Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
PRAKTEK PERPAJAKAN DI NEGARA INDONESIA DAN DI NEGARA TIMOR LESTE: TINJAUAN KOMPARATIF Sentot Imam Wahjono Universitas Muhammadiyah Surabaya
[email protected]
Abstract Many differences regarding practices of taxation in Timor Leste and Indonesia. Understanding the taxation differences need for investment planning and business development globally. Timor Leste is a new nation, which is many opportunity offering to investment. Taxation rules and Minimum Income taxes are the differences. In TL taxation rules are changeable and uncertainty, meanwhile minimum income tax to force tax obligation to arrange corporate strategy. Keywords: taxation rules, minimum income taxes.
PENDAHULUAN Terdapat perbedaan praktek perpajakan di negara Timor Leste (nama lengkapnya: Republica Democratica de Timor-Leste) dengan praktek perpajakan di negara Indonesia. Beberapa perbedaan itu adalah; 1. Aturan Perpajakan, 2. Adanya Batas Minimum Pajak Penghasilan. Perbedaan praktek perpajakan ini tidak bisa dihindari karena faktor historis dan faktor pengaruh. Selama lebih dari 400 tahun Portugis (sejak tahun 1512) menjajah Timor Leste, baru pada tahun 1976 mereka “berintegrasi” dengan Indonesia. Setelah melalui “campur tangan asing”, pada akhir tahun 1999 Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi setelah melalui proses jajak pendapat atau referendum pada tanggal 30 Agustus 1999, dan berdiri sendiri sebagai negara berdaulat dibawah asuhan PBB. Melihat sejarahnya yang sangat panjang itu, masyarakat Timor Leste mempunyai budaya “gado-gado” yang mempengaruhi peri kehidupan mereka sehari-hari. Bahasa pergaulan sehari-hari mereka adalah bahasa Tetun yang merupakan gabungan dari bahasa 31
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
Porto, Indonesia dan beberapa bahasa daerah disekitar Timor seperti bahasa Makasar, Ambon, dll. Demikian pula bahasa pengantar yang dipakai dalam dunia pendidikan saat ini masih bahasa Indonesia meskipun bahasa resmi negara adalah bahasa Porto. Mata uang resmi yang dipakai saat ini adalah dolar Amerika Serikat sejak 2003. Meskipun dari tahun 2000 sampai 2003 mereka menggunakan 3 mata uang resmi sekaligus yaitu dolar Australia, dolar Amerika Serikat dan Indonesia Rupiah. Negara TL mempunyai luas 15.000 km2 berpenduduk 924.246 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2003) dengan mayoritas beragama Katholik 91,4% sementara Muslim hanya 1,7%. Saat ini TL tumbuh menjadi negara yang mempunyai banyak harapan, terutama dari hasil bumi yaitu Minyak dan Gas di celah Timor (Timor Gap) dan Kopi dengan kualitas nomor satu di dunia. Oleh karenanya banyak investasi diharapkan masuk ke negara itu. Banyak negara yang telah membuka kedutaan besarnya di Dili, sampai saat ini tercatat 16 negara dan menyusul beberapa negara lagi. Banyak kalangan usaha terutama dari Indonesia, Australia dan Portugal telah membuka usaha di TL. Beberapa pengusaha dari Canada, Brazil, dan AS konon telah mengajukan permohonan investasi. Beberapa sektor juga masih terbuka untuk investasi baru seperti penyediaan sarana prasarana umum (pembangkit listrik swasta, operator telepon swasta, pos dan paket, perbankan, transportasi darat, laut dan udara), serta perkebunan kopi, kayu cendana dan pertambangan. Disisi lain TL sebagai negara baru saat ini lebih banyak menggantungkan diri kepada PBB dan negara serta lembaga donor lainnya untuk mendanai pembangunan. Kedepan TL harus mampu mencari sumber-sumber dana dalam negeri untuk menopang pembangunan negara. Salah satu penopang pembangunan negara adalah Pajak. Tidak heran kalau saat ini sektor pajak terus menerus menjadi primadona bagi pengisian pundipundi kas negara. Beberapa peraturan perpajakan diubah dan disempurnakan dengan rujukan dari beberapa negara semata-mata untuk memperbesar sumbangan pajak bagi pengisian kas negara.
ATURAN PERPAJAKAN. Tidak seperti di Indonesia, dimana aturan dan acuan perpajakan telah ditentukan dalam bentuk Undang-undang yang bahkan telah berkali-kali diperbarui. Aturan perpajakan di TL hanya berbentuk Petunjuk, Pengumuman, dan Pedoman yang bersifat temporer. Tercatat 2 lembaga yang pernah mengeluarkan aturan perpajakan di TL yaitu UNTAET (badan PBB yang mengasuh negara baru TL) yang mengeluarkan sebuah petunjuk tentang: Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Hal-hal Administrasi yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan dalam bahasa Indonesia dikeluarkan tahun 2001. Dan 1 peraturan, 3 pedoman dan 1 pengumuman dari DPTL (Dinas Pendapatan Timor Leste). Semua aturan Perpajakan yang pernah dikeluarkan itu dalam bahasa Indonesia.
32
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
Dilihat dari aturan perpajakan yang berlaku di TL, bisa dibayangkan bahwa praktek perpajakan masih mengalami banyak hambatan dikarenakan banyaknya kekurang jelasan baik oleh pelaku bisnis maupun oleh aparat pajak TL sendiri. Ditemui di lapangan banyaknya pelaku bisnis yang masih ragu dalam melaporkan dan membayar pajaknya.
Penyatuan Laporan Pajak dengan Setoran Pajak Sama dengan di Indonesia, Laporan Pajak dan Setoran Pajak menggunakan format yang sama. Di TL setoran pajak menggunakan format laporan pajak. Pihak bank (dalam hal ini bank yang ditunjuk hanya bank BNU, meski di TL terdapat 2 bank lainnya yaitu : Bank Mandiri dan Bank ANZ) akan melegalisasi tiga lembar form laporan pajak (baik cicilan bulanan / quarterly maupun laporan pajak tahunan) sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan setelah menstempel ketiga form yang diserahkan wajib pajak dengan warna merah lengkap dengan tanggalnya. Selanjutnya 1 lembar aslinya akan dikirimkan kepada DPTL oleh Bank. Dan satu lembar lagi akan dikembalikan kepada wajib pajak.
Bahasa Perpajakan yang Digunakan Meski bahasa resmi negara TL adalah bahasa Pourtugis, bahasa perpajakan yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Baik format pelaporan, format setoran, maupun petunjuk dan pedoman perpajakan masih menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena selama 20 tahun terakhir ini masyarakat TL telah terbiasa dengan bahasa Indonesia, meski disadari bahwa sebagian besar orang pemerintahan TL saat ini sangat phobia (takut dan tidak suka) dengan yang berbau Indonesia. Sebagian pejabat pemerintahan saat ini suka menyebarkan nuansa anti Indonesia, meski mereka sadar bahwa untuk menghidupi rakyat TL harus sangat tergantung dengan Indonesia.
Batas Minimum Pajak Penghasilan Meski besarnya pajak penghasilan didasarkan pada laba perusahaan, namun DPTL menetapkan besarnya pajak adalah minimum 1 % dari total omzet atau pendapatan. Bila dari hasil penghitungan ternyata besarnya pajak kurang dari pajak minimum maka DPTL mengharuskan wajib pajak tetap membayar 1 % dari pendapatan. Bila ternyata wajib pajak tetap melaporkan pajak dibawah pajak minimum maka hal itu rawan untuk dilakukan audit pajak (merupakan prioritas pemeriksaan pajak). Di Indonesia prinsip pajak minimum ini tidak dikenal. Adanya Pajak Penghasilan Minimum 1 % mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk membayar paling tidak sebesar 1 % dari Total Penghasilan Bruto (Penjualan) selama setahun. Dalam kondisi dimana besarnya pajak berdasarkan perhitungan (2 tabel) diatas lebih kecil dari Pajak Minimum 1 %, maka Pengusaha Kena Pajak wajib 33
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
membayar Pajak Minimum. Angka 1 % dari omzet inilah yang dianggap sebagai batas psikologis oleh Pemerintah Timor Leste sebagai batas wajar seorang Pengusaha mendapat keuntungan minimal, sehingga dengan dalih dan argumen apapun Pemerintah TL tidak akan percaya bahwa pengusaha hanya dapat mengumpulkan laba dibawah 1 % dari Omzet. Angka psikologis itulah yang harus diperhatikan oleh para penyusun Laporan Keuangan untuk kepentingan pajak. Bila hal itu dilanggar seperti melaporkan laba kena pajak dibawah 1 %, maka konsekuensi logisnya adalah pada saat Pemeriksaan Pajak (Audit Pajak) oleh Direktorat Pajak TL akan dikoreksi. Audit Pajak di TL biasanya dilakukan dalam selang 2 tahun, dalam arti pada tahun 2004 akan diaudit Laporan Pajak 2002, dan pada tahun 2005 untuk audit LP 2003, dan seterusnya.
Pajak Penghasilan (Income Tax) Pajak Penghasilan (Income Tax) yang dipraktekkan di TL hampir sama dengan Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh 25) di Indonesia. Dasar dari pengenaan Pajak Penghasilan (Income Tax) adalah Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan. Secara umum penyusunan Laporan Laba / Rugi (Income Statement) di TL hampir sama dengan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan sebagai dasar bagi pembuatan Laporan Keuangan di Indonesia termasuk untuk keperluan Perpajakan. Salah satu yang berbeda dengan praktek di Indonesia adalah bahwa di TL keberadaan Piutang Tak Tertagih (Kredit Macet) langsung dianggap sebagai tax deductible seperti halnya biaya penyusutan dan biaya-biaya operasional lainnya.
Pengurangan Perorangan Pengurangan Perorangan adalah pengurangan pajak (tax deductible) yang diperkenankan bagi para pemilik usaha individual yang menjadi penduduk Timor Lorosae. Tax deductible ini mengurangi besarnya Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari Laba Bersih Usaha. Jika pemilik usaha individual bukan penduduk TL tentu tidak mendapat fasilitas ini. Besarnya tax deductible itu adalah sebesar : $ 388 untuk perorangan tambahan $ 194 untuk individu yang sudah kawin tambahan $ 194 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (sampai sebanyak-banyaknya 3 orang). Di Indonesia tax deductible seperti ini, dikenal pada saat perhitungan PPh pasal 21 (PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak), namun di TL justru diberlakukan untuk Pajak Penghasilan Usaha (di Indonesia dikenal sebagai PPh pasal 25).
34
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
Tarif Pajak untuk Badan Usaha Individual Penghasilan yang Kena Pajak Pajak atas Penghasilan 0 - $ 3,368 10% untuk setiap dolar $ 3,368 - $ 6,737 $ 336.80 + 15% untuk setiap dolar yang melebihi $ 3,368 $ 6,738 dan lebih $ 842.15 + 30% untuk setiap dolar yang melebihi $ 6,737.
Tarif Pajak untuk Badan Usaha Non-Individual Penghasilan yang Kena Pajak Pajak atas Penghasilan Semua Penghasilan Kena Pajak 30% untuk setiap dolar
Pajak Upah / Gaji (Wage Tax) Dalam praktek perpajakan di TL, Pajak Upah / Gaji yang dimaksud tidak jauh beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia dikenal Pajak Penghasilan Perorangan yang berasal dari upah dan gaji (dikenal sebagai Pajak Penghasilan pasal 21 = PPh 21), di TL juga dikenal jenis pajak serupa yang dikenal dengan istilah Pajak Upah (Wage Tax). Dalam praktek Wage Tax ini dibagi dua, yaitu: Bagi Penduduk Lokal (Residen) Bagi Tenaga Kerja Asing (Non Residen) Pajak yang dikenakan bertingkat sebagai berikut : Tarif Wage Tax untuk tenaga kerja Lokal (Penduduk TL) Penghasilan yang Kena Pajak Pajak atas Penghasilan Dibawah $ 100 0 % $ 101 - $ 550 10 % dari setiap dolar Upah – $ 10 Diatas $ 550 $ 45 + 30 % dari setiap dolar Upah diatas $ 551 Contoh Tarif Wage Tax untuk tenaga kerja Lokal (Penduduk TL) Penghasilan yang Kena Pajak Pajak atas Penghasilan $ 90 0 % $ 500 ($500 *10 %) – $ 10 = $ 40 $ 750 $ 45 + (30 % * $ 750 - $ 550) = $ 105
35
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
Tarif Wage Tax untuk Tenaga Kerja Asing (Bukan Penduduk TL) adalah 20 % untuk setiap dolar yang diterima, dengan kondisi sebagai berikut: Akomodasi Ditanggung Perusahaan Akomodasi Ditanggung Karyawan 20 % untuk setiap dolar yang diterima (Upah yang diterima - $ 390 ) * 20 % Contoh bila Gaji / Upah $ 500, maka pajak nya adalah : $ 500 * 20 % = $ 100 ($ 500 - $ 390) * 20 % = $ 22
PENUTUP Mengetahui praktek perpajakan di negara lain sangat bermanfaat terutama untuk mengetahui peluang usaha yang terdapat di suatu negara. Perpajakan adalah salah satu perangsang (incentive) atau bahkan penghalang (handycap) dalam penghitungan investasi antar negara. Bila perpajakan suatu negara menguntungkan (dalam arti ada kepastian hukum pajak yang tetap, tidak terlalu tinggi, dan masuk akal), maka dapat diharapkan iklim investasi negara tersebut akan menarik negara lain. Negara Timor Leste menjadi sangat penting bagi Indonesia, bukan hanya karena terdapat kesamaan budaya, dekat secara geografis, juga karena banyaknya peluang bisnis yang ada. Alasan inilah yang (mungkin) dibaca oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang menetapkan TL (juga Australia dan Selandia Baru)masuk dalam negara yang pertama kali akan dikunjungi setelah terpilih sebagai presiden RI dalam lawatan kenegaraannya yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2005.
Catatan : TL PBB UNTAET
DPTL BNU
: Timor Leste : Persatuan Bangsa-bangsa : United Nation Transitional Administration of East Timor (Badan PBB di Timor Timur yang mengurusi Adminstrasi Negara selama masa peralihan kekuasaan, sekarang berganti nama menjadi UNMISET dan menurut rencana pada bulan Mei 2005 berubah menjadi UNOTL). : Dinas Pendapatan Timor Leste : Banco Nacional Ultramarino (Bank milik pemerintah Portugal).
36
Jurnal Balance, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. ISSN: 1693-9352 III/No.5/Januari/ 2006. Pp. 31-37.
Thn.
DAFTAR PUSTAKA : Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2001, Pengumuman DPTL/SITL no. 2001/9 termasuk Pembagian Pengeluaran apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pajak Pemotongan. Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2002, Petunjuk (Pedoman) Pajak Penghasilan RDTL Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2004, Pengumuman DPTL/SITL no. 2004/1 – Orangorang yang diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2004. Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2004, Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas sewa tanah dan bangunan. Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2004, Pedoman untuk Pajak Pemotongan Final atas kegiatan konstruksi dan pelayanan. Dinas Pendapatan Timor-Leste, 2004, Pedoman untuk Angsuran Pajak Penghasilan. UNTAET, 2001, Petunjuk Untaet no. 2001/2 – Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Hal-hal Administrasi yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan.
37
