BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

BUKU BUKUSAKU SAKU

KEBEBASAN KEBEBASANBEREKSPRESI BEREKSPRESI DI DIINTERNET INTERNET

Penulis: Penulis: Tim TimELSAM ELSAM

Lembaga LembagaStudi Studidan danAdYokasi AdYokasiMasyarakat Masyarakat(ELSAM) (ELSAM) 2013 2013

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET Penulis: Tim ELSAM

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET BUKU SAKU Penulis: Seri Internet dan HAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET Tim ELSAM ISBN 978-979-8981-46-3 Pertama Penulis:kali dipublikasikan oleh: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM] Tim ELSAM Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519 Seri Internet dan HAMlaman: www.elsam.or.id, surel: RIÀFH#HOVDPRULG, WZLWWHU#HOVDPQHZV#(OVDP/LEUDU\ ISBN 978-979-8981-46-3 Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban Pertama kali hak dipublikasikan oleh:selain sebagai bagian dari upaya pelanggaran asasiHAM manusia Seri Internet dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM] pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. ISBN 978-979-8981-46-3 Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519 surel: RIÀFH#HOVDPRULG, laman: Pertama kali dipublikasikan oleh: www.elsam.or.id, WZLWWHU#HOVDPQHZV#(OVDP/LEUDU\ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Semua didedikasikan kepada para korban Tel. +62 penerbitan 21 7972662, ELSAM 79192564, Fax. +62 21 79192519 pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya surel: RIÀFH#HOVDPRULG, laman:selain www.elsam.or.id, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. WZLWWHU#HOVDPQHZV#(OVDP/LEUDU\ Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET


Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi PENGANTAR tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), dalam kawasan regional juga telah mengembangkan PHPEHUDQWDV NHWLGDNDGLODQ GDQ PHPSHUFHSDW berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM pembangunan dan kemajuan manusia. itu, dan internet, termasuk perlindungan hakOleh ataskarena kebebasan memastikan akses universal terhadap internet harus berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat menjadi bagi semua negara. pemajuan sipil jugaprioritas demikian, menyusun berbagaiBagi deklarasi dan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHWinternet VHEDJDL akan memberikan ruang yang besar atas berbagai bagian penting dalam proses mendorong adanya tata PDFDPEHQWXNDNWXDOLVDVLHNVSUHVL kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Komisioner HAM PBB, Navi Pillay menyatakan internet Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga ‘mungkin’ merupakan tren global yang paling kuat, dan menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena hal tersebut menghadirkan suatu tantangan HAM yang internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam sangat kompleks. Internet telah menghapuskan kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada berbagai tahun upaya untuk membentuk monopoli informasi dan 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan EHULWD 6XPEHUVXPEHUQ\D \DQJ EHUDJDP PHQGRURQJ posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW pembuatan keputusan diketahui oleh warga kurang negara IDFHERRN 51.096.860yang pengguna, twitter GDQ SDUD SHPLPSLQ VHUWD PHQLQJNDWNDQ VHFDUD OXDV lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar tekanan untuk adanya transpDransi dan 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait akuntabilitas. Internet dapat memberdayakan internet di Indonesia belum memadai. Laporan individu –onbahkan SDGDNHORPSRN\DQJSDOLQJWLGDN Freedom the Net 2012 dari Freedom House, EHUXQWXQJ XQWXN PHQHJDVNDQ KDNKDNQ\D GDQ XQWXN menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ EHUSDUWLVLSDVL GDODP melawan opresi. Internet juga dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang menghubungkan warga QHJDUD SDGD VXPEHUVXPEHU disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah \DQJ VDQJDW WHUXWDPD pendidikan, terkait dengan OXDV kesenjangan akses, penyaringandan juga meningkatkan akses pada jaminan kesehatan dan kesempatan ekonomi.

iv

v iii



Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

iv 98

v

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

Dalam dunia internasional,yang perlindungan HAM dan dan pemblokiran/sensor belum terumuskan internet telah menjadi salah satu pembahasanWHUKDGDS penting LQGLNDWRUQ\D VHFDUD MHODV NULPLQDOLVDVL di PBB. Tahun 2012, PBB WHUKDGDS mengeluarkan Resolusi SHQJJXQD LQWHUQHW DQFDPDQ KDNKDN SULYDVL tentang Pemajuan, dan Penikmatan HAM dan data pribadi, Perlindungan kebebasan dalam menggunakan atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa internet dan sebagainya. HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang meningkatkan sama dalam aktivitas ekpresidalam yang Pemerintah perlu komitmennya GLODNXNDQ ¶RIÁLQH· %HUEDJDLyang NHORPSRN QHJDUD melindungiVHFDUD kebebasan berekspresi disampaikan dalam kawasan regional juga telah mengembangkan atau menggunakan media internet, sebagai pelaksanaan berbagai prinsip untukkonstitusional memastikan perlindungan HAM dari perlindungan warga negara, dan internet, termasuk perlindungan hakUUD atas1945. kebebasan sebagaimana yang dituangkan dalam Oleh berekspresi internet.memerlukan Berbagai kelompok masyarakat karenanya, di Indonesia pembangunan tata sipil demikian, berbagai dan kelolajuga internet yang menyusun memastikan adanya deklarasi perlindungan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 pemahaman GL LQWHUQHW tentang VHEDJDL HAM. Buku Saku ini memberikan bagian dalam proses mendorong adanya tata standar penting internasional tentang HAM dan internet, kelola internet yang berbasiskan hak asasi khususnya terkait dengan hak atas manusia. kebebasan berekspresi. Diharapkan buku ini juga bisa mendorong Masalah pengaturan internet dan HAM didan Indonesia juga adanya perbaikan tentang regulasi HAM internet di menjadi Indonesia.salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakaW Lembaga Studi dan AdvokasiIndonesia. Masyarakat Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

v v


Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting PENGGUNAAN BUKU SAKU di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan sama dalam aktivitas ekpresi yang Buku saku iniyang merupakan bagian dari seri publikasi GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD tentang internet dan HAM, yang merupakan kerja sama dalam kawasan regional jugaMasyarakat telah mengembangkan Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM), ICT berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan :DWFK GDQ +LYRV 6HUL SXEOLNDVL WHQWDQJ LQWHUQHWHAM GDQ dan internet, termasuk perlindungan hak atas HAM tersebut terdiri 1) Kertas Posisi kebebasan Mengenai berekspresi internet.dan Berbagai masyarakat Tata Kelola diInternet HAM kelompok yang Berbasis Hak: sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan Studi Tentang Permasalahan Umum Tata Kelola SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL ,nternet dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak bagian penting2)dalam mendorong adanya tata Asasi Manusia, Kertasproses Kerja tentang Kebijakan Kontrol kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Versus Kebebasan Berinternet: Pengantar Singkat tentang Perkembangan Dinamika Regulasi Terkait Masalah internet dandiHAM di Indonesia juga Internet pengaturan dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Malaysia menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena dan Filipina, 3) Kumpulan Kasus dan Analisa tentang internet telah menjadi salah satu aspek Kebebasan Berekspresi di Internet, dan penting 4) Bukudalam Saku kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun tentang Internet dan HAM. 2012, Indonesia menduduki posisi 8 dimemberikan dunia dan Tujuan dari penerbitan buku saku ini untuk posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ pemahaman tentang internet dan HAM kepadaLQWHUQHW semua IDFHERRN 51.096.860 pengguna, kurang kalangan, khususnya terkait dengan haktwitter atas kebebasan lebih 20 juta pengguna, dan akses blog terhadap sekitar berekspresi, kebebasan atas informasi, 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet. Mengingat pengaturan dan perlindungan HAM internet di Indonesia belum memadai. Laporan GDQ KXEXQJDQQ\D GHQJDQ LQWHUQHW VHFDUD PHQ\HOXUXK Freedom on the Net GDQ 2012 PHQFDSDL dari Freedom House, EHOXP EDQ\DN GLDWXU NHVHSDNDWDQ menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dalam masyarakat internasional, Buku Saku ini hanya dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang mengambil satu bagian hak asasi yang dijamin, yaitu disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah DVSHNDVSHNSHUOLQGXQJDQ+$0GLLQWHUQHW\DQJWHUNDLW terkait akses, penyaringan dengan dengan hak ataskesenjangan kebebasan berekspresi.

v vii vii


Buku Saku ini disusun dengan merujuk pada instrumen HAM internasional, regional, dan nasional, serta berbagai laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Berpendapat dan Berekspresi, serta untuk Hak Dtas Kebebasan Berekspresi, serta sejumlah prinsip dan panduan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil. Materi dalam buku saku ini dapat digunakan oleh semua kalangan, baik pengambil kebijakan, akademisi, jurnalis, DNWLYLV +$0 GDQ SXEOLN 0DWHUL \DQJ WHUFDQWXP GDODP publikasi ini juga dapat dikutip dengan menyebutkan VXPEHUQ\DDWDXGLFHWDNXODQJGHQJDQWHUOHELKGDKXOX mendapatkan ijin dari penerbit.

98 viii viii

BUKU SAKU BUKU BUKU SAKU SAKU KEBEBASAN DI INTERNET KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET KEBEBASAN BEREKSPRESI DIBEREKSPRESI INTERNET

Daftar Isi Isi Daftar Daftar Isi

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan Pengantar .................................................... iviii internet telah menjadi salah satu pembahasan penting vi diPenggunaan PBB. Tahun 2012,.................................... PBB mengeluarkan Resolusi Buku Saku vii tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM Daftar Isi ..................................................... ixix atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa I. Hak Pengantar Hak Asasi Manusia I. Pengantar Asasi Manusia HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ 1. Hak Asasi Manusia 1 perlindungan yang sama ................................ dalam aktivitas ekpresi 2yang ULQVLS3RNRN+$0 2. 3ULQVLSSULQVLS3RNRN+$0 ....................... 65 GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH·....................... %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional juga telah mengembangkan dan Kewajiban Negara ....... 3. Ham Kewajiban Negara Werhadap HAM .............. 10 9 berbagai prinsip untukBerekspresi memastikan perlindungan HAM II. Hak Dtas Kebebasan dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan 1. Hak atas Kebebasan Berekspresi ............... 17 17 berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat Kebebasan Informasi ............................. atas kebebasan Informasi 20 sipil 2. jugaHak demikian, menyusun berbagai deklarasi20 dan 3. Pembatasan Hak .................................. 28 SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL 28 bagian dalam prosesdimendorong 4. penting Kebebasan Berekspresi Indonesia : adanya tata kelola internet berbasiskan....................... hak asasi manusia. 39 Jaminanyang dan Pembatasan 39 Kebesaan Berekspresi III. Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia52 juga 53 di Internet ............................................... menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena 1. 3ULQVLS3ULQVLS8PXP 56 57 internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam 2. Pembatasan Konten ............................... 58 59 kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun a. Pemblokiran dan penyaringan .... 65 63 2012, Indonesia menduduki posisi 8konten di dunia dan posisi 4 b.di Larangan $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW atas kriminalisasi terhadap IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang ekspresi yang sah ............................ 68 66 lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar F 3HQJHQDDQWDQJJXQJMDZDEKXNXP 5.270.658.). kepada Namun, perlindungan HAM terkait perantara ........................... 72 70 internet d.di Serangan Indonesia belum memadai. Laporan dunia maya ....................... 76 74 Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, e. Perlindungan hak atas privasi dan data menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ pribadi ........................................ 78 76 dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang 3. 82 Dtas Akses Werhadap Internet ........masalah 84 disurvey.HakIndonesia masih menghadaSi Daftar Pustaka .............................................. 91 terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan 94 3URÀO(/6$0 100 97

ix

ix

v ix ix



Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan I. HAK telah ASASI MANUSIA internet menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ 1. Hak Asasi Manusia perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD +DN $VDVL 0DQXVLD DGDODK KDNKDN GDVDU GDUL dalam kawasan regional juga telah SDOLQJ mengembangkan PDQXVLD +DNKDN WHUVHEXW PHQMHODVNDQ KXEXQJDQ berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM antara individu dan struktur kekuasaan, khususnya dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan dengan negara. HAM membatasi dan berekspresi di internet. Berbagaikekuasaan kelompok negara, masyarakat pada saat yang sama, memberikan peran kepada negara sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan XQWXN PHODNXNDQ WLQGDNDQWLQGDNDQ SRVLWLI XQWXN SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL\DQJ LQWHUQHW VHEDJDL memastikan adanya kondisi bahwa semua orang dapat bagian penting dalam proses mendorong adanya tata PHQLNPDWLKDNKDNQ\D kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Perkembangan HAM internet setidaknya melalui tiga Masalah pengaturan dan HAM di Indonesia juga tahapan generasi menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam x GenerasimasyarakaW pertama, Indonesia. SHUNHPEDQJDQ kehidupan Pada KDNKDN tahun sipil dan politik (hak untuk hidup, kebebasan 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan persamaan LQWHUQHW hak di posisidan 4 dikeamanan $VLD GDODPpribadi, MXPODK SHQJJXQDDQ depan 51.096.860 hukum, hakpengguna, atas nama twitter baik, hakkurang untuk IDFHERRN bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar hak untukNamun, bebas berpikir, berkeyakinan, dan 5.270.658.). perlindungan HAM terkait beragama, NHEHEDVDQ EHUELFDUD KDN DWDV internet di Indonesia belum memadai. Laporan LQIRUPDVL KDN Net untuk memilih dipilih, hak Freedom on the 2012 dari dan Freedom House, untuk referendum, dan sebagainya) menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang x Generasi kedua, masih SHUNHPEDQJDQ KDNKDN VRVLDO disurvey. Indonesia menghadaSi masalah WHUPDVXNKDNKDNHNRQRPLGDQEXGD\DKDNXQWXN terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapat kepastian hukum tentang jam

2

v 1



kerja, hak libur, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan penemuan, dan sebagainya) x

Generasi ketiga,SHUNHPEDQJDQKDNKDNVROLGDULWDV /kolektif (seperti: hak untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengembangkan GLPHQVL NHPDQXVLDDQ GDODP NHKLGXSDQ VHKDUL KDUL&RQWRK\DQJVSHVLÀNGDSDWGLWHPXNDQGDODP kerangka bangsa, nasional, etnik, agama, dan budaya minoritas, dalam hubungannya dengan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk berbeda bahasa, warna dan berbeda kebudayaan, dan sebagainya)1

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM PHPXQFXONDQ NRQVHS WHQWDQJ KDNKDN \DQJ WLGDN GDSDW GLFDEXWGLNXUDQJL SHPHQXKDQQ\D GDODP NHDGDDQ DSDSXQ QRQ GHURJDEOH ULJKWV GDQ KDNKDN \DQJ GDSDW dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (GHURJDEOH ULJKWV +DNKDN GDODP MHQLV ¶QRQ GHURJDEOH· PHUXSDNDQ KDNKDN \DQJ EHUVLIDW DEVROXW \DQJ WLGDN boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. +DNKDN \DQJ WHUPDVXN MHQLV ¶QRQ GHURJDEOH· DGDODK L hak atas hidup; (ii) hak bebas dari penyiksaan, (iii) hak bebas dari perbudakan, (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, (vi) hak

2 98

0DQIUHG 1RZDN ´,QWURGXFWLRQ WR WKH ,QWHUQDWLRQDO +XPDQ Rights Regime”, Martinus Nijhoff Publisher, 2003.

3



sebagai subjek hukum, dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. (Pasal 4 Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik) internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di mengeluarkan Resolusi HakPBB. asasi Tahun manusia2012, diakuiPBB dan dijamin dalam berbagai tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM instrumen HAM internasional, regional maupun atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa nasional. Berbagai instrumen HAM internasional HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ tersebut di antaranya Deklarasi Universal Hak perlindungan yang sama dalam 'HFODUDWLRQ aktivitas ekpresi yang Asasi 0DQXVLD DWDX ¶8QLYHUVDO RQ +XPDQ GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD 5LJKWV· 8'+5 .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO +DNKDN 6LSLO dalam kawasan regional juga International telah mengembangkan GDQ 3ROLWLN (KIHSP) atau ‘the Covenant berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM on Civil and 3ROLWLFDO 5LJKWV· ,&&35 GDQ .RYHQDQ dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan ,QWHUQDVLRQDO +DNKDN (NRQRPL 6RVLDO GDQ %XGD\D berekspresi di internet. kelompok masyarakat .,+(6% DWDX ¶WKH Berbagai ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan (FRQRPLF 6RFLDO DQG Cultural Rights’ (IESCR). SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0berbagai GL LQWHUQHW VHEDJDL 2 Selain itu juga terdapat konvensi, bagian penting dalam proses mendorong adanya tata deklarasi, panduan, dan lainnya WHUNDLWGHQJDQ+$0 kelola internetROHK yang3%% berbasiskan hak asasi manusia. \DQJ GLVXVXQ DWDX EDGDQbadan internasional

lainnya. Masalah pengaturan dan HAM di Indonesia juga Di tingkat regional internet juga terdapat berbagai instrumen menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena yang mengakui dan menjamin HAM, misalnya; Konvensi internet telah menjadi aspek penting Eropa tentang HAM salah dan satu Kebebasan Dasar dalam atau kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun ‘European Convention on Human Rights’, Konvensi 2012, menduduki posisi 8 &RQYHQWLRQ di dunia dan $PHULNDIndonesia WHQWDQJ +$0 DWDX ¶$PHULFDQ RI posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW Human Rights’, Piagam Afrika tentang HAM dan Hak IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang 3HQGXGXNDWDX·$IULFDQ&KDUWHURQ+XPDQDQG3HRSOHV lebih 20 pengguna, sekitar Rights’, dan juta Deklarasi HAM Aseandan atau blog ‘Asean Human 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait 5LJKWV 'HFODUDWLRQ· 3HUNHPEDQJDQ WHQWDQJ MDPLQDQ internet di Indonesia belum memadai. Laporan dan perlindungan HAM juga dibentuk melalui berbagai Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ 0LVDOQ\D &RQYHQWLRQ RQ WKH 3ROLWLFDO 5LJKWV RI :RPHQ&53: dan berada pada peringkat 21 on darithe47Elimination negara of yang 1952, International Convention All disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah )RUPVRI5DFLDO'LVFULPLQDWLRQ&(5'&RQYHQWLRQDJDLQVW Torture and kesenjangan Other Cruel, Inhuman Degrading Treatment or terkait dengan akses,orpenyaringan Punishment/CAT 1984, Convention on the Rights of the Child/ CRC 1989, dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD 2006, dan berbagai Konvensi lainnya.

4

v 3



keputusan pengadilan HAM di tingkat regional, misalnya 3HQJDGLODQ +$0 1HJDUD1HJDUD ,QWHU$PHULND WKH ,QWHU$PHULFD &RXUW RI +XPDQ 5LJKWV GDQ 3HQJDGLODQ HAM Eropa (the European Court of Human Rights). 'L WLQJNDW QDVLRQDO SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ GL Indonesia telah menjamin berbagai hak asasi manusia, \DQJ WHUWXDQJ EDLN GDODP .RQVWLWXVL \DNQL 8QGDQJXQGDQJ 'DVDU PDXSXQ EHUEDJDL SHUDWXUDQ SHUXQGDQJundangan lainnya. UUD 1945 memuat ketentuan khusus WHQWDQJ +$0 %DE ;$ VHKLQJJD KDNKDN WHUVHEXW merupakan hak konstitusional warga negara. Regulasi lain yang penting dalam menjamin HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selain memuat tentang berbagai hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi di Indonesia, juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengertian Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 7XKDQ
4 98

5



Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja internet telah menjadi salah satu pembahasan penting PDXSXQWLGDNVHQJDMDDWDXNHODODLDQ\DQJVHFDUDPHODZDQ dihukum PBB.mengurangi, Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi menghalangi, membatasi, dan atau tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM PHQFDEXW KDN DVDVL PDQXVLD VHVHRUDQJ DWDX NHORPSRN atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa RUDQJ \DQJ GLMDPLQ ROHK 8QGDQJXQGDQJ LQL GDQ WLGDN HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian yang hukumsama yang dalam adil dan benar, ekpresi berdasarkan perlindungan aktivitas yang mekanismeVHFDUD hukum ¶RIÁLQH· yang berlaku. (Pasal NHORPSRN 1 angka 6 UU No. GLODNXNDQ %HUEDJDL QHJDUD 39 Tahun 1999). regional juga telah mengembangkan dalam kawasan

berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat 2. Prinsip-Prinsip HAM sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL Dalam HAM terkandung berbagai prinsip, yaitu: 1) bagian penting dalam proses mendorong adanya tata XQLYHUVDO GDQ WLGDN GDSDW GLFDEXW WLGDN GDSDW kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. GLEDJLEDJL VDOLQJ WHUNDLW GDQ VDOLQJ WHUJDQWXQJ persamaan dan non diskrimininasi, 5) partisipasi dan Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga keikusertaan, dan 6) akuntabilitas dan “rule of law”. menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam x 3ULQVLS XQLYHUVDO GDQ WLGDN GDSDW GLFDEXW kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun PHQJDQGXQJ PDNVXG EDKZD KDNKDN WHUVHEXW 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan didasarkan pada martabat setiap manusia, terlepas posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW dari ras, warna kulit, jenis kelamin, asal usul IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang etnisitas dan sosial, agama, bahasa, nasionalitas, lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar usia, orientasi seksual, atau pembedaan lainnya. 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait Semenjak sifat universal ini diterima oleh semua internet di Indonesia belum memadai. Laporan negara, maka dalam penerapannya harus berlaku Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, VHFDUD VDPD GDQ WDQSD GLVNULPLQDVL NHSDGD VHPXD menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ orang dan di segala tempat. HAM tidak dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang dapat GLFDEXW EHUDUWL EDKZD KDNKDN VHVHRUDQJ disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah WLGDN GDSDW GLOHSDVNDQ DWDX GLDPELO NHFXDOL DWDV terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan VLWXDVL yang terjadi berdasarkan hukum.

6

v 5



x

Prinsip tidak dapat dibagi berarti, HAM melekat SDGDPDUWDEDWVHPXDPDQXVLDWHUOHSDVDSDNDKKDN KDNWHUVHEXWWHUNDLWGHQJDQPDVDODKPDVDODK VLSLO budaya, ekonomi, politik atau sosial. Konsekuensinya, semua hak asasi manusia mempunyai status yang sama, dan tidak dapat ditempatkan dalam posisi berdasarkan derajat atau hirarki. Pengabaian atas VXDWX KDN DNDQ PHQJKDPEDW SHQLNPDWDQ KDNKDN lainnya.

x

Prinsip saling tergantung dan terkait berarti, PDVLQJPDVLQJ KDN EHUNRQWULEXVL DWDV SHODNVDQDDQ martabat seseorang melalui pemuasan atas NHEXWXKDQNHEXWXKDQ DWDV SHUNHPEDQJDQ ÀVLN psikologis, atau spiritual. Pemenuhan atas suatu hak sering tergantung, keseluruhan atau sebagian, SDGD SHPHQXKDQKDNKDNODLQQ\D

x

Prinsip persamaan dan non diskriminasi mengandung arti bahwa semua orang adalah sama sebagai manusia serta mempunyai martabat yang sama. Pelaksanaan HAM dilakukan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan ODLQQ\D NHEDQJVDDQ DVDOXVXO HWQLVLWDV PDXSXQ sosial, minoritas, kekayaan, kelahiran, usia, disabilitas, orientasi seksual, atau berdasarkan status lainnya.

x

Prinsip partisipasi dan keikutsertaan berarti bahwa semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengakses informasi atas proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berdasarkan hak mensyaratkan suatu derajat yang lebih tinggi atas

6 98

7



partisipasi yang dilakukan komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda, masyarakat Dalam internasional, perlindungan HAM dan adatdunia dan berbagai kelompok lainnya. internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di 2012, PBB x PBB. PrinsipTahun akuntabilitas dan mengeluarkan ‘rule of law’ Resolusi berarti, tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM negara dan pemegang kewajiban lainnya dapat atasdiawasi internet, yang salah satunya mengakui bahwa dan mampu mempertanggungjawabkan atas HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ semua tindakannya terkait dengan HAM. Dalam hal perlindungan yangKDUXV samaPHQ\HVXDLNDQ dalam aktivitas ekpresi yang LQL PHUHND GHQJDQ QRUPD GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD norma hukum dan standar yang ditetapkan dalam dalam kawasanHAM regional juga telah instrumen internasional. Jika mengembangkan gagal melakukan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM hal tersebut, pihak yang terlanggar hak asasinya dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berhak untuk mengupayakan proses pemulihan berekspresi di internet. Berbagai kelompok yang layak berdasarkan pengadilan yangmasyarakat kompeten sipilatau jugamekanisme demikian, lainnya menyusun berbagai deklarasi dan yang sesuai dengan hukum SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL dan mekanisme yang ada. Setiap orang, media, bagian penting dalam mendorong internasional adanya tata masyarakat sipil proses dan masyarakat kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. mempunyai peranan penting dalam memastikan

akuntabilitas pemerintahan terhadap kewajiban Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga mereka untuk menegakkan HAM. menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu dan aspek penting dalam Terkait dengan prinsip persamaan non diskriminasi, kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun harus dipahami bahwa tidak setiap pembedaan 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan merupakan tindakan yang diskriminatif. Pembedaan posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW baik berdasarkan hukum atau dalam kenyataannya IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter akal kurang yang didasarkan pada kriteria yang masuk dan lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar obyektif diperbolehkan, pembedaan tersebut 5.270.658.). Namun,untuk perlindungan HAM terkait harus dibuktikan menunjukkan bahwa internet di Indonesia belum memadai. Laporan perlakuan WHUVHEXW PHPDQJ EHQDUEHQDU PDVXN DNDO Freedom on 6HMXPODK the Net NHORPSRN 2012 dari Freedom GDQ RE\HNWLI DWDX LQGLYLGXHouse, GDSDW menempatkan Indonesia dalamsebagaimana kategori ‘partially free’ PHQLNPDWL KDNhak khusus, dinyatakan dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang dalam berbagai LQVWUXPHQ+$0\DQJGLWXMXNDQXQWXN disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah PHOLQGXQJL KDNhak individu dan kelompok dengan terkait dengan kesenjangan kebutuhan khusus tersebut.akses, penyaringan

8

v 7



Perlakuan khusus atau pembedaan perlakuan tersebut, haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, VHVXDL GHQJDQ NHEXWXKDQ XQWXN PHQFDSDL SHUVDPDDQ 'DODP KDO SHUODNXNDQ NKXVXV VXGDK PHQFDSDL WXMXDQ yaitu kesetaraan, maka tindakan pembedaan tersebut KDUXV GLFDEXW 7LQGDNDQ LQL GLNHQDO VHEDJDL WLQGDNDQ DIILUPDWLIDIILUPDWLYHDFWLRQV .RQVWLWXVL GDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ GL Indonesia, menjamin berbagai prinsip tersebut. Prinsip universalitas HAM diakui, karena Indonesia telah menerima dan menjadi negara pihak dalam berbagai perjanjian HAM internasional. Dalam berbagai pengaturan dalam hukum Indonesia jelas menyatakan larangan untuk melakukan diskriminasi dalam segala bentuknya. UUD 1945 juga mengakui adanya tindakan DIILUPDWLYH DFWLRQV \DQJ PHQMDPLQ EDKZD KDN mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna PHQFDSDL SHUVDPDDQ GDQ NHDGLODQ 3DVDO + D\DW UUD 1945). Sejumlah Jaminan Hak untuk Bebas dari Tindakan Diskriminasi dalam Hukum Indonesia Segala warga negara bersamaan kedudukannya Pasal 27 di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib ayat 2 menjunjung hukum dan pemerintahan itu UUD 1945 GHQJDQWLGDNDGDNHFXDOLQ\D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pasal 28I ayat 2 UUD 1945

8 98

9



Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pasal 3 perlindungan, dan perlakuan hukum yang ayat 2 UU Dalam dunia internasional, HAM dan tahun adil serta mendapat kepastianperlindungan hukum dan 39 internet telah menjadi salah satu pembahasan penting 1999 perlakuan yang sama di depan hukum diSetiap PBB.orang Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi diakui sebagai manusia pribadi Pasal 5 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan UU yang berhak menuntut dan memperoleh ayat 1 HAM atas internet, yang salah yang satunya mengakui bahwa 39 tahun perlakuan serta perlindungan sama sesuai HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ dengan martabat kemanusiaannya di depan 1999 hukum. perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang

GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional telah mengembangkan Pengertianjuga Diskriminasi berbagai prinsip untuk memastikan HAM Diskriminasi adalah SHPEDWDVDQ perlindungan SHOHFHKDQ DWDX SHQJXFLODQ\DQJODQJVXQJDWDXSXQWDNODQJVXQJGLGDVDUNDQ dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan pada sejumlah dasar pembedaan yang mengakibatkan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan pelaksanaan, atau penggunaan hakGLasasi manusia dan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 LQWHUQHW VHEDJDL kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, kelola internet yang berbasiskan hak(Pasal asasi1manusia. budaya dan aspek kehidupan lainnya. angka 2 UU No. 39 Tahun 1999)

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam 3. HAM dan Kewajiban Negara kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 38(tiga) di dunia dan Setiap negara setidaknya mempunyai kewajiban posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW terkait dengan HAM, yaitu; kewajiban untuk IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang menghormati WRUHVSHFW PHOLQGXQJLWRSURWHFW GDQ lebih 20 juta pengguna, dan blog PHPHQXKL WR IXOILO .HVHLPEDQJDQ DQWDUD sekitar NHWLJD 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM EHUDJDP terkait NHZDMLEDQ DWDX WDQJJXQJMDZDE WHUVHEXW internet di Indonesiayang belum memadai. Laporan VHVXDLGHQJDQKDNhak dijamin, dan diterapkan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, terhadap semua KDNKDN VHUWD PHQFDNXS KDNKDN menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ VLSLO GDQ SROLWLN GDQ VHPXD KDNKDN HNRQRPL VRVLDO dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang GDQ EXGD\D 1HJDUD MXJD berkewajiban untuk disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah menyediakan pemulihan (UHPHG\) atas pelanggaran terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan HAM yang terjadi.

10

v 9



Kewajiban untuk menghormati berarti negara harus PHQDKDQGLULXQWXNPHODNXNDQLQWHUYHQVLDWDXFDPSXU WDQJDQ +DO LQL PHQFDNXS ODUDQJDQ DWDV WLQGDNDQ tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, yang DNDQPHQJXUDQJLSHQLNPDWDQKDN6HEDJDLFRQWRKWHUNDLW hak atas privasi, berarti pemerintah harus menghormati berbagai komunikasi pribadi yang dilakukan oleh warga QHJDUD WDQSD DGDQ\D FDPSXU WDQJDQ DWDX SHQJDZDVDQ yang tidak sah. Penyadapan atau intersepsi komunikasi terhadap seseorang yang dilakukan oleh pemerintah, jika dilakukan tidak berdasarkan hukum atau dengan alasan yang diperbolehkan, merupakan pelanggaran hak privasi tersebut. Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan negara untuk bertindak aktif dalam melindungi individu dari serangan DWDX SHODQJJDUDQ ROHK SLKDN ODLQ QRQVWDWH DFWRUV 6HEDJDLFRQWRKGDODPKDNDWDVNHEHEDVDQEHUHNVSUHVL negara harus memastikan bahwa setiap warga negara GDSDW PHODNVDQDNDQ KDNWHUVHEXWVHFDUDEHEDV WDQSD adanya serangan atau gangguan dari pihak lainnya. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara GLSHUV\DUDWNDQXQWXNPHODNXNDQWLQGDNDQWLQGDNDQ\DQJ positif guna memastikan pelaksanaan dan pemenuhan KDNKDN \DQJ GLMDPLQ WHUPDVXN PHQJJXQDNDQ VXPEHU GD\D PDNVLPDOQ\D 6HEDJDL FRQWRK XQWXN SHPHQXKDQ hak atas pendidikan, maka negara harus menyediakan alokasi sumber dayanya baik anggaran atau infrastruktur guna memastikan warga negaranya mendapatkan pendidikan. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin HAM bagi semua orang tanpa pembedaan berdasar apapun, seperti; ras, warna kulit,

10 98

11



jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan ODLQDVDOXVXONHEDQJVDDQDWDXVRVLDONHND\DDQDWDX Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan VWDWXVVRVLDOODLQQ\DWHUPDVXNPHQMDPLQKDNKDN\DQJ internet telah menjadi salah satu pembahasan penting VHGHUDMDWDQWDUDODNLODNLGDQSHUHPSXDQ di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, dandalam Penikmatan HAM Dalam hal negara Perlindungan menjadi pihak perjanjian atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa internasional tentang HAM, maka negara harus mematuhi HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. perlindungan yang sama Hak dalam ekpresi yang Misalnya dalam Kovenan Sipilaktivitas dan Politik, terdapat GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD kewajiban bagi negara untuk menyesuaikan instrumen dalam kawasan regional juga telah mengembangkan KXNXPQDVLRQDOQ\DGHQJDQPHODNXNDQODQJNDKODQJNDK berbagai prinsip untuk yang diperlukan untuk memastikan membentuk,perlindungan mengubah, HAM atau dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan PHQFDEXW UHJXODVL DWDX NHELMDNDQ ODLQQ\D VHVXDL berekspresi di internet. GHQJDQketentuan dalamBerbagai Novenan.kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GLmenjamin LQWHUQHW VHEDJDL Selain itu, Negara berkewajiban bahwa bagian penting dalam proses mendorong adanya tata RUDQJRUDQJ \DQJ WHUODQJJDU KDNQ\D XQWXN PHQGDSDW kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. pemulihan yang efektif, baik melalui lembaga peradilan,

legislatif, upaya administratif, maupun upaya lainnya. Masalah pengaturan dan HAMKDNKDNQ\D di IndonesiaWHODK juga 6HWLDS RUDQJ \DQJinternet PHQ\DWDNDQ menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena terlanggar harus mampu untuk mendapatkan pemulihan internet telah menjadi salah satumekanisme aspek penting dalam yang efektif berdasarkan nasional kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada yang disediakan. Kewajiban negara initahun di 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan antaranya; membawa para pelaku pelanggaran posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW ke pengadilan, termasuk pejabat publik yang IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang melakukan pelanggaran, memberikan ganti lebih juta pengguna, sekitar kerugian20 kepada korban, dandan blogPHODNXNDQ 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait ODQJNDKODQJNDK XQWXN PHQFHJDK WLPEXOQ\D kembali internet di Indonesia belum memadai. Laporan pelanggaran. Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

12

v 11



Ketentuan tentang Kewajiban Negara terhadap HAM dalam Instrumen HAM Internasional dan Regional Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini Pasal 2 ayat 1 berjanji untuk menghormati dan menjamin .RYHQDQ+DN KDNKDN \DQJ GLDNXL GDODP .RYHQDQ LQL Kak Sipil dan bagi semua orang yang berada dalam Politik wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat ODLQ DVDOXVXO NHEDQJVDDQ DWDX VRVLDO kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Apabila belum diatur dalam ketentuan SHUXQGDQJXQGDQJDQ DWDX NHELMDNDQ lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil ODQJNDKODQJNDK \DQJ GLSHUOXNDQ VHVXDL dengan proses konstitusinya dan dengan NHWHQWXDQNHWHQWXDQ GDODP .RYHQDQ LQL XQWXN PHQHWDSNDQ NHWHQWXDQ SHUXQGDQJ undangan atau kebijakan lain yang GLSHUOXNDQ XQWXN PHPEHUODNXNDQ KDNKDNyang diakui dalam Kovenan ini. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : a) Menjamin bahwa setiap orang yang KDNKDN DWDX NHEHEDVDQQ\D GLDNXL dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran WHUVHEXWGLODNXNDQROHKRUDQJRUDQJ yang bertindak dalam kapasitas resmi; b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut KDUXVGLWHQWXNDQKDNKDNQ\DLWXROHK lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau

12 98

Pasal 2 ayat 2 .RYHQDQ+DN Kak Sipil dan Politik

Pasal 2 ayat 3 .RYHQDQ+DN Hak Sipil dan Politik

13



oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Dalam hukum dunia internasional, perlindungan HAM dan Negara tersebut, dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting untuk mengembangkan segala di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi kemungkinan upaya penyelesaian tentangperadilan; Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM F internet, 0HQMDPLQyang EDKZD OHPEDJD atas salah satunya mengakui bahwa yang berwenang tersebut akan HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ melaksanakan penyelesaian perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang demikian apabila dikabulkan. (Pasal GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD 2 ICCPR) dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Negara pihak harus menjamin setiap orang Pasal 1 berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM GDODP ZLOD\DK KXNXPQ\D PDVLQJPDVLQJ Konvensi dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan semua hak dan kebebasan yang disebutkan Eropa tentang berekspresi di Berbagai kelompok masyarakat dalam Bagian I internet. dari Konvensi ini. HAM dan sipil juga demikian, menyusun berbagai Kebebasan deklarasi dan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW Dasar VHEDJDL

bagian penting dalam proses mendorong adanya tata Negara pihak Konvensi ini berjanji untuk Pasal 1 ayat kelola internetsemua yang berbasiskan hak asasi1manusia. Konvensi menghormati hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya dan menjamin Amerika

Masalah pengaturan internet dan\urisdiksi HAM di Indonesia juga tentang HAM semua orang yang berada dalam menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena mereka akan pelaksanaan yang bebas dan sepenuhnya dari semua hak dansatu kebebasan internet telah menjadi salah aspek penting dalam tersebut, tanpa diskriminasi apapun karena Pada kehidupan masyarakaW Indonesia. tahun alasan Indonesia ras, warnamenduduki kulit, jenis posisi kelamin, 2012, 8 di dunia dan bahasa, agama, politik,SHQJJXQDDQ atau posisi 4 di $VLDpendapat GDODP MXPODK LQWHUQHW SHQGDSDW \DQJ ODLQ DVDOXVXO NHEDQJVDDQ IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang atau sosial, status, ekonomi, kelahiran, lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar atau keadaan sosial lain apapun. 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait Para Negara Anggota Organisasi Pasal 1 internet di Indonesia belum memadai. Laporan Persatuan Negara Afrika yang menjadi Piagam Afrika Freedom on the Net mengakui 2012 dari peserta Piagam ini harus hak,Freedom tentang House, HAM menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially kewajiban dan kebebasan yang diabadikan dan Hak free’ dalam Piagam ini peringkat dan berjanji untuk47 Penduduk dan berada pada 21 dari negara yang PHQHWDSNDQ SHUDWXUDQ disurvey. Indonesia masihSHUXQGDQJ menghadaSi masalah XQGDQJDQDWDXODQJNDKODQJNDKODLQXQWXN terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan memberlakukannya.

14

v 13



Setiap orang mempunyai hak atas Pasal 5 pemulihan yang efektif dan dapat Deklarasi dilaksanakan, yang dilakukan oleh suatu HAM Asean SHQJDGLODQDWDXOHPEDJDOHPEDJDQHJDUD lainnya yang berwenang, atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang, konstitusi atau hukum.

Berbagai kewajiban negara terkait dengan HAM tersebut sejalan dengan hukum Indonesia. UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutamanya pemerintah. Perlindungan dan penegakan HAM GLODNXNDQ VHVXDL GHQJDQ SULQVLSSULQVLS QHJDUD KXNXP yang demokratis dan dituangkan dalam peraturan SHUXQGDQJXQGDQJDQ ,QGRQHVLD WHODK PHUDWLÀNDVL EHUEDJDL LQVWUXPHQ +$0 internasional. Indonesia telah menjadi negara pihak di lebih dari 7 perjanjian internasional HAM, termasuk SDGD WDKXQ ,QGRQHVLD PHUDWLILNDVL GXD .RYHQDQ SRNRN+$0\DLWX.RYHQDQ,QWHUQDVLRQDO+DNKDN6LSLO GDQ 3ROLWLN GDQ .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO +DNKDN (NRQRPL Sosial dan Budaya.3 'HQJDQ UDWLILNDVL WHUVHEXW ,QGRQHVLD telah menjadi negara pihak, sehingga mempunyai NHZDMLEDQXQWXNPHODNVDQDNDQ SHPHQXKDQ KDNKDN yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM tersebut. Selain atas komitmen untuk melindungi HAM sesuai ketentuan dalam intrumen HAM internasional sebagai konsekuensi menjadi negara pihak, UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa hukum internasional yang diterima oleh Indonesia yang menyangkut HAM menjadi

14 98

.HGXD .RQYHQDQ LQL GLUDWLÀNDVL GHQJDQ 88 1R WDKXQ dan UU No. 11 tahun 2005

15



hukum nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, Dalam dunia dan internasional, HAM yang dan menegakkan, memajukan perlindungan HAM sebagaimana internet telah menjadi salah satu pembahasan penting diatur dalam UU ini (UU No. 39 tahun 1999) dan hukum di PBB. Tahun 2012,HAM PBB mengeluarkan internasional tentang yang diterima olehResolusi Negara tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM Republik Indonesia. atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ Tanggung Jawab Negara Terhadap perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang HAM Galam Hukum Indonesia GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD Perlindungan, pemajuan penegakan Pasal 28I ayat dalam kawasan regionalHAM juga telah (4) UUD 1945 dan Semenuhan adalahmengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM tanggungjawab negara, terutama dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan pemerintah berekspresi internet. Berbagai kelompok masyarakat Perlindungan,di pemajuan, penegakan dan Pasal 8 UU No. sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi 39 Tahun 1999 SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL tanggungjawab pemerintah bagian penting dalam proses mendorong adanya tata Ketentuan hukum internasional hakyang Pasal 8 UU No. kelola internet yang berbasiskan asasi manusia. diterima oleh Republik Indonesia yang 39 Tahun 1999 menyangkut HAM menjadi hukum nasional

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga Pemerintah wajib dantantangan bertanggungjawab Pasal 71 UU No. menjadi salah satu HAM saat ini, karena menghormati, melindungi, menegakkan, Tahun 1999 internet telah menjadi salah satu aspek 39 penting dalam dan memajukan HAM yang diatur dalam UU Pada kehidupan masyarakaW Indonesia. tahun LQL SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ ODLQ 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan dan hukum internasional tentang HAM yang posisi 4 oleh di $VLD MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW diterima negaraGDODP Republik Indonesia IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

16

v 15

BUKU BUKU SAKU SAKU KEBEBASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI BEREKSPRESI DI DI INTERNET INTERNET

Dalam perlindungan HAM dan II. HAKdunia ATASinternasional, KEBEBASAN BEREKSPRESI internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa 1. Hak atas Kebebasan Berekspresi HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang +DN DWDV NHEHEDVDQ EHUHNVSUHVL PHQFDNXS NHEHEDVDQ GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau dalam kawasan regional juga telah mengembangkan JDJDVDQ WDQSD DGDQ\D LQWHUYHQVLFDPSXU WDQJDQ KDN berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM XQWXNPHQFDULPHQHULPDGDQPHQ\DPSDLNDQLQIRUPDVL dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan PHODOXL PHGLD DSDSXQBerbagai WDQSD PHPDQGDQJ EDWDVEDWDV berekspresi di internet. kelompok masyarakat ZLOD\DK .HEHEDVDQ LQL GLODNXNDQ EDLN VHFDUD sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasiOLVDQ dan WHUWXOLVFHWDNGDODPEHQWXNVHQLEXGD\DDWDXPHODOXL SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL media lain yang dalam dipilihnya. bagian penting proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak LQGLYLGXDOVHNDOLJXVNROHNWLI\DQJPHPXQJNLQNDQRUDQJ Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga orang mempunyai untuksaat menyampaikan, menjadi salah satukesempatan tantangan HAM ini, karena PHQFDUL PHQHULPD GDQ PHPEDJLNDQ EHUEDJDL internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam PDFDP LQIRUPDVL \DQJ GDSDW PHQJHPEDQJNDQ GDQ kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun PHQJHNVSUHVLNDQRSLQLSDQGDQJDQPHUHNDGHQJDQFDUD 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan yang menurut mereka Kebebasan berekspresi posisi 4 di $VLD GDODPtepat. MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW ELVDGLOLKDWGDULGXDFDUD\DNQLKDNXQWXNPHQJDNVHV IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang menerima, dan menyebarkan informasi hak lebih 20 juta pengguna, dan blog dan sekitar mengekspresikan diri melalui medium apapun. 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait

internet di Indonesia belum memadai. Laporan Ketentuan on dalam media apapun” atau Freedom the frasa Net “melalui 2012 dari Freedom House, “melalui media lainnya”, dapat diartikan bahwa menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat dilakukan dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang melalui penggunaan teknologi komunikasi dan disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah informasi, termasuk media internet. Kata dalam hak terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan XQWXN ´PHQFDULµ GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL VHVXDL GHQJDQ NDWD ´VXUÀQJµ GL LQWHUQHW GDQ PHODNXNDQ

v 17 17

BUKUSAKU SAKU BUKU KEBEBASANBEREKSPRESI BEREKSPRESIDI DIINTERNET INTERNET KEBEBASAN

‘posting’ informasi di website atau melalui media LQWHUQHWODLQQ\DXQWXNGDSDWGLEDFDVHPXDRUDQJ+DN untuk “menerima” informasi merujuk pada saling menukar informasi misalnya melalui surat elektronik (email) dan melakukan ‘download’ atas informasi tertentu. Artinya, hak atas kebebasan berekspresi PHQFDNXSDNWLYLWDV\DQJGLODNXNDQVHFDUD¶RQOLQH· Penggunaan hak atas kebebasan berekspresi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat PHQMDGLVXE\HNGDULSHPEDWDVDQSHPEDWDVDQWHUWHQWX tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan GHQJDQ KXNXP GDQ GLODNXNDQ NDUHQD PHPDQJ EHQDU benar perlu, yakni; 1) sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain, dan 2) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. Jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi Galam Sejumlah Instrumen HAM Internasional dan Regional Setiap orang mempunyai hak untuk bebas Pasal 19 berpendapat dan berekspresi; hak ini Deklarasi PHQFDNXS NHEHEDVDQ XQWXN PHPHJDQJ Universal HAM teguh pendapat tanpa adanya intervensi GDQ XQWXN PHQFDUL PHQHULPD GDQ menyampaikan informasi dan ide melalui PHGLDDSDSXQWDQSDPHPDQGDQJEDWDV batas wilayah Setiap orang mempunyai hak untuk Pasal 19 Kovenan EHEDV EHUHNVSUHVL KDN LQL PHQFDNXS +DNKDN6LSLOGDQ NHEHEDVDQ XQWXN PHQFDUL PHQHULPD Politik dan menyampaikan informasi dan ide GDODPVHJDODEHQWXNQ\DWDQSDEDWDVDQ EDWDVDQ EDLN VHFDUD OLVDQ WHUWXOLV DWDX WHUFHWDNGDODPEHQWXNVHQLEXGD\DDWDX melalui media lainnya atas pilihannya sendiri

98 18 18


3HODNVDQDDQ KDNKDN \DQJ GLFDQWXPNDQ Pasal 19 ayat 3 dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan .RYHQDQ+DNKDN Dalam dunia dan Politik kewajiban dan internasional, tanggungjawab perlindungan khusus. Sipil danHAM internet telah menjadi salah satu pembahasan penting Oleh karenanya, dapat dikenai di PBB. Tahun 2012, Resolusi pembatasan tertentu, tetapiPBB hal inimengeluarkan hanya tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan internet, sepanjang yang diperlukan atas salah untuk satunyaa)mengakui bahwa menghormati hak atau nama baik orang HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ lain; b) melindungi keamanan nasional perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang atau ketertiban atau %HUEDJDL kesehatanNHORPSRN QHJDUD GLODNXNDQ VHFDUDumum ¶RIÁLQH· atau moral umum dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Setiap orang hak atasperlindungan Pasal 10 Konvensi berbagai prinsipmempunyai untuk memastikan HAM NHEHEDVDQEHUHNSUHVL+DNLQLPHQFDNXS Eropa untuk dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan kebebasan untuk memegang teguh Perlindungan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat pendapat dan untuk menerima dan HAM dan sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan menyampaikan informasi atau ide tanpa Kebebasan Dasar SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL adanya intervensi oleh otoritas publik bagian penting dalam proses mendorong adanya tata GDQWDQSDEDWDVDQEDWDVDQ kelola internet berbasiskan Setiap orang yang mempunyai hak hak atasasasi Pasalmanusia. 13 ayat 1 NHEHEDVDQ EHUÀNLU GDQ EHUHNVSUHVL +DN Konvensi HAM LQL WHUPDVXN NHEHEDVDQ XQWXNdan PHQFDUL Amerika Masalah pengaturan internet HAM di Indonesia juga menerima,salah dan satu menyebarkan informasi menjadi tantangan HAM saat ini, karena GDQLGHLGHGDODPVHJDODEHQWXNWHUOHSDV internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam GDUL EDWDVDQEDWDVDQ DSDNDK VHFDUD kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun OLVDQ GDODP WXOLVDQ GDODP FHWDNDQ 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan dalam bentuk seni, atau melalui medium posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW lain yang dipilihnya IDFHERRN pengguna, kurang Pelaksanaan 51.096.860 hak yang diatur diatas twitter Pasal 13 ayat 2 lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar tidak boleh dikenakan tindakan Konvensi 5.270.658.). Namun, tetapi perlindungan HAM Tentang terkait penyensoran sebelumnya, harus Amerika internet di Indonesia memadai. Laporan memperhatikan tanggung belum jawab yang HAM GLWHWDSNDQVHWHODKQ\D\DQJVHFDUDWHJDV Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, diatur oleh hukum sepanjang diperlukan menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ untukberada memastikan a) Penghormatan dan pada peringkat 21 dari 47 negara yang DWDV KDNKDN DWDX UHSXWDVL RUDQJ ODLQ disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah atau b) Perlindungan keamanan nasional, terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan ketertiban umum, DWDX kesehatan masyarakat atau moral

v 19 19


Setiap individu mempunyai hak untuk Pasal 9 Piagam menerima informasi ... (dan) untuk Afrika tentang mengekspresikan dan menyebarkanHAM dan Hak Penduduk pandangannya berdasaUkan hukum Setiap orang berhak atas kebebasan Pasal 23 berpendapat dan berekspresi, termasuk Deklarasi HAM kebebasan untuk memegang teguK Asean pendapat tanpa intervensi dan untuk PHQFDUL PHQHULPD GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL EDLN VHFDUD OLVDQ GDODP bentuk tulisan atau melalui media lainnya yang dipilihnya

2. Hak Dtas Kebebasan Informasi Kebebasan informasi dapat dikatakan sebagai hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai/dipegang oleh OHPEDJDOHPEDJDSXEOLN+DNLQLPHUXSDNDQEDJLDQGDUL hak atas kebebasan berekspresi. Resolusi ke 59 Majelis Umum PBB tahun 1946, dan juga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak GDVDUGDULNHEHEDVDQEHUHNVSUHVLPHQFDNXSKDNXQWXN ´PHQFDUL PHQHULPD GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL GDQ LGHLGH PHODOXL PHGLD PDQDSXQ WDQSD PHPDQGDQJ EDWDVEDWDV ZLOD\DKµ 3HQJDNXDQ LQL MXJD PHPEHULNDQ konsekuensi yang sama atas pengakuan hak atas kebebasan berekspresi dalam berbagai instrumen HAM lainnya. 1HJDUDQHJDUD (URSD \DQJ WHUJDEXQJ GDODP 'HZDQ (URSD&RXQFLORI(XURSH SDGDWDKXQPHQJDGRSVL rekomendasi tentang akses terhadap informasi yang dipegang oleh Pemerintah. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa setiap orang dalam yurisdiksi anggota negara (Eropa) mempunyai hak untuk mendapatkan, 98 20 20


dalam permintaan informasi yang dipunyai oleh OHPEDJDOHPEDJD SXEOLN VHODLQ OHPEDJD OHPEDJD lembaga legislatif dan peradilan. Dalam Rekomendasi ODLQQ\D WHUNDLW GHQJDQ DNVHV WHUKDGDS GRNXPHQ GRNXPHQ UHVPL PHQ\DWDNDQ SULQVLS EDKZD QHJDUD negara anggota harus menjamin hak setiap orang untuk PHPSXQ\DL DNVHV GHQJDQ SHUPLQWDDQ DWDV GRNXPHQ GRNXPHQ UHVPL \DQJ GLSXQ\DL ROHK OHPEDJDOHPEDJD publik. Prinsip tersebut harus diterapkan tanpa adanya GLVNULPLQDVL EHUGDVDUNDQ DSDSXQ WHUPDVXN DVDOXVXO kebangsaDnnya. Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dalam Laporan Tahun 1998 menyatakan hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai atau dipegang oleh negara/pemerintah termasuk dalam hak atas kebebasan berekspresi: ´+DNXQWXNPHQFDULPHQHULPDGDQPHQ\HEDUNDQ informasi memberikan tanggung jawab positif EDJL QHJDUDQHJDUD XQWXN PHPDVWLNDQ DNVHV DWDV informasi, khususnya informasi yang dipegang oleh Pemerintah dalam segala bentuk sistem penyimpanan dan pembukaannya” 1HJDUDQHJDUD GL NDZDVDQ $PHULND \DQJ WHUJDEXQJ GDODP 2UJDQLVDVL 1HJDUD1HJDUD $PHULND PHQJDNXL kebebasan informasi merupakan hak dasar, yang PHQFDNXS KDN XQWXN DNVHV WHUKDGDS LQIRUPDVL \DQJ GLSXQ\DL ROHK EDGDQEDGDQ SXEOLN 'DODP /DSRUDQ tahun 1999, Pelapor Khusus untuk Hak atas Kebebasan %HUHNVSUHVL 2UJDQLVDVL 1HJDUD1HJDUD $PHULND menyampaikan pandangan:

21 21


“Hak atas akses kepada informasi resmi adalah salah satu landasan dari representasi demokrasi. Dalam sistem representasi pemerintah, pihak \DQJ PHZDNLOL KDUXV PHUHVSRQ RUDQJRUDQJ \DQJ PHPSHUFD\DNDQ UHSUHVHQWDVL GDQ RWRULWDVQ\D XQWXNPHPEXDWNHSXWXVDQWHUNDLWGHQJDQPDVDODK PDVDODKSXEOLN2UDQJRUDQJ\DQJPHQGHOHJDVLNDQ DGPLQLVWUDVL PDVDODKPDVDODK SXEOLN NHSDGD perwakilannya mempunyai hak atas informasi. Informasi yang oleh digunakan dan dihasilkan oleh negara dengan uang pembayar pajak”4 Dalam Laporan Tahun 2000, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, menguraikan berbagai muatan tentang hak atas informasi, dan meminta perhatian sejumlah pemerintah XQWXN PHODNXNDQ SHQLQMDXDQ WHUKDGDS KXNXPKXNXP yang berlaku di negara mereka atau untuk mengadopsi/ membentuk hukum baru tentang akses atas informasi GDQ PHPDVWLNDQ NHVHVXDLDQQ\D GHQJDQ SULQVLSSULQVLS tentang hak atas informasi.

4

98 22 22

/DSRUDQ7DKXQDQ.RPLVL+$0,QWHU$PHULND7DKXQ 1998, Volume III, Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi, 16 April 1999, OEA/ 6HU/9,,'RFUHY&KDSWHU,,,S


Prinsip-Prinsip Terkait Hak Atas Kebebasan Informasi %DGDQEDGDQ SXEOLN PHPSXQ\DL NHZDMLEDQ XQWXN membuka informasi dan setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk berkorespondensi dalam PHQHULPDLQIRUPDVLEDKZDLQIRUPDVLPHQFDNXSVHPXD EHQWXN FDWDWDQGRNXPHQ UHFRUG \DQJ GLSXQ\DL ROHK OHPEDJDOHPEDJD SXEOLN WHUOHSDV GDUL EDJDLPDQD FDWDWDQWHUVHEXWGLVLPSDQ E .HEHEDVDQLQIRUPDVLPHQV\DUDWNDQEDGDQEDGDQSXEOLN XQWXN PHPSXEOLNDVLNDQ GDQ PHQ\HEDUNDQ VHFDUD OXDV GRNXPHQGRNXPHQ \DQJ VLJQLÀNDQ EDJL NHSHQWLQJDQ SXEOLN VHEDJDL FRQWRK LQIRUPDVL \DQJ RSHUDVLRQDO WHQWDQJ IXQJVLIXQJVL EDGDQ SXEOLN GDQ PDWHUL GDUL semua keputusan atau kebijakan yang berdampak kepada publik; F 'DODPEHQWXN\DQJPLQLPDOKXNXPWHQWDQJNHEHEDVDQ informasi harus membuat ketentuan tentang pendidikan publik dan penyebaran informasi terkait dengan hak atas akses informasi; hukum harus juga menyediakan sejumlah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan kultur kerahasiaan yang ada di pemerintah; d. Penolakan untuk membuka informasi tidak dapat didasarkan pada tujuan untuk melindungi pemerintah dari tindakan yang dianggap mempermalukan (embarrassment) atau membuka kesalahan mereka; VXDWX GDIWDU \DQJ OHQJNDS GDUL WXMXDQWXMXDQ \DQJ sah yang dapat menjadi alasan untuk tidak membuka informasi harus disediakan dalah ketentuan hukum dan SHQJHFXDOLDQQ\DKDUXVGLUXPXVNDQVHFDUDVHPSLWXQWXN menghindari dimasukkannya materi (ke dalam daftar) yang tidak merugikan kepentingan yang sah tersebut; H 6HPXD EDGDQEDGDQ SXEOLN GLSHUV\DUDWNDQ XQWXN membentuk sistem yang terbuka dan dapat diakses untuk memastikan hak publik untuk menerima informasi; ketentuan hukum harus mengatur batasan waktu yang ketat/jelas terhadap proses permintaan informasi dan mengatur bahwa setiap penolakan disertai dengan DODVDQ \DQJ VXEWDQWLI VHFDUD WHUWXOLV DWDV SHQRODNDQ tersebut; D

23 23


f.

g.

h.

Biaya untuk mendapatkan akses informasi yang dipunyai ROHK EDGDQEDGDQ SXEOLN WLGDN EROHK WHUODOX WLQJJL PDKDO\DQJGLWXMXNDQXQWXNPHQJKLQGDULFDORQSHQFDUL informasi dan mengabaikan maksud dari hukum itu sendiri; Ketentuan hukum harus mensyaratkan bahwa aturan lainnya ditafsirkan, sejauh memungkinkan, konsisten GHQJDQ DWXUDQQ\D UH]LP XQWXN SHQJHFXDOLDQ \DQJ DGD dalam hukum kebebasan informasi harus lengkap dan KXNXPKXNXPODLQQ\DWLGDNEROHKPHPSHUOXDVQ\D Seseorang harus dilindungi dari setiap sanksi hukum, administrasi atau sanksi terkait dengan hubungan kerja atas tindakan untuk mengeluarkan informasi atas suatu tindakan kesalahan, misalnya tindakan kejahatan atau ketidakjujuran, kegagalan untuk mematuhi hukum, kesalahan dalam penegakan hukum, korupsi atau ketidakjujuran atau kegagalan yang serius dalam administrasi badan publik.

Sumber : Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2000

7DKXQ .RPLVL +$0 ,QWHU$PHULND PHQ\HWXMXL 'HNODUDVL $PHULND WHQWDQJ 3ULQVLS3ULQVLS .HEHEDVDQ %HUHNVSUHVL WKH ,QWHU$PHULFDQ 'HFODUDWLRQ RI 3ULQFLSOHV RQ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ 'HNODUDVL mengakui akses terhadap informasi yang dipegang negara adalah hak dasar bagi semua orang. Pengakuan ini mendukung hak atas kebebasan berekspresi sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Amerika tentang HAM, yakni VHWLDSRUDQJPHPSXQ\DLKDNXQWXNPHQFDULPHQHULPD GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL GDQ LGHLGH GDODP VHJDOD bentuknya.

98 24 24


'HNODUDVL$PHULNDWHQWDQJ3ULQVLS3ULQVLS Kebebasan Berekspresi Pembukaan Deklarasi: “Meyakini bahwa jaminan hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai oleh Negara akan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih luas dari aktivitas pemerintah GDQPHPSHUNXDWOHPEDJDOHPEDJDGHPRNUDVLµ Pasal 3 Deklarasi: “Setiap orang berhak atas akses terhadap informasi WHQWDQJ GLULQ\D DWDX DVHWQ\D VHFDUD FHSDWVHJHUD GDQ tanpa kesulitan, apakah informasi tersebut berada dalam SHQFDWDWDQGDWDEDVHDWDXSHQFDWDWDQSXEOLNPDXSXQSULYDW dan jika diperlukan untuk memperbarui, mengkoreksi atau mengubahnya” Pasal 4 Deklarasi: “Akses terhadap informasi yang dipunyai oleh negara DGDODK KDN GDVDU EDJL VHPXD RUDQJ 1HJDUDQHJDUD mempunyai kewajiban untuk menjamin pelaksanaan penuh dari hak ini. Prinsip ini memperbolehkan pembatasan hanya SDGD SHQJHFXDOLDQ \DQJ KDUXV GLQ\DWDNDQ VHEHOXPQ\D EHUGDVDUNDQKXNXPGDODPKDODGDQ\DEDKD\DVHFDUDQ\DWD GDQ MHODV \DQJ PHQJDQFDP NHDPDQDQ QDVLRQDO GDODP masyarakat yang demokratis”

Tahun 2002, Komisi Afrika untuk HAM dan Hak Penduduk PHQJDGRSVL'HNODUDVLWHQWDQJ3ULQVLS3ULQVLS.HEHEDVDQ %HUHNVSUHVL GL $IULND 'HFODUDWLRQ RI 3ULQFLSOHV RQ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ LQ $IULFD 5 Deklarasi ini mendukung hak untuk mengakses informasi yang GLSXQ\DLROHKOHPEDJDOHPEDJDSXEOLN

5

Diadopsi pada Sesi ke 32, Oktober 2002. Dapat diakses di http:// ZZZDFKSURUJHQJOLVKBGRFBWDUJHWGRFXPHQWDWLRQKWPO" GHFODUDWLRQVGHFODUDWLRQBIUHHGRPBH[SBHQKWPO

25 25

BUKU SAKU SAKU BUKU KEBEBASAN BEREKSPRESI BEREKSPRESI DI DI INTERNET INTERNET KEBEBASAN

Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika Bagian IV Deklarasi, tentang Kebebasan Informasi : 1. %DGDQEDGDQ SXEOLN \DQJ PHPHJDQJ LQIRUPDVL EXNDQ untuk dirinya sendiri tetapi sebagai penjaga kebaikan/ kepentingan publik dan setiap orang mempunyai hak untuk PHQJDNVHV LQIRUPDVL LQL \DQJ VHFDUD MHODV GLQ\DWDNDQ ROHKNHWHQWXDQNHWHQWXDQEHUGDVDUNDQKXNXP 2. Hak atas informasi harus dijamin oleh hukum sesuai GHQJDQSULQVLSSULQVLSEHULNXW 6HWLDS RUDQJ PHPSXQ\DL KDN XQWXN PHQJDNVHV LQIRUPDVL\DQJGLSHJDQJROHKEDGDQEDGDQSXEOLN 6HWLDS RUDQJ PHPSXQ\DL KDN XQWXN PHQJDNVHV LQIRUPDVL \DQJ GLSHJDQJ ROHK EDGDQEDGDQ VZDVWD yang penting untuk pelaksanaan atau perlindungan setiap hak; 6HWLDS SHQRODNDQ XQWXN PHPEXND LQIRUPDVL KDUXV dapat diajukan keberatan ke suatu badan independen dan/atau pengadilan; %DGDQEDGDQ SXEOLN KDUXV GLSHUV\DUDWNDQ PHVNL GDODP VLWXDVL WLGDN DGDQ\D SHUPLQWDDQ VHFDUD aktif mempublikasikan informasi yang berguna bagi kepentingan publik; 7LGDN VHRUDQJSXQ GDSDW GLNHQDL VDQNVL DWDV pengeluaran dengan niat baik atas informasi tentang tindakan kesalahan, atau hal itu akan membuka suatu DQFDPDQ\DQJVHULXVDWDVNHVHKDWDQNHDPDQDQDWDX keselamatan lingkungan dimana pengenaan sanksi sesuai dengan kepentingan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis; dan +XNXPKXNXP WHUNDLW GHQJDQ NHUDKDVLDDQ KDUXV diamandemen sesuai yang diperlukan untuk PHQ\HVXDLNDQ GHQJDQ SULQVLSSULQVLS NHEHEDVDQ informasi. 3. Setiap orang mempunyai hak untuk mengakses dan memperbaharui atau mengkoreksi informasi pribadi PHUHNDDSDNDKLQIRUPDVLWHUVHEXWGLSHJDQJROHKEDGDQ badan publik maupun swasta.

98 26 26


Tahun 2004, PBB, Organisasi Eropa untuk Keamanan GDQ .HUMDVDPD WKH 2UJDQL]DWLRQ IRU 6HFXULW\ DQG &R RSHUDWLRQ LQ (XURSH26&( 2UJDQLVDVL 1HJDUD1HJDUD $PHULND WKH 2UJDQL]DWLRQ RI $PHULFDQ 6WDWHV2$6 PHQ\XVXQ 'HNODUDVL %HUVDPD -RLQW 'HFODUDWLRQ \DQJ menyatakan hak atas akses terhadap informasi yang dipegang oleh otoritas publik adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus diberikan dampak pada tingkat nasional melalui legislasi yang komprehensif (misalnya UU Kebebasan Informasi) yang didasarkan pada prinsip pembukaan yang maksimal, dan menentukan praduga bahwa semua informasi dapat diakses dan hanya dapat GLEDWDVL ROHK VXDWX VLVWHP SHQJHFXDOLDQ \DQJ NHWDW sempit. Hak atas kebebasan informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga dinyatakan dalam SHQJDGLODQ+$0WLQJNDW5HJLRQDO3HQJDGLODQ+$0,QWHU Amerika yang menyatakan adanya hak kolektif untuk menerima informasi dalam segala bentuknya. Pengadilan juga mengkaitkan aspek kewajiban negara untuk menyediakan informasi, yang sesuai hak atas kebenaran (right to truth) berdasarkan jaminan atas peradilan yang adil (fair trial) dan hak untuk perlindungan terhadap pengadilan. Konvensi Amerika tentang HAM. Pada WDKXQ .HSXWXVDQ 3HQJDGLODQ +$0 ,QWHU$PHULND PHQJDNXLEDKZDNHEHEDVDQEHUHNVSUHVLPHQFDNXSKDN DWDVDNVHVWHUKDGDSLQIRUPDVL\DQJGLSXQ\DLROHKEDGDQ badan publik. Pada tahun 2011, Komite HAM PBB sebagaimana yang dituangkan dalam Komentar Umum (General Comment) No. 34 menyatakan bahwa Pasal 19 Paragraf 2, PHQJDNXLKDNDWDVLQIRUPDVL\DQJGLSHJDQJROHKEDGDQ EDGDQSXEOLN,QIRUPDVLVHSHUWLLWXPHQFDNXSGRNXPHQ

27 27


yang dipegang oleh badan publik, terlepas dari bentuk SHQ\LPSDQDQ LQIRUPDVLQ\D VXPEHUVXPEHUQ\D GDQ waktu pembuatannya. Setiap orang mempunyai hak untuk memastikan dalam suatu bentuk yang dimengerti, DSDNDKVXDWXGDWDSULEDGLGLVLPSDQGDODPÀOHÀOHGDWD otomatis, dan untuk tujuan apa. Setiap orang harus mampu untuk memastikan otoritas publik atau badan GDQ LQGLYLGX VZDVWD PDQD \DQJ PHQJRQWURO ÀOHÀOH PHUHND -LNDÀOHÀOHWHUVHEXWEHULVLGDWD SULEDGL\DQJ salah atau telah dikumpulkan atau diproses dengan FDUD\DQJVDODKEHUGDVDUNDQKXNXPPDNDVHWLDSRUDQJ EHUKDNXQWXNPHPSHUEDLNLFDWDWDQSULEDGLQ\D 3. Pembatasan Hak Berbagai Instrumen HAM mengatur ketentuan pembatasan (limitations) yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Suatu pembatasan akan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran, jika pembatasan WHUVHEXWGLODNXNDQWLGDNEHUGDVDUNDQSDGDV\DUDWV\DUDW yang diperbolehkan. Selain itu, terdapat konsep bahwa QHJDUD GDSDW PHQJJXQDNDQ ¶PDUJLQ RI DSSUHFLDWLRQ· terkait dengan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. 3HODNVDQDDQ KDNKDN DWDV NHEHEDVDQ VLSLO GDQ SROLWLN seperti kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat menjadi subjek atas pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut dilakukan, di antaranya berdasarkan alasan keamanan nasional, integritas WHULWRULDODWDXNHDPDQDQSXEOLNSHQFHJDKDQNHMDKDWDQ perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau lainnya. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat

98 28 28


dapat dibatasi jika dilakukan untuk tujuan propaganda perang atau untuk menghasut pihak lain melakukan kejahatan, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengintervensi dengan menguji kebebasan itu GHQJDQPDNVXGXQWXNPHOLQGXQJLKDNKDNRUDQJODLQ 6HWLDSFDPSXUWDQJDQSHPEDWDVDQDWDXSHQJKXNXPDQ harus dilakukan sesuai dengan hukum dan harus GLSHUOXNDQ XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ GDQ NHSHQWLQJDQ PDVLQJPDVLQJ QHJDUD GDODP VXDWX PDV\DUDNDW \DQJ demokratis. Negara harus, dalam setiap pembatasan, menunjukkan adanya kebutuhan dalam penerapan SHPEDWDVDQWHUVHEXWGDQGLODNXNDQKDQ\DGHQJDQFDUD FDUD \DQJ SURSRUVLRQDO XQWXN PHQFDSDL WXMXDQWXMXDQ yang sah. Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat PHQMDGLVXE\HNGDULSHPEDWDVDQSHPEDWDVDQWHUWHQWX tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan GHQJDQ KXNXP GDQ GLODNXNDQ NDUHQD PHPDQJ EHQDU benar perlu, yakni 1) sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain, dan 2) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. Kovenan Hak Sipil dan Politik juga melarang segala propaganda perang GDQ WLQGDNDQ \DQJ PHQJDQMXUNDQ NHEHQFLDQ DWDV GDVDU kebangsaan, ras atau agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

29 29


Konvensi Amerika tentang HAM, terkait dengan kebebasan EHUHNVSUHVLMXJDPHPEHULNDQSHPEDWDVDQQDPXQVHFDUD jelas menyatakan hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran sebelumnya (Pasal 13 ayat 2). Ketentuan ini sesuai Pasal 14 Konvensi tersebut, yang memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan oleh pernyataan yang tidak akurat atau PHQLPEXONDQ NHWLGDNQ\DPDQDQ DWDX JDJDVDQJDJDVDQ yang disebarluaskan ke masyarakat umum melalui media komunikasi yang diatur berdasarkan hukum, memiliki hak untuk menanggapi atau mengkoreksi dengan menggunakan media komunikasi yang sama berdasarkan NRQGLVLNRQGLVL\DQJGLWHWDSNDQROHKKXNXP Beberapa Pengaturan tentang Pembatasan HAM dalam Instrumen HAM Internasional dan Regional 'DODP PHQMDODQNDQ KDNKDN GDQ Pasal 29 ayat NHEHEDVDQNHEHEDVDQQ\D VHWLDS RUDQJ 2 Deklarasi KDUXV WXQGXN KDQ\D SDGD SHPEDWDVDQ Universal HAM pembatasan yang ditetapkan oleh XQGDQJXQGDQJ \DQJ WXMXDQQ\D VHPDWD mata untuk menjamin pengakuan serta SHQJKRUPDWDQ \DQJ WHSDW WHUKDGDS KDN KDN GDQ NHEHEDVDQNHEHEDVDQ RUDQJ ODLQ GDQ XQWXN PHPHQXKL V\DUDWV\DUDW yang adil dalam hal moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 'DODPNHDGDDQGDUXUDW\DQJPHQJDQFDP Pasal 4 ayat (1) kehidupan bangsa dan keberadaannya, Kovenan Hak \DQJ WHODK GLXPXPNDQ VHFDUD UHVPL Sipil dan Politik 1HJDUDQHJDUD 3LKDN .RYHQDQ LQL GDSDW PHQJDPELO ODQJNDKODQJNDK \DQJ PHQJXUDQJLNHZDMLEDQNHZDMLEDQPHUHND berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat WHUVHEXWVHSDQMDQJODQJNDKODQJNDK

30 30


tersebut tidak bertentangan dengan NHZDMLEDQNHZDMLEDQODLQQ\DEHUGDVDUNDQ hukum internasional dan tidak PHQJDQGXQJ GLVNULPLQDVL VHPDWDPDWD berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis NHODPLQ EDKDVD DJDPD DWDX DVDOXVXO VRVLDO3HQJXUDQJDQNHZDMLEDQDWDVSDVDO pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. 3HODNVDQDDQ KDNKDN \DQJ GLFDQWXPNDQ dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya, dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) menghormati hak atau nama baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum.

Pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik

Pasal 20 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik

Segala tindakan yang menganjurkan Pasal 20 ayat NHEHQFLDQDWDVGDVDUNHEDQJVDDQUDVDWDX (2) Kovenan Hak agama yang merupakan hasutan untuk Sipil dan Politik melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Pelaksanaan segala kebebasan ini, Pasal 10 ayat karena membawa berbagai kewajiban 2 Konvensi GDQWDQJJXQJMDZDEPDVLQJPDVLQJharus Eropa Tentang mengikuti formalitas, persyaratan, Perlindungan pembatasan atau hukuman, yang diatur HAM dan dengan UU dan perlu dalam masyarakat Kebebasan yang demokratis, demi kepentingan Dasar keamanan,integrasL/kedaulatan wilayah DWDXNHVHODPDWDQXPXPXQWXNPHQFHJDK

31 31


NHNDFDXDQ DWDX NHMDKDWDQ PHQMDJD kesehatan atau moral, melindungi nama baik atau hak orang lain, menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan dan netralitas peradilan. Pelaksanaan hak yang diatur di atas tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran sebelumnya tetapi harus memperhatikan tanggung jawab yang ditetapkan VHWHODKQ\D \DQJ VHFDUD WHJDV GLDWXU oleh hukum sepanjang diperlukan untuk memastikan; a) penghormatan atas KDNKDNDWDXUHSXWDVLRUDQJODLQDWDX b)

perlindungan

keamanan

ketertiban umum, atau masyarakat atau moral.

Pasal 13 ayat 2 Konvensi Amerika Tentang HAM

nasional, kesehatan

Hak berekspresi tidak dapat dibatasi oleh PHWRGHPHWRGH DWDX FDUDFDUD VHFDUD tidak langsung, seperti penyalahgunaan kontrol oleh pemerintah atau swasta WHUKDGDSFHWDNDQNRUDQIUHNXHQVLVLDUDQ radio, atau peralatan yang digunakan dalam penyebaran informasi, atau GHQJDQFDUDFDUDODLQQ\D\DQJFHQGHUXQJ PHQJKDPEDWNRPXQLNDVLGDQVLUNXODVLLGH ide atau pendapat.


:DODXSXQ WHUGDSDW NHWHQWXDQNHWHQWXDQ D\DW GL DWDV KLEXUDQKLEXUDQ SXEOLN dapat dikenakan penyensoran sebelumnya PHQXUXW 88 VHPDWDPDWD XQWXN meQgatur akses terhadap mereka sebagai SHUOLQGXQJDQ PRUDO WHUKDGDS DQDNDQDNdan remaja.


32 32


Setiap propaganda untuk perang dan VHWLDS DGYRNDVL NHEHQFLDQ WHUKDGDS kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menimbulkan hasutan terhadap kekerasan yang tidak menghormati hukum terhadap setiap tindakan ilegal serupa lainnya terhadap setiap orang atau kelompok orang apapun berdasarkan alasan apapun termasuk ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal bangsa yang harus dipertimbangkan sebagai kejahatan dapat dihukum oleh UU.


Dalam Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik, terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, PHQ\DWDNDQ EDKZD 1HJDUDQHJDUD 3LKDN KDUXV PHQDKDQ GLUL PHODNXNDQ SHODQJJDUDQ WHUKDGDS KDN hak yang diakui Kovenan, dan pembatasan apa pun WHUKDGDS VDODK VDWX DWDX OHELK GDUL KDNKDN WHUVHEXW KDUXV PHPLOLNL DODVDQ \DQJ VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ ketentuan dalam Kovenan. Ketika pembatasan dibuat, Negara harus menunjukkan kebutuhan mereka, dan KDQ\D PHQJDPELO ODQJNDKODQJNDK \DQJ SURSRUVLRQDO JXQDPHQFDSDLWXMXDQWXMXDQ\DQJVHVXDLGHQJDQKXNXP untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan HIHNWLI WHUKDGDS KDNKDN \DQJ GLDNXL GDODP .RYHQDQ 3HPEDWDVDQSHPEDWDVDQ WLGDN EROHK GLWHUDSNDQ DWDX GLODNXNDQ GHQJDQ FDUD \DQJ GDSDW PHOHPDKNDQ HVHQVL suatu hak yang diakui oleh Kovenan.

33 33


Bahwa dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal SHQJXMLDQWLJDEDJLDQWKUHHSDUWWHVW \DLWX Pertama, Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi). Pembatasan kebebasan berekspresi harus ditentukan dengan UU. Prasyarat ini DNDQ GLSHQXKL KDQ\D MLND SHUXQGDQJXQGDQJDQ WHUVHEXW WHUEXND 8QGDQJXQGDQJ UDKDVLD KDQ\D GDSDW GLEHQDUNDQ VHFDUD KXNXP GDODP EHEHUDSD situasi, namun tidak ketika instrumen hukum tersebut membatasi kebebasan berekspresi. Hal LQLFXNXSMHODVNDUHQDWXMXDQNHVHOXUXKDQGDUL88 VHPDFDPLWXVHPHVWLQ\DDGDODKXQWXNPHPDVWLNDQ bahwa individu tidak membuat pernyataan yang menyebabkan kerugian (harm). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengadilan HAM Eropa: “warga negara harus mendapatkan indikasi (pengetahuan) yang memadai tentang situasi peraturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus tertentu” Kedua, Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu (i) XQWXN PHOLQGXQJL KDNKDN GDQ UHSXWDVL RUDQJ ODLQ (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi). Pembatasan tersebut harus ditujukan untuk perlindungan kepentingan yang sah dan lebih penting dari kebebasan tersebut. Daftar kepentingan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah suatu daftar yang eksklusif, GDODP DUWLDQ KDQ\D NHSHQWLQJDQ \DQJ WHUFDNXS 34 34


dalam daftar tersebutlah yang perlindungannya dapat menjadi alasan pembatasan kebebasan EHUHNVSUHVL 3HQJDGLODQSHQJDGLODQ LQWHUQDVLRQDO jarang membatalkan suatu pembatasan berdasarkan tes tahap ini, dan yurisprudensi tentang hal ini kurang berkembang. Ketiga, pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan caracara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/ proporsionalitas). Pembatasan kebebasan berekspresi haruslah “diperlukan” untuk SHUOLQGXQJDQ NHSHQWLQJDQ \DQJ GLLGHQWLILNDVL SDGD tes tahap kedua. Ini merupakan bagian dari tes dalam kebanyakan kasus internasional, keabsahan suatu pembatasan kemudian ditemukan tidak memadai. Tidak seperti kedua tes sebelumnya, tes tahap ini mengemukakan standar pembuktian \DQJFXNXS WLQJJL \DQJ KDUXV GLSHQXKL ROHK suatu Negara yang berusaha membenarkan suatu pembatasan. Penafsiran atas berbagai ketentuan pembatasan harus didasarkan pada maksud sebenarnya dari perumusan ketentuan tentang pembatasan tersebut. Penjelasan OHELK ULQFL GDSDW PHUXMXN EHUEDJDL SHUXPXVDQ \DQJ resmi dari ketentuan pembatasan yang diperbolehkan, misalnya dengan merujuk pada Komentar Umum (General &RPPHQW GDUL .RPLWH +$0 PHUXMXN SDGD SULQVLS SULQVLS +$0 LQWHUQDVLRQDO PLVDOQ\D 3ULQVLSSULQVLS

35 35


6LUDFXVD6 dan Johannesburg7), dan berbagai panduan lainnya. Selain itu, juga dapat mendasarkan pada berbagai keputusan berbagai pengadilan HAM regional, misalnya Pengadilan HAM Eropa atau Pengadilan HAM ,QWHU$PHULND8 Pengertian Mengenai Ketentuan-Netentuan terkait Pembatasan HAM x Pembatasan hanya dapat dilakukan Diatur berdasarkan hukum nasional. Namun berdasarkan hukum yang membatasi hak tersebut hukum SUHVFULEHGE\ WLGDNEROHKVHZHQDQJZHQDQJGDQWDQSD ODZ alasan. FRQIRUPLW\ x Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa ZLWKWKHODZ) diakses siapa pun. Selain itu, negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan SHPEDWDVDQ \DQJ EHUVLIDW VHZHQDQJ ZHQDQJWHUKDGDSKDNKDNWHUVHEXW x Hukum tersebut harus dapat diakses, WLGDNEHUVLIDWDPELJXGDQGLEXDWVHFDUD KDWLKDWLGDQWHOLWL\DQJPHPXQJNLQNDQ setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.

6LUDFXVD 3ULQFLSOHV RQ WKH /LPLWDWLRQ DQG 'HURJDWLRQ RI 3URYLVLRQV LQ WKH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV$QQH[81'RF(&1

7KH -RKDQQHVEXUJ 3ULQFLSOHV RQ 1DWLRQDO 6HFXULW\ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ DQG$FFHVV WR ,QIRUPDWLRQ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ DQG$FFHVVWR,QIRUPDWLRQ81'RF(&1

8

Pengadilan HAM regional tersebut mendasarkan keputusannya SDGDNDVXVNDVXV\DQJWHUNDLWGHQJDQJXJDWDQDWDVSHODQJJDUDQ berbagai hak yang dijamin dalam Konvensi tingkat regional.

36 36


x Bahwa beban untuk menetapkan Diperlukan persyaratan pembatasan terletak dalam pada negara yang menetapkan aturan masyarakat pembatasan, dengan menunjukkan yang demokratis bahwa pembatasan tersebut tidak LQD GHPRFUDWLF mengganggu berfungsinya demokrasi di VRFLHW\ dalam masyarakat. x Model masyarakat yang demokratis GDSDW PHQJDFX SDGD PDV\DUDNDW \DQJ mengakui dan menghormati HAM yang WHUFDQWXPGDODP3LDJDP3%%GDQ8'+5 Untuk melindungi ketertiban XPXPSXEOLF RUGHURUGUH SXEOLF

x Ketertiban umum dalam konteks ini, haruslah diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap HAM. x Ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pengggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten

Untuk melindungi kesehatan SXEOLNSXEOLF KHDOWK)

x

x

Syarat ini digunakan untuk mengambil ODQJNDKODQJNDK SHQDQJDQDQ DWDV VHEXDK DQFDPDQ \DQJ EHUVLIDW VHULXV terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus GLOHWDNNDQ GDODP NRQWHNV SHQFHJDKDQ SHQ\DNLW DWDX NHFHODNDDQ DWDX GDODP rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal

37 37


LQLQHJDUDKDUXVPHQJDFXSDGDDWXUDQ kesehatan internasional dari WHO (World Health Organization) Untuk melindungi moral publik SXEOLFPRUDO

x

Untuk melindungi keamanan nasional (QDWLRQDO VHFXULW\

x

x

x

x

38 38

Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat SHQWLQJ EDJL WHUSHOLKDUDQ\D QLODLQLODL mendasar komunitas. Dalam hal ini, negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat. Namun syarat ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan ICCPR Syarat ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau DQFDPDQNHNHUDVDQ Negara tidak boleh menggunakan syarat ini sebagai dalih untuk melakukan SHPEDWDVDQ \DQJ VHZHQDQJZHQDQJ dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi NHSHQWLQJDQNHSHQWLQJDQ \DQJ WLGDN berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang GLODNXNDQDWDXXQWXNPHQXWXSQXWXSL informasi tentang pelaksanaan fungsi LQVWLWXVLLQVWLWXVL SXEOLNQ\D XQWXN menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial.


Untuk melindungi keselamatan SXEOLNSXEOLF VDIHW\)

x

x

Syarat ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi NHKLGXSDQPHUHNDLQWHJULWDVÀVLNDWDX kerusakan serius atas milik mereka. Pembatasan dengan ketentuan ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan \DQJ VHZHQDQJZHQDQJ GDQ KDQ\D bisa diterapkan jika ada perlindungan \DQJ FXNXS GDQ SHPXOLKDQ \J HIHNWLI terhadap penyalahgunaan pembatasan .HWLND WHUMDGL NRQÁLN DQWDUKDN PDND harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.

Untuk x melindungi hak dan kebebasan x orang lain (ULJKWVDQG IUHHGRPRI RWKHUV) Sumber : Komnas HAM

4. Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Jaminan dan Pembatasan Hukum Indonesia mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak mengeluarkan pendapat, WHUPDVXN KDN XQWXN PHQFDUL LQIRUPDVL PHQHULPD dan menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia. Selain dalam UUD 1945, hak atas kebebasan berekspresi juga diatur dalam dalam sejumlah peraturan SHUXQGDQJXQGDQJDQ ODLQQ\D 6DPD KDOQ\D GHQJDQ berbagai instrumen HAM internasional, pengaturan tentang jaminan kebebasan berekperesi di Indonesia juga disertai dengan berbagai ketentuan tentang 39 39


pembatasan. Pengaturan tentang pembatasan tersebut, selain dalam bentuk pelarangan juga banyak yang PHPEHULNDQDQFDPDQKXNXPDQ Jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Indonesia Setiap orang berhak atas kebebasan Pasal 28E ayat 2 PH\DNLQL NHSHUFD\DDQ PHQ\DWDNDQ UUD 1945 pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Setiap orang berhak atas kebebasan Pasal 28E UUayat No. 239 Tahun berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan UUD 1945 pendapat Setiap orang berhak untuk berkomunikasi Pasal 28F UUD dan memperoleh informasi untuk 1945 mengembangkan pribadi dan lingkungan VRVLDOQ\D VHUWD EHUKDN XQWXN PHQFDUL memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia Setiap orang berhak untuk berkomunikasi Pasal 14 ayat (1) dan memperoleh informasi yang UU No. 39 Tahun diperlukan untuk mengembangkan pribadi 1999 dan lingkungan sosialnya 6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN PHQFDUL Pasal 14 ayat (2) memperoleh, memiliki, menyimpan, UU No. 39 Tahun mengolah, dan menyampaikan informasi 1999 dengan 40 menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

'DODP SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ ODLQQ\D KDN XQWXN ´PHQFDUL PHPSHUROHK PHQ\HEDUOXDVNDQ gagasan dan informasi” dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini menjamin kegiatan jurnalistik,

40 40


yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Muatan dalam UU Pers Perihal Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan pers

Pasal Pasal 2 Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Jaminan Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat Fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. x Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. x Jaminan tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. x -DPLQDQKDNPHQFDUL memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. x Jaminan memiliki Kak Wolak. x Kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan PHQJKRUPDWLQRUPDQRUPD agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. x Kewajiban melayani Kak Mawab. x Kewajiban melayani Kak Wolak. Peran pers untuk memberi informasi, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, perjuangkan keadilan dan kebenaran

41 41


Wartawan

Pasal 7

Perusahaan Pers

3DVDO Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14 Dewan Pers

Pasal 15

Pers asing

Pasal 16

Peran serta Pasal 17 masyarakat Sumber : Buku Intimidasi

x

Jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi x Kewajiban taati kode etik jurnalistik x Jaminan perlindungan hukum x Jaminan pendirian perusahaan pers x Kewajiban untuk mengumumkan penanggungjawab perusahaan pers x Penambahan modal asing GLODNXNDQVHFDUDSXEOLN (melalui pasar modal) Pembatasan pemuatan iklan (merendahkan agama dan ganggu kerukunan, susila, rokok) Jaminan hak mendirikan kantor berita Tujuan, fungsi, keanggotaan, pembiayaan Dewan Pers Peran dan pendirian pers asing VHVXDLSHUDWXUDQSHUXQGDQJ undangan Memantau dan menyampaikan pemberitaan kepada Dewan Pers dan Kebebasan, ELSAM, 2012.

7HUNDLWGHQJDQKDNXQWXNPHQFDULLQIRUPDVLDWDXKDNDWDV informasi, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mengatur hak atas kebebasan XQWXN PHQFDUL LQIRUPDVL GHQJDQ PHPXDW DVSHNDVSHN SHQWLQJ GDUL NHEHEDVDQ PHQFDUL LQIRUPDVL 1DPXQ 88LQLPHOLQGXQJLNHEHEDVDQGDODPPHQFDULVDWXMHQLV informasi saja, yaitu yang menyangkut informasi publik. UU KIP memuat pembatasan jenis informasi publik yang dapat diakses, dengan dasar “kepatutan dan

42 42


NHSHQWLQJDQXPXPµ'DVDUDWDXDODVDQDODVDQWHUVHEXW justru tidak ada dalam Konstitusi maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Muatan penting UU Keterbukaan Informasi Publik Perihal Asas dan Tujuan

Hak dan kewajiban pemohon serta Badan publik

Pasal

Jaminan

Pasal 2

Informasi bersifat terbuka Pembatasan untuk informasi yang GLNHFXDOLNDQEHUVLIDWNHWDWGDQ terbatas Informasi didapatkan dengan FHSDWPXUDKGDQVHGHUKDQD Informasi Publik yang GLNHFXDOLNDQEHUVLIDWUDKDVLD VHVXDLGHQJDQ8QGDQJ8QGDQJ kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutupi informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 3 Jaminan hak warga negara untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah publik Pasal 4, 5, x Hak warga dan prosedur 6, 7, 8 dalam memperoleh informasi publik x Hak mengajukan ke pengadilan bila mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik

43 43


x x

x

Kewajiban menggunakan informasi sesuai peraturan SHUXQGDQJXQGDQJDQ Hak badan publik untuk menolak memberikan informasi yang tidak dapat diberikan Kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik

Pasal 3DVDO

Informasi yang GLNHFXDOLNDQ

Pasal 3DVDO -HQLVLQIRUPDVL\DQJGLNHFXDOLNDQ

Mekanisme memperolah informasi Komisi Informasi

x x x

Pasal 21 dan Pasal 22

Mekanisme memperolHh informasi

3DVDO x

x

44 44

Informasi yang disediakan GDQGLXPXPNDQVHFDUD berkala Informasi yang wajib GLXPXPNDQVHFDUDVHUWD merta Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Fungsi, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggungjawaban, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Informasi


3DVDO x Keberatan dan Penyelesaian Keberatan dan Pasal Sengketa melalui Komisi dan Informasi Penyelesaian x Mediasi Sengketa melalui Komisi Informasi dan Media Gugatan ke 3DVDO Hak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan pengadilan jika terjadi sengketa Ketentuan Pidana

3DVDO $GDQ\DDQFDPDQSLGDQDDWDV pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU KIP

Sumber : Buku Intimidasi dan Kebebasan, ELSAM, 2012.

3HQJDWXUDQ \DQJ OHELK VSHVLÀN WHUNDLW SHPEHULDQ GDQ penyebaran informasi melalui teknologi informasi atau saran elektronik, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU LQL PHQJDWXU GL DQWDUDQ\D GHILQLVLGHILQLVL \DQJ WHUNDLW erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, uraian mengenai posisi dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik dalam hukum dan kaitannya dengan aktivitas pemanfaatannya, pengaturan meQgenai pelembagaan VLVWHP HOHNWURQLN GDQ SHQ\HOHQJJDUDDQ VHUWLILNDVL HOHNWURQLN SHQJDWXUDQ VHFDUD NKXVXV PHQJHQDL DVSHNaspek transaksi elektronik; pengaturan mengenai nama domain, hak atas kekayaan intelektual (HaKI), SHUOLQGXQJDQKDNSULEDGLUXPXVDQUXPXVDQSHUEXDWDQ melawan hukum, dan ketentuan tindak pidana.

45 45


UU ITE telah menempatkan informasi bukan sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, khususnya hak atas informasi. Terdapat materi tentang ketentuan yang dilarang, yakni; materi yang melanggar kesusilaan, dan rumusan mengenai perbuatan penghinaan/ SHQFHPDUDQ QDPD PDWHUL \DQJ GLWXMXNDQ XQWXN PHQLPEXONDQUDVDNHEHQFLDQDWDXSHUPXVXKDQLQGLYLGX dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan PDWHUL \DQJ EHULVL DQFDPDQ NHNHUDVDQ DWDX PHQDNXW QDNXWL\DQJGLWXMXNDQVHFDUDSULEDGL9 Pelanggaran atas NHWHQWXDQNHWHQWXDQ WHUVHEXW PHQGDSDWNDQ DQFDPDQ hukuman pidana. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE Ketentuan

Materi

Pasal 27 (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan GDQDWDXSHQFHPDUDQQDPDEDLN

9

46 46

Dalam beberapa penafsiran ketentuan tentang pelarangan DQFDPDQ NHNHUDVDQ DWDX PHQDNXWQDNXWL \DQJ GLWXMXNDQ VHFDUD SULEDGL DGDODK PHQFDNXSL ODUDQJDQ XQWXN PHODNXNDQ ¶F\EHUVWDONLQJ·PHVNLKDQ\DPHQFDNXSWLQGDNDQ¶WKUHDWHQLQJ· dan ‘harrasing’.


Pasal 28 (2)

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan XQWXN PHQLPEXONDQ UDVD NHEHQFLDQ DWDX permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen HOHNWURQLN \DQJ EHULVL DQFDPDQ NHNHUDVDQ DWDX PHQDNXWQDNXWL \DQJ GLWXMXNDQ VHFDUD pribadi.

UU ITE mempunyai dua permasalahan, yakni adanya pembatasan dengan dasar melanggar kesusilaan dan rumusan larangan perbuatan atas dasar penghinaan/ SHQFHPDUDQ QDPD 3HPEDWDVDQ LQL NHPXGLDQ GDODP penerapannya selalu merujuk pada ketentuan KUHP. Sementara itu, dasar pengaturan atau ‘pembatasan’ sebagaimana diatur Pasal 28 (2) dan Pasal 29 dipandang dapat dimasukkan dalam klausul pembatas yang digunakan sebagai dasar pembatas hak atas kebebasan berekspresi yaitu ketertiban umum dan menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Pembatasan atas hak untuk memperoleh informasi juga terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Seluruh informasi yang masuk kategori rahasia intelijen, menjadi bagian dari rahasia negara yang ditutup aksesnya. Pembatasan ini sangat luas FDNXSDQQ\DVHKLQJJDVDQJDWPHPEDWDVLKDNSXEOLNDWDV informasi, karena keseluruhan informasi yang terkait intelijen negara bisa diklaim rahasia. UU Intelijen Negara juga mendasarkan alasan keamanan nasional

45 47


menjadi basis argumen untuk melakukan pembatasan informasi. Kategorisasi mengenai rahasia intelijen, dalam pembatasannya dapat dikatakan tidak sesuai GHQJDQ SULQVLS ¶QHFHVVLW\· GDQ ¶SURSRUWLRQDOLW\· 6LIDW \DQJ OXDV GDUL NODVLÀNDVL UDKDVLD LQWHOLMHQ GDSDW menjadikan terganggunya hak publik atas informasi. Dalam hukum Indonesia, sejumlah ketentuan tentang HAM yang dijamin juga diatur mengenai pembatasannya. Namun, pembatasan dalam konteks hukum nasional ini GLUXPXVNDQVHFDUDXPXPGDQEXNDQXQWXNSHPEDWDVDQ WHUKDGDSKDNKDN\DQJGLDWXUVHFDUDVSHVLÀN.HWHQWXDQ pembatasan HAM tersebut terdapat dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, dan sejumlah regulasi sektoral yang mengatur masalah tertentu dengan subtansinya merupakan pembatasan HAM. Pengaturan Hak yang Tidak Dapat Dikurangi/Dibatasi dalam Situasi Apapun dan Pembatasan HAM dalam Hukum Indonesia Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak Pasal 28I ayat untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (1) UUD 1945 hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Pasal 28 J setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ayat (2) UUD yang ditetapkan dengan UU dengan maksud 1945 VHPDWDPDWD XQWXN PHQMDPLQ SHQJDNXDQ serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang DGLOVHVXDLGHQJDQSHUWLPEDQJDQPRUDOQLODL nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis

48 48


Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, Pasal 4 UU hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati No. 39 Tahun nurani, hak beragama, hak untuk tidak 1999 diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang EHUODNX VXUXW DGDODK KDNKDN PDQXVLD \DQJ tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Pasal 70 UU setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan No. 39 tahun yang ditetapkan UU dengan maksud untuk 1999 menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini Pasal 73 UU hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan No. 39 Tahun 88VHPDWDPDWDXQWXNPHQMDPLQSHQJDNXDQ 1999 dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa

Bentuk pembatasan yang dirumuskan dalam hukum nasional, mempunyai sejumlah kelemahan yang PHQJDNLEDWNDQSHQHUDSDQWHQWDQJNHWHQWXDQNHWHQWXDQ SHPEDWDVDQ VHULQJ GLVDODKDUWLNDQ DWDX GLGHÀQLVLNDQ dengan tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Sejumlah kelemahan tersebut adalah

49 49


Pertama, DGDQ\D NHWLGDNMHODVDQ WHQWDQJ KDNKDN yang seharusnya tidak boleh atau dapat dibatasi dalam keadaaan apapun (non derogable rights), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) 88' +DNKDN GDODP SDVDO WHUVHEXW VHULQJ GLWDIVLUNDQ VHFDUD EHUEHGD GDQ PHQMDGL VXE\HN pembatasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945. Merujuk pada Pasal 4 ayat .RYHQDQ +DN 6LSLO GDQ 3ROLWLN KDNKDN GDODP Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 seharusnya merupakan KDNKDN \DQJ WLGDN EROHK GLEDWDVL DWDX GLNXUDQJL pemenuhannya dalam keadaan apapun. Kedua, pembatasan dalam hukum nasional diatur dengan memasukkan sejumlah syarat yang tidak diatur dalam hukum HAM internasional, misalnya SHPEDWDVDQ NDUHQD SHUWLPEDQJDQ ¶QLODLQLODL agama’ dan ‘kesusilaan’. Dua syarat pembatasan tersebut, selain tidak diatur dalam hukum HAM internasional, juga tidak mempunyai indikator yang jelas. Akibatnya, penggunaan syarat pembatasan DWDV ¶QLODLQLODL DJDPD· GDQ ¶NHVXVLODDQ· VHULQJ GLLQWHUSUHWDVLNDQVHFDUDOXDVGDQGLJXQDNDQVHEDJDL alasan pembatasan yang melanggar HAM. Selain itu, penggunaannya seringkali didasarkan pada suatu nilai atau keyakinan yang tunggal atau dilakukan berdasarkan kehendak kelompok mayoritas, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman/ SOXUDOLWDV PHQJDEDLNDQ SDQGDQJDQ NHORPSRN kelompok minoritas, sehingga justru menyebabkan atau berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

50 50


Ketiga, ketiadaan indikator atau rumusan yang sama dalam menjabarkan sejumlah syarat pembatasan yang diatur dalam UUD 1945 maupun UU. Ketiadaaan indikator tersebut mengakibatkan dalam perumusan berbagai regulasi dilakukan tanpa melihat ketentuan dan rujukan sesuai dengan hukum HAM internasional. Dampaknya, seringkali GDODP EHUEDJDL SHQ\XVXQDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJ XQGDQJDQ WHUGDSDW NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ melanggar HAM. Mengantisipasi hal ini, penjabaran atas berbagai ketentuan tentang pembatasan HAM dalam regulasi Indonesia seharusnya merujuk pada berbagai ketentuan GDODPLQVWUXPHQ+$0LQWHUQDVLRQDOSULQVLSSULQVLS\DQJ dikembangkan oleh PBB, maupun berbagai keputusan Pengadilan HAM regional, yang telah memberikan SUHVHGHQ WHQWDQJ SHQDIVLUDQ DWDV V\DUDWV\DUDW pembatasan. Dengan merujuk pada sejumlah rumusan dalam hukum HAM internasional tersebut, selain PHPEHULNDQSHUOLQGXQJDQ\DQJQ\DWDDWDVKDNKDN\DQJ dijamin, juga mengimplementasikan kewajiban untuk PHQ\HVXDLNDQ KXNXP QDVLRQDO GHQJDQ KDNKDN \DQJ dijamin dalam perjanjian HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia.

51 51



Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PERLINDUNGAN PBB. Tahun 2012, HAK PBB KEBEBASAN mengeluarkan Resolusi III. tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM BEREKSPRESI DI INTERNET atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Perkembangan internet saat ini yang semakin meluas berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM membutuhkan adanya pengaturan dan pengembangan dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan UHJXODVLSULQVLSSULQVLSDWDXSDQGXDQ\DQJPHPDVWLNDQ berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat terlaksananya jaminan hak asasi manusia. Sejumlah sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan SLKDNEDLNGDULOHPEDJDOHPEDJDLQWHUQDVLRDOUHJLRQDO SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL maupun kalangan masyarakat sipil telah mengembangkan bagian penting dalam proses mendorong adanya tata SULQVLSSULQVLS KDN DWDV NHEHEDVDQ EHUHNVSUHVL \DQJ kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. terkait dengan internet. Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga PBB sejak akhir tahun sembilan puluhan telah membahas menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena peran teknologi komunikasi dan informasi, termasuk internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam internet dalam penikmatan HAM. Berbagai kajian dan kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun pandangan tentang peran tersebut telah disampaikan 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan dalam berbagai Laporan Pelapor Khusus PBB untuk posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang dan Berekspresi, disertai dengan berbagai rekomendasi lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar yang penting bagi perlindungan hak atas kebebasan 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait berekspresi. internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, PBB telah mengeluarkan resolusi bahwa perlindungan menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ atas kebebasan berekspresi mempunyai perlindungan dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang \DQJ VDPD EDLN GDODP DNWLYLWDV \DQJ ¶RIÁLQH· PDXSXQ disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah ‘online’. Akses terhadap internet juga telah diakui terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan sebagai hak asasi manusia. Resolusi tentang Pemajuan,

52

v 53



Perlindungan dan Penikmatan HAM di Internet (WKH 3URPRWLRQ 3URWHFWLRQ DQG (QMR\PHQW RI +XPDQ 5LJKWVRQWKH,QWHUQHW):10 “Menegaskan bahwa hak yang sama yang dimiliki VHVHRUDQJVDDWRIIOLQHMXJDKDUXVGLOLQGXQJ NHWLND ia sedang RQOLQH, khususnya kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan dan melalui media apapun yang dipilihnya, sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO WHQWDQJ +DNKDN6LSLOGDQPolitik.” “Menghimbau semua Negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada internet dan kerjasama internasional yang ditujukan pada pembangunan PHGLD GDQ LQIRUPDVL VHUWD IDVLOLWDVIDVLOLWDV komunikasi di semua negara.” Di tingkat regional, penguatan jaminan hak atas kebebasan berekspresi di internet juga terus berkembang. Berbagai regulasi, prinsip dan standar dikembangkan untuk memastikan perlindungan HAM. Dewan Eropa misalnya, mengembangkan regulasi terkait perlindungan kebebasan bereksprHsi di internet, dengan Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar tahun 1950 sebagai instrumen utama. 'L DQWDUDQ\D PHPEHQWXN ¶'HFODUDWLRQ RI ([SUHVVLRQ and Information’, yang mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang harus melindungi hak atas kebebasan berekspresi, tanpa PHOLKDW EDWDVEDWDVXQWXNPHQJHNVSUHVLNDQPHQFDUL 10

54 98

5 5HVROXVL1RWDKXQGDSDWGLDNVHVGLKWWSDSRKFKU RUJGRFXPHQWVGSDJHBHDVS["VL $+5&5(6

53



GDQPHQ\HEDUNDQLQIRUPDVLGDQLGHLGHGDULPDQDSXQ sumbernya.11 Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi satu pembahasan penting Sejalan dengan berbagaisalah perkembangan tersebut, juga di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi PXQFXO EHUEDJDL LQVLDWLI GDUL PDV\DUDNDW VLSLO XQWXN tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan PHUXPXVNDQ KDNKDN GDQ SULQVLSSULQVLS WHUNDLW HAM WDWD atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa kelola internet dan perlindungan HAM. Berbagai inisiatif HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ LWXGLDQWDUDQ\DPHQJHPEDQJNDQSLDJDPWHQWDQJ+DN perlindungan yang dalam aktivitas ekpresi yang Hak dan Prinsip HAMsama di Internet, menjabarkan berbagai GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD EHQWXN SHUOLQGXQJDQ GL LQWHUQHW VHVXDL KDNKDN \DQJ dalam regional perjanjian juga telahHAM mengembangkan dijaminkawasan dalam berbagai internasional berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan regional, dan mendiskusikan peran internet untuk dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan mendukung pemenuhan HAM.12 berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil menyusun deklarasi dan Pada juga tahundemikian, 2011, Pelapor Khususberbagai PBB untuk Kebebasan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL Berpendapat dan Berekspresi menyusun laporan yang bagian dalam proses mendorong adanyaNXQFL tata NKXVXV penting PHQJXODV NRQGLVL WHUNLQL GDQ WDQWDQJDQ kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. \DQJPHQ\DQJNXWKDNLQGLYLGXGDODPPHQFDULPHQHULPD

dan berbagi informasi serta gagasan tentang segala Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga sesuatu melalui internet. Laporan tersebut memberikan menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena berbagai rekomendasi tentang perlindungan kebebasan internet telah menjadi 13 salah satu aspek penting dalam berekspresi di internet. kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW IDFHERRN pengguna, twitter 11 Deklarasi51.096.860 lain tentang pentingnya perlindungan HAM di kurang Internet lebihGLEHQWXN 20 juta dan ¶WKH blog sekitar 'HZDQ pengguna, (URSD GLDQWDUDQ\D 'HFODUDWLRQ RI )UHHGRP RI &RPPXQLFDWLRQ RQ WKH ,QWHUQHW·HAM WDKXQ GDQ 5.270.658.). Namun, perlindungan terkait ¶WKH 'HFODUDWLRQ RQ +XPDQ 5LJKWV DQG WKH 5XOH RI /DZ LQ WKH internet di Indonesia belum memadai. Laporan ,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\· WDKXQ 6HODLQ LWX 'HZDQ (URSD Freedom on the Konvensi Net 2012 dari Kejahatan FreedomdiHouse, juga menyusun tentang Dunia menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ MayaWKH&RQYHQWLRQRQ&\EHUFULPHV -RYDQ.XUEDOLMD6HEXDK Pengantarpada Tentang Tata Kelola 21 Internet, Hal. 134. yang dan berada peringkat dari 2010. 47 negara disurvey. Indonesia masih&RDOLWLRQ menghadaSi masalah 12 0LVDOQ\D$UWLFOH '\QDPLF RQ ,QWHUQHW 5LJKWV DQG 3ULQFLSOHV*OREDO1HWZRUN,QLWLDWLYHGDQVHEDJDLQ\D terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan 13

54

Laporan ini dapat diakses di KWWSZZZRKFKURUJHQJOLVK ERGLHVKUFRXQFLOGRFVVHVVLRQ$+5&BHQSGI

v 55



Pada tahun 2011 juga terbentuk Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet (Joint 'HFODUDWLRQRQ)HHGRPRI([SUHVVLRQDQGWKH,QWHUQHW dari perwakilan PBB, OSCE, OAS dan ACHPR.14 Deklarasi ini disusun, selain untuk memastikan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, juga berdasarkan VHPDNLQPHOXDVQ\DSLKDNSLKDN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL perantara (intermediaries) dalam internet,15 dan upaya pemerintah di beberapa negara untuk memberikan/ menggantikan pertanggung jawaban atas konten yang PHUXJLNDQ GDQ LOHJDO NHSDGD SLKDNSLKDN WHUVHEXW Deklarasi ini merumuskan sejumlah panduan tentang perlindungan kebebasan berekspresi dan internet.

14

'HNODUDVL LQL GLVXVXQ ROHK 7KH 8QLWHG 1DWLRQV 81 6SHFLDO Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression), the 2UJDQL]DWLRQ IRU 6HFXULW\ DQG &RRSHUDWLRQ LQ (XURSH 26&( Representative on Freedom of the Media, the Organization RI $PHULFDQ 6WDWHV 2$6 6SHFLDO 5DSSRUWHXU RQ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ GDQ 6SHFLDO 5DSSRUWHXU RQ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ DQGWKH$IULFDQ&RPPLVVLRQRQ+XPDQDQG3HRSOHV· 5LJKWV$&+35 6SHFLDO5DSSRUWHXURQ)UHHGRPRI([SUHVVLRQ DQG $FFHVVWR,QIRUPDWLRQ

15

Peran perantara ini di antaranya menyediakan layanan seperti akses dan interkoneksi internet, transmisi, proses dan penyaluran jalur internet, hosting dan menyediakan akses atas PDWHUL \DQJ GLVDPSDLNDQ ROHK SLKDN ODLQ PHQFDUL VHEDJDL UHIHUHQVL DWDX PHQFDUL VXPEHU GL ,QWHUQHW PHPXQJNLQNDQ adanya transaksi keuangan, memfasilitasi jaringan sosial, dan sebagainya.

56 98

55



1. Prinsip-prinsip umum Dalam dunia memungkinkan internasional, perlindungan HAMuntuk dan x Internet para individu internet telah menjadi salah satu pembahasan penting PHQFDUL PHQHULPD GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL di GDQ PBB.JDJDVDQ Tahun WHQWDQJ 2012, PBB mengeluarkan Resolusi VHPXD KDO VHFDUD FHSDW GDQ tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM PXUDK PHODPSXL EDWDVEDWDV NHEDQJVDDQ 'HQJDQ atasmeluasnya internet, kapasitas yang salahindividu satunya dalam mengakui bahwa menikmati HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan yangyang sama dalam aktivitas ekpresi berpendapat, merupakan pendukung bagiyang hak GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD asasi manusia, internet membantu pembangunan dalam kawasan regional juga telah mengembangkan politik, ekonomi, dan sosial, dan berkontribusi bagi berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM SHUNHPEDQJDQXPDWPDQXVLDVHFDUDNHVHOXUXKDQ dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi internet. Berbagai kelompok x Internet ditelah menjadi sebuah alat masyarakat komunikasi sipilyang jugadigunakan demikian,banyak menyusun berbagai dan individu untukdeklarasi menyalurkan SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, bagian penting dalam proses mendorong tata sebagaimana dijamin oleh Pasal 19adanya Deklarasi kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan

Hak Sipil dan Politik: Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salahorang satu mempunyai tantangan hak HAMuntuk saat berpendapat ini, karena a) Semua internetWDQSDDGDQ\DFDPSXUWDQJDQ telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun b) Semua mempunyai kebebasan 2012, Indonesiaorang menduduki posisi 8hakdi dunia dan hak ini meliputi kebebasan untuk posisi 4berpendapat; di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW PHQFDULPHQHULPDGDQPHQ\HEDUNDQLQIRUPDVL IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang PHQJHQDL DSDSXQ lebih GDQ 20 LGHLGH juta pengguna, dan WDQSD blog EDWDVDQ sekitar EDWDVDQ EDLN VHFDUD OLVDQ WHUWXOLV DWDXterkait FHWDN 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM dalam bentuk seni, atau melalui media pilihannya internet di Indonesia belum memadai. Laporan yang lain. Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ F 3HQJJXQDDQKDNWHUVHEXWPHPSXQ\DLNHZDMLEDQ dan berada pada peringkat khusus. 21 dariHal 47 tersebut negara yang dan tanggungjawab bisa disurvey. Indonesia menghadaSi masalah PHQMDGL VXE\HNmasih GDUL SHPEDWDVDQSHPEDWDVDQ tapi semuaakses, pembatasan ini haruslah terkait tertentu, dengan kesenjangan penyaringan

56

v 57



GHQJDQKXNXPGDQGLODNXNDQNDUHQDEHQDUEHQDU penting; a) Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi dari pihak lain; b) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. x Semua orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan +DN 6LSLO GDQ 3ROLWLN GLUDQFDQJ XQWXN PHPDVXNNDQ dan mengakomodasi perkembangan teknologi di masa mendatang, dimana para individu dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi. Kerangka kerja dari hukum hak asasi manusia internasional tetap sesuai sampai sekarang dan bisa diaplikasikan untuk teknologi komunikasi yang baru seperti internet. x Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang sangat fundamental baik bagi hak LWXVHQGLULPDXSXQVHEDJDLSHQGXNXQJWHUKDGDSKDN hak lain; termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, dan hak sipil dan politik; seperti hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul. x Pembatasan pada arus informasi melalui internet KDUXV GLODNXNDQ VHVHGLNLW PXQJNLQ NHFXDOL SDGD beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan penuh bagi hak atas kebebasan berekspresi harus menjadi norma, dan pembatasan apapun dianggap VHEDJDLVHEXDKSHQJHFXDOLDQ

58 98

57



x Penyediaan akses internet kepada semua orang dengan seminimal mungkin pembatasan terhadap Dalam dunia internasional, perlindungan HAMsemua dan konten internet haruslah menjadi prioritas internet telah menjadi salah satu pembahasan penting negara. Resolusi PBB telah menghimbau semua di negara PBB. Tahun 2012, PBB dan mengeluarkan Resolusi untuk memajukan memfasilitasi akses tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM kepada internet dan kerjasama internasional yang atasditujukan internet,pada yangpembangunan salah satunya mengakui bahwa media dan informasi HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ VHUWDIDVLOLWDVIDVLOLWDVNRPXQLNDVLGLVHPXDQHJDUD perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH·GDQXVDKDXVDKD %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD x 3HQLQJNDWDQ NHVDGDUDQ SHQGLGLNDQ dalam kawasan regional juga telah mengembangkan guna memajukan kemampuan setiap orang berbagai untuk memastikan perlindungan GDODPprinsip PHQJJXQDNDQ LQWHUQHW VHFDUD PDQGLULHAM GDQ danbertanggungjawab internet, termasukperlu perlindungan hak atas dikembangkan. kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan SULQVLSSULQVLS +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL 2. Pembatasan SHUOLQGXQJDQ Konten bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak+DNKDN asasi manusia. x 3DVDO D\DW .RYHQDQ 6LSLO GDQ

3ROLWLN PDVLK UHOHYDQ GDODP PHQHQWXNDQ MHQLV Masalah internet dan HAM Indonesia juga jenis pengaturan pembatasan terhadap hak di atas kebebasan menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena berekspresi. Pembatasan apapun terhadap hak atas internet telah berekspresi, menjadi salahharus satu melewati aspek penting dalam kebebasan tiga bagian kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun berikut, (yang bersifat kumulatif):16 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi di $VLD GDODP MXPODK LQWHUQHW (a) 4P embatasan tersebut harusSHQJJXQDDQ berd asar hukum IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang y ang jelas d an d apat d iakses oleh semua orang lebih (prinsip20 juta pengguna, dan blog sekitar prinsip pred iktabilitas d an keterbukaan); 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait d an internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the itu Netharus 2012 dariu pad Freedom (b) P embatasan mengac a salahHouse, satu menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially tujuan y ang d ijelaskan d alam P asal 1 9 ay at (3free’ ) dan berada paday aitu peringkat dari 47haknegara yang K ov enan, (i) untuk21menjaga hak atau disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan 16

58

Kumulatif artinya semua syarat harus diuji. Lihat bagian pembatasan HAM.

v 59



reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga ŬĞĂŵĂŶĂŶŶĂƐŝŽŶĂůĂƚĂƵŬĞƚĞƌƟďĂŶŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ͕ atau kesehatan atau moral publik (prinsip ůĞŐŝƟŵĂƐŝͿ͖ĚĂŶ ;ĐͿ WĞŵďĂƚĂƐĂŶƚĞƌƐĞďƵƚƉĞŶƟŶŐĚŝůĂŬƵŬĂŶĚĂŶďŝƐĂ ĚŝďƵŬƟŬĂŶƚƵũƵĂŶŶǇĂĚĂŶŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶĂůĂƚͲ alat pembatasan seminimal mungkin (prinsip ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶĚĂŶŬĞƐĞŝŵďĂŶŐĂŶͿ͘ Potensi dan keuntungan besar dari internet berada SDGD NDUDNWHUQ\D \DQJ XQLN VHSHUWL NHFHSDWDQQ\D jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya. Pada waktu yang sama, kehebatan LQWHUQHW XQWXN PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL VHFDUD FHSDW GDQXQWXNPHPRELOLVDVLPDVVDMXJDWHODKPHQFLSWDNDQ ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan ,QWHUQHWPHODOXLSHQJJXQDDQWHNQRORJLFDQJJLKXQWXN PHPEORNLU NRQWHQ PHPRQLWRU GDQ PHQJLGHQWLÀNDVL SDUDDNWLÀVGDQNULWLNXVSHPLGDQDDQWHUKDGDSHNVSUHVL yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang PHPEHQDUNDQWLQGDNDQWLQGDNDQSHPEDWDVDQ'DODP hal ini, Pelapor Khusus juga menekankan bahwa adanya standar hak asasi manusia internasional, NKXVXVQ\D3DVDOD\DW .RYHQDQ,QWHUQDVLRQDO+DN hak Sipil dan Politik masih relevan dalam menentukan MHQLVMHQLVSHPEDWDVDQ\DQJPHUXSDNDQSHODQJJDUDQ negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011

60 98

59



x -HQLVMHQLV LQIRUPDVL \DQJ GLODUDQJ PHOLSXWL SRUQRJUDÀ DQDN XQWXN PHQMDJD KDNKDN DQDN Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan SHQ\HEDUDQ NHEHQFLDQ XQWXN PHOLQGXQJL KDNKDN internet telah menjadi salah satu pembahasan penting komunitas yang terpengaruh oleh hal itu), hasutan di publik PBB. untuk Tahun melakukan 2012, PBB mengeluarkan Resolusi genosida (untuk melindungi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan KDNKDN RUDQJ ODLQ GDQ DGYRNDVL QDVLRQDOHAM UDV atasDWDXDJDPD\DQJELVDPHPLFXKDVXWDQGLVNULPLQDVL internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ NHNHUDVDQDWDXSHUPXVXKDQXQWXNPHQMDJDKDNKDN perlindungan sama aktivitas ekpresi yang orang lain, yang seperti hak dalam untuk hidup). GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM 3HQMXDODQ$QDN3URVWLWXVL$QDNGDQ3RUQRJUDÀ$QDN dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan Pasal 2 ayat di huruf c: berekspresi internet. Berbagai kelompok masyarakat 3RUQRJUDÀ DQDN DGDODK VHWLDS SHUZXMXGDQ PHODOXL VDUDQD sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL DWDX GLVLPXODVL \DQJ VHFDUD HNVSOLVLW PHODNXNDQ DNWLÀWDV bagian dalam proses mendorong adanya tata seksual,penting atau perwujudan lain dari organ seks anak yang kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. utamanya untuk tujuan seksual. Masalah pengaturan Pasal 3 ayat (1) c : internet dan HAM di Indonesia juga Setiap Negara menjamin setidaknya, menjadi salah Pihak satu harus tantangan HAMbahwa, saat ini, karena DNVLGDQDNWLÀWDVEHULNXWLQLEDLN\DQJGLODNXNDQGLGDODP internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam QHJHULPDXSXQOLQWDVQHJDUDDWDXVHFDUDSHUVHRUDQJDQDWDX kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya: 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan F PHPSURGXNVLPHQGLVWULEXVLNDQPHQ\HEDUOXDVNDQ posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau IDFHERRN 51.096.860 pengguna, twitter kurang PHPLOLNLKDOKDOXQWXNWXMXDQSRUQRJUDÀDQDNVHEDJDLPDQD lebih 20dalam jutaPasalpengguna, dan blog sekitar dimaksud 2. 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

60

v 61


Larangan untuk melakukan advokasi nasional, ras atau DJDPD\DQJELVDPHPLFXKDVXWDQGLVNULPLQDVLNHNHUDVDQ atau permusuhan Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik : 1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. 2. 6HJDOD WLQGDNDQ \DQJ PHQJDQMXUNDQ NHEHQFLDQ DWDV dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

x Peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional sering tidak dapat diterapkan terhadap akses internet. 6HEDJDL FRQWRK GDODP NDVXV SHQFHPDUDQ QDPD baik individu. Dalam era internet, individu yang PHUDVD QDPD EDLNQ\D WHUFHPDU ELVD PHQJJXQDNDQ hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi untuk SHQFHPDUDQQDPDEDLNOHZDWLQWHUQHWPXQJNLQWLGDN perlu dijatuhkan. x 3HQJJXQDDQ KXNXP SLGDQD VHFDUD VHPHQDPHQD untuk memberikan sanksi pada ekspresi yang sah merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak, karena hal itu tidak hanya PHQFLSWDNDQ HIHN PHQDNXWQDNXWL FKLOOLQJ HIIHFW tapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti penahanan dan penyiksaan \DQJ VHPHQDPHQD VHUWD EHQWXNEHQWXN NHMDKDWDQ yang lain, tindakan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia, dan tidak manusiawi.

62 64


x Legislasi/peraturan apapunperlindungan yang membatasi hak Dalam dunia internasional, HAM dan atas kebebasan berekspresi harus dilaksanakan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting independen dari pengaruh Resolusi politik, di oleh PBB.badan Tahunyang 2012, PBB mengeluarkan komersial atau pihak yang tidak berwenang, tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan tidak HAM VHPHQDPHQD DWDXSXQ GLVNULPLQDWLI +DUXV atasVHFDUD internet, yang salah satunya mengakui bahwa ada perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ termasuk yang kemungkinan terhadap tantangan dan perlindungan sama dalam aktivitas ekpresi yang pemulihan atas penerapan pembatasan yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD disalahgunakan. dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM a. Pemblokiran dan penyaringan konten dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat x Penggunaan teknologi penyaringan dandeklarasi pemblokiran sipil juga demikian, menyusun berbagai dan oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL negara untuk menjamin hak akan adanya kebebasan bagian penting dalam proses mendorong tata EHUHNVSUHVL MLND WLGDN PHPHQXKL SULQVLSSULQVLS kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. umum terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan internet berekspresi. Masalah pengaturan dan HAM di Indonesia juga

menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena 3HPEORNLUDQDGDODKWLQGDNDQWLQGDNDQ\DQJGLODNXNDQXQWXN internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam PHQFHJDK NRQWHQ WHUWHQWX PHQFDSDL SHQJJXQD +DO kehidupan masyarakaW Indonesia. PadaDNKLU tahun WHUVHEXW PHOLSXWL SHQFHJDKDQ PHQJDNVHV 2012, Indonesia mendudukiSHQJJXQD posisi 8GDODP di dunia dan ODPDQ NKXVXV ,QWHUQHW 3URWRFRO ,3 DODPDW HNVWHQVL posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW nama domain, penutupan laman dari laman server di mana IDFHERRN 51.096.860 DWDX pengguna, twitter kurang PHUHND PHQHPSDWLQ\D PHQJJXQDNDQ WHNQRORJL ÀOWHU lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar XQWXNPHPEXDQJKDODPDQKDODPDQ\DQJPHQJDQGXQJNDWD 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM NXQFL WHUWHQWX DWDX PHPEORN NRQWHQ WHUWHQWX DJDUterkait WLGDN internet di Indonesia belum memadai. Laporan ELVD PXQFXO &RQWRKQ\D EHEHUDSD QHJDUD WHUXV PHPEORN akses ke YouTube, laman dari YLGHRFreedom VKDULQJ WHPSDW Freedom on the sebuah Net 2012 House, para pengguna bisa dalam mengunggah, melihat free’ dan menempatkan Indonesia kategori ‘partially mengomentari berbagai video.21China, satu negara dan berada pada peringkat dari salah 47 negara yang yang mempunyai sistemmasih penyaringan paling luas dan disurvey. Indonesia menghadaSi masalah sangat bagus dalam mengontrol informasi di internet. terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

China telah mengadopsi VLVWHP ILOWHU \DQJ OXDV GDODP PHQJHEORNDNVHVNHODPDQODPDQ\DQJPHPSXQ\DLNDWD NXQFLWHUWHQWXPLVDOQ\D v 63 65


´GHPRFUDF\µ GDQ ´KXPDQ ULJKWVµ 3HODSRU .KXVXV VDQJDW memperhatikan adanya mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan menyaring informasi di internet yang sangat EDLN GHQJDQ NRQWURO \DQJ EHUODSLVODSLV \DQJ VHULQJ tersembunyi dari publik. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 29.

x Tindakan pemblokiran atau penyaringan harus GLODNXNDQ VHFDUD WUDQVSDUDQ GDQ GLSHUOXNDQ XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ XWDPD \DQJ GLSULRULWDVNDQ ROHK negara. Dalam setiap tindakan pemblokiran atau penyaringan perlu adanya daftar laman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap laman. Penjelasan harus diberikan pada laman yang terkena dampak pemblokiran mengenai kenapa mereka diblokir. x Penentuan tentang konten apa yang harus diblokir musti dilakukan oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen dari pengaruh politik, komersial, atau pihak yang tidak berwenang lainnya.

64 66


Penggunaan teknologi penyaringan dan pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban negara untuk menjamin hak akan kebebasan berekspresi, jika tidak memenuhi ketentuan tentang pembatasan yang sah. Pertama, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum tapi GLDWXU VHFDUD VDQJDW OXDV GDQ WLGDN ODQJVXQJ VHKLQJJD PHQ\HEDENDQ SHPEORNLUDQ NRQWHQ VHFDUD OXDV GDQ VHPHQDPHQD .HGXD SHPEORNLUDQ WLGDN GLODNXNDQ XQWXN memenuhi tujuan seperti yang dijelaskan Pasal 19 (3) .RYHQDQ,QWHUQDVLRQDO+DNKDN6LSLOGDQ3ROLWLNGDQGDIWDU SHPEORNLUDQVHFDUDXPXPGLUDKDVLDNDQVHKLQJJDVXOLWXQWXN ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar. Ketiga, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan SHPEORNLUDQ WHODK PHQFLSWDNDQ DODWDODW \DQJ WLGDN SHUOX GDQ WLGDN VHVXDL XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ NDUHQD WLQGDNDQ WHUVHEXWVHULQJWLGDNPHPSXQ\DLWXMXDQ\DQJFXNXSXQWXN dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena sudah dianggap ilegal. Terakhir, konten sering diblok tanpa adanya intervensi atau kemungkian pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 31

x pemblokiran. 3HUPEORNLUDQ WHUKDGDS SRUQRJUDÀ DQDN DGDODK SHQJHFXDOLDQ \DQJ MHODV GDQ GLEHQDUNDQ 1HJDUD juga perlu untuk berfokus pada usaha mereka dalam PHQJKXNXP RUDQJRUDQJ \DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE GDODP PHPSURGXNVL GDQ PHQ\HEDUNDQ SRUQRJUDÀ anak, daripada hanya sekedar melakukan tindakan pemblokiran. 67

67 65


x Pembekuan seluruh situs, alamat Protokol Internet (IP), portal, protokol jaringan atau tipe penggunaan lainnya (seperti jejaring sosial) adalah langkah HNVWULP VHUXSD GHQJDQ SHPEUHGHODQ NRUDQ DWDX VWDVLXQ SHQ\LDUDQ \DQJ KDQ\D GDSDW GLEHQDUNDQ ELOD VHVXDL GHQJDQ VWDQGDUVWDQGDU LQWHUQDVLRQDO misalnya ketika perlu dilakukan guna melindungi DQDNDQDNGDULSHQJDQLD\DDQVHNVXDO x Sistem penyaringan konten yang dilakukan oleh pemerintah atau penyedia pelayanan komersial dan tidak berada di bawah kendali pengguna adalah bagian dari penyensoran dan bukan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat dibenarkan. x 3URGXN \DQJ GLUDQFDQJ JXQD PHPEDQWX SHQJJXQD akhir untuk menyaring konten harus disertai dengan informasi yang jelas agar pengguna akhir memahami WHQWDQJ FDUD NHUMD SURGXN WHUVHEXW GDQ NHUXJLDQ potensial yang mungkin terjadi dalam hal penyaringan \DQJEHUOHELKDQRYHULQFOXVLYHILOWHULQJ b. Larangan atas kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah x Pemberian hukuman penjara bagi orang yang PHQFDUL PHQHULPD GDQ PHQ\HEDUNDQ LQIRUPDVL dan gagasan sulit dibenarkan sebagai tindakan yang VHVXDL XQWXN PHQFDSDL VDODK VDWX WXMXDQ \DQJ VDK menurut Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional +DNKDN6LSLOGDQ3ROLWLN

66 68


x Penghinaan di internet seharusnya tidak dipidanakan, dan semua negara untuk tidak mempidanakan tindakaQ penghinaan.Perlindungan terhadap keamanan nasional atau perlawanan terhadap terorisme tidak dapat digunakan untuk membenarkan WLQGDNDQ SHPEDWDVDQ NHFXDOL SHPHULQWDK GDSDW PHQMHODVNDQ KDOKDO EHULNXW D HNVSUHVL \DQJ GLXQJNDSNDQ GLWXMXNDQ XQWXN PHQFLSWDNDQ NHNHUDVDQ WHUHQFDQD E QDPSDN PHQ\HEDENDQ WHUMDGLQ\D NHNHUDVDQ F DGD VHEXDK KXEXQJDQ ODQJVXQJ GDQ segera antara ekspresi dan kemungkinan terjadinya suatu kekerasan. Prinsip 6: Ekspresi yang dapat mengancam keamanan nasional 6XDWX HNVSUHVL GDSDW GLKXNXP VHEDJDL DQFDPDQ WHUKDGDS keamanan nasional hanya ketika suatu pemerintahan dapat menunjukkan bahwa: a. ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi; b. ekspresi tersebut dapat memotivasi terjadinya NHNHUDVDQVHPDFDPLWXGDQ F DGD KXEXQJDQ ODQJVXQJ GDQ GHNDW DQWDUD HNVSUHVL tersebut dengan kemungkinan terjadinya atau NHMDGLDQNHNHUDVDQVHPDFDPLWX Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses Informasi, Prinsip 6.

x Kebebasan berekspresi dapat termasuk pandangan dan pendapat yang dianggap ‘menyerang’, membuat terkejut atau mengganggu. Pembatasan seharusnya tidak pernah diterapkan, antara lain pada pembahasan kebijakan pemerintah dan debat politik; laporan tentang hak asasi manusia, kegiatan pemerintah dan korupsi di pemerintahan; penyelenggaraan kampanye SHPLOLKDQ XPXP GHPRQVWUDVL GDPDL GDQ DNWLÀWDV 69 67


politik, termasuk untuk perdamaian atau demokrasi; dan pengungkapan pendapat dan pernyataan tidak setuju, agama atau keyakinan, yang melibatkan RUDQJRUDQJ\DQJPHQMDGLEDJLDQGDULPLQRULWDVGDQ kelompok rentan. x Kriminalisasi ekspresi yang sah di internet bertentangan dengan kewajiban negara tentang hak asasi manusia internasional, apakah melalui penerapan hukum pidana yang ada atas ekspresi GDODP MDULQJDQ DWDX PHODOXL SHQFLSWDDQ KXNXP KXNXP \DQJ EDUX \DQJ VHFDUD NKXVXV GLGHVDLQ untuk mempidanakan kebebasan di internet. +XNXPKXNXP VHSHUWL LWX VHULQJ GLEHQDUNDQ NDUHQD dianggap penting untuk melindungi reputasi individu, keamanan nasional, atau untuk melawan terorisme. Akan tetapi, dalam praktiknya, mereka sering digunakan untuk menyensor konten yang tidak disukai oleh pemerintah atau otoritas kekuasaan. 6DODKVDWXFRQWRK\DQJMHODVGDULNULPLQDOLVDVLHNVSUHVL\DQJ sah adalah pemenjaraan para blogger di seluruh dunia. Merujuk pada laporan Reporters without Borders, di tahun 2010, terdapat 109 blogger yang berada di dalam penjara dengan tuduhan yang berhubungan dengan konten tulisan dalam jaringan mereka. Di China sendiri terdapat 72 orang yang dipenjara, diikuti Vietnam sebanyak 17 orang, dan Iran dengan 13 orang yang dipenjara di sana. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 35

68 70


x :LOD\DK KXNXP\XULVGLNVL NDVXVNDVXV KXNXP berkenaan dengan konten internet harus dibatasi pada Negara tempat kasus tersebut memiliki hubungan yang nyata dan penting, yang umumnya karena pembuatnya berada di sana, konten tersebut diunggah di sana, dan/atau konten tersebut ditujukan khusus kepada Negara tersebut. Pihak swasta hanya diperbolehkan untuk membawa suatu kasus di yurisdiksi/wilayah hukum tempat mereka dapat membuktikan telah terjadi kerugian di yurisdiksi/ wilayah hukum tersebut. x Standar pertanggungjawaban, termasuk pembelaan dalam hal kasus perdata, harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam melindungi, baik itu pengungkapan pendapat maupun forum dalam hal tersebut dilakukan (yakni kebutuhan untuk menjaga aspek “area publik” dari internet). x Dalam hal konten yang diunggah dengan bentuk yang VHFDUD VXEVWDQWLI VDPD GDQ GL WHPSDW \DQJ VDPD pembatasan jangka waktu dalam penyampaian gugatan harus dihitung mulai dari saat pertama kali konten tersebut diunggah dan hanya satu tindakan untuk ganti rugi dapat digugatkan berkenaan dengan konten tersebut. Bila memungkinkan dengan mengizinkan untuk ganti rugi yang diderita di semua yurisdiksi dapat digugatkan pada waktu yang sama.

71 69


c. Pengenaan perantara

tanggung

jawab

hukum

kepada

x Tindakan sensor seharusnya tidak didelegasikan kepada lembaga swasta, dan bahwa tidak ada pihak yang harus dikenakan sanksi hukum karena konten internet yang tidak ditulis oleh mereka. Seharusnya tidak ada negara yang menggunakan atau memaksa perantara untuk melakukan sensor atas nama negara. x Perantara seharusnya tidak dinyatakan EHUWDQJJXQJMDZDE VHFDUD KXNXP NDUHQD PHQRODN mengambil tindakan yang menyalahi hak asasi manusia para individu. Permintaan apapun yang GLNLULPNDQ NH SHUDQWDUD XQWXN PHQFHJDK DNVHV NH konten tertentu, atau untuk membuka informasi SULEDGL XQWXN WXMXDQWXMXDQ SHPEDWDVDQ \DQJ ketat seperti administrasi peradilan pidana harus dilakukan melalui sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau sebuah badan yang kompeten yang independen dari pengaruh politik, komersil, dan pihak lain yang tidak berwenang. 6DODKVDWXEDJLDQXQLNGDULLQWHUQHWDGDODKFDUDSHQ\DPSDLDQ informasi yang bergantung pada perantara atau perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan platform yang memfasilitasi komunikasi dalam jaringan atau transaksi antara para pihak ketiga, meliputi pemberian akses, hosting, penyebarluasan dan penyusunan konten. Perantara meliputi SDUD 3HQ\HGLD -DVD ,QWHUQHW ,63V XQWXN PHVLQ SHQFDUL dan layanan blogging sampai platform komunitas dalam jaringan. Dengan hadirnya layanan Laman 2.0, orang bisa mempublikasikan informasi tanpa harus memeriksa kembali tajuk seperti yang ada di format publikasi tradisional. Jenis layanan yang ditawarkan oleh perantara telah berkembang VHODPDVDWXGHNDGHWHUDNKLUVHFDUDXPXPGLSLFXROHK

70 72


perlindungan hukum bagi perantara saat pihak ketiga menggunakan layanan mereka. Akan tetapi, Pelapor Khusus PHQFDWDWEDKZDSDGDWDKXQWDKXQWHUDNKLULQLSHUOLQGXQJDQ hukum bagi perantara telah berkurang. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 38 3HODSRU.KXVXVSHUFD\DEDKZDWLQGDNDQVHQVRUVHKDUXVQ\D tidak didelegasikan kepada lembaga swasta, dan bahwa tidak ada pihak yang harus dikenakan sanksi hukum karena konten internet yang tidak ditulis oleh mereka. Tentu saja, seharusnya tidak ada negara yang menggunakan atau memaksa perantara untuk melakukan sensor atas nama negara, seperti kasus yang terjadi di Republik Korea yang PHQFLSWDNDQ.RPLVL6WDQGDU.RPXQLNDVL.RUHDEDGDQVHPL swasta dan pemerintah yang ditugasi untuk mengelola konten dalam jaringan (lihat A/HRC/17/27/Add.2). Pelapor .KXVXVPHQ\DPEXWLQLVLDWLI\DQJGLDPELOQHJDUDQHJDUDODLQ XQWXN PHOLQGXQJL SHUDQWDUD VHSHUWL XQGDQJXQGDQJ \DQJ diadopsi di Chile yang menyatakan bahwa perantara tidak GLKDUXVNDQ XQWXN PHQJKDSXV DWDX PHQFHJDK DNVHV NRQWHQ \DQJGLEXDWROHKSHQJJXQD\DQJPHODQJJDUKXNXPKDNFLSWD VDPSDL PHUHND GLEHUL QRWLÀNDVL ROHK OHPEDJD KXNXP \DQJ sah. Sebuah aturan yang serupa juga diupayakan untuk diterapkan di Brazil. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 43

73 71


x Tidak ada satu pihak pun, yang hanya memberikan pelayanan internet seperti menyediakan akses, DWDX PHQFDULNDQ DWDX PHQWUDQVPLVL PDXSXQ menjaring informasi, bertanggung jawab terhadap isi yang dibuat orang lain, selama mereka tidak VHFDUDVSHVLÀNPHQJLQWHUYHQVLNRQWHQWHUVHEXWDWDX menolak surat perintah pengadilan untuk menghapus konten tersebut, jika memang mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya (‘prinsip hanya VHEDJDLSHUDQWDUD··PHUHFRQGXLWSULQFLSOH· 17 x 3HUOX GLSHUWLPEDQJNDQ XQWXN VHFDUD VHSHQXKQ\D melindungi pihak perantara lainnya, dari pertanggungjawaban terhadap konten yang dibuat pihak lain di bawah prasyarat yang sama. Setidaknya, para pihak perantara tidak diharuskan untuk memonitor konten yang dibuat pengguna dan tidak dikenakan peraturan penghapusan isi di luar perintah SHQJDGLODQ H[WUDMXGLFLDO \DQJ WLGDN PHPEHULNDQ perlindungan yang memadai bagi perlindungan kebebasan berekspresi (sebagaimana dengan banyak peraturan “pemberitahuan dan penghapusan” yang berlaku saat ini).

17

72 74

3ULQVLS ¶PHUH FRQGXLW· DGDODK VXDWX RSHUDWRU MDULQJDQ WLGDN GDSDW EHUWDQJJXQJMDZDE VHFDUD KXNXP DWDV DUXV DWDX ODOX lintas konten yang melalui jaringannya. Prinsip ini di antaranya WHUGDSDW GDODP (8 ¶(&RPPHUFH 5HJXODWLRQ· WDKXQ 'LUHFWLYH (& RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW DQG RI WKH &RXQFLORI-XQHRQFHUWDLQOHJDODVSHFWVRILQIRUPDWLRQ VRFLHW\ VHUYLFHV LQ SDUWLFXODU HOHFWURQLF FRPPHUFH LQ WKH ,QWHUQDO0DUNHW


x Para perantara seharusnya hanya PHQJLPSOHPHQWDVLNDQ SHPEDWDVDQSHPEDWDVDQ SDGDKDNKDNLQLVHWHODKDGDSHULQWDKGDULSHQJDGLODQ untuk menjadi transparan pada para pengguna yang WHUOLEDWGLGDODPWLQGDNDQWLQGDNDQ\DQJGLODNXNDQ dan pembatasan itu bisa dilakukan pada masyarakat yang lebih luas; jika memungkinkan memberikan peringatan bagi pengguna sebelum penerapan WLQGDNDQWLQGDNDQ SHPEDWDVDQ GDQ PHPLQLPDOLVLU akibat dari pembatasan yang ketat pada konten terkait. Harus ada pemulihan pada pengguna yang terkena akibat dari pembatasan, termasuk kemungkinan akan permohonan peninjauan kembali melalui prosedur yang disediakan oleh perantara dan oleh badan peradilan yang kompeten. x .RUSRUDVLDJDUPHQFLSWDNDQLVWLODKOD\DQDQ\DQJMHODV GDQWLGDNDPELJXVHKXEXQJDQGHQJDQQRUPDQRUPD GDQSULQVLSSULQVLSKDNDVDVLPDQXVLDPHQLQJNDWNDQ transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan mereka, dan terus meninjau ulang akibat layanan dan teknologi mereka pada hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki pengguna, juga dengan potensi jebakan ketika kegiatan mereka disalahgunakan. Transparasi tersebut dapat mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar dan penghormatan pada hak asasi manusia.

75 73


d. Serangan dunia maya x

6HPXD WLQGDNDQWLQGDNDQ DWDV GDVDU NHDPDQDQ yang dilakukan harus konsisten dengan hukum dan VWDQGDU +$0 LQWHUQDVLRQDO 7LQGDNDQWLQGDNDQ keamanan akan menjadi tidak sah bila hal dilakukan XQWXNPHQJKDODQJLKDNODLQQ\DVHEDJDLFRQWRKKDN atas privasi atau hak atas kebebasan berekspresi), NHFXDOLDWDVNRQGLVLNRQGLVLNKXVXV

x

6HPXDSHPEDWDVDQKDUXVGLGHÀQLVLNDQVHFDUDMHODV GDQ VHPSLW GLODNXNDQ VHFDUD PLQLPDO DJDU VHVXDL dengan kebutuhan yang nyata/asli yang diakui VHEDJDLVDKGDODPKXNXPLQWHUQDVLRQDOGDQVHFDUD SURSRUVLRQDO GLSHUOXNDQ 3HPEDWDVDQSHPEDWDVDQ harus juga sesuai dengan kriteria lainnya yang NKXVXV GDUL PDVLQJPDVLQJ KDN 7LGDN DGD pembatasan di luar dari pembatasan tegas tersebut yang dibolehkan.

x Dalam hal tindakan serangan dunia maya terkait dengan tindakan negara, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. x Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati koneksi yang aman atas dan di internet. Hal ini termasuk perlindungan dari pelayanan dan protokol \DQJ PHQJDQFDP IXQJVLIXQJVL WHNQLV GDUL LQWHUQHW (seperti virus, malware dan sebagainya)

74 76


x Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi para individu dari intervensi pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini merupakan kewajiban negara meski terdapat situasi bahwa penentuan asal dari serangan dunia maya dan identitas pelaku seringkali VXOLWGLODNXNDQVHFDUDWHNQLV x Kewajiban positif untuk melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan yang efektif dan sesuai untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, menangkap orang yang bertanggungjawab, dan menggunakan tindakan XQWXN PHQFHJDK NHMDGLDQ WHUVHEXW WHUMDGL ODJL GL masa depan. Serangan dunia maya atau tindakan untuk mengganggu atau menggunakan fungsi sistem berbasis komputer, yang meliputi tindakan seperti membajak akun atau jaringan komputer, dan sering juga melakukan tindakan dalam EHQWXN VHUDQJDQ OD\DQDQ VHUYHU VHFDUD EHUDQWDL 'GR6 Selama serangan tersebut, sejumlah komputer digunakan untuk membanjiri sebuah server jaringan dimana laman yang ditargetkan ditempati dengan permintaan, hasilnya laman rusak dan tidak bisa diakses dalam waktu tertentu. Waktu pemblokiran kadang dilakukan selama peristiwa SROLWLNSHQWLQJ3HODSRU.KXVXVMXJDPHQFDWDWEDKZDODPDQ milik organisasi hak asasi manusia dan pihak yang tidak setuju dengan pemerintah sering dan terus menjadi target serangan DdoS, beberapa serangan tersebut terdapat pada lampiran pertama laporan ini. Laporan Pelapor Khusus PBB Untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 51

77 75


e. Perlindungan hak atas privasi dan data pribadi x

Setiap orang berhak atas privasi. Hak ini menyatakan EDKZD VHWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN WLGDN GLFDPSXUL DWDX PHQGDSDWNDQ VHUDQJDQ WHUKDGDS PDVDODK masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau KXEXQJDQ VXUDWPHQ\XUDWQ\D DWDX VHFDUD WLGDN VDKGLVHUDQJNHKRUPDWDQGDQQDPDEDLNQ\DVHFDUD VHZHQDQJZHQDQJ DWDX VHFDUD WLGDN VDK 6HWLDS orang berhak atas perlindungan hukum terhadap FDPSXU WDQJDQ DWDX VHUDQJDQ WHUVHEXW 3DVDO Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 .RYHQDQ,QWHUQDVLRQDO+DNKDN6LSLOGDQ3ROLWLN

x

Bahwa hubungan surat menyurat atau komunikasi lainnya atau korespondensi, meliputi seluruh bentuk komunikasi, termasuk komunikasi melalui internet. Hak atas korespondensi harus memberi peningkatan atas kewajiban pada negara untuk memastikan bahwa surat elektronik dan bentuk lain dari komunikasi dalam jaringan sebenarnya dikirimkan NH SHQHULPD \DQJ EHUNHQDQ WDQSD DGDQ\D FDPSXU WDQJDQDWDXLQVSHNVLGDULEDGDQEDGDQQHJDUDDWDX pihak ketiga.

x

Setiap orang berhak untuk bebas berkomunikasi tanpa SHPDQWDXDQ\DQJWLGDNVDKGDQVHZHQDQJZHQDQJ PLVDOQ\D SHQHOXVXUDQ WLQJNDK ODNX SURÀOLQJ GDQ F\EHUVWDONLQJ DWDX DQFDPDQ SHQJLQWDLDQ GDQ penyadapan. Semua perjanjian terkait dengan akses dari pelayanan online yang termasuk penerimaan XQWXN SHPDQWDXDQ KDUXV GLQ\DWDNDQ VHFDUD MHODV bentuk dan sifat pemantauannya.

76 78


x

Setiap orang mempunyai hak atas personalitas virtual yang tidak dapat diganggu gugat. Personalitas virtual ini harus dihormati, namun hak ini tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Tanda WDQJDQ GLJLWDO QDPDQDPD SHQJJXQD SDVVZRUG PIN dan lainnya tidak boleh digunakan atau diubah tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik.

x

Setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi VHFDUD DQRQLP GL LQWHUQHW GDQ KDN XQWXN mengJunakan sandi untuk memastikan keamanan, kerahasiaan dan komunikasi yang anonim.

x

Perlindungan terhadap data pribadi mewujudkan suatu bentuk khusus dari penghormatan hak atas privasi. Negara wajib mengatur melalui hukum yang jelas, tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan dan penyampaian data pribadi, dan untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan data ROHK EDGDQ QHJDUD DWDXSXQ SLKDNSLKDN VZDVWD Selain itu juga melarang pemrosesan data untuk WXMXDQWXMXDQ \DQJ WLGDN VHVXDL GHQJDQ .RYHQDQ +DNKDN6LSLOGDQ3ROLWLN+XNXPSHUOLQGXQJDQGDWD harus mengakui hak atas informasi, koreksi, dan jika diperlukan penghapusan data, serta menyediakan bimbingan yang efektif.

79 77


Hak atas privasi adalah penting bagi para individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Tentu saja, menurut sejarah, kemauan orang untuk melakukan debat PHQJHQDLKDOKDO\DQJNRQWURYHUVLDOGLZLOD\DKSXEOLNVHODOX dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan debat WHUVHEXWVHFDUDWDQSDQDPDDQRQ\PRXV ,QWHUQHWPHPEXDW para individu bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus mengungkapkan identitas mereka, FRQWRKQ\D PHODOXL SHQJJXQDDQ QDPD SDOVX GDODP IRUXP obrolan dan ruang pesan. Namun, pada saat yang sama, internet juga menghadirkan alat dan mekanisme melalui dua pihak, swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan PHQJXPSXONDQ LQIRUPDVL WHQWDQJ NRPXQLNDVL GDQ DNWLÀWDV LQGLYLGX GL LQWHUQHW 3UDNWLNSUDNWLN VHSHUWL LWX GDSDW menimbulkan sebuah pelanggaran pada hak atas privasi yang dimiliki para pengguna internet, dan mengurangi NHSHUFD\DDQGLULRUDQJGDQNHDPDQDQGDODPPHQJJXQDNDQ LQWHUQHW PHQJKDPEDW DUXV EHEDV LQIRUPDVL GDQ JDJDVDQ gagasan dalam jaringan. Laporan Pelapor Khusus PBB Untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 53

x

78 80

3UDNWLNSUDNWLN SHQJJXQDDQ DODW GDQ PHNDQLVPH melalui dua pihak, swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang NRPXQLNDVLGDQDNWLÀWDVLQGLYLGXGLLQWHUQHWGDSDW menimbulkan sebuah pelanggaran pada hak atas privasi yang dimiliki para pengguna internet, dan PHQJXUDQJL NHSHUFD\DDQ GLUL RUDQJ GDQ NHDPDQDQ dalam menggunakan internet, menghambat arus EHEDV LQIRUPDVL GDQ JDJDVDQJDJDVDQ GDODP jaringan.


x

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang maksimal bagi kehidupan pribadinya, mempunyai hak untuk memastikan dalam bentuk yang bisa dimengerti, apapun data pribadi yang di WHPSDWNDQSDGDÀOHGDWDRWRPDWLVGDQXQWXNDSD tujuannya. Setiap individu harus bisa memastikan otoritas publik mana atau individu atau badan VZDVWDPDQDELVDPHQJRQWUROÀOHPHUHND

x

Negara mempunyai kewajiban untuk mengadopsi KXNXPKXNXP SHUOLQGXQJDQ GDWD GDQ SULYDVL \DQJ efektif sesuai dengan Pasal 17 Kovenan Internasional +DNKDN 6LSLO GDQ 3ROLWLN WHUPDVXN NHKDUXVDQ DGDQ\D KXNXP \DQJ VHFDUD MHODV PHQMDPLQ KDN semua individu dalam menentukan bentuk yang bisa dimengerti di mana data pribadi ditempatkan SDGD ÀOH GDWD RWRPDWLV GDQ XQWXN WXMXDQWXMXDQ tertentu, serta menentukan otoritas publik atau pihak atau badan swasta yang mengawasi atau EROHKPHQJDZDVLÀOHÀOHPHUHND

Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh SLKDNEHUZHQDQJSXEOLNDWDXLQGLYLGXLQGLYLGXDWDXEDGDQ EDGDQ KDUXV GLDWXU ROHK KXNXP /DQJNDKODQJNDK \DQJ HIHNWLI KDUXV GLDPELO ROHK 1HJDUDQHJDUD JXQD PHQMDPLQ bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi VHVHRUDQJ WLGDN MDWXK NH WDQJDQ RUDQJRUDQJ \DQJ WLGDN PHPLOLNL NHZHQDQJDQ VHFDUD KXNXP XQWXN PHQHULPD memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh GLJXQDNDQ XQWXN WXMXDQWXMXDQ \DQJ WLGDN VHVXDL GHQJDQ Kovenan.

81 79


Guna mendapatkan yang perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki KDN XQWXN PHQHQWXNDQ GDWDGDWD SULEDGL DSD \DQJ DNDQ GLVLPSDQ GDODP UHNDPDQGDWD RWRPDWLV GDQ XQWXN WXMXDQ DSD-LNDUHNDPDQGDWDWHUVHEXWPHPXDWGDWDSULEDGL\DQJ WLGDN EHQDU DWDX GLNXPSXONDQ DWDX GLSURVHV GHQJDQ FDUD \DQJ EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ KXNXP maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut . Komentar Umum No. 16 Komite HAM, Angka 10.

x

1HJDUDQHJDUD SHUOX PHPDVWLNDQ EDKZD SDUD individu bisa mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa identitas di internet dan menghindari pengapdopsian sistem registrasi dengan nama sesungguhnya. Di bawah situasi luar biasa, negara ELVD PHPEDWDVL KDN DWDV SULYDVL XQWXN WXMXDQ WXMXDQ DGPLQLVWUDVL SHUDGLODQ DWDX SHQFHJDKDQ WLQGDN NHMDKDWDQ 1DPXQ WLQGDNDQWLQGDNDQ tersebut harus sesuai dengan kerangka kerja HAM internasional.

x

Hak atas privasi dapat menjadi subjek pembatasan atau larangan di bawah kondisi tertentu. Hal ini bisa meliputi kegiatan pengintaian yang dilakukan ROHKQHJDUDXQWXNWXMXDQWXMXDQSURVHVSHQJDGLODQ SLGDQD SHQFHJDKDQ NHMDKDWDQ DWDX PHPHUDQJL terorisme.

80 82


x

Suatu intervensi diperbolehkan hanya jika kriteria untuk pembatasan yang dibolehkan di bawah hukum HAM internasional terpenuhi. Harus ada sebuah KXNXP \DQJ VHFDUD MHODV PHQJJDPEDUNDQ NRQGLVL kondisi hak atas privasi dari individu bisa dibatasi GL EDZDK NRQGLVLNRQGLVL WHUWHQWX GDQ WLQGDNDQ tindakan tersebut harus diambil dengan berdasarkan keputusan khusus, yang dilakukan oleh otoritas negara berdasarkan hukum, dan harus menghormati prinsip proporsionalitas.

x

Negara harus memastikan bahwa tindakan apapun yang ditujukan untuk membatasi hak atas privasi, GLODNXNDQ EHUGDVDUNDQ VHEXDK NHSXWXVDQ VSHVLÀN oleh sebuah otoritas negara yang dengan jelas berdasarkan hukum, dan dalam pelaksanaannya dan KDUXV PHQJKRUPDWL SULQVLSSULQVLS NHEXWXKDQ GDQ keseimbangan

83 81


3. HAK ATAS AKSES TERHADAP INTERNET x

6HWLDS RUDQJ EHUKDN DWDV VHPXD KDNKDN GDQ kebebasan tanpa adanya pembedaan dari semua bentuknya, seperti etnisitas, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal muasal kebangsaaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (Pasal 2 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 2 Kovenan Hak 6LSLOGDQ3ROLWLN 7LQGDNDQDÀUPDWLIDWDXWLQGDNDQ yang khusus diakui untuk memastikan adanya SHUVDPDDQ \DQJ Q\DWD EDJL RUDQJRUDQJ DWDX kelompok yang termarjinalisasi/terpinggirkan.

x

Setiap negara perlu memastikan adanya akses universal pada internet, dan harus menjadi sebuah prioritas bagi semua negara, untuk menerapkan hak akan kebebasan berekspresi. Akses ke internet juga penting guna memajukan penghormatan terhadap KDNKDNODLQVHSHUWLKDNDWDVSHQGLGLNDQSHOD\DQDQ kesehatan dan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pemilihan (umum) yang bebas.

x

Hak atas akses dan menggunakan internet harus dijamin untuk semua dan tidak boleh menjadi subyek VHWLDSSHPEDWDVDQNHFXDOLGLQ\DWDNDQROHKKXNXP diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau untuk PHOLQGXQJLKDNKDNGDQNHEHEDVDQRUDQJODLQGDQ KDUXVNRQVLVWHQGHQJDQKDNKDNODLQQ\D\DQJGLDNXL

82 84


x

Tanpa adanya akses internet yang memfasilitasi pembangunan ekonomi dan penikmatan sejumlah KDN DVDVL PDQXVLD NHORPSRNNHORPSRN PDUMLQDO GDQQHJDUDQHJDUDEHUNHPEDQJPDVLKWHUSHUDQJNDS pada situasi yang tidak menguntungkan, yang mempertahankan ketidaksetaraan di dalam negara maupun antar negara. Untuk memerangi situasi ketidaksetaraan, perlu untuk memastikan kelompok marMinal atau bagian masyarakat yang kurang beruntung agar bisa mengekspresikan keluhannya VHFDUDHIHNWLIGDQVXDUDPHUHNDKDUXVGLGHQJDUNDQ

Internet sebagai media yang bisa menyalurkan hak atas kebebasan berekspresi, dapat menjalankan tujuannya jika negara menjalankan komitmen mereka untuk membangun kebijakan yang positif untuk mewujudkan akses universal ke LQWHUQHW7DQSDDGDQ\DNHELMDNDQ\DQJQ\DWDGDQUHQFDQD UHQFDQDDWDVWLQGDNDQLQWHUQHWDNDQPHQMDGLVHEXDKDODW teknologi yang hanya bisa diakses oleh sejumlah tertentu (elit) bersamaan dengan terjadinya “digital divide/ kesenjangan digital” ,VWLODK´NHVHQMDQJDQGLJLWDOGLJLWDOGLYLGH µPHQJDFXSDGD jarak antara orang yang mempunyai akses ke teknologi informasi dan digital, pada khususnya internet, dan orang yang mempunyai akses terbatas atau yang sama sekali tidak mempunyai akses ke internet. Sangat kontras bila dilihat bahwa ada 71,6 pengguna internet per 100 SHQGXGXNGLQHJDUDQHJDUDPDMXGDQVHEDOLNQ\DKDQ\DDGD SHQJJXQDLQWHUQHWSHUSHQGXGXNGLQHJDUDQHJDUD berkembang.

85 83


3HUEHGDDQLQLWHUOLKDWNLDQPHQFRORNGLEHQXD$IULND\DQJ angkanya hanya 9,6 pengguna internet per 100 penduduk. Lebih lagi, kesenjangan digital juga dapat dilihat dari JDULJDULVNHND\DDQJHQGHUZLOD\DKJHRJUDILVGDQVRVLDOdi dalam negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa yang bisa mengakses teknologi komunikasi dan LQIRUPDVL DNVHV LQWHUQHW FHQGHUXQJ WHUNRQVHQWUDVL SDGD NHORPSRN HOLW VRVLDO HNRQRPL SDGD NKXVXVQ\D GL QHJDUD negara di mana penetrasi internet itu rendah. Selain itu, RUDQJRUDQJ \DQJ WLQJJDO GL SHGHVDDQ VHULQJ GLKDGDSNDQ dengan hambatan dalam mengakses internet, seperti tidak adanya ketersediaan teknologi, koneksi internet yang lambat, dan/atau harga yang tinggi. Selain itu, meski WHUVHGLD NRQHNVL LQWHUQHW NHORPSRNNHORPSRN \DQJ NXUDQJ beruntung, seperti penyandang disabilitas dan orang \DQJ PHQMDGL EDJLDQ GDUL NHORPSRNNHORPSRN PLQRULWDV sering menghadapi hambatan dalam mengakses internet yang berguna, relevan, dan bermakna bagi mereka dalam PHQMDODQLNHKLGXSDQVHKDULKDUL Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 60 dan 61.

x

84 86

Hak untuk akses dan menggunakan internet mencakup; L .XDOLWDV SHOD\DQDQVHUYLV TXDOLW\ RI VHUYLFH NXDOLWDV SHOD\DQDQ NHSDGD RUDQJRUDQJ \DQJ berhak atas akses harus berkembang sejalan dengan berbagai kemungkinan terhadap peningkatan/perkembangan teknologi; ii. Kebebasan untuk memilih sistem dan penggunaan software; adanya akses kebebasan untuk memilih sistem, dan penggunaan aplikasi software (perangkat lunak), termasuk untuk memfasilitasi dan menjaga interkonektivitas


dan inovasi, protokol dan infrastruktur NRPXQLNDVL KDUXV GLRSHUDVLNDQ GDQ VWDQGDU standar harus terbuka. Setiap orang harus dapat mengembangkan konten, aplikasi, GDQ SHOD\DQDQ VHUYLFH WDQSD PHODOXL DWDX PHQMDODQLRWRULVDVL\DQJWHUSXVDWGDQSURVHGXU prosedur validasi; iii. Memastikan adanya keterbukaan digital; keterbukaan digital mensyaratkan bahwa semua orang mempunyai akses untuk, dan SHQJJXQDDQVHFDUDHIHNWLIGDULFDNXSDQPHGLD GLJLWDOSODWIRPGDQDODWDODWNRPXQLNDVLXQWXN manajemen dan proses informasi. Untuk dukungan aktif tahap akhir harus tersedia untuk pengaturan sendiri dan fasilitas serta SHOD\DQDQEHUEDVLVNDQNRPXQLWDVODLQQ\D7LWLN titik akses internet publik harus disediakan, seperti pada telecenter SHUSXVWDNDDQ SXVDW pusat komunitas, klinik dan sekolah. Akses kepada internet melalui handphone juga harus didukung; iv. Netralitas internet dan persamaan internet; internet adalah suatu kebutuhan global. Pembangunannya harus dilindungi dan dimajukan sebagai sarana untuk pertukaran informasi, komunikasi dan budaya yang bebas, terbuka, sederajat dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada pemberian keistimewaan (privileges), atau penghambatan terhadap, setiap pihak atau konten yang berdasarkan pada latar belakang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya diskriminasi yang positif untuk memajukan persamaan dan keragaman untuk, dan melalui internet.

87 85


x

1HJDUDQHJDUD SHUOX PHQGXNXQJ LQLVLDWLI XQWXN memastikan bahwa informasi dalam jaringan dapat diakses dengan baik oleh semua sektor masyarakat, meliputi orang atau kelompok penyandang disabilitas dan orang atau kelompok lainnya yang menjadi minoritas. Kelompok tertentu dalam masyarakat VHFDUD VLVWHPDWLV OHELK PHPSXQ\DL NHWHUEDWDVDQ atau pengurangan pada akses terhadap internet dan sarana serta kesempatan untuk pengunaan efektif internet dari pada kelompok lainnya. Hal ini dapat merupakan diskriminasi yang nyata (de facto) dalam hal kemampuan mereka untuk menikmati +$00DNDXVDKDXVDKDXQWXNPHQLQJNDWNDQDNVHV dan penggunaan efektif internet harus diakui dan dilakukan atas ketidaksamaan akses tersebut.

x

Bahwa kebutuhan khusus untuk semua orang dalam menggunakan internet harus dilakukan sebagai EDJLDQ GDUL KDNKDN PHUHND XQWXN LNXW VHUWD dalam kehidupan sosial dan budaya, dan untuk PHQJKRUPDWL +$0Q\D 3HUKDWLDQ NKXVXV KDUXV GLEHULNDQ SDGD NHEXWXKDQNHEXWXKDQ NHORPSRN kelompok terpinggirkan termasuk manula, pemuda, minoritas etnis dan bahasa, dan masyarakat adat, penyandang disabilitas dan semua identitas seksual dan gender.

x

Semua hardware, kode, aplikasi dan konten harus GLUDQFDQJPHQJJXQDNDQSULQVLSSULQVLSSHUDQFDQJDQ yang universal sehingga dapat berguna bagi semua RUDQJ XQWXN PHQFDSDL NHPXQJNLQDQ SHQJJXQDDQ seluas mungkin, tanpa adanya kebutuhan untuk DGDSWDVL DWDX SHUDQFDQJDQ NKXVXV +DO LQL PHQFDNXS NHEXWXKDQDWDVEDKDVDEDKDVDGDQscript EHUEHGDbeda yang perlu didukung.

86 88


x

Negara harus membuat sebuah kebijakan yang nyata dan efektif, bekerjasama dengan para individu dari semua bagian masyarakat, termasuk sektor swasta dan kementerian yang relevan, untuk membuat LQWHUQHW WHUVHGLD VHFDUD OXDV GDSDW GLDNVHV GDQ terjangkau bagi semua segmen masyarakat.

x Semua negara mempunyai kewajiban positif untuk mempromosikan atau memfasilitasi pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan sarana yang dibutuhkan untuk menyalurkan hak ini, termasuk internet. Oleh karena itu negara harus mengadopsi NHELMDNDQNHELMDNDQ GDQ VWUDWHJL \DQJ Q\DWD VHUWD efektif, yang dibangun melalui kerjasama dengan para individu dari semua bagian di masyarakat, termasuk sektor swasta serta kementerian terkait XQWXNPHPEXDWLQWHUQHWWHUVHGLDVHFDUDPHQ\HOXUXK dapat diakses, dan terjangkau oleh semuanya. Negara harus memasukkan kemampuan menggunakan internet di kurikulum sekolah, dan mendukung modul pembelajaran yang serupa di luar sekolah. Sebagai tambahan SHODWLKDQ NHWUDPSLODQ GDVDU PRGXOPRGXO WHUVHEXW KDUXV PHQJNODULÀNDVL NHXQWXQJDQNHXQWXQJDQ GDODP PHQJDNVHV informasi dalam jaringan, dan berkontribusi memberikan LQIRUPDVL VHFDUD EHUWDQJJXQJMDZDE 3HODWLKDQ GDSDW MXJD membantu para individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari konten yang merusak, dan menjelaskan akibat yang bisa timbul karena mengungkap informasi pribadi di internet. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 88

89 87


x Kewajiban positif ini, setidaknya Negara harus: i. Mengadakan mekanisme pengaturan, yang dapat PHQFDNXS UH]LP SHQHWDSDQ KDUJD SUDV\DUDW pelayanan universal, dan perjanjian perizinan, yang mengembangkan akses internet yang lebih OXDV WHUPDVXN EDJL ZLOD\DKZLOD\DK PLVNLQ GDQ SHGHVDDQ\DQJWHUSHQFLO ii. Menyediakan dukungan langsung untuk memfasilLtasi tasi akses, termasuk dengan mengadakan pusat teknologi informasi dan NRPXQLNDVL LQIRUPDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ WHFKQRORJ\,&7 EHUEDVLV NRPXQLWDV GDQ WLWLN akses publik lainnya. iii. Memajukan kesadaran yang memadai tentang EDLN LWX EDJDLPDQD FDUD PHQJJXQDNDQ LQWHUQHW maupun keuntungan yang mungkin didapatkan dari penggunaan internet, terutama bagi kaum miskin, anak, dan mereka yang berusia lanjut VHUWDSRSXODVLSHGHVDDQ\DQJWHUSHQFLO LY 0HQJDGDNDQ ODQJNDKODQJNDK NKXVXV XQWXN memastikan akses internet yang setara bagi NDXPGLIDEHOGDQRUDQJRUDQJ\DQJEHUDGDGDODP posisi yang lemah (disadvantaged persons). Y *XQDPHQHUDSNDQKDOKDOGLDWDV1HJDUDKDUXV PHQJDGRSVL UHQFDQD WLQGDNDQ PXOWL WDKXQ JXQD PHQJLQJNDWNDQ DNVHV LQWHUQHW \DQJ PHQFDNXS WDUJHW \DQJ MHODV GDQ VSHVLÀN VHUWD VWDQGDU standar transparansi, pelaporan publik, dan sistem pemantauan. x 1HJDUDQHJDUD VHFDUD NKXVXV QHJDUD PDMX XQWXN menghormati komitmen, tujuan pembangunan Millennium mereka, untuk memfasilitasi transfer WHNQRORJL SDGD QHJDUDQHJDUD EHUNHPEDQJ GDQ XQWXN PHQJLQWHJUDVLNDQ SURJUDPSURJUDP \DQJ

88 90


efektif guna memfasilitasi akses internet universal GL GDODP SHPEDQJXQDQ GDQ NHELMDNDQNHELMDNDQ pendukung. 'L EHEHUDSD QHJDUD \DQJ VHFDUD HNRQRPL PDMX DNVHV internet telah diakui sebagai hak. Contohnya, parlemen (VWRQLD PHQJHOXDUNDQ XQGDQJXQGDQJ GL WDKXQ \DQJ menyatakan bahwa akses internet merupakan sebuah KDN GDVDU PDQXVLD /HPEDJD NRQVWLWXVL 3HUDQFLV GL WDKXQ VHFDUD HIHNWLI PHQ\DWDNDQ EDKZD DNVHV LQWHUQHW merupakan hak fundamental, dan pengadilan konstitusi di &RVWD5LFDPHQFDSDLNHSXWXVDQ\DQJVHUXSDGLWDKXQ Melangkah lebih maju, Finlandia mengeluarkan sebuah ketetapan di tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap NRQHNVL LQWHUQHW KDUXV PHPSXQ\DL NHFHSDWDQ SDOLQJ WLGDN satu Megabite per detik (level Broadband). Pelapor Khusus MXJDPHQFDWDWEDKZDPHQXUXWVXUYH\\DQJGLODNXNDQROHK %ULWLVK %URDGFDVWLQJ &RUSRUDWLRQ GL EXODQ 0DUHW GDULRUDQJ\DQJGLZDZDQFDUDLGLQHJDUDSHUFD\DEDKZD akses internet adalah hak dasar manusia. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 65.

x Negara harus memasukkan kemampuan menggunakan internet di kurikulum sekolah, dan mendukung modul pembelajaran yang serupa di luar sekolah. Sebagai tambahan pelatihan ketrampilan GDVDU PRGXOPRGXO WHUVHEXW KDUXV PHQJNODULÀNDVL NHXQWXQJDQNHXQWXQJDQGDODPPHQJDNVHVLQIRUPDVL dalam jaringan, dan berkontribusi memberikan LQIRUPDVLVHFDUDEHUWDQJJXQJMDZDE3HODWLKDQGDSDW juga membantu para individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari konten yang merusak, dan menjelaskan akibat yang bisa timbul karena mengungkap informasi pribadi di internet. 91 89


x Kebijakan untuk memotong akses internet, atau bagian tertentu dari internet, bagi seluruh populasi atau bagian tertentu dari publik (mematikan internet) tidak dapat dibenarkan, termasuk dengan alasan ketertiban umum maupun alasan keamanan nasional. Hal yang sama berlaku pada tindakan memperlambat (VORZ GRZQ) internet atau bagian tertentu dari internet. x Bahwa merampas hak atas akses internet dari seseorang sebagai bagian dari hukuman adalah langkah ekstrim yang hanya dapat dibenarkan bila langkah yang lebih tidak membatasi tidak tersedia dan atas perintah pengadilan, dengan mempertimbangkan dampak dari langkah tersebut terhadap penikmatan hak asasi manusia. x 7LQGDNDQDWDXODQJNDKODQJNDKODLQ\DQJPHPEDWDVL akses internet, seperti mewajibkan pendaftaran atau prasyarat lainnya terhadap penyedia layanan tidak GLEHQDUNDQ NHFXDOL ELOD ODQJNDKODQJNDK WHUVHEXW mematuhi/memenuhi tes pembatasan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat di bawah hukum internasional.

90 92



Daftar Pustaka

Peraturan Nasional : 8QGDQJ8QGDQJ'DVDU 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ Telekomunikasi 8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQWHQWDQJ+DN Asasi Manusia 8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQWHQWDQJ3HUV 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ 3HQJHVDKDQ .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO WHQWDQJ +DN Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ 3HQJHVDKDQ .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO WHQWDQJ +DN Hak Sipil dan Politik 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ Keterbukaan Informasi Publik 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ 3RUQRJUDÀ 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ Intelijen Negara .LWDE8QGDQJ8QGDQJ+XNXP3LGDQD.8+3 Internasional : 'HNODUDVL8QLYHUVDO+$08QLYHUVDO'HFODUDWLRQRQ Human Rights) .RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO WHQWDQJ +DN+DN (NRQRPL Sosial dan Budaya (The International Covenant on (FRQRPLF6RFLDOGDQ&XOWXUDO5LJKWV

94

91 91



.RYHQDQ ,QWHUQDVLRQDO WHQWDQJ +DN+DN 6LSLO GDQ 3ROLWLN 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDOGDQ&XOWXUDO5LJKWV 4. Komentar Umum (General Comment) Komite HAM PBB No. 34 Tahun 2004. 3ULQVLS3ULQVLS 6LUDFXVD WHQWDQJ 3HPEDWDVDQ dan Pengurangan Ketentuan dalam Kovenan ,QWHUQDVLRQDO +DN+DN 6LSLO GDQ 3ROLWLN 6LUDFXVD 3ULQFLSOHV RQ WKH /LPLWDWLRQ DQG 'HURJDWLRQ RI Provisions in the International Covenant on Civil DQG3ROLWLFDO5LJKWV 3ULQVLS3ULQVLS -RKDQQHVEXUJ WHQWDQJ .HDPDQDQ Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses WHUKDGDS ,QIRUPDVL 7KH -RKDQQHVEXUJ 3ULQFLSOHV RQ 1DWLRQDO 6HFXULW\ )UHHGRP RI ([SUHVVLRQ DQG $FFHVVWR,QIRUPDWLRQ)UHHGRPRI([SUHVVLRQDQG $FFHVVWR,QIRUPDWLRQ 7. Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi GDQ ,QWHUQHW -RLQW 'HFODUDWLRQ RQ )HHGRP RI Expression and the Internet), dari perwakilan PBB, OSCE, OAS dan ACHPR Tahun 2011. 8. R Resolusi HAM PBB tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM di Internet (the Promotion, 3URWHFWLRQDQG(QMR\PHQWRI+XPDQ5LJKWVRQWKH Internet) tahun 2012. Regional : 1. Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Dasar (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms) .RQYHQVL $PHULND WHQWDQJ +$0 $PHULFDQ Convention of Human Rights) 3. Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk $IULFDQ&KDUWHURQ+XPDQDQG3HRSOHV·5LJKWV

92 92

95



4. Deklarasi HAM Asean (Asean Human Rights 'HFODUDWLRQ 'HNODUDVL $PHULND WHQWDQJ 3ULQVLS3ULQVLS .HEHEDVDQ %HUHNVSHVL WKH ,QWHU$PHULFDQ 'HFODUDWLRQRI3ULQFLSOHVRQ)UHHGRPRI([SUHVVLRQ tahun 2000. 'LUHFWLYHRI(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGRIWKH&RXQFLO RQ FHUWDLQ OHJDO DVSHFWV RI LQIRUPDWLRQ VRFLHW\ VHUYLFHVLQSDUWLFXODUHOHFWURQLFFRPPHUFHLQWKH Internal Market Tahun 2000. 7. Konvensi Kejahatan Dunia Maya (the Convention RQ&\EHUFULPHV 'HZDQ(URSD7DKXQ 'HNODUDVL WHQWDQJ 3ULQVLS3ULQVLS .HEHEDVDQ %HUHNVSUHVL GL $IULND 'HFODUDWLRQ RI 3ULQFLSOHV RQ)UHHGRPRI([SUHVVLRQLQ$IULFD .RPLVL$IULND untuk HAM dan Hak Penduduk Tahun 2002. 'HNODUDVL %HUVDPD -RLQW 'HFODUDWLRQ 2UJDQLVDVL Eropa untuk Keamanan dan Kerjasama (the 2UJDQL]DWLRQ IRU 6HFXULW\ DQG &RRSHUDWLRQ LQ (XURSH26&( 2UJDQLVDVL1HJDUD1HJDUD$PHULND WKH2UJDQL]DWLRQRI$PHULFDQ6WDWHV2$6 7DKXQ 2004. 7KH 'HFODUDWLRQ RI )UHHGRP RI &RPPXQLFDWLRQ RQWKH,QWHUQHW·WDKXQGDQ¶WKH'HFODUDWLRQ on Human Rights and the Rule of Law in the ,QIRUPDWLRQ6RFLHW\·WDKXQ Putusan Pengadilan : 3XWXVDQ 3HQJDGLODQ +$0 1HJDUD1HJDUD ,QWHU $PHULNDWKH,QWHU$PHULFD&RXUWRI+XPDQ5LJKWV 2. Putusan Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights).

96

91 93



Laporan : 1. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 1998 2. Pelapor Khusus untuk Hak atas Kebebasan %HUHNVSUHVL 2UJDQLVDVL 1HJDUD1HJDUD $PHULND Tahun 1999 3. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2000 4. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011 5. Laporan Freedom on the Net 2012, Freedom House, 2012. 6. Laporan, Kajian terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 200 tentang Ketertiban Umum, Komnas HAM, Tahun 2008. Buku : $UWLFOH´7KH3XEOLF·V5LJKWWR.QRZ3ULQFLSOHRQ Freedom of Information Legislation”, International Standar Series, Juni 1999. 0DQIUHG1RZDN´,QWURGXFWLRQWRWKH,QWHUQDWLRQDO Human Rights Regime”, Martinus Nijhoff Publisher, 2003. 3. ELSAM, “Kebebasan dan Intimidasi, Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima 3URSLQVL3HULRGHµ7DKXQ -RYDQ .XUEDOLMD ´$Q ,QWURGXFWLRQ WR ,QWHUQHW *RYHUQDQFHWKHGLWLRQµ'LSOR)RXQGDWLRQ $UWLFOH ´%DODQFLQJ WKH5LJKWVWRWKH )UHHGRP RI([SUHVVLRQDQG,QWHOOHFWXDO3URSHUW\3URWHFWLRQ LQWKH'LJLWDO$JHµ3ROLF\%ULHI'HVHPEHU

94 92

97



6. ELSAM, “Tata Kelola Internet Berbasis Hak, Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Seri Internet dan HAM, 2013. Makalah: 1. T Toby Mendel, “Freedom of Information as an ,QWHUQDWLRQDOO\ 3URWHFWHG +XPDQ 5LJKWµ $UWLFOH 19, 2003. )UHHGRP )RUXP$UWLFOH )HGHUDWLRQ RI 1HSDOL Journalist (FNJ), “Freedom of Information”, %DFNJURXQG3DSHU'HVHPEHU 3. W Wahyudi Djafar, “Pembatasan Kebebasan Berekspresi”, 2012. 4. W Wahyudi Djafar, “Kebebasan Berekspresi di Internet”, 2012. 5. W Wahyudi Djafar, “Jaminan Perlindungan Kebebasan Berekspresi”, 2012. 6. T Triana Dyah, “Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat” Bulletin Asasi, ELSAM, 2012. Laman: KWWSLQWHUQHWULJKWVDQGSULQFLSOHVRUJZSFKDUWHU KWWSZZZLQWJRYIRUXPRUJFPV

98

91 95

KEBEBASAN DI INTERNET BUKUBEREKSPRESI SAKU

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET


PROFIL ELSAM Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan PROFIL ELSAM internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak berekspresi Berbagai turut kelompok masyarakat Agustus 1993 di di internet. Jakarta. Tujuannya berpartisipasi dalam usahajuga menumbuhkembangkan, dan melindungi sipil demikian, menyusunmemajukan berbagai deklarasi dan hak-hak sipil dan politik serta +$0 hak-hak asasi manusia pada SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ GL LQWHUQHW VHEDJDL umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD bagian penting dalam proses mendorong adanya tata 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia.

Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan menjadi salah tantangan promosi hak asasi satu manusia (HAM). HAM saat ini, karena

internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam VISI : Terciptanya masyarakatIndonesia. dan negara Pada Indonesia yang kehidupan masyarakaW tahun demokratis, berkeadilan, dan menghormati manusia. 2012, Indonesia menduduki posisi 8hak di asasi dunia dan posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW MISI : Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang IDFHERRN 51.096.860 twitter kurang memperjuangkan hak asasipengguna, manusia, baik hak sipil-politik lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait terpisahkan. internet di Indonesia belum memadai. Laporan KEGIATAN UTAMA: Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, 1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ asasi manusia; dan berada pada 21 dari 47 negara yang 2. Advokasi hak asasiperingkat manusia dalam berbagai bentuknya; disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan terkait dengandan kesenjangan penyaringan 100 akses, 4. Penerbitan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan 100 dan Hukum Negara 2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan v 97 tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak BUKU SAKU asasi manusia; BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET 2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia PROGRAM KERJA: 1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan Hukum Negara 2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal 3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM STRUKTUR ORGANISASI: STRUKTUR ORGANISASI: Badan Badan Pengurus Pengurus:Periode 2010-2014

Ketua : Ifdhal Kasim, S.H. Ketua: Wakil Ketua : Sandra Moniaga, S.H. Ifdhal Kasim, S.H. Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A. Wakil Ketua: Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M. Sandra Moniaga, S.H. Haris Semendawai S.H., LL.M. Bendahara II : Abdul Sekretaris: 5RLFKDWXO$VZLGDK66RV0$ Anggota Perkumpulan: Bendahara I: G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Abdul Hakim Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M. Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; II:Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Bendahara Kamala Chandrakirana, M.A.; Abdul Haris Semendawai, S.H.,Maria LL.M. Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Anggota Perkumpulan: Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; Dra. I Gusti Agung Badan$VWULG Pelaksana: 3XWUL .DUWLND 0$ ,U $JXVWLQXV 5XPDQVDUD 06F )UDQFLVLD6LND(U\6HGD3K''UV+DGLPXO\R/LHV0DUFRHV M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo.

98 92

101

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan Pelaksanatelah Harian Periode salah 2013-2015 internet menjadi satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi Direktur Eksekutif: tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM Indriaswati Dyah Saptaningrum,S.H., LL.M. atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): HNVSUHVL\DQJGLVDPSDLNDQVHFDUD¶RQOLQH·PHQGDSDWNDQ Wahyu Wagiman,S.H. perlindungan sama dalam aktivitas ekpresi yang Deputi Direkturyang Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): GLODNXNDQ VHFDUD ¶RIÁLQH· %HUEDJDL NHORPSRN QHJDUD Zainal Abidin,S.H. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: dalam kawasan regional juga telah mengembangkan Otto Adiprinsip Yulianto,S.E. berbagai untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan Staf: berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat Adiani Viviana,S.H.; Ahmad Muzani; Andi Muttaqien,S.H.; sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan Ari Yurino,S.Psi.; Daywin Prayogo,S.IP.; Elisabet Maria SULQVLSSULQVLS SHUOLQGXQJDQ +$0 GL LQWHUQHW VHEDJDL Sagala,S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati,S.E.; bagian penting proses mendorong tata Ikhana Indah dalam Barnasaputri,S.H.; Kaniaadanya Mezzariani kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia. Guzaimi,S.IP.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena,S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti,S.Pd.; Triana Dyah,S.S.;

Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar,S.H.; Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga Yohannasalah .XQFXS 66 tantangan HAM saat ini, karena menjadi satu internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakaW Indonesia. Pada tahun Alamat: 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA posisi 4 di $VLD GDODP MXPODK SHQJJXQDDQ LQWHUQHW Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2564 IDFHERRN Telefax.: (+6251.096.860 21) 7919 2519 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar (PDLORIÀFH#HOVDPRULG 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait Website: www.elsam.or.id /LQLPDVDGL7ZLWWHU#HOVDPQHZVGDQ#(OVDP/LEUDU\ internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadaSi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

v 99

BUKU SAKU KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

Recommend Documents