PRODUK RAPBD 2016 PEMKOT MALANG BELUM MENCERMINKAN KEADILAN DAN KESETARAAN DISTRIBUSI ANGGARAN

Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org

PRODUK RAPBD 2016 PEMKOT MALANG BELUM MENCERMINKAN KEADILAN DAN KESETARAAN DISTRIBUSI ANGGARAN Oleh: Divisi Korupsi Politik MCW Pendahuluan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, APBD memiliki fungsi sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/APBD Pasal 3 (Ayat:4) yaitu; fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, APBD harus berlandaskan pada asa umum sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yiatu; asas tertib, taat regulasi, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat untuk masyarakat. Fungsi dan asas umum tersebut menjadikan APBD harus berpihak kepada masayarakat. Pemerintah Daerah maupun DPRD tidak boleh ada tendensi apapun dalam menetapkan APBD, karena APBD dirumuskan untuk menciptakan kesejahteraansosial, menjamin hak-hak masyarakat.Berangkat dari penyataan diatas maka, Malang Corruption Wacth (MCW) melihat bahwa APBD tahun 2015dan RAPBD Kota Malangtahun2016, masih

BERSAMA RAKYAT BERANTAS KORUPSI

Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org belum mengarah pada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku diatas. Untuk itu, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

A. Gambaran Pendaptan Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Gambaran Pendapatan Daerah secara garibesar dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini: Tabel 1.1 Penapatan Daerah Tahun 2015 dan 2016 2015

2016

Rp. 1,876,858,611,232 Rp. 272,000,000,000 Rp. 40,495,709,448

Rp. 1,883,832,216,732 Rp. 280,000,000,000 Rp. 45,615,968,948

Rp. 6,973,605,500 Rp. 8,000,000,000

Rp. 15,007,389,861

Rp. 15,007,389,861

Rp. -

Rp. 36,475,060,800

Rp. 30,328,406,800

(Rp. 6,146,654,000)

Pendapatan asli daerah Bagis hasil pajak/bagi hasil 1 bukan pajak 2 Dana alokasi umum 3 Dana alokasi khusus

Rp. 363,978,160,109

Rp 370,951,765,609

Rp. 6,973,605,500

Rp. 132,833,762,890 Rp. 818,758,893,000 Rp. 21,842,860,000

Rp. 132,833,762,890 Rp. 859,861,523,034

Rp. Rp. 41,102,630,034 Rp. (21,842,860,000)

Dana Perimbangan 1 Pendapatan hibah 2 Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 3 daerah lainnya 4 Dana penyesuaian dan

Rp. 973,435,515,890 Rp. 74,400,000,000

Rp. 992,695,285,924

Rp. 19,259,770,034 (Rp. 74,400,000,000)

Rp. 154,505,481,231 Rp. 224,002,501,000

Rp. 146,780,207,169 Rp. 224,002,501,000

(Rp.7,725,274,062) Rp. -

No

Uraian

Pendapatan daerah 1 Hasil pajak daerah 2 Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 3 dipisahkan Lain-lain pendapatan 4 daerah yang sah


Perselisiahan

Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi ataupemerintah 5 daerah lainnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah Jumlah pendapatan daerah

Rp. 86,536,953,000 Rp. 539,444,935,231 Rp. 1,876,858,611,230

(Rp. 86,536,953,000) Rp. 370,782,708,169

(Rp. 168,662,227,062)

Rp. 1,734,429,759,702

(Rp. 142,428,851,528)

Dari Tabel 1.1. di atas, komposisi Pendapatan Daerah 2015 dan 2016 terdiri

dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimangan dan Lain-lain Pendapatan Daearah yang sah. Sementara itu, besarnya jumlah dana dan presentase dari masing-masing komposisi Pendapatan Daerah terhadap total dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini. Dari Grafik 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa, dana Perimbangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, masih mendominasi sumber Pendapatan Daerah.Hal ini dapat dilihat hasil kajian APBD, untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 973,435,515,890 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 992,695,285,924.Fakta ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan daerah dari dana perimbangan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 19,259,770,034. Untuk PAD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 363,978,160,109, dan untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 370,951,765,609. PAD dari tahun anggaran 2015 ke 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 6,973,605,500. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 539,444,935,231, tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 370,782,708,169.Dari penjabaran data tersebut, terjadi penurunan yang sangat drastis untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar(Rp. 168,662,227,062).



Grafik 1.1 Komposisi Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah

2015 Rp363.978.160.10 2016 Rp370.951.765.60 Perselisiahan Rp6.973.605.500 2015

Dana Perimbangan

Rp973.435.515.89 Rp992.695.285.92 Rp19.259.770.034 2016

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp539.444.935.23 Rp370.782.708.16 Rp(168.662.227.0 Perselisiahan

Jumlah pendapatan daerah

Rp1.876.858.611. Rp1.734.429.759. Rp(142.428.851.5

Dari Grafik 1.1 diatas untuk komposisi Pendapatan Daerah 2015 dan 2016, Kota Malang masih sangat ketergantungan terhadap transfer dari pusat. Hal ini bisa terlihat dari perbandingan transfer pusat dari tahun 2015 dan 2016. Untuk tahun 2015 transfer pusat sebesar Rp. 973,435,515,890.Sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 992,695,285,924. Artinya,

adanya

kenaikan dana transferdari pusat untuk mendongkrak anggaran pedapatan dan belanja daerah Kota Malang, dimana kenaikan tersebut mencapaiRp. 19,259,770,034. Hal terpenting yang perlu menjadi catatan ialah, besarnya jumlah peningkatan dana transfer dari pusat tidak berdampak terhadappeningkatan Pendapatan Daerah di tahun 2016.Hal ini dapat dilihat dari dokumen APBD, dimana untuk tahun 2015 Pendapatan Daerah sebesarRp. 1,876,858,611,230.Namun di tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah, dimana pendapatan hanya sebesar Rp. 1,734,429,759,702. Artinya, terjadi


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org penurunan pendapatan daerah sebesar (Rp. 142,428,851,528). Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan pendapatan tersebut seperti, masih terdapat Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lainnya.Sehingga mengakibatkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak bisa mendograk Pendapatan Daerah. Tabel 1.2 Piutang Pajak, Retribusi, dan Lain-lain No Jenis Piutang

Nilai Piutang Bersih

1

Piutang Pajak

Rp. 42,523,669,862

2

Piutang Retribusi

Rp. 1,067,420,799

3

Piutang Lain-lain

Rp.1,263,133,750

Jumlah Piutang

Tahun 2014

Rp. 44,854,224,412

Jumlah Piutang Pajak, Retibusi, dan Piutang Lainnya yang sangat besar ini sangat mempengaruhi rendahnya PAD Kota Malang. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Malang belum mampumemaksimalkan PADnya, karena sampai saat ini masih terdapat piutang pajak, retribusi, dan piutang Lainnya yang tidak sedikit sesuai dengan Tabel 1.2 yaitu sebesar Rp. 44,854,224,412. B. Anggaran Defisit atau SiLPA Potret beberapa rasio yang berkaitan dengan kondisi Anggaran Daerah, berdasrkan hasil analisis MCW terhadap APBD tahun 2015 dan RAPBD tahun 2016 menunjukan fakta sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Anggaran Uraian

Belanja Daerah

2015

Rp2,132,444,361,609

2016

Perselisihan

Rp1,939,068,314,304 (Rp193,376,047,308)


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org Belanja Tidak Lansung

Rp1,057,178,585,513

Rp997,659,571,005

(Rp59,519,014,508)

Belanja Langsung

Rp1,075,265,776,096

Rp969,534,157,152

(Rp105,731,618,944)

Defisit

(Rp255,585,750,377)

(Rp55,236,097,572)

(Rp200,349,652,805)

SiLPA

Rp87,111,511,424

Rp31,875,413,852

(Rp55,236,097,572)

Dari Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2015 terjadi Defisit Anggaran, dan di tahu 2016 mengalami kondisi yang sama. Untuk tahun 2015 Defisit Anggaran sebesar (Rp. 255,585,750,377), sedangkan di tahun 2016 kemunkinan besar angaka Defisitnya akan menurun yaitu sebesar (Rp. 55,236,097,572) maka adanya penurunan Defisit pada tahun 2016 sebesar (Rp. 200,349,652,805). Namun yang harus di cek apakah benar di tahun anggaran 2015 terjadi Defisit dan apakh 2016 terjadi hal yang sama juga? Dari hasil temuan MCW bahwa di tahun 2015 masih terdapat SiLPA sebesar Rp. 87,111,511,424 yang di rencanakan untuk menambah Pendapatan Daerah, dan ketika anggaran tersebut di masukan di dalam Pendapatan Daerah maka untuk tahun 2016 masih terdapat SiLPA sebesar Rp31,875,413,852. Berangkat dari hal tersebut, maka potret nilai agregat Defisit anggaran yang secara langsung bisa ditutupi SiLPA tahun 2015. Melihat besarnya ketergantungan daerah atas dana Transfer dari Pusat ke Daerah, serta besarnya resiko fiskal yang ditanggung oleh ABPD, maka pemkot Malang harus memasukan berbagai resiko fiskal yang terkait dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah. hal ini di sebabkan kerana masih terdapat belanja apartur yang sangat tinggi sehingga berdamapak terhadap berkurangnyaalternatif untuk melakukan efisiensi belanja daerah. hal ini berarti daerah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PADnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 lebih mengedepankan pada perluasan objek pajak, penambahan jenis pajak baru secara limitatif. Namun, MCW berharap agar sebelum pemkot Malang melakukan perluasan objek


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org pajak dan retribusi, diharpakan agar Pemkot Malang dapat menyelesaikan persoalan piutang pajak dan retribusi yang hingga saat ini belum kunjung usai.

C. Kompsosisi Belanja Wajib Pendidikan dan Keseahatan Belanja pedidikan dan kesehatan dapat dilihat pada Grafik 1.2 tentang jumlah alokasi anggaran 20% untuk pendidkan dan 10% untuk keseahatan dari jumlah total anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 dan 2016. Grafik 1.3 tentang Komposisi Belanja Pendidikan, dan Grafik 1.4 tentang Belanja Kesehatan, untuk itu hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

Rp426.488.872.321,8 0 Rp387.813.662.860,8 0

Rp213.244.436.160,9 0

Rp193.906.831.430,4 0

Pendidikan Kesehatan

2015 2016 Kesehatan

Pendidikan


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org Grafik 1.3 Komposisi Belanja PendidikanRp187.222.109.930 Rp113.167.082.430

Rp74.055.027.500

Rp180.919.262.820

Rp114.340.714.900

Rp66.578.547.920

Belanja Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Belanja Lain-lain 2015 2016

Total Belanja

Grafik 1.4 Komposisi Belanja Kesehatan

Belanja Urusan Upaya Kesehatan Masayarakat

Belanja Perbaiki Gizi Masyarakat

2016 Rp2.224.400.000 Rp10.139.000.000 2015 Rp18.164.577.900 Rp13.668.100.000

Belanja Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp480.000.000 Rp280.000.000

Belanja Lain-lain

Total Belanja

Rp46.238.720.300 Rp59.082.120.300 Rp53.511.781.231 Rp85.624.459.131

Berangkat dari hasil Grafik diatas, MCW menilai bahwa belaja wajib khusunya pendidikan dan kesehatan masih belum dijadikan prioritas oleh Pemkot Malang.Jika dilihat, belanja wajib (pendidikan dan kesehatan) alokasi anggarannya masih belum mencapai pada ketetntuan yang berlaku. Padahal dalam rangka mencapai pembangunan daerah yang seimbang, pembangunan manusia perlu diutamakan disamping pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik.Oleh karena itu, perlu diketahui apakah belanja daerah telah mengakomodasi pembangunan masayarakat Kota Malang. Diantara pembangunan manusia yang dimaksud adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan. Berdasarakan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal:49)

disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari total belanja daerah. Sementara itu,


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar belanja pegawai, sesuai dengan mandat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal:171). D. Anggaran Berpotensi Bermasalah Anggaran yang berpotensi bermasalah yang terdapat di RAPBD tahun 2016 darpat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini: No

Uarain

2015

1

Pembangunan Drainase Jl. Tidar

2

Pembangunan

2016

-

Rp. 16,000,000,000

Jembatan -

Rp. 30,000,000,000

Kedungkandang 3

RSUD Kota Malang

Rp. 48,736,541,000

4

Pembanguan Islamic Center

Rp. 63,182,301,000

Rp. 30,000,000,000

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa, di tahun 2016 Pemkot Malang telah menganggarkan dan mengalokasikan anggaran

untuk pembangunan Darinase Jl. Tidar sebesar Rp.

16,000,000,000. Pembangunan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp. 30,000,000,000. Pembangungan Islamic Center Rp. 30,000,000,000. Serta RSUD Kota Malang tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 48,736,541,000 dan tahun 2016 Rp. 63,182,301,000. Penganggaran yang dilakukan oleh pemkot malang patut dipertanyakan argumentasi dari pemkot malang dalam penganggaran kembali pada proyek-proyek yang masih bermasalah secara hukum, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa catatan MCW terkait beberapa proyek diatas yaitu; 1. Proyek Pembangunan Drainase Jl. Tidar masih bermasalah secara hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada gugatan perdata wan prestasi yang dilakukan oleh rekanan pada BERSAMA RAKYAT BERANTAS KORUPSI

Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org tanggal 10 November 2014 dengan nomor perkara 247/PDT.G/2014/PN MLG, dalam rangka meminta agar Pemkot Malang membayar sebesar Rp.17,675,255,552 kepada pihak menggugat. 2. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang masih bermasalah secara hukum selain itu dengan adanya proyek tersebut telah merugikan masayarakat setempat. Karena melihat dari beberapa persoalan yang telah terjadi, yaitu; a. Pada saat pembangunan proyek tidak ada sosialisasi dari DPUPPB Kota Malang, dan

diduga proses jual-beli tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan harga yang terdapat didalam proposal proyek, sehingga warga setempat menolak terhadap pembangunan proyek tersebut. b. Kondisi pembangunan yang dilakukan menggunakan sistem anggaran multi years,

pada anggaran APBD 2012/2013 yang berjumlah sebesar Rp. 79,000,000,000. Kuncuran anggaran untuk pengerjaan awal sebesar 7 milyar, kepada pihak pemenang tender yaitu, PT Anugrah Indah Taruna (PT. NAT). Seiring berjalannya waktu, ternyata pengerjaan proyek tersebut mangkrak. Tidak

hanya itu, tetapi terjadi

peralihan pengerjaan dari PT. NAT kepada Surya Graha Sentosa (SGS). Sebagaimana diketahui, PT. SGS ini adalah PT yang bermasalah dan sudah masuk dalam daftar blacklist. Dari pempindahan pengerjaan tersebut sudah sangat jelas telah melanggar. Perpres No 70 Tahun 2012 yang menengaskan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis. 3. RSUD Kota Malang masih belum mendapatkan ijin untuk beoprasional namun pemkot malang telah mengalokasikan anggaran untuk oprasinal RSUD pada tahun 2015 dan 2016, namun dengan pengalokasian anggaran tersebut masayarakat kota malang belum bisa menggunakan fasilitas RSUD tersebut. 4. Proyek pembagunan Islamic Center. Pemkot malang telah mengalokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000, Pemkot Malang telah menetapkan proyek tersebut akan di bangun di wailayah Arjowinangun.Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalahapakah proyek BERSAMA RAKYAT BERANTAS KORUPSI

Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org tersebut sangat urgen, dan benar-benar dibutuhkan oleh masayarakat? Hal ini belum ada argumentasi yang jelas dariPemkota Malang. Selain itu, MCW menduga Pemkot Malang didalam menentukan lahan untuk pembangun Islamic Center, patut dipertanyakan.Karena diduga adalahan seluas 3 Ha yang akan digunakan untuk pembangunan Islamic Center. Beragkat dari persolan anggaran diatas, maka seharusnya Pemkot Malang dapat mengalokasikan anggaran-anggaran tersebut pada belanja wajib, khususnya belanja pendidkan dan kesehatan.Mengingat bahwa anggaran pedidikan belum mencapai 20%, demikian hal serupa juga terjadi pada anggaran kesehatan yang belum mecapai 10%. Berangkat dari realitas tersebut, maka MCW memberikan beberapa rekomendasi untuk Pemkot Malang dan DPRD. Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dispulkan bahwa Anggaran Pendapatan belanja daerah kota malang tahun 2015 dan 2016 masi sangat jauh dari asas efektifitas, efisiensi, ekonomis, tanggungjawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masayarakat. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh pemkot malang dan DPRD. 1. Terdapat defisit anggaran setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat bahwa tahun APBD 2015 dan RAPBD 2016 Kota Malang terus mengalami defisit. Namun masih terdapat SiLPA, artinya MCW melihat bahwa pemerintah Kota Malang sengaja menganggarkan defisit pada APBD tahun 2015 dan RAPBD 2016 meskipun realisasinya terus mengalami surplus. Angka defisit ini diakibatkan karena, masih terdapat tingginya belanja pegawai, belanja aparatur 2. Kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat lemah sehingga Pendapatan Daerah dari tahun 2015-2016 masih ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, oleh karena itu tidak menutupi kemungkinan bahwa kemampuan daerah untuk mengelola fiskal belum dapat mengakomodasi kebutuhan Pendapatan Daerah.


Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No. 42 A Merjosari, Malang Telp/Fax:0341-573650 E-mail : [email protected] Website : www.mcw-malang.org selain itu dengan rendahnya PAD ini disebabkan karena terjadi piutang pajak, retribusi dan piutang lainnya yang belum diselesaikan hingga detik ini, untuk itu MCW berharap ada tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pemkot malang di dalam pengeloloaan sumber-sumber pendapatan, salah satunya menuntaskan piutang pajak, retribusi yang belum usai. 3. Lemahnya belanja wajib pada pendidikan dan kesehatan, hal ini terlihat bahwa untuk pengalokasian belanja pendidikan, belum menacapai 20% dan juga pada belanja kesehatan belum mencapai 10%. Hal ini menunjukan bahwa pemkot malang sangat lemah dala memprotection kebutuhan masayarakat hal ini bisa terlihat dari pengalokasian anggaran Pembangunan Jl. Drainase Tidar, Pembanguan, Pembangunan Jembatan Kedungkandang, Pembangunan, Islamic Center, dan Pengalokasian anggaran kepada RSUD yang berlum bisa akses olah masayarakt Kota Malang. 4. Pemkot Malang tidak serius mengusahakan kesetaraan dan keadilan anggaran . Pemerintah seringkali mengeluh tentang ketidakcukupan anggaran untuk memproteksi rakyat yang kurang mampu, baik itu terkait pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal yang layak. Namun, lihatlah, betapa manjanya birokrasi kita yang setiap tahun selalu ganti seragam, dibelikan laptop, mobil, tunjangan rumah, out-bond, tunjangan komunikasi, dsb. Hal ini mengandaikan bahwa selama ini rakyatlah yang menghidupi birokrasi. Sedang untuk urusan kesehatan, pendidikan serta tempat tinggal yang layak, rakyat disuruh berusaha sendirian.




PRODUK RAPBD 2016 PEMKOT MALANG BELUM MENCERMINKAN KEADILAN DAN KESETARAAN DISTRIBUSI ANGGARAN

Recommend Documents