DRAFT STUDY LARAP PRESERVASI JALAN BIHA KRUI

DRAFT STUDY LARAP

(Land Acquisition and Resettlement Action Plan)

PRESERVASI JALAN BIHA‐KRUI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PU-net Kementerian Pekerjaan Umum

DAFTAR ISI Hal I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. TUJUAN 1.3. METODE PENDEKATAN 1.4. LINGKUP STUDI 1.5. LOKASI PROYEK 1.6. DISKRIPSI PROYEK HASIL SURVEY 2.1. IDENTIFIKASI WARGA TERKENA PROYEK 2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI WARGA YANG TERKENA PROYEK 2.3. HASIL IDENTIFIKASI ASET TERKENA PROYEK 2.4. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROYEK 2.5. INFORMASI HARGA PASAR TANAH 2.6. INFORMASI HARGA BANGUNAN 2.7. INFORMASI HARGA TANAMAN KEBIJAKAN RENCANA PENGADAAN TANAH, RELOKASI DAN PEMBERDAYAAN 3.1. DASAR PENYUSUNAN RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI 3.2. DASAR DASAR PERHITUNGAN KOMPENSASI 3.3. KOMPENSASI 3.3.1. Estimasi kompensasi Lahan 3.3.2. Estimasi Kompensasi Bangunan 3.3.3. Estimasi Biaya Tanaman yang Terkena Proyek 3.3.4. Estimasi Biaya Aset Lainnya yang Terkena Proyek 3.3.5. Estimasi Biaya Pengamanan Lahan 3.3.6. Estimasi Kebutuhan Seluruh Biaya Pembebasan KONSULTASI MASYARAKAT 4.1. PENDAHULUAN 4.2. MEKANISME SOSIALISASI DAN KONSULTASI 4.3. CAKUPAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI 4.4. PRA PLENO RK‐PTP/LARAP 4.5. RAPAT PLENO RK‐PTKP/LARAP KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 5.1. KELEMBAGAAN 5.1.1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten 5.1.2. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah 5.1.3. Prosedur Penanganan Keluhan PEMANTAUAN DAN PELAPORAN


6.1. PEMANTAUAN INTERNAL 6.2. PEMANTAUAN EKSTERNAL 6.3. PELAPORAN VII. JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN 7.1. JADWAL PELAKSANAAN 7.2. KEBIJAKSANAAN PENDANAAN


I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Melalui UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menjelaskan tujuan dari perlunya transportasi jalan itu sendiri yakni untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat , aman cepat, lancer, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak serta menunjang pembangunan nasional. Untuk maksud tersebut maka Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pekerjaan Umum akan melaksakan proyek peningkatan kapasitas ruas jalan Biha – Krui yang terletak di kabupaten Lampung Barat, provinsi Lampung. Adapun proyek ini akan dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (World Bank) West National Road Improvement Project. Ruas jalan Biha – Krui tersebut akan di lebarkan mengikuti standart jalan nasional dengan lebar 7 m dengan total Rumija 14m sehingga diperlukan tambahan lahan di luar Rumija yang telah ada. Berdasarkan kesepakatan dalam Loan Agreement antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia dimana bila jalan memerlukan tambahan / pengadaan lahan maka Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resetlement Plan) harus mengacu pada kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (IBRD). Melalui peningaktan jakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pengguna dan masyarakat sekitarnya. Bagi masyarakat yang terkena proyek peningkatan jalan ini dapat memberikan peningkatan dalam kehidupan social ekonominya. 1.2 TUJUAN Maksud dan tujuan dari pembentukan RK-PTPKP adalah : 1. Kegiatan ini mengumpulkan informasi tentang kondisi social ekonomi penduduk yang tanahnya atau asset lainnya terkena pelebaran jalan dan mengetahui persepsi dan aspirasi penduduk setempat atas kehadiran rencana proyek jalan tersebut.


2. Menyiapkan alternative kebijakan pengadaan tanah, relokasi dan pembinaan terhadap warga terkena proyek. 3. Menyusun sebuah rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan sebagai pedoman dan upaya terencana bagi proses pelaksanaan pengadaan lahan, relokasi dan pemberdayaan bagi penduduk yang terkena proyek. Adapun keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pembinaan (RK-PTPKP). 1.3 METODE PENDEKATAN Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam studi LARAP / RK-PTPKP selalu disusun berdasarkan informasi langsung dari masyarakat yang terkena proyek baik itu melalui wawancara ataupun diskusi kelompok terfokus yang melibatkan kelompok kelompok masyarakat. Informasi ini diperoleh melalui survai social ekonomi yang penarikan sampelnya dilakukan dengan metode sensus terhadap seluruh keluarga terkena proyek yang akan di bebaskan. Suvai sosial ekonomi yang akan dilakukan terhadap WTP peningkatan kapasitas ruas jalan Biha – Krui dilakukan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dan tidak tersetruktur yang dilakukan dari rumah ke rumah.. Data sekunder yang akan diperoleh dari beberapa institusi seperti Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, Bappeda Kabupaten Lampung Barat, BPN Kabupaten Lampung Barat, Kantor Pajak Prathama Kotabumi dan institusi lain bila diperlukan. Analisa data akan dilakukan dengan metode statistic deskriptif yang dilengkapi tabel. Uraian tentang persepsi masyarakat dan kebutuhan penduduk untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kehidupan social ekonominya disajikan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil analisis berserta temuan temuan di lapangan, kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pengadaan Lahan, Pemukiman Kembali dan Pemberdayaan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan lahan. Rencana kerja ini disusun dalam sebuah matriks yang memuat jenis kegiatan / program, dana yang dibutuhkan, sumber pendanaan dan pelaksana serta penanggung jawab kegiatan tersebut.

1


1.4 RUANG LINGKUP STUDI Ruang lingkup kegiatan studi yang akan dilakukan : 1. Melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh informasi tentang : 1.1 Jumlah dan nama KK yang terkena proyek, luas tanah dan jumlah rumah yang akan terkena proyek. 1.2 Penyebaran lokasi pemukiman padat warga 1.3 Jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengaruh proyek terhadap mata pencaharian tersebut 1.4 Fasilitas umum, infrastruktur dan public utilities yang terkena proyek 1.5 Pandangan awal penduduk mengenai proyek, harapan dan bentuk serta besarnya ganti rugi. 1.6 Perkiraan kasar mengenai ganti rugi tanah, bangunan atau asset yang akan terkena proyek. 2. Melakukan survai social ekonomi dengan cara sensus untuk memperoleh informasi mengenai : 2.1 Kecocokan jumlah dan nama warga yang berhak mendapatkan kompensasi dalam pengadaan tanah berdasarkan informasi yang diperoleh dari suvai pendahuluan 2.2 Jumlah penduduk, rumah tangga yang terkena proyek serta yang harus dipeindahkan 2.3 Umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat kehidupan dan biaya hidup penduduk. 2.4 Jumlah, jenis dan besaran usaha informal yang berada di lokasi 2.5 Ketersediaan dan penggunaan prasarana lingkungan dan utilitas 2.6 Jenis, besaran, kondisi dan status nilai tanah serta bangunan yang akan terkena proyek 2.7 Kemungkinan dampak positip dan negatip proyek terhadap warga melalui Persepsi warga terhadap manfaat dan dampak negative serta keinginan penduduk mengenai proses pelaksanaan proyek, kompensasi dan upaya untuk meminimalkan dampak negative proyek. 3. Akan melakukan diskusi dengan Pemda dan instansi terkait untuk memberikan alternative tentang bentuk, cara penilaian dan besatnya ganti rugi serta upaya upaya untuk mengatasi dampak negative yang ditimbulkan oleh proyek. 4. Bersama dengan Pemda akan melakukan konsultasi dengan warga dan sosialisasi mengenai rencana pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan kepada warga. 1.5 LOKASI PROYEK Wilayah studi LARAP peningkatan jalan Biha – Krui adalah sepanjang 25,040 km yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan 3 kecamatan di kabupaten

2


Lampung Barat yaitu kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Selatan. Adapun peta lokasi lokasi proyek dapat dilihat pada Gambar 1 1.6 DISKRIPSI PROYEK Uraian rencana kegiatan peningkatan jalan Biha – Krui di uraikan dalam Tabel 1.1 berikut : Tabel 1.1 Deskripsi Proyek Peningkatan Jalan Biha – Krui Uraian Eksisting Rencana Kegiatan Panjang Ruas 25,040 km 25,040 km Lebar Perkerasan 4–6m 7m RUMIJA 4,0 – 4,5 11,000 – 17,724 Berdasarkan RUMIJA tersebut maka didapat kebutuhan lahan seluas +/-.829,01 m².

3


II. 2.1

HASIL SURVEY

IDENTIFIKASI WARGA TERKENA PROYEK Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara kepada masyarakat di sekitar rencana lokasi proyek peningakatan jalan Biha – Krui maka jumlah persil yang terkena sebanyak 34 persil yang dimiliki oleh perorangan dan 18 persil tanah yang dimiliki oleh institusi dengan luas tanah yang dibutuhkan yaitu 829,01 m².

2.2

KONDISI SOSIAL EKONOMI WARGA YANG TERKENA PROYEK Sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar proyek jalan Biha – Krui bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dan sedikit dari mereka yang bekerja sebagai pegawai dan sebagai pedagang. Dari hasil pembicaraan dengan penduduk di sekitar rencana proyek, sebagain besar penduduk adalah tamatan SD yang di ikuti tamatan SLTP dan SLTA serta Perguruan Tinggi

2.3

HASIL IDENTIFIKASI ASET TERKENA PROYEK Melalui identifikasi dilapangan terhadap tanah dan asset yang ada yang akan terkena di proyek peningkatan jalan Biha – Krui maka diperoleh data data antara lain : tanah, bangunan, tanaman dan asset lainnya. Adapun hasil identifikasi Tanah, bangunan, Tanaman dan Aset lainnya sebagai berikut :

4


Table 2-1 Perkiraan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Aset Lainnya Yang Terkena Pembebasan Keterangan No Uraian Luasan/Persil/ Uni t1 A Tanah yang akan dibebaskan 1 Luas Tanah 829,01 m² 2 Jumlah bidang tanah yg 52 persil akan di bebaskan : a. Tanah Milik Perorangan 34 persil b. Milik Negara/Umum 18 persil 3 Jumlah Pemilik tanah yg tanahnya a. Dibebaskan keseluruhan b. Dibebaskan sebagian 52 persil (34 KK, 18 institusi) B Bangunan yg akan terkena I. Perorangan 59 unit Rumah a. Bangunan Permanen 49 unit Tinggal, b. Bangunan Semi Warung, permanen Bengkel, c. Bangunan Kayu/non 10 unit Kios permanen d. Pagar kayu 28 unit e. Pagar Permanen 85 unit 2. Institusi a. Pagar Tembok/Permanen 16 unit b. Pagar Besi 1 unit Pemerintah c. Rambu Lalu Lintas 10 unit Desa, d. Batas / Tugu Desa 7 unit Mesjid, e. Tiang Listrik 73 unit PLN, f. Tiang telepon 31 unit Telkom dll g. Meteran PAM 1 unit h. Gardu Listrik 2 unit i. Gardu Telkom 1 unit C Tanaman 12 Tanaman Sumber: Hasil Survey Team LARAP, 2010

Selain lahan yang terkena pembebasan maka juga ada beberapa asset lain yang juga terkena pembebasan seperti pagar kayu ataupun pagar permanen seperti ditunjukkan pada Table 2-3 1

Perkiraan berdasarkan hasil survey Team LARAP, 2010 5


Table 2-3 Data Luasan Aset yang terkena Pembebasan2 No A 1 2. 3 4 B 1 2

Jenis Aset Perorangan Bangunan Permanen Bangunan Kayu Pagar Kayu Pagar Tembok/Permanen Institusi Pagar Tembok/Permanen Pagar Besi

Luas (m²)

Keterangan

185,00 36,25 354,95 926,97 432,2 7,5

Selain itu juga ada jenis asset lain yang terkena pembebasan lahan seperti dilihat pada Table 2-4 Table 2-4 Data Aset Lain yang terkena Pembebasan3 No

Jenis Aset Institusi Rambu lalu lintas Batas/Tugu Desa Tiang Listrik Tiang Telepon Meteran PAM Gardu Listrik Gardu Telkom

1 2 3 4 5 6 7

Satuan

Keterangan

10 buah 7 pasang 73 tiang 31 tiang 1 unit 2 buah 1 buah

Asset lain yang terkena yaitu tanaman yang dapat dilihat pada Tabel 2-5 Table 2-5 Data Aset Tanaman yang terkena Pembebasan4 No 1 2 3 4

Jenis Tanaman Mangga Kelapa Nangka Tangkil

Jumlah 1 9 1 1

Keterangan

2

Perkiraan berdasarkan hasil survey Team LARAP, 2010 Perkiraan berdasarkan hasil survey Team LARAP, 2010 4 Perkiraan berdasarkan hasil survey Team LARAP, 2010 3

6


2.4

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROYEK Berdasarkan wawancara melalui kepala desa yang ada di sekitar proyek maka seluruh kepala desa dan kecamatan mendukung proyek ini agar terlaksana. Pernyataan kepala desa dan kecamatan tersebut terlampir (lihat lampiran 1). Sebagian besar masyarakat telah mengetahui aka nada peningkatan jalan Biha – Krui, namun belum pernah mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaannya.

2.5

INFORMASI HARGA PASAR TANAH Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa (pratin) / lurah (lihat lampiran 2)yang terkena proyek dan berdasarkan harga yang tertinggi dan terendah menurut kepala desa (pratin)/ lurah yakni. : (Lihat Tabel 2-6) Table 2-6 Harga Pasar Tanah Rata rata menurut informasi Desa No A. 1 2 3. 4. B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Desa Kec. Pesisir Tengah Kelurahan Pasar Krui Pekon Kampung Barat Pekon Seray Pekon Way Redak Kec. Krui Selatan Pekon Pemerihan Pekon Sukajadi Pekon Lintik Pekon Padang Haluan Pekon Way Napal Pekon Padang Raya Pekon Way Suluh Pekon Mandiri Sejati Pekon Balai Kencana Kec. Pesisir Selatan Pekon Tulung Bamban Pekon NR Tenembang Pekon Sukarame Pekon Pelita Jaya Pekon Sumur Jaya Pekon Pagar Dalam Pekon Tanjung Setia Pekon Biha

Harga (Rp/²) Terendah Tertinggi

150.000 20.000 20.000

300.000 100.000 100.000

30.000 75.000 20.000 34.000 34.000 34.000 100.000 34.000 100.000

40.000 75.000 100.000 42.000 50.000 42.000 150.000 42.000 150.000

70.000 35.000 40.000 35.000 60.000 75.000 50.000 40.000

70.000 50.000 60.000 55.000 60.000 95.000 60.000 60.000

7


2.6

INFORMASI HARGA BANGUNAN berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yakni : Table 2-7 Harga Pasar Tanah Rata rata menurut informasi Desa No 1 2 3 4 5

2.9

Keterangan Bangunan Permanen Bangunan Kayu Pagar Tembok Pagar Kayu Pagar Besi

Nilai (Rp) 1.700.000,-800.000,-500.000,-75.000,-550.000,--

Satuan Per m² Per m² Per m² Per m² Per m²

INFORMASI HARGA ASET LAIN Berdasarkan informasi dari berbagai sumber asset lain yang ada di bawah ini mempunyai nilai Table 2-8 Harga Pasar Tanah Rata rata menurut informasi Desa No 1 2 3 4 5 6 7

2.7

Keterangan Tiang Listrik Tiang Telepon Rambu Lalu lintas Batas Tugu Desa Gardu PLN Gardu Telepon Meteran PAM

Nilai (Rp) 1.500.000,-1.500.000,-500.000,-3.000.000,-25.000.000,-25.000.000,-5.000.000,--

Satuan Per unit Per unit Per buah Per pasang Per unit Per unit Per unit

INFORMASI HARGA TANAMAN Atas hasil pelacakan informasi harga tanaman maka di dapat harga untuk tanaman itu sebagai berikut Table 2-8 Harga Pasar Tanah Rata rata menurut informasi Desa No 1 2 3 4

Keterangan Pohon Mangga Pohon kelapa Pohon Nangka Pohon Tangkil

Nilai (Rp) 450.000,-25.000,-150.000,-100.000,--

Satuan Per pohon Per pohon Per pohon Per pohon

8


III.

KEBIJAKAN RENCANA PENGADAAN TANAH, RELOKASI DAN PEMBERDAYAAN

3.1

DASAR PENYUSUNAN PEMUKIMAN KEMBALI

RENCANA

PENGADAAN

TANAH

DAN

Pembuatan kebijakan rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman kembali ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam Guideline for Implementation of Environmental and Social Safeguards (IESS). Adapun prinsip dasar kebijakan tersebut adalah : 1. Pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali harus sedapat mungkin harus dihindari atau diminimalkan. Pada saat pembuatan desain jalan, optimasi dari segi teknik harus dilakukan dahulu untuk meminimalkan tambahan lahan diluar rumija yang ada. 2. Jika pengadaan lahan tidak bisa dihindari, kompensasi yang diberikan dan pemindahan warga terkena dampak harus disertai dengan upaya pembinaan sehingga taraf kehidupannya minimal sama dengan sebelum terkena proyek. 3. Warga Terkena Proyek (WTP) akan menerima kompensasi yang sesuai berdasarkan perhitungan biaya penggantian asset yang terkena atau berdasarkan pertimbangan harga pasar dan NJOP. 4. Dalam menetapkan besarnya nilai kompensasi harus beradasarkan pada konsultasi dan diskusi dengan WTP dan harus menerima informasi tentang hak hak mereka, dan diberi kesempatan untuk ikut serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali jika mereka mau dan mampu. 3.2

DASAR DASAR PERHITUNGAN KOMPENSASI • Dasar perhitungan kompensasi lahan Besarnya kompensasi yang akan diberikan pada warga haruslah di musyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan harga NJOP tahun berjalan dan harga pasar yang berlaku pada saat ini dibagi 2 dengan mempertimbangkan juga kemampuan Pemda Kabupaten Lampung Barat. Harga pasar yang akan dipergunakan dalam laporan ini dengan melihat harga pasar terendah dan harga pasar tertinggi yang pernah terjadi di desa desa yang terlewati oleh proyek lalu mendapatkan harga rata rata 9


dari harga pasar tersebut. Dimana informasi tersebut berdasarkan pernyataan kepala desa / pratin yang desanya terkena proyek. Pertimbangan lain tentang penentuan harga semestinya juga diambil dari harga NJOP terendah dan NJOP tertinggi dari masing masing desa lalu membuatnya menjadi harga rata rata dari NJOP. Selain itu juga seharusnya mendapatkan informasi tentang harga pasar terendah dan harga pasar tertinggi dari independent appraisal di kabupaten Lampung Barat. Namun mengingat sampai dengan laporan ini dibuat pertimbangan yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Prathama di Kotabumi dan Bank Daerah belum di dapatkan maka pertimbangan harga untuk sementara ini berdasarkan informasi dari Kepala desa. Pertimbangan penentuan harga ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum . Berikut ini harga untuk Penggantian Lahan yang didapat dari Kepala Desa dengan menentukan harga terendah, harga tertinggi dan harga rata rata sebagai berikut Tabel 3.1 Dasar Harga Penggantian Lahan Berdasarkan Harga Pasar terendan dan tertinggi Untuk Jenis Tanah Darat5 No Nama Desa Harga (Rp/m²) Harga Rata (Rp/m²) Terendah Tertinggi A. Kec. Pesisir Tengah 1 Kelurahan Pasar Krui 150.000 500.000 325.000, 2 Pekon Kampung Barat 150.000 300.000 225.000 3. Pekon Seray 20.000 100.000 60.000 4. Pekon Way Redak 20.000 100.000 60.000 B. Kec. Krui Selatan 1 Pekon Pemerihan 30.000 40.000 35.000 2 Pekon Sukajadi 75.000 75.000 75.000 3 Pekon Lintik 20.000 100.000 60.000 4 Pekon Padang Haluan 34.000 42.000 38.000 5 Pekon Way Napal 34.000 50.000 42.000 6 Pekon Padang Raya 34.000 42.000 38.000 7 Pekon Way Suluh 100.000 150.000 125.000 8 Pekon Mandiri Sejati 34.000 42.000 38.000 9 Pekon Balai Kencana 100.000 150.000 125.000 5

Informasi dan data harga berdasarkan wawancara dan questioner kepala desa/Peratin 10


C 1 2 3 4 5 6 7 8

Kec. Pesisir Selatan Pekon Tulung Bamban Pekon NR Tenembang Pekon Sukarame Pekon Pelita Jaya Pekon Sumur Jaya Pekon Pagar Dalam Pekon Tanjung Setia Pekon Biha Harga Rata rata

70.000 35.000 40.000 35.000 60.000 75.000 50.000 40.000

70.000 50.000 60.000 55.000 60.000 95.000 60.000 60.000

70.000 42.500 50.000 45.000 60.000 85.000 55.000 50.000 76.919 (77.000)

Sumber: Hasil Survey/Questioner Team LARAP, 2010

Untuk informasi harga pasar dari kepala desa yang behubungan dengan tanah sawah sebagai berikut Tabel 3.2 Dasar Harga Penggantian Lahan Berdasarkan Harga Pasar terendan dan tertinggi Untuk Jenis Sawah6 No Nama Desa Harga ((Rp/m²) Harga Rata Terendah Tertinggi (Rp/m²) A. Kec. Pesisir Tengah 1 Kelurahan Pasar Krui 150.000 500.000 325.000 2 Pekon Kampung Jawa 10.000 20.000 15.000 3. Pekon Seray 25.000 150.000 87.500 4. Pekon Way Redak 25.000 150.000 87.500 B. Kec. Krui Selatan 1 Pekon Pemerihan 50.000 75.000 62.500 2 Pekon Sukajadi 80.000 80.000 80.000 3 Pekon Lintik 25.000 150.000 87.500 4 Pekon Padang Haluan 45.000 75.000 60.000 5 Pekon Way Napal 50.000 80.000 65.000 6 Pekon Padang Raya 45.000 75.000 60.000 7 Pekon Way Suluh 150.000 200.000 175.000 8 Pekon Mandiri Sejati 45.000 75.000 60.000 9 Pekon Balai Kencana 150.000 200.000 175.000 C Kec. Pesisir Selatan 1 Pekon Tulung Bamban 90.000 90.000 90.000 2 Pekon NR Tenembang 45.000 60.000 55.500 3 Pekon Sukarame 60.000 90.000 75.000 6

Informasi dan data harga berdasarkan wawancara dan questioner kepala desa/Peratin

11


4 5 6 7 8

Pekon Pelita Jaya Pekon Sumur Jaya Pekon Pagar Dalam Pekon Tanjung Setia Pekon Biha Harga Rata rata

55.000 90.000 85.000 50.000 60.000

85.000 90.000 115.000 60.000 90.000

70.000 90.000 100.000 55.000 75.000 92.857 (93.000)

Dasar harga tersebut diatas dapat digunakan sementara untuk perhitungan besar dana yang dibutuhkan untuk membebaskan kebutuhan lahan yang diperlukan untuk proyek. •

Dasar Perhitungan kompensasi bangunan Untuk perhitungan kompensasi harga bangunan yang ada di kabupaten Lampung Barat di lakukan oleh Tim Penilai. Namun sejauh ini belum ditemukan harga standart khusus yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Barat untuk hal tersebut. Untuk itu melalui beberapa wawancara sepintas dengan warga di Lampung Barat yang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk dirinya sendiri maka dapat di perkirakan harga standart bangunan yaitu

No 1 2 3 4 5

Tabel 3.3 Perkiraan Harga Bangunan dan asset lain 7 Keterangan Nilai (Rp) Bangunan Permanen 1.700.000,-Bangunan Kayu 800.000,-Pagar Tembok 500.000,-Pagar Kayu 75.000,-Pagar Besi 550.000,--

Satuan Per m² Per m² Per m² Per m² Per m²

Sumber :Hasil survey/wawancara team LARAP dengan warga setempat, 2010

•

Dasar Perhitungan Kompensasi Tanaman Berdasarkan hasil survai maka jenis jenis tanaman yang terkena proyek dan belum di didapatnya informasi harga yang d keluarkan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka informasi yang diambil berdasarkan hasil investigasi dengan beberapa penduduk setempat yang sedikit tahu tentang harga harga tanaman didapat :

7

Informasi harga dari wawancara dengan warga setempat. 12


Tabel 3.4 Perkiraan Harga Tanaman dan Asset Lain Yang Akan Terkena Pembebasan8 No Keterangan Nilai (Rp) Satuan 1 Pohon Mangga 1.700.000,-Per pohon 2 Pohon Kelapa 800.000,-Per pohon 3 Pagar Nangka 500.000,-Per pohon 4 Pagar Tangkil 75.000,-Per pohon Sumber :Hasil survey/wawancara team LARAP dengan warga setempat, 2010

3.3 KOMPENSASI 3.3.1 Estimasi Kompensasi lahan Luas lahan yang diperlukan untuk membangun ruas jalan Biha –Krui ini seluas 829,01 m². Harga rata rata untuk seluruh desa berdasarkan harga terendah dan harga tertinggi untuk harga pasar yang ada di semua desa yang terlewatkan oleh proyek ini sebesar Rp 77.000,-- (untuk tanah darat). Untuk tanah sawah yaitu 93.000,-- Untuk itu diperkirakan besar dana yang di butuhkan untuk membebaskan lahan adalah sebesar lebih kurang Rp 63.833.770,-3.3.2 Estimasi Kompensasi Bangunan Sedangkan untuk estimasi jumlah biaya kompensasi yang akan diberikan untuk penggantian asset yang terkena proyek privasi jalan Biha – Krui yakni : Tabel 3-5 Estimasi Biaya Penggantian Bangunan Jalan Biha – Krui, Lampung Barat, Provinsi Lampung No A 1. 2. 3. 4. 5. 6 B 1 2

Jenis Asset Perorangan Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Non Permanen Pagar Permanen Pagar Semi Permanen Pagar Non Permanen/Kayu Institusi Pagar Tembok/Permanen Pagar Besi Total

Jumlah Luas Yg Terkena (m²)

Harga satuan (Rp)

Total (Rp)

185,00 36,25 926.97 354,95

1.700.000 800.000 500.000 75.000

314.500.000

432,2 7,5

500.000 550.000

648.300.000 4.125.000 1.486.031.250

29.000.000 463.485.000 26.621.250

. 8

Informasi harga dari wawancara dengan warga setempat.

13


3.3.3

Estimasi Biaya Tanaman yang terkena Proyek Mengenai perkiraan biaya sehubungan dengan kompensasi yang diberikan untuk tanaman yang terkena proyek sebagai berikut :

No 1 2 3 4

3.3.4

Estimasi Biaya Aset Lainnya yang terkena proyek Estimasi asset lain yang terkena proyek seperti tiang listrik, tiang telepon dan lain lain yakni :

No 1 2 3 4 5 6 7

3.3.5

Tabel 3-6 Estimasi Biaya Tanaman yang terkena proyek Privasi jalan Biha – Krui, Kabupaten Lmpung barat Provinsi Lampung Nama Pohon Jumlah Harga Total Satuan (Rp) (Rp) Mangga 1 450.000 450.000 Kelapa 9 25.000 225.000 Nangka 1 150.000 150.000 Tangki 1 10.000 10.000 Jumlah 835.000

Tabel 3-7 Estimasi Biaya Aset Lain yang terkena proyek Privasi jalan Biha – Krui, Kabupaten Lampung barat Provinsi Lampung Nama Pohon Jumlah Harga Total Satuan (Rp) (Rp) Rambu Lalu Lintas 10 500.000 5.000.000 Batas/Tugu Desa 7 3.000.000 21.000.000 Tiang Listrik 73 1.500.000 109.500.000 Tiang Telepon 31 1.500.000 46.500.000 Meteran PAM 1 5.000.000 5.000.000 Gardu Listrik 2 25.000.000 50.000.000 Gardu Telepon 1 25.000.000 25.000.000 Jumlah 262.000.000

Estimasi Biaya Pengamanan Lahan Untuk pengamanan lahan yang sudah di bebaskan maka perlu di pasang papan larangan di sepanjang ruas jalan Biha – Krui yang akan di bangun. Pemasangan di lakukan di setiap tempat yang strategis dengan jumlah 25 papan nama dengan harga perkiraan setiap satu set papan nama yaitu Rp 600.000,--. Atau seluruhnya berjumlah Rp 15.000.000,--

14


3.3.6

Estimasi Kebutuhan seluruh biaya Pembebasan Jumlah seluruh biaya untuk pembebasan lahan itu sendiri di perkirakan dalam rangkuman dibawah ini Tabel 3-8 Estimasi Biaya Pembebasan Lahan Privasi jalan Biha – Krui, Kabupaten lampung barat Provinsi lampung No 1 2 3 4

Keterangan Kompensasi Lahan Kompensasi Bangunan Kompensasi Tanaman Kompensasi Aset Lain Total

Jumlah (Rp) 63.833.770. 1.486.031.250 835.000 262.000.000 1.812.700.020

Adapun detail dari rencana kerja, jadwal, penanggung jawab kegiatan dan rincian biaya dapat dilihat pada Tabel 7-2

15


IV. 4.1

KONSULTASI MASYARAKAT

PENDAHULUAN Ikut terlibatnya masyarakat yang terkena proyek preservasi jalan Biha – Krui dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penanganan (action plan), untuk mengetahui bagaimana persepsi dan penerimaan mereka terhadap rencana penaganan dampak akibat adanya proyek. Ketika saja warga yang terkena asetnya berupa bangunan atau asset lainnya akan timbul perubahan dan menimbulkan keluhan / complain. Oleh karena itu sangat di perlukan suatu usaha untuk meminimalkan dampak dan efektiviutas penyampaian keluhan dengan melibatkan warga terkena proyek dalam setiap proses konsultasi. Dirjen Binamarga juga menjamin bahwa informasi tentang proyek akan di informasikan kepada masyarakat khususnya pada warga yang terkena proyek dan stakeholder lainnya sebelum pelaksanaan proyek. Sosialisasi sangatlah penting dan perlu dilakukan secara intensif kepada masyarakat yang terkena proyek mengingat situasi saat ini sudah sedemikian demokratisnya . Kesemuanya itu akan memberikan dampak mudah dalam upaya mencapai kesepakatan yang pada akhirnya juga akan memperlancar pelaksanaan proyek preservasi jalan Biha – Krui.

4.2

MEKANISME SOSIALISASI DAN KONSULTASI Mekanisme konsultasi dapat dilakukan dengan cara datang langsung kepada perorangan atau secara berkelompok melalui focus group discussion (FGD). Sistim ini akan memebrikan banyak keuntungan karena informasi yang di sampaikan akan mendapatkan respon balik dari warga yang terkena proyek. Ketika acara ini dilaksanakan maka masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan atau keberatan tentang rencana proyek . Cara lain yang dapat membantu proses tersebut . cara lain yang juga dapat dipakai yakni melalui pemasangan papan pengumuman atau majalah dinding yang dipsang pada papan informasi disekitar proyek, surat kabar atau brosur brosur yang memuat informasi proyek dan situasi di masyarakat akibat rencana proyek. Proses sosialisasi yang informal awal telah dilakukan ketika Team LARAP menentukan batas ruang milik jalan (Rumija) yang dibutuhkan berdasarkan rencana desain dilakukan bersama survai awal pada tanggal 23 – 27 November 2010. Juga hal tersebut secara tidak langsung telah dilakukan oleh pejabat setempat khususnya pada kepala desa (pratin) di lokasi proyek

16


yang terkena pembebasan dimana meminta kepala desa / kelurahan untuk mendukung program ini. Khusus untuk peningkatan jalan Biha – Krui ini maka akan dilakukan pada kelurahan Pasar Krui dengan melakukan sosialisasi yang lebih banyak dari pada desa lain dikarenakan padat. Sehingga kemungkinan alot dalam negosiasi akan terjadi. 4.3

CAKUPAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI Pertemuan / sosialisasi akan menginformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) tentang detail dari : • Deskripsi rencana pembebasan lahan dan jadwal pelaksanaannya. • Detail kompensasi yang akan diberikan sesuai yang tercantum dalam dokumen LARAP dan bagaimana WTP akan menerima kompensasi mereka. • Garis besar proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan nilai kompensasi. • Penjelasan tentang proses penerimaan kompensasi dan waktu penerimaannya. • Penjelasan tentang procedur penyampaian keluhan dan complain. Ringkasan dokumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali juga akan di tempelkan di papan pengumuman kantor desa atau tempat lain yang bisa di akses langsung oleh WTP selama satu bulan untuk memberikan kesempatan kepada WTP untuk mengajukan keberatan.

4.4

PRA PLENO RK-PTP / LARAP Kegiatan konsultasi dan pembahasan Rencana Kerja Pembebasan tanah dan Pemukiman Kembali di tingkat Pemerintah daerah dengan melibatkan semua stake holder terkait termasuk WTP merupakan salah satu factor penentu bagi keberlanjutan proses pembebasan tanah. Bentuk kegiatan pembahasan awal berupa pra-pleno ditingkat pemerintah daerah kabupaten yang nantinya dilanjutkan dengan pelaksanaan pleno untuk penyepakatan dan penandatanganan RK-PTP / LARAP. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dihasilkan masukan masukan serta kesepakatan bersama terhadap langkah langkah yang akan dilakukan untuk pembebasan tanah yang terkena proyek. Maksud pertemuan ini tidak lain adalah untuk memperoleh masukan serta saran terkait dengan studi LARAP yang telah dilakukan serta untuk memperoleh kesepahaman bersama mengenai rencana program dan

17


kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali paket jalan Biha – Krui. 4.5

RAPAT PLENO RK-PTKP / LARAP Menindaklanjuti rapat pra-pleno yang telah dilakukan di tringkat kabupaten, maka hasil hasil masukan yang telah disampaikan akan menjadi masukan untuk penyempurnaan dokumen RK-PTPKP / LARAP. Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen tersebut lalu dibawa kedalam forum pleno yang bertujuan untuk membuat kesepahaman bersama terhadap rencana kerja yang tertuang dalam dokumen PTPKP / LARAP. Dokumen Rencana Kerja yang telah disepakati harus di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Lampung Barat sebagai bentuk persetujuan dan kesanggupan dari Pemkab. Dokumen Rencana Kerja yang telah disyahkan ini akan menjadi pedoman kerja dalam pelaksanaan pembebasan tanah dan pemukiman kembali pada lokasi rencana proyek.

18


V.

KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

5.1

KELEMBAGAAN Direktorat Jenderal Binamarga adlah Institusi Pelaksana untuk West Improvement National Road Improvement Project. Semua bentuk koordinasi dan administrasi yang terkait dengan WINRIP, termasuk didalamnya masalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali juga menjadi tanggung jawab Ditjen Binamarga selaku institusi pelaksana. Sementara itu, sesuai dengan Undang Undang Pemerintah daerah Tingkat II bertanggung jawab menjadi pelaksana pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Ditjen Bina Marga melalui Project Management Unit (PMU) yang dibentuk khusus untuk WINRIP, bertanggung jawab atas semua kegiatan pengadaan tanah, ekternal monitoring dan semua hal yang perlu dilaporkan ke World Bank. Pelaksanaan sub proyek menjadi tanggung jawab satuan kerja (Satker) Pembangunan Jalan dan jembatan Propinsi Lampung. Dalam pelaksanaan pengawasan sub proyek, PMU dan Satker akan dibantu oleh Konsultan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah di bentuk berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor : B / 23/KPTS/01/2010 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten lampung Barat. PPT tersebut telah menetapkan Lembaga Penilai Harga Tanah (terlampir)

5.5.1 Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kenaggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota b. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung barat sebagai wakil ketua merangkan Anggota.

19


c. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lampung Barat sebagai Sekretaris merangkap Anggota d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagai Anggota e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten lampung Barat sebagai Anggota f. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Lampung Barat sebagai Anggota g. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai Anggota h. Peratin atau Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai Anggota. Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adapun Tugas Pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. 2. Mengadakan penelitian status hokum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masya rakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media e;lektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah. 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada diatas tanah. 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. Selain tugas tugas tersebut diatas, Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten lampung Barat perlu juga melaksanakan kegiatan meliputi : 1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hokum atas tanah dan bangunan terkena.

20


2. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan. 3. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama masa kerja. 4. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Bupati dan Tim Monitoring Pengadaan Tanah. 5.1.2 Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah bertugas untuk melakukan penilaian harga tanah yang terkena proyek peningkatan jalan Biha – Krui. Keanggotaan Tim Penilai harga Tanah yang telah di bentuk di Kabupaten Lampung Barat terdiri atas : a. Advokat LBH Lampung Barat sebagai Ketua b. kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai Sekretaris c. Notaris PPAT Kabupaten Lampung Barat sebagai Anggota d. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten lampung Barat sebagai Anggota e. Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten lampung Barat sebagai Anggota 5.2

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN Tujuan utama dari prosedur penyampaian keluhan adalah untuk memberi kesempatan kepada WTP untuk menyeuarakan ketidakpuasannya, menyampaikan complain dan mengekspresikan keluhannya secara verbal atau tertulis. Sosialisasi dan konsultasi public seharusnya bisa meminimalkan adanya complain yang mendasar. Keluhan dapat berisikan ketidakpuasan terhadap semua aspek pengadaan tanah dan pemukiman kembali termasuk keabsahan, besarnya kompensasi dan kemudahan bagi WTP dalam menerima kompensasi yang ditawarkan. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut : ¾ Semua keluhan pertama kali harus disampaikan kepada Tim Monitoring Internal / Bappeda / Pimpro atau dapat juga disampaikan ke PMU WINRIP tentang semua aspek LARAP termasuk proses penyusunannya. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan dalam waktu 14 hari setelah menerima pengumuman ganti rugi.

21


¾ Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan PMU-WINRIP melalui Ketua Bapedda, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung dan Tim Monotoring dan Evaluasi untuk melakukan penelitian. ¾ Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip win-win solution. ¾ Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Sedangkan mekanisme penyelesaian apabila belum tercapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak hak atas tanah dan Benda benda yang ada diatasnya. Diagram alir mekanisme penyampaian keluhan ditunjukkan dalam diagram berikut ini (Gambar 2)/ Lampiran

22


VI.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemberdayaan agar di lakukan sesuai dengan rencana dan keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarlkan hasil monitoring maka dilakukan evaluasi dengan maksud untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program program. Melalui kegiatan tersebut dimungkinkan adanya rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan serta akan menjadi masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara internal dan eksternal. 6.1

PEMANTAUAN INTERNAL

Secara internal Tim Monitoring dan Evaluasi internal akan dibentuk oleh Pemerintah kabuoaten Lampung Barat pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pemberdayaan akan dimulai Tim ini berjumlah terdiri dari unsure Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, BAPPEDA, unsur masyarakat (WTP), unsur Perguruan Tinggi, atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tim Monitoring dan Evaluasi akan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara langsung oleh anggota tim, adapun tugas dari Tim tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi, pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk kembali membangun fasum / fasos dan pengumpiulan apresiasi serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga yang terkena pelebaran. b. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah full time selama kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali berlangsung. Tim akan mempunyai satu kantor secretariat sehingga memudahkan WTP yang akan menyampaikan complain dan keluhan. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah, Bappeda dan Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan WTP.

23


Sedang beserta upaya penanggulangannya, menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah dan instansi terkait lainnya lingkup pemerintah daerah. c. Tim Monitoring dan Evaluasi akan menyusun Laporan Kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaan rencana kerja pengadaan tanah, akan dilakukan evaluasi akhir kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan pengadaan tanah, khususnya untuk mengetahui apakah warga terkena proyek mengalami kesulitan akibat kegiatan proyek. Kebutuhan dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Kabupaten Lampung Barat. 6.2

PEMANTAUAN EKSTERNAL

Sedangkan pemantauan secara eksternal menjadi tanggung jawab Proyek dan akan dilakukan oleh suatu lembaga yang independen. Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. Adapun indicator pemantauan dan evaluasi antara lain meliputi : a. Tingkat Kepuasan WTP b. Efektivitas perencanaan c. Dampak lain yang timbul Pemantauan eksternal dilakukan 2 kali, yaitu pada saat sebelum konstruksi dimulai dan pada tahap awal pengoperasian jalan untuk lalu lintas umum. Adapun yang menjadi tugas tugas utama dari tim pemantau eksternal ini adlaah sebagai berikut : a. memeriksa hasil pemantauan internal b. Menilai apakah tujuan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan telah tercapai, khsusnya apakah mata pencaharian dan taraf hidup WTP telah terpulih atau ditingkatkan. c. Menilai effisiensi, efektivitas, manfaat dan kesinambungan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk pembuatan dan perencanaan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah dimasa mendatang. d. memastikan apakah kelayakan ganti rugi dan batuan yang diberikan telah memenuhi tujuan, dan apakah tujuan tersebut sesuai dengan kondisi WTP saat ini.

24


6.3

PELAPORAN

Jenis laporan pemantauan internal terdiri dari bulanan dan laporan akhir kegiatan. a. Laporan Bulanan laporan bulanan akan memuat informasi tentang -

-

-

Rincian data sosialisasi yang telah dilakukan termasuk lokasi, sejak persiapan dan pada saat pelaksanaan pengadaan tanah dan poemukiman kembali Janis dan waktu penyerahan kompensasi dan pelaksanaan rehabilitasi sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali Keluhan dan complain yang masuk dari WTP tentang semua aspek pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali Kondisi social ekonomi WTP termasuk daftar nama nama WTP dan asset mereka yang tertera.

Laporan bulanan ini dibuat oleh Ketua Tim Pemantauan dan disampaikan kepada PMU, Bupati dan Proyek. b. Laporan Akhir Kegiatan Laporan ini berisikan informasi tentang pencapaian target/sasaran fisik kegiatan, realisasi penyerapan (dan alokasi) anggaran, perkembangan kondisi social ekonomi WTP (khususnya juga yang terpindahkan), permasalahan / kendala yang dihadapi dan upaya / rencana tindak penyelesaian, serta rencana pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan laporan pemantauan eksternal akan dibuat pada awal dan akhir pelaksanaan konstruksi oleh tim yang akan dibentuk oleh Proyek..

25


VII. JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN 7.1

JADWAL PELAKSANAAN

Dalam Pedoman Pelaksanaan Penanganan Dampak Lingkungan dan Sosial (IESS) disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan dimulai setelah pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali selesai dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yakni : 1. Fungsionalisasi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Karena Panitia Pengadaan Tanah (PPT) telah terbentuk maka langkah pertama dalam kegiatan proyek adalah memfungsikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk kepentingan proyek yakni peningkatan jalan Biha – Krui.. Serta melakukan penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah di semua desa yang terkena proyek jalan Biha – Krui serta melakukan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada bulan Mei 2011. 2. Sosialisasi Tujuan utama dari sosialisasi adalah memberi informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat terkena dampak dan institusi / stakeholder terkait lainnya tentang rencana proyek, mengetahui persepsi mereka dan untuk mendapatkan masukan dari WTP. Metode yang digunakan selama sosialisasi / konsultasi masyarakat antara lain adalah : pertemuan public, wawancara perorangan atau kelompok dan observasi lapangan. Sosialisasi kepada warga yang akan terkena proyek sudah mulai dilaksanakan sejak dilakukannya penentuan batas Rumija dan survey social ekonomi oleh penyusun dokumen LARAP. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan lebih intensif dan terus menerus oleh PPT dan diharapkan melalui konsultasi dan sosialisasi yang intensif ini akan memperlancar proses sosialisasi. Proses sosialisasi akan dilakukan mulai antara bulan Juni – Juli 2011 dimana kegiatan tersebut akan terdokumentasi dalam bentuk berita acara. Instansi yang bertanggung jawab adalh pihak Proyek dan Panitia Pengadaan tanah. Khusus untuk Kelurahan Pasar Krui akan di lakukan sosialisasi khusus mengingat tingkat kepadatan yang tinggi dilokasi ini serta mempunyai dampak yang besar terhadap kegiatan pembebasan karena harga lahan yang relative sangat bervariasi serta merupakan daerah pertokoan.

26


3. Identifikasi tanah, bangunan, tanaman dan asset lain Panitia Pengadaan Tanah akan melakukan pengukuran batas batas yang nantinya akan dibebaskan untuk proyek. Semua yang berkaitan dengan tanah, bangunan, tanaman dan utilitas lain yang akan terkena proyek di identifikasi berdasarkan detail desain jalan. Pengukuran dan identifikasi asset terkena pembebasan dilakukan bersama sama dengan masyarakat / institusi yang terkena dampak dan di saksikan aparat pemerintah desa / kecamatan. Pengukuran dan identifikasi kembali akan dilaksanakan oleh PPT pada bulan Juni – Juli 2011. 4. Musyawarah Musyawarah atau negosiasi dilaksanakan setelah diperolehnya hasil pengukuran dan pematokan kepada warga yang lahannya akan terkena pelebaran jalan. Pada tahap ini juga akan di informasikan rencana pembangunan secara lengkap dan jelas termasuk jadwal pelaksanaannya. Demikian juga bila ada WTP sebagai pemilik bangunan kios atau asset lain yang akan dipindahkan atau dimundurkan juga akan di informasikan tentang rencana pemindahannya / pemunduran. Bertepatan dengan saat ini juga dilakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan nilai kompensasi serta mekanisme pelaksanaannya dalam bentuk kesepakatan kesepakatan yang akan di tuangkan dalam bentuk berita acara musyawarah / negosiasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2011. 5. Pembayaran Kompensasi Setelah ada kesepakatan mengenai besaran dan waktu pemberian kompensasi maka Pemerintah Kabupaten melalui PPT akan melaksanakan pemberian kompensasi baik itu tanah, bangunan atau asset lainnya baik itu berupa bentuk asset perorangan ataupun institusi. Pelaksanaan pemberian kompensasi akan berlangsung pada bulan September – Oktober 2011 dan penanggung jawab kegiatan ini adalah PPT Kabupaten. 6. Pengamanan Lahan yang telah di bebaskan Setelah pelaksanaan pembongkaran dan pengosongan lahan Rumija, perlu dilakukan pengamanan terhadap lahan tersebut untuk menghindari terjadinya pemanfaatan kembali lahan Rumija oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini dilakukan melalui pemasangan papan larangan pemanfatan lahan pada titik titik yang strategis. Kegiatan ini dilakukan pada Oktober – November 2011.

27


7. Sertifikasi Lahan Untuk lahan yang terkena pembebasan yang sudah ber sertifikat, ketika setelah pemberian kompensasi maka hak kepemilikan warga atas asset yang dimiliki, khususnya tanah telah berkurang / hilang. Maka perlu dilakukan penyesuaian luas atas lahan warga tersebut pada sertifikat begitu juga untuk surat Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kegiatan ini akan dilakukan pada Tahun 2012 dan penanggung jawab pelaksanaan adalah PPT, Proyek, Kantor Pelayanan Pajak PBB serta badan Pertanahan nasional Kabupaten Lampung Barat. 8. Pembongkaran asset yang terkena proyek Setelah dilakukan pembayaran kompensasi pada warga yang terkena proyek maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pembongkaran atas asset warga yang lahannya telah di beri kompensasi, baik itu asset yang bersifat permanen maupun tidak permanen. Pelaksanaan kegiatannya akan berlangsung antara Oktober – November 2011 9. Penyampaian Keluhan dan Komplain Setiap warga yang terkena dampak dari kegiatan pembebasan atas tanah mempunyai hak untuk bersuara bila terjadi ketidakpuasan. Penyampaian keluhan tersebut dapat dilakukan baik itu verbal maupun secara tertulis. Keluhan warga tersebut yakni semua aspek pengadaan tanah dan pemukiman kembali baik itu keabsahannya, besarnya kompensasi dan kemudahan dalam memperoleh / penerimaan kompensasi. Keluhan dan complain ini dapat disampaikan maksimal 15 hari setelah penerimaan kompensasi 10. Pemantauan dan Evaluasi Tim pemantau internal akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersamaan ketika pembentukan PPT sehingga proses pengadaan tanah dapat dipantau sejak proses sosialisasi. Salah satu tugas dari Tim ini adalah untuk menampung keluhan dan complain dari WTP dan bersama sama dengan PPT dan Proyek mencari jalan keluar terbaik serta mengevaluasi proses pengadaan lahan secara keseluruhan dari sosialisasi sampai dengan pembayaran kompensasi. Masa penugasan Tim Pemantauan Internal adalah Mei- November 2011. Ringkasan dari jadwal pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

28


Tabel 7-1 Jadwal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali No 1.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.2

Aktivitas Persiapan penyusunan Dokumen LARAP, yaitu survey awal, survey social ekonomi, pembuatan rencana penanganan, diskusi dengan subdit Lingkungan/PMU, diskusi dengan Pemkab Lampung Barat sampai dengan rapat Pleno. Fungsionalisasi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Sosialisasi Pengadaan Tanah dengan calon WTP Pengukutan dan pematokan bersama dengan calon WTP Musyawarah Perhitungan Nilai Kompensasi Pemberian Kompensasi Pengadaan Tanah Pengurusan Sertifikasi WTP Pembongkaran Aset yang terkena Proyek Pemasangan Papan Nama Pelaporan Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Program

Jadwal

Nov 2010 – Mei 2011

Mei 2011 Jun- Jul 2011 Jun – Jul 2011 Jul – Agustus 2011 Sep – Oktober 2011 Tahun 2012 Okt – Nov 2011 Okt – Nov 2011 Okt – Nov 2011 Mei – Nov 2011

KEBIJAKSANAAN PENDANAAN

Kebutuhan dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk rencana kegiatan Peningkatan jalan Biha – Krui, kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung diharapkan / diupayakan bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Termasuk didalamnya biaya Pengadaan Tanah. Biaya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.02/2008 tentang biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang besarnya 4% dari total biaya pengadaan tanah. Biaya untuk Tim Monitoring Internal juga berasal dari APBD Kabupaten lampung Barat. Rencana Kerja Panitia Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pemberdayaan, secara rinci (program, kegiatan, perkiraan dana yang diperlukan, sumber pendanaan, pelaksanaan dan penanggung jawab) telah di uraikan dalam Tabel 7-2. (Lampiran) Rencana kerja tersebut akan dipakai sebagai acuan kerja Panitia Pembebasan Tanah dalam penanganan pengadaan tanah ini, tapi pada akhirnya kesepakatan harga kompensasi yang akan dipakai adalah berdasarkan kesepakatan / musyawarah dan mufakat dengan WTP

29


LAMPIRAN

Gambar 2. BAGAN ALIR MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN DAN KOMPLAIN

PMU‐ WINRIP

WTP

M O N I T O R I N G

Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju

Mekanisme Penanganan Persetujuan dan Penolakan Kompensasi Proses (mengacu pada perpres 36/2005 & 65/2006) ‐ Team Pembebasan Tanah ‐ Bappeda ‐ Pimpinan Proyek Diskusi Setuju Tidak Setuju Pembayaran Bupati/Walikota Kompensasi Gubernur Menteri dalam Negeri Pencabutan Hak atas Lahan oleh Presiden

Mekanisme Penanganan Kelurahan terhadap pelaksanaan LARAP Proses ‐ ‐ ‐

Bappeda Pimpinan Proyek Tim Monitoring

Investigasi oleh Bappeda dan Pimpro

Dalam 12 hari Kerja

Diskusi dengan WTP

Persetujuan dengan WTP

Publikasi Penganganan Masalah

Pelaksanaan


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010

No

STA Jenis Warung (NP) Warung (P) Pohon Mangga Rambu LL Pohon Kelapa Pohon Nangka -

1 2 3

0+000-0+050 0+050-0+100 0+100-1+300

4 5.

1+300-1+350 1+350-1+450

6. 7

1+450-1+500 1+500-2+650

-

8 9

2+650-2+750 2+750-3+450

Warung (P) Tanah

10 11

3+450-3+650 3+650-4+800

Kiri Jalan Satuan 12 m² 6 m² 1 unit 1 unit 1unit 1 unit

Batas desa Tj.Setia Pagar Rumah (P) Tanah Tugu desa Tj.Setia

STA 0+260 0+780 1+100 1+150 -

Jenis

Kanan Jalan Satuan

STA

3+450

Rambu LL Rambu LL Pohon Kelapa Pagar Rumah (P) Tanah Pagar Rumah (P) Tanah Pohon Tangkil

12 m² 4 m² -

3+450

1 pasang

3+700

Pagar Rumah (P) Tanah -

13 m² 4,3 m² 1 unit

4+000

Rambu LL

1 unit

3+650

4+300

-

-

-

1,5 m² 4 m²

1 unit 1 unit

5 unit 12 m² 4 m²

0+500 0+910 1+350 1+350

11,5 m² 3,83 m²

2+600

1 unit

3+450

-


LAMPIRAN


12

4+800-4+950

13

4+950-6+200

14

6+200-6+300

Pagar Rumah (P) Tanah Warung (P) Tanah Batas desa Sb.Jaya Pagar (P) Masjid Arahman Tanah Rambu LL -

10,5 m² 3,5 m² 1,5 m² 3,5 m² 1 pasang

4+400

-

-

-

4+450

-

-

-

4+500

-

-

-

30 m²

4+700

-

-

-

10 m² 1 unit -

4+700 -

22,5 m²

4+950

Pagar Rumah (P) Tanah Pagar Rumah(NP) Tanah Meteran PA

12 m² 4 m² 11,25 m² 3,75 m² 1 unit

4+950

Tanah SDN.Pelita Jaya Warung (P) Tanah Bengkel Motor Tanah Warung (P) Tanah

10 m²

5+600

Pagar (P) Masjid Almanar Tanah Pagar Rumah (P) Tanah Pagar (NP) Tanah Rumah (NP) Tanah -

1,5 m² 3 m² 3 m² 4 m² 1,5 m² 3 m²

5+900

-

6+150

-

6+300

-

4+950 5+300

7,5 m² 13,5 m² 4,5 m² 13,5 m² 4,5 m² 3 m² 3 m²

4+950 4+950 5+150


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 15 16

6+300-6+450 6+450-6+600

17 18

6+600-6+975 6+975-7+035

19

7+035-7+850

20 21

7+850-7+900 7+900-8+100

22 23

8+100-8+150 8+150-8+300

24 25

8+300-8+400 8+400-8+550

Tiang Listrik Tiang Listrik Meteran PAM 3 Rumah (P) Tanah Warung (P) Tanah Gudang (NP) Tanah Rumah (P) Tanah Pagar Rumah(NP) Tanah

1 unit

6+300

1 unit 1 unit

6+500 6+590

9 m² 9 m²

7+000

-

7+100 7+200

-

7+250

-

7+250 7+550

Pagar (NP) Tanah Pohon Kelapa

9 m² 3 m² 3 unit

8,5 m² 3,25 m² 1 unit

8+240 8+300

Pagar Rmh (NP) Tanah Tiang Listrik -

2 m² 2 m² 2,5 m² 2,5 m² 4 m² 6 m² 10,5 m² 3,5 m²

-

Tugu Batas Desa 2 Warung (P) Tanah -

1 pasang 3,5 m² 3,5 m²

Gardu Pagar Rumah (P)

15 m²

7+550 7+550

8+050 8+100 8+125

8+500 8+500


LAMPIRAN


8+550-8+600 8+600-8+700

28 29

8+700-9+100 9+100-9+300

30

9+300-9+450

31

9+450-9+950

32 33

9+950-10+050 10+050-10+200

34 35

10+200-10+500 10+500-11+000

36

11+000-11+200

37

11+200-11+500

Warung (P) Tanah Tanah Makam Rumah (P) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Bangunan Masjid Nurul Aula (P) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Masjid Azkia Tanah

1,5 m² 3 m²

8+650

15 m² 3,5 m² 3,5 m² 9 m² 3 m² 18 m² 6 m² 15 m²

9+200 9+250 9+450 9+750

Tanah Tiang Listrik

5 m² 1 unit

8+650

Tiang Telkom

1 unit

9+100

Pagar Rmh (NP) Tanah -

10,5 m² 3,5 m²

9+250

Pagar Rmh (NP) Tanah

10,5 m² 3,5 m²

9+750

1 unit

10+000

9+750

15 m² 13,5 m² 4,5 m²

10+100

Tiang Listrik -

9 m² 3 m² 9 m² 3 m² 10,5 m² 3,5 m² 10 m² 10 m²

10+550

-

11+150

Tiang Listrik

1 unit

11+100

11+300

Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah

13,5 m² 4,5 m² 10,5 m² 3,5 m²

11+300

-

11+310

11+310


LAMPIRAN


38 39 40

Pagar Rmh (NP) Tanah Tugu Bts Desa Tulung Bamban 11+500-11+550 11+550-11+700 11+700-13+200 Pagar Kayu Villa Tanah -

12 m² 4 m² 1 pasang

18 m² 6 m²

11+310 11+450

Pagar Rmh (NP) Tanah -

12+650

Tiang Listrik

13+100

Pagar Ktr.Camat Tanah Pagar Dinas Pertanian Pss.Sel Tanah -

13+200

-

13+250

Pagar (P) Ktr.Pratin Mandiri sejati Tanah Warung (P) Tanah Tiang Listrik Tiang Listrik -

-

41

42 43

Pagar (NP) Camp Surf Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah 13+200-13+450 Pagar Rmh (P) Tanah

13+450-13+550 13+550-13+600 -

45 m² 15 m² 9 m² 3 m² 12 m² 4 m²

12 m² 4 m²

11+310

1 unit

12+250

30 m² 10 m² 27 m²

12+450 12+450

9 m²

9 m²

3 m² 2 m² 3 m² 1 unit 1 unit

13+250

13+450 13+500 13+550


LAMPIRAN


13+600-13+650 Tanah Sawah 13+650-14+700 Pagar Rmh (P) Tanah Rumah (NP) Tanah Warung (P) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Warung (NP) Tanah Warung(NP) Tanah -

46

25 m² 12 m² 4 m² 3 m² 3 m² 2 m² 3 m² 9 m² 3 m² 1,25 m² 3 m² 1,50 m² 8 m²

14+700-15+000 Tiang Listrik

Tanah Sawah Tiang Listrik

25 m² 2 unit

14+350

14+525

Tiang Listrik

1 unit

14+425

14+525

Tiang Listrik

1 unit

14+475

14+575

Bangunan Bengkel Motor Tanah Rumah (P) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Masjid Alhidayah Tanah Warung Mandiri Tanah Tiang Listrik Tiang Listrik Rumah kayu Tanah Tiang Listrik 2 Rumah (P)

3 m²

14+650

14+410 14+450

14+675

14+850

47

15+000-15+100 Warung(P) Tiang Listrik

1,50 m² 1 unit

15+100 15+275

3 m² 3,5 m² 3,5 m² 15 m 5 m² 45 m² 15 m² 3 m² 3 m² 1 unit 1 unit 4 m² 4 m² 1 unit 7 m²

14+650 14+650 14+775

14+850 14+850 14+860 14+950 15+000 15+050


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 Tanah Rumah (P) Tanah Tiang Listrik Warung(P)

7 m² 3,5 m² 4 m² 1 unit 2,00 m²

15+350

Tiang Listrik

1 unit

15+275

12 m² 4 m² 1 unit

15+400

15+550

Pagar Rmh (P) Tanah Tiang Listrik

12,5 m² 4,25 m² 40 m²

15+450

-

Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Sekolah Way Suluh Tanah Pagar Rmh (NP)

-

Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik Pagar (P) 2

Rambu LL

48 49

15+100-15+250 15+250-18+800 Tugu Bts Desa Balai Kencana

Masjid Tanah Warung Kayu Tanah Pagar Rmh (P) Tanah

1 unit

1 pasang

15 m² 15 m² 3 m² 3 m² 13,5 m² 4,5 m²

15+250

15+575 16+350

20 m² 10,5 m² 3,5 m² 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 21 m²

15+100 15+100 15+150

15+450

16+100

16+275 16+275 16+350 16+375 16+400 16+450 16+500 16+550


LAMPIRAN


50

Tembok (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Warung (P)

20 m² 5 m² 12 m² 4 m² 2 m²

16+750

Rumah Tanah Tiang Listrik

17+350

Tiang Listrik

2 unit

16+725

17+450

11,25 m² 3,5 m²

17+750

18+300

12,3 m² 4,2 m² 15 m² 5 m² 1 unit 2,5 m² 4 m² 1 unit

16+775

Pagar Rmh (P) Tanah

Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Tiang Listrik Warung (P) Tanah Tiang Listrik

18+750

Tiang Listrik

1 unit

18+650

18+950

Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik

1 unit 1 unit 1 unit

18+700 18+750 18+850

19+050

Tiang Listrik

1unit

18+875

19+100

Tiang Listrik

1 unit

18+925

19+150

Tiang Listrik

1 unit

18+975

Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Mushala Alfajar Tanah Pagar Rmh (P) Tanah 18+800-19+350 Pagar Rmh (P) Tanah Pagar(P),2 Rumah Tanah Pagar (P),2 Rmh Tanah Pagar Kayu

14,25 m² 4,5 m² 30 m² 10 m² 11,25 m² 3,25 m²

13,87 m² 4,6 m² 24,75 m² 8,26 m² 22,5 m² 7,25 m² 10,8 m²

18+250

7,5 m² 7,5 m² 1 unit

16+550

16+775 16+800 18+350 18+575


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 Tanah Pagar Rmh (NP) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah -

3,6 m² 12 m² 4 m² 9 m² 3 m²

19+250

Warung (P)

2,5 m²

18+900

19+300

Pagar Rmh (P) Tanah Tiang Listrik Pagar Kayu (NP) Tanah Tiang Listrik Tiang Listrik Rumah (P) Tanah Tiang Listrik Toko Tanah Pagar (P),4 Rumah Tanah Tiang Listrik 2 Rumah Tanah Tiang Listrik

10,5 m² 3,25 m² 1 unit 12,4 m² 4,12 m² 1 unit 1 unit 3 m² 3 m² 1 unit 2,5 m² 4 m² 75 m²

18+950

Pagar Rmh (P)

9 m²

-

-

51

19+350-20+400

Bts.Ds Lintik Pagar Masjid

1 pasang 45 m²

19+400 19+400

Tanah Pagar Rmh (P)

15 m² 9,75 m²

19+450

25 m² 1 unit 7,5 m² 7,5 m² 1 unit

18+950 19+050 19+050 19+150 19+250 19+250 19+250 19+300

19+300 19+350 19+350

19+450


LAMPIRAN


52

Tanah Warung (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Tiang Listrik Pagar Masjid Hidayatul Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah -

3,25 m² 2,5 m² 3 m² 12 m² 4 m² 11,7 m² 3,9 m² 10,2 m² 3,4 m² 1 unit 37,5 m²

20+400-20+500 Pagar Rmh (P) Tanah

11,1 m² 3,7 m²

12,5 m² 11,25 m² 3,75 m² 10,35 m² 3,45 m² 13,95 m² 4,65 m²

19+775

Tanah Tiang Listrik

3 m² 1 unit

19+450

19+850

Tiang Listrik

1 unit

19+550

19+900

Rambu LL

1 unit

19+650

19+950

Tiang Listrik

1 unit

19+750

19+975 19+975

Tiang Listrik Gardu Listrik

1 unit 1 unit

19+900 20+050

20+050

Rambu LL

1 unit

20+050

20+300

Tiang Listrik

1 unit

20+100

20+350

Tiang Listrik

1 unit

20+150

Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik Tiang Listrik 3 Rumah Tanah Rumah kayu Tanah

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 12 m² 12 m² 3,5 m² 3,5 m²

20+200 20+225 20+250 20+300 20+400

20+425

20+425


LAMPIRAN


53

Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Pagar(P) 20+500-20+850 -

9 m² 3 m² 9 m² 9,5 m²

20+450 20+475 20+500

-

54

55

20+850-21+500 Tiang listrik Warung (NP)

1 unit 1,50 m²

21+050 21+100

Tiang Telkom

1 unit

21+225

Tiang listrik

1 unit

21+275

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 37,5 m² 12,5 m²

21+250 21+350 21+450 21+500 21+750

Tiang Telkom T.Telkom T.Telkom T.Telkom 21+500-25+050 Pagar (P) Masjid Tanah

Pagar Rmh (P) Tanah 2 Tiang Listrik Tiang listrik Tiang listrik Tugu Bts Desa Tanah Makam Umum Rumah kayu Tanah Tiang listrik Tiang listrik Tiang listrik Tiang listrik Pagar besi pekon Pemerihan Tanah Rumah Pagar (P) Tanah Tiang Listrik Warung (P) T.Listrik Pagar Rmh (P) Tanah

9,75 m² 3,25

20+500

2 unit 1 unit 1 unit 1 psng 15 m²

20+525 20+575 20+600 20+600 20+650

4 m² 4 m² 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 7,5 m²

20+800

2,5 m² 9 m² 3 m² 1 unit 3,75 m² 1 unit 10,5 m² 3,5 m²

20+850 21+000 21+050 21+150 21+200

21+275 21+275 21+400 21+500 22+400


LAMPIRAN


Rumah kayu (NP) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Warung (P) 2 Pagar Rmh (P) Tanah Warung (P) Tanah Rumah,Pagar (P) Tanah Tiang Telkom 2 Rmh (P), Pagar (P) Tanah Warung soto (P) Pagar(P) Mushala Tanah Garasi kayu T.Telkom Pagar(P) Masjid Way Serai Tanah Rambu LL

10,5 m² 3,5 m² 9 m² 3 m² 1,25 m² 18,75 m² 6,25 m² 1,25 m² 3 m² 11,25 m² 3,75 m² 1 unit 6,5 m² 19,5 m² 6,5 m² 1,5 m² 7,2 m² 2,5 m² 1.5 m² 1 unit 22,5 m² 7,5 m² 1 unit

19,5 m² 6,5 m² 6,5 m² 10,5 m² 3,5 m² 9 m²

22+500

22+225

Pagar Rmh (P) 2 Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Pagar(P)

22+400 22+525

Pagar Rmh (P) Gardu listrik

16 m² 1 unit

22+600 22+950

22+525

Pagar Rmh (P) Tanah

12 m² 4 m²

22+975

22+600 22+650

T.Telkom

1 unit

23+150

22+675 22+700

Pagar Rmh (P) T.listrik,

12 m² 1 unit

23+200 23+250

22+800 23+050 23+075

T.Telkom T.listrik

1 unit 1 unit

23+300 23+350

22+150

22+525 22+550

22+550

23+075


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 T.Telkom Kios (P) T.Telkom Rumah (P) Tanah 2 Pagar (P) Tanah T.Telkom Warung (P) Pagar Rmh (P) Tanah

1 unit 2 m² 1 unit 2,5 m² 2,5 m² 18 m² 6 m² 1 unit 1,25 m² 9,75 m² 3 m²

Pagar Rmh (P) Tanah T.Telkom T.Telkom

10,5 m² 3,5 m² 1 unit 1 unit

23+100 23+160 23+160 23+200

T.Telkom T.Telkom Warung,Pagar(P) T.Telkom

1 unit 1 unit 2,00 m² 1 unit

23+550 23+575 23+700 23+800

23+210

Gardu,T.Telkom

1 unit

23+850

23+250 23+300 23+350

T.Telkom T.Telkom,T.listrik

1 unit 1 unit

23+875 24+200

23+450 23+500

T.Telkom T.listrik,(P)

1 unit 1 unit

24+375 24+400

23+550 23+575

Pagar Rmh (P) Pagar kayu,(NP) Pagar Rmh (P) T.Telkom Pagar Rmh (P) T.listrik

12,5 m² 7,5 m² 9 m² 1 unit 9,75 m² 1 unit

24+400 24+450

16,5 m² 5,25 m² 1 unit

24+525 24+650

1 unit

24+675

T.Telkom 2 Pagar (P) Tanah T.Telkom

1 unit 16,5 m² 5,5 m² 1 unit

23+600 23+700

Pagar Dinas Parawisata Tanah 2 Pagar Rmh (P)

15 m²

23+850

2 Pagar Rmh (P) Tanah T.listrik

5 m² 22,5 m²

23+850

Gardu listrik

23+800

24+450 24+500 24+525


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 Tanah Kios

7,5 m² 2 m²

3 Pagar Rmh (P) Tanah

27 m² 9 m²

T.Telkom T.Telkom T.Telkom T.Telkom Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah T.Telkom 2 Pagar(P) Tanah T.Telkom T.Telkom 5 Pagar Rmh (P) Tanah Pagar Rmh (P) Tanah Gapura Ktr. Camat Rambu LL 2 Pagar Rmh (P)

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 9 m² 3 m² 9,75 m² 3,25 m² 1 unit 18,75 m² 6,25 m² 2 unit 1 unit 37,5 m² 12,5 m² 9 m² 3 m² 1 unit 1 unit 15 m²

23+850

23+875 24+200 24+250 24+300 24+375

2 Pagar Rmh (P) Tanah Pagar(P) Kejaksaaan Negeri Krui Tanah T.Telkom Pagar Kodim Krui T.Telkom Pagar Rmh (P) Tiang Listrik

24+450

-

24+525 24+525

-

24+550 24+700 24+700

-

24+750

-

24+950 24+950 25+025

-

23+850

22,5 m² 7,5 m² 15 m²

5 m² 1 unit 15 m² 1 unit 8,25 m² 1 unit

24+750 24+850

24+850 24+950 24+950 24+975 25+000


LAMPIRAN

DATA HASIL SURVAY TEAM LARAP Inventarisasi Bangunan dan Lainnya yang akan Terkena Pembebasan Lahan Rencana Kegiatan Preservasi jalan Biha –Krui Kabupaten Lampung Barat, Provonsi Lampung November 2010 Tanah

5 m²


DRAFT STUDY LARAP PRESERVASI JALAN BIHA KRUI

Recommend Documents