PRA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 TINGKAT KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PRA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 TINGKAT KELURAHAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2017 Tingkat Kelurahan ini dimaksudkan sebagai acuan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi instrumen dalam penyusunan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun ) 2017 Tingkat Kelurahan memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan serta program

dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para peserta Musrenbang pada tingkat Kelurahan sehingga hasil Musrenbang ini dapat dilaksanakan secara optimal.

Jakarta, 2X Februari 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tuty Kusumawati NIP 196304291986032003

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….

I

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………

Ii

PENDAHULUAN …………………………………………….………………..

1

I.

I.1 Latar Belakang…………………………………………………………………

1

I.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….........

2

I.3 Landasan Hukum …………………………………………………….............

3

I.4 Hubungan antar Dokumen……………………………………………………

4

I.5 Sistematika Dokumen…………………………………………………………

5

II.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELURAHAN ………………….

II.1

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

6

II.2

Kebijakan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017

7

II.2.1 Hasil Rembuk RW…....................................................................

6

8

II.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)……………

9

II.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas Kelurahan sesuai dengan

9

kewenangan........................………………….…………………

III.

PENUTUP ……………………………………………………………………..

40

IV.

LAMPIRAN …………………………………………………………………….

42

ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

adalah

dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup tahapan – tahapan penyusunannya. Dalam melakukan Penyusunan RKPD, Bappeda perlu menyusun Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 tingkat Kelurahan yang berpedoman pada RPJMD dan peraturan perundangan terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Tingkat Kelurahan ini telah memasuki tahap penyusunan untuk tahun kelima (2017) RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dan mengacu pada RPJMN dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintahan. Penyusunan dokumen ini menekankan pada proses partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pelaksana pembangunan di Jakarta, dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Rembuk RW yang telah dilaksanakan dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kelurahan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan.

I.2

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tahun 2017 tingkat Kelurahan adalah untuk menyelaraskan, mensinkronkan hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan, serta program dan kegiatan Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan arah kebijakan tahun 2017 dalam pembahasan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Memastikan bahwa hasil rembuk RW telah memenuhi unsur ketepatan dan kecermatan dari sisi dimensi, kewenangan, SKPD/UKPD sasaran dan anggaran. 2. Memastikan kegiatan hasil rembuk RW Tahun 2016 telah searah, sejalan, dan sinkron dengan Program Unggulan dan Program Prioritas RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 – 2017 yang direpresentasikan oleh dokumen ini dalam bentuk arah kebijakan pembangunan Kelurahan.

2

3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah khususnya dalam lingkup Kelurahan untuk berpartisipasi, merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan dalam pembangunan daerah tahun 2017.

I.3

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3

dan

Evaluasi

11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu; 13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017; 16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; 18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

I.4

Hubungan Antar Dokumen Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 tingkat Kelurahan memuat hasil Rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan, serta program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dokumen ini merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya Rembuk RW di 2.724 RW sebelum pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan dan bermuara pada penyusunan rancangan RKPD untuk penetapan RKPD 2017. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.

4

I.5

Sistematika Dokumen Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 tingkat Kelurahan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan Pra Rancangan awal RKPD 2017, (2) Maksud dan Tujuan penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD 2017 tingkat Kelurahan, (3) Landasan Hukum, (4) Hubungan Antar Dokumen, dan (5) Sistematika Dokumen.

BAB II

: Arah

Kebijakan

Pembangunan

Kelurahan,

memuat

hasil

Rembuk RW, arah Kebijakan Pembangunan tahun kelima RPJMD (2017), dan Program dan Prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan. BAB III

: Penutup,

memuat

kaidah

pelaksanaan

penyusunan

Rancangan Awal RKPD 2017 Tingkat Kelurahan.

5

Pra

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

II.1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Arah Kebijakan Pembangunan Kelurahan disusun dengan mengacu pada

Arah

Kebijakan

Pembangunan

Tahun

kelima

(2017)

untuk

mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 sebagai upaya mewujudkan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2013 - 2017, yaitu : “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Tema

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Tahun

2017

adalah

Membangun Manusia Unggul Jakarta, dengan konsep Otak Penuh, Perut Penuh dan Dompet Penuh. Konsep ini diantaranya diinterpretasikan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta. Indeks pembangunan manusia meliputi 3 (tiga) unsur yaitu Pengetahuan (Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah yang diharapkan), Umur Panjang dan Sehat (Angka Harapan Hidup) dan Kehidupan yang Layak (Purchasing Power Parity). Sedangkan indeks kebahagiaan meliputi unsur Pekerjaan, Pendapatan Rumah Tangga, Kondisi Rumah dan Aset, Pendidikan, Kesehatan, Keharmonisan Keluarga, Hubungan Sosial, Ketersediaan Waktu Luang, Keadaan Lingkungan, dan Kondisi Keamanan. Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta sebesar 78,39 persen. Sedangkan Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebesar 69,21 persen. Gambaran mengenai Interpretasi Komponen Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan dalam mewujudkan

6

Otak Penuh, Perut Penuh Dan Dompet Penuh dapat dilihat pada gambar II.1 dan gambar II.2

Gambar II.1. Interpretasi Komponen IPM dalam mewujudkan Otak Penuh, Perut Penuh Dan Dompet Penuh

Gambar II.2. Intrepretasi Komponen Indeks Kebahagiaan dalam mewujudkan Otak Penuh, Perut Penuh Dan Dompet Penuh

II.2. Kebijakan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017 Kebijakan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017 merupakan acuan bagi seluruh Pemangku kepentingan pada saat Musrenbang Kelurahan dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2017 serta berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Kelurahan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan Kelurahan Tahun 2017 harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 7

II.2.1 Hasil Rembuk RW Pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa dokumen Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan salah satunya memuat hasil Rembuk RW. Rembuk RW merupakan tahapan penting dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat karena forum tersebut melibatkan pastisipasi langsung masyarakat di tingkat RW dimulai dari pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi di tingkat Rukun Tetangga (RT) agar dapat dipetakan secara utuh sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tuntas. Pengertian Rembuk RW berdasarkan Pedoman Rembuk RW Tahun 2016 yaitu kegiatan musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dirumuskan bersama. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW pada tahun 2016 ini menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera. Hasil rembuk RW ini akan diinput pada sistem e-Musrenbang oleh para Ketua RW disertai dengan foto usulan. E-Musrenbang adalah sistem informasi yang dibangun untuk mencatat, memverifikasi (kondisi existing/lapangan) dan mempublikasi hasil Rembuk RW di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk web dan aplikasi mobile. Pada penyelenggaraan Rembuk RW tahun 2016 digunakan template kegiatan yang merupakan standarisasi isu, usulan/nomenklatur kegiatan, harga satuan, dan SKPD/UKPD tujuan yang dapat diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pelaksanaan Rembuk RW sebelumnya, serta usulan yang dapat diakomodir oleh SKPD/UKPD. Maksud penyelenggaraan Rembuk RW tahun 2016 yaitu untuk menginventarisasi permasalahan riil yang

terjadi di lingkungan RW serta

memberi masukan dan solusi, yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi. Kegiatan ini bertujuan

untuk

mengidentifikasikan

permasalahan-permasalahan

yang

terjadi dalam lingkungan RW, menyepakati usulan-usulan kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi untuk diusulkan dalam 8

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, dan menetapkan perwakilan RW untuk mengikuti Musrenbang Kelurahan. Terkait dengan hal tersebut, terlampir rekap hasil Rembuk RW Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada minggu II sampai dengan minggu III bulan Februari 2016 dan telah diinput ke dalam sistem e-musrenbang Provinsi DKI Jakarta (musrenbang.jakarta.go.id), untuk dijadikan bahan pembahasan penetapan kegiatan prioritas hasil rembuk RW yang menjadi kewenangan Kelurahan.

II.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 20132017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 20052025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan

program-program

prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

II.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan Program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kelurahan. Selanjutnya, dalam penerapan program peningkatan Kapasitas dapat ditindaklanjuti berdasarkan tugas dan fungsi dari Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 9

Nomor 251 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Berikut terlampir penjabaran tugas dan fungsi serta kewenangan

pada tingkat Kelurahan Tabel II.1 Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Tingkat Kelurahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

PERANGKAT

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI

KELURAHAN

KEWENANGAN

Lurah

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi; c.

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/ atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan; e. melaksanakan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kelurahan; f. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Kelurahan. Wakil Lurah

a. membantu Lurah dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. membantu Lurah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi; 10

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

c. membantu Lurah dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan; d. membantu Lurah dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; e. membantu

Lurah

dalam

pembinaan

masyarakat

dan

lembaga masyarakat Kelurahan; f. membantu Lurah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah Kelurahan; g. menyelenggarakan

koordinasi

dan

pengendalian

atas

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah; h. membantu Lurah dalam pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sektor yang ada di wilayah Kelurahan; i.

mewakili

Lurah

apabila

Lurah

berhalangan

dalam

melaksanakan tugasnya; j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah; dan

k. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah. Sekretariat Kelurahan

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai jengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat; e. melaksanakan

monitoring 11

dan

evaluasi

pelaksanaan

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan anggaran Kelurahan; f. menyelenggarakan

musyawarah

perencanaan

pernbangunan Kelurahan; g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan; h. melaksanakan

kegiatan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan Kelurahan; i.

menyediakan, menatausahakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja termasuk bangunan gedung kantor Kelurahan dan rumah dinas Lurah;

j.

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kelurahan;

k. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi kegiatan dan pelayanan Kelurahan; l.

memelihara

kebersihan,

keindahan,

keamanan

dan

ketertiban kantor Lurah; m. melaksanakan

pengelolaan

ruang

rapat

pertemuan

Kelurahan; n. melaksanakan pengaturan

publikasi

upacara

dan

kegiatan,

penerimaan

pengaturan

kegiatan

tamu, acara

Kelurahan; o. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan, keuangan dan akuntabilitas Kelurahan; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; 12

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

c. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis lembaga kemasyarakatan termasuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga; d. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan; e. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; f. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan peta situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum wilayah Kelurahan; g. melakukan pemantauan, pendataan dan melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu mengenai kemungkinan adanya permasalahan

kesejahteraan

sosial

antara

lain

anak

terlantar, anak putus sekolah, perdagangan orang/anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, pekerja anak, anak jalanan dan pekerja seks komersil di wilayah Kelurahan yang bersangkutan; h. melaksanakan masyarakat

operasi umum

ketenteraman di

wilayah

dan

ketertiban

Kelurahan

dapat

mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; i.

melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur

di

wilayah

Kelurahan

dapat

mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; j.

melaksanakan penanganan bencana dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam;

k. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap potensi dan 13

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kelurahan; l.

melaksanakan kegiatan patroli pemantauan situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;

m. melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi terhadap masyarakat Kelurahan; n. melaksanakan koordinasi dengan Satlak PTSP Kelurahan; o. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Satpel Dukcapil; p. melaksanakan

fasilitasi,

bimbingan,

konsultasi

dan

pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa; q. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan; r. melaksanakan pelayanan umum; s. menerima, memandu dan mengarahkan setiap orang /warga/pihak yang berkunjung/ mendatangi/ memerlukan pelayanan Kelurahan; dan t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan

monitoring,

fasilitasi

serta

pemberian

bimbingan dan konsultasi terhadap usaha mikro dan kecil serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya; d. melaksanakan

monitoring,

pengawasan,

pengendalian,

pengembangan serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap industri rumah tangga; e. mengoordinasikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan; 14

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

f. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi dan mengembangkan kegiatan budaya yang potensial menjadi sumber daya perekonomian masyarakat Kelurahan; g. mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan

perekonomian

masyarakat

Kelurahan

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; h. melaksanakan masyarakat

pemantauan Kelurahan

kondisi

khususnya

perekonomian

golongan

warga

berpenghasilan rendah ke bawah dan hasilnya dilaporkan kepada SKPD/UKPD terkait termasuk kepada Camat; i.

memantau dan menginformasikan aset-aset pemerintah di Kelurahan

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya

dan

berkoordinasi dengan BPKAD; j.

menyusun, memelihara dan menyajikan statistik tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan;

k. memberikan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi kegiatan sosial kemasyarakatan, kesetiakawanan sesama, gotong royong dan mental spiritual; l.

menyusun, memelihara dan menyajikan data dan informasi kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;

m. memfasilitasi dan membantu SKPD/UKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat seperti

pendidikan,

kesehatan,

sosial,

pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan; n. mengoordinasikan

penggerakan

masyarakat

dalam

melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang dan jentik 15

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

nyamuk di wilayah Kelurahan; o. menyusun,

menyajikan

dan

memanfaatkan

data

dan

informasi Kesehatan Masyarakat di wilayah Kelurahan; p. memantau dan melaporkan potensi dan/atau terjadi kejadian yang luar biasa di bidang kesehatan di wilayah Kelurahan; q. melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas kelurahan dan petugas Keluarga Berencana di Kelurahan; r. mengoordinasikan

penggerakan

masyarakat

dalam

melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan; s. melaksanakan

kegiatan

pendataan

permasalahan

kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik; t. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan tanaman obat; u. fasilitasi pelaksanaan surveilans/investigasi kasus penyakit menular; dan v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Seksi

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

Prasarana, Sarana Kebersihan Lingkungan

anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan sosial; e. melaksanakan pekerjaan penanganan segera dalam bidang jalan saluran, kebersihan, taman dan penerangan jalan; 16

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

f.

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

umum,

seperti

jalan

lingkungan,

saluran

air

lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus; g. menyusun

kebutuhan

penyediaan,

pemeliharaan

dan

perawatan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan; h. melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

kelaikan

dan

ketersediaan prasarana dan fasilitas umum; i.

melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas umum;

j.

melaksanakan penghijauan lingkungan pemukiman;

k. memantau dan melaporkan penggunaan rumah kost dan rumah kontrakan; l.

melaksanakan

penebangan

pohon

mati, pohon

yang

mengganggu jaringan listrik dan jaringan telepon dan pohon tumbang: m. menyusun

peta

situasi,

kondisi,

potensi dan

tingkat

kerawanan kebersihan dan lingkungan wilayah Kelurahan; n. melaksanakan

kegiatan

penanganan

segera

terhadap

kebersihan di wilayah Kelurahan; o. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan

kebersihan

permukiman

kegiatan

pengembangan

masyarakat

Kelurahan; p. melaksanakan masyarakat

dalam

pemeliharaan

dan

partisipasi

pengembangan

kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat Kelurahan; q. melakukan monitoring kegiatan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman masyarakat/sumber sampah ke Tempat Penampungan Sampah Sementara; r. melakukan

kegiatan 17

pengawasan

dan

pengendalian

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

operasional

pengangkutan

sampah

di

Tempat

Penampungan Sampah Sementara; s. melaporkan Tempat Penampungan Sampah Sementara liar kepada Camat dan Kepala Suku Dinas Kebersihan; t.

melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan saluran kecil/gol di Iingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;

u. menyusun,

menyajikan

dan

memanfaatkan

data

dan

informasi potensi kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan; v. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas; w. melaksanakan pengadaan alat-alat kebersihan meliputi gerobak

sampah

dorong,

sapu

lidi,

cakram,

sekop,

keranjang loak untuk penanganan kebersihan dl lingkungan Kelurahan: x. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pengangkutan sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara yang rneliputi dipo, transito, pool gerobak maupun mandi cuci kakus dan mandi kakus di Iingkungan Kelurahan; y. mengusulkan kebutuhan peralatan kebersihan kepada Walikota/Bupati melalui Suku Dinas Kebersihan; z. memelihara Tempat Penampungan Sampah Sementara yang ada di wilayah Kelurahan sebelum dan sesudah sampah diangkut ke Tempat Penarnpungan Sampah Tetap; aa. melakukan koordinasi dengan unit kerja/petugas Dinas Kebersihan serta Unit Kerja Dinas/Badan dan/atau pihak terkait,

dalam

meningkatkan

dan

mengembangkan

kebersihan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup Kelurahan; 18

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

bb. melaporkan kerusakan dan pencemaran Iingkungan yang sudah

dan/atau

berpotensi

mengganggu

kesehatan

masyarakat dan lingkungan hidup; dan cc. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas

Seksi

Prasarana,

Sarana

dan

Kebersihan

Lingkungan.

Tabel II.2 Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Tingkat Kelurahan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

Lurah

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi; c.

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/ atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan; e. melaksanakan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kelurahan; f. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; dan 19

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Kelurahan. Wakil Lurah

a. membantu Lurah dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. membantu Lurah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi; c. membantu Lurah dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan; d. membantu Lurah dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; e. membantu

Lurah

dalam

pembinaan

masyarakat

dan

lembaga masyarakat Kelurahan; f. membantu Lurah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); g. menyelenggarakan

koordinasi

dan

pengendalian

atas

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah; h. membantu Lurah dalam pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sektor yang ada di wilayah Kelurahan; i.

mewakili

Lurah

apabila

Lurah

berhalangan

dalam

melaksanakan tugasnya; j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah; dan

k. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah. Sekretariat Kelurahan

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai jengan Iingkup tugasnya; 20

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kelurahan; d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat; e. melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; f. menyelenggarakan

musyawarah

perencanaan

pembangunan Kelurahan; g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan; h. melaksanakan

kegiatan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan Kelurahan; i.

menyediakan, menatausahakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja termasuk bangunan gedung kantor Kelurahan dan rumah dinas Lurah;

j.

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kelurahan;

k. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi kegiatan dan pelayanan Kelurahan; l.

memelihara

kebersihan,

keindahan,

keamanan

dan

ketertiban kantor Lurah; m. melaksanakan

pengelolaan

ruang

rapat/pertemuan

Kelurahan; n. melaksanakan pengaturan

publikasi

upacara

dan

kegiatan,

penerimaan

pengaturan

kegiatan

tamu, acara

Kelurahan; o. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan, 21

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

keuangan dan akuntabilitas Kelurahan; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis lembaga kemasyarakatan termasuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga; d. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); e. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; f. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan peta situasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum wilayah Kelurahan; g. melakukan pemantauan, pendataan dan melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu mengenai kemungkinan adanya permasalahan

kesejahteraan

sosial

antara

lain

anak

terlantar, anak putus sekolah, perdagangan orang/anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, pekerja anak, anak jalanan dan pekerja seks komersil di wilayah Kelurahan yang bersangkutan; h. melaksanakan masyarakat

operasi umum

ketenteraman di

wilayah

dan

ketertiban

Kelurahan

dapat

mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; 22

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

i.

melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur

di

wilayah

Kelurahan

dapat

mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; j.

melaksanakan penanganan bencana dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam;

k. melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap potensi dan penyelesaian gangguan sosial dl wilayah Kelurahan; l.

melaksanakan kegiatan patroli pemantauan situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;

m. melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi terhadap masyarakat Kelurahan; n. melaksanakan koordinasi dengan Satlak PTSP Kelurahan dan Satpel Dukcapil; o. melaksanakan

fasilitasi,

bimbingan,

konsultasi

dan

pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa; p. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan; q. melaksanakan pelayanan umum; r. menerima, memandu dan mengarahkan setiap orang /warga/pihak yang berkunjung/ mendatangi/ memerlukan pelayanan Kelurahan; dan s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan

monitoring,

fasilitasi

serta

pemberian

bimbingan dan konsultasi terhadap usaha mikro dan kecil 23

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya; d. melaksanakan

monitoring,

pengawasan,

pengendalian,

pengembangan serta pemberian bimbingan dan konsultasi terhadap industri rumah tangga; e. mengoordinasikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan; f. memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi dan mengembangkan kegiatan budaya yang potensial menjadi sumber daya perekonomian masyarakat Kelurahan; g. mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan

perekonomian

masyarakat

Kelurahan

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; h. melaksanakan masyarakat

pemantauan Kelurahan

kondisi

khususnya

perekonomian

golongan

warga

berpenghasilan rendah ke bawah dan hasilnya dilaporkan kepada SKPD/UKPD terkait termasuk kepada Camat; i.

memantau dan menginformasikan aset-aset pemerintah di Kelurahan

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya

dan

berkoordinasi dengan BPKAD; j.

menyusun, memelihara dan menyajikan statistik tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan;

k. memberikan

fasilitasi,

pengembangan

kegiatan

bimbingan sosial

dan

konsultasi

kemasyarakatan,

kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong dan mental spiritual; l.

menyusun, memelihara dan menyajikan data dan informasi kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan; 24

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

m. memfasilitasi dan membantu SKPD/UKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat seperti

pendidikan,

kesehatan,

sosial,

pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan; n. mengoordinasikan

penggerakan

masyarakat

dalam

melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang dan jentik nyamuk di wilayah Kelurahan; o. menyusun,

menyajikan

dan

memanfaatkan

data

dan

informasi Kesehatan Masyarakat di wilayah Kelurahan; p. memantau dan melaporkan potensi dan/atau terjadi kejadian yang luar biasa di bidang kesehatan di wilayah Kelurahan; q. melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas kelurahan dan petugas Keluarga Berencana di Kelurahan; r. mengoordinasikan

penggerakan

masyarakat

dalam

melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan; s. melaksanakan

kegiatan

pendataan

permasalahan

kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, penyakit menular dan penyakit endemik; t. memfasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan tanaman obat; u. memfasilitasi

pelaksanaan

surveilans/investigasi

kasus

penyakit menular; dan v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan 25

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

Rakyat. Seksi

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

Prasarana, Sarana

anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

Kebersihan Lingkungan

anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan sosial; d. melaksanakan

pekerjaan

penanganan

prasarana

dan

sarana umum dalam bidang jalan, saluran, kebersihan, taman dan penerangan jalan; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

umum,

seperti

jalan

lingkungan,

saluran

air

lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus; f.

menyusun

kebutuhan

penyediaan,

pemeliharaan

dan

perawatan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan; g. melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

kelaikan

dan

ketersediaan prasarana dan fasilitas umum; h. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas umum; i.

melaksanakan penghijauan lingkungan pemukiman;

j.

melaksanakan

penebangan

pohon mati,

pohon

yang

mengganggu jaringan listrik dan jaringan telepon dan pohon tumbang; k. menyusun

rencana

dan

melaksanakan

pemeliharaan,

perawatan dan pengawasan taman, jalur hijau, sarana keindahan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi; l.

memantau dan melaporkan penggunaan rumah kost dan rumah kontrakan;

m. menyusun

peta 26

situasi, kondisi,

potensi dan

tingkat

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

kerawanan kebersihan dan lingkungan wilayah Kelurahan; n. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan

kebersihan

permukiman

masyarakat

Kelurahan; o. melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan dan evaluasi

kegiatan

penanganan

kebersihan

lingkungan

permukiman masyarakat dan pantai; p. melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan dan evaluasi kegiatan pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman masyarakat/ sumber sampah dan pantai ke Tempat Penampungan Sampah Sementara; q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pengangkutan sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara yang meliputi dipo, transito, pool gerobak maupun mandi cuci kakus dan mandi kakus di lingkungan Kelurahan; r. menyusun kebutuhan serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana kebersihan serta kendaraan operasional sampah; s. melaksanakan pendampingan

pemberian teknis

bimbingan,

pengelolaan,

konsultasi

dan

pengolahan

dan

pemanfaatan sampah termasuk kepada masyarakat umum; t.

melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan

pertanggungjawaban

retribusi

kebersihan

lingkup

Kabupaten Administrasi; u. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan peran serta masyarakat dan pengendalian kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan pertamanan; v.

melaksanakan operasional dan pemeliharaan incenerator 27

PERANGKAT


KELURAHAN

KEWENANGAN

dan peralatan kebersihan lainnya; w. memelihara Tempat Penampungan Sampah Sementara yang ada di wilayah Kelurahan sebelum dan sesudah sampah diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Tetap; x.

melaporkan Tempat Penampungan Sampah Sementara liar kepada Camat dan Kepala Dinas Kebersihan;

y. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan saluran kecil/ got di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan; z.

menghimpun, menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data

dan

informasi

kebersihan

dan

pertamanan

di

lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan; aa. melakukan koordinasi dengan unit kerja/petugas Dinas Kebersihan serta Unit Kerja Dinas/ Badan dan/ atau pihak terkait,

dalam

meningkatkan

dan

mengembangkan

kebersihan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup Kelurahan; ab. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas; ac. melaporkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sudah

dan/

atau

berpotensi

mengganggu

kesehatan

masyarakat dan lingkungan hidup; dan ad. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas

Seksi

Prasarana,

Lingkungan.

28

Sarana

dan

Kebersihan

Adapun Program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Tabel II.3 dibawah ini : Tabel II.3. Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Kelurahan Tahun 2017

NO 1

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

Sekretariat Kelurahan -

Program

Pemeliharaan/Rehab

Tupoksinya : Menyediakan,

Peningkatan

Ringan Kantor Lurah dan

menatausahakan, memelihara

Kapasitas

Rumah Dinas

dan merawat prasarana dan

Pemerintahan

sarana kerja termasuk

Kelurahan

bangunan gedung kantor Kelurahan dan rumah dinas Lurah 2


Program

Pemeliharaan Halaman


Peningkatan

Kantor dan Taman


Kapasitas


Pemerintahan


Kelurahan



Program

Pemeliharaan Peralatan


Peningkatan

Kantor dan Rumah Dinas


Kapasitas


Pemerintahan


Kelurahan



Program

Penyediaan BBM dan


Peningkatan

Pemeliharaan Kendaraan


Kapasitas

Operasional Lapangan

29

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM


Pemerintahan


Kelurahan

KEGIATAN (KDO)



Program

Pelaksanaan Rembuk


Peningkatan

RW dan Musrenbang


Kapasitas

Kelurahan


Pemerintahan


Kelurahan


Seksi Prasarana Sarana dan

Program

Pengadaan Peralatan

Kebersihan Lingkungan -

Peningkatan

dan Perlengkapan

Tupoksinya : Melaksanakan

Kapasitas

Kebersihan

pengadaan alat-alat kebersihan

Pemerintahan

meliputi gerobak sampah

Kelurahan

dorong, sapu lidi, cakram, sekop, keranjang loak untuk penanganan kebersihan di lingkungan Kelurahan 7


Program

Penggerakkan


Peningkatan

masyarakat dalam


Kapasitas

pemeliharaan kebersihan

kegiatan pengembangan

Pemerintahan

lingkungan

partisipasi masyarakat dalam

Kelurahan

pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat kelurahan;

30

NO 8

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN


Program

Penanganan Prasarana


Peningkatan

Sarana Umum tingkat

Tupoksinya : pelaksanaan

Kapasitas

Kelurahan

penanganan segera terhadap

Pemerintahan

sarana jalan, saluran, taman,

Kelurahan

kebersihan dan penerangan jalan umum di wilayah Kelurahan 9


Program

Pengelolaan Sampah


Peningkatan

Oleh Masyarakat (3R)

Tupoksinya : pelaksanaan

Kapasitas

penanganan segera terhadap

Pemerintahan

sarana jalan, saluran, taman,

Kelurahan

kebersihan dan penerangan jalan umum di wilayah Kelurahan 10


Program

Pengoperasian


Peningkatan

Incenerator oleh


Kapasitas

Kelurahan di Kabupaten

Operasional dan Pemeliharaan

Pemerintahan

Adm. Kepulauan Seribu

Incenerator dan Peralatan

Kelurahan

Kebersihan Lainnya 11


Program

Pemeliharaan dan


Peningkatan

Perawatan Kapal

Tupoksinya : Pelaksanaan

Kapasitas

Pengangkut Sampah

penyediaan, pemeliharaan dan

Pemerintahan

oleh Kelurahan di

perawatan prasarana, sarana

Kelurahan

Kabupaten Adm.

dan kendaraan operasional

Kepulauan Seribu

pengangkut sampah sesuai dengan lingkup tugasnya

31

NO 12

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN


Program

Pemeliharaan dan


Peningkatan

Perawatan Sarana dan

Tupoksinya : Pelaksanaan

Kapasitas

Prasarana Kebersihan di

penyediaan, pemeliharaan dan

Pemerintahan

Kepulauan Seribu

perawatan prasarana, sarana

Kelurahan

dan kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai dengan lingkup tugasnya 13

Seksi Pemberdayaan

Program

Masyarakat dan

Peningkatan

Perekonomian - Tupoksinya :

Kapasitas

melaksanakan fasilitasi,

Pemerintahan

bimbingan, dan konsultasi serta

Kelurahan

Pelaksanaan Posyandu

koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti pos pelayanan terpadu, Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan pengembangan tanaman obat: 14

Seksi Pemberdayaan

Program

Penyediaan sarana

Masyarakat dan

Peningkatan

prasarana posyandu,


Kapasitas

Kelompok Pendukung


Pemerintahan

Ibu, GSI dan RW Siaga


Kelurahan

koordinasi pelaksanaan 32

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

kegiatan peningkatan dan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti pos pelayanan terpadu, Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan pengembangan tanaman obat 15

Seksi Pemberdayaan

Program

Peningkatan Kapasitas

Masyarakat dan

Peningkatan

Berbasis Masyarakat

Perekonomian -Tupoksinya :

Kapasitas


Pemerintahan


Kelurahan

koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti pos pelayanan terpadu, Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan pengembangan tanaman obat:

33

NO 16

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

Seksi Pemberdayaan

Program

Peningkatan Kesegaran

Masyarakat dan

Peningkatan

Jasmani bagi


Kapasitas

Masyarakat/lansia


Pemerintahan


Kelurahan

koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kesehatan masyarakat dan lingkungan Kelurahan, seperti pos pelayanan terpadu, Rukun Warga siaga, pos kesehatan warga, gerakan kesehatan warga, gerakan peduli lingkungan, gerakan sayang ibu dan balita, gerakan anti narkoba dan pengembangan tanaman obat: 17

Seksi Pemberdayaan

Program

Pemberantasan Sarang

Masyarakat dan

Peningkatan

Nyamuk dan Surveilans

Perekonomian -Tupoksinya :

Kapasitas

melaksanakan pemberantasan

Pemerintahan

sarang dan jentik nyamuk,

Kelurahan

antara lain melalui kegiatan pengasapan, pemberantasan sarang nyamuk dan pembasmian jentik nyamuk 18

Seksi Pemberdayaan

Program

Pendataan dan

Masyarakat dan

Peningkatan

Pengelolaan Informasi


Kapasitas

Kesejahteraan

melakukan pemantauan,

Pemerintahan

Masyarakat Kelurahan

pendataan dan melaporkan

Kelurahan 34

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

secara berkala dan sewaktuwaktu mengenai kemungkinan adanya permasalahan kesejahteraan sosial antara lain anak terlantar, anak putus sekolah, perdagangan orang/anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, perkeja anak, anak jalanan dan pekerja seks komersil, di wilayah Kelurahan yang bersangkutan; -menyusun, memelihara dan menyajikan data dan informasi kondisi dan permasalahan kesejateraan sosial di wilayah Kelurahan 19

Seksi Pemberdayaan

Program

Pengembangan

Masyarakat dan

Peningkatan

Kelurahan Ramah Anak


Kapasitas

melaksanakan kegiatan,

Pemerintahan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan

Kelurahan

dan konsultasi pemberdayaan masyamkat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 20

Seksi Pemberdayaan

Program

Pengelolaan Ruang

Masyarakat dan

Peningkatan

Pubilk Terpadu Ramah


Kapasitas

Anak (RPTRA)

melaksanakan kegiatan,

Pemerintahan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan

Kelurahan

dan konsultasi pemberdayaan 35

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 21

Seksi Pemberdayaan

Program

Safari Ramadhan Tingkat

Masyarakat dan

Peningkatan

Kelurahan

Perekonomian-Tupoksinya :

Kapasitas

memberikan fasilitasi, bimbingan Pemerintahan dan konsultasi pengembangan

Kelurahan

kegiatan sosial kemasyarakatan, kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong dan mental spiritual ; 22

Seksi Pemberdayaan

Program

Peningkatan Mental dan

Masyarakat dan

Peningkatan

Spiritual Masyarakat


Kapasitas

Kelurahan


Kelurahan


Seksi Pemberdayaan

Program

Penyelenggaraan

Masyarakat dan

Peningkatan

MTQ/STQ Tingkat


Kapasitas

Kelurahan


Kelurahan

kegiatan sosial kemasyarakatan, kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong dan mental spiritual ;

36

NO 24

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

Seksi Pemberdayaan

Program

Pengembangan

Masyarakat dan

Peningkatan

perekonomian


Kapasitas

masyarakat Kelurahan


Kelurahan


Seksi Pemberdayaan

Program

Peningkatan

Masyarakat dan

Peningkatan

Pemberdayaan


Kapasitas

Perempuan/ masyarakat

mengembangkan koordinasi

Pemerintahan

tingkat Kelurahan

dan kerja sama dengan pihak

Kelurahan

terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka khususnya masyarakat berpenghasilan rendah 26

Seksi Pemberdayaan

Program

Masyarakat dan

Peningkatan


Kapasitas

mengembangkan koordinasi

Pemerintahan

dan kerja sama dengan pihak

Kelurahan

Pendistribusian Raskin

terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka khususnya masyarakat berpenghasilan rendah 27

Seksi Pemberdayaan

Program

Pengembangan

Masyarakat dan

Peningkatan

kelompok usaha bersama


Kapasitas

masyarakat lokal

mengoordinasikan dan

Pemerintahan

monitoring pelaksanaan

Kelurahan 37

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

kegiatan peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan 28

Seksi Pemberdayaan

Program

Masyarakat dan

Peningkatan

Perekonomian – Tupoksinya :

Kapasitas

Melakukan pemantauan,

Pemerintahan

pendataan dan melaporkan

Kelurahan

Safari Jum’at

adanya permasalahan kesejahteraan sosial 29

Seksi Pemerintahan dan

Program

Penegakan Perda Nomor

Trantib - Tupoksinya :

Peningkatan

8 Tahun 2007 Tingkat

melaksanakan kegiatan

Kapasitas

Kelurahan

penyelenggaraan ketenteraman

Pemerintahan

dan ketertiban umum serta

Kelurahan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat mendayagunakan Satgas Pol PP yang dibiayai DPA Kelurahan 30


Program

Pelaksanaan Fungsi

Trantib-Tupoksinya :

Peningkatan

FKDM

melaksanakan kegiatan deteksi

Kapasitas

dini terhadap potensi dan

Pemerintahan

penyelesaian gangguan sosial

Kelurahan

di wilayah Kelurahan 31


Program

Peningkatan Fungsi RT,


Peningkatan

RW dan LMK


Kapasitas


Pemerintahan


Kelurahan 38

NO

SEKSI & TUPOKSI

PROGRAM

KEGIATAN

di wilayah Kelurahan 32


Program

Penyediaan Bahan

Trantib - Tupoksinya:

Peningkatan

Makanan Pokok Untuk

melaksanakan penanganan

Kapasitas

Penanganan Awal

bencana dalam kurun waktu 1

Pemerintahan

Tanggap Darurat

(satu) kali dalam 24 (dua puluh

Kelurahan

Antisipasi Bencana


Program

Posko Bersama


Peningkatan

Pemilihan Gubernur


Kapasitas

Provinsi DKI Jakarta


Pemerintahan

Tahun 2017 tingkat


Kelurahan

Kelurahan

empat) jam 33

di wilayah Kelurahan

39

BAB III PENUTUP

Pra Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Tingkat Kelurahan merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD dalam rangka pencapaian Arah kebijakan pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi

DKI

Jakarta

Tahun

2013-2017.

Untuk

mewujudkan

keterpaduan,

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi. Dokumen Pra Rancangan awal RKPD Tahun 2017 Tingkat Kelurahan diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sehingga dapat mempertajam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas

dan

partisipasi.

Disamping

itu,

penyelenggaraan

pemerintahan berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana juga diharapkan dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam

pelaksanaannya,

penyusunan

dokumen

ini memerlukan

kaidah

pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu: 1.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2.

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

40

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.

41

LAMPIRAN (Hasil Rembuk RW)

42

PRA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 TINGKAT KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Recommend Documents