Public Disclosure Authorized
RP1040v12 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II SATUAN KERJA NON VERTIKAL PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI LAMPUNG
Public Disclosure Authorized
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 220 Tel/Fac. (0721) E-mail pemeliharaanlampung@yahoocom
LARAP STUDY (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)
Public Disclosure Authorized
PRESERVASI JALAN BIHA-KRUI
Public Disclosure Authorized
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROPINSI LAMPUNG MARET 2011
1
DAFTAR ISI
Contents I.
DISKRIPSI PROYEK ............................................................................................................... 1
II.
SOSIAL EKONOMI SURVEY DAN INVENTARISASI ASET ............................................. 2
III.
KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI ............................ 3
IV.
KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ........................................................................... 4
V. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………...5 VI.
MONITORING DAN PELAPORAN ........................................................................................ 6
VII.
JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN ............................................................... 7
Lampiran 1: RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI ..................... 8 Lampiran 2: PETA LOKASI ................................................................................................................ 14 Lampiran 3: DATA MASYARAKAT YANG TERKENA – WARGA DAN ASET YANG TERKENA ............................................................................................................................................ 15 Lampiran 4: INFORMASI PROYEK DAN JUMLAH KOMPENSASI .............................................. 24 Lampiran 5: SURAT PEMBENTUKAN TIM PENILAH HARGA TANAH ......................................... 28 Lampiran 6: HASIL PENILAIAN HARGA TANAH DARI TIM PENILAI HARGA TANAH ............ 31 Lampiran 7: PENETAPAN HARGA TANAMAN OLEH DINAS PERTANIAN ............................. 33 Lampiran 8: HARGA PEMINDAHAN / PENGGANTIAN KONSTRUKSI BANGUNAN OLEH DINAS PU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35 Lampiran 9 : SOSIALISASI / WORKSHOP DI PEMERINTAHAN ..................................................... 37 Lampiran 10 : BERITA ACARA SOSIALISASI DI KECAMATAN .................................................... 40 Lampiran 11 : BAGAN ALIR MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN DAN KOMPLAIN ... 44 Lampiran 12: FORMULIR BERITA ACARA PERTEMUAN ............................................................ 45 Lampiran 13: FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP ........................ 46 Lampiran 14 : SURAT PERINTAH PEMASANGAN PENGUMUMAN DAFTAR WARGA terkena PROYEK.. ............................................................................................................................................ 47 i
I.
DISKRIPSI PROYEK
1. Latar Belakang. Preservasi jalan Biha – Krui ini merupakan sub proyek dari Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP). Biha-Krui Proyek (dalam laporan ini disebut sebagai “Proyek”) terletak di kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Peta lokasi dapat dilihat di Lampiran 2. Dimana panjang proyek ini adalah 25,040 km yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Selatan. Detail informasi dari kecamatan-kecamatan ini terdapat dalam Table 1.1. Sedangkan rangkuman dari informasi dari kegiatan yang direncanakan selama proyek ini pada Tabel 1.2 Tabel 1.1 Kecamatan dan Desa dalam Preservasi Jalan Biha – Krui No
Nama Kecamatan
I
Pesisir Tengah
II
Krui Selatan
III
Pesisir Selatan
Nama Desa / Kelurahan Kelurahan Pasar Krui Pekon Kampung Barat Pekon Serai Pekon Way Redak Pekon Pemerihan Pekon Sukajadi Pekon Lintik Pekon Padang Haluan Pekon Way Napal Pekon Padang Raya Pekon Way Suluh Pekon Mandiri Sejati Pekon Balai Kencana Pekon Tulung Bamban Pekon Ratu Negri Tenembang Pekon Sukarame Pekon Pelita Jaya Pekon Sumur Jaya Pekon Pagar Dalam Pekon Tanjung Setia Pekon Biha
Tabel 1.2 Uraian rencana kegiatan peningkatan jalan Biha – Krui Uraian Panjang Ruas Lebar Perkerasan RUMIJA
Eksisting 25,040 km 4–6m 7,0 – 12,0
Rencana Kegiatan 25,040 km 7m 11,000 – 13,000
2. Berdasarkan dokumen kesepakatan peminjangan yang ditandatangani oleh World Bank dan pemerintah Indonesia, dalan setiap peningkatan jalan yang memerlukan tambahan pembebasan lahan, Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) harus disiapkan berdasarkan peraturan World Bank. Tujuan dari LARAP adalah:
Mengumpulkan informasi dari kondisi sosial dan ekonomi dari Warga Terkena Proyek (WTP) yang dimana lahan atau asetnya terkena oleh proyek, dan untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat lokal mengenai proyek tersebut, dan juga kompensasi yang mereka inginkan atas aset yang terkena oleh proyek tersebut;
Menyiapkan alternatif kebijakan untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali para WTP; Menyiapkan rencana kerja untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali sesuai dengan aturan dan aktifitas yang direncanakan untuk proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali para WTP. 1
II.
SOSIAL EKONOMI SURVEY DAN INVENTARISASI ASET
3. Indentifikasi atas Warga Terkena Proyek dan Aset. Survey sensus telah dilaksanakan dari 12 sampai 16 Januari 2011. Ini merupakan tanggal yang paling treakhir dari data mengenai WTP yang berhak atas kompensasi, bantuan pemukinam kembali dan bantuan mengembalikan kehidupan seharihari. Pada kasus dimana terdapat jeda waktu antara persetujuan LARAP dan implementasi WINRIP proyek/sub-proyek dibawah WINRIP, Panitia Pengadaan Tanah akan melakukan verifikasi dari situasi terkini berdasarkan list dari warga yang terkena dan asset dari survey. Detail rangkuman dari penduduk local dan asset yang terkena proyek terdapat dalam Table 2.1. Dari 156 plot total tanah yang terkena, rata rata luas terkena 3,2% dimana sebagian besar tanah tersebut merupakan tanah perkarangan yang tidak produktif. Dari total tanah yang terkena, 35 plot merupakan tanah sawah dengan luas rata rata terkena 2,83%. Terdapat beberapa rumah yang terkena kurang dari 10% dari luas bangunan yang sekarang, dan kebanyakan dari area yang terkena adalah area yang tidak produktif, contohnya pekarangan depan yang menghadap jalan. Dari 156 yang terkena, 111 memiliki sertifikat, 20 yang tradisional (Tipe C), dan 25 tidak bersertifikat. Tabel 2.1 Rangkuman dari Warga dan Aset yang Terkena Proyek No A B 1 2
3
C
1.
2. 3.
Uraian Jumlah WTP Tanah yang akan dibebaskan : Luas tanah Bidang tanah yg akan di bebaskan ; a. Milik Perseorangan b. Milik Negara / Umum Jumlah Pemilik tanah yg tanahnya : a. Di bebaskan seluruhnya b. Dibebaskan sebagian Bangunan yang terkena : a. Seluruhnya b. Sebagian Kepemilikan bangunan Perseorangan a. Permanen b. Semi permanen c. Non Permanen / Darurat d. Pagar Permanen / Tembok e. Pagar Semi Permanen f. Pagar Non Permanen / Kayu Kepemilikan bangunan Institusi / Umum a. Pagar Permanen / Tembok Tanaman a. Jambu Air b. Pisang c. Sirsak d. Belimbing e. Alpukat f. Lengkeng g. Mangga h Kelapa i. Tanaman Padi
Satuan 155 KK 6.345,17 m2 156 plot 144 plot 12 plot 0 156 plot 15 unit (70,3 m2) 0 15 unit 15 unit (56,3 m2) 11 unit (46,71 m2) 1 unit (2,5 m2) 3 unit (7,09 m2) 39 unit (422,7 m2) 1 unit (4,98 m2) 3 unit (37,4 m2) 12 unit (480 m2) 10 pohon 2 rumpun 2 pohon 8 pohon 3 pohon 1 pohon 4 pohon 1 pohon 6.711 rumpun
4. Dari 15 unit bangunan yang terkena, 7 unit merupakan bangunan tempat tinggal (rumah sebagai tempat tinggal) dengan luas terkena rata rata 4,84%. 4 Unit bangunan yang terkena digunakan untuk tempat usaha (berupa warung makanan kecil dan bengkel), dari ke 4 unit tersebut 2 unit berbentuk bangunan permanen, 1 unit bangunan semi permanen dan 1 unit bangunan tidak permanen, 2
dengan luas terkena rata rata 9,72%. Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha (digunakan usaha bengkel,kios buku dan lain lain) sebanyak 4 unit dengan rata rata terkena 2,90%. Sisa bangunan terkena masih bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi karena luasnya masih layak sehingga tidak harus pindah. Dari total bangunan yang terkena, 3 merupakan bangunan non permanen (bangunan yang terbuat dari kayu dan kondisinya sudah reot), 1 unit merupakan bangunan semi permanen (sebagian berupa kayu dan sebagian berupa bata) dan sisanya merupakan bangunan permanen (terbuat dari tembok/bata). Semua bangunan yang terkena diatas merupakan milik perorangan 5. Asset lain milik perorangan yang terkena, berupa pagar dan tanaman (mangga, padi, jambu, sirsak, dan lain lain). Asset milik institusi/umum yang terkena (kantor pemerintah, rumah ibadah, sekolah dan lain lain) berupa pagar. Aset lain yang terkena adalah tiang listrik dengan jumlah 20 buah dan harus dipindahkan. Deatil data warga dan aset terkena dapat dilihat pada lampiran 3. III.
KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI
6. Penyusunan LARAP ini berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia dan World Bank mengenai pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang ditetapkan dalam Petunjuk untuk Environmental and Social Management Framework (ESMF). 7. Panitia Pengadaan Tanah (PPT) kabupaten Lampung Barat menawarkan berbagai alternative kompensasi kepada warga yang terkena proyek, yaitu uang tunai, tanah pengganti dengan kavling siap bangun dan bangunan pengganti. Atau bentuk lain yang sesuai dengan keinginan warga yang terkena proyek. Ketika dilaksanakan survey sensus seluruh warga menginginkan penggantian berupa uang tunai. 8.
Besaran kompensasi yang ditawarkan pada warga oleh Panitia Pembebasan Tanah adalah :
Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan bank Dunia, yakni besaran kompensasi untuk tanah terkena diganti berdasarkan harga pasar. Sesuai dengan Perpres 36/2005, Perpres 65/2006 dan aturan Kepala BPN No. 3/2007, Penentuan harga pasar ini akan dilakukan dengan menggunakan harga pasar dari Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Bupati Lampung Barat (surat pembentukan lihat lampiran 5). Penilaian harga tanah dari Tim Penilai Harga tanah akan menjadi basis dalam melakukan negosiasi/musyawarah antara pemerintah dan warga terkena proyek (hasil penilaian harga tanah lihat lampiran 6). Biaya-biaya registrasi dan biaya transfer akan dibayarkkan oleh pemerintah
Untuk tanah yang berupa sawah, kompensasi tidak hanya diberikan untuk tanah terkena tetapi juga rumpun padi yang terkena dengan nilai Rp 5.000,-- per rumpun (berdasarkan Surat Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, lihat lampiran 7). Penghitungan rumpun padi yang terkena berdasarkan luas sawah yang terkena dikalikan 16 (angka 16 adalah jumlah rumpun per m2,1 m2 = 16 rumpun).
Kompensasi terhadap bangunan diberikan sesuai dengan kondisi bangunan dan sesuai harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, pagar yang pembuatannya memerlukan biaya dan investasi. Penghitungan tersebut dilakukan tanpa menghitung nilai depresiasi bangunan. Setiap bangunan yang terkena pembebasan akan dibongkar setelah dilakukan pembayaran kompensasi selesai dibayarkan serta sisa pembongkaran merupakan hak dari Warga Terkena Proyek untuk mengambilnya. Penilaian kondisi bangunan/pagar permanen (bangunan/pagar yang seluruhnya terbuat dari beton), bangunan/pagar semi permanen (bangunan/pagar yang sebagian terbuat dari beton dan sebagian dari kayu) dan bangunan/pagar non permanen 3
(semua terbuat dari kayu) berdasarkan Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat (lihat lampiran 8)
IV.
Kompensasi untuk tanaman yang terkena berdasarkan jenis tanaman yang terkena yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Lampung Barat (lampiran 7).
Untuk asset pemerintah seperti : tiang listrik yang terkena 20 unit dengan biaya pemindahan sebesar Rp 5 juta / unit
Pemerintah akan menanggung biaya spitzing atau sertifikasi tanah sisa yang dimiliki oleh Warga yang Terkena Proyek, dengan biaya per plot tanah Rp 750.000,--
KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT
9. Pada hari Jum’at, 17 Desember 2010 telah dilakukan sosialisasi dalam bentuk pengadaan Workshop mengenai LARPF (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework) dalam rangka proses persiapan WINRIP di Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lampung Barat, Dinas dinas terkait di Lampung barat, para Camat yang ada di sepanjang ruas Jalan Biha – Krui (berita acara terdapat dalam lampiran 9). 10. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat juga telah melakukan sosialisasi pada tanggal 13 Januari 2011 di 3 kecamatan yang dilalui oleh ruas Jalan Biha – Krui yang dihadiri oleh para Lurah/kepala desa (pratin) memberikan pengarahan dan bantuannya dalam pelaksanaan pembangunan Preservasi Jalan Biha – Krui (berita acara terdapat dalam lampiran 10) 11. Ketika melakukan survey, konsultan pemerintah juga mensosialisasikan tentang rencana pembangunan jalan Biha – Krui dan berkonsultasi secara selintas tentang jenis kompensasi yang diinginkan WTP. 12. Pemda dalam sosialisasi nanti akan menjelaskan dampak positif dan negative dari pembangunan proyek ini dan bagaimana penanganan dampak negative yang ada, termasuk memberikan informasi tujuan proyek ini dilakukan. Proses sosialisasi dan konsultasi akan diatur dan menyakup semua kategori dari WTP, tidak hanya pemilik lahan. Pemda akan menyiapkan alternatif kompensasi dan akan diinformasikan kepada WTP pada saat konsultasi masyarakat (sosialisasi dan musyawarah) yang dilaksanakan sebelum proses pengadaan tanah. Pada konsultasi ini, WTP diberi penjelasan bahwa mereka berhak untuk memilih bentuk kompensasi yang diinginkan dan berhak mendapatkan kompensasi yang layak. 13. Pemerintah daerah akan melakukan konsultasi lanjutan tentang rencana pengadaan tanah, jadwal pengadaan tanah, cara perhitungan kompensasi dan cara pembayaran, mencari kesepakatan dengan WTP tentang jadwal pelaksanaan pengukuran dan perhitungan asset di lapangan. Pemerintah juga akan melakukan musyawarah lanjutan kepada WTP bila belum ditemukan kesepakatan harga dan akan dilakukan sampai beberapa kali sampai ditemukan kesepakatan. Pemda akan mensosialisasikan juga mekanisme penyampaian keluhan dan complain berdasarkan bagan alir yang ada 14. Semua kegiatan sosialisai, konsultasi dan musyawarah akan didokumentasikan menggunakan form yang ada. Form sederhana di lampiran 12 yang memuat catatan di Pemerintah tentang , Lokasi pertemuan, tujuan pertemuan, para pendukung proyek yang hadir, dari kelompok masyarakat mana yang hadir, siapa pemimpin kelompoknya, jumlahnya, isu apa yang di munculkan oleh mereka dan tindakan apa yang mereka sepakati.
4
15. Di keluarkan Surat Perintah Pemasangan Pengumuman oleh Pemda Pemerintah Lampung Barat di kantor – kantor kecamatan yang warganya terkena proyek dan telah dilakukan pemasangan (lampiran 14)
V. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 16. Panitia Pengadaan tanah (PPT), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) untuk Preservasii jalan Biha – Krui Provinsi Lampung akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang terdapat dalam rencana pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan. Serta terlibatnya dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 17. Dalam pelaksanaan ini Bupati Lampung Barat sebagai penanggung jawab program akan memfungsionalisasikan Panitia Pengadaan tanah (PPT) yang telah terbentuk untuk suatu proyek pada tahapan pengadaan tanah. Dalam kegiatan ini unsur unsur yang terlibat meliputi : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Asisten Bidang Pemeintahan Setdakab Lampung Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat, Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Lampung Barat, Camat yang dilewati preservasi jalan Biha – Krui, pratin atau lurah sepanjang jalan Biha – Krui. 18.
Tugas Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yakni:
Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negative yang timbul akibat proyek yang akan dilaksanakan;
Mengadakan penelitian status hukum tanah, bangunan dan asset lain yang terkena proyek;
Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas asset yang terkena;
Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi;
Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset bagi warga yang terkena proyek;
Menerima hasil penilian harga tanah dan/atau bangunan dan atau tanaman dan atau asset lain yang terkena dari Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
Melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi;
Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
Melaksanakan pembayaran kompensasi kepada WTP;
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan terkena proyek;
Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan; 5
Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPKP setiap bulan selama rentang masa kerjanya;
Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPKP kepada Bupati Lampung Barat, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan WINRIP;
19. WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali maka dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai penanggung jawab program. 20. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan langsung atau melalui surat menyurat ke alamat Bappeda, ke PPT dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati lampung Barat, Jalan Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Liwa 34811, telp/fax : (0728)21147 serta kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung, Jalan Wolter Mongonsidi No. 220. Telp/Fax: (0721) 487102, Email:
[email protected]. 21. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut (lihat Lampiran 11): a. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan WINRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT pembangunan Jalan dan jembatan Provinsi Lampung dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling menguntungkan. b. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi tersebut maka hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor Pemda dan kantor pekon (desa)/kelurahan. Proses ini dapat dilihat di Lampiran 11. 22.
Jika ada permasalahan tidak terpecahkan yang lebih dari 1 tahun antara WTP dan Pemerintah daerah maka sub-proyek akan dikeluarkan dari program WINRIP atau sub-proyek akan mencari alternative lain untuk menanganinya.
VI.
MONITORING DAN PELAPORAN
23. Tim Monitoring dan Pelaporan, dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat akan dimulainya pelaksanaan Rencana kerja (work plan) Pengadaan Tanah. Tim ini beranggotakan dari unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP). 24. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. 25.
Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan :
Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan kegiatan pengawasan pe laksanaan program sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja (work plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat dan pengadaan tanah; 6
Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP; Membuat laporan bulanan (gunakan lampiran 13) kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan kepada WINRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung dan Unit Social Safeguard bank Dunia. Kegiatan monitoring akan terus berlanjut sampai semua RAP selesai, termasuk sertifikasi. VII.
JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN
26. Kegiatan pengadaan tanah dimulai bulan Maret 2011 sampai dengan Oktober 2011. Jumlah keseluruhan biaya untuk pembebasan ini Rp 2.701.649.799,--. Estimasi biaya pengadaan tanah dihitung dengan menggunakan harga pasar yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah di Kabupaten Lampung Barat, untuk penentuan nilai harga bangunan dan pagar yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, untuk penilaian harga tanaman adalah harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat. Pembiayaan sepenuhnya berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten lampung Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks Rencana Kerja (work plan) pada Lampiran 1.
7
Lampiran 2: PETA LOKASI
14
Lampiran 3: DATA MASYARAKAT YANG TERKENA – WARGA DAN ASET YANG TERKENA
NO
NAMA WTP KEC. PESISIR TENGAH Kelurahan Pasar Krui :
A
Tanah (m2)
Bangunan (m2) %
Harga/
Sblm
Terkena
Sisa
Ter
m2
kena
(Rp000)
Fungsi
Ter ‐
Sblm
kena
Sisa
Terkena
Kondisi
Fungsi
m2 (Rp000 )
Terkena
Kondisi
Harga/ 2 m (Rp000 )
Jumlah (Rp000)
0.8%
600
TT
P
1,284.7
22,932
NP
TT
‐
‐
P
TT
‐
‐
P
TT
P
1,284.7
27,942
P
1,284.7
29,677
16.065
Akmal
150
3.99
146.01
2.7%
600
TT
150
3
Muzakir
200
6.375
193.625
3.2%
600
TT
200
4
Iskandar Batubara
732
34.77
697.23
4.8%
600
TT
150
5
Kejaksaan Negri*
700
5.8
694.2
0.8%
600
6
Matbarazi
150
2.08
147.92
1.4%
600
TK TT & TU
7
Anwar Yahya
230
12.32
217.68
5.4%
600
TT
8
Siti / Tanjung Ahsan
120
8.47
111.53
7.1%
600
TT
9
H Riprin Buhsir
400
14
386
600
TT
2
Hrg/
2000
SMP Negeri 1 *
%
1983.93 5
1
Pagar (m2)
3.99 6.37 5 14.2 5
150
146.01
2.7%
193.625
3.2%
135.75
9.5%
1,326.5 2,653 2,653
1.1%
1,326.5
NP
TT & TU
7.1%
2,653
P
TT
1.6
120
148.4
8.47
111.53
17.85
21.75 23.1
10
H Johan
154.5
18.54
135.96
3.5% 12.0 %
600
TT
11
Drs H Rosidi
93
5.58
87.42
6.0%
600
TT
12
Subartini
90
3.24
TT
Sutoyo
132.5
23.1875
3.6% 17.5 %
600
13
86.76 109.312 5
600
TT
P
1,284.7
9,507
14
H Yahya
90
2.7
87.3
600
TT
15
Hendra Turing
63
6.72
56.28
3.0% 10.7 %
600
TT
15
7.4
16
UPT Dinas Pendidikan*
245
6.25
238.75
2.6%
600
TK
12.5
P
1,284.7
16,059
17
H Dahlan
400
3.1
396.9
0.8%
600
TT
6
P
1,284.7
7,708
18
Yulita Ningsih
300
4.8
295.2
1.6%
600
TT
6
P
1,284.7
7,708
19
Aria Lukita Budiman
350
8.8
341.2
2.5%
600
Nusirwan
450
12
438
2.7%
600
30
2.76
2,653
20
TT TT & TU
P
TU
21
Ali Muhtar
300
281.25 7,132.5
6.3%
600
TT
P
1,284.7
16,059
37.4
3.0%
800.0
7,350.0
18.75 217.5
762.6
107.1
137,591.4
Total Pekon Kampung Jawa
27.24
9.2% 4.7%
22
Kasdik
210
12.6
197.4
6.0%
300
TT
SP
906.29
23
Palepi
684
11.7
672.3
1.7%
300
TT
24
Patomi
200
5.2
194.8
2.6%
300
TT
2,653
P
TT
25
Nasrunawan
119
7.73
111.27
6.5%
300
TT
26
Siti
160
10.4
149.6
6.5%
300
TT
27
Janati
100
6.5
93.5
6.5%
300
TT
28
Sarjono
150
6.5
143.5
4.3%
300
TT
4.5
P
5,781
29
Cici Sofiah
147
6.37
140.63
4.3%
300
TT
14.7
NP
30
Alip Padli
147
6.37
140.63
4.3%
300
TT
17.7
NP
1,284.7 647.35 647.35
31
Pahrowi
135
10.8
124.2
8.0%
300
TT
32
Fauzan
153
12.24
140.76
8.0%
300
TT
33
Firli
151
6.06
144.94
4.0%
300
TT
P
1,284.7
19,463
34
Wahid
120
9.6
110.4
8.0%
300
TT
35
Agus Waluyo
123
9.84
113.16
8.0%
300
TT
2,653
P
TT
36
Syukur Yakub
172
10.32
161.68
6.0%
300
TT
P
1,284.7
16,573
90
85
87.4
5.52
16
2.6
12.5
2.9%
79.48
6.5%
4.98
15.15
12.9
4,513
9,516 11,458
37
Nurmal
38
H Nizar (Alpha Mart)
39
Abdul Sani
40
H Junaedi
41
Hasan Bakri
42
Palian
43
H Yarni
44
262
15.72
246.28
6.0%
300
TT
12.9
P
1,284.7
16,573
414
16.56
397.44
4.0%
300
TU
157.5
10.5
147
6.7%
300
TT
234
11.7
222.3
5.0%
300
TT
250
5
245
2.0%
300
TT
720
12
708
1.7%
300
TT
700
22.4
677.6
3.2%
300
TT
H Muhlis
200
5.5
194.5
2.8%
300
TT
45
Hasan Daulai
150
4.2
145.8
300
TT
46
belpan
236
40.85
195.15
2.8% 17.3 %
300
TT
47
Rudi Halmin
300
23.25
276.75
7.8%
300
TT
48
Stahaba Sutaryo
250
20.74
229.26
8.3%
300
TT
49
Akwaludin
250
4.1
245.9
1.6%
300
TT
50
Perijadi
360
8
352
2.2%
300
TT
51
iskandar Lazim
350
8
342
2.3%
300
TT
52
Syarif Ridwan
300
11.7
288.3
3.9%
300
TT
53
Syamsu Hilal
140
8.55
131.45
6.1%
300
TT
54
Majida
150
12.45
137.55
8.3%
300
TT
55
Suheri
250
5.95
244.05
2.4%
300
TT
P
1,284.7
22,932
56
Iskandar Anas
200
13.05
186.95
6.5%
300
TT
57
Junot
200
9.75
190.25
4.9%
300
TT
58
Masjid Asobiriah*
1000
11.25
988.75
1.1%
300
TT
33.75
P
1,284.7
43,359
59
Supoyo
300
8.5
291.5
2.8%
300
TT
25.5
P
1,284.7
32,760
60
Ikrom
250
3.75
246.25
1.5%
300
TT
3.75
P
1,284.7
4,818
P
1,284.7
19,271
16.8
P
1,284.7
21,583
16.8
P
1,284.7
21,583
1.65
P
1,284.7
2,120
40.85
P
1,284.7
52,480
P
1,284.7
4,818
P
1,284.7
10,278
17
15
3.75
8 8
17.85
P
1,284.7
10,278
61
Hendrik
62 63
TT & TU
5
225
2.2%
300
Kamiso
200
2.75
197.25
1.4%
300
TT
Badraini
300
5.1
294.9
1.7%
300
TT
64
Sudirman H
150
5.15
144.85
3.4%
300
TT
65
Baharudin
150
3.75
146.25
2.5%
300
TT
66
Fahrul Rozi
210
4.25
205.75
2.0%
300
1,284.7
10,920
200
6
194
3.0%
300
P
TT & TU
P
Azmil
2,653
67
TT TT & TU
68
Ridwan
175
2.1
172.9
1.2%
300
TT
69
Nurul Ahmad
150
3
147
2.0%
300
TT
70
Thamrin
150
3
147
2.0%
300
TT
71
Muzakir
220
5
215
2.3%
300
TT
10.5
P
1,284.7
13,489
72
Amirudin
200
3.75
196.25
1.9%
300
TT
9.5
P
1,284.7
12,205
73
M Barza
225
4
221 12,476.0
1.8%
300
TT
11.2
8.0
P
1,284.7
10,278
179.3
Total
12,954.5
478.6
Pekon Seray :
210
1.47
3.7%
208.53
0.7%
7.5
2.5
8
190.5
250
TT
5
0.6
75
33.3%
1,867
230
7.4
8.5
5.9%
311.0
377,045.6
1.2%
2,653
P
TT
Tri Heri
75
H Asrul Sani
200
12
188
6.0%
250
TT
P
1,284.7
15,416
76
Jauhari
240
12
228
250
TT
77
Surawan
336
47.04
288.96
250
TT
78
Katimum
160
22.4
137.6
250
TT
79
Bilhusni
208
29.12
178.88
250
TT
80
Mat
260
32.5
227.5
250
TT
81
Ruslan
175
25
150
5.0% 14.0 % 14.0 % 14.0 % 12.5 % 14.3 %
250
TT
82
Wahidin
140
20
120
14.3
250
TT
74.08
TU
74
18
0.92
7.5%
SP
12.0
% 83
Abdul Syukur
780
32.5
747.5
84
Masri Efendi
135
22.5
112.5
85
Anazir
170
21.25
148.75
86
Abdul Syukur
237.5
23.75
87
Riswar
135
9
88
Rasnun
157.5
10.5
89
Sukandar Jaya
140
90
Fahroni
106
91
H Firdaus
260
57.75
202.25
92
Muprin
200
30.1
169.9
93
225
42
183
94
H Nurdin Masjid Oniaturahman*
175
20.8
154.2
95
H Asrul Sani
255
66
189
96
H Azuiardi
219
54
165
97
Nazri
180
28.5
151.5
98
Tambat Ihwan
350
28.5
321.5
99
Harmain
215
27
188
Hasan Nuralip
400
100
213.75
4.2% 16.7 % 12.5 % 10.0 %
250
TT
250
TT
250
TT
126
6.7%
250
TT
250
TT
147
6.7%
250
TT
7 5.3
133
5.0%
250
TT
100.7
5.0% 22.2 % 15.1 % 18.7 % 11.9 % 25.9 % 24.7 % 15.8 %
250
TT TT & TU
P
1,284.7
17,343
TT & TU
9.8%
2,653
250
TT TT & TU
P
TT & TU
6.8%
2,653
250
TI
P
1,284.7
20,555
250
TT
250
TT
250
TT
250
TT
250
TT
119.8 1,110 .3
4.6
250 250
346.6 5,527.6
8.1% 12.6 % 13.4 % 11.8 %
250
TT
25,136.0
5.4%
20.8
2.04
24
18.76
1.64
22.36
P
13.5
16.0
Total
6,269.0
53.4 741.4
Total Kecamatan
26,573.5
1,437.5
KEC. KRUI SELATAN
Pekon Pemerihan
19
53.3
115.2
3.8%
41.5
53,315.1
1,057.0
4.8%
459.6
567,952.0
73.1 210.7 55.9 120.0 105.0 122.5 122.5 119.0 119.0 67.5 1,115
5,177 4,289 5,344 4,830 5,145 4,658 3,878 3,381 4,081 3,233 44,015
4,500
246.0 150.0 51.0 111.0 45.0 240.0 357.0 48.0 96.0
5,004 3,050 4,949 5,289 4,855 3,260 4,493 5,552 4,404
4,750
101
Suwardi
5,250
102
Zulfikar
4,500
103
Zulfikar
5,400
104
Zezali
4,950
105
H Bustaman
5,250
106
H Rudin
4,780
107
Thamrin
4,000
108
Yub Bahar
3,500
109
Syafi'i
4,200
110
H Husni
3,300
Total Pekon Mandiri Sejati
45,130
111
M Razi
5,250
112
Edi Sumaryadi
3,200
113
Sarpan AR
5,000
114
Amar Hakim
5,400
115
Fatimah
4,900
116
M Bakri
3,500
117
H Sidik
4,850
118
Sajumrat
5,600
119
Syarifudin
120
Nurmal
1.4%
150
SWH
4.7%
150
SWH
1.0%
150
SWH
2.4%
150
SWH
2.0%
150
SWH
2.6%
150
SWH
3.1%
150
SWH
3.4%
150
SWH
2.8%
150
SWH
2.0%
150
SWH
‐
2.5%
‐
‐
‐
‐
4.7%
150
SWH
4.7%
150
SWH
1.0%
150
SWH
2.1%
150
SWH
0.9%
150
SWH
6.9%
150
SWH
7.4%
150
SWH
0.9%
150
SWH
2.1%
150
SWH
1.7%
150
SWH
20
81.0
4,669 5,068 3,377 3,746 3,920 4,066 3,290 68,992 1,544
121
M Puani
5,200
122
Sudirmansyah
3,500
123
Fuani
3,800
124
M Zaili
3,950
125
Zumrah
4,150
126
Iskandarsyah
3,500
Total
71,050
132.0 123.0 54.0 30.0 84.0 210.0 2,058
Pekon Padang Raya
127
Mesjid Athohiriah*
1568
24.5
Total
1568
24.5
Pekon Way Suluh SD Negri Way Suluh*
128
1543.5 1,755
1800
45.0
1800
1755 116,305
2.5%
150
SWH
3.5%
150
SWH
1.4%
150
SWH
0.8%
150
SWH
2.0%
150
SWH
6.0%
150
SWH
‐
2.9%
‐
‐
‐
‐
1.6%
150
TI
73.5
P
1,284.7
94,425
1.6%
73.5
94,425.45
2.5%
150
TI
90.0
P
1,284.7
115,623
2.5%
90
115,623
0 ‐
2.7%
‐
164
210,048
0
Total
Total Kecamatan KEC.PESISIR SELATAN Pekon Tulung Banban
119,548
45.0 3,243
129
Parni
4,300
105.0
2.4%
90
SWH
130
Ali Akbar
5,200
37.5
0.7%
90
SWH
131
H baidal
4,150
165.0
4.0%
90
SWH
132
Joni
3,850
142.5
3.7%
90
SWH
133
Widawati
4,250
33.0
4,195 5,163 3,985 3,708 4,217
0.8%
90
SWH
134
Masjid Al Amal*
750
20.0
2.7%
90
TI
P
57,812
21
45.0
730
21,997
240.0 240.0 150.0 20.0 650
5,360 4,260 4,600 1,180 15,400
3,600 1,365 4,965
25.0
1,225 1,225
7.0
693
Total Pekon NR Tenembang
22,500
135
M Razi HR
5,600
136
Rahman hakim
4,500
137
Al Qodri
4,750
138
Masjid Nurul Iman*
1,200
Total
16,050
Pekon Pelita Jaya
139
Iskandar Hasan
3,750
140
Mesjid Nurul*
1,400
Total
5,150
150.0 35.0 185
Pekon Sumur Jaya
141
Mesjid Al Manar*
Total
Pekon Pagar Dalam
142
1250
25.0
1250
mesjid Ar Rohman*
700
Total
Pekon Biha
143
Jasmi
250
144
Surya
225
145
Ihsan
375
146
Iskandar
525
1,284.7
503
700
7.0 25.0 22.5 25.0 33.8
693 225 203 350 491
‐
4.3%
100
SWH
5.3%
100
SWH
3.2%
100
SWH
1.7%
100
TI
P
1,284.7
77,082
4.0%
‐
60
77,082
4.0%
75
SWH
2.5%
75
TI
P
1,284.7
134,894
2.2%
3.6%
2.0% 2.0%
1.0% 1.0%
45
57,812
60.0
‐
105
134,894
100
TI
P
1,284.7
96,353
0
100
TI
75.0 75 21.0 21
96,352.5
P
1,284.7
26,979
26,978.7
125
TT
125
TT
6.7%
125
TT
6.4%
125
TT
10.0 % 10.0 %
0
105.0
22
147
Rizal
150
148
Sumantri
150
149
Syamsu Munir
120
150
M Nur
500
151
Ismail Nawawi
350
152
Mut
200
153
Aswandi
135
154
Syarif Hidayat
450
155
Mat Nur
450
156
Nurul Sanusi
300
Total
4,180
Total Kecamatan
49,830
8.0 10.0 6.0 21.3 17.5 30.0 9.0 42.0 30.0 15.0 295 1,665
Total Seluruh
195,952
6,345.17
142 140 114 479 333 170 126 408 420 285 3,885 48,165 189,606. 3
5.3%
125
TT
6.7%
125
1.5
2,653
125
25.0
5.0%
TT TT & TU
P
TU
P
1,284.7
7,708
4.3%
125
TT
5.0% 15.0 %
125
TT
125
TT
6.7%
125
1.5
1,327
NP
TU
NP
647.35
125
22.5
9.3%
TT TT & TU
6.7%
125
TT
5.0%
125
TT
3.3%
3.00 3.00
7.1%
3.2%
47.50 47.50 1,157 .8
Keterangan TT = Tempat Tinggal TU = Tempat Usaha TI = Tempat Ibadah SWH = Sawah
23
56.3
24
6.0%
21
6.7%
6.0
5.0
3,237
44.50
6.3%
11.00
10,944.95
44.50
6.3%
317.0
404,063.2
1,101.5
4.9%
940.1
1,182,064
Lampiran 4: INFORMASI PROYEK DAN JUMLAH KOMPENSASI
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA WTP KEC. PESISIR TENGAH Pekon Kampung Jawa Syarif Ridwan Junot Ikrom Badraini Sudirman H Ridwan Total Pekon Seray : Ruslan Wahidin Abdul Syukur Anazir
ASSET TANAMAN WARGA TERKENA PROYEK PROYEK PRESERVASI JALAN BIHA ‐ KRUI KABUPATEN LAMPUNG BARAT Asset Tanaman Yang Terkena Proyek Tanaman Jenis Jumlah Harga Jumlah Satuan (Rp) Pohon mangga 1 100,000 100,000 Pohon Belimbing 1 50,000 50,000 Pohon Jambu 1 75,000 75,000 Pohon Belimbing 2 50,000 100,000 Pohon Belimbing 2 50,000 100,000 Pohon Belimbing 1 50,000 50,000 475,000 Pohon Jambu Air 1 75,000 75,000 Pohon Jambu Air 1 75,000 75,000 Pohon Pisang 1 50,000 50,000 Pohon Sirsak 1 25,000 25,000 Pohon Belimbing 1 50,000 50,000 Pohon Alpukat 1 100,000 100,000 24
11 Abdul Syukur 12 Riswar 13 Rasnun 14 Sukandar Jaya 15 Fahroni 16 H Nurdin 17 Nazri 18 Hasan Nuralip Total Total Kecamatan KECAMATAN KRUI SELATAN Pekon Pemerihan 19 Suwardi 20 Zulfikar 21 Zulfikar 22 Zezali 23 H Bustaman 24 H Rudin 25 Thamrin 26 Yub Bahar 27 Syafi'i 28 H Husni
Pohon jambu Pohon Alpukat Pohon Lengken Pohon Pisang Pohon Belimbing Pohon Jambu Pohon Mangga Pohon Alpukat Pohon Belimbing Pohon jambu Pohon Jambu Pohon Kelapa Pohon Sirsak Pohon Jambu Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1170 3371 894 1440 1200 1400 1400 1360 1360 1080 25
75,000 100,000 75,000 50,000 50,000 75,000 100,000 100,000 50,000 75,000 75,000 150,000 25,000 75,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
75,000 100,000 75,000 50,000 50,000 75,000 100,000 100,000 50,000 75,000 75,000 150,000 25,000 75,000 1,450,000 1,925,000 5,850,000 16,855,000 4,470,000 7,200,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 6,800,000 6,800,000 5,400,000
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Total Pekon Mandiri Sejati M Razi Edi Sumaryadi Sarpan AR Amar Hakim Fatimah M Bakri H Sidik Sajumrat Syarifudin Nurmal M Puani Sudirmansyah Fuani M Zaili Zumrah Iskandarsyah Total Total Kecamatan KECAMATAN PESISIR SELATAN Pekon Tulung Banban Parni Ali Akbar H baidal Joni Widawati Total
Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi
3936 2400 816 1776 720 3840 5712 768 1536 1296 2112 1968 864 480 1344 3360 1680 600 2640 2280 528 26
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
73,375,000 19,680,000 12,000,000 4,080,000 8,880,000 3,600,000 19,200,000 28,560,000 3,840,000 7,680,000 6,480,000 10,560,000 9,840,000 4,320,000 2,400,000 6,720,000 16,800,000 164,640,000 238,015,000 8,400,000 3,000,000 13,200,000 11,400,000 2,640,000 38,640,000
Pekon Negri R Tenembang 50 M Razi HR 51 Rahman hakim 52 Al Qodri Total Pekon Pelita Jaya 53 Iskandar Hasan Total Pekon Biha 54 Rizal 55 Syamsu Munir 56 M Nur 57 Ismail Nawawi Total Total Kecamatan Total Kebutuhan Seluruh
Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Rumpun Padi Jambu Belimbing Mangga Mangga Jambu
3840 5,000 3840 5,000 2400 5,000 2400 5,000 1 75,000 1 50,000 1 100,000 1 100,000 1 75,000
27
19,200,000 19,200,000 12,000,000 50,400,000 12,000,000 12,000,000 75,000 50,000 100,000 100,000 75,000 400,000 101,440,000 341,380,000
Lampiran 5: SURAT PEMBENTUKAN TIM PENILAH HARGA TANAH
28
29
30
Lampiran 6: HASIL PENILAIAN HARGA TANAH DARI TIM PENILAI HARGA TANAH
31
32
Lampiran 7: PENETAPAN HARGA TANAMAN OLEH DINAS PERTANIAN
33
34
Lampiran 8: HARGA PEMINDAHAN / PENGGANTIAN KONSTRUKSI BANGUNAN OLEH DINAS PU
35
36
Lampiran 9 : SOSIALISASI / WORKSHOP DI PEMERINTAHAN
37
38
39
Lampiran 10 : BERITA ACARA SOSIALISASI DI KECAMATAN
40
41
42
43
Lampiran 11 : BAGAN ALIR MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN DAN KOMPLAIN
PMU WINRIP
Mekanisme Penanganan Keluhan terhadap Pelaksanaan LARAP Proses
M O N I T O R I N G
WTP
- Bappeda - Pimpinan Satker P2JJ (pimpinan Sub‐Proyek) - Panitia Pengadaan Tanah - Tim Monitoring
Dalam 12 hari kerja Investigasi oleh Bapedda dan Satker
Konsultasi dengan WTP
Persetujuan dengan WTP
Publikasi
Pelaksanaan
44
Lampiran 12: FORMULIR BERITA ACARA PERTEMUAN
No
Keterangan
A.
Lokasi Pertemuan
B
Tujuan Pertemuan
C
Yang hadir dari pihak proyek (pemrakarsa)
D
Masyarakat yg hadir :
E
Penjelasan
Pemimpin masyarakat yg hadir Warga Jumlah yang hadir
Isu yang muncul (bisa setiap pertanyaan atau apapun)
F
Tindak lanjut yang disepakati
45
Lampiran 13: FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP UNTUK Kabupaten/Kota: ……………… Sub-project: …………………… Periode pelaporan: ……………. Aktivitas
Laporan Kemajuan1
Rencana Kerja
Catatan
Dari LARAP Tanggal
Target
Kemajuan/ status di lapangan
Masalah & rencana tindak lanjut
KONSULTASI Kompensasi2
Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan
IMPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi /santunan/pesangon termasuk biaya pindah
Lampirkan: kopi tanda terima
2. Persiapan lokasi relokasi untuk : -
Jumlah rumah
-
Jumlah kios/Warung
1 2
Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan. Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kom
46
Lampiran 14 : Surat Perintah Pemasangan Pengumuman Daftar Warga Terkena Proyek
47
48
49
50
51
52
53
54
