Presentasi ini dibuat untuk memberikan kejelasan tentang konsep SJSN dan peranpemerintah

Presentasi ini dibuat untuk memberikan kejelasan tentang konsep SJSN dan peran‐ pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang punya dasar filosofi dan rancangan yang berbeda. Diharapkan agar perebutan peran dan upaya‐upaya sebagian orang yang tidak suka rancangan UU SJSN bisa dikurangi dan kita bersama‐sama mengejar ketinggalan kita dalam cakupan universal. Pemikiran ini merupakan pemikiran pribadi, bukan institusi FKMUI, dan disajikan dalam bentuk powerpoint agar lebih mudah dibaca dan lebih cepat difahami isinya. Pembaca yang i i ingin memahami perdebatan akademis beserta bukti‐bukti ilmiahnya dapat mengunduh h i d b t k d i b t b kti b kti il i h d t d h (download) tulisan saya di web UI. Kunjungi web Universitas Indonesia, pilih profil dosen, cari nama Hasbullah Thabrany dan klik ‘materi’. Disitu tersedia berbagai makalah yang dapat diunduh. Silahkan sitasi atau kutip. Cukup menyebutkan sumbernya sesuai alamat web di situs tersebut. SEMOGA BERMANFAAT dan BERHENTILAH BERDEBAT. MARI SEGERA BERKARYA.

1

Di Akhir Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati mengundangkan UU 40/04 ttg SJSN di hari terakhir ia di Istana. UU SJSN mengatur program Jaminan Kesehatan Nasional yang antara lain memerintahkan PT Askes berubah menjadi BPJS—sebagai penyelenggara program jaminan sosial (tepatnya Jaminan Kesehatan) secara Nasional. Ada yang “merasa tidak kebagian” karena ia atau mereka bukan pegawai Askes, pernah kecewa dengan Askes, dan “ingnin mengendalikan uang” jaminan kesehatan kemdian berjuang untuk membangun “bapel Jamkesda”. Mereka juga memprovokasi pemerintah d daerah untuk membentuk sendiri Jamkesda dengan alasan perintah UU 32/04. h t k b t k di i J k d d l i t h UU 32/04 Peredebatan hukum terus berlanjut. Apa latar belakang dan apa manfaat buat rakyat? Dalam menentukan langkah selanjutnya, memang sulit dalam era “ego kekuasaan” yang sedang tumbuh di beberapa daerah dan di beberapa sektor. Ada kecurigaan, ketidak‐percayaan, keinginan bertahan, ‘rasa‐milik sendiri” dsb yang DIJUAL untuk kepentingan rakyat. Dalam negara demokrasi yang belum berkembang SAYANGNYA rakyat Indonesia belum sadar akan hak demokrasi yang belum berkembang, SAYANGNYA, rakyat Indonesia belum sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam kondisi ini, prilaku “orang yang egonya tinggi” masih bisa meraja lela. Seharusnya manfaat terbesar untuk rakyat yang menjadi ukuran langkah selanjutnya. Bagaimana kedudukan hukum UU SJSN dan UU 32/04. Jika manfaat terbesar untuk rakyat telah dijadikan ukuran, barulah aspek legal diatur dan pembagian peran “orang‐orang yang haus kekuasaan” itu bisa mendapat bagiannya, sesuai kompetensinya.

Hasbullah Thabrany, 09 2

Grafik diatas menunjukkan bahwa banyak negara telah mencapai cakupan universal, SEMUA PENDUDUK Terjamin. Tidak ada lagi penduduk yang harus pusing memikirkan biaya berobat di RS, karena Pemerintah menjamin langsung, atau ada sistem Asuransi Kesehatan Nasional atau Jaminan Sosial Nasional yang menjamin seluruh penduduk. Mungtai telah mencapai cakupan universal sejak 2002. Bahkan Sri Lanka yang lebih miskin dari Indonesia, karena pendapatan per kapita nya lebih rendah dari Indonesia, telah menjamin seluruh penduduknya sejak Sri Lanka merdeka dari Inggris. Begitu juga Malaysia Jangan heran jika kualitas dan HDI kedua negara tersebut jauh lebih Begitu juga Malaysia. Jangan heran jika kualitas dan HDI kedua negara tersebut jauh lebih tinggi dari HDI Indonesia. Kita masih berdebat terus, mempermasalahkan kemampuan negara, mempermasalahkan tidak mendidik, memanjakan, dan kontroversi kuratif‐preventif. Konsep public health tidak pernah mendikotomikan public health (promotif‐preventif) dan medical care (kuratif). Semua berjalan secara kontinuum. Hanya di dalam pembagian tugas ada pembagian ahli p p g p p , j kesmas memusatkan diri pada program promotif‐preventif, kebijakan umum, manajemn, dsb sementara dokter dan perawat memusatkan diri pada kuratif. Tetapi, tidak perlu ada batas tegas, ada peran rangkap pada porsi tertentu. Gerakan cakupan universal paling baik diselenggarakan melalui sistem asuransi kesehatan sosial (social health insurance). Memang askes sosial bukan satu‐satunya panasea, tetapi askes sosial merupakan instrumen yang paling handal, viabel, dan sustainabel. Itulah sebabnya WHO MEREKOMENDASIKAN negara‐negara anggota untuk melaksanakan askes sosial yang menjamin ekuitas (pemerataan yang berkeadilan) dan efisiensi.

3

Istilah jaminan sosial dalam bahasa Inggris adalah Social Security, tidak berbeda dengan National Security/Defense yang biasanya diurus oleh Tentara. Di seluruh dunia, tentara HANYA Bersekala nasional. Tidak ada tentara daerah atau negara bagian. Untuk keutuhan suatu negara. Hal yang sama juga terjadi dalam jaminan sosial (social security) yang dasar filosofiny sama, yaitu jaminan keamanan/kentraman hidup ketika ada risiko sosial ekonomi seperti sakit, kehilangan pekerjaan, menderita cacata, atau memasuki usia tua. Di Amerika yang negera Federasi dan paling luas otonomi daerahnya, jaminan sosial (Social Security) menjadi identitas nasional dan tetap merupakan program nasional/federal Tetapi di menjadi identitas nasional dan tetap merupakan program nasional/federal. Tetapi, di berbagai negara bagian ada program tambahan atau pelngkap, tergantung kaya‐miskinnya negara bagian. Dalam praktik sistem jaminan sosial di dunia, ada tiga tingkatan jaminan yang disediakan. Tingkat pertama adalah tingkat jaminan dasar yang berlaku nasional Semua penduduk memiliki hak manfaat dasar jaminan sosial yang sama untuk beberapa program terbatas. p g ,p g g / Disamping atau diatas manfaat dasar Nasional, pemerintah negara bagian/daerah atau swasta dalam melengkapi program jaminan komplemen (program yang tidak dijamin secara nasional) atau program suplemen (program tambahan atau pelengkap) program nasional.

Hasbullah Thabrany, 09

4

Banyak pihak tidak memahami dan tidak mengikuti perubahan tuntutan rakyat yang tercermin dari perubahan UUD45. Banyak pakar dan pejabat yang masih berfikir “seperti masa lalu” tanpa mengikuti perubahan tersebut. Amendemen UUD45 pertama, tahun 2000, menjamin hak pelayanan kesehatan bagi penduduk. Hak rakyat adalah kewajiban pemerintah. Pada tahun 2002, amandemen keempat merumuskan lebih lanjut agar pemenuhan hak tersbut diatur dalam sistem jaminan sosial dan dalam sistem kesehatan yang mengatur penyediaan fasilitas kesehatan. UU SJSN merumuskan pendanaan kesehatan untuk pemenuhan hak rakyat dikumpulkan dari iuran wajib yang berpenghasilan kesehatan untuk pemenuhan hak rakyat dikumpulkan dari iuran wajib yang berpenghasilan yang mudah dimobilisir (pekerja dan majikan). Bagi penduduk miskin dan tidak mampu, seperti sektor informal, berhak mendapat bantuan iuran (bantuan sosial) agar bisa hak pelayanan kesehatan. Kewajiban pemerintah membantu memabayar sebagian atau seluruh nilai aktuarial iuran bersifat sementara. Nanti, jika mereka sudah bekerja dan penarikan iuran wajib dapat dilakukan, mereka mengiur untuk menghadapi risiko sakit dirinya dan keluarganya di kemudian hari. Dana dikelola oleh BPJS sebagai lembaga Publik NON PEMERINTAH. Iuran saja tidak cukup, oleh karenanya UU 32/04 pasal 22 mewajibkan pemda “menyediakan fasilitas kesehatan”. Dalam hal RS, maka bentuk RS adalah Lembaga Teknis Daerah, yang bisa diberikan kewenangan mengelola dana sendiri sebagai PK BLU. BPJS mengontrak dan membayar fasilitas kesehatan publik (yang merupakan kewajiban pemda) dan fasilitas kesehatan swasta (sebagai komplemen dan suplemen) agar seluruh peserta mendapat hak pelayanan kesehatan yang terdekat dan yang dipercayainya mendapat hak pelayanan kesehatan yang terdekat dan yang dipercayainya. Inilah bentuk KEMITRAAN Nasional – Lokal (Daerah) dan Publik‐Privat.


Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31‐8‐2005, tuntutan ‘sebagian orang’ agar j i jaminan kesehatan dikelola Pemda saja, JUSTERU BERTENTANGAN UUD45. Karena jika k h dik l l d j S G jik demikian, maka terjadi ketidak adilan. Ada daerah yang mengembangkan jaminan kesehatan ada daerah yang tidak mengembangkan. Keputusan ini tidak dikemukakan mereka, karena mereka ‘meperjuangkan kepentingannya” bukan kepentingan rakyat. Dalam hal pengaturan puskesmas, praktik dokter, klinik, apotik, RS dll, UU 32/04 dan turunannya telah memebrikan HAK PENUH Pemda. Hal ini memang akan lebih efektif dan efisien. Sebab, pengaturan fasilitas kesehatan TIDAK MEMILIKI EKSTERNALITAS. Pengaturan atau pengendalian pemda bersifat lokal, karena secara fisik fasilitas kesehatan berada dalam jurisdiksi geografis dan bersifat statis/tetap di daerah itu. Namun, untuk kendali penyakit yang kumannya atau polusinya bisa melintas batas daerah dan JUGA PENDANAAN yang bisa lintas daerarh, maka pemberikan hak eksklusif kepada pemda, JUSTERU MENYULITKAN rakyat. Sebab rakyat di suatu daerah bisa berobat di RS di seluruh Indonesia, ketika bepergian atau untuk rujukan. Jadi dana bersifat lintas daerah, lintas provinsi, dan karenanya LEBIH TEPAT diatur secara Nasional. Itulah sebabnya, di seluruh dunia, jaminan kesehatan bersifat nasional, tidak bersifat lokal. Dalam beberapa kasus, seperti di Jepang, yang bersifat lokal HANYA pengumpulan iurannya saja. Silahkan diskusikan mana yang lebih menguntungkan buat rakyat di suatu daerah apabila sistem jaminan bersekala lokal atau nasnional. Be Objective. Lepaskan urusan manajemen atau kepentingan ‘ingin berperan”. Perhatikan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi. Urusan orang daerah “ingin berperan” tetap bisa ditampung dalam program bersekala Nasional. Hal itu bisa diatur dalam rancangan sistem manajemen. JANGAN TERJEBAK dengan yang ada sekarang, yang HARUS BERUBAH menurut UU SJSN


Dalam kerangka pikir diats, yang menjadi dasar pembagian kewenangan dalam URUSAN PEMERINTAHAN, bukan urusan bisnis atau urusan jaminan sosial, telah jelas diatur bahwa yang sifatnya PELAYANAN, seperti puskesmas, dokter praktik, RS, dll lebih tepat diatur dan diurus bersama (konkuren) pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Karena kesehatan menyangkut kepentingan SEMUA, maka sektor kesehatan menjadi urusan WAJIB, sebagai pelayanan dasar. Bukan sektor unggulan yang bervariasi antar daerah. Hak pelayanan kesehatan sama bagi semua rakyat, di daerah kaya, di kota, di daerah miskin, maupun di dusun Tetapi dana tidak sama tersedia secara memadai di berbagai daerah yang dusun. Tetapi, dana tidak sama tersedia secara memadai di berbagai daerah yang kemampuan fiskalnya berbeda. Jika diserahkan sepenuhnya kepada daerah, maka akan terjadi ketimpangan. Akan terjadi keterbatasan, sebab rakyat dinamis, bisa pindah atau bepergian lintas daerah sementara kebutuhaan kesehatan selalu mengikuti orang, TIDAK BISA DILOKALISIR. Jadi, rancangan yang terbaik adalah Pendanaan NASIONAL pelayanan LOKAL.


Banyak upaya oleh mereka (akademisi, praktisi, dll) yang karena kepercayaannya, karena kepentingannya, karena pengalaman buruknya dengan Askes, dan karena termakan ‘gosokan konsultan asing” yang tidak ingin Indonesia maju berupaya agar Askes tidak “memonopoli” program Jaminan Kesehatan Nasional. Mereka itu Tidak faham Filosofi dan best practices penyelenggaran Jaminan Sosial di berbagai negara. Mereka mengemukakan HANYA beberapa contoh di negara lain yang mendukung “kepentignannya”. Mereka tidak faham filosofi dan UU anti Monopoli dan mencoba mempengaruhi orang lain agar tidak mendukung UU SJSN yang memberi kewenagan kepada BPJS Askes (atau nama baru) mendukung UU SJSN yang memberi kewenagan kepada BPJS Askes (atau nama baru) menjadi penyelenggara program Nasional yang diperintahkan UUD45. Bahkan dalam menyampaikan keputusan MK, mereka hanya menyampaikan “sepotong” kata yang KELIHATANNYA mendukung gagasan mereka. UU SJSN mengatur penyelenggaran program jaminan sosial secara NASIONAL (baca UU SJSN dan keputusan MK secara utuh), oleh BUKAN unsur Pemerintah. Penyelenggaraan y g p p p , p , oleh BPJS yang merupakan badan korporat semi pemerintah, BUKAN perusahaan, dan BUKAN milik sekelompok orang, tetapi MILIK negara yang diwakili Pemerintah/BUMN, MILIK seluruh rakyat. UU 32/04 tidak bisa memaksa pengaturan oleh UU lain, misalnya Bank Mandiri, yang diatur dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, atau mengugat UU Partai Politik atau UU Hankam sebagai kewenangannya. Begitu juga UU SJSN tidak bisa memaksa atau menerapkan UU PAJAK, meskipun UU SJSN juga memungut iuran paksa dari perusahaan dan pemerintah sebagai majikan.


Banyak pemikiran orang yang memperjuangkan hak eksklusif Jamkesda hanya berfikir secara nalar pengalaman selama ini, kepentingannya, dan tidak memikirkan filosofi, dasar hukum, hak dasar, dan perubahan yang diperintahkan UU SJSN. Akibatnya, mereka terjebak pada kepentingan jangka pendek, kepentingan dirinya sendiri, dan berusaha mencari “pembenaran” untuk mendukung kepentingannya. Bacalah dengan seksama, lengkap, dan dengan kepala dingin keputusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU SJSN. Bahkan sesungguhnya PP 38/07 telah merumuskan pembagian kewenangan sejalan dengan keputusan MK. TETAPI SAYANGNYA, sering tidak b i k j l d k t MK TETAPI SAYANGNYA i tid k disajikan ketika mereka melakukan advokasi.


Berbagai keuntungan dan kekurangan dari perspektif penduduk di suatu daerah, seperti yang disajikan diatas, adalah sebagian saja dari manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu masih banyak plus‐minus manfaat tersebut. Mereka yang menentang program Nasional selalu bilang bahwa “nanti urusan jaminan kesehatan di daerah diputuskan di Pusat. Padahal yang tahu kita di daerah!!”. Model yang dituding seperti itu adalah MODEL BIROKRASI. SJSN TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM BIROKRASI, tetapi SISTEM KORPORASI. Ini provokasi yang MENGGUNAKAN SISTEM BIROKRASI, tetapi SISTEM KORPORASI. Ini provokasi yang melihat hanya sesaat dan tidak melihat rancangan SJSN secara keseluruhan. Periksalah kebenarannya adan apakah memang rancangan SJSN atau JKN begitu? Jangan mudah terjebak atau perprovokasi oleh mereka yang memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Program Nasional BUKAN program terpusat. Banyak otonomi pada tingkat daerah atau kantor yang diberikan dalam sistem manajemen JKN oleh korporasi bukan atau kantor yang diberikan dalam sistem manajemen JKN oleh korporasi, bukan oleh birokrasi. Pada sistem korporasi, otonomi, keterbukaan, efektifitas dan efisiensi menjadi tulang punggung. Cobalah perhatikan Bank BCA, Asuransi Swasta, Perusahaan besar swasta, dll. Dalam manajemen korporasi tersebut, manajer cabang, manajer produk, bahkan tenaga teknis selalu dicari orang terbaik dengan pemasangan iklan dan rekruitmen orang yang fit dan proper. Coba lihat iklan iklan lowongan di koran koran lihat iklan‐iklan lowongan di koran‐koran. JANGAN TERPANCING PROVOKASI orang yang picik!!


Dengan rancangan program nasional, dimana dana berada pada tingkat lebih tinggi dari batas‐batas jurisdiksi daerah, maka kemanapun pasien mencari pengobatan, dana selalu tersedia. Ini princip money follows patient. Seorang pasien yang perlu berobat di RS yang lebih besar, lebih lengkap, atau lebih bermutu, dana (jaminan) mengikuti. Pasien tinggal menunjukan kartu JKN, ia dilayani di RS di luar daerah domisilinya. RS tersebut mengklaim ke BPJS JKN. Tidak ada batas administrasi yang membatasi ia berobat ke RS atau ke dokter yang lebih baik. Jika sebuah pemda cerdik, maka pemda tersebut akan membangun RS yang baik dan Jik b h d dik k d t b t k b RS b ik d lengkap dengan perlatan dan dokter spesialis. Maka pasien akan dirujuk ke RS itu. Karena uang mengikuti pasien, RS itu akan mengklaim ke BPJS JKN. Uang akan mengalir ke daerah itu. Jika pemda tidak membangun, pihak swasta yang membangun, maka pihak swasta lah yang menikmatinya. Pasien dari berbagai daerah lain, yang fasilitas kesehatannya kurang lengkap, kurang bermutu, kurang ramah, dsb. Akan terjadi persaingan antar RS atau fasilitas kesehatan. Pasien yang terjamin dalam sistem JKN akan berobat, sejauh memang y g j , j g diperlukan karena ada penyakitnya, ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Kompetisi semacam itu tidak akan terjadi, jika masing‐masing daerah mengurus sendiri jaminan kesehatan. Jaminan lintas daerah akan lebih sulit dan lebih terbatas. Akan ada keingingan daerah membatasi keluarnya uang ke daerah lain. Hal itu menyulitkan pasien yang perlu rujukan ke luar kota/kabupaten atau provinsi.


Sayangnya, sampai sekarang masih banyak pihak yang tidak memahami rancangan SJSN. Mereka juga tidak membaca dengan baik dan lengkap UU SJSN, penjelasan SJSN, keputusan MK, dan dokumen lain. Mereka terpaku pada faham atau bayangan yang dibentuknya sendiri. Mereka sering menyampaikan alasan program nasional sebagaimana banyak pihak di Amerika mengkritik, karena mereka tidak setuju program asuransi kesehatan nasional di negara lain seperti Kanada dan Inggris yang disamakan dengan komunis. Sengaja mereka ti k b b i k j l k tiupkan berbagai kejelekan, yang BUKAN FAKTA. Sayangnya argumen itu digunakan oleh BUKAN FAKTA S it di k l h sebagian orang di Indonesia untuk mempengaruhi pemda dan orang lain untuk menolak rancangan SJSN. Mereka tidak serius, mungkin juga belum pernah datang dan lihat sendiri, bagaimana program asuransi kesehatan nasional berjalan baik di Kanada, Inggris, Perancis, Korea, Muangtai, Taiwan, Filipina dsb. Mereka terbawa arus pikirannya sendir dan sayangnya tidak mau memberi kesempatan SJSN berjalan. g, y y g p y gg Memang, harus diakui bahwa ada banyak kelemahan yang terkait penyelenggaraan askes PNS oleh PT Askes sekarang. TETAPI, mereka tidak melihat da tidak mau tahu bahwa UU SJSN mengharuskan PT Askes BERUBAH. Semua harus berubah untuk perbaikan. Mereka tebelenggu dengan faham dan fakta yang ada, yang sudah diidentifikasi UU SJSN dan sudah diharuskan berubah. Jadi, mari kaji secara seksama. Tidak perlu mengkonfrontir UU 32/04 dg UU 40/04, karena dasar, tujuan, filosofi, dan rancangannya berbeda. Yang HARUS kita lakukan adalah sinkronisasi agar rakyat mendapat manfaat terbaik. Cari PERSAMAAN, buka menggali dan memperlebar perbedaan


Lagi, yang sangat disayangkan bahwa mereka yang mencoba mengkonfrontir UU 32/04 dengan UU 40/04 tidak jujur. Dalam banyak kesempatan, saya amati, mereka hanya menyajikan hak pemda. Sesungguhnya PP 38/07 yang menjabarkan lebih lanjut UU 32/04 sudah mengatur bahwa ada TUGAS PEMBANTUAN pada tingkat propinsi dan kota/kabupaten. Dengan tugas pembantuan tersebut, terwujudlah pembagian kewenangan yang konkuren. Apa tugas pembantuan? Dalam rancangan PP Penerima Bantuan Iuran dari UU SJSN, atau rancangan yang rasional, Pemerintah pusat dan Pemda bersama‐sama memberikan i l P i t h td P d b b ik bantuan iuran untuk penduduk yang miskin, tidak mampu, bahkan selurh sektor informal agar bisa menjadi peserta JKN. Mereka yang bekerja di sektor formal, istilah UU SJSN— penerima upah, membayar iuran wajib bersama dengan majikannya. Maka sektor informal bisa mebayar iuran wajib bersama Pemerintah/Pemda. Terjadi kerja konkuren. Penyelenggaraan? UU SJSN sudah mengatur bahwa penyelenggaraan dipisahkan dari pemerintahan Semua progaram jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS sebuah badan pemerintahan. Semua progaram jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS, sebuah badan hukum yang KHUSUS dibentuk untuk SJSN, sebuah korporasi nirlaba. Bukan PT Persero, bukan Pemda, Bukan Pemerintah. Dengan rancangan korporasi, maka BPJS harus transparan (manajemen terbuka) dan tidak mencari laba. Dengan rancangan terbuka, tidak ada orang yang tidak bisa jadi pegawai atau pimpinan BPJS, sejauh ia memiliki kapasitas dan kompetensi. Semua sisa hasil usaha (yang dulu disebut laba) harus digunakan untuk perbaikan manfaat/benefit. Tetapi, semua pegawai BPJS harus dibayar sesuai profesionalitasnya. Jadi, mereka yang tidak setuju program Nasional, JUJUR‐lah!!!


Sebagai sebuah skenario, karena memang peraturan lebih rincinya belum keluar, maka gambar diatas dapat menjadi pegangan. Tidak ada yang disingkirkan atau merasa tidak kebagian peran. Program jaminan sosial diatur paralel dengan urusan pemerintahan (parastatal) agar tidak terikat birokrasi pemerintahan (khususnya kepegawaian dan keuangan). Dengan manajemen korporat, maka BPJS dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang tidak cakap, tidak kompeten, tidak jujur dsb. Dengan manajemen keuangan yang lepas dari birokrasi, dana bisa diakumulasi, tidak perlu dikembalikan ke kas negara jika ada surplus atau belum digunakan Tidak perlu menunggu dikembalikan ke kas negara jika ada surplus atau belum digunakan. Tidak perlu menunggu turunnya anggaran sehingga di bulan‐bulan Januari sd April, yang biasanya anggaran belum turun, fasiltias kesehatan bisa dibayar. Pembayaran fasilitas kesehatan harus terus lancar, tidak terikat siklus anggaran pemerintahan. Rumah sakit dan faskes lain harus terus berfungsi di awal atau akhir tahun. Untuk menjamin pembayaran lancar, maka BPJS tidak boleh terikat birokrasi. Jika di pemerintahan ada DPR yang mengatur dan mengawasi, maka dalam SJSN ada DJSN. Pemerintah dan pemda hanya berfungsi sebagai pengawas dan pembayar iuran bagi rakyatnya. Setelah iuran dibayarkan, rakyat akan dijamin oleh BPJS. Untuk meyakinkan jaminan terlaksana dengan baik, Pemerintah dan pemda menajdi pengawas atau wasit. Pemerintah dan atau pemda tidak perlu jadi pemain, sekaligus pengawas atau wasit. Pemeirntah dan atau pemda cukup jadi sponsor dan pengawas.


Salah satu argumen yang sering dikemukan oleh mereka yang tidak setuju Askes/Jamsostek mengurus jaminan di daerah adalah bahwa mereka ingin orang daerah berperan. Mari tanya, apakah sekarang ini orang daerah tidak berperan? Siapa orang daerah? Jika yang dimaksud HANYA mereka yang tidak bekerja pada Askes/Jamsostek yang orang daerah, itu diskriminasi dan egois namanya. Apakah penduduk di suatu daerah yang bekerja di kantor Askes/jamsostek tidak dianggap orang daerah? Inilah pandangan yang amat picik, yang sering disampaikan. Jika yang diinginkan otonomi, semua manajmen korporat sangat kuat dengan otonomi manajemen di kantor cabang. Perhatikan dan pelajari manajemen Bank BCA, bank Lippo, Indofood, Perushaan obat, dll. Perhatikan pula manajemen Astra Internasional, kartu Visa, kartu Mastercard, Citibank, Penerbangan internasional, Asuransi ING, Asuransi Axa, dll. Apakah semua rinci dikontrol dari kantor pusat di negara lain? Tidak akan jalan. Perusahaan multi nasional bekerja di seluruh dunia, menembus batas negara. Kok bisa efektif dan efisien? Karena kantor di berbagai negara kantor wilayah atau kantor cabang efektif dan efisien? Karena kantor di berbagai negara, kantor wilayah atau kantor cabang memiliki otonomi. Mereka bekerja atas dasar tugas dalam SOP. Banyak sekali otonomi manajemen diberikan di daerah. Lalu, sebagian yang menolak program nasional masih kaku dengan pola pikir kalau nasional berarti semua tidak ada otonomi di kantor di daerah? Terlalu picik!!!


Jika kita hanya berebut peran terus, tidak akan selesai. Rakyat terus menderita oleh perilaku elit politik, elit pemerintahan, elit akedemisi, dan elit profesional. Memang, sebagai negara demokrasi baru, banyak hal yang masih belum menjadi kesefahaman. Banyak kecurigaan dan banyak hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sebuah negara demokrasi memberikan peran kepada ‘ahlinya’. Ada peran legislasi, ada peran eksekutif, ada peran publik, ada peran swasta. Tetapi banyak diantara kita yang masib bermental model ‘otokrasi’, ingin semuanya ‘kita lakukan”. Tidak mungkin!!! Ada pembagian peran. Agar pembagian peran difahami bersama, bisa dievaluasi, bisa diberi b i A b i dif h i b bi di l i bi dib i sangsi jika dilanggar, maka ada PERATURAN/UU. Sebuah UU adalah kesepakatan bersama atas adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan adalah dasar demokrasi. Tetapi agar demokrasi berjalan baik, semua pihak HARUS menjalankan UU, yang merupakan Hasil Kompromi. Begitu sesuatu sudah diatur dengan sebuah UU, meskipun kita tidak setuju dengan isinya, maka kita HARUS patuh pada UU. Apa tidak ada jalan keluar bagi yang tidak setuju? Jalan keluar selalu ada tetapi ada Apa tidak ada jalan keluar bagi yang tidak setuju? Jalan keluar selalu ada, tetapi ada aturannya. Jika tidak setuju, jangan ribut‐ribut sendiri atau membangkang atau menolak. Buatlah konsep rinci, susunlah argumennya, dan bawalah ke DPR sebagai usulan REVISI UU. Jika ternyata usulan konsep oleh yang tidak setuju isi UU SJSN misalnya, diterima di DPR dengan hasil Amendemen UU SJSN, ya semua pihak harus patuh pada hasil amandemen itu. MARI MULAI BERDEMOKRASI YANG SEHAT



Presentasi ini dibuat untuk memberikan kejelasan tentang konsep SJSN dan peranpemerintah

Recommend Documents