1
Problem dan Tantangan dalam Implementasi Skema Pensiun Publik Indonesia di masa datang yang berdasarkan pada UU No 40/2004 tentang SJSN H. Bambang Purwoko Anggota DJSN dan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pancasila Serangkaian Konsultasi tingkat Nasional oleh ILO bekerjasama dengan Dewan Ekonomika Sosial PBB tertanggal 24-25 Februari 2015 di Hotel Borobudur-Jakarta
2
DAFTAR ISI 1. Bentuk Pensiun Publik di Indonensia seperti apa? .............. 2. Masalah-Masalah Implementasi Pensiun Publik, ................. 3. Tujuan Penyelenggaraan Pensiun Publik, ......................... 4. Implementasi Strategi Pensiun Publik, ..................................... 5. Kesimpulan dan Rekomendasi, ........................................... 6. Sumber Referensi Terbatas, ....................................................
3 6 8 14 16 17
3 1. PENSIUN PUBLIK DI INDONESIA SEPERTI APA? Pensiun publik Indonesia sebagai pensiun jaminan sosial (PJS) mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN sedangkan operasional2-nya tunduk pada Pasal-pasal 2-3-4, 39-42: - Pasal 2: Asas2 kemanusiaan, keadilan dan kemanusiaan - Pasal 3: SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya - Pasal 4: Prinsip-prinsip SJSN a. Kegotong-royongan b. Nirlaba c. Keterbukaan d. Kehati-hatian e. Akuntabilitas f. Portabilitas g. Kepesertaan bersifat wajib h. Dana amanat i. Imbalan investasi dipergunakan untuk program dan peserta
4 - Pasal 39 Ayat 1: PJS diselenggarakan dengan prinsip asuransi atau tabungan wajib. - Pasal 39 Ayat 2: PJS dikelola untuk mempertahankan kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan-nya karena memasuki masa usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. - Pasal 39 Ayat 3: Tipe PJS berdasarkan pada manfaat pasti. - Pasal 40: Peserta PJS adalah pekerja yang telah membayar iuran - Pasal 41 Ayat 1: Manfaat PJS berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai pensiun hari tua, pensiun janda / duda, pensiun ahli waris anak s/d usia 23 tahun dan pensiun orang tua.
- Pasal 41 Ayat 2: Setiap peserta atau ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15 tahun. - Pasal 41 Ayat 3: Manfaat JP dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan.
5 - Pasal 41 Ayat 5: Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 tahun, peserta tsb berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. - Pasal 41 Ayat 7: Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tsb belum mencapai usia pensiun. - Pasal 42 Ayat 1: Besarnya iuran JP untuk peserta yang menerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau sejumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi-kerja dan pekerja. Jadi tata-kelola pemerintah dan kepatuhan stakeholders:
a. Acuan usia pensiun pekerja sektor swasta mengacu pada usia 55 sedang usia 60 sedang dalam usulan. b. Akumulasi iuran harus dimasukkan ke dalam satu pot agar membentuk kumpulan dana untuk pembayaran kembali santunan pensiun kepada pensiunan.
6 2. MASALAH-MASALAH IMPLEMENTASI PENSIUN PUBLIK a. Dari Sisi Perekonomian
i. Usulan pertumbuhan perekonomian 6% dalam tahun 2015-2016 akan sulit dicapai karena pertumbuhan perekonomian tahun lalu masih harus dikoreksi dari 5,7 ke 5,5% (Business.com-Jakarta, 2014). ii. Konsekuensi implementasi PJS akan berdampak pada bertambahnya beban fiskal dalam 2040-2050. Hal ini merupakan masalah besar, karena rendahnya rasio pajak yang hanya 11% di tahun 2014 (BKFKemkeu). Untuk hal ini, tidak ada pilihan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. iii. Jumlah kemiskinan di tahun 2014 masih tinggi sebesar 86,4 juta yang merefleksikan 36% dibandingkan dengan jumlah penduduk 240 juta yang berarti bahwa 1 dari 3 orang Indonesia miskin. SJSN adalah cara efektif untuk reduksi kemiskinan secara sistemik (Kebj DJSN, 2014). iv. Karena kurangnya koordinasi kebijakan diantara K-L yang terkait dgn penyelenggaraan pensiun pegawai negeri di masa lampau, maka hal ini, PJS dirancang untuk seluruh pekerja agar memiliki penghasilan hari tua sebagai bagian dari reduksi kemiskinan secara bertahap.
7 b. Dari Sisi Ketenaga-kerjaan i. Berhasilnya kepesertaan pekerja dalam pensiun publik sesuai UU SJSN tergantung sepenuhnyaa dari kondisi ketenaga-kerjaan. Akan tetapi, tidak ada prospek ketenaga-kerjaan di tahun 2015 ini. ii. Masalah-masalah utama ketenaga-kerjaan terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja; masalah jaminan pekerjaan; rendahnya upah pekerja di sektor formal dan juga rendahnya kepesertaan jaminan sosial (BPS, 2014). iii. Komposisi ketenaga-kerjaan antara sektor formal dan sektor informal lebih dominan pada sektor informal sebanyak 63.32% tanpa jaminan sosial. c. Dari Sisi Pandangan Pemberi-kerja
i. Resistensi majikan dalam partisipasinya terhadap PJS yg berdasarkan UU SJSN adalah alasan tanggung-jawab ganda, yaitu pesangon sesuai UU 3/2003 dan pensiun privat sesuai UU 11/1992. ii. Tidak ada jaminan pemberi-kerja untuk memperkerjakan karyawan-nya sendiri lebih dari 15 tahun.
8 3. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENSIUN PUBLIK DI INDONESIA a. Tujuan PJS bagi pekerja aktif saat sekarang adalah untuk mengurangi potensi kemiskinan yang bersangkutan di masa datang agar memperoleh bonus demografi yang akan terjadi dalam periode 2040-2050. b. PJS adalah manfaat FLAT secara relatif sebagai kekhasan jaminan sosial. c. Data rata2 upah, masa iur, usia peserta, inflasi dan seterusnya dengan basis kepesertaam digunakan dalam kalkulasi manfaat-iuran PJS.
d. Mekanisme pembayaran manfaat pensiun sesuai prinsip gotong-royong e. Sumber2 utama pembiayaan iuran berasal dari pemberikerja- pekerja . f. Persyaratan penarikan manfaat PJS berlaku pada usia 55.
g. JP-SJSN dapat merupakan tabungan wajib bagi peserta yang belum memenuhi masa iur 15 tahun tetapi ybs telah mencapai usia 55 tahun h. Iuran PJS dalam tahap awal di tahun 2015 adalah 8% yang mengacu pada pengalaman di Filipina, Trinidad dan Tobago sebesar 8,4%, kemudian iuran tsb akan disesuaikan sesuai progres perekonomian.
9 Bagaimana menghitung iuran pensiun publik bagi pekerja secara efektif? a. Tetapkan terlebih dulu secara subjektif , yaitu 8% yang merujuk pada kasus di Filipina, Trinidad dan Tobago bahwa iuran pensiun publik sebesar 8,4%. b. Gunakan indek waktu, yaitu rasio antara masa iur (c) dan masa menerima manfaat (b) yang diseting >1, kemudian tentukan iuran dasar antara 5-8%. Hasil perhitungan iuran adalah antara 6.25-10% (lihat Tabel 1).
Tabel 1 Hasil Perhitungan Iuran Pensiun Publik dalam UU SJSN No
Masa Iur (tahun) (2)
Masa Menerima Manfaat (tahun) (3)
(1)
1 2 3 4 5
15 20 25 30 35
Rata2
25
Indek Waktu (4)=(2)/(3)
Iuran Dasar 5% (5)=(4)0,05
Iuran Dasar 8% (6)=(4)0,08
10 15 20 25 30
1.50 1.33 1.25 1.20 1.16
0,0750 0,0665 0,0625 0,0600 0,0580
0,1200 0,1064 0,1000 0,0960 0,0928
20
1.25
0,0625
0,1000
10 Tabel 2 Replacement Rates Menurut % Manfaat dan Masa Iur No 1 2 3 4 Rata2
Persentase Manfaat Pensiun
Masa Iur (tahun) 15
20
25
30
1,00 1,50 2,00 2,50 1,75
0,150 0,225 0,300 0,375 0,262
0,200 0,300 0,400 0,500 0,350
0,250 0,375 0,500 0,625 0,437
0,300 0,450 0,600 0,750 0,525
Tabel 3 Iuran Pensiun Publik SJSN Menjurut Komposisi Peserta Aktif dan Pensiunan dan Menurut Replacement rate yang diusulkan No
1 2 3 4 Rata2
Komposisi Peserta aktif dan Pensiunan
Replacement Rate yang diusulkan (%) 33,34
50,00
66,67
75,00
2:1 3:1 4:1 5:1 0,32
16,67 11,00 8,33 6,67 10,67
25,00 16,50 12,50 10,00 16,00
33,33 22,00 16,67 13,33 21,33
30,50 24,75 18,75 15,00 24,00
11 Tabel 4 Rujukan 5 x Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), Batas Atas Upah dan Batas Bawah Upah serta Besarnya Manfaat Pensiun Publik No
Variasi Upah (Rp Juta)
(0)
PTKP sebagai satu2 nya katagori (x) (1)
Manfaat pensiun bulanan (Rp Juta)
(2)=(1)(2)
Meningkatnya replacement rate sesuai penurunan upah (%) (3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
33,34 37,00 37,34 38,00 39,00 40,00 41,67 44,67 50,00
3,34 3,33 2,98 2,66 2,34 2,00 1,67 1,34 1,00
(4)=(2)(3)
Sumber: Purwoko, 2014
PTKP yang terendah Rp 2 juta sebagai pengganti UMP, karena inkonsistensi UMP yang terjadi di masing masing provinsi.
12
Tabel 5 Proyeksi Kasar tentang PTKP Batas Atas dan Batas Bawah dengan rata2 Inflasi Tahunan 5% (Rp juta) No
2015
2020
2025
2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
12,76 11,48 10,21 8,93 7,66 6,38 5,10 3,83 2,55
16,28 14,66 13,03 11,40 9,77 8,14 6,51 4,88 3,26
20,78 18,70 16,62 14,55 12,47 10,39 8,31 6,23 4,15
Sumber: Purwoko, 2014
13
Tabel 6 Proyeksi Kasar tentang Manfaat Pensiun Bulanan atas dasar Rata2 Inflasi Tahunan 5% (Rp Juta) No
2015
2030
2035
2040
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 ,34 3,33 2,98 2,66 2,34 2,00 1,67 1,34 1,00
6,94 6,92 6,19 5,53 4,86 4,15 3,47 2,78 2,07
8,86 8,83 7,91 7,06 6,21 5,31 4,43 3,55 2,65
11,31 11,27 10,09 9,00 7,91 6,77 5,65 4,54 3,38
Sumber: Purwoko, 2014
14 4. IMPLEMENTASI STRATEGI PENSIUN PUBLIK Implementasi strategi didefinisikan sebagai persiapan Pemeritnah, DJSN dan pihak2 lain untuk melakukan berikut aksi-aksi secara berahap: a. Mematuhi UU SJSN terlebih dulu khususnya Pasal-pasal 2-3-4 dan 39-42 tentang Pensiun SJSN sebagai pensiun publik; b. Memperluas kepesertaan pensiun publik sebagai aksi prioritas sebagai amanat UU SJSN tanpa opsi; c. Merancang metoda pembiayaan pensiun publik yang bisa diterima oleh pekerja, pemberi-kerja dan pemerintah; d. Melakukan cut off terhadap program pensiun yang ada, sebagai contoh kepesertaan pensiun publik berlaku untuk pekerja baru sama sekali; e. Memberikan prioritas bagi pekerja yang sama sekali belum memiliki program program pensiun agar menjadi peserta pensiun publik yang dikelola BPJS Ketenaga-kerjaan f. Melakukan kontrol oleh DJSN terhadap implementasi pensiun publik yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga-kerjaan; g. Menghitung besarnya iuran pensiun publik yang diskedul untuk penyesuaian secara bertahap (lihat tabel 7); h. Menjalin hubungan yang erat dengan para pemangku-kepentingan sambil mengembangkan kultur yang sehat untuk tujuan tercapainya pensiun jaminan sosial yang komprehensif bagi seluruh pekerja.
15
Tabel 7 Penyesuaian Iuran, Iuran Bersama dan Replacement Rates
1. Penyesuaian Iuran 2. Iuran a. Majikan b. Pekerja
3. Replacement rate yang diusulkan 4. Usulan usia pensiun 5. Skedul implementasi
2015-’17
2018-’20
2021-’23
2024-’26
2027-’29
8%
10%
12%
14%
16%
5% 3%
6% 4%
7% 5%
8% 6%
9% 7%
33%
40%
48%
56%
64%
55
58
60
62
65
Awal operasi
Rekomendasi ILO
Sumber: Purwoko, 20 Pebruari 2015
Sesuai Pasal Sesuai 3 UU SJSN Pasal 3 UU SJSN
Cukup atau berlanjut
16 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Ada pepatah bahasa Inggris” yang kita lupa, yaitu if you are not part of the solution, you are part of the problem: a. Sebagaimana diketahui, kemiskinan lasia tak bisa diselesaikan dengan hanya memberikan BLT. Untuk solusi ke depan kita harus bangun sistem pensiun yang berbasis gotong royong sesuai UU SJSN. b. Pernyataan universal Sekretaris Jendral ILO bahwa, bahwa Dunia tidak kekurangan susmber-sumber untuk menghapus kemiskinan, tetapi yang terjadi adalah tidak adanya prioritas yang benar. Jaminan sosial-pun masih belum merupakan prioritas di negara-negara tertentu. c. Satu2-nya hal yang dapat kita lakukan atas problem pensiun terlepas apakah adanya beban fiskal atau tidak, lebih baik kita lakukan sekarang secara bertahap daripada tidak berbuat apa-apa. Jika tidak, maka kita akan dibayang bayangi hal-hal ketakutan secara terus menerus. d. Konsekuensi Pemerintah dalam implementasi pensiun publik yang wajib begitu banyak, antara lain perlunya persiapan tata-kelola dalam proteksi sosial yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin-nya serta perbaikan remunerasi untuk proteksi sosial seluruh pekerja.
17 6. SUMBER BACAAN TERBATAS _____,Business.com-Jakarta, 2014 _____,UU No 40/2004 tentang SJSN _____,BPS tentang Statistik Ketenaga-kerjaan (2014) _____,Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2014. Purwoko, B, (2011), “Sistem Proteksi Sosial dalam dimensi Ekonomika”, Penerbit Universitas Islam Jakarta. Purwoko, B, (2013), “Persamaan Iuran dan Manfaat JP-SJSN untuk keperluan Keseimbangan Pendanaan Jangka Panjang”, Makalah Kebijakan untuk DJSN tgl 7-7- 2013. Purwoko, B, (2013), “Pensiun Jaminan Sosial (PJS): suatu Illustrasi dalam Pemberian Manfaat PJS yang relatif sama untuk semua di beberapa Negara sebagai contoh”, Makalah untuk DJSN per 26-11-2013
Jakarta, 18-21 Pebruari 2015 BPurwoko
