Presiden Seumur Hidup Wawancara Suhardiman : "Tidak Ada Rekayasa dari Bung Karno Agar Diangkat Menjadi Presiden Seumur Hidup" http://tempo.co.id/ang/min/02/18/nas1.htm Bung Karno, nama yang menimbulkan kekaguman di hati orang yang memujanya sekaligus caci maki bagi yang membencinya. Salah satu proklamator kemerdekaan ini memang tokoh yang kontroversial, terlebih saat dirinya diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup dalam Sidang Umum II di Bandung, 15 hingga 22 Mei 1963. Pengangkatannya ini menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup tajam karena dianggap menyeleweng dari pasal 7 UUD '45 yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Benarkah hal itu membuktikan bahwa Bung Karno rakus kekuasaan? Dan benarkah bahwa pengangkatan itu bertentangan dengan UUD '45? Apa latar belakang peristiwa itu dan jika betul bahwa bukan Bung Karno yang menginginkannya, lantas siapa? Untuk "mengurai" peristiwa bersejarah ini, TEMPO Interaktif sengaja menugaskan Iwan Setiawan untuk menemui Prof. Dr. Suhardiman SE (73 tahun) tokoh yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Soksi (salah satu kino Golkar). Berikut petikan wawancara yang dilakukan di kantor DPA, Medan Merdeka Utara-Jakarta Pusat, 30 Juni 1997 lalu.
Bukankah gagasan Anda agar Bung Karno menjadi presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD '45? Apa yang saya lakukan memang bertentangan dengan UUD 45, tetapi hal itu bertujuan untuk melestarikan UUD '45 dan Pancasila. Begini, berdasarkan pengalaman sebelumnya yaitu setelah pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, mereka cepat melakukan konsolidasi. Tahun 1950 PKI telah mengeluarkan buku putih tentang pemberontakan Madiun, sedangkan kebenaran isi buku tersebut pemerintah tidak dapat memeriksanya. Kemudian hanya dalam waktu lima tahun mereka mampu tumbuh menjadi partai yang solid, terbukti PKI masuk ke dalam "empat besar" dalam pemilu 1955, di bawah PNI, NU dan Masyumi. Setelah itu Indonesia terlibat konfrontasi di Irian Barat sampai tahun 1962, pada saat yang lain berjuang untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda, PKI justru melakukan 1
konsolidasi intern partai. Pada tahun 1963 PKI mengusulkan diadakannya pemilu. Hal ini jelas tidak adil karena hanya PKI yang paling siap untuk mengikuti pemilu, sedangkan partai lainnya tidak sesiap PKI akibat konfrontasi yang baru selesai tahun 1962. Kabinet telah menyetujui diadakannya pemilu tahun 1963, akibat penawaran PKI lewat program "Pemilu Tanpa Biaya", dimana pemilu dilaksanakan dengan biaya yang relatif kecil. Saya memperkirakan jika pemilu jadi dilaksanakan, PKI pasti akan menang, mengingat persiapannya yang serius. Hal ini berbahaya, sebab mereka pasti akan mengganti dasar ideologi UUD 45 dan Pancasila dengan Komunisme. Jadi saya melakukan by pass politik dengan cara mengusulkan pengangkatan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup, dengan demikian pemilu batal. Jadi apa yang saya lakukan adalah untuk mencegah PKI menang di pemilu, sehingga presiden juga tidak diganti dengan tokoh PKI dan yang terpenting UUD 45 dan Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia. Menurut Idham Chalid (tokoh NU) presiden seumur hidup tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apa maksudnya? Menjelang sidang umum MPRS 1963, saya dipanggil pak Soebandrio, pada intinya ia marah karena gara-gara usul saya, agenda MPRS bertambah satu, yaitu mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Saya jelaskan bahwa saya hanya mengusulkan, sedangkan keputusannya ada di tangan MPRS. Setelah itu saya menemui pak Idham Chalid (tokoh NU waktu itu) dan menjelaskan masalah yang saya alami, menurut pak Idham masalah itu sebenarnya sederhana. Presiden seumur hidup sesuai dengan ajaran Waliul Amri, salah satu ajaran dalam Al-Quran. Saya sendiri terus terang tidak tahu secara persis bagaimana ajarannya, hanya saya percaya dengan pak Idham Chalid. Setelah itu saya kembali menemui pak Soebandrio dan menceritakan hasil pertemuan saya dengan pak Idham Chalid. Hasil akhirnya ternyata MPRS memutuskan untuk mengangkat Bung Karno menjadi presiden Seumur Hidup. Munas Soksi bulan Desember 1962 menghasilkan dua keputusan, yang terbuka menyetujui pemilu 1963 dan yang tertutup justru menggagalkan pemilu, berarti Anda tidak fair 'kan? Sebelum pemilu 1963 Menteri Pertama Indonesia saat itu, Pak Djuanda, memanggil saya ke Pejambon dan meminta agar Soksi mengkonsolidasi diri dan bersiap untuk mengikuti pemilu 1963. Kemudian pada Desember 1962 Soksi melakukan Mubes. Hasil keputusan yang terbuka sama sekali tidak menyinggung pemilu 1963, tetapi saat bertemu pak 2
Djuanda saya mengiyakan untuk mengikuti pemilu. Jadi menurut saya jika Soksi berniat menggagalkan pemilu dengan tujuan agar PKI tidak menang dalam pemilu 1963, dan tidak mengganti presiden serta UUD 45 dan Pancasila. Bagi saya adalah sah, karena menurut saya hanya inilah satu-satunya cara yang mungkin dilakukan pada saat itu. Apakah tidak ada cara lain selain menggagalkan pemilu, padahal belum tentu PKI menang dalam pemilu 1963? Saat itu saya berpikir bahwa jika pemilu gagal, maka PKI sudah tidak mungkin akan mengganti Pancasila dan UUD 45. Karena jika pemilu gagal, kemungkinan PKI menang akan tertutup. Jadi apa yang saya lakukan adalah tindakan safety first, dimana resiko politiknya adalah yang paling kecil. Karena jika pemilu jadi dilaksanakan dan PKI ternyata menang maka masalahnya akan menjadi rumit. Tetapi mengapa Anda begitu ngotot untuk tidak memberi kesempatan PKI dalam pemilu 1963? Yang saya khawatirkan jika PKI menang dan mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan paham komunis, dan hal ini tidak disetujui ketiga partai lainnya (PNI, NU dan Masyumi) dan kemudian masing-masing partai mengerahkan massa pendukungnya. Jika terjadi suatu konfrontasi, maka korban yang jatuh akan banyak. Dan perlu diingat bahwa saat kita berjuang merebut Irian Barat, hanya PKI yang melakukan konsolidasi, sehingga untuk pemilu 1963 hanya mereka yang siap. Jadi menurut saya kemungkinan besar mereka akan memenangkan pemilu 1963 jika jadi dilaksanakan. Jika misalnya PKI menang dalam pemilu, apakah mungkin mereka mengganti ideologi negara tanpa memperhatikan suara partai-partai yang lain (PNI, NU dan Masyumi)? Pemerintah dan masyarakat saat itu belum benar-benar memahami demokrasi Pancasila, bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak menganut diktator mayoritas atau tirani minoritas. Jadi walaupun suatu partai menang mutlak, ia tidak bisa bertindak "semau gue". Pengertian semacam ini belum ada, waktu itu kita sedang mencari-cari bentuk dari demokrasi Pancasila. Belajar dari sejarah PKI, menurut saya partai ini mempunyai trik-trik dan manuver politik yang luar biasa dibandingkan dengan partai-partai yang ada saat itu, jadi mungkin saja mereka mempengaruhi rakyat agar mendukung PKI untuk kemudian mencoba menerapkan ideologi komunis di Indonesia. Saat Anda mengusulkan pengangkatan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup, pertimbangan apa yang lebih penting, menyelamatkan UUD' 45 dan Pancasila atau mencegah PKI menang dalam pemilu 1963? 3
Kedua hal itu tidak terpisahkan, karena jika PKI menang dalam pemilu 1963 mereka pasti akan mengganti UUD '45 dan Pancasila, terbukti pada tahun 1964 Aidit pernah bilang dalam suatu pidatonya bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan jika rakyat telah bersatu, maka Pancasila tidak dibutuhkan lagi. Jelas, secara logika politik jika PKI menang, mereka pasti akan berusaha secara optimal untuk mengganti Presiden dan ideologi negara. Apakah Anda tidak sadar bahwa dengan mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup, suatu saat akan merugikan negara jika presiden menyimpang? Begini, dalam UUD 45 sendiri telah diatur bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, yang tidak diatur adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jadi menurut saya jabatan presiden seumur hidup dapat dievaluasi dan dinilai setiap lima tahun, dan jika menyimpang dapat segera diganti oleh MPRS. Walaupun baru menjabat satu tahun, tetapi jika ia menyimpang maka ia dapat saja diganti. Yang terpenting adalah integritas dari MPRS sendiri, apakah lembaga ini cukup bertindak tegas jika ternyata presiden menyimpang. Bagaimana tanggapan Bung Karno sendiri atas usul Anda? Dalam pidatonya di Bandung saat sidang umum MPRS tanggal 20 Mei 1963, Bung Karno mengatakan,"Saya menerima pengangkatan diri saya menjadi presiden seumur hidup, tetapi hal ini saya serahkan sepenuhnya kepada MPRS hasil pemilu mendatang". Terlepas dari segala penilaian, di sini letak kebesaran Bung Karno dalam menghargai demokrasi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Bung Karno rakus kekuasaan, menurut Anda? Saya tahu persis mengenai hal ini, bahwa pengangkatan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup bukanlah atas kemauannya sendiri. Tetapi usul itu berasal dari saya dengan tujuan untuk mencegah PKI menang dalam pemilu 1963 dan melestarikan UUD 45 dan Pancasila. Usul itu kemudian terus bergulir dan kemudian diterima MPRS waktu itu. Jadi tidak benar bahwa ide pengangkatan presiden seumur hidup berasal dari Bung Karno? Ya. Pendapat itu sama sekali tidak benar, tidak ada rekayasa dari Bung Karno untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup. Demi Allah saya bersumpah, hal itu adalah keinginan saya sendiri dan tidak ada seseorang yang menyuruh saya untuk mengajukan usul mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup waktu itu.
4
Bagaimana reaksi PKI sendiri terhadap usulan Anda? Saat itu saya sendiri diserang habis-habisan oleh PKI dan pendukungnya yaitu Partindo dan PNI ASU, baik lewat surat kabar, ancaman, maupun teror terhadap keluarga saya. Mereka semua tidak setuju dengan pencalonan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Mengapa mereka tidak setuju dengan usul Anda? Pokoknya mereka tidak setuju. Mungkin saya dianggap tidak demokratis, tetapi saya tidak peduli dan jalan terus. Saya memang anti-PKI dan tidak rela jika mereka menguasai negara ini. Jika dulu melalui Pemilu, Presiden dan bahkan ideologi negara bisa diganti, mengapa sekarang tidak? Ada perbedaan besar antara dulu dan sekarang, jika dulu setiap partai politik masing-masing memiliki ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya PKI, ideologi yang menurutnya baik adalah komunis, sedangkan bagi PNI Marhaenisme. Maka semenjak Orde baru sistemnya diubah, bahwa semua partai politik harus mempunyai ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah bangkitnya kekuatan komunis dan untuk melestarikan Pancasila dan UUD 45, jadi partai apapun yang menang dalam pemilu maka mereka tidak akan mengusik Pancasila dan UUD 45. Menurut Anda mungkinkah peristiwa pengangkatan presiden seumur hidup terulang kembali saat ini? Tidak mungkin. Peristiwa itu tidak akan terulang kembali, kondisi dulu dan sekarang sama sekali berbeda. Maksudnya? Dulu pengangkatan presiden seumur hidup dilakukan bukan karena ambisi pribadi Bung Karno, tetapi hanya cara inilah yang paling efektif untuk menggagalkan pemilu 1963 untuk mencegah PKI agar kalah dalam pemilu dan tidak mengganti Pancasila dan UUD 45. Jika sekarang persoalan mendasar tentang ideologi negara telah dapat diatasi, terbukti ketiga partai peserta pemilu menerima azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya paham yang dianut, entah PDI, PPP dan Golkar. Jadi pengangkatan presiden seumur hidup saat ini tidak mungkin dilakukan.
5
Apakah Anda setuju jika seandainya pak Harto didukung oleh rakyat, dan kemudian lewat MPR tahun 1998 nanti diangkat menjadi presiden seumur hidup? Tidak setuju. Terus terang sayalah orang pertama yang akan menentangnya jika pak Harto diusulkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Apa alasan Anda? Bagaimanapun pengangkatan presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD' 45, berbeda dengan dulu, walau bertentangan tetapi tujuannya adalah menyelamatkan UUD' 45 dan Pancasila. Sekarang pemahaman rakyat terhadap Pancasila sudah cukup baik. Dahulu alasan pengangkatan presiden seumur hidup jelas 'kan, yaitu untuk menggagalkan kemenangan PKI dalam pemilu dan mencegah penggantian Pancasila dan UUD 45 dengan paham Komunisme. Jika sekarang kepentingan yang mendasar tidak ada, buat apa mengangkat presiden seumur hidup.
6
