150
H"kul1I dOli PClllbmzglll1011
HUKUM DAN PEMBIASAN POLITIK DI INDONESIA Kuneng Mulyadi MWlcu/ll\'a
panai-panai
polilik
di
em
reformasi melllboH'G penllGsolaholl selldi,-;. cli somping mel1lperlihatkoll semo!\Jn rerlmf..:lIl1yll iklilll hellw/irik. juga llIelll/m/..:(I p(!/llallg /Jagl 11I1Il/Jllhllra kOlltlik horhmra/ IIkihlll he/II III
eli, 1I/IIlfk lIlellE
kCIJI{fIl1/WW/
para
Pendahuluan
Polirik di Indonesia rahun 2000 ini Illenunjukk an seillaki n gamangnya Indonesia sehagai negara hesar ter ancall1 disimegrasi hangsa dan pengulangan sejarah kegagalan pellleril1lahan di rahun 1950-an. Perkeillhangan polirik Indonesia telah diawali tUlllhuhnya panaiparrai politik di Indonesia (mulri panai) di tahun 1950-an. telah Illelllhuat Indonesia
kesulitan
dalam
urusan
politik.
sehingga jatuh
h
pemerintahan tidak menunggu \Vaktll lama dan pada saat itu lah hanyak pemberontakan yang rerjadi di herbagai daerah di Indonesia dan implikasinya rerhadap pembangunan hidang ekonom i Illengalami keillerosoran yang sangat hebat. Dari rahun 194R sampai dengan rahun 1967 tidak kurang dari 25 kabiner yang memerintah di Indonesia selama Indonesia merdeka. Dari jumlah tersehur hanya 7 Kabinet yang herhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. lalu terdapar 12 Kabinet yang herumur antara (i sampai II hulan. Dan 6 huah Kahiner yang hanya hisa bertahan antara I sampai 4 bulan. Demikian sa lah satu gaillharan dari keridakstahilan polir ik Indonesia . April - .illili 2001
HukulIl dall Pembiasan Polilik di Indonesia
IS I
yakni dilihat dari kesempatan yang tersedia bagi setiap pemerintah (Kabinet) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya .' Dalam pada itu terdapat 45 buah protes melalui demonstrasi. R3 huru-hara (riot) dan 615.000 kematian yang disebabkan ke kerasan politik diantara tahun 1948 dan 1967 memperlihatkan rapuhnya kestabilan politik di Indonesia .' Ketidakstabilan yang terdahulu lebih bersumber daripada kelemahan elit ullluk bekerjasama satu sama lain dan ya ng lerakhir ini Iehih disebabkan oleh he lum melembaganya slruktur dan prosedur poli lik yang mampu memberi lempat kepada masyarakal luas mengamb il hagian eli dalalll proses politik. Orang akan cepat bersetuju dengan pendapal yang mengatakan bahwa ketidakstab ilan politik yang dialami oleh Indonesia lllemperkecil keleluasaan bagi negara untuk mengadakan perha ikan ekonomi, sosial dan Politik. ) Pada pemeri ntahan orde baru partai politik mulai disederhanakan dengan membentuk partai politik hanya II saja pada tahun 197 1. dan kemud ian disederhanakan lagi hanya 3 ya itu dua partai pol itik clan salU golongan karya. Disini pad a awal perkembangan lllenunjukkan adanya kestabilan dalam pemerimahan yang cukup lama sampai bertahan selama 32 tahun dengan presiden sebagai kepala negara ya ng terus menerus. Dari pemerimahan orde haru ini berkemba ng adanya dwifungsi ABRI cl imana disamping sebagai militer ia juga berperan da lal11 proses sos ial politik dalam l11asyarakat dan strateginya sangat efektif karena unsur-u nsur l11iliter l11endol11inas i dari pelllerintahan yang pa ling tinggi hingga paling rendah unsur ABRI ini herada sebagai garis komando gampang l11engendalikannya, walaupun ya ng sebenarnya yang terjadi kurang transparan karena ternyata ada indikasi KKN dan kekerasan politik yang terse lu bung. Sebenarnya Indones ia lebih tepat jika tidak banyak partai. lelapi yang diperlukan ada lah adanya kemampuan sumber daya manusia ya ng mempunyai kemal11puan menggali potensi sumber alam Indones ia clan sumber day a manusia ya ng mampu mengembangkan karya nyaw dan hukan orang yang pintar menciptakan kontlik . Partai politi k harus segera disederhanakan, harus diciptakan sistem partai politik yang baru. Indonesia yang modern menghendaki ada nya I Arh i Sa nil. Sistem Po/irik l/ulol1csia: Kestabilan Pew Keku(Jtal1 Po/ilik dall Pel/1"an~lIlI(fll. eel. V.1tt~
l iNd 1,
Lnc cit
Nomor 2 Tahun XXXI
152
HukulIl dall Pelll/)(fIlgwUD/
situasi politik yang aman lenteram dan damai berkeadilan dan berkedamaian dengan sistem politik hukum yang legas sehagaimana diamanalkan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Untuk menciptakan cita-cita negara hukum, sistem politiknya harus dibenahi yakni dengan membersihkan panai politik Indonesia dari adanya sumber-sumber kont1ik, yaitu partai politik yang kita harapkan ada1ah partai politik yang tidak berafiliasi dengan salah satu agama dan partai politik yang tidak berafiliasi dengan suku atau golongan tertentu dan juga bukan partai politik yang mempunyai pengikut lelapi partai politik yang menawarkan program demi kemajuan hangsa Indonesia, dimana anggota partai politik adalah terdiri dari para leknokrat dan dari orang-orang yang menguasai bidangnya dan 2 partai sap cukup, untuk penyeimbang karena kita sudah kenyang dengan pengalaman pada masa lalu yang membuat hangsa kita semakin terpuruk. Partai pOlitik yang kita perlukan adalah partai politik yang berwawasan terhadap rersatuan dan kesatuan bangsa dan yang berperan sebagai perekat bangsa dan bagaimana bentuknya tentu harus dikaji lebih lanjut. Partai tidak bisa berafiliasi terhadap salah satu agama apaplln dimaksudkan agar kesucian ajaran agama ticlak dimodifikasi untuk kepentingan politik seseorang yang notabene agama yang dipakai kendaraan keinginan clan kepentingan politik sesaat, karena kita tahu bahwa agama bersifat universal dan suci. partai juga tida k herafiliasi dengan suku, dan aliran terrentu , dan tidak berafiliasi dengan goiollgan tertentu dan bersih dari pengaruh kepemingan perseorangan. Dengan demikian. partai politik itu dapat ll1enampung para teknokrat, yang dapat mempersatukan misi dalam perjuangan, membangun dan menciptakan integrasi bangsa, dan tidak perlu terpecah-pecah. Dengan banyaknya partai sudah jelas para pemimpin partai ini bersaing be rebut pengaruh untuk memperoleh dukungan dan bahkan kadang-kadang juga menimbulkan konflik yang pada puncaknya sering terjadi kekerasan dan keganasan politik yang sulit untuk 1l1enge1l1balikannya pad a situasi kondusif serta ingin menjadi top pimpinan negara/pemerintahan, dan ini sudah jelas 1l1isinya 1l1asing-masing partai akan selalu menuju ke arah itu (pengalaman telah menunjukkan) apa lagi ditambah setiap partai politik membentuk laskar/bantuan serba guna/alau apapun bentuknya yang intinya 1l1e1l1bela perjuangan partai. Karena kecenderungan ke arah itu sudah menjadi bagian kegiatan kepartaian, clan kalau hal ini dibiarkan berlangsung terus, 1l1aka tidak lama nasib bangsa ini bisa terancam disintegrasi bangsa, yang sulit untuk dipersatukannya
April - lUlli 200/
Hukul11 dan Pembiasan Pa/ilik di Indonesia
153
kembali. Politik adalah celUsan kebijakan yang harus dipikirkan oleh negarawan. Seharllsnya kita semakin sadar dari pengalaman masa laili. dan tidak terlena dengan fatamorgana politik ya ng bersifat semu. karena pada hakekarnya te lah timbul benih-benih perpeeailan yang kita huat sendiri. Bangsa kita adalah bangsa yang besar dan sangat potensial terhadap kerawanan perpeeahan karena perbedaan politik yang semakin tajam dan perlu dibenahi kembali. Kata kunei umuk membenahi ini adalah pad a penyederhanaan partai politik dan pres iden berperan untuk mengambil kebijakan ini karena presiden merupakan figur pimpinan negara yang berhak untuk Illengarur tatanan politik negara. Dengan tereiptanya penyederhanaan partai politik di Indonesia Illaka dapatlah dihara pkan bahwa pelllbangu nan eko nollli bangsa Indones ia akan segera dapat dilaksanakan dan tidak lagi merupakan c ita-cita , dilllana bangsa kita menghendaki suasana yang kondusif agar dapat terselenggaranya pembangunan yang didukung oleh semua warga Illasyarakat Indonesia aga r tercipta Illasyarakat adi! Illakmur bag i seluruh rakyat Ind onesia. Seperti dapat kita lihat di negara-negara delllokrasi. seperti di Inggris, Amerika dan Peraneis. jabatan-jabatan politis dan administratif itu secara resm i terbuka bagi setiap ealon yang berbakat, tetapi calon-calon dalam jabatan politik seperti halnya partisipasi politik cenderung herasal dari o rang-orang yang 1I1empunyai latar belakang kelas mene ngah dan kelas atas dan orang-orang kelas bawah yang berhasil memperoleh pendidikan, 1111 terjadi karena pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan terutama dalam masyarakat yang berteknologi 1I1aju dan modern membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit dipero leh dengan cara lain di luar pendidikan dan latihan. Pengalaman Indonesia dengan adanya sistem multi partai telah terjadi ketidakstabilan pOlitik, dan kini terulang dalam era reformasi. Keeenderungannya ketegangan-ketegangan politik semakin sering terjadi. yang dampaknya sangat luas yang mengakibatkan keterpurukan pad a sektor-sektor lain dan yang sangat terasa adalah pada sektor ekonomi. Karena kita tahu bahwa urat nadi di suatu negara terletak pada sektor ekonomi, kalau sektor ekonomi terganggu maka tidak seharlah negara itu dan justru inilah yang kita alami pad a saat ini. Solusinya adalail dengan "penegakkan hukum ", dengan ditegakkannya hukum maka sektor-sektor lain akan mudah kita selesaikan, sistem politik dapat kita henahi dengan menyederhanakan Undang-undang Kepartaian. Undang-undang Partai
Nomor 2 Tahull XXXI
154
Hukum dall
Pelll/;afl~UlLGJl
yang ada membuka kemungkinan tumbuhnya partai-partai yang sangat mungkin melebihi kelaziman jumlah partai yang sehat di suatu negara. dan disinilah titik kerawanan-kerawanan konflik, oleh karena itu dengan tidak mengurangi ani demokrasi serta hak kebebasan warga negara turut membangun bangsa cukup 2 (dua) panai saja, yaitu suatu panai yang bersih dari pengaruh agama apapun , serta bersih dari pengaruh kesukuan. serra bersih dari kepentingan perorangan maupun golongan. ya ng demikian ini bila terwujud diharapkan bahwa ketenangan dalam rang ka memperbaiki ekonom i sebagai urat nadi bangsa segera akan dapat pulih kembali. Secara sosiologis dapat kita gambarkan bahwa dal am slIatu masyarakat berdasarkan sikap, nilai-nilai informasi dan kecakapan politis kita dapat menggolongkan orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya atau dengan kata lain kila clapat menggolongkan kebudayaan politiknya antara lain orang-orang yang melibatkan diri ke dalam kegiatan politik paling tidak dalam kegialan pemberian suara (voting) dan memperoleh informasi cukup hanyak tentang kehidupan politik kita sebllt herblldaya politik parrisipan. sedangkan orang-orang secara pasif patuh pad a pejabal -pejahal pemerintahan dan undang-undang, tetap i tidak melibatkan di ri ke dalam kegiatan politik atallpun memberikan suara dalam pemilihan umum. Kila sebut sebagai berbudaya pOlitik subyek, dan golongan ketiga adalah orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan pemerintahan da n politik, orang ini bisa terrnasuk but a huruf, tinggal di desa yang sangat terpenci!. nenek tua ya ng tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengeka ng diri dalam kesibukan keluarga d isebut berbudaya politik parokial ' Indones ia negara ya ng berdasarkan atas hukum, secara sosiologis berbagai golongan dalammasyarakat me no pang negara hukum dengan berbagai alasan kelompok etnis non Jawa. termasuk etnis Cina menopang negara hukum karena melihat manfaat negara hukum karena lebih mendorong diciptaka nnya norma-norma birokratis yang lehi h mengandalkan pada hasis patrimonial dari pad a rasiona!. Kelompok minorotas agama Kristen dan Katolik mendukung ideologi negara hukum karena dalam negara hukum mereka melihat adanya janj i-ja nji perlindungan secara normatif atas hak untuk mengambil bag ian dalam kehidupan politik dan ekonomi. Demikian pula kelompok Islam memberi .\ Mochtar Mas'ocd uan Collill Me . Anurews. Perl)(jlldill~aJl Sis/em I)olilik. Yogyakarta: Gajah Mada Un iversity Press. 1984. hal. 39
el'1.
V.
April - .flllli 200/
Hukum dan Pembiasan Polirik di Indonesia
155
dukungan kuat terhadap kansep negara hukum terutama dari gala ngan madernis yang pe rannya sangat marginal seea ra sas ial dan palitik. walaupun dar i seg i jumlah merupakan mayaritas namun dari segi sosial politik golongan Islam di Indonesia sering disubordinasikan pad a aristokrasi lama yang seeara fi sik nampak sebagai orang Muslim namun se ring memusuhi nilai-nilai Islam dan tuntutan-tumutan politiknya-' Pemerintahan nega ra seeara tegas disebutkan bahwa negara Indones ia berdasarkan atas hukum (rechsraars) ridak berdasarkan aras kekuasaan helaka (f1f(fctlfsraars). Gagasan rersebur mengand ung makna bahwa hukum eli negara yang berdasarkan at as hukum harus lliheri peranan seeara mendasar yakni sebagai ritik sentl'al dalam se luruh kehidupan orang perorangan. kehidupan masyarakat l11aupun kehidupan ama r herbangsa clan hernega ra. Secara operas ional herrul11pu pada norma hukul11 , peraruran perundang-undangan dan aparat penegak hukul11 ya ng tanggap dan tangguh." Aparat penegak hukul11 harus diberi peranan. dan dihorIllati kebe radaannya. semua peraruranperundang-undangan harus diraari oleh semua komponen bangsa. semua ral11bu-rambu diparuhi baik itu procluk pusat maupun produk daerah dan penegak hukum. terl11asuk di dalamnva polisi. jaksa. dan prakrisi hukum serta hadan-hadan rerka it harus tanggap rerhadap norma-no rma hukum dan tangg uh dalam penegakkannya. dan semua ini dilandasi o!eh kejujuran. Kalau semua ini herjal an haik. maka roda ekonom i hangsa Indonesia akan lanear dan terkendali . Kesimpulan
Dengan banyaknya partai politik sang at rentan terh adap perhedaan dan tumbuhnya kontlik . Undang-undang Partai Politik (UU No .2 Tahlln 1999) tentang Parrai Pol itik sangat terbuka . Setiap orangtkelompok his" mendirikan partai pOlitik yang berakibat keberadaan partai rolirik di su"ru nega ra menjadi tidak sehat. Undang-u ndang Partai Politik harus seg er" dicabut dan diganti kannya dengan Undang-lindang rarrai pol irik ya ng haru. yaitu undang-u ndang parrai po litik yang hers ih dari pengaruh agama. kelompok maupun peroranga n. suku dan sehagainya, yang sesua i dengan kehurllhan Indonesia yaitu panai politik ya ng tid ak ada pengikllr , Daniel L ev. H lIkwlI dOli Po/ilik tli Indonesia: KesinambuIIKwl dan Peru/Ja/ulII. Ct.:L I.
Jakarta LP3ES. 1990. h,lI . 3R6. (, Padmo Wahyollo. Ne~(fm J?epuhlik Indonesia. eel. 3. hkarta. G rafindo Perki.lsa. 1995.
hal. 14 .
Nomor 2 Tatulf1 XXXI
156
Hukum dan Pembangunan
tetapi partai politik yang berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa. yang memberikan acuan dan program-program pembangunan bangsa ke depan dan yang menjadi perekat bangsa, dan sangat ideal bila partai politik di Indonesia itu 2 saja.
April - JlIl1i 2001