PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB 31 PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN IIIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB 31 PERBAIKANPENGELOLAANSUMBERDAYAALAM DAN PELESTARIANFUNGSILINGKUNGAN IIIDUP

REpuJLTF."353*="'o BAB 31 PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYAALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI UMUM Sumberdayaalammerupakan basispembangunan nasionalyangpemanfaatannya telah banyakmemberikankontribusidalampembangunan perekonomian dan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Di sampingitu, sumberdayaalam dan lingkunganhidupjuga mempunyaifungsi penting dalam menyanggasistem kehidupan.Dengan demikian keberlanjutan pembangunan nasionalsangatbergantung padakualitasdan kondisisumber dayaalamdanlingkunganhidupnya. Pemanfaatan sumberdayaalamdan aktivitaspembangunan lainnyaselamaini masih kurangmemperhatikan daya dukunglingkungan.Pencemaran air, tanahdan udaraserta kerusakankeanekaragaman hayati yang terjadi berakibat pada penurunankualitas lingkunganhidupdan mempengaruhi efisiensipembangunan nasional.Bebanpengelolaan sumberdayaalamdanpelestarian lingkungan hidupsemakinmeningkatdenganterjadinya perubahan iklim. Sebagainegarakepulauan yang masihsangatbergantung padasumber dayaalam,lndonesiasangatrentanterhadap dampakperubahan iklim yangieiahdirasakan beberapatahun terakhir ini. Di antaranyatelah terjadi perubahancuacasecaraekstrim sepertimakin panjangnyamusim kemaraudan makin pendeknyamusim hujan, atau sebaliknya, naiknyatinggi permukaan laut dan temperatur air laut,sertaperubahan masa danpolatanam.Untukitu, upaya-upaya dalammitigasidanadaptasi sebagai akibatdampak perubahaniklim perlu dilakukanagar dapatmengurangiresiko yang terjadi sehingga pembangunan nasionalyangberkelanjutan dapattetapterwujud. Berbagai upaya untuk perbaikanpengelolaansumber daya hutan telah banyak dilakukan.Pada tahun 2007 pelaksanaan kegiatanyang dilakukan telah menghasilkan berbagai pencapaian. Dalampengamanan kawasan hutantelahdilaksanakan antarilain:(l) operasipengamanan fungsionaldan operasikhususmelaluikerja samadenganpOLRI, Kejaksaan, TNI AL, BIN, PPATKdi l0 provinsirawan iilegat logging dan 12;penguatan kapasitaskelembagaan Pengamanan Hutan(Pamhut)dan pembeniukan Masy*ikuiVtitru Polisi Hutan(MMP) di l0 lokasi.Sementara itu, upayapenertiban peredaran hasilhutan telah mencapaihasil antaralain: (l) Penerimaan NegaraBukan pajak (pNBp) kayu meningkatsebesar 8 persendaritahun2006;(2) uji cobaSistemInformasi-Penata Usahaan Hasil Hutan(SI-PUHH)dan penatausahaan ProvisiSumberDayaHutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR)berbasis TeknologiInformasi(TI) di 3 BalaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi(BP2HP);(3) implementasi penatausahaan SI-PUHHdan PSDH/DRberbasis TI (on-line)di I I BP2HP;(a) dilakukannya monevillegal loggingdan monevhasil lelang hasilhutanilegal;dan(5) pengembangan sertifikasidanpenguJian hasilhutan. Dalamrangkapeningkatan efektivitaspengelolaan hutantelahdilakukanpembangunan KesatuanPengelolaanHutan (KPH) denganberbagaikegiatanyang telah dilaksan-akan, antaralain: (l) penyusunan6 peraturanperundangan yang berkaitandenganKpH; (2) tersusunnyaaction plan pembangunan KpH nasional, provinsi, dan kabupaten;(3)

II.3l - I


penyusunankurikulum lokalatih personil pelaksanaKPH; (a) pembentukanKPH di I provinsi dan penetapanKPH di 2 provinsi;serta(5) penyusunanl0 rancanganKPH model. Untuk meningkatkan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS), telah dilakukan program RehabilitasiHutan dan Lahan (RHL) pada DAS Prioritasdengankegiatanyang meliputi: (l) penyusunanUU tentang PenyelenggaraanRHL dan PedomanTeknis DBH Perbenihan TanamanHutan; (2) rehabilitasisumbermata air; (3) penyediaanbibit, pembuatantanaman dan bangunan sipil teknis; (4) pembangunanareal model rehabilitasi mangrove/kawasan pantai dan pemeliharaan tanaman mangrove; (5) pengadaanbibit Hutan Rakyat di l0 kabupaten/kota;(6) pengembangansipil teknis dan konservasitanah di DAS Prioritas; (7) penyusunanRencanaTeknik TahunanRehabilitasi Hutan Lahan (RT'LRHL) tahun 2009; (8) penyusunanRencanaTeknik Lima TahunanRe habilitasiLahan dan KonservasiTanah (RTL-RLKT) DAS di Provinsi SulawesiSelatan;(9) monitoring dan evaluasiRHL; (10) penyediaanbibit penghijauan;(l l) monev penghijauanswadayadan pelaksanaanGerakan Bina CintaLingkungan. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan upaya pengendaliankebakaranhutan dengan kegiatanyang telah dilaksanakanantara lain: (1) penyediaan kebutuhan dan pencapaian seluruh kegiatan kelembagaan pengendalian kebakaranhutan secaramemadai dan tepat waktu; (2) meningkatkankesadaranmasyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan; (3) mengendalikan kebakaran hutan dan mengurangi dampakyang ditimbulkannya;(4) melaksanakanproseshukum pelaku pembakaranhutan; dan (5) operasionalpengendaliankebakaranhutandi 29 daerahoperasi(DAOPS). Berkaitan denganpengelolaanTamanNasional (TN), pada tahun 2007 telah dilakukan (l) pembentukan21 TN Model; (2) pelaksanaankerja samadenganl0 kegiatan-kegiatan: lembaga dan pengembangandana pengelolaanTN yang bersumberdari luar pemerintah; (3) pelaksanaan2l jenis kegiatanpemanfaatanTN (penelitian,pendidikan,program kerja sama, wisata); (4) pelaksanaan14 peraturan perundang-undangandi bidang pengelolaan TN yang diterbitkan,yang terdiri atas PP, SK Menhut, Permenhut,dan SK Dirjen; (5) l8 TN Model telah memiliki rencanapengelolaandan sebanyak9 TN Model telah memiliki zonasi pengelolaan;serta (6) pelaksanaan2l kegiatan promosi pemanfaatanTN dan pelaksanaan14 kegiatankerja samapengelolaanTN. Pada tahun 2008 kegiatan-kegiatanterkait dengan pengendalian kebakaran hutan, pengembangan dan pengelolaanTN Model dilanjutkan.Selain itu, kegiatanyang berkaitan dengan penyediaandata dan informasi (spasial dan non-spasial)perubahanfungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan"lndonesia Hijau" ditingkatkan.Peran serk masyarakat terus ditingkatkan dalam pengelolaanhutan lestari melalui pengaturanperizinan usahadan pengelolaanhutan oleh masyarakat. Sementaraifu, dalam rangka pembangunansumber daya kelautan, upaya kerja sama antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuaidengan pembagian kewenangandi wilayah laut terus ditingkatkan. Keberhasilan pembangunan sumber daya kelautan merupakan cerminan atas keberhasilankoordinasi pembangunanyang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2007, hasil yang telah dicapai secaraumum meliputi: (l) tersusunnyasistemperencanaan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pufau-pulau kecil; (2) terlatanya sistem perencanaanterpadu di wilayah pesisir dan Iaut; (3) tersusunnyabeberapadokumen perencanaandan pengelolaanwilayah laut dan

rl.3t- 2


pesisirterpadu;(4) tersedianyakebutuhandasardan infrastrukturdi pulau-pulaukecil; (5) terlaksananyakonservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; (6) terwujudnya mitigasi bencanalingkungan laut dan pesisir; (7) terlaksananyaIPTEK dan terkelolanya jasa kelautandan kemaritiman;dan (8) tertatanyasistem pengawasandan pengendalian sumberdaya kelautan. Dalam rangka pengembangansistem perencanaanpengelolaanwilayah pesisir, laut, dan pulau-pulaukecil terpadu,pada tahun 2007 telah dilakukan kegiatan antaralain: (l) pengelolaanterpadusumberdaya laut, pesisiqdan pulau-pulaukecil di l5 provinsi dan42 kabupaten/kota;(2) fasilitasi penataanruang laut dan pesisir; (3) pengelolaanwilayah perbatasandan pulau-pulau terdepan;(4) penamaan2.726 pulau-pulaudi I I provinsi, verifikasi dan pembakuannama-nama4.981 pulau di 14 provinsi berikut pendaftaran pulau-pulautersebutke United Nations Conferenceon the Standardizationof Geographical Names (LINCSGN); (5) pembukaanjalur transportasike pulau-pulauterluar, yaitu Pulau Miangas dan KepulauanNatuna; (6) kerja sama pengelolaanlaut antar daerah di Selat Karimata,dan Teluk Tomini dan kerja samaregionalantarnegaradi Sulu SulawesiMarine Ecoregion (SSME) dengan Filipina dan Malaysia, Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE) dengan PapuaNew Guinea dan KepulauanSolomon, dan Coral Reef Tiiangle Initiative (CTI) dengan Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan KepulauanSolomon.Padatahun 2008 pelaksanaan pengelolaansumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulaukecil terpadu dilanjutkan di 42 kabupaten/kotapada 15 provinsi dan 30 pulau-pulaukecil. Selainitu juga dilakukanpenyusunanperaturandaerahtata ruang laut di 25 kabupaten/kota dan penyelesaianpenamaanpulau-pulau. Sementaraitu, pada tahun 2007 juga telah disahkanbeberapaperaturanperundangundangandi bidang kelautan, di antaranya:(l) UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisirdan Pulau-PulauKecil; (2) PPNo. 60i2007tentangKawasanSumberDaya Ikan, yang merupakantindak lanjut dari UU No. 3112004tentang Perikanan; dan (3) PerpresNo. 1912007tentang Panitia Nasional Pengangkatandan PemanfaatanBenda BerhargaAsal Muatan Kapal yang Tenggelam(BMKT). Dalam tahun 2008 direncanakan penerbitanl0 peraturanpemerintahdan25 peraturanmenterisebagaitindak lanjut UU No. 2712007dan UU No. 3 I /2004. Pengelolaansumber daya kelautan juga dilakukan melalui upaya penyelamatan ekosistemwilayah pesisir dan lautan yang pelaksanaannyamelalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain meliputi (t) rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir seperti terumbu karang di 21 kabupaten/kotapada 8 provinsi dan mangrove;(2) identifikasi dan penilaian potensi 15 Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dan 2 Kawasan KonservasiLaut Nasional di Laut Sawu dan Anambas,dan pengelolaankawasan di 6 Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Wakatobi, Takabonerate, Bunaken,dan Teluk Cendrawasih;(3) PengelolaanLingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di 23 kabupaten/kota;dan (4) pelaksanaanProgram Mitra Bahari bersamadenganbeberapaperguruantinggi dan pemerintahdaerah. Selain itu, dalam rangkd antisipasi perubahan iklim telah dilakukan deklarasi pemeliharaanterumbu karangdenganpara Gubernurdan Bupati/Walikota,prakarsadalam Coral Triangle Initiative (CTI), pengkajian dan pemacuan stok ikan, mitigasi dan penanggulangan bencanalingkungan laut dan pesisir.Pada tahun 2008 diharapkandapat terkelola dan terehabilitasinyaterumbu karang pada 21 kabupaten/kotadi 8 provinsi, berkembangnyapengelolaankonservasilaut di 15 lokasi KKLD dan 8 Unit Pelaksana II.3l - 3


Teknis (UPT) Konservasi, terlaksananyaPLBPM di 33 kabupaten/kota,dan tersusunnya action plan kegiatanCTI. Selanjutnya,pada tahun 2007 telah dilakukandiseminasil0 paket teknologi berbasis masyarakatdan | (satu) stasiunpemantauantuna dan riset komoditasunggulanperikanan, sertapengembangan 8 lokasi kawasanwisatabaharidan I (satu)lokasi BMKT. Dalam upaya meningkatkankeamanan,ketertiban,dan penanggulangankriminalitas terkait dengan pengendaliandan pengawasansumber daya kelautan,hingga tahun 2007 telah dilakukan berbagai kegiatan, meliputi: (l) perbaikanpelayananperizinan melalui pemrosesan 2.631izin usahaperikanan,penyelesaianperizinan6.803 kapal perikanan,dan penetapan13 lokasi untuk perbantuanprosesperizinanusaha perikanantangkap dengan jumlah kapal yang telah dilayani sebanyak lz7 kapal; (2) mengurangijumlah kapal pe.rikananberbenderaasing secarabertahap;(3) operasi pengawasanoleh 20 unit kapal untuk pemeriksaaan2.015 kapal, pembentukan901 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas),dan peningkatankerja samaoperasipengawasandenganTNI AL dan polri; (4) pencabutan 325 izin usaha penangkapan bagi kapal penangkap yang izinnya bermasalah;(5) pengembanganprogram vesselMonitoring system (vMs); (6) percepatan proses pengadilan bekerja sama dengan Mahkamah Agung di 5 lokasi Pengadilan Perikanan,yaitu di Belawan, Jakarta,pontianak,Bitung, dan Tual; dan (7) peningkatan kerja samainternasional di bidangpengawasan denganAustralia,Filipina, dan Thiiland, dan penanggulanganlllegal Unreported Unregulated (UU) Fishing dengan l0 negara. Padatahun 2008 direncanakan:(l) peningkatanhari operasipengawasanterpadumenlaOi 100 hari operasi; (2) peningkatansaranadan prasaranapengawasan,dan (l) tambahan pembentukanpokmaswassebanyak132kelompok. Selanjutnya,dalam rangka pembangunanbidang energi dan sumber daya mineral, selamatahun 2007 telah dilakukan beberapakegiatan,antaralain: penyelesaianblueprint peningkatankapasitasnasional bidang minyak dan gas bumi (migas) sebagai upaya peningkatankapasitasnasional dalam industri migas, perumusankebijakan dan regllasi usahapenunjangmigas besertakeberpihakannya, penawaran30 wilayah kerja migasl baik penawaransecara langsung ataupun penawaranmelalui tender (regular dan tlireit offer), penandatanganan 26 kontrak kerja sama(KKS) dengankomitmeninvestasiuntuk 3 iatrun mendatangsebesarUS$ 640,31juta dan bonustandatangansebesarUS$ 50,53juta. Sejak berlakunyaUU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, kegiatan pengusahaanmigas terus meningkat secara berturut-turut,tahun 2005 terlaksana28 kegiatan usaha, taliun 2006 terlaksana 32 kegiatan usaha dan tahun 2007 terlaksana 35 kegiatan usaha. Kegiatankegiatanini_terutamab.erkaitandengankegiatan-kegiatan keniagaanmigas termasu[niaga umum BBM, LPG, hasil olahandan lain sebagainya. Untuk meningkatkancadanganmigas telah dilakukanevaluasipotensi hidrokarbondi daerah terpencil (frontier), antara lain di daerah SumateraSelatan,papua, dan Sumatera Utara, termasuk pemuktahiran cekungan sedimen tersier di 63 cekungan. Guna mempertahankan dan meningkatkanlifting migastelah diterapkansistemmonitJring lifting migas secararealtime dengan.menggunakanteknologi telemetri (SCADA Systei) intuk kontraktor KKS di daerahSumatera. Walaupuntotal investasimineral dan batubarapada tahun 2007 hanya naik 0,63 persen dibandingkandenganinvestasitahun2006, produksimineraljenis-jenistertentumeningkat tajam dibandingkandengantahun 2006, anraralain emas55,g persen,tembaga9,3 persen,

I I . 3 1- 4

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA

perak8,3 persen,bijih nikel 63,2persen.dan batubara1,6persen.Namun,beberapa jenis mineralproduksinya adayangmengalami penurunan r"p".tl iirut sebesar1,4persendan granitsebesar 64 persen panasbumi telah dilakukan penerapanprogram konservasi YnPrt pengembangan energidi berbagaisektormelaluiauditenergidan implementasi p".ulutin dan teknologi hematenergi,terselesaikannya pengawasan din pembinaan pengusahaan mineral,batubara -diserahd dan panas bumi, wirayah kerja panas bumi, ;il;;un" r.4u .penyiapan pengusahaan (wKP). panasbumi dengantotal potensi640 Mw yang tersebu,Ji putuu Jawa,NAD, dan Maluku-utyg. Di sampingitu, telahdilakukan eksplorasi panasbumidi beberapa lokasisepertiMataloko(NTT); di-wapsalit dan sampuragu tuarur.rl, lsuo,ut"ru Utara). Dalamrangkamemanfaatkan batubara kualitasrendahtelahdilakukanbeberapa upaya, antaralain:(l) persiapan pembangunan pabrikpencairan batu|aradengankapasitas 13.500 bpl, standardisasi briket batubari danitght coal skalanasional,pilot plant carbon aktif batubaradengankapasitasl ton per [ari; (2) pelaksanaan upayapeningkatankalori batubaraperingkatrendahmelaluipembangunan'dan pengoperasian upgradingbrowncoal (uBc) di Palimanan (cirebon,JawaBarat)dengantapuJitus5 ton per hari danpersiapan pembangunan pilot uBc di satui (KalirnantanSilatanjd"ngun kapasitasproaulJ ooo ton per hari; (3) penyiapanbahanbaku batubaramutu ,enaaf untuk program10.000MW, penyelidikan CoalBed.Methane(cBM); (4) meningkatkan investasidanproduksimineral dan batubara,menaikkanproduksi mineral, pen'yelidikan cBM. Untuk o,"nJurung kesejahteraan masyarakattelah dilakukan p.rboran air bersih di 72 daerah,utit uir, pengamatanpeningkatankegiatangunung api, mitigasi bencanaletusangunung api, tanggapdaruratbencanagempabumi,dantanggapdarurat bencanagerakantanah Perkiraan pencapaian dalambidangenergidansumberdayamineralpadatahun200g .. di antaranya adalahkonservasiair tanali,terlalsananya eualu# sumberdayadancadangan bahangalianuntukpertambangan skalakecil, standardisasi briket batubarudanlight coal, penyempurnaan pabrik peningkatannilai..kalori batubaraperingkat rendah'1UBC1, pembangunan UBC DemonstrationPlant di satui, KatimantanSelartan dengan tcipasitas 1000ton/hari'Di sampingitu, pemanfaatan gasuntuksektortransportasi dan rumah -iuou tangga, percontohan penggunaan mobil berbahan-bakar gas dan oitat
I I . 3 l- 5


Pembangunanbidang lingkungan hidup dilaksanakanuntuk dapat mencegahdan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatanpembangunan dan pemanfaatansumber daya alam yang berpotensimemberikandampak pencemarandan perusakanlingkunganhidup. Selaindari pada itu upayajuga dilakukan untuk menghadapi berbagai phenomenaalam yang memperparahterjadinya penurunnya kualitas hidup masyarakat seperti bencanalingkungan, bencana alam dan dampak perubahaniklim. Dampak yang ditimbulkan oleh berbagaiaktivitas tersebutsemakin berat karenadisertai dengan kondisi ketidakmampuanlingkungan memberikandukungan layanan kehidupan. Kejadian banjia tanah longsor, kebakaranhutan dan lahan di beberapadaerah,semburan lumpur panasdi Sidoarjo,Kejadian Luar Biasa (KLB) berbagaipenyakit menular seperti flu burung, demam berdarah,polio, busung lapar, tuberkulosis (TBC), muntaber dan malaria di beberapapropinsi merupakanbencanayang tidak lepasdari degradasikualitas oleh ak tivitas sosialdan ekonomimasyarakat fungsi lingkunganhidup yang disebabkan yang tidak ramahlingkungan, danjuga oleh tingkat kemiskinanmasyarakat' Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak kejadian-kejadian tersebut, telah dilakukan upaya penataanlingkungan, peningkatanpengawasandan penegakanhukum terhadappencemardan perusak lingkungan,penyusunanberbagai peraturanperundangundangandi bidang lingkungan hidup, peningkatankesadaransemua lapisan masyarakat infbrmasi dan isu lingkungan dalam pengelolaanlingkungan hidup serta penyebarluasan pembangunanlingkungan kegiatan berbagai dilaksanakan 2008 telah hidup. Hingga tahun pencemaran lingkungan dengan pengendalian program hidup yang mengarah kepada daerah Kabupaten/Kota. beberapa kegiatan pemantauan kualitas air dan udara di Pengendalian dan pengelolaanpencemaranlimbah padatdan 83 difokuskandenganmetode pengurangantirnbulan limbah 83 dengan pendekatanmetode 3R, didukung dengan fasilitasikepadaindustrsidalam penataanadministrasipe ngelolaan83 dan limbah 83. Pencegahandan pengawasandidukung oleh kegiatan peningkatankualitas pengkajian dampak lingkungan dengan peningkatan peraturan, peningkatan kualitas metodologi AMDAL dan tim penilai AMDAL, dan denganterus ditingkatkannya kegiatanpenataan dan penegakanhukum lingkungan, yang dit unjukkan dengan telah dicapainya hasil penyidikan28 kasustindakpidanalanjutan. penyelesaian Kegiatan pengendalianpencemaranlingkunganjuga diarahkan kepada peningkatan sarana pengendali dampak lingkungan dalam bentuk laboratorium uji lingkungan dan metode kalibrasi serta pengujian, pengembangankebijakan dan penerapanstandarisasi lingkungandengansistem SML ISO 14001. Berbagai programdiperkuatpelaksanaannya di daerah seperti kegiatan ADIPURA unt uk 360 kota, PROPER pada 521 perusahaan, yang mengarusutamakan PROKASIH, Program Langit Biru, dan juga kegiatan-kegiatan pemakaianbahanperusakozon. pengendaliandampakperubahaniklim dan penghapusan Sebagaibentuk pelaksanaanprogram pengendaliankerusakanlingkungan,dilakukan kerusakanwilayah pesisrdan laut, pemulihanekosistempesisirdan upayapengendalian laut secaraterpadu, dan pengendaliankerusakanhutan dan lahan. Sedangkanprogram konservasisumberdaya alam dilakukan denganpendekatankonservasidan pengendalian kerusakankeanekaragamanhayati pada daerahlahan kritis dan daerah penyanggakawasan konservasi,ProgramMenuju IndonesiaHijau, dan kegiatanpenataanruangdan lingkungan. Peningkatan dan pengembangankapasitas pengelolaan sumber daya alam dan Debt for Nature Swap (DNS) dengan lingkunganhidup diupayakanmelalui pengembangan di bidang lingkungan hidup, kegiatan PemerintahJermankepadausahaMikro dan Kecil II.3l - 6


komunikasilingkungandan pemberdayaan masyarakat,penguatankapasitaskelembagaan, dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaanlingkungan hidup, serta pengembangan perangkatekonomi dan pendanaanlingkungan. Dalam rangka meningkatkankapasitas daerahdi bidang lingkunganhidup,telahdilaksanakanDanaAlokasi Khusus(DAK) seperti pengadaansarana dan prasaranapemantauankualitas air, pencegahanpencemarandan pengelolaanpersampahan.Sebagaiusahapengembangandata dan informasi lingkungan dilakukan penyusunanlaporanStatusLingkunganHidup Indonesiatahun 2007, dan data lingkunganhidupdari sektordan daerah. Pembangunan meteorologi dan geofisika dihadapkan pada tuntutan penyediaan informasi yang memiliki peran strategisdalam berbagaiaspek kehidupan manusia,baik untuk antisipasi bencana maupun perencanaankegiatan dan pembangunan. Masih banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya infbrmasi meteorologi dan geofisika. Saat ini, informasi meteorologi dan geofisika dituntut untuk lebih cepat, akurat, informatif dan dapat menjangkauke semua lapisanmasyarakat diseluruhpelosoktanahair. Untuk memenuhituntutantersebut,pembangunan meteorologidan geofisikadilakukan secarakomprehensif.Kecepatanwaktu penyediaaninformasigempabumi dan tsunamisaat ini telah mengalami peningkatandari lebih dari 4 menit menjadi 2 menit. Penayangan informasi meteorologi dan geotisika di televisi dan radio merupakan salah satu implementasidari kerjasama dengan media komunikasi dalarn rangka percepatan penyebarluasan infbrmasi meteorologidan geofisika.Disamping itu, untuk mendukung pertanian, sektor upaya peningkatanketelitiantelah dilakukandenganmenambahjumlah daerah prakiraan musim (DPM). Terkait dengan bidang kesehatan,telah dilakukan penelitiantentanghubunganantarapenyebaranpenyakit demam berdarahdan pola hujan. Selain itu, penelitiantentang perubahaniklim dan dampak sosio-ekonomidalam rentang waktu tahun 1900-2000sertaskenariopetubahannyapada rentangwaktu tahun 2000-2010 untuk skalakabupatenjuga telah dilakukan. Berbagaiupaya perbaikanpengelolaansumberdaya alam dan lingkunganhidup yang telah dilakukan masih memerlukantindak Ianjut mengingatmasih adanyamasalah serta tantangan yang dihadapidalamtahun2007. Berdasarkanpencapaiantersebut di atas, kegiatan-kegiatanyang berkaitan dengan upaya perbaikanpengelolaansumber daya alam dan pelestarianlingkungan hidup yang akandilaksanakanpadatahun 2009 menghadapitantanganyang lebih beratmengingatakan ketersediaansumberdaya alam yang semakinterbatasdan daya dukung lingkunganyang cenderungmenurun. Selain itu, dampak perubahaniklim perlu mendapatperhatiandan menjadi bagian permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatandi dalamadaptasidan mitigasi di berbagaisektorpembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunanbidang kehutanan adalah: (l) kawasanhutan belum mantap karena prosespenataanruang belum terkoordinasidengan baik, dan unit pengelolaanpada semuafungsi kawasanhutan belum seluruhnyaterbentuk; (2) sumberdaya hutan semakinmenurunyang disebabkanoleh pemanfaatansumberdaya hutan masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasanterhadap pengelolaan sumber dayahutanmasih lemah,penegakanhukum terhadappelanggarandalam pengelolaanhutan masih rendah,laju rehabilitasihutan dan lahan masih lebih rendah dibandingkandengan laju kerusakan hutan dan lahan; (3) masih belum selesainyarestrukturisasiindustri

It.3t - 7


kehutanansehinggapermintaanbahanbaku kayu dari industri dalam negerijauh melebihi kemampuanpenyediaan;(4) masih rendahnyapemberdayaandan partisipasimasyarakat dalam pengelolaanhutan sehinggaaksesmasyarakatmiskin di dalam dan sekitar kawasan hutan terhadap sumber daya hutan masih rendah; dan (5) masih lemahnya kualitas kelembagaan(koordinasi,integrasi,sinkronisasidan sinergi) dalam pelaksanaankegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan dan konservasi, penatagunaankawasan hutan dan lain-lain, sehinggakegiatanyang dilakukan menjadi kurang efektif. Sementaraitu dalam pelaksanaanprogram pembangunankelautan, masih terdapat permasalahan antaralain: (l) masih maraknyakegiatanillegalfishing yang mengakibatkan kerugianbaik dari segi ekonomi maupunkelestariansumber daya;(2) terjadinya bencana alam di wilayah pesisirakibat belum seluruhwilayah tersentuhupayamitigasi bencana;(3) perusakanekosistemdan penurunankualitas lingkunganwilayah laut, pesisiq dan pulaupulau kecil; (4) penataanruang wilayah laut dan pesisir yang belum mapan dan belum semua daerah memiliki rencana pengelolaanwilayah pesisir; dan (5) pengelolaandan pulau-pulaukecil dan pulau-pulaukecil terdepanyang masih belum optimal pengembangan sehinggasangatrentanterhadapdampakperubahaniklim global. Tantanganpada permasalahanpembangunanbidang sumber daya energi, mineral penurunanproduksi minyak bumi pada tiga dan pertambangan meliputi kecenderungan tahun terakhir yang disebabkanoleh karena mayoritas lapangan minyak yang beroperasi saat ini merupakanlapangantua dengantingkat penurunanproduksi sebesar15 persenper tahun (apabila tidak dilakukan usaha-usahapeningkatanproduksi). Produksi saat ini merupakanhasil investasi6-Z tahun yang lalu, danjuga tidak adanyapenemuancadangan baru yang cukup besar untuk dikembangkan menggantikan cadangan yang telah diproduksikan. Peningkatan investasi di sekor pertambangan/migasmengalami berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan terbatasnya lahan pertambanganyang seringkali disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih dengankawasanhutan dan tumpang tindih lahan dengan kuasa pertambanganyang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penyelesaian tumpangtindih ini seringkalimemerlukankoordinasiantaramenteridan antaraPemerintah dengan Pemerintah Daerah yang seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Disamping itu dengan berlakunyaaturan otonomi daerah, seringkali ditemui Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undanganbidang migas yang menimbulkan ketidakpastianhukum bagi investor migas, serta beberapamasalahyang berkaitan dengan kemampuan daerah dalam penyertaan modal Qtarticipating interest) dalamkegiataneksplorasidan eksplotasimigas. Pemanfaatangas untuk kebutuhandalam negeri belum efektif, dan hal ini disebabkan oleh beberapahal, antara lain keterbatasanvolume gas yang tersedia (lebih banyak untuk ekspor) dan terbatasnya infrastruktur (aringan pipa) gas yang diperlukan untuk mengalirkangas dari lokasi cadangangas bumi ke konsumen. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 20 tahun terakhir ini meningkat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni sekitar 5-6 persen per tahun. Peningkatankebutuhanini tidak diikuti denganpeningkatanpasokanBBM yang memadai. Beberapahal yang menjadi penyebabketidakseimbanganpermintaan dan pasokan ini antara lain adalah turunnya produksi minyak mentah dalam negeri serta terbatasnya kapasitaskilang dalam negeri.Di sampingitu peningkatankebutuhanBBM inijuga tidak

II.3t- 8

PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA

disertai dengan peningkatan pemanfaatansumber energi lainnya secara berarti. Program diversifikasi sumber energi masih mengalami hambatan,terutama berkaitan dengan harga produksiyangmasih belum kompetitif.Denganmeningkatnyahargaminyak dunia, saatini berada di kisaran hampir US$ 100 per barel, subsidi BBM membengkak sehingga berdampakpada pelaksanaanpengurangansubsidi BBM. Selain itu juga pada tahun 2009 nanti akan dijumpai permasalahanmeliputi pencemaranudara oleh emisi gas buang, standardisasi produk hilir migasdan hasil olahannya,kelembagaan,SumberDaya Manusia, sarana dan prasarana serta regulasi, konflik kebijakan lintas sektor, meningkatnya kebutuhanmineral,batubaradan panasbumi di dalamnegeri. Permasalahanyang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah masih tingginya tingkat pencemaranaiq penurunankualitas udara khususnyadi kota-kotabesar,masalahpersampahan, kerusakanhabitatekosistempesisir dan laut yang semakin parah, praktik kegiatan pertambanganyang tidak ramah lingkungan dan penambangan tanpa izin. Selain itu juga perlu dihadapiberbagaipermasalahanlingkungan yang membutuhkankerja-samalintas sektor seperti ancamanterhadap keanekaragaman hayati, tantanganuntuk melakukan kegiatanadaptasidan mitigasi atasterjadinya perubahan iklim, pengarusutamaan isu lingkungan --termasukdidalamnyapermasalahanperubahan iklim-- ke dalam proses perencanaanpembangunannasional dan daerah, lemahnya harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaran masyarakatdalam pemeliharaanlingkungan.Tantangankhususterkait permisalahanlintas sektor adalah koordinasi untuk dapat menindaklanjuti hasil konsensus Konferensi InternasionalPerubahanIklim di Bali pada bulan Desember2007 untuk mencapaihasil yang optimum. Berbagai persoalanlingkunganhidup tersebuttetah menurunkankualitas medialingkunganhutan,tanah,air tanahdan air permukaan,udaradan atmosfiq pantaidan laut, yang berakibatpada penurunankualitas lingkungan secaraumum dalam fungsinya sebagaipenyanggakehidupan. Beberapapermasalahandan tantanganyang dihadapi dalam pembangunanbidang meteorologi dan geofisika yang bersifat struktural antaralain adalah belum optimalnyi sistgminformasigempabumi dan peringatandini tsunami,belum adanyasistem ieringatan dini cuacadan iklim ekstrimyang terintegrasisecaranasional,dan maslhsedikitnyajgmlah peralatan observasi --baik peralatan yang menggunakansistem pengukuran-langsung maupun sistem penginderaanjauh- untuk dapat melingkupi pelayananseluruh *iiuyufi Indonesia. Kondisi ini dipersulit dengan belum memadainya fasilitas dan jaringan komunikasi untuk mendukung pengumpulan data dan penyebaian informasi metlorologi dan geofisika kepada masyarakat secara cepat. Selain itu tantangan lain yang harus diantisipasi adalah adanya tuntutan masyarakatagar pelayanan informasi meteorJogi dan geofisika lebih dikembangkandalam berbagaiaspek kehidupan produktif masyiakat sepertiuntuk mendukungkegiatanPertanian,Perkebunandan Perikanan,disertai dengan kecepatandan kemudahanakses masyarakatterhadap informasi cuaca dan iklim yang dibutuhkan. Permasalahan'mendasar yang perlu diprioritaskan adalah daiam menanggulangiterbatasnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang teknis meteorologidan geofisika untuk mendukungkegiatan operasionaldi daerah dan kanror pusat,serta untuk melakukanpenelitian dan pengembangan keilmuan. Hal ini juga perlu didukung oleh adanya peraturanperundang-undanganyung rnengutursecarautuh tentang penyelenggaraan meteorologidan geofisika

II.3l - 9


B. SASARAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2OO9

Padatahun 2009, sasaranpembangunandalam upaya perbaikanpengelolaansumber daya alam dan pelestarianfungsi lingkunganhidup tetap mendasarkanpada keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan,dan upaya-upayadalam mitigasi dan adaptasidampakperubahaniklim. dalam bidangkehutanan adalah: Sementaraitu, sgcarakhusus,sasaranpembangunan 1. Koordinasi penetapanluasanhutandalamrencanatata ruangprovinsi; hutankemasyarakatan; 2. Peningkatanpartisipasimasyarakatdalampengembangan 3. OptimalisasiDanaReboisasi(DR); 4. Peningkatanpengelolaankawasankonservasi; 5. Pengembangan datadan informasikehutanan; 6. Peningkatanrehabilitasihutandan lahan; 7. Pengendalian kebakaranhutan,meningkatnyapartisipasimasyarakatdalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di 5 provinsi rawan kebakaran hutan, dan meningkatnyakelembagaanpengendaliankebakaranhutan pada 5 provinsi rawan kebakaranhutan; 8. Pembangunan kesatuanpengelolaanhutan; 9. Operasipengamananhutanterutamadi l0 provinsi rawangangguan,patroli regulerdan pembentukanMasyarakat Mitra Polhut (MMP), meningkatnya penyelesaiankasus hukum kejahatankehutanan30 persendari kasusyang ditangani, dan tersusunnya3 juknis operasionalpengamanan hutan 10. Pengembangan konsep Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD). dalam bidangkelautan adalahmeliputi: Sasaranpembangunan l. Terbitnyaperaturanperundang-undangan tindak lanjut UU No. 3ll2004 dan UU No. 2712007yang meliputi: 11 Permen,6 RancanganPerpresdan 4 RancanganPeraturan Pemerintah; pengelolaanpesisir di 42 kabupaten/kotapada l5 provinsi, 30 lokasi 2. Pengembangan pemberdayaanpulau-pulaukecil serta 6 UPT Balai PengelolaanSumberdayaPesisir dan Lautan(BPSPL) 3 . Tersusunnyaperencanaanzonasidi 25 kabupaten/kota,I lokasi bataswilayah laut, l0 kabupaten/kota PLBPM, dan pengembangan 2 pulau-pulaukecil terluar/terdepan; 4. Terlaksananyal0 paket diseminasiteknologi berbasismasyarakatdan riset komoditas unggulan perikanan, serta dukungan penyelenggaraanWorld Ocean Conference

(woc);

5 . Terlaksananyakegiatan adaptasidan mitigasi perubahaniklim di 7 wilayah pesisir (PantaiBarat Sumatera,PantaiUtaraJawa,Sulawesi,Maluku Bali, NTB, danNTT); 6. Pengembangan6 lokasi kawasan wisata bahari, 7 paket pengembangan dan jasa kelautan,sefta2 lokasi BMKT; pemanfaatan 7. BerkembangnyapengelolaanKawasanKonservasiLaut Daerah (KKLD) di l0 lokasi dan 2 UPT konservasi, serta terlaksananyadukungan Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Bismarck Solomon SeasEcoregion (BSSE), dan Conventionon International Trade in EndangeredSpecies(CITES); 8 . Terkelola dan terehabilitasinyaterumbu karang di l5 kabupaten/kotadan 8 provinsi (COREMAP II) serta terehabilitasinyaekosistempesisir dan pulau-pulaukecil di 16 kabupaten/kota;

II.3l-t0


9. Terselenggaranya 180 hari operasiterpadu,terlaksananya operasionalisasi 23 kapal pengawas,terbentuknya88 pokmaswas,terselenggaranya pentaatandan penegakan hukum,terlaksananya pengembangan 5 UPI sertatersedianyasaranadan prasarana pengawasan. sasaran pembangunandalam bidang sumber daya energi, mineral dan pertambanganadalahsebagaiberikut: Peningkataninvestasi dan produksi migas, batubaradan mineral, diversifikasi sumber daya energi,sertapeningkatanefisiensidistribusidan pemanfaatanBBM; Terjaminnyaketersediaan minyak dan gasbumi secaraberkesinambungan; Terwujudnyaiklim investasikegiatanusahahulu yang kondusif; Terwujudnyapemanfaatang:rsbumi nasionalyang optimal; Terciptanya peningkatan penemuan cadangan baru melalui peningkatan kegiatan eksplorasi; Tersedianyaminyak dan gas bumi, BBM, BBG, hasil, olahan, bahanbakar lain, LpG dan/atauLNG di dalam negeri; Terciptanyaiklim investasikegiatanusahahilir migasyang kondusif; Tersedianyainfrastruktur yang mernadai dalam menunjang terwujudnya pembangunan saranadan prasaranadalam industri migas; Menurunkan elastisitaspenggunaanenergi secarabertahap(denganpenghematanenergi

danpricing policy). 10.Selainuntuk mengatasikrisis energidi Indonesiapengembangan bahanbakarnabati diharapkan dapat berperan dalam pengentasankemiskinan dan mengurangi pengangguran. Sedangkan sasaran yangakandicapaimelaluipembangunan lingkunganhidup adalah: l. Menurunnyabebanpencemaranlingkunganmeliputi aig udara,atmosfer,laut, dan tanah. 1. Diterapkannyaberbagai kebijakan untuk menurunkanlaju kerusakanlingkungan meliputi sumberdaya air, hutandan lahan,keanekaragaman hayati,energi,atmosfir, pesisir. sertaekosistem 3 . Diterapkannyapertimbanganpelestarianfungsi lingkungandalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemanfaatan sertapengawasan ruangdan tingkungan; 4. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunanuntuk menjaga kualitas fungsi lingkungansertapenegakan hukumlingkungan. 5 . Meningkatnyakesadaran masyarakat untukberperanaktif dalampelestarianlingkungan hidup; Selanjutnya, yangakaridicapaimelaluipembangunan sasaran bidangmeteorologidan geofisikaadalah: l. Meningkatnyaakurasidan kecepatanpenyampaian informasibencana-bencana iklim terkaitperubahan iklim global1" 2. Tersedianya informasiperingatandini cuacadan iklim ekstrimyang secaracepatdapat diterimaolehmasyarakat; I I . 3 1- l I


3 . Meningkatnya akurasi dan kecepatanpenyampaianinformasi cuaca untuk keselamatan 4. 5. 6. 7. 8.

penerbangan; Meningkatnya akurasi dan kecepatanpenyampaianinformasi cuaca maritim (kelautan) untuk keselamatanpelayaran; Meningkatnya akurasi prakiraan iklim/musim untuk mendukungkegiatan pertanian; Tersosialisasinya pemahaman tentang hubungan antara pola curah hujan dengan berbagai masalah kesehatan mutakhir untuk penanggulangan penyebaran penyakit demamberdarah; Meningkatnyakualitasdan kuantitassumberdaya manusia; penyusunanRUU Meteorologidan Geofisika. Terselesaikannya

C. ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2OO9

Dengan memperhatikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang akan dihadapi dan pencapaian sasaranpembangunantahun 2009, arah kebijakan pembangunanterkait perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara umum diutamakan untuk tetap memegang pada prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutandenganmengantisipasidampak perubahaniklim. Secararinci, arahkebijakanpembangunan bidangkehutanan adalahsebagaiberikut: l. Mengembangkanperaturan-peraturanyang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatanpotensisumberdaya hutan yang efisien; 2. Menginventarisasipotensidan pengembangan informasisumberdaya hutan; J. Mengatur perijinan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan hutanlestari; 4. Melakukanperlindungan dankonservasi kawasan'kawasan hutanyangmasihbaik; 5. Mengukuhkan danmenataguna kawasanhutan. 6. Mengembangkan penangkaran budidaya, dannilaitambahprodukrumbuhandan SatwaLiar (TSL); 7. Meningkatnya kawasanluasanhutandi daerahperkotaan(HutanKota); pengelolaan 8. Meningkatkan kawasankonservasi; 9. Mengendalikan danmencegah bencana alamdiDAS prioritas; 10.Pengembangan wilayahKPH; partisipasimasyarakat I l. Meningkatnya dalampencegahan danpengendalian kebakaran hutandan meningkatnya pengendal kelembagaan iankebakaran hutan; pilot project REDD. 12.Pelaksanaan Sementara itu, pembangunan bidangkelautandiarahkan untuk: l. Merumuskankebijakankelautandan peraturanperundangan pengelolaan wilayahlaut, pesisir,danpulau-pulau kecil; pengelolaan 2. Mengembangkan wilayah pesisirdan pemberdayaan pulau-pulaukecil termasukwilayah perbatasan dan pulau-pulauterdepan/terluar melalui koordinasi pembangunan terpadulintassektoqkerjasamaantardaerat/wilayahdan regional,serta pengembanganProgram Mitra Bahari, dan pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM); 3. Mendorongpenerapankonseptata ruang wilayah laut melalui pengelolaanwilayah pesisirterpadu; II.3l- 12

-"# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4. Meningkatkan riset dan teknologi yang berbasis masyarakat mendukung insisiasi penyefenggar aan World Ocean Confer ence (WOC );

5 . Mengembangkanupayamitigasidan adaptasidi wilayah pesisirdalam rangkaantisipasi dampakperubahaniklim; 6. Mengembangkan pemanfaatan jasa kelautan yang meliputi wisata bahari dan pengelolaansumberdaya kelautannon-konvensional,sepertiBMKT; 7. Mengembangkan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD), dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti terumbu karang, mangrove,padanglamun, esfuaria,dan teluk; 8. Meningkatkan pengawasandan pengendaliansumberdaya kelautan dan perikanan.

energi,sumberdaya mineral, dan pertambangan,arah Dalamrangkapembangunan kebijakan adalahsebagai berikut: potensidancadangan sumberdayaminyakdangasbumi; Meningkatkan produksiminyakdangasbuminasional; kemampuan Optimalisasi efisiensipenyediaan danpemanfaatan bahanbakarminyakdalamnegeri; Peningkatan teknologi; Penguasaan wilayahkerja; melaluipembukaan Meningkatkan kegiatan eksplorasi Meningkatkanupayapenemuancadanganmigas baru melalui intensifikasikegiatan penyediaan kebutuhan danpemenuhan BBM dalamNegeri; eksplorasi, perundang-undangan pertambangan mineral,batubaradanpanasbumi; 7. Penyusunan 8. Meningkatkanproduksi dan nilai tambahmineral batubaradan panasbumi dalam negeri; panasbumi sebagaisumberenergicampuranpembangkitlistrik. 9. Mengembangkan model geologidalamregulasi l0. Mendorongberbagaisektorterkait untuk memasukkan pembangunan yang digunakandalam penyelenggaraan sektornyadan menciptakan wilayah; modelgeologiyangdapatditerapkanuntukperencanaan potensigeologi; I l. Melakukanpenyelidikandanpemetaan untukmengungkapkan geologibagi pemanfaatan sumberdaya geologi,konservasi I2. Memberikanrekomendasi geologibagiperlindungan potensigeologi,penerapan manusiadanlingkungan; yang berpotensi panas lanjutdi daerah-daerah 13.Melakukanpenyelidikan-penyelidikan usaha bumidalammendukung

l. 2. 3. 4. 5. 6.

untuk: lingkunganhidup diarahkan Pembangunan (mainstreamrzglprinsip-prinsippembangunanberkelanjutanke l. Mengarusutamakan seluruhbidangpembangunan; Meningkatkankoordinasipengelolaanlingkunganhidup di tingkat nasionaldan daerah; 3 . Meningkatkan upaya harmonisasipengembanganhukum lingkungan dan penegakannya secarakonsistenterhadappencemarlingkungan; 4. Meningkatkan upaya pengendaliandampak lingkungan akibat kegiatan.pembangunan; 5 . Meningkatkan kapasitaslembagapengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahanyang bersifat akumulasi, fenomenaalam yang bersifat musimandan bencana; Membangun kesadaranmasyarakatagar pedulipada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagaikontrol-sosialdalam memantaukualitaslingkunganhidup;

I I . 3 t- t 3


7. Meningkatkanpenyebaran datadan informasilingkungan,termasukinformasiwilayahwilayah rentan dan rawan bencanalingkungandan informasi kewaspadaandini terhadapbencana; 8. Meningkatkankapasitaskelembagaan pengelolalingkunganhidup di pusatmaupundi daerah; 9. Meningkatkan pengendalianpencemaranlingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhibakumutu,menggunakan bahanbakuyangramahlingkungan; 10.Meningkatkankonsbrvasisumberdayaalam dan pengendalian kerusakanlingkungan; dan I l. Meningkatkan penataan lingkungan melaluipendekatan penataan ruangdanpengkajian dampaklingkungan. Pembangunan meteorologidan geofisikadiarahkan untuk: l. 2. 3. 4.

Mempertahankan operasional peralatanSistemPeringatan Dini Tsunami(TEWS); Melanjutkan SistemPeringatan Dini Meteorologi cuacadaniklim ekstrim(MEWS); Menyelesaikan rancangan Undang-undang MeteorologidanGeofisika; Meningkatkankerapatanjaringan observasi,kecepatandan kapasitaspengiriman informasiMeteorologidanGeofisikasertafasilitaskalibrasidi 5 kantorbalai; 5. Meningkatkankecepatanpenyampaianinformasidan aksesbilitasmasyarakatuntuk memperoleh informasiMeteorologi danGeofisika. 6. Mengembangkan sistemvalidasimodelprakiraandanperubahan iklim sertadesaindan peralatanpengamatan rekayasa cuacaotomatis. 7. Memberdayakanhasil penelitian dan pengembangandi bidang Meteorologi, Klimatologi,danGeofisikauntukkeperluanoperasional.

il.31- t4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB 31 PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN IIIDUP

Recommend Documents