerintah
Lampung jelas menggeser peran
Kota Bandar Lampung ini. Mereka
mereka yang selama ini melayani
yang menentang terutama berasal
jasa angkutan untuk masyarakat Kota
dari mereka yang selama ini sudah
Bandar Lampung.Pegeseran peran
memberikan
angkutan
pelayanan angkutan umum untuk
Bandar
orang di Kota Bandar Lampung
kepada
pelayanan
masyarakat
kota
Lampung. Mereka adalah para sopir
inilah
mikrolet dan Perum Damri Bandar
monopoli. Hal ini ditegaskan aktivis
Lampung.Namun, secara umum ada
sosial
beberapa situasi dan kondisi yang
Lampung
menjadi
berikut ini:
sumber-sumber
polemik
yang
disebut
dengan
Jaringan Kerakyatan (JK) Rachmat
Husein
dalam perencanaan Program BRT di Bandar
Lampung.
kondisi
tersebut
Situasi adalah
dan
adanya
monopoli rute trayek angkutan orang di
Bandar
Konsorsium Lampung,
Lampung PT.
Trans
BRT
oleh Bandar
yang
tidak
membayar retribusi terminal, serta adanya indikasi pungutan liar dalam seleksi sopir di PT. Trans Bandar Lampung. Pertama,
monopoli
Rute
Trayek Angkutan Orang di Bandar Lampung
oleh
Konsorsium
PT.
Trans Bandar Lampung. Perasaan tersingkir, dikalahkan dan diabaikan itulah yang ada pada para sopir mikrolet di Bandar Lampung dan Perum
Damri
Lampung.Karena
32
Bandar dengan
’’Ini adalah upaya monopoli.Cepat atau lambat gelaran protes kepada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat terus bergulir.Ini adalah letupan-letupan kecil yang sudah terlihat dan seharusnya diredam.’’Kalau BRT mau bersaing, ya silakan.Tetapi jangan bermain tunggal.Jelas ini bertentangan dengan semangat antimonopoli yang lahir dari rahim reformasi.Para pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” (www.radarlampung.com , diakses 03 Mei 2012 pukul 16:05)
D.C
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Kondisi ini semakin memanas dengan
adanya
aksi
penolakan
Panjang.Herman H.N. menegaskan, pihaknya
tidak dapat
memenuhi
program BRT oleh ratusan sopir
harapan tersebut. Sebab berdasarkan
angkutan kota/mikrolet pada hari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Rabu, 11 April 2012. Aksi dilakukan
2009
di depan Kantor Balai Kota Bandar
Angkutan Jalan ditegaskan bahwa
Lampung.
pengemudi,
setiap kota harus mempunyai moda
meminta
transportasi angkutan massal.’’Jadi
angkutan
Heriyadi, kota/mikrolet
tentang
Lalu
mungkin
Lintas
pemerintah bersikap adil, berikut
tidak
pernyataannya:
beroperasi di sana. Kalau mau, silakan
dicegah
dan
beroperasi
BRT
bersama-
’’Silakan ada BRT, tetapi kami minta pemerintah adil.Jangan mengutamakan BRT saja.Apa pemerintah mau tanggung jawab dengan nasib kami.Yang ada pemerintah hanya mencari keuntungan semata dari BRT.Nah sekarang jalur feeder yang dijanjikan pun belum jelas. Sebenarnya apa sih maunya pemerintah. Mau membunuh kami pelanpelan” (www.radarlampung.com , diakses 12 April 2012 pukul 08:27).
sama.Namun
Setelah
berlangsung
BRT yang melintas di Jalan Raden
selama 15 menit, tujuh perwakilan
Intan, Bandarlampung, tepatnya di
demonstran akhirnya diterima Wali
Tugu Adipura dirusak massa.
aksi
sudah
jika
habis,
trayek
maka
angkot
tidak
bisa
diperpanjang.”(www.radarlampung.c om, diakses 12 April 2012 pukul 08:27). Situasi
dan
kondisi
ini
semakin tidak terkendali, apalagi ditemukan BRT tidak berhenti pada titik-titik
yang
melainkan
ditentukan,
BRT
disembarang menaikkan
telah
berhenti
tempat dan
untuk
menurunkan
penumpang. Puncaknya pada tanggal 3 Mei 2012 sebanyak empat unit
Kota Bandarlampung Herman H.N.
Kedua, kebijakan BRT yang
di ruang kerjanya.Para perwakilan itu
tidak
lantas menyampaikan aspirasi agar
terminal.Selain kasus monopoli ijin
BRT
trayek, ada lagi situasi dan kondisi
tidak
lagi
beroperasi
di
membayar
retribusi
33
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
yang menyebabkan polemik dari
Lampung
program
kepada
BRT
di
Kota
Bandar
membuka para
sopir
angkutan
Lampung, yaitu adanya kebijakan
kota/mikrolet
tidak
retribusi
menjadi sopir BRT. Opsi konsorsium
terminal kepada BRT. Sekretaris
BRT untuk menggandeng para sopir
Forum Komunikasi Angkot Bandar
angkutan kota (angkot) mendapat
Lampung
Hermansyah
hambatan. Pasalnya, kalangan sopir
menilai BRT harus tetap dikenakan
angkot di Bandarlampung pesimistis
tarif
menghindari
dapat bergabung dengan konsorsium
kesan pilih kasih antara BRT dengan
BRT.Hal ini dipicu oleh mekanisme
angkutan umum lainnya. Penarikan
penerimaan konsorsium BRT. Selain
retribusi
untuk
harus melengkapi beberapa berkas
asli
ditambah ujian, untuk bergabung
sebagaimana
dalam konsorsium para sopir ini pun
meminta
biaya
(FKABL)
retribusi
guna
ini
juga
memaksimalkan daerah
pendapatan
(PAD),
dinyatakan dibawah ini:
harus
’’Nanti makin terlihat kesan pilih kasih kalau sampai mereka benarbenar tidak membayar retribusi terminal atau lainnya.Untuk retribusi terminal saja kami para angkot dikenakan Rp3 ribu per harinya.Sedangkan kalau truk dikenakan sampai Rp5 ribu. Masak iya BRT tidak bayar sama sekali.” (www.radarlampung.com, diakses 28 April 2012 pukul 14:27) Ketiga,
adanya
PT. Trans BandarLampung. Sebagai upaya pereda situasi dan kondisi yang memburuk, sebenarnya pihak
34
PT.
Trans
mengeluarkan
bergabung
dana
yang
cukup besar. Yano, seorang sopir angkot
jurusan
Rajabasa-
Tanjungkarang, mengatakan: ’’Mereka yang sudah bergabung rata-rata tak hanya harus lolos tes.Mereka juga harus memberikan uang sekitar Rp1 juta sampai Rp2 juta.Jumlah yang besar bagi kami yang sehari-hari hanya bekerja sebagai sopir angkot biasa.” (www.radarlampung.com, diakses 4 Mei 2012 pukul 14:28).
indikasi
pungutan liar dalam seleksi sopir di
Konsorsium
untuk
kesempatan
Bandar
Menanggapi masalah ini, Komisaris Utama BRT Tony Eka Candra menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memberlakukan pungutan seperti yang dituduhkan
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
itu. Kalaupun ada, dikatakannya, itu adalah
ulah
oknum
luar
yang
diakses 4 Mei 2012 pukul 14:28).
memanfaatkan kondisi. Tony Eka
Berdasarkan uraian diatas, terdapat
Candra mengatakan:
sejumlah polemik dalam formulasi kebijakan
’’Tak ada biaya-biaya sebesar itu.Semua gratis.Terkait persyaratan ijazah, saya pun memutuskan untuk mempermudahnya. Bila awal setidaknya mereka minimal lulusan SMA, kini lulusan SD pun akan kami pertimbangkan. Yang penting mereka bisa menyetir bus dengan baik.” (www.radarlampung.com,
Bagan
2.
Kebijakan
Polemik BRT
Kota
BRT
Lampung,mulai
Kota dari
Bandar tahapan
perencanaan oleh Pemkot Bandar Lampung hingga perencanaan yang dilakukan
PT.
Trans
Bandar
Lampung. Secara ilustratif polemikpolemik tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
dalam
Lampung ditandai polemik, adanya
Bandar
monopoli trayek angkutan kota di Bandar
Lampung
Lampung,
ketidakadilan
dalam penarikan retribus antara BRT Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana kebijakan
bagan BRT
2
diatas,
Kota
Bandar
dengan
angkutan
lainnya,
dan
ditemukan indikasi pungli dalam rekrutmen karyawan BRT. Polemik
35
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
dalam
proses
khususnya
kebijakan
formulasi
publik, kebijakan
Anderson
(1979:23-24)
bahwa
pembuatan
kebijakan
sangat
publik, sulit untuk dihindari karena
krusialnya karena mendiskusikan apa
banyaknya
masalah publik yang dihadapi?. Apa
pihak
yang
berkepentingan terhadap hal tersebut.
yang
Hasil penelitian ini sejalan dengan
menjadimasalah publik? Bagaimana
pandangan Cochran and Malone
masalah publik tersebut dapat di
dalam Sydney (2007:79), dimana
advokasike
dalam fase formulasi kebijakan ada
pemerintah?.
salah satu pertanyaan yang harus
mengembangkan berbagai alternatif
dijawab, yaitu: What externalities,
kebijakan
dengan
positive or negative, are associated
berbagai
alternatif
with each alternative?”. Cohran and
memecahkan
Malone
bahwa
mengkaji alternatif, dan memetakan
formulasi kebijakan sebagai tahap
berbagai pihak yang berpartisipasi
penting
dalam formulasi alternatif kebijakan.
menungkapkan
mengandung
kajian
membuat
hal
tersebut
dalam
agenda
Tahap
berikutnya
memunculkan solusi
masalah
publik,
mengenai dampak ekternal positif
Tahap
dan
kebijakan yaitu penentuan kebijakan
negatif
dari
setiap
pilihan
terakhir
untuk
dalam
kebijakan. Reaksi negatif dari pelaku
untuk
usaha angkutan kota di Bandar
menetapkan
Lampung
kriteriayang harus dipenuhi, siapa
dampak
merupakan eksternal
salah
negatif
satu yang
membahas
formulasi
pelaksana
bagaimana
alternatif,
kebijakan,
apa
bagaimana
muncul. Aksi-aksi protes jalanan dan
strategimelaksanakan kebijakan, dan
negosiasi-negosiasi
apa isi dari kebijakan yangtelah
dalam
forum
rapat antara pihak yang kecewa
ditetapkan.
dengan Pemkot Bandar Lampung menwarnai
perjalanan
formulasi
kebijakan BRT. Polemik
Polemik kebijakan BRT ini akhirnya dapat dipahami sebagai proses
sebagaimana
kebijakan
pendapatHull and Hupe (2002:5-6).
BRT ini memang sudah diprediksi
Menurut keduanya, kebijakan publik
terjadi
teori
walau bagaimanapun harus dipahami
kebijakan. Sebagaimana pendapat
sebagai saling keterkaitan antara
36
dalam
dalam
politik
berbagai
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
fungsi politik yang merumuskan
BRT ini merupakan program
tujuan dengan administrasi yang
nasional,
menyiapkan
Perhubungan
instrumen
untuk
sehingga
Kementerian
Republik
melakukan
Indonesia
pencapaian tujuan tersebut. (In this
harus
kind of definition public policy is
supervisi ke Dinas Perhubungan
about means and ends, which have to
Kota
have a relationship to each other.
Kementerian Perhubungan Republik
Where the political functionaries
Indonesia
provide the objectives, it is the task
pembanguan halte BRT, Hal itu
of administrators to develop the
disampaikan
appropriate instruments).
Kasubdit
Bandar
fungsi-fungsi
Lampung.
bersedia
R.H.
Bahkan
membantu
Christiono,
Angkutan
Perkotaan
Direktorat Bina Sistem Transportasi Stakeholder dan Perannya dalam
Perkotaan (BSTP) Kemenhub, seusai
Kebijakan
diskusi publik mengenai pelayanan
BRT
di
Bandar
transportasi umum perkotaan yang
Lampung Setiap
kebijakan
sangat
digelar di Hotel Novotel, Lampung,
jarang yang dikelola secara mandiri
23
oleh satu pihak. Kebijakan mulai dari
(www.radarlampung.com, diakses 24
formulasi,
Februari 2012 pukul 14:05)
evaluasi
implementasi, senantiasa
dan
juga
dalam
kebijakan BRT di Lampung.
Kebijakan
2012.
melibatkan
berbagai pihak dalam aktivitasnya. Demikian
Februari
b. Dinas Perhubungan Kota Bandar
konteks
Lampung
Kota Bandar
Pihak
bertanggung
ini
jawab atas pelaksanaan program
merupakan program kemitraan yang
BRT di Bandar Lampung adalah
melibatkan
Dinas Perhubungan Kota Bandar
banyak
Masing-masing
BRT
yang
stakeholder.
stakeholder
akan
Lampung. Dinas Perhubungan Kota
dijelaskan eksistensi dan perannya
Bandar Lampung mengelola dan
dalam formulasi kebijakan BRT Kota
mengkoordinasikan
Bandar Lampung.
stakeholder yang ada dalam konsep
a. Kementerian
Perhubungan
semua
kemitraan. Hal ini sesuai dengan
Republik Indonesia
37
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
penjelasan
Bapak
Iskandar
Zulkarnain:
Senin, 23 April 2012 di Ruang Komisi C DPRD Bandar Lampung
“Jadi sesuai dengan UU, warga Bandar Lampung mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan angkutan yang murah, walaupun pemerintah punya kewajiban tapi dia tidak mesti harus menjadi operator penyedia jasanya.Makanya operatornya diserahkan kepada pihak konsorsium atau pihak ketiga itu. Jadi pemerintah ini hanya sebagai fasilitator dan regulator, adapun operatornya pihak PT. Konsorsium (Trans Bandar Lampung) sendiri itu yang terdiri dari beberapa gabungan pengusaha-pengusaha angkutan yang ada di kota Bandar Lampung, yang kalau tidak salah ada 35 pengusaha angkutan yang tergabung dalam konsorsium itu”. (Sumber: Wawancara, pada Senin 7 Mei 2012).
dengan agenda pembahasan program BRT di Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung sepakat BRT harus
jalan,
Perwakilan
diatasi. Dalam hearing tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung meminta dukungan
DPRD Kota
Bandar Lampung untuk pengajuan pengadaan halte BRT ke Pemerintah Pusat.
d. Organda Kota Bandar Lampung Organda Lampung
Kota
sebagai
Bandar
wadah
para
pengusaha angkutan orang di Bandar Lampung memainkan peran sangat penting dalam program BRT di Bandar Lampung ini. Pihak Organda pertemuan
secara
Rakyat
internal. Hal ini sesuai dengan
Daerah (DPRD) Kota Bandar
pernyataan dari Yeni Tri Waluyo
Lampung
(Direktur
DPRD Kota Bandar Lampung melakukan
peran-peran
legislasi.
Peran ini dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung ketika melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada Hari
38
kekurang-
kekurang yang ada harus segera
mengadakan c. Dewan
namun
Opersional
PT.
Trans
Bandar Lampung) sebagari berikut: “Konsolidasi oleh Organda penentuannya, rapat di Organda, membentuk pola pengelolaan internal PT. Trans Bandar Lampung.Setiap Perusahaan Otobus (PO)
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
menyediakan 5 unit bus, yang sampai sekarang terdiri dari 6 Kerja Sama Operasional (KSO) dan 29 PO”.(Wawancara pada 19 Juni 2012).
Perum Damri Bandar Lampung merupakan
perusahaan
penyedia
pelayanan angkutan umum untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang
e. PT. Trans Bandar Lampung
pertama.Sehingga
program
BRT ini tentunya berdampak juga
PT. Trans Bandar Lampung
pada bisnis mereka. Sesuai dengan
merupakan wadah atau konsorsium
kesepakatan
para pengusaha angkutan orang di
Kota
Bandar
Bandar
Damri Bandar Lampung, Organda
Lampung inilah yang memegang
Cabang Kota Bandar Lampung, serta
peran operasional BRT di Bandar
PT. Trans Bandar Lampung pada
Lampung, berdasarkan Kesepakatan
tanggal
Bersama antara Pemerintah Kota
disepakati
Bandar Lampung dengan PT. Trans
diberi
Bandar
Nomor
dalam konsorsium PT. Trans Bandar
dan
Nomor
Lampung dan karyawam
032/B/BRT-TBL/XII/2011
tentang
Damri sebanyak 60 orang menjadi
Kerjasama
Sistem
karyawan
Lampung.
PT.
Lampung,
550/194/IV.33/2012
Pengelolaan
Dinas
Bandar
Perhubungan
Lampung,
19
Desember
bahwa
kesempatan
PT.
Perum
2011,
Perum
Damri
untuk
masuk
Trans
Perum
Bandar
Pelayanan Angkutan Orang di Jalan
Lampung. Disepakati juga Perum
dengan Kendaraan Umum Wilayah
Damri masuk dalam Dewan Pendiri
Perkotaan
Konsorsium
di
Kota
Bandar
PT.
Trans
Bandar
Lampung.Peran yang dijalankan oleh
Lampung, sehingga segala kewajiban
PT. Trans Bandar Lampung ini mulai
yang timbul atas berdirinya PT.
dari pengadaan bus sesuai dengan
Trans
jumlah
yang dibutuhkan sampai
Damri ikut menanggung bersama
dengan
pengadaan
sebagai anggota Konsorsium PT.
sumber
daya
Bandar
Trans
terdiri
disepakati efektif awal Februari 2012
sopir
dan
pramugara/pramugari BRT.
Lampung.
Perum
manusia untuk opersionalnya, yang dari
Bandar
Lampung,
Serta
operasional seluruh Rute Trayek Perum Damri yang ada saat ini
f. Perum Damri Bandar Lampung
39
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
dialihkan dan tidak beroperasi di
memberikan saran masalah-masalah
Kota Bandar Lampung.
transportasi.MTI Wilayah Lampung
Namun dalam pelaksanaannya Perum
Damri
tidak
segera
memberikan saranya pada diskusi publik
mengenai
pelayanan
merealisasikan hasil kesepakatan di
transportasi umum perkotaan yang
atas.
6
digelar di Hotel Novotel, Lampung
berdasarkan
tanggal 23 Februari 2012.Diskusi
Sehingga
Februari
pada
2012,
tanggal
kesepakatan bersama antara Dinas
publik
Perhubungan Kota Bandar Lampung,
beberapa pembicara, di antaranya
Perum Damri Bandar Lampung,
Wali Kota Bandarlampung Herman
Organda
Bandar
H.N. diwakili Sekretaris Kota Badri
Lampung, menyepakati sejak tanggal
Tamam, Ketua Organda Provinsi
1 Maret 2012 pihak Damri tidak akan
Lampung Toni Eka Chandra, Kepala
mengoperasikan
Dinas
Cabang
Kota
kendaraannya
di
tersebut
menghadirkan
Perhubungan
Kota
semua trayek yang ada saat ini dan
Bandarlampung Normansyah, serta
PT.
Ketua MTI Lampung I.B. Ilham
Trans
Bandar
membatalkan
semua
Lampung kesepakatan
Malik.
yang telah dibuat dengan Perum Damri, dan selanjutnya kesepakatan lain akan dibuat setelah melihat
h. Forum
ini
disepakati
juga,
Angkot
Bandar Lampung (FKABL)
komitmen dari Perum Damri. Dalam kesempatan
Komunikasi
Forum Komunikasi Angkot Bandar
Lampung
untuk langkah awal atau uji coba
merupakan
Perum
angkutan orang di Bandar Lampung,
Damri
pengalihan
boleh
melakukan
kendaraannya
pelaku
(FKABL) bisnis
jasa
secara
selain Perum Damri, yang terkena
bertahap ke rute yang akan dilayani
dampak dari program BRT ini.
selanjutnya.
Trayek
mereka
terancam
akan
hilang, yang pada akhirnya ini yang g. MTI Wilayah Lampung MTIWilayah
memicu konflik keras antara sopir Lampung
angkutan kota/mikrolet dengan pihak
merupakan lembaga yang intens
PT. Trans Bandar Lampung. Mereka
memperhatikan,
selain
40
meneliti
dan
mempermasalahkan
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
monopolinya
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
BRT
di
Bandar
Lampung, BRT yang berhenti tidak pada
tempat-tempat
yang
j. Aparat Keamanan (TNI-Polri dan Satpol PP).
telah
Keberadaan aparat keamanan
ditentukan, serta mempermasalahkan
(TNI-Polri dan Satpol PP) dalam
juga BRT Bandar Lampung yang
operasional BRT di Bandar Lampung
tidak membayar retribusi terminal.
ini memainkan peran yang penting juga.
i. CV. Devis Jaya
Apalagi
setelah
peristiwa
tanggal 3 Mei 2012 sebanyak empat
CV. Devis Jaya merupakan
unit BRT yang melintas di Jalan
satu-satunya perusahaan advertising
Raden Intan, Tanjungkarang Pusat,
yang bersedia bekerja sama dengan
Bandarlampung, tepatnya di Tugu
Dinas Perhubungan Kota Bandar
Adipura
Lampung dalam pengadaan 62 halte
peristiwa ini BRT baru beroperasi
BRT di Bandar Lampung. Hal ini
kembali tanggal 5 Mei 2012 setelah
sesuai dengan penjelasan Bapak
setiap
Zulkarnain:“Untuk
Iskandar
dirusak
unit
massa.
BRT
Karena
mendapatkan
pengawalan dari aparat keamanan.
penyedia haltenya, ditunjuk oleh Pak
Berdasarkan deskripsi hasil
Walikota dan karena memang ada
penelitian
keinginan dari pihak ketiga, CV.
yang terlibat dalam kebijakan BRT
Devis menyediakan halte sebanyak
Kota
62
dikemukakan siapa saja stakeholder
halte
dibutuhkan
dari
218
yang
halte
artinya
yang masih
yang
mengenai
Bandar
terlibat
kurang 156 halte lagi.” (Sumber:
perannya
wawancara, pada Senin 7 Mei 2012).
dibawah ini.
stakeholder
Lampung,
dan
sebagaimana
dapat
bagaimana tabel
2
Tabel 2. Stakeholder dan Perannya dalam Kebijakan BRT Bandar Lampung No. Stakeholder 1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 3. DPRD Kota Bandar Lampung 4. Organda Kota Bandar Lampung
Peran Superviseke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan bersedia membantu pembanguan halte BRT. Mengeloladan mengkoordinasikan semua stakeholder yang ada dalam konsep kemitraan. Legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam kebijakan BRT Kota Bandar Lampung Memfasilitasi pembentukanPT. Trans Bandar Lampung.
41
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
5.
PT. Trans Lampung
Bandar Memegangperan operasional BRT Bandar Lampung (pengadaan bus dan pengadaan karyawan untuk opersionalBRT). 6. Perum Damri Bandar Mendukung Kebijakan BRT dan menerima Lampung keputusan pengalihan rute serta rute Damri digunakan oleh BRT. 7. MTI Wilayah Intensmemperhatikan, meneliti dan memberikan Lampung saran masalah-masalah transportasiumum Kota Bandar Lampung. 8. Forum Komunikasi Memprotes dan mempermasalahkan Angkot Bandar monopolinya BRT di Bandar Lampung, BRT Lampung (FKABL) yang berhenti tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan, serta mempermasalahkan juga BRT Bandar Lampung yang tidak membayar retribusi terminal. 9. CV. Devis Jaya Merupakansatu-satunya perusahaan advertising yang bersedia bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pengadaan 62 halte BRT. 10. Polri dan Satpol PP Melakukan pengamanan terhadap berbagai protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang kebijakan BRT. Sumber: hasil olah data penelitian (2012) Berdasarkan
hasil
temuan
terhadap
kebijakan
publik,
sebagaimana disajikan pada tabel 2
khususnya kebijakan BRT. Semua
di atas, dapat dikemukakan bahwa
pihak
formulasi kebijakan BRT di Kota
perannya
Bandar Lampung melibatkan unsur
diekspresikan
pemerintah, swasta, dan civil society.
advokasi,
Temuan ini tentu sejalan dengan
negosiasi,
pandangan Sydney (2007:79) yang
rangka menyalurkan kepentingannya.
menyatakan bahwa “This process
Kepentingan-kepentingan
also both expresses and allocates
motif
power among social, political, and
ekonomimelekat dalam setiap peran
economic
yang
interests.”Menurut
akan
memaksimalkan yang
kemudian
melalui
kegiatan
dukungan,
protes,
dan
sosial,
kolaborasi
politik,
dimainkan
dalam
dengan dan
oleh
Sydney, proses formulasi kebijakan
stakeholderKementerian
akan berlangsung dalam dinamika
Perhubungan Republik Indonesia,
tinggi karena melibatkan sejumlah
Dinas Perhubungan Kota Bandar
pihak
Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat
42
yang
sarat
kepentingan
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
Daerah
Kota
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Bandar
Lampung,
serta Konsorsium PT. Trans Bandar
Organda Kota Bandar Lampung, PT.
Lampung
Trans
operasionalnya.Ketiga,
terdapat
Damri Bandar Lampung, Masyarakat
beberapa
menjadi
Transportasi
(MTI)
polemik
Lampung,
Forum
Bandar Lampung, yaitu monopoli
Angkot
Bandar
rute trayek angkutan orang di Bandar
Bandar
Lampung,
Indonesia
Wilayah Komunikasi
Perum
selaku
aspek seputar
oleh
manajemen
yang
kebijakan
BRT
Lampung (FKABL), CV. Devis Jaya,
Lampung
Konsorsium
PT.
serta aparat keamanan (TNI-Polri
Trans Bandar Lampung, BRT yang
dan Satpol PP), senantiasa terkait
tidak membayar retribusi terminal,
dengan kepentingan.
dan adanya indikasi pungutan liar dalam seleksi sopir di PT. Trans
SIMPULAN DAN SARAN
Bandar
Simpulan
pembuatan
Setelah pembahasan penelitian,
melakukan terhadap
maka
kesimpulan
dapat
hasil dibuat sebagai
Lampung.Keempat, kebijakan
BRT
ini
merupakan program kemitraan yang melibatkan yaitu:
berbagai
Kementerian
Republik
stakeholder, Perhubungan
Indonesia,
Dinas
berikut:pertama, kebijakan BRT ini
Perhubungan Kota Bandar Lampung,
merupakan amanat dan tindaklanjut
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dari Undang-Undang Nomor 22
Kota Bandar Lampung, Organda
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Kota Bandar Lampung, PT. Trans
Angkutan Jalan yang menegaskan
Bandar Lampung, Perum Damri
bahwa setiap kota harus mempunyai
Bandar
moda transportasi angkutan massal.
Transportasi
Kebijakan BRT juga bertujuan untuk
Wilayah
mengurangi kemancetan di Kota
Komunikasi
Bandar Lampung.Kedua, pembuatan
Lampung (FKABL), CV. Devis Jaya,
kebijakanBRT
serta aparat keamanan Polri dan
telah
dilaksanakan
dan berlangsung secara bertahap
Lampung,
Masyarakat
Indonesia
(MTI)
Lampung,
Forum
Angkot
Bandar
Satpol PP.
dengan leading sector pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Saran
43
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
Pertama, Pemerintah Kota
kebijakan
BRT
dalam
rangka
Bandar Lampung, melalui Dinas
keberhasil dari tujuan BRT sendiri
Perhubungan Kota Bandar Lampung,
untuk mengatasi kemacetan yang ada
agar
di Kota Bandar Lampung.
mengembangkan
pembuatan
kebijakan
proses
transportasi
publik partisipatif sejak awal dengan
Daftar Pustaka
melibatkan
Adisasmita, Rahardjo dan Adisasmita, Sakti Adji, 2011, Manajemen Transportasi Darat Mngatasi Kemacetan Lalu Lintas di kota Besar (Jakarta), Yogyakarta. Graha Ilmu.
stakehoder
yang
merepresentasikan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta, agar dapat menghasilkan
kebijakan
yang
menyentuh akar masalah kemacetan saat ini dan mendatang.
Kedua,
Pemkot Bandar Lampung dan PT. Trans
Bandar
Lampung
agar
menerapkan pemerintahan terbuka (open
government)
menyelesaikan
dan
berbagai
seputar
proses
Bandar
Lampung
polemik
kebijakan yang
BRT
adil
dalam
hal
Hill,
Michael and Peter Hupe. 2002.Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice.London. SAGE Publications Ltd.
tidak
transparan, elitis, sarat pungli, dan tidak
Anderson, James. 1979, Public Policy Making, New York. Holt, Rinehart and Winston.
retrisbusi
angkutan kota. Ketiga, percepatan
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Amdministrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gaya Media.
penyelesaian pembangunan fasilitas untuk operasionalisasi transportasi BRT seperti halte, rambu-rambu serta jalur khusus BRT agar publik menilai bahwa kebijakan BRT ini memang
serius
akan
dilaksanakan.Keempat, agar Pemkot Bandar Bandar
Lampung, Lampung,
DPRD
Kota
masyarakat
senantiasa mengevaluasi pelaksanaan
44
Miro, Fidel, 2005, Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perensana, dan Praktisi. Jakarta. Erlangga. Sadyohutomo, Mulyono, 2009, Manajemen Kota & Wilayah Realita & Tantangan, Jakarta. Bumi Aksara. Santoso, Purwo, 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik, Research Center for Politics and
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 17 - 46
Government, Yogyakarta. Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung.Alfabeta. Subarsono, Ab. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.. Sydney. Mara S. 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. Editedby Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney. CRC Press. USA.Taylor & Francis Group. Broken Sound Parkway NW. Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) Kota Bandar Lampung tahun 2011. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Pemkot Bandar Lampung, 1 Desember 2011. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bandar
ISSN. 1907-0489 Oktober 2015
Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung, Nomor 550/194/IV.33/2012 dan Nomor 032/B/BRTTBL/XII/2011 tentang Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Kota Bandar Lampung. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Surat Kabar Online http//:www.radarlampung.com, diakses 24 Februari 2012 pukul 14:05 http//:www.radarlampung.com, diakses 12 April 2012 pukul 08:27. http//:www.radarlampung.com, diakses 28 April 2012 pukul 14:27 http//:www.radarlampung.com, diakses 03 Mei 2012 pukul 16:05 http//:www.radarlampung.com, diakses 04 Mei 2012 pukul 14:28. Surat Kabar Cetak Lampung Post, 02 Oktober 2011 Lampung Post, 05 November 2011. Lampung Post,22 November 2011. Lampung Post, 20 Februari 2012.Radar Lampung,
45
Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.17-46
46
