Pranata Pembangunan Pertemuan 10 Pemenuhan kebutuhan tempat parkir Sahid Mochtar, S.T., MT. Ratna Safitri, S.T., M.Ars.
Tujuan Instruksional Khusus • Mahasiswa dapat mengkritisi issue‐issue yang terkait dengan perparkiran berdasarkan peraturan yang terkait • Pertumbuhan jumlah kendaraan • Ketersediaan parkir dalam bangunan publik • Elaborasi Peraturan • Diskusi
Prinsip • Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: – kepastian hukum; – transparan; – akuntabel; – seimbang; – keamanan dan keselamatan.
Tujuan • Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan: – terwujudnya pelayanan parlOr yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan; – terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; – terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan; – terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; – terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan – Terwujud nya transparansi penerimaan pendapatan asIi daerahdibidang perparkiran.
Parkir di RMJ • Fasilitas Par,kir di Ruang Milik Jalan – Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir. – Penggunaan sebagaimana Gubernur. ruang milik jalan untuk dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir ditetapkan oleh – Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasarnakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran.
Posisi • Fasilitas parkir terdiri atas: – di luar ruang milik jalan • gedung parkir murni; • gedung parkir pendukung; • pelataran I taman parkir murni; danl atau • pelataran I taman parkir pendUkung.
– di ruang milik jalan.
Persyaratan • Penyediaan fasilitas parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); – Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; – Keamanan dan keselarnatan pengguna parkir; – Kelestarian lingkungan; – Kemudahan bagi penggunajasa parkir; – Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan – Memenuhi SRP minimal (Satuan Ruang Parkir)
Ketentuan Teknis • Bangunan parkir yang menggunakan ramp spiral, diperkenankan maksimal 5 lantai dan atau kapasitas penampungan sebanyak 500 sampai dengan 600 mobil, kecuali apabila menggunakan ramp lurus. • Kelonggaran ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kepadatan/intensitas kendaraan setempat serta keserasian bangunan. • Dalam menghitung kapasitas bangunan parkir ditetapkan luas parkir bruto minimal 25 m2/mobil.
Ketentuan Teknis • Tinggi minimal ruang bebas struktur (headroom) adalah 2,25 m. • Setiap lantai ruang parkir yang berbatasan dengan ruang luar harus diberi dinding pengaman (parapet) setinggi minimal 90 cm dari permukaan lantai. • Setiap lantai ruang parkir harus memiliki sarana transportasi dan sirkulasi vertikal untuk orang. • Pada bangunan parkir harus disediakan sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran.
Ketentuan Teknis • Kemiringan ramp lurus bagi jalan kendaraan pada bangunan parkir maksimal 1 berbanding 7. • apabila lantai parkir mempunyai sudut kemiringan, maka sudut kemiringan tersebut maksimal 1 berbanding 20. • Pada ramp lurus jalan satu arah pada bangunan parkir, lebar jalan minimal 3 m dengan ruang bebas struktur di kanan kiri minimal 60 cm.
Ketentuan Teknis • Pada ramp melingkar jalan satu arah, lebar jalan minimal 3,65 m dan jalan dua arah, lebar jalan minimal 7 m dengan pembatasan jalan lebar 50 cm, tinggi minimal 10 cm. • Jari‐jari tengah ramp melingkar minimal 9 m dihitung dari as jalan terdekat. • Setiap jalan pada ramp melingkar harus mempunyai ruang bebas 60 cm terhadap struktur bangunan.
Referensi • Perda DKI No.7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah DKI
