PRESS RELEASE JAYAPURA, PAPUA 15 MARET 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya agar keterlibatan pemerintah provinsi dalam PNPM Mandiri Perkotaan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itulah, Oversight Committee 9 KMW Papua bekerjasama dengan Bappeda Provinsi serta Dinas PU Provinsi Papua menggelar Lokakarya Provinsi PNPM Mandiri Perkotaan. Lokakarya ini mengangkat tema: Menjawab Tantangan MDG’s di Papua Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan. Lokakarya yang akan diselenggarakan pada Selasa 15 Maret 2011 ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua. Tujuan lainnya adalah merumuskan sinkronisasi kebijakan maupun sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan yang ada. Dalam lokakarya provinsi ini, pemerintah provinsi dan stakeholders setempat diharapkan mampu memotret kondisi mutakhir hasil pembangunan dari sisi penurunan angka kemiskinan. Materi lain yang dibahas adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah Papua berdasarkan data-data yang berkorelasi dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Millenium Development Goals (MDG’s). Para peserta yang hadir dalam lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan ini bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, baik program pusat maupun program daerah. Peserta juga dilibatkan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan yang selanjutnya bisa diadopsi ke dalam berbagai program. Salah satu isu penting yang dibahas lokakarya provinsi adalah memantapkan komitmen Pemprov dan Pemkot untuk menerapkan good governance atau tata kelola yang baik dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemprov dan Pemkot juga ditargetkan mampu berkolaborasi dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk sinergi. Baik sinergi untuk konsolidasi program penanggulangan kemiskinan, pencapaian IPM MDG’s, maupun sinergi perencanaan masyarakat ke dalam musyarawarah perencananaan pembangunan (musrenbang). Peserta yang diundang dalam lokakarya ini antara lain: 1. Sekretaris Daerah Propinsi Papua, 2. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Program (TKPP) Provinsi PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP dan TKPKD Provinsi, 3. Kepala Dinas terkait yang menangani program penanggulangan kemiskinan, 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, 5. PBL Provinsi, Kepala SNVT/Satker Provinsi dan Kab/Kota, 6. Walikota Jayapura, 7. Ketua TKPP Kota, 8. Ketua Bappeda, 9. Ketua TKPKD Kota, 10. DPRD yang membidangi Aspek Pembangunan dan Kesra (Komisi D atau E) kota, 11. KBP di tingkat kota yang terdiri dari Tokoh-tokoh masyarakat/individu atau kelompok strategis serta kelompok peduli tingkat kota (swasta, LSM, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial, kalangan media massa, pemerhati masalah pembangunan). Lokakarya Review Provinsi Papua Page 1
12. Pelaksana program nasional, program dinas , konsultan beserta mitra terutama yang bernaung di bawah PNPM Mandiri. 13. Pelaksana program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan yang mengacu pada IPM dan MDG’s. Rencananya kegiatan Lokakrya ini akan dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, dan pada kesempatan itu juga direktur PBL Ir. Guratno Hartono, MBC akan memberikan sambutan. SNVT pusat P2KP Ir. Bobby li Azhari, M.Sc pada kesempatan yang sama akan memberikan arahan mengenai kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan.
Sekilas tentang PNPM Mandiri PNPM merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga guna mempercepat pencapaian target-target penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2007, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan yang mengarahkan P2KP menjadi bagian dari pelaksanaan PNPM untuk wilayah Perkotaan, dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian program dan konsep sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat yaitu: a) Mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, b) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat, c) Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan, d) Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian MDGs. Melalui proses pemberdayaan yang dilengkapi dengan penyaluran BLM untuk kegiatan Tridaya, masyarakat telah mempunyai modal sosial dalam bentuk kelembagaan (BKM) yang kredibel untuk dapat mengakses berbagai sumber dana dan program masyarakat (PJM Pronangkis) yang siap ditawarkan kepada berbagai pihak untuk pembiayaannya, dalam rangka membangun kemitraan sinergis dengan berbagai pihak untuk penanggulangan kemiskinan. Secara Nasional, sampai dengan tahun 2010 PNPM Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan di 33 propinsi, 268 Kabupaten/Kota, 1.153 Kecamatan dan 10.948 kelurahan. Khusus di propinsi Papua, sasaran PNPM Mandiri perkotaan mencakup 1 kota, 5 Distrik dan 39 kelurahan. Grand strategy untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dimaksud terbagi dalam beberapa tahapan intevensi pelaksanaan. Tahap Pemberdayaan, merupakan tahap awal yang saat ini sedang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Tahap ini lebih menekankan pada pembelajaran pembangunan partisipatif. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada masyarakat hanya bersifat stimulan. Masyarakat juga diarahkan agar mampu melakukan integrasi perencanaan partisipatif dengan sistem perencanaan pembangunan reguler dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan atau desa tertinggal.
Lokakarya Review Provinsi Papua Page 2
Tahap selanjutnya adalah Tahap Kemandirian. Pada tahap ini, masyarakat sudah diarahkan untuk menjalin kemitraan. Kemitraan ini bisa dijalin dengan Pemda dan kelompok peduli. Keberadaan BLM diarahkan untuk menjadi salah satu akses dalam pelaksanaan channelling program. Di sini diharapkan masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada, baik melalui Pemda, lembaga, dan swasta. Tahap ketiga adalah Tahap Keberlanjutan, pada tahapan ini diharapkan Masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Tahap keberlanjutan ini juga perlu mendapat dukungan dari Pemda. Di mana, kebijakan dan penganggaran Pemda harus berbasis Pro poor. Selain itu, keberadaan fasilitator kelurahan yang ditugaskan di lapangan sudah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Tahap terakhir adalah Tahap Exit Strategy. Pada tahap ini PNPM Mandiri Perkotaan berupaya mewujudkan manajemen pembangunan partisipatif yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di wilayah masing-masing. Ke depan, program ini akan difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah sepenuhnya, serta dilaksanakannya replikasi dan pengembangan program lebih lanjut oleh Pemda dan masyarakat. Pelaksanaan Progran PNPM harus disertai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di wilayah kita masing-masing.
Aset Program dan Capaian Tridaya (Nasional) Sepanjang pelaksanaannya dari tahun 1999 hingga 2010, PNPM Mandiri Perkotaan telah menghasilkan sejumlah aset program. Berdasarkan data sistem informasi manajemen (SIM) jumlah relawan yang tergabung dalam program ini sudah mencapai 705.703 orang. Dari jumlah tersebut, relawan yang sudah terlatih mencapai 369.788 orang. Untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang sudah terbentuk mencapai 13.829. Adapun anggota BKM yang sudah dilatih dalam program ini mencapai 149.002 orang. Dalam pelaksanaannya, masing-masing BKM juga membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terbagi menjadi 3 bidang yakni KSM lingkungan, sosial, dan ekonomi. Data rinci jumlah KSM yang terbentuk sesuai bidangnya bisa dilihat pada tabel berikut ini: Bidang KSM Lingkungan KSM Sosial
: :
Jumlah 282.763 77.204
KSM Ekonomi
:
167.137
Lokakarya Review Provinsi Papua Page 3
Hingga Desember 2010, PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun berbagai sarana infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sarana yang dibangun ini bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel: Sarana Infrastruktur yg Dibangun dengan Satuan Unit No
Jenis Pembangunan
Volume
1 Perumahan
188.515
2 TPA/Gerobak Sampah
95.164
3 MCK
90.110
4 Penerangan Umum
32.870
5 Tambatan Perahu
17.005
6 Irigasi (unit)
4.776
7 Sarana Perdagangan
2.693
8 Sarana Pendidikan
10.203
9 Sarana Kesehatan
18262
10 Lain-lain
657.584
Keterangan: Lain-lain adalah kegiatan pembuatan talud, perbaikan/pengadaan paving block, pengadaan pipa air bersih, pembuatan saluran irigasi dan lain-lain. Selain itu, PNPM Mandiri juga membangun sarana infrastruktur lain dalam satuan meter. Data lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel: Sarana Infrastruktur yg Dibangun dengan Satuan Meter No 1 2 3 4 5
Jenis Pembangunan Jalan Drainase Air Bersih (meter) Saluran Pembuangan Limbah Jembatan
Volume 43.811.014 17.221.510 1.192.741 704.141 412.911
Lokakarya Review Provinsi Papua Page 4
Dari ketiga jenis pemberdayaan yang dilakukan, jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat bisa dilihat pada grafik di bawah ini.
Aset Program dan Capaian Tridaya (PAPUA) Pada tahun 2010 ini kegiatan masyarakat di Provinsi papua Khususnya di Kota Jayapura sudah mendapatkan pelayanan infrastruktur, dengan jumlah Biaya Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3. 589. 307 dan Swadaya masyarakat sebesar Rp 407.000.250 sudah bisa dirasakan oleh 17.914 kepala keluarga, dan 12.909 kepala keluarga miskin . Selain itu 8.706 keluarga miskin telah mendapatkan pelayanan sosial. Yang bersumber dari BLM Rp 923.437.500 dan dari swadaya masyarakat Rp 43.876.00. Pinjaman ekonomi bergulir tanpa agunan dan bunga rendah juga telah diakses oleh 566 KK miskin melalui program PNPM Mandiri Perkotaan ini.
BLM dan Dukungan Pemda Pada tahun 2010, di provinsi Papua BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang sudah cair kepada BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) sejumlah Rp 6.785 miliar. BLM tersebut bersumber dari APBN sejumlah Rp 3,275 miliar dan dari APBD sejumlah Rp 3,510 miliar. Pemanfaatan BLM oleh masyarakat disesuaikan dengan kebututuhan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) yang disusun oleh masyarakat. Sementara itu, pada tahun 2011 ini, pagu BLM untuk Provinsi Papua mencapai Rp 7.705 miliar. Dari jumlah tersebut, yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 6.230 miliar dan sumber APBD sejumlah Rp 1.475 miliar. Lokakarya Review Provinsi Papua Page 5
Selain bersumber dari BLM, masyarakat di provinsi Papua juga sudah mampu membiayai kegiatan mereka melalui kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang telah melakukan kemitraan tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bank Papua bekerjasama dengan 37 BKM; Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan 1 BKM; Telkomsel bekerjasama dengan 39 BKM; FIF bekerjasama dengan 8 BKM; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi; Dinas Kesejahteraan Sosial; Kota Jayapura sejumlah 39 BKM; Universitas Cendana 2 BKM.
Dukungan Pemkot Jayapura terhadap PNPM Mandiri Perkotaan juga diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). Pada tahun 2009 dan tahun 2010 lalu, pagu DDUB Provinsi Papua sebesar Rp 6,2 milyar baru terealisasi
sebesar Rp 3,51 milyar. Dengan
demikian secara keseluruhan provinsi papua masih memiliki kekuarangan DDUB sejumlah 2, 69 milyar.
Jakarta 11 Maret 2011 Iroh Rohayati Fatah (TA Komunikasi Massa KMP PNPM andiri Perkotaan) Wildan hakim (Sub TA Komunikasi Massa KMP PNPM andiri Perkotaan) Luski Febrian (Tenaga Ahli Capacity Building OC 9 KMW Papua)
Lokakarya Review Provinsi Papua Page 6
