BUKU SAKU WARGA NEGARA INDONESIA DI TIMOR-LESTE

BUKU SAKU WARGA NEGARA INDONESIA DI TIMOR-LESTE

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DILI, TIMOR-LESTE

KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI Setelah lebih 10 tahun dibukanya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste pada tahun 2002, hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara terus meningkat di berbagai bidang. Seiring dengan peningkatan kerja sama tersebut, semakin banyak warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) yang saat ini berdiam, bekerja dan menjalankan profesi, dan memiliki usaha di TimorLeste. Menurut catatan KBRI – Dili, jumlah WNI yang berdiam di Timor-Leste mencapai lebih dari 6000 orang, sementara badan hukum Indonesia yang memiliki usaha di Timor-Leste mencapai 1049. Jumlah WNI dan BHI yang berdiam dan berada di Timor-Leste diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Salah satu tugas pokok dan fungsi KBRI Dili, sebagaimana menjadi tugas pokok semua Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, adalah memberikan bantuan perlindungan dan dukungan kepada WNI dan BHI agar keberadaan mereka aman, tertib dan sesuai ketentuan perundangan baik di

Indonesia maupun di Timor-Leste. Upaya tersebut juga menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi misi utama KBRI Dili. Pada hakekatnya WNI maupun BHI di luar negeri, termasuk di Timor-Leste, merupakan dutaduta bangsa yang melalui peranan dan tanggung jawabnya masing-masing memberikan kontribusi tidak hanya untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga bagi peningkatan kerja sama dengan negara, bangsa dan pemerintah di mana mereka tinggal. Dalam kaitan ini, Saya merasa bangga dan gembira melihat peranan positif dan konstruktif yang telah dijalankan oleh WNI dan BHI di TimorLeste pada umumnya selama ini yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemeliharaan dan peningkatan kerja sama antar Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste dalam berbagai bidang. Dalam rangka membantu usaha kita bersama bagi semakin meningkatnya kerjasama kedua bangsa dan negara serta pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di Timor-Leste, KBRI Dili menyusun dan menerbitkan Buku Saku bagi WNI/BHI di TimorLeste (Cetakan Kedua). Buku Saku tersebut merupakan panduan ringkas yang memuat berbagai informasi penting yang sekiranya dibutuhkan dan dapat menjadi pedoman agar keberadaan WNI dan 2 

BHI menjadi lebih tertib, teratur dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Seraya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, saya berharap kiranya Buku Saku bagi WNI/BHI di Timor-Leste dapat membantu dan mempermudah pemahaman kita bersama agar kita dapat menjadi bagian konstruktif untuk pemajuan kepentingan nasional umumnya dan kerjasama bilateral Indonesia - Timor-Leste khususnya. Dili, 1 Agustus 2013

M. Primanto Hendrasmoro Duta Besar RI

3 

4 

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................... 1 KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI ............................... 1 DAFTAR ISI..................................................................... 5 1.

INFORMASI TENTANG KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI DILI, TIMORLESTE ....................................................................... 9

2.

INFORMASI UMUM ........................................... 11 2.1. HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN SEBELUM BERANGKAT KE TIMOR-LESTE  ......................................................................... 11  2.2.  KEWAJIBAN WNI DI TIMOR-LESTE ........ 13 

3.

PELAYANAN TERHADAP WNI DAN BHI ...................................................... 15 3.1. WARGA NEGARA INDONESIA ................. 15  3.1.1. DEFINISI WNI ..................................... 15  3.1.2. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI .............. 18  5 

3.1.3. MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI .............. 21  3.2. PELAYANAN KEIMIGRASIAN ................. 26  3.2.1.   PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA (PASPOR RI ) .............. 26  3.2.2.   SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR REPUBLIK INDONESIA (SPLP RI) ............................................. 32  3.2.3.   PENDAFTARAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPUR (AYAH ATAU IBU ADALAH WNI), KHUSUSNYA BAGI ANAK-ANAK YANG LAHIR SETELAH TANGGAL 1 AGUSTUS 2006 ...................................................... 34  3.3.  PELAYANAN KEKONSULERAN DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI ..................... 37  3.3.1. LAPOR DIRI ......................................... 37  3.3.2. LEGALISASI DOKUMEN ................... 39  3.3.3. PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN CATATAN SIPIL ..................... 40  3.3.4.  PERMASALAHAN HUKUM YANG SERING DIHADAPI OLEH WNI DI LUAR NEGERI .................................... 51  6 

3.3.5. PAS LINTAS BATAS (PLB) ................ 78  4.

KETENTUAN TERKAIT VISA DI TIMOR-LESTE ..................................... 82 4.1. JENIS VISA ...................................................... 82  4.2. VISA/IJIN KERJA .......................................... 86  4.2.1. JENIS PEKERJAAN YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH WARGANEGARA ASING ............................................................. 88  4.2.2.  KETENTUAN TENTANG PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI TIMOR-LESTE .................................... 90 

5.

INFORMASI TERKAIT BISNIS DI TIMOR-LESTE ................................. 92 5.1. IJIN USAHA .................................................... 92  5.2. BEA DAN CUKAI ........................................... 94  5.2.1. JENIS-JENIS PAJAK ............................ 94  5.2.2. PERSYARATAN DOKUMEN UNTUK IMPOR ................................................. 96  5.3. TENDER/ PROCUREMENT BARANG DAN JASA ................................................................ 96  5.4. INVESTASI ..................................................... 98  5.4.1. PROSEDUR PEMBUATAN IJIN INVESTASI ASING ............................ 98  7 

5.4.2. INSENTIF BAGI INVESTOR ASING. 99  5.5. KETENAGAKERJAAN ............................... 100  5.5.1. UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN TIMOR-LESTE  ............................................................ 100  5.5.2. KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN) ............................. 103  6. PELAYANAN LAINNYA .................................... 105 DAFTAR REFERENSI................................................ 106

8 

1. INFORMASI TENTANG KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI DILI, TIMOR-LESTE a. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ialah perwakilan resmi Pemerintah dan Negara Republik Indonesia di luar negari sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. KBRI berkedudukan di ibukota negara. Dengan demikian, KBRI di Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) berkedudukan di Dili. Alamat resmi KBRI-Dili adalah: Rua Gov. Maria de Serva Rosa PO.Box 207, Farol – Palapaso Dili, Timor-Leste Telepon: (+670) 3317107, 3311109 Faksimil: (+670)3323684 Hari dan jam kerja KBRI-Dili adalah SeninJumat, 08.30-12.00 dan 12.30-17.00 waktu setempat. Namun demikian, dalam situasi darurat Pejabat dan Staf KBRI-Dili dapat memberikan pelayanan di luar waktu kerja resmi. 9 

b. Struktur Organisasi KBRI terdiri dari: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Kepala Kanselerai; Fungsi Politik; Fungsi Ekonomi dan Kerjasama Teknik; Fungsi Penerangan Sosial Budaya; Fungsi Konsuler dan Protokol; Pejabat Pelaksana Tugas Kantor Penghubung KBRIDili di Distrik Oecusse; Atase Imigrasi; Atase Kepolisian RI; Atase Pertahanan; Administrasi dan Keuangan; dan Komunikasi. c. Selain Kantor KBRI di Dili, terdapat Kantor Penghubung KBRI-Dili di Distrik Oecusse yang beralamat di Pante Makassar, Oecusse, nomor telepon (+670) 2530640 dan nomor Faksimili (+670) 2530639. Hari dan jam kerja Kantor Penghubung KBRI-Dili di Distrik Oecusse adalah Senin-Kamis, 08.30-12.00 dan 12.30-17.00 waktu setempat. Kantor Penghubung KBRI-Dili di Distrik Oecusse juga memberikan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian (sementara ini, khusus untuk pelayanan keimigrasian, permohonan yang diterima diteruskan kepada KBRI di Dili untuk proses penyelesaiannya).

10 

2. INFORMASI UMUM 2.1. HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN SEBELUM BERANGKAT KE TIMORLESTE Sebelum berangkat ke Timor-Leste, baik melalui perbatasan darat Motaain, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, setiap orang perlu mempersiapkan beberapa hal guna menghindari terjadinya masalah ketika tiba di Timor-Leste. Hal-hal tersebut adalah : (1) Memastikan keadaan fisik dalam kondisi yang baik dan sehat. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis di TimorLeste masih sangat terbatas. Waspada terhadap kemungkinan terjangkit penyakit malaria atau demam berdarah, apabila kondisi fisik kurang baik. (2) Menyiapkan dan membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku (Paspor RI) dan dokumen kependudukan lain (KTP, dll). Timor-Leste mengharuskan masa berlaku Paspor RI masih berlaku untuk minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keberangkatan. 11 

(3) Menyiapkan kelengkapan dokumendokumen terkait permohonan Visa/Ijin untuk tinggal di Timor-Leste, sesuai dengan tujuan kunjungan di Timor-Leste (contoh: kunjungan keluarga/ bekerja/ belajar/ sosial budaya, olah raga, peliputan media). (**Lihat persyaratan pembuatan Visa/Ijin Kerja di Bab 4.2.) (4) Menyiapkan uang tunai (Rupiah dan Dolar AS) untuk pembayaran Airport Tax (pada Bandara di Indonesia) dan Visa on Arrival ketika tiba di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato Dili / Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Batugade (baca informasi tentang Visa di atas), serta biaya hidup selama berada di Timor-Leste. Timor-Leste mensyaratkan untuk memiliki uang tunai sebesar US$.100,00 (seratus Dolar AS) pada saat kedatangan, atau US$.50,00 (lima puluh dolar AS) untuk biaya hidup per hari di Timor-Leste. Di Timor-Leste tidak tersedia money changer jadi pastikan untuk memiliki uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. Kantor Cabang Bank Mandiri tersedia di Dili, namun kartu ATM Mandiri Indonesia tidak dapat digunakan pada mesin ATM 12 

Mandiri Dili. Kartu ATM dengan lambang Visa / Master Card hanya dapat mengambil uang pada mesin ATM Bank ANZ dengan biaya US$.5,00 (lima Dolar AS) untuk setiap penarikan. (5) Memiliki kontak sponsor di TimorLeste (pemberi kerja/ teman / kerabat) atau kontak Perwakilan RI di TimorLeste. (6) Apabila berniat untuk bekerja di TimorLeste, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mensyaratkan kepada seluruh Tenaga Kerja Indonesia untuk membuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) pada Pos Pelayanan BNP2TKI yang juga tersedia di bandarabandara internasional, seperti Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada sub-bab tentang KTKLN. 2.2. KEWAJIBAN WNI DI TIMOR-LESTE (1) Melaporkan diri kepada KBRI-Dili tentang keberadaan dan kepergian di/dari Timor-Leste (baca 3.3.1. tentang Lapor Diri). 13 

(2) Membuat Visa/Ijin Kerja atau Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga bagi WNI yang datang untuk tinggal bersama anggota keluarga (suami/istri/orang tua) yang berada di Timor-Leste. (3) Menghormati dan mengikuti ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Timor-Leste dan di Indonesia. (4) Tidak ikut serta dalam kegiatan politik praktis di Timor-Leste seperti berpartisipasi pada Pemilu Nasional Timor-Leste, atau berpartisipasi aktif di dalam salah satu partai politik dan atau kampanye politik.

14 

3. PELAYANAN TERHADAP WNI DAN BHI Selain mewakili kepentingan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia secara resmi di TimorLeste (Timor-Leste), KBRI-Dili juga memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Timor-Leste, terutama di bidang keimigrasian dan kekonsuleran. Hari dan waktu pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran adalah Senin-Jumat, 09.00-12.00 dan 14.00-17.00 waktu setempat. Untuk itu, di samping nomor telepon kantor yang tercantum di atas, KBRI-Dili juga menyediakan layanan hotline kekonsuleran dan keimigrasian, yakni: (+670) 73005825 dan (+670) 77938293. PERHATIAN: Nomor hotline tersebut hanya untuk digunakan dalam situasi darurat saja. Sedangkan untuk meminta informasi atau menghubungi Pejabat KBRI tertentu, silahkan gunakan nomor telepon kantor. 3.1. WARGA NEGARA INDONESIA 3.1.1. DEFINISI WNI Berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, “WNI adalah: 15 

(1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; (2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; (3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; (4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; (5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; (6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang

16 

sah dan Indonesia;

ayahnya

Warga

Negara

(7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; (8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; (9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; (10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; (11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; (12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang 17 

ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; (13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.” 3.1.2. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI Meskipun orang Indonesia asli, status sebagai WNI dapat saja hilang apabila melanggar halhal tertentu seperti diatur dalam Pasal 23 UU RI No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni jika: (1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; (2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

18 

(3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; (4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; (5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; (6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; (7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; (8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau 19 

surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau (9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Selama tidak dalam salah satu keadaan di atas, status WNI tetap berlaku meskipun tinggal di Timor-Leste ataupun menikah dengan orang Timor-Leste. 20 

PERHATIAN: Jika menetap di Timor-Leste dan tidak pernah kembali ke Indonesia dalam waktu 5 tahun maka wajib menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI melalui KBRIDili. Dan jika selama 5 tahun setelah itu juga tidak pernah kembali ke Indonesia maka harus mengulang kembali pernyataan tersebut. 3.1.3. MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI Perlu untuk diketahui oleh seluruh WNI di Timor-Leste bahwa apabila telah melepaskan status WNI dan menjadi warga negara TimorLeste karena mengikuti suami yang orang setempat, maka tidak dapat serta-merta langsung menjadi WNI kembali, meskipun ia adalah orang Indonesia asli. Secara hukum seseorang yang bukan lagi WNI harus diperlakukan seperti orang asing. Namun demikian, peraturan hukum di Indonesia masih memberikan peluang untuk memperoleh kembali status WNI dengan persyaratan dan prosedur tertentu.

21 

A.

Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang sama saja dengan persyaratan bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 12/2006, yakni: (1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun. (2) Pada saat mengajukan permohonan, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. (3) Sehat jasmani dan rohani. (4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana / penjara karena terbukti melakukan tidak pidana / kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih. (6) Dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda, sebab hal itu tidak diakui dalam sistem 22 

hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan. (7) Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap. (8) Membayar uang / biaya pewarganegaraan ke Kas Negara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biaya ini silahkan hubungi Kantor Imigrasi RI terdekat. Di samping 8 syarat tersebut di atas, secara logis seseorang yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali status WNI tidak boleh berada dalam kondisi yang tidak diperkenankan oleh UU 12/2006, seperti sedang dalam ikatan dinas militer atau pegawai negeri di negara lain. B.

Prosedur

Prosedur untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang juga sama dengan prosedur bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 10-18 UU 12/2006, yakni: (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas 23 

bermeterai RI, ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum & HAM, dan disampaikan kepada Pejabat Imigrasi terkait. (2) Jika permohonannya diajukan di TimorLeste maka pengajuannya dapat dilakukan melalui KBRI-Dili dan akan diterukan kepada Menteri Hukum & HAM. (3) Menteri Hukum & HAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan itu, disertai berbagai pertimbangan. (4) Presiden RI dapat saja menerima atau menolak permohonan tersebut. (5) Jika diterima maka akan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keppres. (6) Apabila permohonannya ditolak maka Menteri Hukum & HAM akan 24 

memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan, disertai alasan penolakannya. (7) KBRI-Dili akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI selambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikirimnya Keppres tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, Keppres tersebut nanti akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji. (8) Jika pada saat pengucapan sumpah atau pernyataan janji ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dengan sendirinya Keppres tersebut dianggap batal demi hukum. (9) Setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji, pemohon diwajibkan menyerahkan dokumen / surat-surat keimigrasiannya ke KBRI-Dili dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari. (10) Salinan Keppres dan Berita Acara Pengucapan Sumpah / Pernyataan Janji 25 

adalah bukti sah perolehan status WNI bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini, Menteri Hukum & HAM akan mengumumkan nama yang bersangkutan sebagai WNI secara sah melalui Berita Negara RI. 3.2. PELAYANAN KEIMIGRASIAN 3.2.1.

PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA (PASPOR RI )

Paspor RI adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang memuat identitas pemegangnya, untuk melakukan perjalanan antar negara dan berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor RI berisi 48 (empat puluh delapan) halaman, di bagian depannya terdapat lambang NKRI, Burung Garuda, dicetak dengan tinta emas. a. Ada 3 (tiga) Jenis Paspor RI yaitu: (1) Biasa (berwarna hijau) yang pada umumnya digunakan oleh WNI. (2) Dinas (berwarna biru) khusus untuk Pejabat RI yang mengadakan 26 

perjalanan ke luar negeri untuk tugastugas kedinasan. (3) Diplomatik (berwarna hitam) khususnya untuk para Diplomat RI dan keluarga yang ditugaskan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri serta Pejabat RI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugastugas diplomatik. Masa berlaku Paspor RI Biasa adalah 5 (lima) tahun, dan diganti dengan paspor yang baru apabila masa berlakunya habis. b. Persyaratan Pemberian Paspor RI Biasa untuk anak yang lahir di Timor-Leste: (1) Surat Permohonan dari orang tua. (2) Membawa Akta Kelahiran asli dan fotokopi. (3) Membawa fotokopi Paspor orang tua (Ayah dan Ibu). (4) Membawa Surat Nikah / Perkawinan asli dan fotokopi.

Akta

(5) Pas foto ukuran 3x4 berwarna dengan latar belakang putih sebanyak 4 lembar (pakaian berwarna dan 27 

sebaiknya putih).

tidak

memakai

warna

(6) Mengisi Formulir Permohonan Paspor RI Biasa yang disediakan di loket pelayanan keimigrasian. (7) Membayar biaya pembuatan Paspor RI Biasa sebesar US$.23,00 (dua puluh tiga Dolar AS). c. Penggantian Paspor RI Biasa karena habis masa berlaku/ hilang/ halaman penuh/ rusak: (1) Mengisi Formulir Permohonan Paspor RI Biasa yang disediakan di loket pelayanan keimigrasian. (2) Membawa Paspor RI dan fotokopi seluruh halaman paspor lama yang akan diganti. (3) Membawa KTP asli yang masih berlaku/ Ijin Tinggal/ Residence Permit/Autorizacao de Residencia/Lisensa Hela Fatin/ Special Stay/Ijin Kerja (Trabalho) dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar. (4) Membawa Akta Kelahiran / Ijasah / Akta Nikah / Surat Baptis yang asli 28 

dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar. (5) Pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang putih (pakaian berwarna dan sebaiknya tidak memakai warna putih). (6) Surat permohonan untuk mengambil paspor yang lama, karena Ijin yang masih berlaku. (7) Dalam hal paspor hilang, disertakan surat keterangan kehilangan Paspor RI dari Kepolisian setempat. (8) Biaya sebesar US$.23,00 (dua puluh tiga Dolar AS) untuk buku Paspor RI 48 halaman. (9) Dalam kasus Paspor RI hilang / rusak karena kelalaian maka dikenakan denda sebesar US$.23,00 (dua puluh tiga Dolar AS) atau US$.46,00 (empat puluh enam Dolar AS) (10) Formulir permohonan yang telah diisi dengan huruf cetak dan tinta hitam secara benar dan lengkap dan dittangani oleh pemohon.

29 

PERHATIAN:

30 

1.

Sebagian besar negara di dunia mensyaratkan masa berlaku paspor minimal 6 bulan jika hendak bepergian ke negara tersebut. Oleh karenanya, Paspor RI telah dapat diganti di KBRIDili jika masa berlakunya sisa 6 bulan atau kurang.

2.

Berdasarkan Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, DILARANG untuk masuk/keluar wilayah suatu negara tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) – Bandara/Perbatasan. Apabila melanggar ketentuan dimaksud di atas dapat diancam dengan hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

3.

Berdasarkan Pasal 130 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, DILARANG untuk menitipkan Paspor RI kepada pihak lain (teman/kerabat/biro perjalanan (travel bureau)/lainnya) untuk mendapatkan cap keluar dan masuk ke wilayah Timor-Leste atau wilayah Republik

Indonesia melalui titik-titik perlintasan antara kedua negara, yakni BatugadeMotaain, Haumusu C/Wini-Wini, Metamauk-Salele, Napan-Bobometo, Haekesak-Turiskain, Builalo-Memo, Haumeniana-Passabe, Oipoli-Citrana dan Laktutus-Belulik Leten. Apabila melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda maksimal sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). 4.

Tidak diperkenankan bagi siapa pun untuk mencoret/menulis/mengubah catatan di dalam Paspor RI.

5.

Disarankan untuk memeriksa kembali Paspor RI apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi, apakah telah diberikan cap untuk masuk dan cap untuk keluar.

6.

Bagi WNI yang kawin campur agar mengurus Ijin Tinggal/Residence Permit/Autorizacao de Residencia/Lisensa Hela Fatin di Kantor Imigrasi Timor-Leste.

31 

3.2.2.

SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR REPUBLIK INDONESIA (SPLP RI)

SPLP RI adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu (paling lama 2 tahun). Khususnya bagi yang sejak lahir sudah berada di Timor-Leste atau yang kawin campur dengan WN TL atau WNA lainnya dan belum memiliki keterangan identitas diri ( bukti domisili dan bukti identitas diri ) dan akan kembali ke Indonesia, KBRIDili dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) RI yang hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan saja. Selanjutnya perlu untuk mengurus Paspor RI di Kantor Imigrasi mana saja dalam wilayah hukum RI untuk dapat kembali ke TimorLeste. Persyaratan SPLP RI : (1) KTP RI yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi yang telah di fotokopi, atau surat keterangan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, yang menyatakan bahwa pemohon adalah WNI. 32 

(2) Surat Keterangan dari Kepala Desa dimana pemohon tinggal di TL, yang menerangkan bahwa pemohon adalah WNI (harus ada keterangan bahwa adalah WNI). (3) Surat keterangan dari instansi terkait di Timor-leste apabila ada permasalahan khusus di TL. (4) Biaya SPLP RI sebesar US$. 5,00 (lima Dolar AS). (5) Formulir permohonan SPLP RI yang telah diisi dengan huruf cetak dan tinta hitam secara benar dan lengkap yang sdh dittangani oleh pemohon. (6) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4(empat) lembar berlatar belakang putih. PERHATIAN: Mengingat banyaknya kasus WNI tanpa dokumen / Paspor RI di Timor-Leste, Pemerintah Timor-Leste mengambil kebijakan untuk memberikan Ijin Tinggal/ Residence Permit/Autorizacao de Residencia/Lisensa Hela Fatin kepada WNI, meskipun hanya memiliki SPLP RI. 33 

3.2.3.

PENDAFTARAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPUR (AYAH ATAU IBU ADALAH WNI), KHUSUSNYA BAGI ANAK-ANAK YANG LAHIR SETELAH TANGGAL 1 AGUSTUS 2006

KBRI-Dili melayani pengurusan pendaftaran Kewarganegaraan Ganda Terbatas ini melalui Loket Pelayanan Keimigrasian. UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakui status Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yakni seorang anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, diperbolehkan untuk memiliki status WNI dan WNA sekaligus, namun setelah usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (sebelum usia 18 tahun) maka ia harus memilih apakah akan tetap menjadi WNI atau berubah menjadi WNA. Pasal 5 UU 12/2006 juga memberikan status Kewarganegaraan Ganda Terbatas kepada: (1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah tapi telah diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA. 34 

(2) Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah (diadopsi) oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, anak-anak yang lahir sejak berlakunya UU No. 12/2006, dan memenuhi syarat untuk memiliki status Kewarganegaraan Ganda Terbatas, dapat secara langsung diberikan oleh KBRI-Dili, jika anak itu berdomisili di Timor-Leste. Pendaftaran disampaikan oleh orangtua ke KBRI-Dili dan akan diberikan Surat Keputusan Kepala Perwakilan untuk pengukuhannya, melalui prosedur yang singkat. Yang perlu disediakan oleh orangtua saat mengurus pendaftaran Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi anak ialah: (1) Fotokopi Akte Lahir anak. Jika anak dilahirkan di Timor-Leste atau negara asing lainnya, perlu dilengkapi terjemahan resmi sebab aktenya tidak dalam Bahasa Indonesia. (2) Fotokopi Akte Nikah orangtua.

35 

Jika orangtua menikah di Timor-Leste atau negara asing lainnya, juga perlu dilengkapi terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia. (3) Fotokopi Paspor Timor-Leste / asing anak. (4) Fotokopi Paspor kedua orangtua. (5) Pasfoto anak ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah. (6) Surat Permohonan dari orangtua (blanko surat tersedia di Loket Imigrasi), diisi lengkap dan benar, disertai Materai RI Rp.6.000,00 (enam ribu Rupiah). (7) Legalisasi semua fotokopi dokumen pada butir (a-d) di atas di Loket Konsuler. (8) Biaya sebesar US$. 9,00 (sembilan Dolar AS). Setelah anak pemegang Surat Keterangan Affidavit mencapai usia 18 (delapan belas) tahun / sudah menikah sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, DIWAJIBKAN untuk memilih salah satu kewarganegaraan (menjadi warganegara Indonesia atau menjadi warganegara Timor-Leste), dan pernyataan kewarganegaraan yang dipilih 36 

disampaikan melalui KBRI-Dili atau Kantor Imigrasi di Indonesia. Bagi anak yang Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang memiliki 2 (dua) paspor (Indonesia dan Timor-Leste), apabila melakukan perjalanan harus menggunakan 1 (satu) paspor saja. Bagi anak yang Berkewarganegaraan Ganda Terbatas diperlakukan sebagai warganegara Indonesia. 3.3. PELAYANAN KEKONSULERAN DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI Selain pelayanan jasa kekonsuleran bagi orang asing, KBRI-Dili melalui Loket Pelayanan Kekonsuleran juga melakukan pelayanan terhadap Masyarakat Indonesia (WNI) di Timor-Leste. Pelayanan kekonsuleran yang dapat diberikan kepada antara lain penerbitan surat keterangan, legalisasi dokumen, lapor diri, legalisasi dan lainlain, termasuk perlindungan terhadap WNI yang berada di Timor-Leste. 3.3.1. LAPOR DIRI (1) Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri WAJIB 37 

melaporkan diri kepada Perwakilan RI terdekat. (2) Bagi WNI yang pindah dan menetap di Timor-Leste atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada KBRIDili, melalui Loket Pelayanan Kekonsuleran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan (Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). (3) Sebaliknya, ketika akan meninggalkan Timor-Leste untuk selamanya, juga DIWAJIBKAN untuk datang dan melapor diri ke KBRI-Dili melalui Loket Pelayanan Kekonsuleran. (4) Persyaratannya adalah membawa Paspor RI yang asli lalu mengisi formulir data diri disertai fotokopi paspor 1 (satu) lembar dan pasfoto berwarna yang terbaru, berukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar. (5) Sanksi bagi WNI yang tidak melaporkan diri, seperti tercantum dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Pasal 89, yakni: 38 

a.

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan.

b.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pelayanan lapor diri tidak dipunggut biaya / GRATIS. Kegunaan Lapor Diri adalah agar Perwakilan RI di luar negeri/ KBRI-Dili dapat mencatat/ mengetahui keberadaan WNI di luar negeri/ Timor-Leste. Di samping telah tercatat dalam basis data yang ada, KBRI-Dili juga akan lebih mudah memberikan bantuan jika seorang WNI mengalami masalah selama berada di Timor-Leste. 3.3.2. LEGALISASI DOKUMEN KBRI-Dili juga melayani permintaan legalisasi berbagai dokumen penting yang dimiliki, termasuk fotokopi dokumen sesuai aslinya, terjemahan dan lain-lain. Dokumen dalam bahasa asing yang akan dilegalisasir oleh KBRI-Dili harus turut 39 

melampirkan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Legalisasi adalah tanda pengesahan dokumen, bahwa salinan dokumen tersebut telah sesuai dengan aslinya. Biaya legalisasi ialah sebesar US$. 20.00 (dua puluh Dolar AS). Legalisasi juga diperlukan dalam rangka pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 3.2.3. di atas. 3.3.3. PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN CATATAN SIPIL Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan apa saja yang dibutuhkan oleh WNI, baik individu maupun lembaga / badan usaha yang berada di Timor-Leste. Sebagai contoh, surat keterangan jalan, membawa barang pindahan (personal effect), membawa kendaraan Timor-Leste ke wilayah RI, dalam rangka pengurusan ijin kerja / tinggal, bonafiditas perusahan dan lain-lain, sepanjang masih menjadi kewenangan KBRIDili. 1.

40 

Surat Keterangan Membawa Kendaraan (SKMK)

Surat Keterangan Membawa Kendaraan (SKMK) diberikan bagi kendaraan bermotor yang berplat nomor TimorLeste milik WNI atau WNA, yang akan melintas di wilayah Republik Indonesia dan dikenakan biaya sebesar US$. 20.00 (dua puluh Dolar AS). Khusus mengenai SKMK, hingga adanya ketentuan lebih lanjut, saat ini ketentuan untuk melintasi wilayah Repulik Indonesia bagi kendaraan bermotor yang berplat nomor Timor-Leste masih diberlakukan, dengan persyaratan sebagai berikut: a.

Bagi kendaraan Pemerintah / Perwakilan Diplomatik/ Organisasi Internasional: (1) Surat keterangan dari Transport Timor-Leste.

Dinas

(2) Fotokopi SIM dan Paspor supir (yang akan mengendarai mobil). (3) Fotokopi STNK. (4) Surat permohonan dari Kementerian / Perwakilan Diplomatik / Organisasi. 41 

b.

Bagi kendaraan pribadi: (1) Surat keterangan dari Transport Timor-Leste.

Dinas

(2) Fotokopi SIM dan Paspor supir (yang akan mengendarai mobil). (3) Fotokopi STNK. (4) Surat pernyataan dari Pemohon mengenai tujuannya ke Indonesia dan akan membawa kembali mobil yang dibawa keluar ke Timor-Leste, serta tidak untuk diperjualbelikan atau disewakan. c.

2.

Selain itu, SKMK yang telah dicap oleh petugas berwenang di perbatasan darat RI-TL harus diserahkan kembali ke KBRI-Dili atau Kantor Penghubung KBRIDili di Oecusse. Apabila hal ini tidak dipenuhi KBRI-Dili dapat tidak memberikan lagi SKMK.

Surat Keterangan Kelahiran Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang

42 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perwakilan RI di Dili tidak menerbitkan Akte Kelahiran. Warga negara Indonesia yang melahirkan di Timor-Leste dapat mengurus surat keterangan kelahiran anak dengan persyaratan sebagai berikut: (1)

Mengisi Formulir Kelahiran Anak.

Laporan

(2)

Fotokopi Paspor orang tua (ayah dan ibu).

(3)

Fotokopi Surat Nikah.

(4)

Fotokopi Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik di Negara setempat.

(5)

Fotokopi Akta Kelahiran dari Pemerintah Setempat (Kantor Catatan Sipil Negara setempat).

(6)

Biaya pembuatan Surat Pernyataan / Keterangan Lahir adalah sebesar US$. 10.00 (sepuluh Dolar AS).

43 

3.

Pencatatan Kematian Kematian WNI di luar wilayah RI wajib dilaporkan kepada Perwakilan RI dan dicatatkan pada instansi Negara setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kematian. Apabila keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah di wilayah RI, maka keluarga/pemberi kerja harus : (1) Melegalisasi dokumen yang berkaitan dengan kematian yang dikeluarkan instansi Negara setempat, antara lain: surat keterangan penyebab kematian, sertifikat kematian, surat keterangan forensik dari ahli forensik yang menyatakan bahwa jenazah yang dikirim tidak memiliki penyakit menular. (2) Mengurus Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan mengeluarkan jenazah di Perwakilan RI Negara setempat. (3) Memastikan alamat pihak penerima jenazah di Indonesia dengan jelas.

44 

(4) Pengurusan Surat Keterangan Kematian di KBRI tidak dipungut biaya / GRATIS. Apabila pihak keluarga/ahli waris menginginkan jenazah dimakamkan di Timor-Leste, maka keluarga/pemberi kerja harus: (1) Membuat/memastikan adanya surat persetujuan dari ahli waris/pihak keluarga untuk pemakaman di Timor-Leste serta tanggung jawab pembiayaannya. (2) Mengurus surat keterangan kematian/visum dan sertifikat kematian dari pihak berwenang setempat. (3) Mengurus Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan mengeluarkan jenazah di Perwakilan RI Negara setempat. (4) Menyampaikan bukti pemakaman dan dokumen terkait kepada ahli waris melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI untuk

45 

pencatatan Indonesia.

kematiannya

di

(5) Mengirimkan barang-barang almarhum / almarhumah kepada ahli waris (apabila memungkinkan). 4.

Surat Keterangan Pernikahan

Perkawinan

/

Bagi WNI yang akan menikah dengan warga negara Timor-Leste dapat mengurus Surat Keterangan sebagai berikut : a.

Untuk Warga Negara Indonesia Laki-laki / Perempuan : (1) Akte Kelahiran. (2) Surat Keterangan Belum Kawin. (3) Surat Ijin Orang Tua (bagi yang masih di bawah umur). (4) Kartu Keluarga. (5) Paspor. (6) Kartu Tanda Penduduk (KTP). (7) Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

46 

b.

Untuk Warga Negara Timor-Leste Laki-laki / Perempuan : (1) Kartu Keluarga. (2) Paspor. (3) Surat Ijin Orang Tua (bagi yang masih di bawah umur). (4) Pasfoto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Biaya pengurusan Surat Keterangan Perkawinan/ Pernikahan adalah sebesar US$.20.00 (dua puluh Dolar AS) 5.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah sebagai pengganti Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang dikeluarkan oleh Polri kepada masyarakat. Penerbitan SKCK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/816/IX/2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) 47 

berhak untuk mendapatkan SKCK dari Polri setempat, dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Penerbitan SKCK khusus untuk WNI yang akan bekerja/tinggal menetap di luar negeri, diterbitkan oleh Mabes Polri dengan persyaratan: (1) Mengisi formulir SKCK; (2) Surat Rekomendasi Catatan Kepolisian dari Polda setempat, sesuai identitas KTP calon pemohon di Indonesia; (3) foto copy KTP/SIM Indonesia; (4) foto copy berlaku;

Paspor

yang

masih

(5) foto copy Kartu Keluarga (KK); (6) foto copy Akta Lahir/Surat Kenal Lahir; (7) fotokopi Akta Nikah (bagi yang masih terikat perkawinan); (8) fotokopi Surat Ganti Nama (bagi yang pernah berganti nama);

48 

(9) pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; (10) lembar asli sidik jari yang dibuat di Kantor Kepolisian tempat pemohon berdomisili; (11) membayar biaya administrasi (PNBP) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Untuk memudahkan pengurusan Visa Kerja/Ijin Tinggal di Timor-Leste, SKCK tersebut wajib sudah dimiliki sebelum WNI berangkat ke luar negeri untuk tujuan bekerja/tinggal menetap. 6.

Pencatatan Perceraian Pencatatan perceraian bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Kemudian dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Dili / Perwakilan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

49 

(1) Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat. (2) Akta Perkawinan. (3) Fotokopi Paspor RI. 7.

Pencatatan Pengangkatan Anak Pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing (WNA) harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia. (2) Memperoleh izin Menteri Sosial RI.

tertulis

dari

(3) Melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak WNI diputuskan oleh Pengadilan di Indonesia. Orang tua angkat memiliki kewajiban melaporkan perkembangan anak WNI yang diangkat kepada Perwakilan RI yang terdekat dari domisili mereka di luar negeri.

50 

3.3.4. PERMASALAHAN HUKUM YANG SERING DIHADAPI OLEH WNI DI LUAR NEGERI Perlu dipahami bahwa Pemerintah RI mewajibkan WNI di luar negeri untuk mentaati peraturan hukum di negara di mana yang bersangkutan berada. Dengan demikian, prinsip perlindungan WNI di luar negeri bukan untuk membela yang salah atau membebaskan seorang WNI dari kewajiban dan tuntutan menurut hukum setempat, tapi untuk menjamin tersedianya keadilan bagi yang bersangkutan, apalagi berkaitan dengan statusnya sebagai seorang WNI. 1.

Ditahan Oleh PNTL/Pihak Berwenang di Timor-Leste Permasalahan hukum dapat saja dialami atau menimpa siapa saja dan di mana saja, temasuk WNI di Timor-Leste. Jika atau keluarga yang berstatus sebagai WNI di Timor-Leste mengalami permasalahan hukum lalu ditahan oleh Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) ataupun pihak berwenang lainnya di negara ini, maka diminta untuk tetap bersikap tenang dan tidak terpancing emosi. 51 

Timor-Leste adalah negara yang mendukung penerapan hak asasi manusia (HAM), dengan demikian prosedur penahanan dan penyidikan kepolisian pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Setiap orang harus mengetahui dengan jelas alasan penahanannya. Dan pada saat ditahan, harus memberitahukan kepada petugas polisi bahwa statusnya adalah WNI. 2.

Notifikasi Konsuler Sesuai ketentuan dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran, dapat meminta kepada pihak yang melakukan penahanan untuk memberitahukan kepada KBRI-Dili tentang penahanan tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah notifikasi konsuler (consular notification). Permintaan itu sebaiknya disampaikan segera setelah ditahan mengingat proses penyampaian informasi selanjutnya akan memakan waktu. Untuk itu, selain meminta pihak berwajib menyampaikan penahanan secara resmi, apabila ada

52 

keluarga yang mengetahui penahanan tersebut, untuk mempercepat proses pemberitahuannya, sebaiknya keluarga segera menelepon langsung ke Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Diili. Setelah menerima pemberitahuan, KBRIDili akan menindaklanjutinya, dan jika memungkinkan atau dianggap perlu, dapat mengirim Pejabat atau staf untuk bertemu dengan . KBRI juga akan menanyakan lebih jauh kepada PNTL tentang kasus yang hadapi agar dapat disiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya. Apabila proses penahanan tersebut dilanjutkan dengan proses peradilan, silahkan baca bagian di bawah. Dalam proses penyidikan, jika merasa ada hal-hal yang ganjil atau tidak lazim, atau merasa diperlakukan secara tidak adil karena status sebagai WNI, hal itu perlu disampaikan juga kepada Pejabat KBRI.

53 

3.

Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran HAM dan Intimidasi Meskipun negara Timor-Leste mengenal hak asasi manusia (HAM), namun dalam pelaksanaan di lapangan bisa saja terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran HAM dalam proses penahanan dan penyidikan. Apabila mengalami tindak kekerasan fisik pada saat diperiksa atau dalam tahanan polisi, usahakan sebisa mungkin memberitahukan kepada pihak keluarga yang berkunjung agar dapat diteruskan ke KBRI-Dili. Pelanggaran HAM tidak hanya dalam bentuk siksaan fisik saja, tapi juga melalui tindakan intimidasi. Maksudnya, ditakut-takuti akan diperlakukan buruk atau dihukum berat jika tidak mau mentangani surat pengakuan/ Berita Acara Pemeriksaan di mana dinyatakan bersalah padahal tidak demikian. Hal semacam ini patut dilaporkan juga. PERHATIAN: Meskipun diintimidasi untuk tidak melaporkan penahanan atau perlakuan

54 

buruk terhadap ke KBRI-Dili, tetap harus berupaya secara diam-diam menitip pesan melalui orang yang percaya agar disampaikan ke KBRIDili. KBRI-Dili tidak akan mengetahui perihal penahanan tersebut tanpa adanya pemberitahuan. 4.

Menjalani Proses Peradilan dan Hukuman Penjara di Timor-Leste Jika penahanan yang dialami akan berlanjut ke proses peradilan di TimorLeste, maka segeralah sampaikan hal tersebut ke KBRI-Dili. Pada prinsipnya proses hukum di Timor-Leste sepenuhnya adalah kewenangan kekuasaan Kejaksaan setempat. KBRIDili akan berupaya agar proses tersebut dapat dihindari sedapat mungkin selama ada indikasi kuat bahwa WNI yang bersangkutan tidak bersalah. Namun demikian, apabila proses peradilan tetap akan dilaksanakan, maka hal itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah sebab justru melalui proses peradilanlah akan lebih kuat untuk membuktikan ketidakbersalahan WNI yang bersangkutan. 55 

5.

Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Bantuan Hukum Sebagai seorang tersangka / terdakwa, berhak didampingi oleh pengacara. Pada dasarnya Pemerintah Timor-Leste akan menyediakan Pengacara Negara (Public Defender) bagi setiap tersangka/ terdakwa yang tidak mampu menyewa/ menyediakan pengacara swasta bagi dirinya sendiri, untuk dapat mendampingi dan membela kasusnya di muka persidangan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Timor-Leste. KBRI-Dili tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Timor-Leste. Namun di lain pihak, KBRI akan berusaha agar setiap WNI mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, sama seperti warganegara setempat. Dengan kata lain, status WNI bukan menjadi alasan dipersulit dalam proses peradilan. Apabila proses peradilannya menggunakan bahasa asing, misalnya Bahasa Tetum atau Portugis, dan WNI yang bersangkutan tidak memahami

56 

bahasa tersebut maka akan dihadirkan seorang penerjemah. 6.

Dalam Perkara Pidana Berat Yang dimaksudkan dengan perkara pidana berat ialah kasus kejahatan serius seperti misalnya pembunuhan, atau delik pidana lainnya yang diancam dengan hukum penjara 5 (lima) tahun sampai maksimal 30 (tiga puluh) tahun. Sesuai Konstitusi Timor-Leste, tidak ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup di negara ini. Dalam perkara pidana berat dan ada indikasi kuat bersalah, KBRI-Dili tidak dapat mengupayakan kebebasan dari tuntutan hukum secara penuh. Setidaknya yang dapat dilakukan melalui pengacara ialah agar dapat diberi hukuman seringan mungkin atau setidaknya hukuman yang diterima masih wajar sesuai dakwaan. Jika memang bersalah, sebaiknya mengakui terus terang tanpa memberikan keterangan yang berbelitbelit atau menyulitkan proses persidangan sebab hal itu akan menjadi 57 

faktor yang pertimbangan putusan akhir. 7.

memberatkan dalam hakim memberikan

Kejahatan Transnasional, Nebis In Idem dan Buronan Apabila terlibat dalam perkara kejahatan transnasional (transnational crime) di mana tindak pidana yang sama yang lakukan di Timor-Leste juga dilakukan di Indonesia, dan peristiwa hukumnya masih terkait satu sama lain, atau merupakan serangkaian tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan TimorLeste, maka Pemerintah Indonesia akan berusaha agar WNI tersebut dapat diekstradisi untuk menjalani proses peradilan di Indonesia. Namun demikian jika proses peradilannya dan hukuman penjara telah dijalani di Timor-Leste, maka tidak akan ada proses peradilan lagi atas tindak pidana yang sama oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal itu menghindari apa yang dikenal sebagai asas hukum nebis in idem atau execeptio rei jidicatae atau gewijsde zaak.

58 

Apabila tindak pidana dilakukan di Indonesia, bukan di Timor-Leste, tapi belum pernah menjalani proses hukum untuk hal tersebut di Indonesia, dan kebetulan tertangkap di Timor-Leste atas permintaan Kepolisian RI, atau ditahan karena sebab lain, maka Pemerintah Indonesia akan meminta kepada Pemerintah Timor-Leste untuk melakukan ekstradisi. WNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut di Indonesia. 8.

Selesai Menjalani Hukuman Penjara Bagi WNI yang baru selesai menjalani hukuman penjara di Timor-Leste dan akan kembali ke Indonesia, kiranya dapat datang melapor diri secara langsung ke KBRI-Dili. Jika tidak memiliki lagi dokumen perjalanan / Paspor RI yang masih berlaku maka KBRI-Dili dapat menerbitkan SPLP RI untuk dipergunakan dalam proses kembali ke Indonesia. Apabila secara finansial berada dalam keadaan tidak mampu / tidak memiliki biaya sama sekali untuk kembali ke 59 

Indonesia maka KBRI-Dili akan memulangkan (repatriasi) atas biaya negara. 9.

Dalam Sengketa Perdata Berbeda dengan kasus pidana, sengketa perdata tidak menempatkan seseorang sebagai seorang tersangka/ terdakwa. Dalam sengketa perdata, seseorang dapat menjadi pihak penggugat, atau sebaliknya tergugat. Meskipun perkara perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat tapi WNI yang bersangkutan dapat meminta bantuan KBRI-Dili apabila tidak terlalu memahami seluk beluk hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus pidana, KBRI-Dili pun tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sebuah perkara perdata di Timor-Leste. Namun demikian, KBRI-Dili dapat berperan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Satu hal yang perlu dipastikan ialah bahwasanya seorang WNI tidak dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena statusnya sebagai WNI. Dalam perkara perdata, juga dapat didampingi oleh pengacara.

60 

PERHATIAN: Apabila yang menjadi objek perkara adalah tanah atau aset lainnya yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak dalam persepsi Hukum Perdata maka harus memperhatikan aturan hukum Timor-Leste yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikian tanah oleh orang asing di negara ini. Saat ini peraturan pertanahan di Timor-Leste masih dalam penggodokan namun sebelumnya telah ada aturan peralihan yang tidak memperkenankan hal itu. 10. Korban Tindak Kriminal Berkaitan dengan ada interaksi dalam kehidupan sehari-hari para WNI di Timor-Leste dengan masyarakat setempat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan/ kriminal dengan korban seorang WNI, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dalam kondisi semacam ini, KBRI-Dili dapat memberikan bantuan / pertolongan kepada korban sesuai dengan batas kewenangan yang 61 

diberikan oleh hukum internasional dan setempat. PERHATIAN: Pada prinsipnya apabila mengalami tindak kejahatan yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat (PNTL) sebagai pihak yang berwajib, dan selanjutnya dapat melaporkan hal tersebut kepada KBRI-Dili sebagai langkah lanjutan. 11. WNI Terlantar Keadaan terlantar dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Berikut ini adalah beberapa contoh WNI yang terlantar: (1) Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu bercerai atau terpisah dari suami, atau diusir dari rumah suami, atau suami tidak mau bertanggung jawab lagi, atau keadaan lain semacam itu, dan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste, serta tidak memiliki uang/ harta apapun, bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia

62 

sekalipun, maka seorang WNI dapat dikatakan sedang terlantar. (2) Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu suami meninggal dunia di mana pihak keluarga suami tidak dapat menerima lagi dalam lingkungan keluarga, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste dan juga tidak memiliki uang/ harta apapun bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia, maka kondisi inipun dapat disebut terlantar. (3) Jika seorang WNI yang bekerja di Timor-Leste dan karena suatu alasan tertentu dipecat dari tempat kerja tanpa dibayar apapun dan yang bersangkutan tidak memiliki uang/ harta sama sekali bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia sekalipun maka kondisi ini dapat disebut terlantar. (4) Jika seorang WNI yang sedang mengadakan perjalanan wisata atau berkunjung sementara ke TimorLeste lalu kehilangan tas/ dompet 63 

termasuk seluruh uang/ barang berharga/ dokumen perjalanan, sedangkan di Timor-Leste tidak ada seorangpun yang dapat membantu secara finansial untuk kembali ke Indonesia, maka hal ini juga disebut kondisi terlantar. Sebagai WNI terlantar, dapat dibantu oleh KBRI-Dili untuk dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sekiranya keadaannya kurang memungkinkan bagi KBRI-Dili untuk langsung memulangkan ke Indonesia, maka untuk sementara dapat ditampung oleh KBRI-Dili di tempat tertentu. 12. Nelayan Indonesia yang Terdampar di Timor-Leste Khususnya untuk nelayan asal Indonesia yang mengalami musibah di laut seperti gangguan cuaca buruk, kerusakan perahu/ kapal, kerusakan alat navigasi dan lain-lain sehingga secara tidak sengaja memasuki wilayah laut TimorLeste atau terdampar (stranded) di pesisir pantai Timor-Leste, KBRI-Dili dapat memberikan bantuan untuk pemulangan ke Indonesia. Yang terutama harus 64 

diperhatikan ialah tidak adanya unsur kesengajaan memasuki wilayah TimorLeste untuk tujuan tertentu seperti penangkapan ikan ilegal. Jika seorang WNI yang kebetulan bermukim di daerah pantai dan mengetahui adanya nelayan asal Indonesia yang berada di dekat lokasi bermukim, sangat diharapkan solidaritas sebagai sesama WNI untuk membantu nelayan terdampar tersebut. Tindakan awal yang dapat lakukan ialah menghubungi Pemerintah setempat untuk memberitahukan keberadaannya, agar nelayan Indonesia itu mendapatkan penanganan yang layak. Selanjutnya diharapkan dapat membantu melaporkannya ke KBRI-Dili via telepon. Biasanya Pemerintah setempat juga akan menginformasikan hal ini ke KBRI-Dili, hanya saja prosedurnya akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah diproses lebih lanjut, pihak Keimigrasian Timor-Leste akan bekerjasama dengan KBRI-Dili untuk memulangkan nelayan terdampar ke Indonesia. Proses pemulangannya sama seperti WNI terlantar. 65 

13. Dalam Keadaan Sakit Keras / Dirawat di Rumah Sakit Seperti diketahui bersama, sarana fasilitas medis di Timor-Leste masih kurang memadai, apalagi di distrikdistrik di luar Dili. Jika ada WNI yang sakit keras/ parah bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit, maka KBRI-Dili akan mengambil tindakan sbb: (1) Setelah mendapatkan notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lainnya bahwa terdapat WNI yang sedang dirawat karena sakit, KBRI-Dili akan mengunjungi mereka di rumah sakit (untuk daerah-daerah yang dapat dijangkau), melakukan identifikasi data dan asal usul serta memberitahukan keluarga mereka. (2) Memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dari pihak rumah sakit, dan mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab pembiayaannya dari: (a.) Pihak asuransi kesehatan setempat (bila ada) atau 66 

melalui perusahaan / organisasi tempatnya bekerja. (b.) Pihak keluarga. (c.) Meminta bantuan kemudahan / pembebasan biaya dari rumah sakit atau organisasi sosial setempat apabila tidak ada pihak sebagaimana disebutkan butir a s/d b bertanggung jawab. (d.) Khusus bagi TKI, KBRI-Dili menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima. Apabila semua tidak jelas, dapat menghubungi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri. (3) WNI yang mengalami sakit berat selama melakukan kunjungan sementara di Luar negeri, memastikan bahwa pihak keluanga atau majikan yang membawa mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan. 67 

(4) Memastikan kepada WNI tersebut atau pihak rumah sakit bahwa KBRI-Dili tidak memiliki tanggung jawab financial atas perawatan mereka. (5) Dalam hal WNI tersebut dinyatakan secara medis dapat melakukan perjalanan dan mereka menyatakan keinginannya untuk dipulangkan, langkah-langkah yang perlu diambil adalah: (a.) Memastikan kepada yang bersangkutan atau keluarga mereka mengenai biaya pemulangan sampai ke daerah asal. (b.) Khusus TKI, KBRI-Dili akan menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima untuk pengurusan kepulangan mereka dan hakhak yang belum dibayarkan sesuai dengan penjanjian yang dibuat. (c.) Mengeluarkan dokumen perjalanan RI apabila mereka 68 

tidak memiliki dokumen yang sah. (6) KBRI-Dili dalam hal ini akan menyampaikan laporan mengenai kasus ini kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan instansi terkait. Dalam hal TKI sampaikan juga tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, serta pihakpihak terkait lainnya. 14. Masalah Rumah Tangga Perkawinan Antarbangsa Perkawinan antar bangsa dikenal juga dengan istilah perkawinan campur/ silang. Maksudnya ialah seorang perempuan WNI kawin dengan seorang pria WN Timor-Leste atau bangsa lain, demikian pula sebaliknya. Perkawinan antar bangsa diakui oleh hukum Indonesia, dan aturan-aturannya banyak dimuat dalam UU 12/2006. Status perkawinan antar bangsa tetap ada selama suami dan istri masih berbeda kewarganegaraan. Namun jika salah satunya sudah mengikuti 69 

kewarganegaraan pasangannya, istri ikut suami atau sebaliknya, maka statusnya sudah bukan perkawinan antar bangsa lagi meskipun ketika menikah masih berbeda kewarganegaraan. A. Keabsahan Perkawinan Di mata hukum Indonesia, perkawinan antar bangsa diakui sah baik perkawinannya berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste atau negara lain. Perkawinan tersebut dianggap sah apabila ada ikatan hukum yang jelas menurut aturan negara. Dengan demikian, semua bentuk perkawinan di luar ikatan hukum dalam perkawinan antar bangsa belum dapat dianggap sah. Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat di Timor-Leste maka harus melaporkan tentang hal itu ke KBRI-Dili. Bawalah fotokopi Surat / Akte Kawin . Biasanya di Timor-Leste dokumennya berbahasa Portugis sehingga harus menyertakan terjemahannya. Semua dokumen yang

70 

dimasukkan harus dilegalisasi terlebih dahulu. B.

Anak dalam Perkawinan Antarbangsa

Pada prinsipnya, sesuai aturan hukum di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan campur akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun demikian, dengan berlakunya UU 12/2006, anak tersebut dapat memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Penjelasan hal ini terdapat pada bagian 3.2.3. Perlu dijelaskan bahwa status Kewarganegaraan Ganda Terbatas bukan sesuatu yang diwajibkan. Orangtua anak bisa saja menghendaki anaknya hanya berkewarganegaraan tunggal saja. Dalam pemilihan kewarganegaraan anak, hendaknya dipertimbangkan dengan matang berkaitan dengan perencanaan ke masa depan. Masalahnya banyak hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sang anak yang akan sangat ditentukan oleh status kewarganegaraannya, dari masalah kepemilikan sampai pewarisan. 71 

PERHATIAN: Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas anak yang lahir dari perkawinan sah antar WNI dengan WN Timor-Leste/ asing lainnya harus didaftarkan. Jika tidak maka dengan sendirinya menurut hukum di Indonesia anak itu hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja. C.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebagian permasalahan WNI yang sering dihadapi oleh KBRI-Dili ialah masalah kekerasan dalam rumah tangga. Di Timor-Leste terdapat sangat banyak perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WN Timor-Leste/ asing lainnya. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WN TimorLeste / asing lainnya. Meskipun ada sejumlah perempuan yang sangat mandiri, tapi sebagian besar para ibu rumah tangga berada di posisi yang lemah dalam menghadapi masalah dengan suami.

72 

Masalah KDRT yang dialami oleh perempuan Indonesia di Timor-Leste sebenarnya sama dengan perempuan di Indonesia yang menikah dengan sesama orang Indonesia. Hanya saja di TimorLeste atau negara asing lainnya posisi perempuan/ ibu rumah tangga semakin tersudut karena terbatasnya ruang gerak berkaitan dengan statusnya sebagai WNI. Bahkan bukan tidak mungkin sang suami yang orang setempat justru memperalat keadaan di mana istrinya adalah orang asing untuk memberi tekanan-tekanan tertentu yang dapat berujung pada KDRT. Namun demikian, hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja. Pada kenyataannya banyak juga suami orang setempat yang tetap hidup rukun dan harmonis dengan istrinya yang WNI. Apabila seorang perempuan WNI yang menikah dengan suami WN setempat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, intimidasi maupun tekanan psikologis lainnya, dan sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik dengan suami tapi tidak berhasil maka dapat 73 

menghubungi membantu .

KBRI-Dili

untuk

Dalam proses yang biasanya dilakukan, Pejabat Konsuler KBRI-Dili akan berusaha memanggil suami untuk dipertemukan dengan di KBRI-Dili. Selanjutnya masing-masing pihak akan diminta untuk menjelaskan duduk permasalahannya dan KBRI-Dili akan berperan sebagai penengah secara adil dan tidak memihak agar didapatkan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak. Perlu digarisbawahi bahwa berpisah dan dipulangkan ke Indonesia adalah opsi terakhir. Sebelumnya Pejabat KBRI-Dili akan berusaha untuk mendamaikan/ merujukkan dengan suami sebab perkawinan bukanlah hal yang sepele, apalagi jika sudah memiliki anak sebagai hasil perkawinan dengan suami WN setempat. Adalah suatu hal yang bijak jika orangtua dapat mengutamakan kepentingan dan masa depan anak di atas kepentingan sendiri. Dalam kondisi tertentu, apabila dianggap perlu, KBRIDili akan meminta bantuan kerabat keluarga yang disegani atau tokoh 74 

masyarakat, bahkan rohaniawan seperti Pastor misalnya untuk membantu menengahi masalah yang ada. Sekiranya semua upaya untuk merujukkan dengan suami tidak berhasil, dan ada indikasi kuat bahwa keselamatan jiwa akan terancam jika dipaksakan untuk tetap bersama suami, maka atas permintaan WNI yang bersangkutan, KBRI-Dili akan membantu dalam proses penyelesaiannya secara hukum. Perlu diingat bahwa jika bermaksud untuk bercerai dari suami, gugatannya harus lakukan sendiri, sebab dalam hal semacam ini KBRI-Dili tidak dapat turut campur. KBRI-Dili hanya boleh memberikan informasi terkait proses hukum di Timor-Leste dan memantau perkembangan kasusnya. Dalam keadaan tertentu, berpisah untuk sementara waktu lalu berkumpul kembali setelah masing-masing pihak dapat lebih menenangkan diri dapat menjadi alternatif untuk jalan keluar. Dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain bagi kecuali kembali ke Indonesia, 75 

dan perpisahan dengan suami menyebabkan menjadi terlantar maka penanganannya dapat baca pada bagian 11 di atas. D. Hak Asuh atas Anak Jika terjadi perceraian atas suatu perkawinan antar bangsa maka masalah yang paling pelik dihadapi ialah hak asuh atas anak. Berbeda dengan kasus perceraian antar pasangan sesama WNI, hak asuh atas anak pasangan beda kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan sang anak. Jika sang anak bertatus Kewarganegaraan Ganda Terbatas maka prosedurnya akan lebih mudah, baik proses hukum untuk mendapatkan hak asuh tersebut berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste. Dalam beberapa kasus, sangat sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang kewarganegaraannya berbeda dengan anak. Namun demikian, hal itu bukanlah mustahil sebab banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas perkara 76 

semacam itu antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kesanggupan untuk membesarkan anak secara layak, kedekatan emosional dan faktor-faktor penting lainnya. Sebagai saran, meskipun orangtua telah berpisah ada baiknya ayah dan ibu tetap diberi akses untuk sang anak sebab akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Setelah sang anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri barulah ia dapat menentukan sendiri apakah akan cenderung mengikuti ayah atau ibu, termasuk kewarganegaraannya. Jika memiliki masalah di Timor-Leste dan membutuhkan bantuan KBRI-Dili, maka secara umum langkah yang dapat ditempuh ialah: a.

Mendatangi KBRI-Dili dan melapor ke Loket pelayanan Konsuler atau menyampaikan kepada petugas keamanan KBRI agar dapat dipertemukan dengan Pejabat Fungsi Konsuler atau pejabat lainnya yang memungkinkan.

b.

Menelepon KBRI-Dili melalui nomor kantor atau nomor telepon Pejabat 77 

Fungsi Konsuler / lainnya atau jika dalam keadaan yang benar-benar darurat dapat langsung mengontak nomor hotline . c.

Menghubungi saudara / teman / sesama WNI terdekat yang dapat meneruskan informasi dari ke KBRI-Dili, jika tidak mungkin melakukan hal dalam butir a dan b tersebut.

d.

Dalam kondisi tertentu, meminta bantuan kepolisian, tenaga medis atau petugas lainnya yang sedang menangani untuk menginformasikan keberadaan ke KBRI-Dili.

3.3.5. PAS LINTAS BATAS (PLB) Berdasarkan Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of TimorLeste on Traditional Border Crossings and Regulated Market (Arrangement 2003) yang ditandatangani pada Juni 2003, Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memberlakukan Pas Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan darat RI-TL. PLB merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai paspor (dan sekaligus Visa) 78 

bagi masyarakat yang tinggal menetap di wilayah perbatasan darat RI-TL. PLB berlaku selama 1 (satu) tahun, untuk beberapa kali perjalanan, dengan masa tinggal di TimorLeste (bagi WNI) selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali atau untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari. Apabila seseorang merupakan pemegang PLB, maka tidak lagi memerlukan Visa untuk melintasi perbatasan, namun wilayah berlakunya PLB hanya terbatas pada Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan Arrangement 2003. Sehingga tidak dibenarkan untuk menggunakan PLB untuk memasuki wilayah Timor-Leste di luar daerah yang telah ditetapkan. Di Indonesia, PLB hanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal menetap di Kecamatan: Rehat, Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Kobalima (Kabupaten Belu); Insana, Miamafo Timur, Miamafo Barat, Insana Utara (Kabupaten Timur Tengah Utara); Amfoang Utara (Kabupaten Kupang); Alor Timur, Pantar dan Alor Barat Daya (Kabupaten Alor). PLB tersebut dapat digunakan untuk melintas ke daerah subdistrik sebagai berikut di Timor-Leste: 79 

a. b. c.

Distrik Bobonaro: Balibo, Maliana dan Lolotoi. Distrik Covalima: Suai Kota, Futululik, Fatumean dan Tilomar. Oecussi: Nitibe, Pante Makassar, Oesilo dan Passabe

Tujuan pemberian PLB adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tradisional di perbatasan kedua negara untuk melakukan saling kunjung dan kegiatan tradisional lainnya, seperti upacara adat, kegiatan olah raga dan perdagangan tradisional. Persyaratan untuk mendapatkan PLB adalah : (1) Mengisi formulir dan dilegalisir oleh Kepala

kemudian

Desa setempat (2) Akte Kelahiran/ surat baptis dari Gereja (3) KTP (4) Pas foto (5) SKCK PLB diajukan dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat dimana PLB telah diberlakukan. 80 

PLB akan diberlakukan di 9 (sembilan) titik perlintasan sebagai berikut: (1) Mota’ain – Batugade (2) Haumusu C/Wini – Wini (3) Metamauk - Salele (4) Napan - Bobometo (5) Haekesak/Turiskain - Tunubibi (6) Builalo – Memo (7) Haumeniana – Passabe (8) Laktutus - Belulik Leten (9) Oepoli - Citrana Namun hingga saat ini, PLB baru diberlakukan di 6 (enam) titik perlintasan yakni butir (1) hingga butir (6).

81 

4. KETENTUAN TERKAIT VISA DI TIMORLESTE Apabila bermaksud untuk belajar/ melakukan penelitian ilmiah, olah raga, peliputan media / bekerja / tinggal secara permanen di Timor-Leste, selanjutnya diharuskan untuk mengajukan permohonan Visa sesuai dengan tujuan kunjungan di Timor-Leste kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste dan Kantor Imigrasi Timor-Leste yang bertempat di Dili. 4.1. JENIS VISA Berdasarkan UU Timor-Leste No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, Visa dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: (1) Class I (Turis/Kunjungan Bisnis): Berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang di Kantor Imigrasi Timor-Leste di Dili sampai dengan maksimal 90 hari. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 30 hari dikenakan biaya sebesar US$.35,00 (tiga puluh lima Dolar AS) dan untuk masa tinggal selama 30-60 hari dikenakan biaya sebesar US$.75,00 (tujuh puluh lima Dolar AS).

82 

(2) Class II (Transit): Berlaku selama 3 hari (72 jam) dengan biaya US$.20,00 (dua puluh Dolar AS) dan tidak dapat diperpanjang. (3) Class III (Belajar): Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke TimorLeste melalui Kantor Perwakilan TimorLeste di Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (masa tinggal maksimal yang diberikan adalah setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.40,00 (empat puluh Dolar AS). (4) Class IV (Sosial-budaya / Olah raga/ Peliputan media): Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke TimorLeste melalui Kantor Perwakilan TimorLeste di Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (maksimal masa berlaku Visa adalah setahun, dengan masa tinggal maksimal selama 180 hari) dan dikenakan biaya sebesar US$.40,00 (empat puluh Dolar AS). (5) Ijin/Visa Kerja: Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke TimorLeste melalui Kantor Perwakilan TimorLeste di Indonesia. Ijin/Visa Kerja dapat 83 

diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (sampai dengan maksimal masa tinggal setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.50,00 (lima puluh Dolar AS). (6) Ijin Tinggal, dibagi menjadi Ijin Tinggal Sementara; Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga; dan Ijin Tinggal Permanen/Tetap, yakni: (a.) Ijin Tinggal Sementara (Visa to Establish Residence) dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk bekerja secara independen atau sebagai pegawai dengan keahlian khusus. Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke TimorLeste melalui Kedutaan Timor-Leste di Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (sampai dengan maksimal masa tinggal setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.50,00 (lima puluh Dolar AS). (b.) Visa/Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga hanya diberikan kepada suami/istri dan anak yang berada di bawah perwaliannya (berumur di bawah 18 tahun). Permohonan untuk 84 

pengajuan Visa/Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga diberikan untuk Sementara, dikenakan biaya US$.40,00 (empat puluh Dolar AS) dan untuk setiap perpanjangannya dikenakan biaya US$.25,00 (dua puluh lima Dolar AS), dan diajukan kepada Kantor Imigrasi Timor-Leste di Dili. (c.) Visa/Ijin Tinggal Permanen/ Tetap dapat diberikan apabila telah tinggal/berdomisili di Timor-Leste selama 12 tahun secara terus-menerus dan tidak memiliki catatan kriminal. Apabila telah mendapatkan Visa/Ijin Tinggal Permanen/Tetap ini, dapat tinggal di Timor-Leste tanpa batasan waktu, namun kartu Ijinnya harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Biaya yang dikenakan adalah sebesar US$.100,00 (seratus Dolar AS) dan untuk setiap perpanjangannya dikenakan biaya sebesar US$.25,00 (dua puluh lima Dolar AS). (7) Ijin Tinggal Khusus (Special Stay): Diberikan kepada staf NGO Internasional/ program kerjasama dengan Pemerintah Timor-Leste, permohonan diajukan kepada Sekretaris Negara Bidang Keamanan 85 

Timor-Leste. Masa berlaku Ijin Tinggal Khusus biasanya disesuaikan dengan masa tugas/ kontrak yang bersangkutan di Timor-Leste. 4.2. VISA/IJIN KERJA Berdasarkan UU Timor-Leste No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, setiap WNI yang akan bekerja atau melakukan kegiatan komersial lainnya di Timor-Leste diharuskan untuk memiliki Visa/ Ijin Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Pengajuan permohonan Visa/ Ijin Kerja dapat dilakukan oleh masing-masing individu atau oleh Perusahaan yang mempekerjakan WNI dimaksud. Kantor dinas Ketenagakerjaan Timor-Leste/ SEPFOPE akan melakukan proses pemeriksaan terhadap setiap permohonan Ijin Kerja, sebagai berikut:

86 

a.

SEPFOPE melakukan peninjauan terhadap Perusahaan/ tempat kerja pemohon

b.

Perusahaan/tempat kerja yang bertindak sebagai sponsor dari pemohon hadir di Kantor SEPFOPE untuk wawancara.

c.

Perusahaan tempat bekerja mematuhi UU dan Regulasi terkait TKA(Tenaga Kerja Asing).

d.

Pemohon perlu melengkapi persyaratan dokumen yang diterntukan. Dokumen terkait Individu Pemohon : (1) Photocopy Paspor. (2) Ijazah atau pengalaman kerja (CV). (3) Lampiran Ijin pertama masuk dan Ijin terakhir. (4) Surat kelakuan Baik/Catatan Kepolisian (SKCK). (5) Surat Keterangan dokter. (6) Surat Kontrak Kerja. (7) Pernyataan Pemohon akan mentaati UU. (8) Pernyataan Pemohon sebagai TKA yang siap mengalihkan keahliannya (skill) kepada pekerja lokal. (9) Surat Keterangan Domisili dari Kepala kampung/Desa. Dokumen terkait Perusahaan : (1) ADRT yang disahkan Notaris Kementerian Kehakiman/Statuto,

dari 87 

(2) Surat Ijin Usaha. (3) Surat Utang Piutang dari Kantor Pajak Timor-Leste. (4) Surat TIN perusahaan/NPWP. (5) Surat Pernyataan Perusahaan bersedia mempekerjakan pekerja lokal. (6) Kontrak atau pernyataan tempat perusahaan.

menyewa

Semua dokumen di atas diserahkan kepada Direktur Konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Pemerintah RDTL dapat membatalkan permohonan bila WNA tidak mentaati UU dan peraturan Pemerintah Timor-Leste. Untuk mendapatkan Ijin Kerja, Pemohon yang sudah mendapatkan persetujuan Ijin Kerja, harus keluar dulu untuk mendapatkan konfirmasi Ijin Kerja dari pihak Imigrasi di Bandara atau Perbatasan. 4.2.1. JENIS PEKERJAAN YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH WARGANEGARA ASING Berdasarkan ketentuan dalam Perintah Kerja No.36/SEFOPE-GSE/XII/2008, Pemerintah 88 

Timor-Leste memberlakukan pembatasan terhadap beberapa jenis pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh warganegara asing guna melindungi hak kerja bagi pekerja lokal, yakni: (1) Pelayan di bar, restoran dan hotel; (2) Sopir (angkot, taksi, mikrolet, bis dan truk), kecuali truk besar 8 axis; (3) Resepsionis; (4) Pembantu rumah tangga; (5) Anggota keamanan; (6) Kasir untuk kegiatan perdagangan; (7) Pelayan kegiatan perdagangan; (8) Pengawas gedung; (9) Pembantu untuk segala jenis kegiatan konstruksi; (10) Petugas cleaning service; (11) Tukang kebun; (12) Pedagang eceran.

89 

4.2.2. KETENTUAN TENTANG PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI TIMOR-LESTE Berdasarkan Pasal 118 UU No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, setiap warganegara asing yang tidak memiliki Visa/Ijin Kerja atau Ijin Tinggal, melakukan aktivitas professional, menerima uang atau bekerja untuk diri sendiri, akan dikenakan denda sebesar US$.250,00 (dua ratus lima puluh Dolar AS) sampai dengan US$.1000,00 (seribu Dolar AS). Sedangkan bagi perusahaan atau orang yang mempekerjakan warganegara asing yang tidak memiliki Visa/Ijin Kerja atau Ijin Tinggal, berdasarkan Pasal 119 UU No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, akan dikenakan denda sebesar US$.500,00 (lima ratus Dolar AS) sampai dengan US$.2000,00 (dua ribu Dolar AS) per orang. Berdasarkan Pasal 117 UU No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, Perusahaan Transportasi Darat atau Penerbangan (carrier) yang membawa warganegara asing masuk ke wilayah Timor-Leste tanpa ijin resmi, akan dikenakan denda sebesar US$.750,00 (tujuh ratus lima puluh Dolar AS) sampai 90 

dengan US$.1500,00 (seribu lima ratus Dolar AS) per orang. Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, mengatur mengenai pidana denda bagi keterlambatan dalam perpanjangan Visa (over stayer): a.

US$.70,00 (tujuh puluh Dolar AS) s/d US$.150,00 (seratus lima puluh Dolar AS), apabila keterlambatan tidak lebih dari 30 hari;

b.

US$.150,00 (seratus lima puluh Dolar AS) s/d US$.270,00 (dua ratus tujuh puluh Dolar AS), apabila keterlambatan lebih dari 30 hari, tapi kurang dari 90 hari;

c.

US$.270,00 (dua ratus tujuh puluh Dolar AS) s/d US$.500,00 (lima ratus Dolar AS), apabila keterlambatan lebih dari 90 hari.

91 

5.

INFORMASI TERKAIT BISNIS DI TIMORLESTE 5.1. IJIN USAHA Berdasarkan Peraturan Kementerian MTCI RDTL No. 1/2008, tertanggal 6 Februari 2008, mengenai Penerbitan Ijin Usaha Sementara dan Kegiatan Usaha Lainnya, setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnis komersial di TimorLeste harus memperoleh ijin Usaha dari Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan/ MCIA RDTL. Tujuan dari penerbitan Ijin Usaha adalah untuk mengatur semua kegiatan usaha di seluruh wilayah Timor-Leste, mengurangi kegiatan usaha illegal, memberikan perlindungan dalam persaingan yang bebas dan adil antara pengusaha serta memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan yang telah ditetapkan dalam UU. a.

Persyaratan untuk pengajuan Ijin Usaha baru : (1) Harus mendapatkan legalisasi atau statuto dari Kementerian Kehakiman. Apabila usaha baru tersebut merupakan cabang/perwakilan, cukup menggunakan Statuto perusahaan induk

92 

b.

yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Portugis. (2) Memiliki paspor dan Ijin tinggal atau Ijin kerja. (3) Lokasi usaha di Timor-Leste. (4) Surat ijin jika ada. (5) Harus dilakukan survey terhadap tempat didirikan usaha. Persyaratan untuk melakukan perubahan Ijin Usaha : (1) Harus memiliki Tax Identification Number (TIN/NPWP) dan sertifikat dari Kementerian Keuangan. (2) Perubahan jenis usaha harus diikuti dengan perubahan status usaha baru yang ditetapkan Kementerian Kehakiman. (3) Jika ada perubahan tempat usaha, Pemohon harus menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan / MCIA RDTL dalam waktu 30 hari.

c.

Biaya Administrasi Pembuatan Ijin Usaha : (1) Ijin Sementara dikenakan biaya US$.50,00 (lima puluh Dolar AS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

93 

(2) Ijin Tetap dikenakan biaya US$.100,00 (seratus Dolar AS) dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Waktu pengurusan paling cepat 2 (dua) hari, dan paling lambat 3 (tiga) hari. 5.2. BEA DAN CUKAI 5.2.1. JENIS-JENIS PAJAK Kementerian Keuangan Timor-Leste menetapkan besaran pajak sebagai berikut: a.

Bea masuk (import duty) sebesar 2,5%.

b.

Cukai Variatas (10 jenis barang kena cukai).

c.

Pajak penjualan (sales tax) sebesar 2,5%.

Khusus mengenai barang yang masuk ke Timor-Leste untuk tujuan sementara / temporary dan akan dibawa lagi keluar dari Timor-Leste (tidak untuk dijual di TimorLeste), masuk dalam kategori Re-Export. Untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria ini dikenakan jaminan sebesar 3% (dari harga barang) dan dapat diambil kembali ketika barang tersebut dibawa keluar dari Timor-Leste. Jangka waktu barang kategori Re-Export hanya diijinkan berada di Timor-Leste paling lama 1 (satu) tahun, dan 94 

dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 6 (enam) bulan. Lebih dari masa waktu yang ditentukan barang tersebut harus dikeluarkan dari Timor-Leste atau dijual, dan selanjutnya dikenakan pajak penjualan sebesar 5%. Berikut adalah daftar barang-barang kena cukai di Timor-Leste: a.

Beer

: $1.90/liter

b.

Wine, Vermouth

: $2.50/liter

c.

Minuman Alkohol lainnya : $8.90/liter

d.

BBM

e.

Rokok dan produk tembakau lainnya : $19/kg

f.

Pemantik rokok

: 12%

g.

Pipa rokok

: 12%

h.

Senjata api dan amunisi

: 200%

i.

Kendaraan bermotor

: $0.06/liter

(melebihi harga US$.70.000,00) : 35% j.

Kapal dan pesawat pribadi : 20%

95 

5.2.2. PERSYARATAN DOKUMEN UNTUK IMPOR Bagi WNI yang ingin mengurus barang impor, diharuskan untuk menyiapkan dokumendokumen sebagai berikut: a.

Bill of Lading/ Air Way Bill/ PEB.

b.

Invoice.

c.

Packing list/ Daftar kemasan.

d.

TIN/NPWP.

e.

PIB.

f.

Ijin Usaha.

g.

Untuk obat-obatan, diperlukan ijin tambahan dari Kementerian Kesehatan.

h.

Untuk alat komunikasi, diperlukan ijin tambahan dari Kementerian Komunikasi.

i.

Untuk makanan, diperlukan tambahan dari Direktur Karantina.

ijin

5.3. TENDER/ PROCUREMENT BARANG DAN JASA Tata Cara Tender Pengadaan Barang Dan Jasa

96 

Pemerintah Timor-Leste telah menyediakan ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa (e-procurement) pada www.mof.gov.tl. Proses pengadaan tender bagi badan usaha asing dilakukan melalui proses lelang terbuka. Peraturan terkait tender melalui proses lelang terbuka diatur di dalam ketentuan Decree Law sebagai berikut: a.

No. 10/2005 tentang Procurement Legal Regime.

b.

No. 12/2005 tentang Public Contracts Legal Regime.

c.

No. 15/2011 tentang Establishing the National Procurement Agency.

Pengawasan dan evaluasi tender dilakukan oleh National Development Agency, di bawah wewenang Kantor Perdana Menteri. Untuk kontrak senilai US$.1.000.000,00 (satu juta Dolar AS) atau lebih, otorisasi atas pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh Perdana Menteri. Untuk kontrak dengan nilai di bawah US$.1.000.000,00 (satu juta Dolar AS), otorisasi atas pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 97 

5.4. INVESTASI Ketentuan mengenai investasi dalam negeri dan asing di Timor-Leste diatur dalam Undang-Undang No. 14/2011. Prosedur investasi asing di Timor-Leste ditangani oleh Trade Invest di bawah Sekretaris Negara Urusan Swasta (SEAPRI). 5.4.1. PROSEDUR PEMBUATAN IJIN INVESTASI ASING Bagi WNI yang ingin berinvestasi di TimorLeste agar mengajukan proposal kepada Trade Invest dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Perencanaan bisnis (Business Planning); (2) Fotokopi Paspor yang masih berlaku; (3) Curriculum Vitae Pemohon; (4) Referensi dari Bank yang beroperasi di Timor-Leste; (5) Akta Pendirian Perusahaan; (6) Rekening Koran selama 1 (satu) tahun terakhir; (7) Persetujuan Pemegang Saham;

98 

(8) Memiliki modal minimal sebesar US$.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar AS) untuk foreign direct investment (FDI), dan sebesar US$.150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar AS) untuk joint investment (joint venture) dengan mitra lokal; (9) Membayar biaya administrasi pembuatan Ijin Investasi sebesar US$.2.000,00 (dua ribu dolar AS) kepada Trade Invest. Pemerintah Timor-Leste menargetkan pengurusan Ijin Investasi, termasuk ijin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait sesuai bidang usahanya, akan dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak kelengkapan dokumen diterima oleh Trade Invest. Investasi harus dieksekusi dalam waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari, dan dapat diperpanjang maksimal selama 90 (Sembilan puluh) hari. 5.4.2. INSENTIF BAGI INVESTOR ASING Pemerintah Timor-Leste menawarkan berbagai bentuk insentif kepada para investor asing, yakni: 99 

(1) Jaminan waktu yang lebih singkat dalam pengurusan Ijin Investasi; (2) Rencana pembentukan One Stop Service, yang turut melibatkan beberapa instansi terkait dalam pengurusan Visa Kerja dan Ijin Usaha; (3) Pembebasan pajak (bagi impor bahan mentah/raw material) selama 5 (lima) tahun; (4) Lease lahan yang berlaku sampai dengan 50 (lima puluh) tahun. 5.5. KETENAGAKERJAAN 5.5.1. UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN TIMORLESTE Setiap WNI yang bekerja di Timor-Leste merupakan pekerja asing dan diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Timor-Leste. Dalam ketentuan Undang-Undang Perburuhan Timor-Leste No. 4/ 2012, setiap pekerja asing yang bekerja di Timor-Leste diharuskan memiliki Kontrak Kerja secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Timor-Leste. Kontrak Kerja 100 

akan menjadi persyaratan dalam pembuatan Visa/Ijin Kerja. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 4/2012, Kontrak Kerja setidak-tidaknya harus memuat aturan-aturan sebagai berikut: (1) Identitas pemberi kerja dan pekerja; (2) Tugas dan pekerjaan dilakukan oleh pekerja;

yang

akan

(3) Tempat bekerja; (4) Jam kerja dan waktu istirahat; (5) Jumlah, bentuk dan periode pembayaran upah/gaji; (6) Kategori pekerjaan pekerja; (7) Tanggal diadakannya kontrak hubungan kerja serta tanggal mulai bekerja (apabila tidak sama); (8) Batas waktu masa percobaan; (9) Batas waktu kontrak dan alasannya (jika kontrak adalah untuk jangka waktu tertentu); (10) Perjanjian kolektif (jika ada).

101 

Para pekerja asing di Timor-Leste memiliki hak yang sama dengan para pekerja lokal. Di Timor-Leste, upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebesar US$. 115,00 (seratus lima belas dolar AS). Ketentuan mengenai waktu kerja dan penangguhan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam UU No. 4/ 2012 adalah sebagai berikut: (1) Jam kerja normal (tdk melebihi jam/hari atau 44 jam/minggu;

8

(2) Jam kerja (diatur oleh pemberi kerja); (3) Lembur (hari normal 50%, hari libur 100%); (4) Kerja malam (jam 21.00 – 06.00); (5) Jadwal kerja shift; (6) Libur diberikan 1 (satu) hari dalam seminggu, ditambah hari libur nasional Timor-Leste yang diatur di dalam undang-undang; (7) Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari dalam setahun, atau berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. 102 

5.5.2. KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN) Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Timor-Leste dikategorikan sebagai berikut: a.

TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri.

b.

TKI yang bekerja secara perseorangan/ mandiri dan bekerja pada perusahaan berbadan hukum.

Ad.a.

Persyaratan pembuatan KTKLN bagi TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri: (1) Fotokopi paspor (2) Visa kerja (3) Kartu peserta asuransi TKI (4) Surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (5) Kontrak Kerja

Ad.b.

Persyaratan pembuatan KTKLN bagi TKI yang bekerja secara perseorangan/ mandiri dan bekerja pada perusahaan berbadan hukum: 103 

(1) Fotokopi paspor (2) Visa kerja (3) Kontrak Kerja KTKLN dapat dibuat di setiap titik-titik perlintasan tenaga kerja di 31 (tiga puluh satu) tempat. Untuk TKI yang bekerja di TimorLeste, titik perlintasan yang terdekat adalah pada Kantor BP3TKI Cabang Kupang (Jl. Perintis Kemerdekaan I No.6 Oebufu, Kupang, telp: 0380-825355) atau pada Kantor BP3TKI Cabang Denpasar (Jl. Hayam Wuruk No. 326, Denpasar, telp: 0361-238170). Penerbitan KTKLN juga dapat dilakukan melalui aplikasi web KTKLN (http://ktkln.bnp2tki.go.id).

104 

6. PELAYANAN LAINNYA KBRI-Dili juga memberikan pelayanan umum lainnya kepada WNI seperti penyediaan informasi tentang investasi bagi para pengusaha, ketenagakerjaan, perpustakaan (di Pusat Kebudayaan Indonesia, Dili), pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan orang Indonesia serta hal-hal lainnya. Untuk pelayanan semacam itu, dapat menghubungi resepsionis KBRI-Dili di nomor telepon yang tersedia di atas, kemudian menyampaikan secara singkat tapi jelas tentang maksud menghubungi KBRI-Dili. Nantinya resepsionis akan menghubungkan dengan pejabat fungsi terkait. Apabila perlu bertatap muka langsung dengan pejabat tertentu, mintalah kepada resepsionis untuk membuatkan appointment agar dapat datang ke KBRI-Dili pada waktu yang tepat. PERHATIAN: Dalam hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga, perlu disertai surat pengantar dari organisasi / lembaga tersebut. ****** KBRI-Dili, 2013

105 

DAFTAR REFERENSI 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea IV dan Pasal 28;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan-Hubungan Konsuler;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab V Pasal 18-24;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab II dan Bab V;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi

106 

Perwakilan Negeri; 9.

Republik

Indonesia

di

Luar

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indoneisa Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tanggal 1 Juni 2004 Beserta Lampirannya Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri; 12. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri; 13. Undang-Undang Republik Demokratik Timor-Leste No. 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka; 14. Undang-Undang Republik Demokratik Timor-Leste No. 14/2011 Tentang Investasi Dalam Negeri dan Asing di Timor-Leste; 15. Undang-Undang Perburuhan Republik Demokratik Timor-Leste No. 4/2012. 107 

108 

109 

HAK MILIK KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR‐LESTE  TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

110