Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
PREMANISME DAN PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA Taufik Effendy ABSTRAK Tulisan berikut akan menyoroti fenomena premanisme khususnya seiring dengan era reformasi yang dikaitkan dengan desentralisasi, otonomi daerah, dan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) atau lebih jauh lagi dengan Pemilu sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Dengan menilik pula ‘hajatan politik’ di daerah diasumsikan akan lebih jelas dalam mengkaji hubungan antara premanisme dan dinamika politik yang berkembang. Fenomena premanisme ini kemudian akan penulis korelasikan dengan konteks modernisasi dan shadow state. Kata Kunci : Premanisme, Politik. realitasnya mereka juga dibutuhkan
PENDAHULUAN Kehadiran
preman
atau
jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut
mewarnai
dan
digunakan
oleh
segelintir
anggota masyarakat.
retakan-retakan
‘abu-abu’
Kelompok
histories negeri ini. Ia sudah muncul
tersebut tak bisa dipungkiri biasa
pada zaman kerajaan-kerajaan kuno
berkolaborasi
di tanah Jawa, periode kolonialisme,
negara.
sampai pasca kemerdekaan. Menarik
saling menguntungkan antara negara
untuk membicarakan fenomena jago,
dengan
preman, mafia, dan sebutan sejenis
tersebut.
lainnya dalam sejarah Indonesia.
negara tak mampu untuk mengatasi
Selain
persoalan yang menjadi tanggung
adanya
institusi-institusi
dengan
Terjadi
institusi
hubungan
yang
kelompok-kelompok Misalkan
bila
institusi
resmi, kehadiran kelompok ‘abu-
jawabnya
abu’ tersebut acap kali ikut serta
menggunakan jasa dari kelompok
dalam
dinamika
tersebut (ex. mengangkat Kol. Sjafei
politik
di
perkembangan
terkadang
yang notabene jago daerah Senen
sangatlah sulit bila kita memukul rata
untuk mengendalikan keamanan kota
fenomena
Jakarta pada dekade pertengahan
preman parasit
dimusnahkan
ini.
ia
Akan
sebagai
republik
sendiri
di yang
karena
Indonesia harus
tahun
1960-an).
Bahkan
lebih
dalam
ekstrim daripada itu kelompok mafia
56
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan
yang
besar
untuk
mempengaruhi pemerintah.
dimanfaatkan
pula
oleh
berbagai kekuatan politik seperti partai
peserta
pemilihan
umum.
Demi menjaring massa atau untuk kebutuhan ‘keamanan’ tak segan partai
politik
memasukkan satu
(politisi
lokal)
mereka dalam salah
sayap organisasinya seperti
satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik.
Bahkan
dewasa
etimologis
'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata
Kelompok preman dan jago biasa
Secara
Belanda
virjeman
atau
Inggris free (bebas) dan man (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula freeman
ini
berkonotasi
positif,
diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun
tidak
mengganggu
atau
menyusahkan kehidupan orang lain.1
ini
Sedangkan
isme
banyak ditemui perkumpulan preman
faham
yang
premanisme dimaksudkan kepada
berkedok
masyarakat,
organisasi
kepemudaan,
atau
(aliran/ajaran).
adalah
gerakan
orang-orang
Jadi
bebas
profesi dengan acap kali ditengarai
(merdeka) yang tidak mau terikat
bermuara pada salah satu partai.
dengan aturan-aturan membosankan.
Sebagaimana kita tahu bahwa salah
Belakangan,
satu hal yang fundamental dalam
berubah makna lebih ditujukan ke
modernisasi ialah pelembagaan atau
konotasi negatif. Pelafalan freeman
institusionalisasi kekuasaan. Namun
pun berubah jadi preman, yang
dengan adanya pengaruh jaringan
maknanya ditujukan kepada orang
kelompok preman, jago, atau mafia
jalanan yang hidup sesuka hati tanpa
menyebabkan
distorsi
dalam
aturan.2
pelembagaan
politik
karena
mengarah kepada negara bayangan atau shadow state. PEMBAHASAN
sebutan
Kemudian preman
ini
freeman
Kelompok membentuk
1
Hidayat Banjar, Premanisme Politik Dan Politik Preman dalam www.waspada.com, 24-3-2008 18:03 WIB 2 Ibid.
57
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
komunitasnya sendiri, sehingga jadi
lun, koyok, durjana, kecu, rampok,
semacam kekuatan (people power).
begal, maling, bromocorah, grayak,
Lama-kelamaan komunitas preman
gedhor, garong, gali, dan lain-lain.
itu makin besar dan kuat serta
Istilah-istilah tersebut memberi ciri
berlindung atas nama organisasi
khas pada jenis kejahatan yang
pemuda. Tak jarang pula, dalam
dilakukan.
rangka perebutan proyek serta lahan:
istilah tersebut
parkir, pasar, dan lain sebagainya,
tindakan melawan hukum untuk
sesama organisasi pemuda (OKP)
menguasai milik orang lain dengan
yang berbeda nama dan lambang
paksa atau dengan memanfaatkan
saling baku hantam.3
kelengahan pemilik. Untuk jenis
Selain pengertian di atas, merunut faktor sejarahnya Istilah preman
muncul
dan
kemudian
menyebar ke masyarakat setelah terjadinya
pembunuhan
seorang
kejahatan
Namun
pada
intinya
mengacu kepada
tertentu
dilakukan
intimidasi dan bahkan dengan cara paksa
disertai
sehingga
tidak
tindakan
brutal
jarang
terjadi
penganiayaan dan pembunuhan.5
perwira polisi di Jakarta pada bulan
Preman merupakan patologi
Maret 1995.4 Setelah kejadian itu
yang kerap dijumpai di banyak kota
istilah preman digunakan oleh media
besar Indonesia yang salah satunya
massa untuk menyebut kejahatan.
adalah kota Medan. Tumbuh dan
Istilah tersebut diperdebatkan secara
berkembangnya preman tak bisa
etimologis
khas
dilepaskan dengan pertumbuhan dan
keprofesionalan dan jenis-jenisnya.
perkembangan kota besar atau yang
Istilah preman itu sendiri analog
dikenal
dengan penjahat (criminal).
Perkembangan kehidupan (sebagian)
hingga
Kejahatan
ciri
tersebut
sebenarnya telah lama hadir dalam masyarakat. Ada banyak nama untuk menyebut preman seperti brandhal, Ibid. Suhartono. Artikel 002 (1996), hal 87
daerah
urban.
masyarakat kota besar yang relative lebih baik memiliki daya tarik yang kuat (pull factor) bagi anggota masyarakat desa untuk hijrah ke kota besar. Keadaan ini didorong pula oleh keadaan sosial dan ekonomi di
3 4
dengan
Prisma Edisi 5
Ibid hal 87-88
58
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
desa yang sangat miskin (push
(pilkada),
factor)
modernisasi.
sehingga
pilihan
untuk
shadow
state,
Medan
dan
pembicaraan
eksodus ke kota dianggap menjadi
kita tidak akan menyimpang jauh
opsi jalan keluar. Dapat dikatakan
dari kata-kata kunci tersebut.
bahwa
pertumbuhan
dan
perkembangan preman di kota besar merupakan
efek
samping
yang
negatif dari urbanisasi.6
Seiring terbukanya katup kebebasan dengan turunnya rezim otoritarian Orde Baru pada medio Mei tahun 1998 lalu, berimplikasi
Perkembangan
sarana
pada banyak hal di republik ini
transportasi yang demikian masif
terkait
menyebabkan jarak antara desa ke
Misalnya dalam pemilihan presiden
kota tidak begitu berarti. Lalu-lintas
tahun 2004 kemarin atau yang kedua
yang lancar antara desa ke kota
setelah
merupakan
dipergunakan
salah
satu
faktor
dengan
era
demokratisasi.
reformasi sistem
pemilihan
pendorong urbanisasi. Peningkatan
secara
arus urbanisasi yang tidak diikuti
perdebatan tentang baik buruknya
oleh perluasan kesempatan kerja di
sistem pemilihan tersebut, apresiasi
kota
menimbulkan
pantas diberikan karena sementara
pengangguran dan merupakan awal
ini hal itu merupakan cara yang
dari
preman.
dianggap perlu untuk konsolidasi ke
Pengangguran baik yang terselubung
arah demokrasi setelah sekian lama
maupun tidak melahirkan perilaku
tenggelam dalam tirani otoritarian.
akan
munculnya
kriminal
yang
dilakukan
oleh
sekelompok pemuda yang kemudian dikenal dengan nama preman.7
langsung.
mulai
Terlepas
dari
Selain pemilihan presiden secara langsung, langkah konsolidasi demokrasi berikutnya yang tidak
Ada beragam kata kunci
kalah urgent atau mendesak adalah
yang mengemuka dalam tulisan ini.
semangat desentralisasi dan otonomi
Misalnya
daerah. Salah satu penyebab dari
preman,
desentralisasi,
pemilihan kepala daerah langsung
maraknya disintegrasi
gerakan separatis nasional
dan
ditengarai
6
Romli Atmasasmita. Artikel Prisma Edisi 007 .1996, hal. 78. 7 Ibid, hal. 78.
karena ulah rezim terdahulu yang
59
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
begitu monopolistis dan sentralistis.
mempunyai tuntutan yang berbeda-
Bergulirnya UU No. 22 tahun 1999
beda.8
mengubah paradigma lawas yang telah usang dan jauh dari spirit reformasi. UU No. 22 tahun 1999 tersebut
mengakomodasi
prinsip
desentralisasi atau dengan kata lain daerah menjadi pemain utama dan menggusur intervensi berlebih dari pemerintah pusat.
Terkait desentralisasi pemilihan
dengan maka
kepala
jiwa wacana
daerah
secara
langsung pun disahkan dalam UU No. 32 tahun 2004. Pilkada dapat dilihat bukan hanya sebagai bentuk dari kekecewaan terhadap sistem demokrasi perwakilan namun juga
Adanya desentralisasi dan
sebagai manifestasi desentralisasi di
otonomi daerah dapat dipandang
mana rakyat daerah dapat benar-
sebagai bagian penting dari prinsip
benar berpartisipasi dalam dinamika
Negara
dengan
demokrasi
desentralisai dan otonomi daerah
daerahnya.
hokum
sebab
dengan sendirinya ada keterbatasan kekuasaan
seperti
yang
dituntut
dalam Negara hokum dan penganut konstitualisme.
Bagir
Manan
menyebutkan ada tiga faktor yang memperlihatkan bagian erat antara demokrasi
dan
otonomi
serta
desentralisasi, yaitu pertama, untuk mewujudkan kedua
kebebasan
untuk
(liberty),
menumbuhkan
kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkait langsung dengan mereka, dan ketiga, untuk memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya terhadap masyarakat yang
dan
pembangunan
di
Alhasil sumber daya yang ada
di
daerah
menjadi
ladang
bagi
beragam
pihak.
perebutan
‘Arena pertempuran’ berpindah dari pusat
ke
daerah.
Sumber
daya
material diperebutkan oleh elite dan berbagai elemen masyarakat daerah. Pada masa rezim Soeharto elit politik lokal
tak
bisa
leluasa
untuk
menikmati kekayaan daerah karena sepenuhnya ditujukan ke Jakarta. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kekayaan daerah menjadi hal yang relative lebih 8
Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, ctk Pertama, Gama Media, 1999, hal. 187.
60
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
leluasa
untuk
diperebutkan
entitas-entitas Dalam
oleh
masyarakat
pemilihan
lokal.
kepala
ISSN 1979-4940
daerah
Modernisasi menyebabkan perubahan Dalam
tatanan
masyarakat.
masyarakat
tradisional,
langsung (pilkada) hal ini menjadi
kelompok-kelompok atau golongan
ajang yang mudah dilihat guna
yang ada masih bercorak askriptif.
menyaksikan
dalam
Sistem ekonomi tradsisional dan jauh
daya
dari moderen. Partisipasi politik
rangka
kompetisi
perebutan
sumber
daerah tersebut.
masih rendah dan hanya terbatas
Modernisasi perubahan
dalam
mendorong sistem
social,
pada segolongan elit masyarakat saja.
ekonomi, dan politik yang kian kompleks.
Tak
urung
hal
itu
Kendati
sistem
yang
sentralistis telah berganti dengan
menyebabkan munculnya beragam
desentralisasi
kelompok atau kelas baru dalam
hubungan pusat dan daerah namun
masyarakat. Huntington memandang
elemen-elemennya
bahwa masyarakat yang memiliki
kembali
kelompok kelas menengah dengan
jaringan patronase baru yang bersifat
tingkat partisipasi relative tinggi
desentralistik, lebih cair, dan saling
namun pranata politik yang ada tidak
bersaing satu sama lain. Bahkan
capable,
dapat
beragam kepentingan yang sekarang
politik.
memperebutkan kekuasaan di tingkat
Sebaliknya jika sistem politik dengan
lokal tampak lebih bervariasi bila
derajat pelembagaan politik yang
dibandingkan dengan masa Soeharto.
tinggi dapat mengakomodir elemen-
Di dalam pusaran baru tersebut
elemen masyarakat baru tersebut
terlibat para pialang dan bandar
maka stabilitas akan tercapai. Olson
politik ambisius, birokrat negara
juga melihat bahwa instabilitas dapat
yang
terjadi ketika kelas menengah yang
predatoris,
massif menjadi motor penggerak
bisnis baru yang ambisius, serta
perubahan.9
beraneka ragam gengster politik,
cenderung
menggoncangkan
tertib
kaum 9
Romli Atmasasita, Op.Cit,.
diri
lihai
mengenai
telah
mereka
dan
di
masih
format
menata dalam
bersifat
kelompok-kelompok
criminal,
dan
barisan
keamanan sipil. Kebanyakan dari
61
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
kelompok-kelompok ini dibesarkan
perhelatan pemilihan kepala daerah
oleh rezim lama sebagai operator dan
langsung (pilkada) yang digelar di
pelaksana lapangan mereka.
10
kota Medan pada tanggal 27 Juni
Hal ini akan tampak lebih jelas bila kita sekilas menilik kasus yang
terjadi
di
kota
Medan,
Sumatera Utara. Di kota Medan muncul
aktor-aktor
politik
baru
semisal para pengusaha kecil dan menengah
yang
paling
tidak
sebagian tergantung kepada proyek dan
kontrak
negara,
politisi
profesional dengan kaitan khusus ke partai-partai Orde Baru, atau aktivis yang
terkait
dengan
organisasi
semacam (HMI), (KNPI), (GMNI), (GMKI) yang melalui mereka Orde Baru secara rutin merekrut kaderkader dan bandar politik baru. Dan yang tidak kalah pentingnya serta menjadi focus pembahasan ialah keberadaan
preman
terinstitusionalisasi dalam
berbagai
yang
dengan
baik
organisasi
2005. Pasangan incumbent yakni H. Abdillah dan H. Ramli terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2005-2010. Ia mendulang 489.010 suara
sedangkan
Pengaruh kelompok ‘abuabu’ tersebut dapat terlihat jelas dari
yaitu
pasangan Maulana Pohan dan Sigit Pramono Asri hanya memperoleh 292.803 suara.12 Pasangan AbdillahRamli diusung oleh delapan partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Medan yang antara lain Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, PDS, Partai Demokrat, PBR, PBB, dan Partai Patriot Pancasila. Yang tak kalah pentingnya mereka juga mendapat dukungan dari organisasi pemuda/preman yang berpengaruh yaitu
Pemuda
Pemuda
Karya,
Pancasila,
Ikatan
AMPI,
FKPPI,
hingga Pemuda Panca Marga.13
kepemudaan (OKP) sebagai kaki tangan rezim lokal.11
rivalnya
Peran yang dimainkan oleh organisasi pemuda/preman tersebut sangatlah signifikan. Tentunya eliteelite organisasi tak segan untuk memberikan dukungan ‘otot maupun uang’
kepada
pasangan
yang
10
Vedi R Hadiz. Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. LP3ES (2005), hal. 244 11 Ibid, hal 244-245
12 13
www.mediaindo.co.id www.gatra.com
62
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
menjadi
pada suatu hari saat kampanye
Misalnya tidak sedikit individu-
pasangan Abdillah-Ramli melintas di
individu yang sebelumnya dekat
jalan raya sekelompok pemuda dari
dengan dunia kekerasan menduduki
AMPI
posisi
mengawal
rombongan
beragam
organisasi.16
didukungnya. Sebagai contoh kecil
penting
dalam
hierarki
tersebut dengan seenaknya memakai
organisasi politik. Bahkan banyak
jalan
yang menjadi anggota legislative
dan
tidak
mengindahkan
rambu-rambu lalu lintas.
14
Di antara
pusat maupun daerah.17 Organisasi
dan
‘preman’ tersebut berafiliasi kepada
saling
partai politik dengan mempunyai
mencari
kedudukan dan peran yang signifikan
keuntungan semisal alokasi kontrak
di dalamnya. Mereka mengendalikan
dan lain-lain. Sehingga amat sulit
dan
bila seseorang yang berniat untuk
terhadap sumber daya ekonomi.
oganisasi
pemuda/preman
pemimpin
pemerintahan
bekerja
sama
guna
memiliki
mencalonkan diri menjadi kepala daerah
di
Kota
Medan
tanpa
memiliki relasi yang baik dengan organisasi
pemuda-preman
yang
brepengaruh.15
akses
yang
luas
Munculnya preman dengan posisinya yang kuat di kota Medan merupakan hasil dari produksi Orde Baru di masa lalu. Sebagai contoh salah satu tokoh Pemuda Pancasila
Keberadaan preman di kota
yakni Amran YS, ia menceritakan
Medan bukan hanya sebatas criminal
peran
jalanan semata. Ia telah menjadi
dimainkannya bersama militer dalam
entitas yanga sangat berpengaruh
pembasmian komunisme di Sumatera
dalam sistem politik lokal. Mengapa
Utara
ia
Kemudian ia beserta organisasinya
begitu
Institusionalisasi
berpengaruh? preman
organisasional
pada
dekade
yang
1965-an.
lah
memainkan peran sebagai operator
jawabannya. Preman di kota Medan
politik selama masa Orde Baru.
menjadi begitu berpengaruh karena
Selain
ia dilembagakan dan diorganisir
mereka
aktif juga
di
dunia
criminal,
menduduki
posisi
tersendiri dalam sistem Orde Baru 14 15
www.pemkomedan.go.id Ibid.
16 17
Ibid. www.theindonesianinstitute.org
63
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
yakni suatu tempat di antara elite
gelap yang menguntungkan—juga
politik formal dan apa yang dianggap
mampu
banyak orang sebagai dunia gelap.
bantuan dana politik. Dengan otot
Mereka sering kali dapat berbolak-
dan
balik antara dunia criminal dan dunia
kekuatan
‘warga
masyarakat
keputusan politik dan perdebatan di
sebagai
pengusaha
masyarakat
terhormat’ atau
lainnya.
itu
kesempatan
uangnya
untuk
memiliki
mempengaruhi
Dengan
juga dengan alokasi kontrak dan
untuk
memperbanyak
mereka
parlemen lokal termasuk berkaitan sumber daya lainnya. 19
menemukan baru
permintaan
tokoh
runtuhnya Orde Baru tokoh-tokoh semacam
membantu
kekuasaan,
kekayaan, dan status sosial dengan menyusupkan diri sebagai pemegang kekuatan politik secara langsung.18 Para preman secara khusus
Ada beberapa organisasi pemuda/preman
yang
sangat
berpengaruh di kota Medan. Di antaranya ialah Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya (IPK), dan Satgas PDIP. Konstelasi organisasi pemuda/preman
di
kota
Medan
mendapat tempat yang baik dalam
sedikit berbeda dengan umumnya
sistem kekuasaan yang di dalamnya
sebagian besar kota lain di Indonesia.
kemampuan untuk melakukan atau
Di Medan bukan hanya Pemuda
setidaknya
Pancasila saja yang berkedudukan
mengancam
dengan
tindak kejahatan adalah penting guna
kuat
mengendalikan
organisasinya yakni Ikatan Pemuda
keamanan
bagi
namun
Karya
Mereka dicari karena mengingat
terbesarnya.
militer telah dipaksa mundur dari
seorang bos preman yang sangat
peran politik mereka seiring dengan
legendaris, memimpin IPK dalam
iklim
samping
waktu yang lama. Di satu sisi ia
menyediakan tenaga bagi calon-
sangat ditakuti oleh masyarakat kota
calon
pemimpin
Medan namun pada sisi lainnya ia
pemuda—karena
dipuja-puja pula oleh masyarakat.
pejabat,
organisasi penguasaannya 18
Di
para
atas
usaha-usaha
Hadiz, op.cit., hal 249
menjadi
anak
aparatur negara di tingkat lokal.
reformasi.
(IPK)
justru
Oloan
saingan
Panggabean,
Tak urung kebanyakan warga lokal 19
ibid, hal 250
64
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
menyebutnya
sebagai
malam
di
hari’
‘walikota
kota
banyak anggota organisasi pemuda
Ia
berbasis preman telah menyeberang
memperkuat kedudukannya di dalam
ke Organisasi ini. Satgas PDIP
masyarakat
dipimpin
dengan
itu.
ISSN 1979-4940
melakukan
banyak tindakan amal.20
laun
dibanding dahulu
segera induk
yaitu
seseorang
yang
bernama Marlon Purba. Ia adalah
Ikatan Pemuda Karya pun lambat
oleh
lebih
kuat
organisasinya
Pemuda
mantan anggota polisi dan criminal yang
sekarang
menjadi
parlemen dari PDIP.
anggota
22
Pancasila.
Situasi yang terjadi di kota
Anggota lapisan bawah dan tengah
Medan dikenal dengan apa yang
dari kedua organisasi tersebut secara
dinamakan dengan shadow state
rutin terlibat dalam persaingan brutal
dalam khasanah ilmu pembangunan
guna memperebutkan kendali atas
politik. Dalam ranah teoretis gagasan
dunia criminal di Medan. Namun
shadow state dimaksudkan sebagai
ironisnya ketika anggota lapisan
konsekuensi dari rendahnya daerajat
bawah dan menengahnya bertarung,
institusionalisasi
para pemimpin puncaknya seperti
menjadi sangat lemah. Bekerjanya
Moses Tambunan dari IPK—Oloan
shadow state juga disebabkan karena
telah menyerahkan tampuk pimpinan
rendahnya
IPK kepada Moses tetapi ia tetap
kemampuan
memiliki
melaksanakan
pengaruh
besar—dan
Bangkit
yang
sangat
negara
atau dalam
fungsi-fungsi seperti
mengatur/
Pemuda Pancasila malah menjadi
regulating,
melayani/
servicing,
sekutu
memungut/ ekstracting, mengontrol/
di
tubuh
dari
kapasitas
negara
dasarnya
akrab
Sitepu
sehingga
Partai
Golkar.21
controlling. Negara yang terjangkiti Selain dari Golkar, PDI
Perjuangan juga memiliki sayap organisasi
pemuda/preman
yang
oleh shadow state dianggap sebagai ciri dari negara preman (warlord state).23
berafiliasi kepadanya yaitu Satgas (Satuan
Tugas)
PDIP.
Diyakini 22
20
ibid, hal 249 21 ibid, hal 249-250
ibid, hal 250-251 Amalinda Savirani. Pointers mata kuliah Pembangunan Politik 23
65
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
ISSN 1979-4940
Dalam kasus kota Medan
bisa langgeng duduk terpilih bila
terlihat sekali bahwa pemerintah
tanpa menjalin kerja sama dengan
yang dalam skala tertentu merupakan
entitas preman di kota tersebut.
representasi dari negara mengalami
Tentunya setelah terpilih walikota itu
sindrom
tersebut.
lebih mengutamakan para preman
Pelembagaan atau institusionalisasi
yang ada dibelakangnya ketimbang
negara dalam masyarakat amatlah
warga
lemah.
Kemudian hal ini berimbas pada
shadow
Ia
tak
state
bisa
memenuhi
beberapa fungsi dasar dari negara seperti
mengontrol
di bawah ketiak para preman yang berkuasa. Bahkan muncul anggapan yang berasal dari masyarakat bahwa walikota sesungguhnya kota Medan adalah Oloan Panggabean sang bos preman dan pimpinan organisasi pemuda setempat (IPK).24 Institusi seharusnya
sendiri.
Salah satu elemen yang fundamental
dalam
modernisasi
sebagaimana diutarakan oleh Samuel Huntington adalah institusionalisasi atau
pelembagaan
politik.
Pelembagaan politik yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan mengalami distorsi atau menyimpang dari kaedah semula. Pelembagaan
negara
memiliki
Medan
berbagai kebijakan pemerintah.
(controlling).
Pemerintah dapat diistilahkan berada
kota
yang
politik
tidak
tercapai
maksimal.
keberadaan
Untuk
Kota
Medan
fenomena
yang kuat dalam masyarakat telah
preman menjadi
secara signifikan terpengaruh oleh
pengaruh yang signifikan. Ketika
keberadaan
urbanisasi sebagai efek berantai dari
tokoh-tokoh
preman.
satu
Ada institusi informal yang dapat
modernisasi
mengendalikan
‘civitas’
terjadi, justru di Kota Medan dan
pemerintahan Kota Medan. State
mungkin di kota-kota besar lainnya
Aparatus atau aparat negara tidak
terjadi sesuatu hal yang paradoks.
dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Premanisme muncul sebagai efek
Dalam
kasus
kepala
samping urbanisasi karena tak diikuti
daerah
langsung
kota
dengan langkah-langkah antisipatif
pemilihan (pilkada)
Medan seorang calon walikota tak 24
Ibid.
seperti
dan
variable
penyediaan
pembangunan
lapangan
pekerjaan.
66
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
Fenomena shadow state ini
ISSN 1979-4940
Bertrand
(1872-1970)26
Rusell
tidak bisa dipaksakan menjadi cirri
dorongan atau motivasi bagi seorang
khas negara berkembang. Karena hal
manusia berbuat sesuatu bukanlah
tersebut tidak mudah dibuktikan.
dorongan seks seperti yang dikatakan
Sulit
ingin
Sigmund
Psikoanalisa),27 akan tetapi adalah
bila
kita
mengidentifikasinya
secara
pukul
rata
uyah
karena
atau
gebyah
Freud
dorongan
untuk
(Bapak
mendapat
fenomena shadow state di banyak
memegang
tempat bersifat particular. Setiap
menurut
kasus memiliki kekhasan tersendiri.
kekuasaan itu berbentuk eksplisit
Misalkan shadow state yang terjadi
pada pemimpin yang ingin berkuasa
di Afrika khususnya Sierra Leonne
dan bersifat implisit pada manusia
berada dalam posisi di luar formal
yang
state sedangkan di India ia justru
pemimpin.
tersebut biasa diidap oleh negara berkembang
yang
memodernisasikan
tak
bisa
dirinya
secara
sempurna. Akan tetapi bukan berarti hal ini hanya terjadi di negara berkembang, ditengarai di negara maju pun fenomena ini dapat terjadi. Selain
itu
fenomena
Russel,
bersedia
berada di dalam institusi negara atau formal state.25 Pada intinya patologi
kekuasaan.
atau
Jadi berhasil
Masih
dorongan
mengikuti
seorang
berkuasa,
pada
sang
pemimpin
bukan
hanya
karena dorongan hendak berkuasa yang ada dalam dirinya sendiri. Ada pula
dorongan
hendak
berkuasa
dalam diri orang lain, tetapi cukup dengan menjadi pendukung atau pengikut sang penguasa. Dengan berbuat begitu, para pendukung dan pengikut
orang
yang
berkuasa,
tersebut tidak akan pernah lepas dari
merasa diri mereka juga telah ikut
pergumulan perebutan kekuasaan di
berkuasa,
mana
mempunyai
kekuasaan dalam diri mereka telah
berbeda-beda
terpenuhi. Dorongan untuk berkuasa
sehingga jalan yang ditempuh pun
ini pada banyak orang seakan tak
akan
kenal batas. Kenyataan serupa inilah
setiap
dorongan
orang yang
berbeda-beda.
Menurut
26 25
Ibid
27
dan
dorongan
kepada
Hidayat, Op.Cit., Ibid.
67
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
yang
melahirkan
ISSN 1979-4940
pemimpin-
Kekuasaan
memang
pemimpin dari zaman dulu hingga ke
memiliki pesona tertentu bagi orang
zaman
mencoba
yang berkuasa. Jika makan nasi ada
meluaskan
saat orang merasa kenyang, tidak
modern
mengabadikan
untuk atau
kekuasaan mereka selama dan seluas
demikian
mungkin.
Keinginan yang terus membesar itu
Kaisar-kaisar
Roma
dengan
meluaskan kerajaan Roma dahulu ke
sepertinya
mana-mana, Napoleon yang coba
melanggengkan
menaklukkan Eropa, dan meluaskan
dilakukanlah hegemoni. Sehingga
kekuasaannya hendak menaklukkan
peraturan
Mesir pula, timbulnya seorang Hitler
berkecenderungan memihak kepada
sebelum
orang-orang yang berkuasa, bukan
perang
dunia
kedua
merupakan beberapa contoh sejarah.
bertepi.
Untuk
kekuasaan,
maka
yang
dibuat
kepada rakyat29.
Peran Serta Masyarakat.28 Untuk
tak
kekuasaan.
Charles
'melahirkan'
mengatakan
Samford bahwa
ketidak
pemimpin yang sebenar pemimpin
berdayaan masyarakat dan hokum
diperlukan peran serta masyarakat
(the inertia of society and law)
yang
adalah
terus-menerus
mengkritisi kekuasaan
setiap
berjuang,
langkah
(pemerintah)
dari yang
berkecendrungan otoriter, menindas, zalim dan tiran. Bila kekuasaan
rakyat
ke
dalam
tidak
tumbuhnya
perubahan akibat tatanan social dan tatanan hukum yang amburadul.30 KESIMPULAN Demikianlah cerita singkat
dibiarkan, lambat atau cepat ia akan menggiring
akibat
mengenai
premanisme
dan
oritarianisme, penindasan, kezaliman
pembangunan politik di Indonesia.
dan tiranisme. Sebab, naluri (nafsu)
Pergantian ‘suasana’ dari rezim Orde
untuk lebih berkuasa tak ubahnya
Baru
seperti nafsu hendak kaya, dapat
mengubah
berkembang seperti tanpa batas sama
elemen predatoris yang hidup selama
sekali.
Orde Baru berkuasa. Mereka hanya
ke
era
reformasi
secara
tidak
fundamental
29
Ibid. Zainal Abidin, Modul Kuliah Sosiologi Hukum Magister Hukum UII. 30
28
Ibid.
68
Al’ Adl, Volume V Nomor 9, Januari-Juni 2013
bertransformasi
dan
ISSN 1979-4940
menyusup
kembali dalam sistem poltik yang
Amalinda Savirani. Pointers mata kuliah Pembangunan Politik
baru. Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada satu sisi menjadi arena pertempuran baru dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya di daerah. Dengan beranjang sana ke Kota Medan kita dapat mengetahui bahwa ada entitas lain di luar negara yang
berpengaruh
besar
bagi
jalannya pemerintahan. Kemunculan preman pun tak bisa dilepaskan dari premis
modernisasi
adanya langkah antisipatif terhadap efek samping yang ditimbulkan. DAFTAR PUSTAKA Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, ctk Pertama, Gama Media, 1999
Zainal
www.gatra.com. Tanpa Judul. Berisi: jibaku pasangan AbdillahRamli menjadi walikota dan wakil walikota Medan (20 Agustus 2005 oleh redaksi gatra)
dan
pembangunan. Ia ada karena tak
Hadiz,
www.mediaindo.ac.id. Abdillah Terpilih Lagi Jadi Walikota Medan. Berisi: laporan pilkada Kota Medan yang dimenangkan oleh pasangan Abdillah-Ramli (2 Juli 2005 oleh redaksi mediaindo)
Vedi R. Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES, 2005. Abidin, Modul Kuliah Sosiologi Hukum Magister Hukum UII.
www.pemkomedan.go.id. Tanpa Judul. Berisi: kampanye pasangan Abdillah-Ramli yang dikawal oleh AMPI (6 Juli 2005 oleh Abah Ontohod) www.theindonesianinstitute.org. Institusionalisasi Premanisme Harus Diakhiri. Berisi: kasus penyerangan preman anak buah Tommy Winata terhadap kantor majalah Tempo (19 Maret 2003 oleh Elwin Tobing) Hidayat Banjar, Premanisme Politik Dan Politik Preman dalam www.waspada.com
69
