Membangun Ownership G20: Penguatan Pangan yang Berkelanjutan; Pengelolaan Pangan dan Kesejahteraan Petani, Round Table Discussion, INFID, Jakarta 28 Maret 2011 Gunawan Sekjend IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice); Anggota Pokjasus j DKP (Kelompok ( p Kerja j Khusus Dewan Ketahanan Pangan
1
Problematika Nasional di Bidang Pangan 1.
2 2. 3. 4. 5. 6.
Kemampuan p Negara g Menjalankan j Kewajiban j dalam Pemenuhan dan PemenuhanHak Atas Pangan Kasus Daerah Rawan Pangan Pangan, Busung Lapar dan Gizi Buruk Kasus Keamanan Pangan Kebutuhan Air Bersih Buruknya Nasib Petani dan Nelayan sebagai Produsen Pangan Minimnya Bantuan Pangan dan Pangan Sebagai Jaminan Sosial 2
1.
Ketidakoptimalan Negara dalam Menjalankan j Kewajiban j
Jungle of Regulation. Regulation. Produk peraturan perundangan yang terkait persoalan agraria pada umumnya dan pertanian serta pangan pada khususnya, saling tidak singkron dan justru mengakibatkan akses masyarakat kepada sumber sumber--sumber agraria dan pangan terhalangi, tetapi j t mengintegrasikan justru i t ik sumbersumber b -sumber b agraria i d dan sumbersumber b -sumber b pangan d dengan internasionalisasi modal lewat liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi yang membawa dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian pertanian,, berkurangnya wilayah tangkap nelayan maupun kriminalisasi petani petani,, nelayan dan masyarakat adat. adat.
Sektoralisme. Tidak singkronnya badanSektoralisme. badan-badan pemerintahan yang berwenang mengelola pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perindustrian dan perdagangan serta keuangan.
Sebagai negara pihak dalam kontradiksi internasional. Di internasional telah terjadi ketidaksingkronan instrumen dan mekanisme dalam mekanisme di PBB, yaitu antara instrumen pelindung hak atas pangan dengan instrumen pelanggar hak atas pangan. Badan Badan--badan PBB terlibat dalam blunder ini. Intrumen konstruktif hak atas pangan meliputi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Beberapa yang diinisiasi oleh FAO, seperti World Conference on Agrarian Reform and Rural Development tahun 1979 yang melahirkan Peasants Charter, Charter, World Food Summit setiap lima tahun mulai tahun 1996, 1996, Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security (Pedoman Sukarela untuk Mendukung Realisasi Progresif Pemenuhan Hak Atas Pangan secara Layak dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional) tahun 2004, dan International Conference on Agrarian Reform and Rural Development tahun 2007. Ada juga Pelapor Khusus Hak Atas Pangan (Special (Special Rapporteur on the right to food) yang dibentuk oleh Commission on Human Rights bersandar resolution 2000/10 of 17 April 2000 dan resolution 2001 0f 20 April 2001, 2001, Hak atas t pangan jjuga muncull d dalam l UN Millenium Mill i Development D l tG Goals l tahun t h 2000. S Sedangkan d k yang destruktif dengan hak atas pangan misalnya perjanjian perjanjian--perjanjian dalam WTO, proyekproyek-proyek World Bank , arahan arahan--arahan IMF, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas . 3
2. Daerah Rawan Pangan dan Kasus Busung Lapar Serta Gi i B Gizi Buruk k Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/A Food Security And Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA) 2009 Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, World Food Progame FSVA dibuat Berdasarkan Pilar Ketahanan Pangan: Ketersediaan Pangan (Produksi Domestik, Impor/Perdagangan, Bantuan Pangan); Akses Terhadap Pangan (Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan; Pemanfaatan Pangan dan situasi gizi(penyimpanan, i i( i pengolahan, l h penyajian, ji dll dll,); ) D Daerah hR Rawan Pangan yang memerlukan prioritas lebih tinggi 100 Kabupaten paling rentan berdasarkan index ketahanan pangan k komposit i
4
5
3 Keamanan Pangan 3. Kasus pangan yang mengandung bahan tambahan makanan (BTM) dan bahan pengawet atau zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, Sulfit, rhodamin B Metanil Kuning dan berbagai pewarna. B, pewarna Kasus Pangan Tercermar Bakteri
6
4 Kebutuhan Air Bersih 4. Kelangkaan Air Bersih Pencemaran Air Komersialisasi K i li i Sumber S b Air Ai Sengketa Sumber Air Problematika Saluran Irigasi
7
5. Derita Petani, Nelayan, dan Masyarakat k Adat d Sempitnya lahan pertanian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Konflik Agraria Kriminalisasi Petani Pemulia Benih Monokultur dan Monopoli Pertanahan Subsidi S b idi Pertanian Pe t ni n dan d n Harga H g Pasca P Panen P nen Perubahan Iklim dan Bencana Alam
8
6. Bantuan Pangan dan Jaminan Sosial S i l Baru sebatas respon bencana Raskin dan BLT serta Askes Jaminan J i Sosial S i l mengandalkan d lk anggaran atau redistribusi kekayaan alam melalui reforma f agraria i
9
Perjuangan Nasional: Menolak Fundamentalisme Pasar dan Reformasi PBB Di hadapan Majelis Umum PBB tahun 2002, Sekjen PBB melaporkan hasil temuan dan rekomendasi p Khusus Hak Atas Pangan. g : Pelapor Kesimpulan yang paling mengecewakan dari “Pertemuan Puncak Pangan Dunia: 5 Tahun Berjalan” (World Food Summit: 5 Years Later) Later) adalah hanya sedikit kemajuan yang sudah dicapai dalam usaha menguragi kelaparan, meski sudah dinyatakan komitmen tahun 1996 untuk mengurangi kelaparan sampai dengan setengah. Pelapor khusus percaya bahwa hal itu berakar pada persoalan mengenaii dampak d kd darii model d l ffundamentalismefundamentalisme d li -pasar yang ada d sekarang, k d dan llebih bih menekankan k k model keamanan pangan yang berdasar perdagangan. Hal itu juga menjadi akar dari kegagalan untuk memecahkan masalah yaitu kontradiksi internal yang amat menyolok dalam sistem PBB, dimana badan PBB bekerja untuk mempromosikan keadilan sosial, sedang lembaga Bretton Woods (bersama dengan pemerintahan tertentu dan World Trade Organization), Organization), yang terus g Consensus” bahkan ketika semakin jjelas bahwa hal itu bukanlah memaksakan “Washington jawaban untuk merespon masalah kelaparan dan kemiskinan. Masalah yang dijabarkan sebagai pertanyaan haruslah mengenai model pembangunan yang sekarang ini didasarkan pada “Washington Consensus”. Consensus”. Sedang produk ini menghasilkan negara kaya di dunia, hasilnya tidak secara memadai pemerataannya. Ketaksetaraan antar negara terus meningkat, dan model ini jelas tidak memecahkan masalah kelaparan dan kemiskinan di dunia. Kontradiksi internal yang amat nyata dalam sistem PBB dan dalam tindakan negara tertentu harus ditinjau. ditinjau Kewajiban engara atas penduduk dari negeri lain, khususnya dalam soal hak atas pangan, haruslah diakui. Hal ini mendorong suatu pemahaman, misalnya, bahwa hubungan perdagangan harus diuji untuk memastikan bahwa kebijakan dagang dari suatu negara tidak mempunyai efek negatif terhadap hak atas pangan masyarakat di negeri lain.
10
Perjuangan Nasional : Menentang Perampasan Tanah h
Sekjend PBB menyatakan, Special Rappoteur on the right to food, percaya bahwa akses ke tanah adalah elemen kunci yyang gp penting g untuk menghapus g p kelaparan p di dunia. Hal ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reforma agraria harus memainkan peranan penting dalam suatu strategi suatu negara dalam hal keamanan pangan, di mana akses atas tanah adalah mendasar. Seringkali reforma agraria dinyatakan sebagai pilihan yang ketinggalan jaman dan tidak efektif, tetapi bukti tidaklah mendukung pernyataan itu. Aakses atas reforma agraria dan tanah harus menjadi kunci dari Hak atas Pangan (right to food). Dasar legal sudah jelas di dalam teks Kovenan Internasional Hak Ekonomi Ekonomi, Sosial Sosial, dan Budaya. Budaya Di bawah artikel 11, paragraf 2 (a), negaranegara-negara berkomitmen untuk “mengembangkan atau memulai reforma sistem agraria dengan cara mana sehingga tercapai pembangunan yang paling efisien dan penggunaan sumber daya alam” (developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources). Sekarang ini terjadi peningkatan pengertian terhadap hal di mana pertanian skala kecil lebih efisien daripada d i d yang b berskala k l besar, b d dan llebih bih mampu untuk k melindungi li d i li lingkungan. k H Hall iinii d dapat dapat dipahami bahwa mempromosikan reforma agraria juga berarti mempromosikan pertanian skala kecil. General Comment 12, yang merupakan interpretasi yang otoritatif Komite Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Budaya (CESCR) mengenai Hak atas Pangan, menyatakan secara jelas bahwa Hak atas Pangan memerlukan akses fisik dan ekonomi atas sumber daya. Komentar itu mengakui bahwa akses atas p pangan g datang g baik dari akses atas p pendapatan, p , atau akses atas sumber daya y produktif seperti tanah. Argumen yang diajukan adalah bahwa kelompok rentan, termasuk mereka yang tidak mempunyai tanah, membutuhkan perhatian khusus, dan bahwa masyarakat adat dan perempuan mempunyai hak atas warisan dan kepemilikan tanah. Jelas bahwa kewajiban pemerintah untuk menghormati Hak atas Pangan berarti bahwa negara harus mengambil segala langkah yang dapat memperbaiki akses atas pangan. Dengan ini, penggusuran tanpa kompensasi yang pantas berati pelanggaran atas Hak atas Pangan
11
